Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,

    Ternate (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmen kuat pemerintah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia dengan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia.

    “Saya menilai Maluku Utara memiliki potensi luar biasa sebagai episentrum pengembangan komoditas perkebunan yakni rempah seperti pala, dan cengkeh serta komoditas kelapa, komoditas yang sejak berabad-abad lalu menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai poros perdagangan dunia. Kini, melalui hilirisasi dan industrialisasi perkebunan, Kementan bertekad mengembalikan kejayaan itu dalam bingkai ekonomi modern,” kata Menteri Amran, Selasa, usai Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    Menteri berjanji akan dorong kembali kejayaan rempah dan perkebunan Indonesia. Dulu Portugis dan Belanda datang karena rempah-rempah. Sekarang, kita yang akan kembalikan kejayaan itu.

    “Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,” tegas Amran di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjhoanda, para bupati, dan jajaran Forkopimda.

    Mentan menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan skema penganggaran melalui investasi sebesar Rp371 triliun untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan strategis di seluruh Indonesia.

    Dana ini akan diprioritaskan bagi daerah yang menunjukkan keseriusan dalam pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

    “Kalau gubernur dan bupati serius, kami akan alokasikan bantuan besar. Tapi kalau hanya pusat yang bekerja keras sementara daerah diam, tidak akan ada kemajuan,” ujarnya.

    Sebagai langkah konkret, Kementan menambah dukungan tanam kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare. Program ini merupakan bagian dari pengembangan 14 komoditas perkebunan strategis yang diperkirakan mampu menyerap 8,6 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

    “Kami siapkan benih, alat, dan pembinaan dari hulu sampai hilir. Pemerintah ingin rakyat sejahtera dari tanahnya sendiri,” tutur Amran.

    Dalam arahannya, Mentan menekankan pentingnya hilirisasi komoditas perkebunan seperti kelapa dan rempah.

    Ia memaparkan bahwa nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai Rp24 triliun, namun jika diolah menjadi produk turunan seperti santan, minyak kelapa, dan coconut milk, nilainya dapat melonjak hingga Rp2.400 triliun, setara dengan 80 persen APBN Indonesia.

    “Kalau kita olah air kelapa saja, nilainya bisa ribuan triliun. Dunia kini bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Maka kita yang harus memimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Amran juga mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan pala dan cengkeh agar nilai tambah tidak lagi dinikmati negara lain.

    “Jangan kirim bahan mentah, kirim hasil olahan. Satu pabrik pala bisa menaikkan nilai ekonomi 100 kali lipat,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Mentan Amran yang telah mendorong pembangunan hilirisasi perkebunan di Maluku Utara.

    Dia menegaskan, dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap visi Kementan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia dan industri kelapa nasional.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kunjungan Pak Mentan ke Maluku Utara. Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik,” pungkas Gubernur Sherly.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fenomena PHK Massal Perusahaan Raksasa, Sinyal Ekonomi Global Hadapi Tekanan Besar

    Fenomena PHK Massal Perusahaan Raksasa, Sinyal Ekonomi Global Hadapi Tekanan Besar

    Secara umum, PHK massal bukanlah penyebab langsung dari krisis moneter, tetapi dapat memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rapuh.

    Polanya bisa digambarkan seperti rantai sebab-akibat, PHK menyebabkan pengangguran meningkat, daya beli turun, konsumsi melemah, lalu penjualan dan keuntungan perusahaan ikut menurun. Akibatnya, investasi melambat dan pertumbuhan ekonomi tertekan.

    Ketika situasi ini terjadi bersamaan dengan melemahnya ekspor atau cadangan devisa yang menipis, nilai mata uang suatu negara bisa tertekan.

    Jika pemerintah tidak mampu menyeimbangkan anggaran dan menjaga stabilitas keuangan, tekanan tersebut dapat memicu inflasi tinggi hingga berujung pada krisis moneter.

    Krisis moneter sendiri umumnya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor ekonomi, seperti defisit transaksi berjalan yang besar, utang luar negeri yang jatuh tempo bersamaan, cadangan devisa yang menipis, serta penarikan modal besar-besaran oleh investor asing.

    Ketika PHK massal terjadi di tengah situasi seperti ini, risiko krisis semakin besar karena ekonomi kehilangan mesin penggerak konsumsi dan investasi.
    recommended by

    Sejarah menunjukkan bahwa PHK massal sering kali menjadi akibat, bukan penyebab utama, dari krisis ekonomi.

    Pada Krisis Asia 1997, misalnya, gelombang PHK besar-besaran terjadi setelah nilai tukar rupiah terjun bebas akibat utang luar negeri dan tekanan pasar valuta asing.

    Sementara pada Krisis Global 2008, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan setelah pasar kredit dan aset keuangan di Amerika Serikat runtuh.

  • Pemprov Jabar Ungkap 4 Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemprov Jabar Ungkap 4 Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, BANDUNG – Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Indonesia, mencapai 66,29 persen per 17 Oktober 2025. Adapun, realisasi pendapat daerah per 17 Oktober 2025 berada di angka 73,34 persen.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, tingginya penyerapan APBD menjadi bukti bahwa anggaran tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai pembangunan. 

    Menurut Herman, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar agar masyarakat sejahtera.

    Ada empat cara meningkatkan LPE, salah satunya dengan secepatnya menyerap APBD seperti yang dilakukan Pemdaprov Jabar. 

    “Ini bukti kami bersungguh-sungguh mendorong kesejahteraan masyarakat supaya anggarannya tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai program pembangunan,” katanya dikutip Selasa  (26/10/2025).

    Selain cepat menyerap APBD, cara kedua untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mendorong investasi. Nilai investasi Jabar pada kuartal III 2025 tembus Rp 77,1 triliun.

     “Kalau dari Januari-September 2025 sudah menembus angka Rp218,2 triliun. Paling tinggi di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara cara ketiga untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mengupayakan agar tingkat konsumsi masyarakat naik. Hal itu diciptakan dengan cara mengendalikan inflasi. 

    “Inflasi Jabar 2,19 persen yang artinya terkendali. Inflasi terkendali, Insya Allah harga-harga terjangkau sehingga daya beli masyarakat terjaga. Ujungnya tingkat konsumsi masyarakat besar,” kata Herman.

    Adapun, cara keempat yang mempengaruhi LPE yakni ekspor impor. Dikatakan Herman, nilai ekspor dari Jabar ke berbagai negara mancanegara mencapai USD 18 miliar pada triwulan II 2025.

    “Impor hanya USD 6 miliar sehingga surplus US$12 miliar. Ini bukti bahwa Pemdaprov Jabar serius dalam melakukan pembangunan,” pungkas Herman.

  • Ketika Asia Tenggara Jadi Panggung Ambisi Trump, Apa Motifnya?

    Ketika Asia Tenggara Jadi Panggung Ambisi Trump, Apa Motifnya?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Jepang pada Senin (27/10), menjadi pemberhentian kedua dari tur lima harinya di Asia. Ini merupakan perjalanan luar negeri terpanjang Trump sejak menjabat pada Januari lalu.

    Perhentian pertamanya adalah KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum itu, Trump menjadi saksi penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja, yang disebut Kuala Lumpur Peace Accords.

    Kesepakatan tersebut dibangun dari gencatan senjata yang tercapai setelah Trump turun tangan pada Juli, ketika sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun antara kedua negara kembali memanas dan menimbulkan bentrokan selama lima hari.

    Setelah kesepakatan itu diteken, Trump memuji keberanian Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta menyebut bahwa gencatan senjata yang ia bantu mediasi telah menyelamatkan “jutaan nyawa.”

    “Hari ini adalah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Asia Tenggara, ketika kita menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengakhiri konflik militer antara Kamboja dan Thailand,” ujar Trump.

    Kedua negara menyatakan komitmen mereka terhadap perdamaian dan keamanan, serta sepakat melaksanakan upaya pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan, menarik senjata berat, dan membuka akses bagi tim pemantau gencatan senjata yang dikoordinasikan ASEAN.

    Thailand juga sepakat untuk membebaskan 18 tentara Kamboja yang telah ditahan sejak Juli.

    Trump meninggalkan Malaysia pada Senin (27/10) siang menuju Jepang. Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, yang baru seminggu menjabat berharap dapat membangun hubungan pribadi yang baik dengan Trump untuk meredakan ketegangan dagang.

    Dalam penerbangan menuju Tokyo dengan pesawat Air Force One, Trump mengatakan bahwa pertemuannya di Jepang akan menyoroti “persahabatan besar antara Amerika Serikat dan Jepang.”

    Antara diplomasi dan ambisi pribadi

    Namun, langkah Trump menuai banyak kritik. Phil Robertson, Direktur Asia Human Rights and Labor Advocates, menilai aksi Trump sarat motif pribadi.

    “Trump jelas berambisi mengejar Hadiah Nobel Perdamaian. Peranannya dalam kesepakatan Thailand dan Kamboja lebih menunjukkan obsesi akan pencitraan diri ketimbang komitmen jangka panjang terhadap perdamaian,” kata Robertson kepada DW.

    Ia menambahkan bahwa ancaman Trump untuk menaikkan tarif ekspor kedua negara hingga 49 persen membuat mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kesepakatan damai. “Kedua negara sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat,” ujarnya.

    Tekanan dagang jadi alat pengaruh

    Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, pengaruh Trump di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi.

    “Tarif dan perdagangan adalah senjata utama Amerika Serikat dalam memaksa kesepakatan,” katanya. “Negara-negara Asia Tenggara merupakan simpul penting dalam rantai pasok global, termasuk untuk bahan mentah seperti nikel yang dikirim ke Cina dan akhirnya dijual ke pasar Amerika Serikat.”

    Chong menilai kebijakan proteksionis Trump menambah tekanan bagi ekonomi kawasan yang selama ini bergantung pada ekspor. “Ketika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan, negara-negara ini harus mencari pasar alternatif, dan itu tidak mudah,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, total perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN mencapai sekitar $475 miliar dolar (setara Rp7.888 triliun) pada 2024, menjadikannya hubungan ekonomi yang vital bagi kedua pihak.

    Trump dan upaya membangun loyalitas kawasan

    Kunjungan Donald Trump ke Malaysia juga menjadi kesempatan bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk bertemu langsung dengan presiden Amerika Serikat tersebut, menyusul pengumuman kerja sama dagang timbal balik antara Kuala Lumpur dan Washington.

    Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, para pemimpin di Asia Tenggara berusaha menjaga hubungan baik dengan Trump agar tetap mendapat akses pasar Amerika tanpa harus tunduk pada tekanan ekonomi Cina. “Secara historis, Amerika Serikat membantu menjaga stabilitas dan kebebasan jalur laut dan udara yang penting bagi perdagangan,” ujarnya kepada DW.

    Chong menilai, jika Amerika Serikat mengurangi komitmennya di kawasan, kekosongan itu bisa dimanfaatkan Beijing untuk memaksakan kepentingannya. Karena itu, banyak pemimpin Asia Tenggara memilih tetap menjalin komunikasi langsung dengan Trump agar tidak kehilangan posisi strategis di mata Washington.

    Namun, tidak semua pihak melihat pendekatan Trump sebagai strategi yang mendalam. Thitinan Pongsudhirak, profesor politik dari Universitas Chulalongkorn di Bangkok, menilai Trump lebih fokus pada “kemenangan cepat” dan kesepakatan besar dengan Cina.

    “Bagi Trump, KTT ASEAN hanyalah acara sampingan. Sementara negara-negara Asia Tenggara ingin hasil jangka panjang yang saling menguntungkan,” katanya.

    Thitinan menambahkan bahwa perhatian utama Trump justru tertuju pada Jepang, Korea Selatan, dan terutama pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping.

    “Berbeda dengan masa jabatan pertamanya, kini Cina siap membalas setiap langkah Amerika. Ini sudah masuk tahap permainan kekuatan ekonomi global,” ujarnya.

    Trump sendiri mengatakan optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Xi, bahkan membuka kemungkinan memperpanjang perjalanannya untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. “Saya sangat menghormati Presiden Xi, dan saya yakin kami akan mencapai kesepakatan,” kata Trump di pesawat Air Force One.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Prihardani Tuah Purba


    (ita/ita)

  • RI Bisa Ekspor-Impor Listrik, Begini Aturannya

    RI Bisa Ekspor-Impor Listrik, Begini Aturannya

    Jakarta –

    Indonesia membuka keran ekspor listrik ke luar negeri. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025 yang lalu, di dalamnya dibahas soal ekspor dan impor sumber energi dalam rangka mengamankan penyediaan energi dalam jangka panjang.

    Dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan ekspor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik setempat demi mewujudkan peningkatan ekonomi nasional.

    Sementara di pasal 26 ayat 2, impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur. Impor juga harus dilaksanakan dengan cara terbatas dan terencana.

    Lebih lanjut, ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara pengekspor atau pengimpor atau entitas bisnis yang ditunjuk mewakili negara pengekspor atau pengimpor.

    Uniknya, dalam pasal 27, disebutkan ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran atau swap transaction.

    “Ekspor dan impor Sumber Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran (swap),” tulis pasal 27 ayat 1.

    Pada pasal yang sama, di ayat ke dua disebutkan transaksi penukaran yang dimaksud bisa dilakukan dengan cara penukaran sumber energi dengan energi lain ataupun penukaran sumber energi dengan komoditas lain.

    (hal/kil)

  • B50 Bakal Ganggu Pasokan Minyak Goreng? Bahlil: Tinggal Ekspor Kita Kurangi

    B50 Bakal Ganggu Pasokan Minyak Goreng? Bahlil: Tinggal Ekspor Kita Kurangi

    Jakarta –

    Rencana pemerintah menerapkan biodiesel 50% (B50) atau campuran BBM jenis solar dengan 50% minyak sawit disebut bakal mengganggu pasokan minyak goreng Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Menurutnya B50 ini hanya akan mengurangi jumlah ekspor crude palm oil (CPO) saja.

    “Nggak ada, nggak ada isu itu. Ini kan persoalannya adalah kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Bahlil mengatakan, jika ekspor CPO yang bakal dikurangi untuk memfasilitasi B50, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation (DMO) untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi.

    “Kita akan lihat itu salah satu alternatif,” katanya.

    Kemudian, Bahlil mengatakan langkah yang bakal dilakukan lainnya yakni memaksimalkan produksi CPO yang ada, dan memungkinkan adanya pembukaan lahan baru.

    “Kedua, kita meningkatkan produksi dengan intensifikasi. Yang ketiga kita nambah lahan. Udah itu aja,” katanya.

    Lihat juga Video: Inovasi Minyak Goreng Bekas Jadi Biodiesel-Bahan Bakar Pesawat

    (ara/ara)

  • Pengusaha Ungkap Kunci biar Industri Tekstil Bisa Bersaing

    Pengusaha Ungkap Kunci biar Industri Tekstil Bisa Bersaing

    Jakarta –

    Pengusaha membantah bahwa industri tekstil dan garmen Indonesia melemah. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) menegaskan, sektor ini berkomitmen menjaga daya saing global, membuka lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi dan dinamika perdagangan internasional.

    Ketua Asosiasi Garment dan Textile Indonesia dan Perwakilan Pengusaha, Anne Patricia Sutanto, mengatakan salah satu kunci untuk tetap berdaya saing dengan terus berinvestasi pada digitalisasi dan efisiensi energi.

    “Kami ingin menegaskan bahwa industri tekstil Indonesia bukan sedang melemah, tetapi sedang beradaptasi. Kami terus berinvestasi dalam efisiensi energi, digitalisasi, dan sustainability untuk memastikan daya saing produk Indonesia di pasar global tetap kuat,” ujar Anne dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Anne menyampaikan, meskipun industri menghadapi tekanan dari peningkatan impor dan fluktuasi permintaan global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi ekspor nonmigas nasional dengan nilai mencapai US$ 11,9 miliar tahun 2024. Selain berorientasi ekspor, sektor ini juga menjadi penopang penting ekonomi daerah dengan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    Oleh karena itu, pengusaha menilai pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang seimbang antara melindungi industri dalam negeri dan membuka pasar global.

    “Kita meyakini, dengan peningkatan daya saing baik dari sisi SDM, teknologi, energi dan rantai pasok, industri garmen dan tekstil nasional mampu bertahan bahkan ketika tidak ada kebijakan over protective yang tidak selamanya menguntungkan semua pihak,” lanjutnya.

    Sementara itu, pihaknya juga menilai, narasi yang menampilkan industri tekstil Indonesia seolah tidak mampu bersaing secara global tidak sepenuhnya mencerminkan realita di lapangan. Anne menegaskan perusahaan garmen nasional justru telah menjadi mitra utama bagi merek-merek global ternama dan memenuhi standar ketat internasional.

    Terkait adanya isu impor ilegal dan oknumnya, Anne meminta sebaiknya pihak yang menuduh bisa memberikan bukti langsung kepada pihak berwajib. Dengan demikian, persoalan tersebut bisa segera ditangani dan meredakan kegaduhan seolah sektor garmen dan tekstil di Indonesia sulit maju.

    Dengan dukungan kebijakan fiskal dan industri yang tepat, pengusaha yakin bahwa sektor TPT Indonesia dapat menjadi motor pertumbuhan hijau (green growth) yang mendorong ekspor berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dan peningkatan daya saing lokal dan global.

    “Kami percaya, masa depan industri tekstil Indonesia adalah masa depan yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Tantangan yang ada hari ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Indo Leather and Footwear Expo 2024: Siap Bersaing di Mancanegara

    (acd/acd)

  • Bertemu Trump, PM Takaichi Janjikan Era Keemasan Baru Aliansi Jepang-AS

    Bertemu Trump, PM Takaichi Janjikan Era Keemasan Baru Aliansi Jepang-AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bertekad membuka era keemasan baru dalam aliansi dengan Amerika Serikat, usai pertemuan perdananya dengan Presiden Donald Trump di Tokyo pada Selasa (28/10/2025).

    Dalam pidato pembukaan, Takaichi memuji komitmen teguh Trump terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Dia menegaskan bahwa Jepang siap membawa aliansi dengan AS ke level tertinggi di dunia, baik di tingkat kawasan maupun global.

    “Sebagai pemimpin Jepang, saya bertekad memperkuat kekuatan nasional melalui diplomasi, pertahanan, ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia. Bersama Anda, saya ingin mewujudkan era keemasan baru bagi aliansi Jepang–AS, di mana kedua negara menjadi lebih kuat dan makmur,” ujar Takaichi dikutip dari The Japan Times.

    Takaichi juga menyatakan akan menominasikan Trump untuk Nobel Perdamaian atas perannya dalam upaya mediasi konflik, menurut laporan Gedung Putih.

    Sementara itu, Trump memuji Takaichi sebagai pemimpin yang berbakat dan tangguh, sekaligus mengenang kedekatan mendiang Abe dengannya. “Saya tidak terkejut melihat Anda kini menjadi perdana menteri. Abe pasti sangat bangga,” ujarnya.

    Trump juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Jepang memperkuat kemampuan militernya, meskipun sebelumnya Washington menekan Tokyo untuk menanggung porsi pertahanan yang lebih besar.

    “Kami tahu Jepang tengah meningkatkan kapasitas militernya secara signifikan, dan kami menghargai pesanan peralatan besar dari AS. Kita akan menjalin kerja sama perdagangan yang lebih besar dari sebelumnya,” kata Trump.

    Takaichi, yang dikenal sebagai penerus ideologis mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, sekutu dekat Trump, menyambut tamunya dengan jamuan kenegaraan penuh simbol persahabatan, termasuk audiensi bersama Kaisar Jepang. 

    Dia juga menghadiahkan Trump satu set perlengkapan golf, termasuk putter yang pernah digunakan Abe dan tas golf bertanda tangan pegolf profesional Hideki Matsuyama.

    Usai pembicaraan bilateral, kedua pemimpin menandatangani kerangka kerja sama pasokan logam tanah jarang dan mineral strategis, guna memperkuat rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada China. Kesepakatan ini meliputi dukungan finansial bagi proyek-proyek penting dalam enam bulan ke depan.

    Selain itu, Takaichi dan Trump juga mengumumkan pernyataan bersama terkait investasi Jepang senilai US$550 miliar di AS, yang mencakup proyek energi dan infrastruktur. Meskipun sempat dipandang berat sebelah, Tokyo menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan perjanjian tersebut.

    Dalam jamuan makan siang kerja, Takaichi menghadiahkan peta investasi utama Jepang di AS kepada Trump. Sementara itu, Presiden AS juga bertemu dengan keluarga warga Jepang yang diculik Korea Utara beberapa dekade lalu, sebelum mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang kunjungannya untuk bertemu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    Kunjungan selama tiga hari ini merupakan perjalanan keempat Trump ke Jepang sebagai presiden dan yang pertama di masa jabatan keduanya. Ia dijadwalkan berpidato di atas kapal induk USS George Washington di pangkalan Angkatan Laut AS di Yokosuka, Prefektur Kanagawa, bersama Takaichi.

    Sumber-sumber diplomatik menyebutkan bahwa kedekatan pribadi antara Takaichi dan mendiang Abe menjadi faktor penting yang memengaruhi pandangan Trump terhadap pemimpin baru Jepang tersebut.

    “Kapan pun Jepang membutuhkan sesuatu, bantuan, kerja sama, atau dukungan, kami akan selalu ada. AS dan Jepang adalah sekutu di tingkat yang paling kuat,” kata Trump menutup pertemuan.

    Reuters sebelumnya melaporkan penandatanganan kerangka kerja sama strategis untuk menjamin pasokan logam tanah jarang (rare earths) dilakukan pada Selasa (28/10/2025) waktu setempat dan merupakan langkah kedua negara memperkuat rantai pasok dan mengurangi dominasi China dalam sektor komponen elektronik penting.

    Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, di bawah tiga lampu gantung bergaya neo-Baroque berlapis ornamen emas, dengan disaksikan para pejabat tinggi kedua negara. Dokumen itu mencakup kerja sama di bidang mineral strategis dan logam tanah jarang.

    Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, kedua negara sepakat memperkuat kemandirian pasokan bahan mentah penting. China diketahui memproses lebih dari 90% logam tanah jarang dunia, menjadikannya faktor utama kekhawatiran global terkait ketahanan rantai pasok. Beijing juga baru-baru ini memperluas pembatasan ekspor komoditas tersebut.

  • Tantang Dominasi China, Trump-PM Jepang Perkuat Rantai Pasok Logam Tanah Jarang

    Tantang Dominasi China, Trump-PM Jepang Perkuat Rantai Pasok Logam Tanah Jarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menandatangani kerangka kerja sama strategis untuk menjamin pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan pada Selasa (28/10/2025) waktu setempat dan merupakan langkah kedua negara memperkuat rantai pasok dan mengurangi dominasi China dalam sektor komponen elektronik penting.

    Melansir Reuters, penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, di bawah tiga lampu gantung bergaya neo-Baroque berlapis ornamen emas, dengan disaksikan para pejabat tinggi kedua negara. Dokumen itu mencakup kerja sama di bidang mineral strategis dan logam tanah jarang.

    Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, kedua negara sepakat memperkuat kemandirian pasokan bahan mentah penting. China diketahui memproses lebih dari 90% logam tanah jarang dunia, menjadikannya faktor utama kekhawatiran global terkait ketahanan rantai pasok. Beijing juga baru-baru ini memperluas pembatasan ekspor komoditas tersebut.

    Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping pada Kamis (30/10/2025) di sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan untuk membahas kesepakatan yang berpotensi menangguhkan kenaikan tarif AS dan kontrol ekspor logam tanah jarang oleh China.

    Menurut pernyataan Gedung Putih, AS dan Jepang akan menggunakan kebijakan ekonomi dan investasi terkoordinasi untuk mempercepat pengembangan pasar logam tanah jarang yang lebih beragam, transparan, dan adil. 

    Kedua negara juga berencana memberikan dukungan finansial terhadap sejumlah proyek prioritas dalam enam bulan ke depan.

    Selain itu, Washington dan Tokyo akan mempertimbangkan skema penyimpanan cadangan (stockpiling) bersama dan memperkuat kerja sama dengan mitra internasional guna memastikan keamanan rantai pasok global.

    Data Eurasia Group menunjukkan bahwa meski China mendominasi industri ini, AS dan Myanmar menguasai sekitar 12% dan 8% produksi global logam tanah jarang, sementara Malaysia dan Vietnam menyumbang masing-masing 4% dan 1% kapasitas pemrosesan dunia.

    Investasi Energi AS–Jepang

    Sebagai bagian dari kesepakatan dagang bilateral yang lebih luas, Jepang berkomitmen menanamkan investasi senilai US$550 miliar di AS, termasuk di sektor pembangkit listrik dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

    Sebelum kunjungan Trump ke Asia, Washington mendesak pembeli energi Rusia — termasuk Jepang — untuk menghentikan impor, serta menjatuhkan sanksi terhadap dua eksportir minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil, guna menekan Moskow agar mengakhiri perang di Ukraina.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang meningkatkan impor LNG dari AS untuk mengurangi ketergantungan pada Australia dan mengantisipasi berakhirnya kontrak pasokan dari proyek Sakhalin-2 di Rusia, yang diluncurkan bersama Mitsui dan Mitsubishi pada 2009.

    Pada Juni lalu, JERA — pembeli LNG terbesar Jepang — menandatangani kontrak 20 tahun untuk membeli hingga 5,5 juta ton LNG per tahun dari AS mulai sekitar 2030, setara dengan volume impor tahunan Jepang dari Sakhalin-2.

    Sebagian besar pasokan dari Sakhalin-2, yang mencakup sekitar 9% kebutuhan gas Jepang, akan berakhir antara 2028 dan 2033. Saat ini Jepang masih mengimpor kurang dari 1% minyaknya dari Rusia di bawah pengecualian sanksi, sementara sebagian besar kebutuhan energi dipasok dari Timur Tengah.

    Pekan lalu, Tokyo Gas — pemasok gas kota terbesar di Jepang — menandatangani perjanjian awal untuk membeli 1 juta ton LNG per tahun dari proyek Alaska LNG, menyusul langkah serupa dari JERA pada September.

    JERA juga mengalokasikan investasi senilai US$1,5 miliar untuk aset gas di Louisiana, AS, menandai ekspansi pertama perusahaan ke sektor hulu di Amerika, di mana Tokyo Gas dan Mitsui telah lebih dulu beroperasi.

    Seorang pejabat senior Jepang menyatakan bahwa pemerintah ingin mempertahankan impor LNG dari Sakhalin-2 demi menjaga stabilitas harga listrik, karena jarak pengiriman dari Rusia hanya memakan waktu beberapa hari — jauh lebih cepat dibandingkan dari Alaska atau pantai Teluk AS yang bisa mencapai satu bulan.

    “AS meminta Jepang menghentikan impor energi Rusia, tetapi pasokan dari Sakhalin-2 adalah yang paling dekat dan paling murah,” ujar Nobuo Tanaka, CEO Tanaka Global Inc.

    “Pertanyaannya adalah, apakah AS bisa menyediakan LNG dengan harga serendah pasokan dari Rusia? Apakah gas dari Alaska bisa sekompetitif itu?” tambahnya.

  • Smelter Amman Setop Operasi Sejak Juli, Berharap Boleh Ekspor Konsentrat

    Smelter Amman Setop Operasi Sejak Juli, Berharap Boleh Ekspor Konsentrat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) buka suara terkait pengajuan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga untuk anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    Direktur Utama AMMN Arief Widyawan Sidarto membenarkan pihaknya telah mengajukan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, hingga saat ini, perpanjangan ekspor itu masih menunggu izin dari Kementerian Perdagangan.

    Dia menyebut, pengajuan perpanjangan izin ekspor untuk AMNT dilakukan lantaran keadaan kahar alias force majeure. Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada fasilitas smelter yang terjadi sejak akhir Juli 2025 sehingga kegiatan operasional smelter terpaksa dihentikan sementara.

    Hal tersebut mengganggu produksi sehingga konsentrat tembaga tak terserap oleh smelter.

    “Dapat Perseroan sampaikan bahwa proses komisioning fasilitas smelter menghadapi keadaan kahar yang disebabkan oleh kerusakan pada unit flash converting furnace [FCF] dan sulfuric acid plant,” jelas Arief seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (28/10/2025).

    Arief lantas menjelaskan, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika perusahaan mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    Dalam beleid tersebut, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga dan yang telah selesai smelter, tetapi tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar, dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu.

    Arief menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu diterbitkannya rekomendasi ekspor oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    “Atas permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemegang IUPK dengan keadaan kahar, menteri ESDM melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, menteri ESDM memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi,” imbuh Arief.

    Arief menyebut, pihaknya tetap berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dan berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan guna mendukung kelancaran operasional dan kontribusi fiskal Perseroan kepada negara.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, AMNT bakal mendapat relaksasi izin ekspor selama 6 bulan. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2024.

    “Nah, menyangkut Amman kami kasih waktu tertentu, memang sekarang mereka ajukan dalam keadaan kahar dan itu sudah dibuktikan dari aparat penegak hukum, dari asuransi,” ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/10/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun mengatakan relaksasi izin ekspor untuk AMNT bakal berlaku selama 6 bulan. Kendati demikian, dia tak merinci kondisi kahar seperti apa yang membuat AMNT mendapat relaksasi ekspor.

    “Ya, mungkin 6 bulan ya, sampai selesai [perbaikan smelter],” ucap Bahlil.