Topik: ekspor

  • Dapat dana bergulir LPDB, rotan sintetis Cirebon tembus pasar ekspor

    Dapat dana bergulir LPDB, rotan sintetis Cirebon tembus pasar ekspor

    Dana bergulir yang saya peroleh sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha, terutama untuk membeli mesin produksiJakarta (ANTARA) – Muhammad Sadi, anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon, berhasil mengembangkan usaha rotan sintetis miliknya hingga ke pasar internasional berkat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

    Berawal dari seorang perajin lokal, Sadi kini mampu mengubah limbah plastik menjadi produk rotan sintetis berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, yang diminati pasar domestik maupun ekspor. Produk-produknya, seperti kursi dan perabotan lainnya, telah menembus pasar Turki dan Jerman.

    “Dana bergulir yang saya peroleh sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha, terutama untuk membeli mesin produksi,” ujar Sadi dalam siaran pers LPDB di Jakarta, Rabu.

    “Awalnya, saya hanya membuat bangku dari rotan alami. Namun, seiring berjalannya waktu, saya tertantang untuk menciptakan produk yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Akhirnya, saya menemukan ide untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan baku rotan sintetis,” kata dia menambahkan.

    Menurut Sadi, usahanya kian bertumbuh seiring dengan perkuatan modal yang dia dapatkan dari KSP BMT Al-Bahjah.

    Akses permodalan menjadi salah satu yang terus didorong pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing para wirausaha.

    Kementerian Koperasi terus mendorong pelaku-pelaku usaha untuk bergabung dengan koperasi agar bisa mendapatkan akses permodalan lebih mudah sehingga bisa mengembangkan usahanya.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan dana bergulir yang disalurkan LPDB-KUMKM bisa menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat permodalan koperasi dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

    “Dengan tarif layanan yang kompetitif dan persyaratan yang mudah, dana bergulir memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi wirausahawan yang selama ini sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan,” ucap Supomo.

    Supomo menambahkan bahwa LPDB-KUMKM berkomitmen dalam menyalurkan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia, khususnya untuk sektor-sektor produktif.

    Ia meyakini koperasi akan menjadi pilar utama perekonomian nasional. Melalui penyaluran dana bergulir, LPDB ingin mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru dari kalangan koperasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

    Baca juga: DPR Dorong Penguatan LPDB-KUMKM untuk Tingkatkan Daya Jangkau Pembiayaan Koperasi
    Baca juga: LPDB-KUMKM Akselerasi Pertumbuhan Koperasi melalui Program Inkubator
    Baca juga: LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden

    Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 23:42 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ada sembilan kegiatan prioritas yang dilakukan Kemenperin di tahun 2025 yang mendukung Astacita Presiden Prabowo.

    Menperin Agus dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa mengatakan sembilan kegiatan prioritas tersebut yakni industri hijau, pengembangan industri halal, penguatan industri kecill menengah (IKM) sebagai rantai pasok, pengembangan SDM industri, serta peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

    Kegiatan selanjutnya yang mendukung Astacita yakni hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, akselerasi ekspor produk dan jasa industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta aglomerasi melalui kawasan industri.

    Lebih lanjut, dikatakannya dalam menjalankan program prioritas itu pihaknya didukung oleh pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp2,51 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 34 persen dari anggaran sebelumnya yang sebanyak Rp3,83 triliun.

    “Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.049 miliar, PNBP sebesar Rp99,9 miliar, BLU sebesar Rp256 miliar dan SBSN sebesar Rp114,7 miliar,” kata Menperin.

    Lebih lanjut, Menperin mengatakan dari penurunan anggaran tersebut turut memberikan dampak terhadap beberapa kegiatan prioritas, antara lain pendampingan teknis implementasi pemenuhan persyaratan standar industri hijau untuk 25 perusahaan industri belum dapat dibiayai, fasilitasi dan pembinaan industri halal hanya bisa dilaksanakan untuk 1.000 industri dari total target sebanyak 6.000 industri, serta penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 dari total kebutuhan sebanyak 3.906 IKM.

    Selanjutnya, pelatihan vokasi sistem 3in1 baru teralokasikan untuk 1.070 dari total kebutuhan sebanyak 75.170 orang, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik/Akom baru teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa sehingga 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai, serta untuk SMK baru teralokasikan untuk 1.712 siswa sehingga 6.763 siswa belum dapat dibiayai.

    “Restrukturisasi permesinan industri besar dan IKM untuk peningkatan teknologi hanya dapat diberikan untuk 73 dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan/IKM,” kata dia.

    Selain itu, dampak lainnya yakni pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu dan pengolahan hasil hortikultura belum dapat dibiayai, pelaksanaan empat promosi luar negeri melalui World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow belum dapat dibiayai, serta fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya dapat diberikan untuk 875 dari total kebutuhan 3.375 sertifikat produk domestik.

    “Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku serta penyusunan regulasi turunan PP Perwilayahan Industri belum dapat dibiayai,” katanya.

    Meski demikian disampaikan Menperin, keterbatasan pagu anggaran tersebut bukan merupakan permasalahan, pihaknya bisa menyiasati hal ini dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau melalui penguatan regulasi/kebijakan yang mendukung industri.

    Sumber : Antara

  • Budi Arie dorong hilirisasi produk susu untuk dukung program MBG

    Budi Arie dorong hilirisasi produk susu untuk dukung program MBG

    Kalau dikoperasikan dan koperasi bekerja sama dengan pihak lain, koperasi ini punya posisi tawar dan bisa mendapatkan keuntunganJakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendorong hilirisasi produksi susu melalui koperasi supaya bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Apabila setiap peternak masing-masing memiliki lima ekor sapi, maka posisi tawarnya jauh lebih rendah di pasar dibandingkan seribu peternak yang bergabung dengan koperasi dengan memiliki total 10 ribu ekor sapi.

    “Kalau seribu peternak dengan 10 ribu ekor, kan posisi tawarnya juga jauh lebih baik. Kami dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga sedang menggagas bagaimana menghilirisasi koperasi susu. Kalau bisa, seribu peternak dengan 10 ribu ekor kita hilirisasi, kita pasteurisasi, nanti kita invest mesin-mesinnya untuk sampai produk-produk UHT (ultra high temperature), supaya bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam doorstop pasca kegiatan “CNN Indonesia Financial Forum 2024, Inklusi Keuangan: Pilar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Jika perlu, lanjutnya, setiap koperasi bekerja sama dengan pihak lain agar para peternak dapat memperoleh nilai tambah dari proses hilirisasi produk susu.

    Para peternak selama ini disebut hanya menjual susu mentah saja karena untuk diolah menjadi susu bubuk membutuhkan pabrik, teknologi, dan investasi.

    “Kalau dikoperasikan dan koperasi bekerjasama dengan pihak lain, koperasi ini punya posisi tawar dan bisa mendapatkan keuntungan. Bayangkan, (anggota) koperasi di (luar negeri), setahun mereka satu orang bisa dapat 40 ribu dolar AS, SHU-nya (sisa hasil usaha), makanya makmur-makmur,” kata dia.

    Saat ini, 80 persen susu nasional di Indonesia itu impor dan 20 persen berasal dari produk lokal, dan sekitar 71 persen dari 20 persen atau 407 ribu ton merupakan hasil produksi 59 koperasi susu yang bergabung menjadi anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Adapun total produksi susu nasional per tahun 2023 sebesar 571 ribu ton yang sisanya sebanyak 164 ribu ton atau 29 persen dihasilkan oleh peternakan modern.

    Mengingat Presiden Prabowo Subianto menginginkan swasembada pangan termasuk dari komoditas susu, Budi mendorong produk pangan yang strategis ini dikembangkan menjadi cukup memadai bagi masyarakat untuk membantu pengembangan sumber daya manusia nan unggul dan berkualitas.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi susu nasional Indonesia mencapai 4,4 juta per tahun atau hanya 15 liter per kapita per tahun jika dibagi 280 juta penduduk. Jumlah tersebut kalah dibandingkan Vietnam yang telah mencapai 70,5 liter per tahun.

    Dalam hal ini, Kementerian Pertanian disebut memiliki kewenangan untuk memperbaiki kualitas pangan sapi guna untuk meningkatkan produktivitas susu sapi yang hanya 8-12 liter per ekor per hari di Indonesia. Adapun Kemenkop bertugas untuk mengorganisir koperasi-koperasi susu di Tanah Air.

    Budi memberikan contoh koperasi susu Fonterra berbasis di Selandia Baru, Frisian Flag dari Belanda, dan koperasi dari Australia yang menjadi penghasil susu terbesar di dunia dengan rata-rata produktivitas 25 liter susu per ekor per hari.

    “Kalau pangannya baik, produksi susunya atau produktivitas susunya bisa lebih besar,” ucapnya.

    Pihaknya disebut juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelaraskan kebijakan dalam rangka mendukung pengembangan produksi susu dalam negeri.

    “Kita terus melakukan koordinasi juga oleh Kementerian/Lembaga untuk melakukan kesatuan dalam kebijakan,” ungkap Budi Arie.

    Sebelumnya, Kemenkop meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0 persen terhadap produk susu impor yang saat ini didominasi oleh Selandia Baru dan Australia.

    Di sisi lain, Indonesia dan Australia sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah berlaku sejak 5 Juli 2020.

    Melalui perjanjian IA-CEPA, Australia telah menghilangkan seluruh tarif bea masuk (6.474 pos tarif) untuk produk-produk Indonesia, sehingga ekspor Indonesia ke Australia sepenuhnya bebas bea masuk.

    Sementara itu, Indonesia juga telah menghapuskan sebagian besar tarif bea masuknya (94,5 persen) atau setara dengan 10.229 pos tarif) untuk produk-produk Australia.

    Kondisi peternak dan koperasi susu menjadi sorotan belakangan ini setelah para peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu.

    Para pengepul susu dan peternak melakukan aksi protes di Kabupaten Boyolali pada Sabtu (9/11/2024) dengan aksi mandi susu menggunakan susu yang tak terserap industri pengolahan susu.

    Produksi susu oleh peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali mencapai 140 ribu liter per hari. Belakangan ini, serapan Industri Pengolahan Susu hanya sekitar 110 ribu liter per hari. Terdapat sisa sebanyak 30 ribu liter per hari yang tak terserap pabrik.

    Salah satu koperasi yang terdampak adalah KUD Mojosongo, yang merupakan koperasi produksi susu terbesar di Kabupaten Boyolali.

    Baca juga: Budi Arie: Koperasi dapat jadi alat tuntaskan kemiskinan
    Baca juga: Peternak buang susu, Menkop minta koperasi mulai hilirisasi produk
    Baca juga: Kemenkop koordinasi dengan Kemendag evaluasi regulasi impor susu

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo ke Amerika, Ini Peluang Kerja Sama Sektor Ekonomi

    Prabowo ke Amerika, Ini Peluang Kerja Sama Sektor Ekonomi

    Jakarta: Setelah mengakhiri kunjungan ke China, Presiden Prabowo Subianto lantas bertolak ke Amerika Serikat (AS). Ada banyak peluang kerja sama di bidang ekonomi di sela kunjungan Prabowo ke AS.
     
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Indonesia membuka peluang kerja sama dengan para pengusaha AS. Beberapa di antaranya adalah ikut serta dalam program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yaitu pembangunan rumah murah 3 juta unit per tahun, program pangan, hingga program swasembada energi.
     
    “Kami bicara food security, energy security, juga bicara mengenai (program) 3 juta rumah murah. Kami juga bicara mengenai bagaimana relasi AS dan China, serta di mana peran Indonesia,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 12 November 2024.
    Anindya menjadi bagian dari kunjungan Prabowo ke AS. Di sana, Anindya mengadakan pertemuan bilateral dengan pimpinan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce) di Washington, Senin, 11 November 2024 siang waktu setempat.
     
    Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu juga membahas perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan penggunaan energi ramah lingkungan.
     

    Hadir dalam pertemuan Wakil Presiden Senior wilayah Asia Kamar Dagang AS, Charles Freeman; Direktur Eksekutif untuk Asia Tenggara, John Goyer; Direktur Senior untuk Asia Tenggara, Shannon Hayden; dan Associate Manager untuk Asia Tenggara, James Llewellyn. 
     
    Dan untuk perwakilan Indonesia, Anindya didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady.
     
    “Kadin Indonesia harus bekerja sama dengan Kamar Dagang lain di luar negeri untuk membuka pasar, meningkatkan investasi, dan membuka kemampuan untuk ekspor. Inilah yang kami coba buka bersamaan dengan jalannya G to G (kerja sama antar-pemerintah) atas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke AS untuk bertemu Presiden Joe Biden,” kata Anindya.
     
    Antusias berinvestasi di Indonesia
    Anindya melihat adanya antusiasme pengusaha AS berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, kata dia, diperlukan ekosistem investasi yang baik dan rantai pasok yang nyaman. 
     
    “Termasuk mengenai kepastian hukum, tenaga kerja, dan juga kepastian dunia usaha untuk melanjutkan usahanya di Indonesia, terutama untuk Foreign Direct Investment (Penanaman Modal Asing Langsung),” kata Anindya.
     
    Pada pertemuan itu, Anindya menjelaskan populasi penduduk usia produktif (di bawah 30 tahun) di Indonesia. Jumlahnya lebih dari separuh dari total 273 juta penduduk Indonesia. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan kekuatan demografis yang dimiliki Indonesia. 
     
    “Tenaga kerja muda kami tidak hanya berjumlah besar, tetapi juga dinamis dan siap mendorong perubahan teknologi, inovasi, dan kemajuan sosial. Hal ini menghadirkan peluang unik untuk pertumbuhan ekonomi yang ingin kami jajaki bersama mitra kami di sini (AS),” kata Anindya.
     

    Anindya menekankan, selain investasi asing, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi prioritas Kadin Indonesia. Kadin ingin UMKM ikut berekspansi secara internasional. 
     
    “UMKM menyumbang 60% terhadap PDB Indonesia dan mempekerjakan hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia,” kata dia. 
     
    Anindya juga berharap Kamar Dagang AS memberikan pelatihan dan transder teknologi kepada UMKM Indonesia. Agar UMKM Indonesia siap memasuki pasar global. 
     
    “Hal ini bukan hanya tentang meningkatkan ekspor, namun juga tentang menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berketahanan,” ujar Anindya.
     
    Setelah Amerika Serikat, Anindya yang juga merupakan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) akan memimpin delegasi Indonesia ke KTT APEC di Lima, Peru, yang akan berlangsung hingga 16 November 2024. Agenda ini juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah, Kejagung: 5 Korporasi Lakukan TPPU Rp 301 Miliar

    Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah, Kejagung: 5 Korporasi Lakukan TPPU Rp 301 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp 301 miliar terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.

    Uang tersebut diperoleh dari PT Darmex Plantations yang menjadi penampungan hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari lima korporasi yang terjerat kasus tersebut. Mereka, yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani.

    “Uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok tindak pidana korupsi,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar kepada wartawan, Selasa (12/11/2024).

    Qohar menjelaskan, temuan uang tersebut terungkap saat pihaknya menjerat PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani dalam kasus tersebut.

    Seusai ditelusuri, lima korporasi tersebut mengalihkan dana pengelolaan lahan ke PT Darmex Plantations. “Kemudian oleh PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Darmex sebesar Rp 301 miliar,” kata dia.

    Atas perbuatannya, PT Darmex Plantation dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 255 ayat (1) KUHP.

  • Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2024 Capai 5,3 Persen

    Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2024 Capai 5,3 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com– Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 mencapai 5,3% agar pertumbuhan sepanjang tahun ini dapat mencapai 5,1%. Komponen belanja pemerintah turut memegang peranan vital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024.

    “Kalau mau (pertumbuhan ekonomi 2024) tumbuh di atas 5%, maka pertumbuhan ekonomi kuartal  IV 2024 harus sekitar 5,3%,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Selasa (12/11/2024) dikutip Investor Daily.

    Jika melihat secara musiman, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 akan tumbuh lebih tinggi lantaran ada momentum libur Natal dan Tahun Baru. Komponen belanja pemerintah akan meningkat pesat pada kuartal IV 2024. “Banyak term pembayaran barang-barang modal dan sebagainya kan diselesaikannya di akhir tahun,” terang Susiwijono.

    Untuk menggenjot konsumsi rumah tangga, pemerintah akan memberikan insentif dalam bentuk relasasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sektor properti dan otomotif. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 mencapai 4,94% secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari posisi kuartal II 2024 sebesar 5,05%.

    “Kami berharap beberapa insentif kelas menengah kemarin tetap berjalan pada kuartal IV. Terus terang, pada kuartal III itu kan siklusnya selalu paling rendah, sehingga kita berharap rebound di kuartal IV 2024. Terutama untuk konsumsi rumah tangga harus tinggi karena ada Natal dan Tahun Baru,” tutur dia.

    Dia optimistis investasi juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024. Pemerintah melihat tingginya minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, iklim investasi harus terus dijaga.

    “Sebenarnya kondisi saat ini investor masih akan banyak yang datang. Tinggal bagaimana kita tetap menjaga supaya iklim investasi tetap kondusif. Kita yakin investasi akan lebih tinggi pada kuartal IV 2024 dibandingkan kuartal III 2024,” terang Susiwijono.

    Di sisi lain, pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, ada beberapa area kunci yang memerlukan perhatian mendalam, seperti investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan produktivitas domestik. 

  • Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi susu. (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi aturan atau regulasi impor susu menyusul permasalahan kelebihan produksi susu dalam negeri yang tak terserap oleh pabrik.

    Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/11/2024), Budi Arie mengatakan sekitar 80% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini berasal dari impor. Impor susu terbesar saat ini berasal dari Selandia Baru dan Australia.

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, yang menghapuskan bea masuk pada produk susu sehingga membuat harga produk susu mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia menuturkan situasi semakin buruk karena industri pengolahan susu (IPS) lebih memilih mengimpor susu bubuk (skim) daripada susu segar.

    Akibatnya, para peternak sapi perah di Indonesia rugi karena harga susu segar produksi mereka menjadi sangat rendah, yaitu hanya Rp7.000 per liter, di bawah harga ideal Rp9.000 per liter.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa dari total produksi susu nasional, 70% disumbangkan oleh koperasi peternak sapi perah. Namun, jumlah ini baru bisa memenuhi 20% dari total kebutuhan susu dalam negeri.

    Menurut data pemerintah, konsumsi susu nasional pada 2023 mencapai 4,6 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 1 juta ton atau sekitar 20% dari total kebutuhan. Sementara sisanya berasal dari impor.

    “Oleh karena itu, sisa yang 80% yang sementara ini dilakukan importasi susu itu nanti secara bertahap akan kita kurangi dan kita akan mendorong industri pengolahan susu yang berbadan hukum, berbadan usaha koperasi,” ucap Ferry.

    Ia menambahkan bahwa Kemenkop juga akan meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu impor, yang saat ini didominasi oleh Selandia Baru dan Australia.

    Di sisi lain Indonesia dan Australia saat ini memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral IA-CEPA, yang telah berlaku sejak 5 Juli 2020.

    Melalui perjanjian IA-CEPA, Australia telah menghilangkan seluruh tarif bea masuk (6.474 pos tarif) untuk produk-produk Indonesia, sehingga ekspor Indonesia ke Australia sepenuhnya bebas bea masuk.

    Sementara itu, Indonesia juga telah menghapuskan sebagian besar tarif bea masuknya (94,5%) atau setara dengan 10.229 pos tarif untuk produk-produk Australia.

    Kondisi peternak dan koperasi susu menjadi sorotan belakangan ini setelah para peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu.

    Para pengepul susu dan peternak melakukan aksi protes di Kabupaten Boyolali pada Sabtu (9/11/2024) dengan aksi mandi susu menggunakan susu yang tak terserap industri pengolahan susu.

    Produksi susu oleh peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali mencapai 140.000 liter per hari. Belakangan ini, serapan IPS hanya sekitar 110.000 liter per hari. Terdapat sisa sebanyak 30.000 liter per hari yang tak terserap pabrik.

    Salah satu koperasi yang terdampak adalah KUD Mojosongo, yang merupakan koperasi produksi susu terbesar di Kabupaten Boyolali.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • BCA respons soal pemangkasan suku bunga The Fed 25 bps

    BCA respons soal pemangkasan suku bunga The Fed 25 bps

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Central Asia (Tbk) atau BCA menyampaikan, pemangkasan suku bunga bank sentral AS atau The Fed tidak akan secara langsung diikuti oleh penurunan bunga kredit Perseroan.

    Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menilai, dibutuhkan masa transisi bagi perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan bunga kredit dengan suku buga acuan The Fed.

    “Tentunya kita melihat sebagai perbankan, tentu tidak serta-merta langsung, akan butuh waktu transisi dulu, berapa lama, tapi sebenarnya di BCA sendiri kita juga sudah memberikan bunga yang rendah,” kata Hera usai menghadiri acara Indonesia Knowledge Forum XIII – 2024 di Jakarta, Selasa.

    Sebagai informasi, The Fed telah memangkas suku bunga acuanya (Fed Fund Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50-4,75 persen.

    Menanggapi hal itu, Hera menuturkan bahwa BCA saat ini masih mempunyai likuiditas yang cukup untuk memberikan suku bunga rendah kepada nasabah.

    “Alhamdulillah kita punya likuiditas yang mumpuni untuk melakukan itu. Jadi untuk debitur-debitur kita yang memang sudah sesuai dengan profiling yang kita berikan pembiayaan, maka akan diberikan bunga yang sangat menggoda. Terbukti seperti ekspor terakhir itu kita pernah memberikan bunga terendah sepanjang sejarah, 1,45 persen,” ujarnya.

    Hera mengungkapkan, saat ini kondisi likuiditas BCA masih sangat solid. Hal ini terbukti dengan rasio Loan to Deposit (LDR) yang mencapai 75 persen hingga kuartal III 2024.

    Hal ini menurutnya mencerminkan kinerja BCA yang akan menyalurkan kredit secara prudent ke depannya.

    “Institusi perbankan tentu kita harus comply, tentu kita juga harus prudent untuk menyalurkan kredit, dan kalau dibilang terlalu berhati-hati, kami pikir kami justru sangat excited, kita lihat pertumbuhan kreditnya 14 persen lebih untuk pertumbuhan kredit lebih dari Rp800 triliun. Artinya juga kita melihat ekonomi ini termasuk kredit investasi, modal kerja juga sedang bertumbuh, jadi sebenarnya kami tetap menyalurkan dan kami terus mengadakan expo-expo,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Hera menambahkan bahwa salah satu fokus utama Perusahaan adalah pengembangan pembiayaan hijau (green financing), yang kini menduduki sekitar 25 persen dari portofolio perbankan.

    Inisiatif ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan namun juga berkontribusi pada ekonomi nasional melalui pendanaan sektor-sektor yang memiliki dampak sosial signifikan.

    “Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana social impact itu berpengaruh ketika kita membiaya sektor-sektor yang memang memberikan kontribusi kepada ekonomi nasional, misalkan memperkerjakan banyak orang karena social impact-nya juga berasa. Sebagai perbankan nasional, kita mau tetap memberikan hal tersebut kepada pemerintah,” jelasnya.

    Adapun BCA dan entitas anak perusahaan membukukan peningkatan kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp877 triliun per September 2024.

    “Penyaluran pembiayaan per September 2024 ditopang kredit korporasi yang menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi, naik 15,9 persen yoy mencapai Rp395,9 triliun,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/10).

    Kredit komersial tercatat naik 11,8 persen yoy menjadi Rp135,3 triliun, dan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) tumbuh 14,2 persen yoy hingga Rp120,1 triliun.

    Total portofolio kredit konsumer naik 13,1 persen yoy menjadi Rp216,5 triliun, didorong KPR yang tumbuh 10,7 persen yoy mencapai Rp130,4 triliun serta KKB sebesar 17,9 persen yoy menjadi Rp64,1 triliun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia

    Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia

    Selasa, 12 November 2024 17:04 WIB

    Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 – Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/15 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Semerbak kopi Aceh di pasar domestik hingga mancanegara

    Semerbak kopi Aceh di pasar domestik hingga mancanegara

    ANTARA – Kopi Aceh kian diminati pasar dunia. Data Disperindag Aceh dari Januari hingga Agustus 2024 nilai ekspor kopi Aceh sudah mencapai 150 juta dolar AS. Selain untuk ekspor, kopi Aceh juga menjadi primadona di pasar domestik. Seperti Muhammad Nur, distributor kopi Aceh yang bisa menjual kopi yang disangrai hingga 500 kilogram per bulan, dan dikirim ke sejumlah daerah di tanah air. (Aprizal Rachmad/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)