Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Kedaulatan Pangan, Bulog, dan Pelajaran dari TNI di NTB Regional 9 November 2024

    Kedaulatan Pangan, Bulog, dan Pelajaran dari TNI di NTB Regional 9 November 2024

    Kedaulatan Pangan, Bulog, dan Pelajaran dari TNI di NTB
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
    SALAH
    satu cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang disebutkan secara eksplisit di dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden terpilih 2024-2029 adalah
    Ketahanan Pangan
    .
    Namun, dari narasi penjelasan beliau,
    ketahanan pangan
    yang dimaksud adalah
    kedaulatan pangan
    (
    food sovereignty
    ), yang tidak hanya sekedar memenuhi syarat-syarat minimal ketahanan pangan versi Bank Dunia, misalnya
    Availability, Access, Healthy
    , dan
    Stability.
    Artinya, Prabowo menginginkan Indonesia tidak sekadar berkecukupan pangan, tapi juga menghasilkan pangan sendiri (
    self-sufficient
    ), baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijadikan komoditas ekspor jika produksi domestik mengalami surplus.
    Secara strategis maupun teknis, tentu urusannya tidak semudah menarasikan cita-cita tersebut, lalu membacanya di dalam pidato-pidato kenegaraan.
    Secara strategis, urusan pangan tentu harus ditempatkan tidak saja pada ranah ketahanan, tapi juga pada ranah lebih luas, yakni ranah keamanan dan pertahanan.
    Perut yang lapar, dalam konteks peperangan, misalnya, adalah kekalahan yang sangat telak dihadapan lawan yang berkecukupan pangan.
    Sehingga cukup bisa dipahami mengapa kemudian urusan ketahanan dan keamanan pangan (
    food resilience and food security
    ) diletakkan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, sejak Prabowo menduduki posisi tersebut.
    Keputusan tersebut tentu sangat bisa dipahami mengingat betapa signifikan dan krusialnya urusan perut, sebelum kita berbicara urusan-urusan lainnya.
    Perut yang lapar, bukan saja akan menyebabkan kekalahan di dalam pertandingan dan pertempuran, tapi juga akan menghambat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM/
    Human Resources
    ), yang kemudian akan menghalangi lahirnya temuan-temuan dan kreatifitas-kreatifitas teknologis, yang akan menguatkan bangsa dan negara kita di kemudian hari.
    Perut yang lapar akan membuat bangsa ini menjadi penghamba kepada negara-negara besar lainnya, hanya karena ingin menyelesaikan urusan perut sendiri.
    Namun lagi-lagi secara teknis, dalam praktiknya pemerintah yang belum terbiasa melakukan aktifitas ekonomi produktif cenderung akan “keteteran” menjalankannya.
    Sebagaimana telah disaksikan, program
    food estate
    pada ujungnya terlantar. Padalah
    food estate
    adalah program strategis yang bisa menjawab berbagai persoalan rendahnya kapasitas produksi pangan nasional. Secara konsepsional dan strategis, memang itulah peruntukan
    food estate
    .
    Nah, karena terkait dengan urusan pertahanan, Kementerian Pertahanan tentu bisa memberikan tanggung jawab khusus tersebut kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tugas tambahan dalam rangka mendukung tugas utama yang terkait dengan pertahanan nasional.
    Secara teoritik, terkait dengan relasi sipil-militer, misalnya, tugas-tugas nonkombatan juga acap kali memang diserahkan kepada militer.
    Beberapa di antaranya seperti pembasmian ancaman kartel narkoba, pertolongan pertama korban bencana alam, fasilitator program-program sosial kemanusiaan, fasilitator program pendidikan di daerah-daerah tertinggal, dan sejenisnya.
    Hal itu sangat bisa dilakukan karena militer memiliki rantai struktural dan komando yang sangat luas, nyaris menyerupai rantai organisasi pemerintahan sipil dan kepolisian.
    Sehingga untuk program-program tertentu, yang secara strategis masuk ke dalam urusan pertahanan dan ketahanan nasional, struktur-struktur tersebut bisa dimanfaatkan, selama diatur secara spesifik dengan kepastian akuntabilitas yang juga spesifik dan jelas pula.
    Pun secara reputasional, militer, dalam hal ini TNI, memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi di mata masyarakat banyak.
    Nyatanya selama ini memang TNI adalah salah satu institusi negara yang memiliki tingkat “approval rating” paling tinggi di satu sisi dan masih sangat dihormati oleh hampir semua elemen masyarakat di sisi lain.
    Sehingga, keunggulan reputasional tersebut semestinya bisa menjadi modal awal bagi TNI untuk mendulang keberhasilan dalam menjalankan program-program ketahanan dan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia di kemudian hari.
    Urusan pertama terkait dengan kedaulatan pangan yang harus dilakukan, terutama oleh TNI, jika kewenangan urusan kedaulatan pangan diserahkan kepada TNI sepenuhnya, adalah dari sisi produksi.
    Dalam hal ini, secara spesifik tentu tidak melulu soal penguasaan lahan tersendiri yang luas untuk berproduksi.
    Perkara peningkatan produksi tidak melulu soal di mana lahannya dan bagaimana proses pengalihan lahan tersebut kepada institusi yang dipercaya untuk menanganinya.
    Memang TNI, layaknya beberapa institusi negara lainnya, memiliki lahan atas nama institusi, yang jumlahnya boleh jadi cukup luas.
    Namun, perkara produksi tidak melulu dikaitkan dengan keharusan memiliki lahan sendiri, yang berpotensi menyuluk konflik dengan banyak pihak di lahan-lahan luas tersebut.
    Dalam temuan saya di lapangan, Danrem 162 Wira Bhakti Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup bisa memahami kerumitan dalam menguasai lahan yang luas tersebut, sehingga mencoba bereksperimen dengan model kemitraan dengan petani di Lombok Timur untuk memastikan bahwa produksi jagung dan padi di sana terjamin hasilnya.
    Lagi-lagi hal tersebut bisa diwujudkan karena kedekatan Korem (dan Danrem) Wira Bhakti dengan masyarakat setempat sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari pengusaha lokal dan petani-petani di sana.
    TNI bisa dengan cukup mudah untuk menyampaikan visi betapa pentingnya urusan kedaulatan pangan kepada masayarakat di satu sisi dan sekaligus bisa merangkul mereka dengan cukup erat karena faktor reputasional di satu sisi dan faktor kedekatan di sisi lain.
    Selain urusan model kemitraan, hal lain soal produksi pangan yang layak dipelajari dari Korem 162 Wira Bhakti NTB adalah memahami urusan kedaulatan pangan tidak melulu perkara ekstensifikasi atau perluasan lahan produksi, tapi juga urusan produktifitas.
    Dengan luas lahan yang masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya, Korem Wira Bhakti meyakini, akan tetap bisa meningkatkan produksi dengan upaya-upaya perbaikan produktifitas, yang menurut kajian dari Tim Ahli Danrem Wira Bhakti, bisa diangkat hingga ke level 30 persen.
    Hal itu bisa dicapai dengan dua cara. Pertama adalah penggunaan teknologi. Kedua, karena teknologi tersebut, masa panen bisa dilakukan sebanyak dua kali di lahan-lahan yang selama ini hanya bisa panen sekali lantaran faktor iklim.
    Untuk urusan pertama, Korem bekerja sama dengan salah satu penyedia semacam pupuk berupa air yang diawetkan, yang bisa bertahan cukup lama.
    Lahan yang kering di saat musim kemarau, tetap bisa digunakan untuk bercocok tanam jagung dan sejenisnya, setelah diberi pupuk tersebut, karena lahannya akan tetap lembab dan mengandung air yang cukup di musim kemarau.
    Selain itu, Korem Wira Bhakti juga bermitra dengan “start-up” lokal yang berhasil mengembangkan pupuk dari bahan berkandungan lokal yang bisa meningkatkan produktifitas tanaman sampai lebih dari 30 persen.
    Uji coba yang dilakukan Korem Wira Bhakti dan salah satu
    start-up
    pupuk di NTB berhasil menunjukkan hasil yang sangat positif.
    Penggunaan pupuk bisa meningkatkan produktifitas hampir semua jenis tanaman pertanian, mulai dari jagung, padi, tembakau, dan lainnya, termasuk untuk ternak, dengan nominal kenaikan yang sangat memuaskan.
    Selain urusan produksi, masalah lainnya adalah pengelolaan cadangan. Selama ini, institusi sosial komersial yang dipercaya untuk mengurus kepastian cadangan pangan nasional adalah BUMN Bulog.
    Hanya saja selama ini Bulog kurang terlalu berhasil menjalankan tugasnya, sehingga urusan cadangan pangan acapkali tak beririsan dengan urusan kedaulatan pangan, karena ujung-ujungnya harus mengimpor bahan pangan.
    Nah, ketika urusan ketahanan pangan menjadi urusan kedaulatan di satu sisi dan urusan keamanan dan pertahanan di sisi lain, maka mau tak mau sebenarnya Bulog juga harus berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan secara umum dan di bawah koordinasi TNI secara khusus.
    Harapannya, implementasi visi kedaulatan pangan di bawah wewenang TNI menjadi jauh lebih terintregrasi, sehingga mudah dikelola sedari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, sampai pada urusan pengelolaan stok (
    reserves management
    ).
    Di bawah koordinasi dan arahan TNI, saya yakin berbagai macam “patologi” bisnis yang terjadi selama ini di dalam Bulog bisa segera diatasi.
    Setidaknya, dalam logika yang paling sederhana, jika sudah masuk ke dalam ranah pertahanan dan keamanan negara, TNI sudah sangat terbukti jauh lebih berani mengorbankan darah dan nyawanya untuk Indonesia, ketimbang institusi lain, yang berusaha berlindung di balik urusan ketahanan pangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.
    Dengan kata lain, ketimbang mengarahkan wacana Bulog disubordinasi di bawah Kementerian Pertanian melalui Badan Pangan Nasional, lebih baik Bulog berada di bawah koordinasi dan arahan TNI, yang sudah terlebih dahulu diberi wewenang penuh dalam urusan kedaulatan pangan.
    Saya cukup yakin, TNI tidak akan sembarang dalam menjalankannya, karena taruhannya adalah reputasi yang sudah sangat baik selama ini di mata publik.
    Reputasi tersebut bisa seketika hancur hanya karena satu praktik buruk yang ditemukan publik di kemudian hari.
    Simpulan yang ingin saya sampaikan di sisi adalah bahwa pertama, jika memang urusan ketahanan pangan kita adalah urusan kedaulatan pangan, maka mau tidak mau Kementerian Pertahanan harus segera menurunkannya kepada institusi TNI, sebagai penjaga gawang utama kedaulatan nasional Indonesia.
    Kedua, urusan peningkatan produksi pangan nasional tak melulu urusan ekstensifikasi lahan, di mana lahan yang sangat luas harus disediakan secara tersendiri untuk memproduksinya.
    Model kemitraan dengan petani bisa dilakukan di satu sisi dan peningkatan produktifitas lahan dengan menggunakan teknologi di sisi lain.
    Ketiga, karena masalah pangan kita sangat terkait dengan urusan musim dan momen, sehingga membutuhkan pengelolaan cadangan secara baik, maka TNI juga semestinya diberikan wewenang di ranah itu.
    Artinya, urusan pengelolaan cadangan pangan yang diurus oleh Bulog harus juga berada di bawah koordinasi TNI.
    Bulog semestinya berada di bawah institusi TNI, dalam konteks wewenang TNI dalam mewujudkan urusan kedaulatan pangan. Sehingga urusan peningkatan produksi, distribusi, dan pengelolaan cadangan berada di bawah satu atap yang terintegrasi.
    Keempat, sebagaimana cerita saya di atas tentang sepak terjang Korem 162 Wira Bhakti NTB, proyek percontohan diperlukan untuk membuktikan konsep kedaulatan pangan berbasiskan kemitraan dan teknologi baru ini.
    Untuk itu, NTB dan Korem 162 Wira Bhakti, dalam hemat saya, layak dijadikan
    pilot project
    untuk wilayah Indonesia Timur.
    Saya meyakini, waktu setahun cukup untuk Korem 162 Wira Bhakti untuk membuktikan model yang telah mereka rumuskan tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar Isi

    Mereka yang Untung

    Mereka yang Dirugikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kembalinya Donald Trump untuk duduk sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membawa ramalan baru terkait arah geopolitik Negeri Paman Sam. Pasalnya, kemenangannya mungkin akan membawa keuntungan bagi sejumlah negara dunia, namun juga dapat menjadi bumerang bagi sebagian negara.

    Berikut daftar pemimpin yang diuntungkan dan dirugikan oleh kemenangan Trump dikutip Hindustan Times, Sabtu (9/11/2024):

    Mereka yang Untung

    1. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

    Kembalinya Trump dipandang sebagai perkembangan positif bagi Modi, yang telah menjalin hubungan yang kuat dengan mantan presiden AS tersebut. Kedua pemimpin saling memuji di depan umum dan membangun hubungan pribadi selama bertahun-tahun.

    Dengan kembalinya Modi menjadi PM, kemungkinan besar Modi akan terus diuntungkan dari posisi yang menguntungkan, karena fokus pada hubungan bilateral yang kuat akan sejalan dengan kebijakan Trump.

    Sikap Trump dalam merundingkan perdamaian dengan Rusia dapat memungkinkan Modi untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow, yang merupakan mitra utama bagi India dalam hal energi dan pertahanan.

    2. Putra Mahkota Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS).

    Penguasa de facto Saudi MBS itu akan melihat peluang untuk menghidupkan kembali upaya pakta keamanan dengan AS. Trump, yang memainkan peran kunci dalam Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, diperkirakan akan fokus pada perluasan kerangka kerja ini untuk mencakup Arab Saudi.

    Jika Trump berhasil menjadi perantara kesepakatan damai antara Israel dan kerajaan, hal itu dapat membuka jalan bagi AS untuk memperluas dukungan keamanannya ke Arab Saudi. Hal ini akan memungkinkan kerajaan untuk mengalihkan fokusnya ke pembangunan ekonomi dan mengurangi kekhawatiran atas potensi ancaman dari Iran.

    3. PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia memiliki hubungan yang tegang dengan Presiden Joe Biden yang akan lengser, tetapi diperkirakan akan menyambut kedatangan sekutu lama di Gedung Putih.

    Donald Trump kemungkinan akan memperkuat dukungan AS untuk Israel. Ini berbeda dengan Biden, yang menghentikan sebagian bantuan militer karena kekhawatiran tentang penderitaan warga sipil Palestina dalam konteks perang Israel terhadap Hamas.

    Trump diperkirakan akan lebih bersimpati terhadap sikap Netanyahu dalam memerangi proksi Iran dan menentang pembentukan negara Palestina, meskipun ada risiko memicu konflik regional yang lebih besar.

    Foto: Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)
    Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)

    4. Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Putin melihat kembalinya Donald Trump sebagai kesempatan untuk memanfaatkan perpecahan di Barat dan meraup keuntungan lebih lanjut di Ukraina. Presiden AS yang baru diharapkan akan melemahkan persatuan sekutu NATO dan membuat masa depan bantuan untuk Ukraina diragukan dengan kebijakannya yang mengutamakan Amerika.

    Namun, ketidakpastiannya telah menimbulkan kekhawatiran di Kremlin bahwa Trump dapat, dalam jangka pendek, meningkatkan konflik untuk memaksakan penyelesaian pada Putin, dengan konsekuensi yang berpotensi membawa bencana, termasuk konfrontasi nuklir.

    5. PM Italia Giorgia Meloni.

    Meloni telah memposisikan dirinya dengan kuat sebagai pemimpin pro-Atlantik, namun ia tetap menjadi politikus sayap kanan. Meskipun ia telah berjanji untuk bekerja sama dengan kandidat mana pun yang memenangkan pemilihan AS, hubungan dekatnya dengan Elon Musk diharapkan akan memberinya pengaruh terhadap presiden AS yang baru.

    Meloni kemungkinan akan melihat dirinya sebagai jembatan antara NATO, UE, dan Gedung Putih.

    6. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Turki mungkin berharap hubungan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Trump. Erdogan dan Trump telah menjaga hubungan yang baik, sering berkomunikasi melalui telepon, dan Erdogan bahkan memanggilnya ‘sahabatku’.Tidak seperti pemerintahan Biden, kembalinya Trump dapat memberi Erdogan akses yang lebih langsung ke Washington.

    Sikap anti perang Trump dan fokus pada perdagangan dapat menguntungkan Erdogan, tetapi kritiknya terhadap Israel dapat menciptakan ketegangan. Selain itu, langkah-langkah terbaru Turki untuk memperkuat hubungan dengan China dapat menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan hubungannya dengan AS.

    7. Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Un.

    Selama masa jabatan pertama Trump, Kim dan Trump mengembangkan hubungan yang baik, ditandai dengan surat-surat dan dua pertemuan puncak. Meski begitu, belum ada kesepakatan yang dibuat untuk menghentikan program rudal nuklir Pyongyang.

    Sejak saat itu, Kim telah menolak upaya AS untuk berdialog dan malah memperkuat hubungan dengan Putin, sambil memperluas persenjataan Korut. Dengan kembalinya Trump ke jabatannya, Kim mungkin berharap untuk mengurangi kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut dan melemahkan kerja sama militer yang sedang berkembang antara AS, Jepang, dan Korea Selatan.

    8. PM Hungaria Viktor Orban.

    Sebagai pemimpin nasionalis selama lima periode, Orban telah menjadi salah satu sekutu Trump yang paling setia di Eropa. Orban bahkan memuji Trump saat figur 78 tahun itu terpilih kembali saat dirinya terkena kasus-kasus kriminal yang sedang berlangsung di AS.

    Sekarang, Orban memposisikan dirinya sebagai perwakilan Trump di Eropa, berharap bahwa hubungan pribadinya yang kuat dengan presiden AS yang akan datang akan meningkatkan posisinya di dalam UE.

    Orban telah menghadapi kritik atas kecenderungan otokratisnya dan sikap pro-Rusia. Dia berharap Trump akan segera mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan mengurangi tekanan AS terhadap Hungaria terkait kemunduran demokrasinya.

    9. Presiden Argentina Javier Millei.

    Millei mengambil resiko besar atas kemenangan Trump dan berhasil. Selama pertemuan pertama mereka di bulan Februari, Millei memuji Trump sebagai ‘presiden yang sangat hebat’ dan menyampaikan harapannya agar ia terpilih kembali.

    Milei kini berharap masa jabatan kedua Trump dapat membantu Argentina mengamankan kesepakatan yang lebih baik di Dana Moneter Internasional (IMF), terutama karena negara tersebut berupaya mengganti programnya yang saat ini bernilai US$ 44 miliar (Rp 685 triliun).

    Pemimpin Argentina tersebut juga telah memperkuat hubungan dengan Elon Musk, bertemu dengannya beberapa kali tahun ini, saat miliarder tersebut menjajaki peluang investasi di Argentina.

    Mereka yang Dirugikan

    1. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Meskipun Zelensky termasuk di antara para pemimpin dunia pertama yang memberi selamat kepada Trump, ada kekhawatiran yang berkembang di Kyiv atas kemenangan kader Republikan tersebut. Ukraina khawatir Trump mungkin mendorong konsesi lahan dalam perundingan damai dengan Rusia dan mengurangi dukungan finansial dan militer.

    Pergeseran kepemimpinan AS ini terjadi saat Rusia terus maju dalam kampanyenya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah Ukraina di empat wilayah yang telah dianeksasinya. Sementara Biden berhati-hati dalam mendukung aspirasi Ukraina untuk bergabung ke NATO, Trump berjanji untuk mengakhiri perang dalam “24 jam” menunjukkan prioritasnya untuk menyelesaikan krisis dengan cepat.

    2. Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Iran sejauh ini meremehkan dampak kembalinya Trump. Namun kepresidenan Trump telah menutup pintu bagi diplomasi mengenai program nuklir Teheran, yang diharapkan Negeri Persia dapat meringankan ekonominya yang dilanda sanksi.

    Sebagai pendukung kuat Israel, Trump menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran selama masa jabatan pertamanya. Ia mungkin akan semakin mengisolasi Iran dengan memperketat sanksi AS yang sebelumnya ia kenakan.

    Namun, Trump akan menghadapi kawasan yang berubah, karena Iran baru-baru ini memperkuat hubungan dengan Arab Saudi dan UEA.

    Foto: Pertemuan G-20 Trump-Xi (REUTERS/Kevin Lamarque)
    U.S. President Donald Trump poses for a photo with China’s President Xi Jinping before their bilateral meeting during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

    3. Presiden China Xi Jinping.

    Kemenangan Trump datang di saat yang sulit bagi Xi. Ancaman tarif menyeluruh sebesar 60% terhadap barang-barang China dapat menghancurkan perdagangan dengan AS, sehingga merugikan ekonomi Negeri Tirai Bambu.

    Hal ini menambah ketidakpastian karena pemerintah Xi meluncurkan stimulus besar untuk meningkatkan pertumbuhan dan kepercayaan diri.

    Namun, ada beberapa hal positif. Elon Musk, yang memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan China, dikatakan menarik perhatian Trump. Selain itu, Trump mempertanyakan komitmen AS untuk membela Taiwan, yang dapat sejalan dengan kepentingan China.

    4. PM Jepang Shigeru Ishiba.

    Kemenangan Trump menambah tekanan baru pada pemimpin Jepang, terutama setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas dalam pemilihan umum baru-baru ini. Trump sering mengkritik surplus perdagangan Jepang dengan AS dan mendesak Jepang untuk membayar lebih untuk kehadiran militer AS yang berjumlah sekitar 55.000 tentara.

    Jepang sebelumnya menolak tuntutan tersebut, tetapi perjanjian saat ini akan berakhir pada tahun 2026, masa di mana Trump masih menjadi presiden. Selain itu, Jepang mungkin menghadapi tekanan atas ekspor peralatan pembuatan chip ke China, yang ingin dibatasi oleh AS.

    5. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum.

    Meksiko sedang mengambil persiapan untuk melihat bagaimana Trump akan melaksanakan rencana tarifnya, yang dapat menjadi hambatan bagi Mexico City untuk meningkatkan ekspor ke negara tetangganya di Utara itu melalui nearshoring.

    Sumber kecemasan lainnya adalah tinjauan yang diharapkan pada tahun 2026 atas perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Amerika Utara. Imigrasi juga merupakan isu yang hangat, dengan Trump mengancam akan memberikan tekanan finansial pada Meksiko meskipun tindakan kerasnya telah membantu AS mengurangi migrasi perbatasan menjelang pemilihan.

    6. PM Inggris Keir Starmer.

    Hanya sedikit sekutu Barat tradisional Amerika yang memulai hubungan dari posisi yang lebih sulit dengan Trump daripada Starmer. Baru empat bulan menjabat, Starmer sudah berselisih paham dengan Trump, setelah tim kampanye Republik menuduh partainya yang condong ke kiri mengirim relawan untuk berkampanye bagi kandidat Demokrat Kamala Harris.

    Starmer menyebut penyerbuan Gedung Capitol AS yang dilakukan pendukung Trump pada 6 Januari 2021 lalu sebagai ‘serangan langsung terhadap demokrasi’. Menteri Luar Negerinya, David Lammy, pada tahun 2017 menyebut presiden AS saat itu sebagai ‘sosiopat pembenci wanita dan bersimpati pada neo-Nazi’.

    Baru-baru ini, ia terlibat perseteruan publik dengan Musk, setelah miliarder industri itu mengatakan di Twitter bahwa kerusuhan sayap kanan di Inggris akan menyebabkan perang saudara.

    7. Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Macron sudah memiliki pengalaman bekerja dengan Trump, yang memberinya pengalaman berharga dibandingkan dengan rekan-rekannya di Eropa.

    Memang, selama masa jabatan pertama Trump, kedua pemimpin tersebut memproyeksikan aliansi yang mencolok, termasuk dengan makan malam di atas menara Eiffel.

    “Siap bekerja sama seperti yang telah kami lakukan selama empat tahun,” tulis Macron di X.

    Foto: Emmanuel Macron bertemu Trump (AP Photo/ Evan Vucci)
    An interpreter translates for President Donald Trump as French President Emmanuel Macron speaks during a meeting at Winfield House during the NATO summit, Tuesday, Dec. 3, 2019, in London. (AP Photo/ Evan Vucci)

    8. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sekutu Trump di Brasil adalah mantan Presiden Jair Bolsonaro, pesaing politik utama Lula. Lula khawatir bahwa kembalinya Trump dapat memperkuat gerakan politik konservatif yang dipimpin Bolsonaro, yang para pendukungnya berupaya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya hanya satu minggu setelah pelantikannya tahun lalu.

    Menjelang pemilu AS, Lula mengatakan dia berdoa untuk kemenangan Harris, seraya menambahkan bahwa Trump telah mendorong kerusuhan antidemokrasi di Capitol setelah kalah dalam pemilihan ulang pada tahun 2021.

    9. Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    Kebencian Trump terhadap pendahulu Scholz, Angela Merkel, memberikan tekanan besar pada hubungan AS-Jerman. Saat itu, Scholz adalah Menteri Keuangan di era Merkel, sehingga akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari hubungan itu.

    Jerman telah menjadi sasaran obsesi Trump selama puluhan tahun dengan mobil dan surplus perdagangannya dan akan kembali menjadi sasaran. Sektor otomotif Jerman adalah industri terbesar di ekonomi terbesar Eropa dan sangat rentan terhadap tarif impor AS yang tinggi, yang saat ini direncanakan Trump.

    (dce/dce)

  • KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru Kasus LPEI

    KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru Kasus LPEI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Saat ini, lembaga antikorupsi itu masih terus mendalami kasus LPEI tersebut.

    “KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat (8/11/2024).

    Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus LPEI. KPK turut mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 1 triliun dalam pemberian fasilitas kredit di LPEI.

    KPK mengendus dugaan modus tambal sulam dalam peminjaman serta pembayaran kredit pembiayaan di LPEI. KPK menduga adanya pinjaman berikutnya yang dilakukan untuk menutup pinjaman sebelumnya.

    Di lain sisi, KPK masih terus menelusuri aset-aset para tersangka dalam kasus LPEI ini. Langkah ini sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut.

    “KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ungkap Tessa.

  • Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Jakarta: Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.
     
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.
     
    Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.
    “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujar Andry dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.
     
    Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar tujuh persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.  Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.
     
    Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.
     
    Lebih dari itu, ia mengingatkan industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6 persen dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.
     
    “Pada 2019, industri ini menyerap 32 persen dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.
     

     

    Bertentangan dengan kedaulatan ekonomi

    Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menilai Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.
     
    Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.
     
    “Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,” tutur dia.
     
    Hikmahanto menekankan Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.  
     
    “Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,” tambahnya.
     
    Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.
     
    “Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?” imbuh dia.
     
    Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. “Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,” paparnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Menanti aksi nyata komitmen Prabowo `menghabisi` korupsi

    Menanti aksi nyata komitmen Prabowo `menghabisi` korupsi

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wpa/pri.

    Menanti aksi nyata komitmen Prabowo `menghabisi` korupsi
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Mengingat kembali pidato perdana Prabowo Subianto yang berapi-api dalam acara pelatikannya sebagai Presiden 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan 20 Oktober lalu, sungguh ada banyak harapan yang muncul di benak rakyat Indonesia. Dalam masalah korupsi, misalnya, Prabowo tanpa ragu menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, Prabowo dua kali menggarisbawahi soal penanganan korupsi ini di sepanjang pidatonya yang penuh semangat.

    “Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi, dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” katanya yang disambung dengan penekanan pentingnya pemimpin memberikan contoh berperilaku “bersih”.

    Sebagian besar rakyat tentu sepakat bahwa komitmen tegas Prabowo itu menjadi awal yang penting dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di negeri ini.

    Terlebih jika melihat rapor soal korupsi Indonesia pada 2024 “belum membaik secara signifikan”. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang sebesar 3,92.

    Dari skala indeks yang dirilis Juli 2024 itu bisa dijelaskan bahwa nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Dan sebaliknya, jika nilai indeks semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

    Terlepas dari angka-angka itu, penindakan korupsi dalam beberapa tahun terakhir patut juga diapresiasi. Beberapa kasus besar diungkap oleh lembaga hukum kita, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung.

    Sebut saja kasus proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) yang dikalkulasi merugikan negara hingga Rp8 triliun, kemudian kasus tata niaga komoditas timah yang menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

    Belakangan, yang masih hangat dan bergulir, adalah kasus suap dalam kasasi Ronald Tannur, di mana penyidik menemukan barang bukti tunai dalam rupiah dan mata uang asing di rumah Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA). Publik dibuat terperangah dengan uang tunai yang ditemukan di rumah Zarof Ricar–yang diduga berperan sebagai makelar kasus–, dengan total senilai hampir Rp1 triliun. Itu belum termasuk logam mulai emas yang nilainya sekitar Rp75 miliar.

    Di antara kasus-kasus yang sekarang sedang ditangani Kejaksaan Agung dan KPK, perkara impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga menyedot perhatian publik.

    Asa baru

    Komitmen tegas memberantas korupsi yang disampaikan lugas oleh Presiden Prabowo melalui pidatonya usai pelantikan telah memunculkan asa baru bagi masyarakat negeri ini. Pernyataan penuh penekanan setidaknya menjadi alarm atau warning keras bagi seluruh pejabat dan para pemimpin negara ini untuk jangan coba-coba korupsi.

    Tidak hanya dalam pidato, pada misi kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dikenal dengan Astacita juga dinyatakan mengenai pemberantasan korupsi. Pada poin 7 dari 8 poin Astacita disebutkan bahwa Prabowo-Gibran akan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Isi poin 7 Astacita itu bisa dimaknai menguatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan signifikan birokrasi, hukum dan lembaganya, serta tentu saja orang-orang penting para pengambil keputusan dalam institusi hukum itu sendiri.

    Masyarakat juga berharap banyak dengan calon pemimpin dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang sudah ada di meja DPR. Sosok, kredibilitas, dan independensi pemimpin dan Dewan Pengawas KPK mendatang juga merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi yang digaungkan Prabowo.

    Satu lagi yang sangat krusial untuk menjawab anggapan masyarakat bahwa koruptor tak menderita, lantaran tetap kaya raya setelah menjalani hukuman, yakni RUU Perampasan Aset yang sekarang drafnya sudah masuk ke DPR.

    Pemerintah sendiri masih menunggu undangan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. RUU ini diharapkan bisa menjadi ganjaran tambahan bagi pelaku korupsi, yang tidak hanya menjalani hukuman tapi juga dimiskinkan!

    Di sisi lain, perampasan aset juga memungkinkan kembalinya harta negara dari potensi kerugian lebih besar akibat korupsi. Sementara sang koruptor menjadi tidak punya kesempatan lagi untuk menikmati utuh hasil korupsinya. Di sini penelusuran aset-aset hasil korupsi menjadi hal yang juga sangat penting.

     Dampak korupsi

    Korupsi menimbulkan dampak negatif yang tidak enteng bagi masyarakat, antara lain, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kejahatan ini bisa merampas hak konstitusional dan hak asasi warga negara. Sebagai contoh, korupsi bisa mempersulit akses terhadap pendidikan atau sering mengharuskan adanya suap untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis.

    Kemudian ancaman kerusakan ekonomi. Korupsi bisa mengancam pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta mengganggu daya saing global akibat kebocoran anggaran. Korupsi juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi rusak, dan parahnya, mengikis kepercayaan terhadap sektor publik dan otoritas publik.

    Akibat korupsi pula, kualitas barang dan jasa menjadi lebih buruk dari yang seharusnya, serta menjadikannya lebih mahal dan memakan waktu lama untuk mendapatkannya. Perilaku korup juga bisa merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengganggu stabilitas masyarakat dan membahayakan supremasi hukum.

    Selain bisa menghambat investasi, korupsi juga bisa menyebabkan demoralisasi, menurunkan moral pegawai dan pejabat serta membuat masyarakat meragukan nilai kerja keras dan inovasi yang seharusnya menjadi budaya. Pada tahap tertentu, korupsi bahkan bisa merusak reputasi suatu negara!

    Dengan komitmen kuat pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang dibarengi dengan pembenahan di sektor hukum beserta  perangkatnya, korupsi harus bisa diberantas habis hingga akar-akarnya dan Indonesia benar-benar bisa mencapai masa emas 2045.

    Sumber : Antara

  • Kemenkeu catat penerimaan bea & cukai Rp231,7 T per Oktober 2024

    Kemenkeu catat penerimaan bea & cukai Rp231,7 T per Oktober 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkeu catat penerimaan bea & cukai Rp231,7 T per Oktober 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 19:14 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Keuangan RI mencatat total penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp231,7 triliun per Oktober 2024, tumbuh 4,9 persen (yoy) atau mencakup 72,2 persen dari target APBN.

    “Kalau kita lihat penerimaan bea dan cukai sampai dengan 31 Oktober tercatat Rp231,7 triliun atau 72,2 persen dari target APBN. Nah yang menarik adalah bahwa ini secara year to date masih tumbuh, berarti daya belinya masih cukup kuat,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2024 di Jakarta, Jumat.

    Anggito merinci, dari segi bea masuk, Kemenkeu mencatat penerimaan Rp43,2 triliun atau tumbuh 4,2 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 75,2 persen dari target APBN.

    Penerimaan bea masuk Oktober tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 5,5 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

    Kemudian dari segi bea keluar, Anggito mencatat penerimaan bea keluar sebesar Rp14,2 triliun atau tumbuh 46,8 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 80,9 persen dari target.

    Beberapa hal yang memengaruhi penerimaan bea keluar di antaranya, bea keluar tembaga yang tumbuh 173,0 persen (yoy) dengan share dari total bea keluar mencapai 70,0 persen. Ia menilai ini merupakan imbas dari adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga.

    Selain itu, bea keluar produk sawit juga turun 30,6 persen (yoy) disebabkan dampak penurunan rata-rata harga sebesar 1,95 persen (yoy) dan volume ekspor sebesar 16,13 persen (yoy).

    Lebih lanjut, Anggito memaparkan dari segi penerimaan cukai yang tercatat Rp174,4 triliun atau tumbuh 2,7 persen (yoy).

    Penerimaan cukai sampai dengan Oktober dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, cukai harga tembakau sebesar Rp167,0 triliun atau tumbuh 2,3 persen sebagai imbas kenaikan produksi cukai golongan II dan III.

    Kedua, pertumbuhan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp7,1 triliun atau tumbuh 13,3 persen (yoy) didorong kenaikan tarif meskipun produksi dalam negeri maupun impor menurun.

    “Sekali lagi ini juga menunjukkan suatu peningkatan, penerimaan cukai tumbuh hampir 3 persen, penerimaan tembakau 2,3 persen karena ada pendapatan reduksi penerimaan cukai, minuman mengandung etil alkohol juga tumbuh 13 persen,” jelasnya.

    Faktor ketiga yakni cukai etil alkohol (EA) yang sebesar Rp117,5 miliar atau tumbuh 16,9 persen, sejalan dengan kenaikan produksi.

    Sumber : Antara

  • Trump Menang Pilpres AS, Mendag RI Khawatirkan Bea Masuk Tambahan

    Trump Menang Pilpres AS, Mendag RI Khawatirkan Bea Masuk Tambahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku khawatir dengan kebijakan pengenaan bea masuk tambahan, seiring dengan kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

    Kendati demikian, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

    “Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

    Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

    “Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu,” tuturnya.

    Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan berturut-turut, dengan surplus neraca dagang senilai US$3,26 miliar pada September 2024. Ini artinya, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa ekspor per September 2024 tercatat senilai US$22,08 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

    “Total nilai impor mencapai US$18,82 miliar atau turun 8,91% dari bulan Agustus 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Selasa (15/10/2024).

    Per September 2024, surplus neraca dagang Indonesia tercatat naik US$0,48 miliar secara bulanan. Angkanya lebih tinggi dari Agustus 2024 senilai US$2,89 miliar, namun lebih kecil dari posisi September 2023 senilai US$3,41 miliar.

    Adapun, komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

    Sepanjang periode Januari–September 2024, ekspor tercatat senilai US$192,85 miliar dan impor senilai US$170,87 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari–September 2024 mencapai US$21,98 miliar.

  • Gaji Naik 3 Kali Lipat, Orang Taiwan Ogah Kerja Bareng China

    Gaji Naik 3 Kali Lipat, Orang Taiwan Ogah Kerja Bareng China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah pembatasan ekspor AS, raksasa teknologi China, Huawei, disebut menawarkan gaji tiga kali lipat untuk menarik engineer semikonduktor dari perusahaan Taiwan, khususnya TSMC, agar mau bergabung dengan mereka.

    Wccftech dan Tom’s Hardware, mengutip laporan dari Le Monde, mengindikasikan bahwa engineer TSMC telah menerima email perekrutan dari perusahaan yang terkait dengan Huawei.

    Dalam email tersebut perusahaan menyebut tengah mencari talenta di tengah sanksi AS yang sedang berlangsung.

    Pembatasan terhadap perusahaan China seperti Huawei dan SMIC, yang membatasi akses ke teknologi dan peralatan semikonduktor dari perusahaan AS, telah memaksa perusahaan untuk bergantung pada SDM eksternal dan sumber daya pihak ketiga.

    Pihak berwenang Taiwan sedang menyelidiki perusahaan yang disinyalir merupakan firma analisis data, tetapi diduga merekrut talenta semikonduktor Taiwan untuk mendukung pengembangan semikonduktor canggih di China.

    Meskipun tawaran kompensasi tiga kali lipat gaji cukup menarik, para engineer menolak. Mereka khawatir terhadap konsekuensi karier jangka panjang mereka. Sebab, bergabung dengan Huawei dapat membatasi prospek pekerjaan dengan perusahaan Taiwan atau Barat lainnya.

    Upaya perekrutan oleh Huawei disebut tidak hanya terbatas pada perekrutan engineer saja, tapi juga berupaya memperoleh rahasia teknis dari perusahaan sebelumnya. Mereka khawatir bahwa tindakan tersebut dapat dinilai sebagai aksi spionase komersial dengan risiko ancaman kriminal.

    Selain itu, ketidakpastian bekerja di China, termasuk lingkungan kerja, jam kerja, dan kemungkinan pengawasan oleh pihak berwenang, telah membuat banyak teknisi TSMC enggan menerima tawaran ini.

    Menanggapi rumor tentang ‘pembajakan’ ini, TSMC menaikan gaji dan tambahan tunjangan untuk mempertahankan para engineer.

    Perusahaan juga telah memberlakukan langkah-langkah kerahasiaan yang ketat, termasuk sistem pemisahan proyek, untuk mencegah karyawan mengakses informasi yang terlalu sensitif, sehingga melindungi teknologi yang dipatenkannya dari kebocoran.

    (fab/fab)

  • Suku Cadang Mobil Paling Tua Hyundai yang Masih Tersedia di Pabrik

    Suku Cadang Mobil Paling Tua Hyundai yang Masih Tersedia di Pabrik

    Jakarta –

    Hyundai punya ekosistem yang terintegrasi di Indonesia. Mobil tua pun masih didukung ketersediaan suku cadangnya.

    Fasilitas itu tersedia di Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), dan fasilitas HMID di Cikarang yaitu Hyundai Training Academy, PIO & Logistic, serta Parts Center.

    Detikcom diajak langsung melihat proses produksi produk Hyundai yang memanfaatkan teknologi terkini, mulai dari ekosistem produksi hingga tahap pengecekan produk sebelum distribusi, serta penyediaan suku cadang pendukung untuk layanan aftersales.

    Saat sesi mengunjungi Parts Center, di sana berjejer tumpukan rak yang diatur rapi sesuai dengan kode suku cadang. Komponen itu untuk didistribusi dalam negeri hingga ke mancanegara.

    Tony Hadiyanto, Head of Parts Department Hyundai Motors Indonesia menjelaskan suku cadang mobil tua pun masih di-supply. Namun pabrikan bertanggung jawab selama 15 tahun sejak modelnya disuntik mati.

    “Policy kita adalah menjamin 15 tahun sejak stop produksi. Kira-kira yang paling lama itu Matrix, masih ada. Ini detik-detik terakhir, tahun terakhir. Setelah itu kita tidak bertanggung jawab terhadap produk itu,” kata Tony di kawasan Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024).

    Parts Center Hyundai di Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat Foto: Ridwan Arifin

    Hyundai Parts Center berdiri di atas lahan seluas 1,2 hektar di Deltamas, Cikarang, yang menjamin ketersediaan suku cadang di Indonesia dengan kapasitas penyimpanan lebih dari 30.000 item.

    Pabrikan asal Korea Selatan ini punya program “Hyundai Jamin melalui 24hr Genuine Parts Availability” yang menjamin ketersediaan suku cadang asli dalam waktu 1×24 jam.

    Hingga kini, 97 persen volume suku cadang dari produk Hyundai dijamin tersedia untuk dipergunakan saat dibutuhkan. Selain itu, Hyundai juga menjalin kerja sama dengan pemasok suku cadang lokal untuk mendukung perkembangan pasar Indonesia.

    “Pengiriman setiap hari rata-rata ke domestik 2.000 pieces item sehari. Ekspor 20 kontainer per bulan,” kata Tony.

    (riar/rgr)

  • Trump Menang, Analis Prediksi Tarif Impor Minyak Jelantah China Makin Tinggi

    Trump Menang, Analis Prediksi Tarif Impor Minyak Jelantah China Makin Tinggi

    Bisnis.com, MANGUPURA – Kemenangan Donald Trump di Pilpres 2024 dapat memberikan dampak terhadap peningkatan tarif impor produk dari China. 

    Global Soft Commodity Analyst di Bloomberg Intelligence, Alvin Tai mengatakan kenaikan tarif impor, utamanya terjadi pada impor Used Cooking Oil (UCO) atau minyak goreng bekas, termasuk minyak jelantah asal China. 

    “Tapi saya pikir akan ada kelanjutan dari tarif [impor]. Itu bisa saja bisa meningkat kali ini,” kata Alvin dalam Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

    Kendati demikian, Alvin menerangkan bahwa kebijakan yang akan diterapkan Donald Trump tidak dapat diprediksi. Namun, dia menilai Trump cukup berani untuk melakukan apa yang ditargetkan.

    Secara umum, dia pun menyebut sulit untuk memberikan kepastian yang akan terjadi terkait lansekap regulasi yang sangat berubah dalam 4 tahun ke depan. 

    “Jadi saya pikir itu [kenaikan tarif impor] adalah area rentan yang dapat mempengaruhi ruang penting ini,” pungkasnya. 

    Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kemenangan Donald Trump akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia. 

    Di samping itu, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan Indonesia dapat mengambil kesempatan dari setiap kebijakannya. 

    Salah satu nya terkait dengan UCO yang diimpor AS dari China cukup besar. Namun, dengan terpilihnya Trump, maka tarif impor UCO dapat dinaikkan dari semula 15,5% tahun ini. 

    “Ekspor China ke AS sangat besar. Jadi jika ini akan menjadi masalah, ini harus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengekspor UCO ke Amerika Serikat,” tuturnya.

    Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, optimisme tersebut lantaran Trump dinilai akan memiliki kebijakan untuk menghentikan perang di Timur Tengah yang menjadi salah satu biang kerok tren penurunan ekspor dalam beberapa tahun terakhir. 

    “Secara global ekonomi, sangat berpengaruh sehingga ekonomi negara-negara bisa meningkat. Itu akan memengaruhi ekspor kita. Ekspor kita kan turun tahun ini. Salah satunya pengaruh dari itu juga, selain memang ada persaingan minyak nabati lain,” kata Eddy.

    Eddy menerangkan, tak hanya ekspor CPO ke Amerika Serikat yang akan melesat, ekspor ke negara lainnya pun akan meningkat lantaran pulihnya kondisi geopolitik global akan memengaruhi kondisi ekonomi dunia.