Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Mendag Budi Lepas Ekspor Produk Kerajinan UMKM Senilai Rp 2 Miliar

    Mendag Budi Lepas Ekspor Produk Kerajinan UMKM Senilai Rp 2 Miliar

    Bantul, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Senin, (25/11/2024) melepas ekspor produk kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta senilai US$ 127.070 atau setara Rp 2 miliar. Produk kerajinan tersebut diekspor melalui PT Out of Asia. Adapun negara tujuan ekspornya meliputi sejumlah kawasan seperti Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. 

    “Produk-produk yang diekspor berupa keranjang dari eceng gondok dan produk dari marmer yang mencakup peralatan makan, cermin, serta dekorasi rumah lainnya. Pelepasan ekspor produk kerajinan Indonesia tersebut mencerminkan besarnya potensi produk Indonesia dalam merambah pasar global,” ungkap Mendag Budi.

     “Upaya ini ditempuh melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha,” tambahnya. 

    PT Out of Asia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor kerajinan tangan dan termasuk eksportir yang aktif. PT Out of Asia berperan sebagai penghubung antara perajin binaan dari berbagai daerah di Indonesia dan pasar internasional. Pada periode Januari-Oktober 2024, perusahaan ini telah mencatatkan ekspor hingga US$ 8 juta. Mendag Budi berharap berharap, kinerja ekspor ini bisa memotivasi lebih banyak pelaku usaha kerajinan untuk menyasar pasar ekspor.

    Untuk memperkuat kinerja perdagangan Indonesia, termasuk meningkatkan ekspor, Kemendag telah menyusun tiga program utama. Ketiga program ini, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    Mendag Budi menjelaskan, pengamanan pasar dalam negeri dilakukan dengan memanfaatkan potensi pasar domestik agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian, perluasan pasar ekspor menjadi fokus penting yang salah satunya dapat dicapai dengan membuka pasar baru melalui berbagai perjanjian perdagangan.

    Terkait dengan peningkatan UMKM BISA Ekspor, program ini menekankan peningkatan kapasitas ekspor UMKM melalui pendekatan berbasis sumber daya dan pendekatan berbasis pasar. Mendag Budi mengatakan, peningkatan kapasitas UMKM untuk ekspor dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan Indonesia Design Development Center (IDDC), mencetak eksportir UMKM baru, serta menyinergikan instansi pembina UMKM.

    “Kami juga memiliki program pendampingan desain. Desain-desain yang telah didampingi nantinya akan ditampilkan di pameran ekspor terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia,” tambah Mendag Budi.

    Mendag Budi juga mengajak semua pihak untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

    “Salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan untuk menyongsong Indonesia maju 2045 adalah meningkatkan ekspor kita,” pungkasnya.

  • Mendag Budi Bakal Pelototi Barang Impor Ilegal yang Masuk ke RI

    Mendag Budi Bakal Pelototi Barang Impor Ilegal yang Masuk ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan terus memantau arus pergerakan barang impor ilegal (selundupan) yang masuk dan beredar di Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan pergerakan barang ilegal di Indonesia bakal terdeteksi sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau (Permendag 27/2024) yang diundangkan sejak 1 November 2024.

    Adapun, Permendag 27/2024 akan berlaku dalam 90 hari setelah diundangkan, yaitu mulai 1 Februari 2025. 

    “Makanya ini di dalam negeri diatur dulu, jangan sampai misalnya barang ilegal masuk dari pulau tertentu terus dikirim ke pulau lain, dengan ini [Permendag 27/2024] kan ketahuan [barang impor ilegal], ya. Jadi tercatat dengan baik peredaran dari satu pulau ke pulau lain,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Hotel Mövenpick, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Budi menjelaskan, pelaporan pemberitahuan perdagangan antarpulau barang (PAB) dalam Permendag 27/2024 menjadi kunci utama dalam penerapan percepatan implementasi ekosistem logistik nasional atau national logistics ecosystem (NLE) di Indonesia.

    Dalam hal ini, lanjut dia, pemerintah memiliki informasi terkait alur distribusi barang sehingga dapat membantu dalam melakukan perencanaan, intervensi, serta pengawasan distribusi barang, termasuk mencegah barang impor ilegal.

    “Karena semua menjadi resibility bisa kita ketahui, sehingga pergerakan barang [impor ilegal] antarpulau jadi ketahuan,” imbuhnya.

    Dengan sistem logistik yang terintegrasi, kata Budi, pemerintah dapat dengan mudah memantau dan mengawasi barang yang didistribusikan antarpulau. “Juga dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, serta mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” terangnya.

    Lebih lanjut, Budi menyebut jalur penyelundupan barang impor ilegal masih akan terus dievaluasi Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

    “Nanti kita evaluasi [jalur penyelundupan barang impor ilegal], ya. Kan ini Satgas [impor ilegal] lagi bekerja, nanti kan sudah ada laporannya, kita evaluasi seperti apa masalahnya,” terangnya.

    Jika menengok Permendag 27/2024, tepatnya pada Pasal 17 disebutkan bahwa kegiatan perdagangan antarpulau dimaksudkan untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya, mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri, serta mencegah penyelundupan barang ke luar negeri.

    Nantinya, Mendag dapat menetapkan kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan antarpulau barang tertentu, persetujuan perdagangan antarpulau, dan/atau verifikasi atau penelusuran teknis.

    Perlu diketahui, Permendag 27/2024 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Ekosistem Logistik Nasional bertujuan untuk membenahi dan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dan mengoptimalkan perdagangan antarpulau.

    Permendag ini juga menjadi amanah integrasi pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

    Lebih lanjut, dengan diundangkannya Permendag 27/2024, pemilik muatan (cargo owner), atau yang dapat dikuasakan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (PJPT), memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan PAB.

    Pelaporan tersebut ditujukan kepada Kemendag secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan INATRADE. Kewajiban penyampaian PAB berlaku untuk semua barang yang yang diperdagangkan antarpelabuhan domestik.

    Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk barang asal impor dan barang yang ditujukan untuk ekspor namun singgah di pelabuhan domestik terlebih dahulu, serta barang yang dikapalkan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), baik menggunakan kapal komersial maupun kapal bersubsidi yang termasuk dalam kegiatan gerai maritim atau tol laut.

  • HET Minyakita Bakal Naik? Mendag Budi Bilang Begini

    HET Minyakita Bakal Naik? Mendag Budi Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, di tengah melambungnya harga Minyakita di sejumlah daerah yang dibanderol di pasaran. Lantas, apakah HET Minyakita bakal naik menjadi Rp16.000 per liter?

    Perlu diketahui, HET untuk minyak goreng subsidi dibanderol seharga Rp15.700 per liter. Budi pun menegaskan untuk saat ini pemerintah tidak ada rencana untuk menaikkan HET Minyakita.

    “Belum, belum [ada rencana menaikkan HET Minyakita,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Hotel Mövenpick, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Namun demikian, Budi menyebut tak menutup kemungkinan Kemendag akan mengevaluasi HET Minyakita, namun dia memastikan HET Minyakita masih dipatok Rp15.700 per liter.

    “Ya apa saja bisa evaluasi. Belum, belum [ada rencana kenaikan HET Minyakita menjadi Rp16.000],” sambungnya.

    Namun yang jelas, Mendag Budi menyampaikan bahwa Kemendag akan mengundang produsen dan distributor minyak goreng untuk mencari akar permasalahan yang terjadi di lapangan. Nantinya, pertemuan ini akan dilakukan pada Kamis (28/11/2024) mendatang.

    “Misalnya, apakah dari distribusinya bermasalah, dari distributor ke pengecer dan mereka sepakat untuk bersama-sama menstabilkan harga, jadi besok kita kumpulkan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan diskusi terkait tingginya Minyakita di atas HET yang beredar di pasar senilai Rp18.000 per liter pada 28 November 2024, termasuk persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Karena tentunya saat ini DMO sebagai salah satu kebijakan yang dapat berdaya saing. Jadi sehingga nanti dia [MinyaKita] akan bisa dicari solusi mungkin HET-nya dinaikkan atau mungkin nanti rasio ekspor bisa disesuaikan juga,” ujar Farid saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Saat ditanya terkait peluang kenaikan HET Minyakita, Farid menyebut itu semua sangat tergantung pada diskusi yang akan dilaksanakan nanti.

    “Itu [peluang HET MinyaKita naik] lihat nanti makanya ya, tergantung diskusi dengan industri sehingga nanti bisa dilihat solusi apa yang terbaik. Karena ada beberapa opsi sebenarnya, [seperti] rasio bisa disesuaikan,”

    Adapun jika rasio disesuaikan, maka HET dari MinyaKita akan tetap di harga Rp15.700 per liter.

    “Kalau dari kami, kami bisa tawarkan rasio bisa disesuaikan. Artinya HET tetap, tapi nanti insentif buat eksportir atau insentif yang melakukan DMO bisa lebih besar,” terangnya.

  • Mendag Budi Lepas Ekspor Produk Kerajinan UMKM ke Amerika hingga Timur Tengah – Page 3

    Mendag Budi Lepas Ekspor Produk Kerajinan UMKM ke Amerika hingga Timur Tengah – Page 3

    Mendag Budi menjelaskan, pengamanan pasar dalam negeri dilakukan dengan memanfaatkan potensi pasar domestik agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

    “Kemudian, perluasan pasar ekspor menjadi fokus penting yang salah satunya dapat dicapai dengan membuka pasar baru melalui berbagai perjanjian perdagangan,” jelasnya.

    “Terkait dengan peningkatan UMKM BISA Ekspor, program ini menekankan peningkatan kapasitas ekspor UMKM melalui pendekatan berbasis sumber daya dan pendekatan berbasis pasar,” imbuh Mendag Budi.

    Mendag Budi mengatakan bahwa peningkatan kapasitas UMKM untuk ekspor dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan Indonesia Design Development Center (IDDC), mencetak eksportir UMKM baru, serta menyinergikan instansi pembina UMKM.

    “Kami juga memiliki program pendampingan desain. Desain-desain yang telah didampingi nantinya akan ditampilkan di pameran ekspor terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia,” katanya.

    Mendag Budi juga mengajak semua pihak untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

    “Salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan untuk menyongsong Indonesia maju 2045 adalah meningkatkan ekspor kita,” ujarnya.

     

    (*)

  • Mendag: Permendag No 27 Bisa Tekan Biaya Logistik hingga 46 Persen – Page 3

    Mendag: Permendag No 27 Bisa Tekan Biaya Logistik hingga 46 Persen – Page 3

    Indonesia terus berupaya mengurangi biaya logistik yang masih tinggi, meskipun terdapat beberapa tantangan besar yang harus dihadapi.

    “Di tahun 2022, angka 14,1 persen ini baru mencakup biaya logistik domestik saja, dan belum mencakup biaya logistik ekspor yang mencapai 8,98 persen terhadap PDB,” ujar Peneliti Senior Tenggara Strategics, Eva Novi Karina pada Konferensi Pers Kebijakan Tinjauan Strategis Logistik Darat di Indonesia oleh Tenggara Strategics pada Jumat (22/11/2024). 

    Pemerintah telah menerapkan kebijakan insentif pajak seperti melalui PMK No. 71 Tahun 2022 yang menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa jenis jasa, termasuk pengiriman paket dan pengiriman barang.

    Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga layanan yang lebih terjangkau. Di sisi lain, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan National Logistic Ecosystem (NLE) yang dapat membantu mempercepat waktu bongkar muat di Pelabuhan.  

    NLE memberikan dampak terhadap penurunan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat dari 4 hari turun menjadi 2,6 hari. Meskipun berhasil mengurangi waktu dan biaya logistik di pelabuhan, tetapi implementasi dari kebijakan ini belum dapat mempengaruhi sektor logistik darat secara penuh.

    Tarif tol yang dinilai tinggi oleh pelaku logistik membuat banyak yang memilih jalur konvensional seperti jalur pantura. “Salah satu tantangan pada kebijakan infrastruktur jalan tol ini adalah tarif tolnya masih sangat tinggi,” tutur Eva.

    Eva juga menambahkan,  Indonesia dapat belajar dari Tiongkok dan India yang telah menerapkan digitalisasi besar-besaran di sektor logistik. Digitalisasi dan pengembangan infrastruktur antarmoda dinilai penting untuk mempercepat pengiriman dan menurunkan biaya operasional, sehingga sektor logistik Indonesia dapat menjadi efisien dan mampu bersaing di tingkat internasional.

    Melalui upaya-upaya ini, diharapkan biaya logistik di Indonesia terus menurun sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau dan ekonomi Indonesia dapat semakin kuat.

     

  • Presiden Prabowo Ternyata Bisa Turunkan PPN Jadi 5%

    Presiden Prabowo Ternyata Bisa Turunkan PPN Jadi 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah maraknya isu komitmen pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sebetulnya Presiden Prabowo Subianto memiliki kuasa untuk menurunkan tarif PPN, bahkan sampai 5%.

    Meski kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 telah menjadi amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Prabowo memiliki wewenang untuk menunda kenaikan tarif di tengah lesunya aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan bisa sampai menurunkan tarifnya.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit membenarkan tentang kemampuan pemerintah untuk menurunkan tarif tersebut. Aturan itu tercantum dalam Ayat (3) Pasal 7 UU HPP.

    “Betul,” kata Dolfie saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, sebagaimana dikutip Selasa (26/11/2024).

    Ketentuan yang tertera dalam Ayat (3) Pasal 7 itu dapat mengubah tarif PPN aling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan untuk menunda atau menurunkan tarif ini dapat dilakukan hanya dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan membutuhkan persetujuan DPR, tanpa harus menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.

    “Terkait pembatalan kenaikan tarif PPN bisa menggunakan Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 di UU HPP. Jadi tidak perlu menerbitkan Perpu,” ujar Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar.

    Berikut ini merupakan aturan lengkap dalam Pasal 7 UU HPP yang memungkinkan pemerintah untuk bisa menunda bahkan menurunkan tarif PPN:

    (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

    a. sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

    b. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

    (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

    a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

    b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

    c. ekspor Jasa Kena Pajak.

    (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

    (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    (haa/haa)

  • Menteri Kebudayaan Gandeng Sams Studio Perluas Layar Bioskop di 17 Kabupaten/Kota

    Menteri Kebudayaan Gandeng Sams Studio Perluas Layar Bioskop di 17 Kabupaten/Kota

    Jakarta: Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia, sekaligus meningkatkan literasi film nasional, Kementerian Kebudayaan mengumumkan inisiatif strategis. Bekerja sama dengan rumah produksi Sam’s Studio untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan layar bioskop di seluruh Indonesia dengan membuka 51 layar bioskop baru di 17 Kabupaten.

    Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif dan merata di berbagai daerah, terutama di wilayah yang selama ini minim akses terhadap fasilitas bioskop.

    Saat ini, Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa memiliki sekitar 2.145 layar bioskop
    yang tersebar di 517 lokasi di 115 kabupaten dan kota. Jumlah ini masih jauh dari memadai,
    mengingat Indonesia memiliki 349 kabupaten dan 91 kota, sehingga banyak wilayah yang
    belum terjangkau akses bioskop.

    Sebagian besar layar bioskop terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Ini menciptakan kesenjangan akses hiburan dan seni bagi masyarakat di daerah. Situasi ini
    menegaskan perlunya pemerataan dan penambahan jumlah layar bioskop untuk memastikan
    akses yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan pihak swasta yakni Sams Studio untuk menambah layar bioskop di Indonesia khususnya di tingkat kabupaten.

    “Ini merupakan kabar gembira dari Kementerian Kebudayaan untuk didukung. Selama ini, minimnya kehadiran layar bioskop menjadi masalah dari insan perfilman. Kami bekerja sama dengan Sam’s Studio akan membuka layar di 17 Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh film yang diputar di bioskop ini adalah film Indonesia dan akan langsung beroperasi pada 5 Desember mendatang,” jelasnya.

    Ke-17 kabupaten tersebut adalah Cibadak, Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Kelaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo.

    Selain bermitra dengan Sam’s Studio, Kementerian Kebudayaan akan bermitra dengan sektor
    swasta lainnya, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk memastikan pembangunan
    infrastruktur bioskop dilakukan secara berkelanjutan.

    Selain itu, kementerian juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk menghadirkan konsep bioskop alternatif, seperti layar tancap modern atau bioskop keliling, yang dapat diakses di wilayah-wilayah terpencil.

    Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni perfilman, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor industri kreatif. Peningkatan jumlah layar bioskop juga akan memberikan panggung yang lebih luas bagi sineas lokal untuk menampilkan karya mereka, sehingga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perfilman nasional.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menjelaskan
    dirinya akan membantu Kementerian Kebudayaan untuk mengakselerasi proses penambahan
    layar bioskop agar lebih merata di Indonesia.

    “Tugas saya sebagai Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni adalah percepat akselerasi goals atau tujuan, salah satunya dari Kementerian Kebudayaan dalam hal pekerja seni di perfilman yang membutuhkan tambahan layar. Mengapa hal ini perlu disupport, karena bioskop ini khusus memainkan film Indonesia dan tidak hanya untuk menonton film tetapi juga akan memutar roda ekonomi daerah di Kabupaten. UMKM juga akan diprioritaskan,” ujarnya.

    Kementerian Kebudayaan menyadari bahwa perfilman adalah bagian penting dari identitas
    budaya Indonesia. Oleh karena itu, selain memperluas akses layar bioskop, kementerian juga
    akan fokus pada penguatan ekosistem perfilman.

    “Ke depan, Kementerian Kebudayaan berharap idealnya setiap kabupaten memiliki layar bioskop. Tentu secara ekonomi, selain kompetisi, akan membuat keseimbangan, harga lebih bersaing dan kompetitif, serta lebih mudah dijangkau,” tutup Fadli Zon.

    Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perfilman Indonesia tidak hanya mampu
    bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional, menjadikan film sebagai
    salah satu ekspor kebanggaan Indonesia.

    Jakarta: Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia, sekaligus meningkatkan literasi film nasional, Kementerian Kebudayaan mengumumkan inisiatif strategis. Bekerja sama dengan rumah produksi Sam’s Studio untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan layar bioskop di seluruh Indonesia dengan membuka 51 layar bioskop baru di 17 Kabupaten.
     
    Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif dan merata di berbagai daerah, terutama di wilayah yang selama ini minim akses terhadap fasilitas bioskop.
     
    Saat ini, Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa memiliki sekitar 2.145 layar bioskop
    yang tersebar di 517 lokasi di 115 kabupaten dan kota. Jumlah ini masih jauh dari memadai,
    mengingat Indonesia memiliki 349 kabupaten dan 91 kota, sehingga banyak wilayah yang
    belum terjangkau akses bioskop.
    Sebagian besar layar bioskop terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Ini menciptakan kesenjangan akses hiburan dan seni bagi masyarakat di daerah. Situasi ini
    menegaskan perlunya pemerataan dan penambahan jumlah layar bioskop untuk memastikan
    akses yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
     
    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan pihak swasta yakni Sams Studio untuk menambah layar bioskop di Indonesia khususnya di tingkat kabupaten.
     
    “Ini merupakan kabar gembira dari Kementerian Kebudayaan untuk didukung. Selama ini, minimnya kehadiran layar bioskop menjadi masalah dari insan perfilman. Kami bekerja sama dengan Sam’s Studio akan membuka layar di 17 Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh film yang diputar di bioskop ini adalah film Indonesia dan akan langsung beroperasi pada 5 Desember mendatang,” jelasnya.
     
    Ke-17 kabupaten tersebut adalah Cibadak, Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Kelaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo.
     
    Selain bermitra dengan Sam’s Studio, Kementerian Kebudayaan akan bermitra dengan sektor
    swasta lainnya, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk memastikan pembangunan
    infrastruktur bioskop dilakukan secara berkelanjutan.
     
    Selain itu, kementerian juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk menghadirkan konsep bioskop alternatif, seperti layar tancap modern atau bioskop keliling, yang dapat diakses di wilayah-wilayah terpencil.
     
    Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni perfilman, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor industri kreatif. Peningkatan jumlah layar bioskop juga akan memberikan panggung yang lebih luas bagi sineas lokal untuk menampilkan karya mereka, sehingga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perfilman nasional.
     
    Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menjelaskan
    dirinya akan membantu Kementerian Kebudayaan untuk mengakselerasi proses penambahan
    layar bioskop agar lebih merata di Indonesia.
     
    “Tugas saya sebagai Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni adalah percepat akselerasi goals atau tujuan, salah satunya dari Kementerian Kebudayaan dalam hal pekerja seni di perfilman yang membutuhkan tambahan layar. Mengapa hal ini perlu disupport, karena bioskop ini khusus memainkan film Indonesia dan tidak hanya untuk menonton film tetapi juga akan memutar roda ekonomi daerah di Kabupaten. UMKM juga akan diprioritaskan,” ujarnya.
     
    Kementerian Kebudayaan menyadari bahwa perfilman adalah bagian penting dari identitas
    budaya Indonesia. Oleh karena itu, selain memperluas akses layar bioskop, kementerian juga
    akan fokus pada penguatan ekosistem perfilman.
     
    “Ke depan, Kementerian Kebudayaan berharap idealnya setiap kabupaten memiliki layar bioskop. Tentu secara ekonomi, selain kompetisi, akan membuat keseimbangan, harga lebih bersaing dan kompetitif, serta lebih mudah dijangkau,” tutup Fadli Zon.
     
    Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perfilman Indonesia tidak hanya mampu
    bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional, menjadikan film sebagai
    salah satu ekspor kebanggaan Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Penopang Energi Transisi, PGN Optimalkan Pemanfaatan LNG Domestik

    Penopang Energi Transisi, PGN Optimalkan Pemanfaatan LNG Domestik

    Jakarta: Sebagai Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk terus mengupayakan pemenuhan pasokan gas bumi sesuai kebutuhan seluruh pelanggan. Sejalan dengan konsumsi energi yang masih ditopang oleh gas bumi pada masa transisi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mendukung target NZE 2060, konsumsi energi pada masa transisi juga disertai oleh pemanfaatan gas bumi yang bersumber dari Liquefied Natural Gas (LNG).
     
    Puncak pemanfaatan gas bumi di negara berkembang termasuk Indonesia, diperkirakan terjadi pada tahun 2040an. Sebagian besar akan dipenuhi melalui LNG. Selain itu produksi atas gas juga meningkat sesuai dengan discovery mayoritas gas projects yang ada di Indonesia.
     
    “Pertumbuhan pemanfaatan gas bumi akan didukung oleh optimalisasi pasokan gas baik langsung dari sumur produksi maupun melalui moda LNG dalam rangka meningkatkan ketersediaan gas bumi,” ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini, di Jakarta, Senin, 25 November 2024.
     

    Adapun tren pemanfaatan gas bumi untuk ekspor menurun sejak 2012 berdasarkan data kementerian ESDM. Pada pertengahan 2024, kurang lebih 60 persen gas dimanfaatkan secara domestik. Kebutuhan yang paling besar adalah kalangan industri dengan rata-rata pemakaian gas sebesar 1.592 BBTUD pada rentang waktu 2020 hingga 2024. Di sisi lain untuk kebutuhan listrik juga sudah dialihkan pemenuhan gasnya menggunakan LNG.
    PGN sebagai badan usaha pemanfaatan gas bumi nasional di Indonesia, mengambil peran dalam kondisi tersebut khususnya dalam menyediakan LNG untuk keperluan domestik. Penyediaan LNG ini juga bagian dari upaya adaptasi PGN terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
     
    Ratih mengatakan, pemanfaatan LNG domestik merupakan peluang sekaligus tantangan bagi PGN. Bagaimana PGN dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menghadapi natural decline gas pipa eksisting. Keadaan tersebut memerlukan dukungan dari pasokan baru yang handal Kemudian menjadi hal menantang bagi PGN agar mampu menyediakan LNG dan meraih potensi suplai LNG domestik yang besar, seperti dari Bontang, Tangguh dan Donggi-Senoro.
     

    “Kemudian juga ada potensi dari Lapangan Andaman. Hal ini menarik, karena lokasinya dekat dengan Fasilitas LNG Arun yang akan kami fungsikan untuk regasifikasi LNG,” ujar Ratih.
     
    Saat ini, PGN mengoptimalkan pemanfaatkan fasilitas LNG yang ada di FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat. Sebagai informasi, kebutuhan LNG PGN pada 2025 khususnya untuk Jawa Bagian Barat kurang lebih 22 hingga 25 cargo LNG (1 kargo kurang lebih setara dengan 8-10 BBTUD). Pasokan gas hasil regasifikasi LNG juga diperlukan sebagai balancer dari penurunan pasokan gas pipa eksisting, baik karena terjadinya gangguan pada sumur gas maupun adanya planned maintenance yang dilakukan oleh para pemasok gas.
     
    Dalam pemanfaatan LNG juga ada sejumlah hal yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah mengenai harga LNG. Harga beli LNG domestik mengacu dengan realisasi harga minyak produksi domestik atau Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Namun secara historis, harga beli LNG domestik cenderung stabil, jika dibandingkan JKM sebagai referensi harga market LNG Asia.
     
    “PGN berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik dalam jangka panjang. Kami memanfaatkan uncommited kargo LNG domestik, optimalisasi fasilitas regasifikasi LNG untuk mengurangi defisit pasokan eksisting, serta menjalin kerja sama secara long term dengan penyedia LNG domestik untuk menjaga kelangsungan gas bumi. Sinergi dengan pemerintah, pengguna gas bumi dan stakeholder lain juga kami lakukan dalam rangka menciptakan kebijakan yang mendorong pasar gas bumi yang adaptif,” tutur Ratih.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bulan Ini RI Ekspor Prekursor Baterai EV ke Tesla

    Bulan Ini RI Ekspor Prekursor Baterai EV ke Tesla

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Indonesia akan mengekspor prekursor untuk baterai kendaraan listrik ke pabrik Tesla. Adapun rencana ekspor sendiri rencananya akan berlangsung pada bulan ini.

    Semula, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia telah membangun ekosistem untuk pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya melalui pembangunan pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi 10 gigawatt (GW), berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

    “Bulan ini kita prekursor sudah langsung kita ekspor ke Amerika ke produk Tesla bulan ini,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil berharap, Indonesia bisa menjadi salah satu negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil terlengkap. Mulai dari hulu hingga hilir.

    “Smelter HPAL, prekursor, katoda, battery cell sampai dengan recycle-nya,” kata dia.

    Di sisi lain, ia menyebut bahwa progres pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai sekitar 70-80%. Ia pun berharap, hal ini mampu menjadi salah satu daya tarik investor untuk masuk ke Indonesia.

    “Ini sudah kita bangun kurang lebih sekitar 70-80% progresnya dan ini yang akan menjadi salah satu daya tarik investor untuk masuk dalam melakukan investasi di Indonesia,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • Kemendag Beberkan 3 Program Strategis untuk Dukung UMKM Naik Kelas

    Kemendag Beberkan 3 Program Strategis untuk Dukung UMKM Naik Kelas

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki tiga program strategis untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas. Menteri Perdagangan Budi Santoso membeberkan program UMKM pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri.

    “Jadi bagaimana kita mengamankan pasar yang besar ini di Indonesia agar bisa diisi oleh UMKM. UMKM harus bisa mengisi pasar dalam negeri, harus punya daya saing,” ujar Budi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (25/11/2024).

    Program kedua untuk UMKM adalah perluasan pasar ekspor dengan memperbanyak perjanjian perdagangan internasional. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses produk UMKM ke pasar luar negeri.

    “Kita membuka pasar-pasar baru di negara lain dengan cara memperbanyak perjanjian perdagangan kita dengan negara lain,” ujarnya.

    Kemudian adalah peningkatan UMKM agar bisa ekspor. Program ketiga ini difokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan UMKM agar dapat bersaing di pasar ekspor.

    “Kita ingin UMKM kita naik kelas. Kalau naik kelas, salah satu caranya adalah dia bisa ekspor. Caranya bagaimana? Kita akan bina melalui pelatihan, pendampingan, atau penyaluran pasar. Di dalam negeri, kita banyak bekerja sama dengan para retail marketplace untuk menyalurkan produk-produk dalam negeri,” jelasnya.

    Selain ketiga program tersebut, Kemendag juga mengandalkan perwakilan perdagangan di luar negeri untuk mempromosikan dan menjual produk-produk UMKM Indonesia.

    Dengan program-program ini, Kemendag berharap UMKM di Indonesia dapat semakin kompetitif, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar global.