Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Pemerintah Tinjau Ulang Pungutan Ekspor Sawit Secara Berkala

    Pemerintah Tinjau Ulang Pungutan Ekspor Sawit Secara Berkala

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana meninjau kembali aturan terkait pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang saat ini ditetapkan sebesar 7,5%. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di tengah persaingan ketat dengan minyak nabati lainnya di pasar global.

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menegaskan perlunya evaluasi rutin kebijakan tarif ekspor CPO agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.

    “Kami akan evaluasi secara reguler setiap 3 bulan, 6 bulan sekali. Tidak menutup kemungkinan (diubah),” kata Dida di sela-sela acara seminar nasional yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dida menjelaskan, tinjauan ulang ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu memastikan peningkatan harga tandan buah segar (TBS) memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani, serta menjaga harga CPO Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

    Selain daya saing, Dida mengatakan evaluasi juga memperhatikan kebutuhan domestik CPO dan kondisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, pemerintah terbuka untuk melakukan penyesuaian kebijakan pungutan ekspor pada tahun depan, tetapi tergantung pada hasil review.

    Pungutan ekspor kelapa sawit sendiri diterapkan untuk membiayai berbagai program, seperti peremajaan kelapa sawit dan biodiesel. 

    Saat ini, tarif pungutan yang berlaku telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dari sebelumnya hampir 11% menjadi 7,5%. Kebijakan ini telah berlaku sejak 22 September 2024.

  • Guru Besar Ekonomi Unair Tanggapi Soal Kenaikan PPN 12 Persen : Kondisi Indonesia Masih Baik

    Guru Besar Ekonomi Unair Tanggapi Soal Kenaikan PPN 12 Persen : Kondisi Indonesia Masih Baik

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Pemberlakuannya akan dimulai pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pro kontra di kalangan ahli maupun masyarakat.

    Apalagi jika melihat terjadinya penurunan kelas menengah dan daya beli di masyarakat indonesia.

    Menanggapi kebijakan ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, memberikan pandangannya.

    Menurutnya, jika ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia kini masih berada dalam kondisi baik.

    Prof Rossanto juga menjelaskan terkait kondisi neraca perdagangan yang masih surplus.

    kondisi tersebut menandakan ekspor Indonesia lebih banyak daripada jumlah impornya.

    “Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain, kita sudah termasuk sangat bagus. Cina saja sekarang di bawah 5 persen ya,” ungkapnya, Senin (18/11/24).

    Menurunnya Daya Beli dan Kelas Menengah

    Pada 2019 hingga 2024 terjadi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Menurut Prof Rossanto, efek pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab penurunan kelas ini.

    “Memang kalangan menengah kita belum pulih sejak Covid. Saat itu terjadi penurunan (kelas menengah) yang sangat drastis,” ujarnya.

    Sementara terkait turunnya daya beli masyarakat, Prof Rossanto berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang baik dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Misalnya, dari harga bahan bakar minyak (BBM), Indonesia cenderung stabil di tengah kondisi perang yang terjadi di beberapa negara lain. 

    “Menurut saya strategi pemerintah pintar (dalam) menjaga daya beli masyarakat dari sisi administrative price,” katanya.

    Sementara terkait deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Prof Rossanto berpendapat bahwa kemungkinan ada dua penyebab dari fenomena ini.

    Pertama karena banyaknya pasokan barang (supply) atau justru menurunnya permintaan (demand).

    “Ini yang masih harus dikaji, besar mana antara supply banyak atau demand yang turun,” ujar Rossanto.

    Dampak Kenaikan PPN

    Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang pemerintah berikan kepada produsen yang mengolah barang mentah menjadi produk.

    Secara umum, kenaikan PPN ini akan menurunkan konsumsi masyarakat, namun tetap bisa meningkatkan APBN.

    “Pasti ada kenaikan harga, tapi kenaikannya itu masih manageable,” paparnya.

    Prof Rossanto mengharapkan kenaikan APBN ini mampu menjadi stimulus ekonomi melalui government spending.

    “Misalnya bangun jalan, bandara, pelabuhan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi, konsumsi masyarakat yang menurun karena pajak itu juga harus diperhatikan,” ujarnya lagi.

    Oleh karena itu, efektivitas pemerintah dalam mengelola APBN nantinya akan sangat penting.

    “Tolong kalau pemerintah membelanjakan APBN ini harus efektif. Itu untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai buat infrastruktur, tapi terbengkalai. Pastikan itu bermanfaat untuk masyarakat di sana,” pungkasnya.

  • Ombudsman: Perlu industri sawit berkelanjutan untuk program biodiesel

    Ombudsman: Perlu industri sawit berkelanjutan untuk program biodiesel

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan diperlukan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan untuk mendukung kelancaran salah satu program ketahanan energi Indonesia, yakni penggunaan biodiesel.

    “Pengembangan industri biodiesel sangat tergantung pada keberhasilan membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan,” ujar Yeka saat memberi paparan terkait pencegahan malaadministrasi dalam layanan tata kelola industri kelapa sawit di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

    Minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bahan baku dalam pembuatan biodiesel.

    Terkait hal tersebut, Yeka menyarankan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan biodiesel guna mencapai ketahanan energi.

    Perbaikan tersebut meliputi penyusunan peta jalan rencana peningkatan program biodiesel dari B35 ke B40 atau B50 dengan memastikan perihal ketersediaan pasokan bahan baku, dalam hal ini CPO, yang mencukupi; kesiapan infrastruktur produsen biodiesel; optimalisasi uji coba kelaikan penggunaan biodiesel alat transportasi; serta keberlanjutan pengelolaan dana pungutan ekspor produk sawit.

    Lebih lanjut, Yeka menyoroti permasalahan anggaran untuk program biodiesel.

    Apabila program biodiesel semakin diperbesar, yakni dari B40 ke B50, maka jumlah ekspor kelapa sawit dikhawatirkan berkurang sehingga terjadi penurunan pendapatan dari ekspor.

    Sementara itu, lanjut Yeka, jumlah biaya insentif yang harus ditanggung untuk program biodiesel akan semakin besar.

    Dengan demikian, bila program biodiesel tidak diikuti dengan pertambahan produktivitas kelapa sawit maka akan berdampak pada berkurangnya ekspor.

    “Kalau ekspor semakin berkurang, maka insentif biodiesel akan semakin menurun dan beban APBN semakin besar. Ini yang harus diperhitungkan secara komprehensif,” kata Yeka.

    Dalam agenda Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50 persen pada 2025, dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama.

    “Saat ini kami ada di antara 35-40 persen (kapasitas produksi) dan ingin meningkatkan menjadi 50 persen pada 2025,” kata Prabowo seperti disimak dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan kebijakan produksi biodiesel B50 tidak akan mengganggu stok minyak goreng dalam negeri. 

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menjelaskan pemerintah bisa memproduksi 50 juta ton minyak sawit dalam negeri. Jumlah ini dinilai tidak menjadi kendala saat Indonesia menggenjot biodiesel B50.

    “Kalau itu [stok CPO untuk pangan] aman, kan relatif minyak goreng itu hanya sekitar 10 juta—11 juta [ton]. Karena kan kita produksi 50 juta [ton], jadi seharusnya nggak ada kendala lah,” kata Dida di sela-sela acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Seiring dengan cadangan minyak goreng yang dipastikan aman, Dida menuturkan harga minyak goreng yang beredar di pasar pun akan tergantung dari daya beli masyarakat. 

    Untuk itu, dia tidak dapat memastikan apakah harga minyak goreng akan tetap stabil meski stok yang dimiliki melimpah.

    “Kalau itu [minyak goreng naik] kan memang lebih karena mekanisme di pasar dan juga tergantung daya beli masyarakat. Jadi banyak faktor kalau menurut saya,” terangnya.

    Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng tidak hanya disebabkan ketersediaannya, melainkan juga ada faktor lain di dalamnya. 

    Namun, Dida menyampaikan bahwa harga minyak goreng cenderung relatif stabil selama tiga bulan terakhir.

    Lebih lanjut, Dida juga mengungkap pemerintah berambisi memproduksi biodiesel hingga B100. Namun, ekspor CPO dan turunannya tidak akan berpengaruh atas ambisi itu, meski akan sedikit berdampak.

    Terlebih, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau naik 70,90% secara bulanan (month-to-month/MtM).

    Adapun saat ini, Dida mengungkap pemerintah tengah mencari titik keseimbangan dalam memproduksi B40 hingga B100 ke depan. 

    “Jadi intinya ekspor kita kurang lebihnya tetap sama lah. Tapi semua itu kan tergantung harga, tergantung kondisi pasar, segala macam,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

    Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

    “Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu,” kata Edi, Kamis (7/11/2024). 

    Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028. 

    Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter. 

    “Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujarnya. 

    Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta. 

  • Pertamina SMEXPO 2024 Raup Transaksi Rp15,9 Miliar, Naik 17% dari Tahun Lalu

    Pertamina SMEXPO 2024 Raup Transaksi Rp15,9 Miliar, Naik 17% dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 di mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp15,9 miliar.

    Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan capaian itu naik 17% dibandingkan Pertamina SMEXPO 2023.

    “Total transaksi Rp15,9 miliar, naik 17% dari 2023. Pengunjung selama SMEXPO dengan pengunjung lebih dari 30.000 dan total transaksi outside mencapai Rp4,9 miliar, naik 116% dari tahun sebelumnya,” ucap Brahmantya dalam acara Closing SMEXPO 2024 di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pertamina SMEXPO adalah media bagi UMK Mitra Binaan Pertamina untuk belajar berjualan secara online dan mengembangkan pasar melalui platform e-commerce (marketplace SMEXPO).

    SMEXPO menjadi ajang pameran hybrid yang diadakan setiap tahun baik di level nasional maupun level lokal/regional.

    Adapun pameran hybrid Pertamina SMEXPO beragendakan UMK exhibition, talkshow, workshop, business matching baik dengan pengusaha lokal maupun internasional dan hiburan. Pertamina SMEXPO kali ini telah memasuki tahun kelima.

    “SMEXPO tahun ini serentak di enam kota yakni, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Bandung, Makassar , dan Jakarta,” imbuh Brahmantya.

    Brahmantya pun menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya harus merangkul usaha kecil seperti UMKM. Karenanya, SMEXPO 2024 menjadi salah satu wujud perusahaan pelat merah ikut mendorong UMKM naik kelas.

    Menurutnya, SMEXPO merupakan bagian dari pembinaan UMKM yang berkesinambungan. Ini guna meningkatkan potensi UMKM melalui pelatihan, pemberian sertifikatifikasi, dan izin usaha.

    “Tadi beberapa UMKM binaan kita berhasil ekspor dan dapat dukungan Pertamina untuk masuk ke website beberapa marketplace internasional,” ucap Brahmantya.

  • Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Bakal Dievaluasi, Tingkatkan Daya Saing Petani

    Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Bakal Dievaluasi, Tingkatkan Daya Saing Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bakal meninjau ulang (reviu) pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Tinjauan ini membuka peluang pemerintah untuk mengubah kebijakan PE CPO ke depan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan bahwa saat ini pungutan ekspor CPO yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 7,5%.

    Menurutnya, dengan adanya tinjauan ulang pungutan ekspor CPO akan membuat petani lebih sejahtera dan memicu daya saing sawit menjadi lebih kompetitif.

    “Harusnya kan memang pungutan ekspor [CPO] itu secara reguler kita evaluasi,” kata Dida saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dia menjelaskan, tinjauan ulang ini didasari dari dua premis. Pertama, harga Tandan Buah Sawit (TBS) yang meningkat menandakan kesejahteraan petani juga meningkat. Kedua, harga kompetitif di tingkat global.

    “Ini kan kemarin kalau kita lihat kurang lebihnya produksi kita relatif tetap lah, ekspor, tetapi harga meningkat terus, berarti kan harga bagus,” terangnya.

    Untuk itu, lanjut Dida, pemerintah akan meninjau ulang alias evaluasi PE CPO setiap 3 bulan-6 bulan sekali. Dia pun tak mengelak dalam waktu dekat pemerintah bakal mengubah ketentuan PE CPO.

    Selain itu, Dida menyebut evaluasi PE CPO juga didasarkan dari banyaknya kebutuhan dalam negeri, serta keuangan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan.

    “Belum tentu diubah, pokoknya kan tergantung review kita nanti,” terangnya.

    Untuk itu, dia menekankan bahwa perubahan PE CPO akan tergantung dari kesepatakan reviu. “Riviu itu artinya bisa tetap [PE CPO sebesar 7,5%], bisa diubah. Jadi belum tentu ada perubahan, tergantung reviunya,” tandasnya.

    Ekspor Naik 

    Sebelumya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor salah satu komoditas unggulan Indonesia yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mengalami peningkatan signifikan pada Oktober 2024.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, ekspor CPO dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 70,90% (month to month/MtM) dibanding bulan lalu sebesar US$1,38 miliar.

    “Ekspor CPO dan turunanya secara bulanan meningkat 70,90%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Kinerja ekspor CPO dan turunannya juga mengalami peningkatan secara tahunan. BPS mencatat, ekspor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 25,35% (year on year/YoY) dari Oktober 2023 sebesar US$1,89 miliar.

    Selain CPO dan turunannya, kinerja ekspor komoditas besi dan baja secara bulanan turun mengalami peningkatan. Amalia mengungkap, ekspor besi dan baja mencapai US$2,24 miliar pada Oktober 2024, atau meningkat 1,89% MtM dari bulan lalu sebesar US$2,20 miliar.

    Kendati mengalami peningkatan, kinerja ekspor besi dan baja menurun dibandingkan Oktober 2023. BPS mencatat, ekspor besi dan baja pada Oktober 2023 mencapai US$2,45 miliar. Dibandingkan nilai ekspor Oktober 2023, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 8,38% YoY.

  • Kopi Indonesia Berhasil Catatkan Potensi Transaksi Sampai Rp48 M di Korsel

    Kopi Indonesia Berhasil Catatkan Potensi Transaksi Sampai Rp48 M di Korsel

    JABAR EKSPRES – Produk kopi asal Indonesia berhasil catatkan potensi transaksi sebesar 3,25 juta dolar AS atau sekitar Rp48,26 miliar dalam penyelenggaraan Seoul Internationalo Café Show ke-23 di Seoul, Korea Selatan pada 6 sampai 9 November 2024.

    Hadirnya Indonesia dalam pameran tersebut merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Busan.

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Busan Husodo Kuncoro Yakti mengatakan kesepakatan-kesepakatan selama pameran akan ditindaklanjuti secara intensif untuk memastikan ekspor kopi ke Korea Selatan.

    BACA JUGA: Lahirkan Talenta Muda, Dua Pembalap Indonesia Lolos ke Ajang Asia Talenta Cup 2025

    ‘’Produk Kopi Indonesia membukakan potensi transaksi sebesar 3,25 juta dolar AS atau senilai Rp48,26 miliar. Potensi transaksi tersebut akan ditindaklanjuti dengan negosiasi yang lebih teknis untuk pengiriman pertama,’’ ujar Husodo.

    Ada enam eksportir kopi Indonesia yang ikut dalam pameran tersebut. Produk-produk yang dipamerkan yaitu kopi arabika dan robusta dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

    Husodo menjelaskan kehadiran eksporti dari Indonesia ini akan semakin membuka peluang kerja sama ekspor ke Korea Selatan.

    BACA JUGA: Putus Kontrak Paul Pogba, Juve Incar Tiga Pemain Premier League Berikut!

    Para eksportir ini bisa memanfaatkan penjajakan bisnis (business matching) untuk mendapatkan informasi terhadap preferensi pasar dan koneksi ke beberapa jaringan distribusi dan roastery di Korea Selatan.

    ‘’Peluang ini patut dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjajaki bisnis dengan para importir, distributor, dan roster di Korea Selatan,’’ kata Husodo.

    ITPC Busan akan terus memfasilitasi eksportir kopi Indonesia melalui pameran, penjajakan bisnis untuk mendorong ekspor ke Korea Selatan. Sehingga, ekspor kopi Indonesia diharapkan bisa meningkat di tengah kompetisi yang semakin ketat dari negara pesaing seperti Vietnam, Brasil, Ethiopia, dan Kenya.

    BACA JUGA: Menguras Air Mata, ini Review Penonton Film “Bila Esok Ibu Tiada” yang Sedang Tayang di CGV MIM Bandung

    Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika mengatakan, Paviliun Indonesia didesain serupa lounge dan dinami Indonesia Coffe Lounge. Hal ini merupakan strategi promosi yang menonjolkan pengalaman minum kopi.

  • Ekonomi Global Masih Penuh Ketidakpastian, OJK Minta Bank Hati-hati – Page 3

    Ekonomi Global Masih Penuh Ketidakpastian, OJK Minta Bank Hati-hati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat kondisi perekonomian global relatif stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, serta pertumbuhan ekonomi negara-negara yang masih terdivergensi. Ekonomi AS, Eropa, dan UK tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun ekonomi Tiongkok justru cenderung belum cukup kuat seiring lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya tekanan sektor properti.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia.

    Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

    “Selanjutnya, OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).

    Dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan II-2024, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih cukup tinggi, antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi yang masih berada di atas target, mendorong The Fed mempertahankan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) tinggi dalam jangka waktu lama (high for longer) hingga Juni 2024 dan baru melakukan pemangkasan FFR pada FOMC September 2024.

    Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina, disrupsi jalur perdagangan di Laut Merah, dan faktor perubahan iklim yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan.

    Kekhawatiran juga menyelimuti pasar seiring meningkatnya ketidakpastian kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS yang diselenggarakan pada November 2024. Di tengah perkembangan global tersebut, pada triwulan II-2024 ekonomi domestik tetap terjaga meskipun sedikit melandai, antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi meskipun pertumbuhan konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah melambat dibandingkan triwulan II-2023.

    Secara umum, pertumbuhan konsumsi domestik yang melambat juga ditengarai merupakan implikasi dari berakhirnya efek stimulus dari periode Pemilihan Umum

    (Pemilu) dan Ramadhan serta diikuti oleh kondisi pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya.

     

  • Pakar UGM Buka Suara soal Efek Kebijakan Impor Susu bagi Peternak Sapi Lokal

    Pakar UGM Buka Suara soal Efek Kebijakan Impor Susu bagi Peternak Sapi Lokal

    Liputan6.com, Yogyakarta – Kurangnya penyerapan produk susu dari peternak lokal oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) dan pemerintah membuka keran impor susu sangat disesalkan Dosen Fakultas Peternakan UGM Widodo. Kualitas susu lokal yang kurang baik menjadi alasan dibukanya keran impor susu lebar-lebar sehingga memungkinkan IPS dapat melakukan impor produk susu secara besar-besaran dari luar negeri.

    “Jangan terulang lagi dan itu harus dikawal supaya produsen pangan, saya selalu bicara produsen pangan itu yo peternak, petani lebih luas. Itu mereka bisa hidup dari situ,” ujarnya.

    Memang, menurutnya tingkat daya saing produk susu dalam negeri masih kurang dari produk susu luar negeri yang memiliki harga murah dengan kualitas tinggi. Contohnya produsen dari luar negeri seperti Australia dan Selandia Baru mendapat subsidi dan dukungan fasilitas pemerintah mereka ditambah jumlah susu yang surplus melebihi kebutuhan negara-negara asing tersebut, memengaruhi harga susu.

    “Hambatan utama bagi peternak sapi perah dan produsen susu adalah daya saing kompetisi dengan produk susu luar negeri yang memiliki kualitas baik dan harga yang relatif lebih murah. Di banyak negara maju produksi bahan pangan termasuk susu lebih efisien, mendapatkan berbagi subsidi dari pemerintahnya, baik subsidi produksi maupun subsidi untuk ekspor,” jelasnya.

    Menurutnya impor susu dari luar negeri terlihat seperti langkah yang baik karena menghadirkan kualitas susu yang bagus dengan biaya operasional yang murah untuk pengusaha. Namun jika melihat lebih dalam, langkah ini bisa menghancurkan mata pencaharian para peternak sapi di Indonesia dengan banjirnya susu impor.

    “Masalahnya kalau itu tidak dilindungi Petani dan peternak kita suruh kemana? Lama-lama kita jadi negara konsumen. Kalau sudah ketergantungan akan sulit, bayangkan tiba-tiba mereka stop ekspornya,” paparnya.

    Widodo mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memerhatikan industri susu dari sisi pengusaha, namun juga dari sisi peternak sapi lokal. Terlebih, menurutnya kualitas produk susu di Indonesia sebenarnya mayoritas sudah bagus, dan kualitas susu di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan untuk membuka keran impor secara besar-besaran.

    “Secara umum kualitas bukan masalah. Masalahnya ada di tata kelola susu nasional yang membiarkan susu impor mendominasi pasar domestik,” ungkapnya.

    Menurutnya ada beberapa opsi yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk melindungi produsen susu lokal, yaitu pertama, meningkatkan tarif untuk produk impor susu. Kedua, menaruh batas minimum penyerapan susu lokal yang harus dipenuhi IPS, dengan begitu produk susu lokal akan dapat terserap dengan lebih baik dan lebih merata di Indonesia.

    “Makanya harusnya bentuk perlindungan praksis pemerintah itu membuat aturan bagi mereka yang diberi lisensi untuk mengimpor, harusnya diberi kewajiban membeli dari peternak lokal,” katanya.

     

    RDF, Mesin Pengubah Sampah Jadi Batubara Berkapasitas 600 Ton di Cilacap

  • AS Ngamuk Lihat Jeroan HP Huawei, Ternyata Ditemukan Ini

    AS Ngamuk Lihat Jeroan HP Huawei, Ternyata Ditemukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Amerika Serikat dikabarkan sedang memeriksa perusahaan chip asal Taiwan, TSMC. Pemeriksaan tersebut karena diam-diam membantu Huawei, yang sudah sejak lama masuk daftar hitam AS.

    The Information mengabarkan bahwa Departemen Perdagangan AS membuka penyelidikan atas TSMC. TSMC dicurigai melanggar aturan ekspor AS karena diam-diam membuat chip AI dan smartphone untuk Huawei.

    Namun, kabar tersebut dibantah oleh TSMC. “TSMC adalah perusahaan yang taat hukum dan berkomitmen untuk tunduk kepada semua aturan dan regulasi, termasuk pembatasan ekspor,” kata juru bicara TSMC kepada Reuters, Minggu (17/11/2024).

    “Kami secara aktif berkomunikasi dengan Departemen Perdagangan AS soal laporan tersebut [dari The Information]. Kami tidak mengetahui soal penyelidikan apapun untuk saat ini.”

    Pemerintah AS memblokir ekspor dari perusahaan AS ke Huawei sejak Mei 2019, dengan pertimbangan keamanan nasional. TSMC, pabrik chip terbesar dunia, menegaskan bahwa mereka menghentikan pasokan chip ke Huawei sejak September 2020.

    Foto: Seorang pelanggan melihat smartphone seri Huawei Pura 70 baru, saat model seri tersebut mulai dijual di toko Huawei di Beijing, Cina 18 April 2024. (REUTERS/Tingshu Wang)
    Seorang pelanggan melihat smartphone seri Huawei Pura 70 baru, saat model seri tersebut mulai dijual di toko Huawei di Beijing, Cina 18 April 2024. (REUTERS/Tingshu Wang)

    Secara terpisah, Reuters melaporkan bahwa chip buatan TSMC ditemukan di produk buatan Huawei. Hal ini mengindikasikan pelanggaran atas larangan ekspor.

    Chip buatan Huawei ditemukan oleh perusahaan riset TechInsights, yang membongkar produk elektronik buatan Huawei.

    Huawei kembali menjadi sorotan industri elektronik global setelah sukses meluncurkan HP pertamanya yang dilengkapi oleh chip 5G. Komponen chip 5G padahal seharusnya masuk ke dalam produk yang dilarang dibeli oleh Huawei.

    Pemerintah China dan Huawei menyatakan chip 5G di dalam produk Huawei adalah hasil pengembangan dan produksi dalam negeri.

    (wur)