Topik: ekspor

  • Misi Perdagangan Kanada di Indonesia: Peluang Bisnis dan Inovasi untuk Masa Depan – Page 3

    Misi Perdagangan Kanada di Indonesia: Peluang Bisnis dan Inovasi untuk Masa Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng meluncurkan Misi Dagang Kanada di Indonesia. 

    Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng, mengatakan Pemerintah Kanda telah melakukan misi perdagangan dengan berbagai negata, seperti dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Korea, dan aaat ini  dengan Indonesia, sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik Kanada. 

    Menurutnya, meskipun para pemimpin pemerintah sering menyatakan niat mereka untuk mengadakan misi perdagangan, yang paling penting adalah melibatkan dunia bisnis. Keberhasilan misi perdagangan, sangat bergantung pada kepercayaan bisnis terhadap pasar dan kesiapan mereka untuk berinvestasi di pasar-pasar tersebut. 

    “Satu hal bagi para pemimpin pemerintah dan para menteri untuk mengatakan bahwa mereka ingin mengadakan misi perdagangan atau menyelenggarakan misi perdagangan. Tapi kita membutuhkan bisnis dan kepercayaan dari bisnis yang ingin berinvestasi dan berkembang di pasar tertentu untuk menghadiri dan menjadi bagian dari misi perdagangan tersebut,” kata Mary dalam peluncuran Misi dagang Kanada di Indonesia, di Hotel Mulia Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Mary menyebut, dalam misi dagang ini pihaknya melibatkan lebih dari 300 pelaku bisnis dari Kanada. Hal ini menunjukman sebuah bukti nyata kepercayaan mereka terhadap potensi pasar Indonesia yang besar.

    “Lebih dari 300 orang, yang benar-benar menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Indonesia dalam misi perdagangan ini sangat nyata. Itu terasa,” ujarnya.

  • Perluas Akses Pasar ke Kanada, Indonesia Selesaikan ICA-CEPA – Page 3

    Perluas Akses Pasar ke Kanada, Indonesia Selesaikan ICA-CEPA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Pernyataan Bersama Penyelesaian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng, dalam pembukaan kegiatan Misi Dagang Kanada ke Indonesia di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Setelah perjuangan kedua tim perunding selama lebih dari 2,5 tahun, Indonesia akhirnya berhasil memiliki perjanjian dagang komprehensif dengan Kanada. Melalui Indonesia-Canada CEPA ini, akses pasar produk-produk Indonesia akan semakin luas hingga ke wilayah Amerika Utara, khususnya Kanada,” ujar Mendag Budi.

    Keuntungan Bagi Indonesia Melalui CEPA

    Perjanjian perdagangan ini tidak hanya mencakup perdagangan barang, tetapi juga memberikan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, termasuk di sektor:

    Jasa bisnis
    Telekomunikasi
    Konstruksi
    Pariwisata
    Transportasi

    Selain itu, akses investasi di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, penggalian, dan infrastruktur energi akan semakin mudah berkat CEPA.

    Lebih lanjut, perjanjian ini mencakup komitmen pada berbagai isu penting lainnya, seperti:

    Hak kekayaan intelektual
    Praktik regulasi yang baik
    Niaga elektronik (e-commerce)
    Persaingan usahaUsaha Kecil dan Menengah (UKM)
    Pemberdayaan ekonomi perempuan
    Perlindungan lingkungan

     

  • Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA) telah selesai secara substansi dan bakal resmi berlaku mulai 2026.

    Sejumlah manfaat yang diperoleh Indonesia melalui perjanjian dagang tersebut yakni fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas seperti produk tekstil dan sarang burung walet.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, melalui ICA CEPA, manfaat yang diperoleh Indonesia yakni pertama, perdagangan barang mendapatkan liberalisasi hingga 90,5% dari total tarif yang masuk ke Kanada, dengan nilai perdagangan sebesar US$1,4 miliar.

    “Beberapa produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar dari Kanada adalah tekstil, kertas dan turunannya, kayu dan turunannya, makanan olahan, sarang burung walet, dan kelapa sawit,” kata Budi Santoso dalam konferensi pers bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng, di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Manfaat kedua, yakni perdagangan jasa di mana perjanjian ini menjamin preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia termasuk sektor jasa seperti jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi.

    Budi menuturkan perjanjian juga dapat membuka akses pasar, baik di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    Selain itu, komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, e-commerce, persaingan usaha, usaha kecil menengah, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

    Adapun, penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, telah berlangsung hari ini, Senin (2/12/2024) seiring adanya kunjungan dari Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng, ke Jakarta.

    Budi mengatakan, terdapat dua MoU bagian dari ICA CEPA yaitu Kerjasama Mineral Kritis dan Kerjasama Sanitasi dan Vito Sanitasi juga ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Kanada. 

    Sejalan dengan ditandatanganinya Joint Ministerial Statement, Budi menyebut bahwa kedua negara sepakat agar perjanjian dapat ditandatangani pada pertengahan 2025.

    “Perkiraan waktu implementasi pada 2026,” pungkas Budi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa perundingan ICA CEPA telah selesai secara substansi. 

    “Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai (substantially concluded),” kata Airlangga dalam keteranganya, pada November 2024.

    Kendati begitu, Airlangga menyebut masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara. 

    Sebagai informasi, total perdagangan Indonesia-Kanada mencapai US$2,08 miliar pada periode Januari-Juli 2024. Menurut catatan Kemendag, ekspor Indonesia ke Kanada mencapai IS$811,50 juta, sedangkan impor Indonesia dari Kanada US$1,27 miliar

    Sementara itu, total perdagangan kedua negara mencapai US$3,44 miliar pada 2023. Tercatat komoditas ekspor andalan Indonesia ke Kanada adalah perlengkapan  telepon,  hasil  produksi atau  limbah, karet alam, aksesori, dan koper. Sedangkan, komoditas impor utama Indonesia dari Kanada yaitu gandum, pupuk, kedelai, dan serbuk kayu.

  • Produk Tekstil-Kelapa Sawit RI Bakal Bebas Tarif Bea Masuk ke Kanada

    Produk Tekstil-Kelapa Sawit RI Bakal Bebas Tarif Bea Masuk ke Kanada

    Jakarta

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan ada sejumlah produk Indonesia yang akan dibebaskan tarif bea masuk ke Kanada. Hal ini sejalan dengan rampungnya perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership/ ICA-CEPA).

    Budi mengatakan perjanjian tersebut akan diimplementasikan pada 2026. Adapun sejumlah manfaat yang didapatkan Indonesia dari perjanjian tersebut, yakni pembebasan tarif bea masuk bagi produk-produk Indonesia yang ingin ekspor ke Kanada.

    “Manfaat yang diperoleh Indonesia melalui Indonesia-Kanada CEPA yang pertama perdagangan barang mendapatkan liberalisasi hingga 90,5% dari total tarif yang masuk ke Kanada dengan nilai perdagangan sebesar US$ 1,4 miliar,” kata Budi di Hotel Mulia Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Budi menyebut ada beberapa produk yang dikenakan bebas tarif bea masuk ke Kanada, seperti tekstil, kertas dan turunannya, kayu dan turunannya, makanan olahan, sarang burung walet, dan kelapa sawit.

    Selain itu, manfaat lainnya, seperti perdagangan jasa yang menjamin treatment bagi penyedia jasa Indonesia, termasuk sektor jasa, seperti jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi. Kemudian, peluang investasi pembukaan akses pasar di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    “Komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, e-commerce, persaingan usaha, usaha kecil menengah, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan,” imbuh Budi.

    Budi menilai dengan perjanjian perdagangan ini semakin membuka peluang produk Indonesia Tembus ke pasar Amerika Utara. Menurutnya, ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia menghalau hambatan-hambatan dari negara sekitar Kanada.

    “Justru dengan CEPA ini ya, CEPA ini kita peluangnya menjadi besar. Kita bisa masuk, yang saya katakan tadi, kita bisa masuk ke negara lain, di Amerika Utara melalui CEPA ini. Jadi justru ini akses yang bagus buat kita untuk menghindari hambatan-hambatan dari negara di sekitar Kanada,” terang Budi.

    (kil/kil)

  • PM Vietnam Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8% pada 2025

    PM Vietnam Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, mengatakan pemerintah akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% pada 2025, jauh lebih tinggi dari target parlemen. 

    Mengutip Bloomberg pada Senin (2/12/2024) Majelis Nasional Vietnam menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6,5%-7% untuk 2025. Dalam pernyataan di situs web pemerintah, Chinh mengatakan pihaknya melihat 2025 sebagai tahun percepatan dan akan mengupayakan pertumbuhan sekitar 8%. 

    Dia menuturkan, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi sambil mengendalikan inflasi dan memastikan defisit anggaran dan utang publik berada dalam batas yang wajar. 

    Chinh memperkirakan pertumbuhan PDB 2024 di atas 7%, lebih dari target resmi pemerintah sebesar 6,5%, dengan inflasi kurang dari 4%, menurut pernyataan itu.

    Pemerintah memperkirakan nilai total impor dan ekspor barang dan jasa akan mencapai US$807,7 miliar tahun ini, rekor tertinggi.

    Chinh menuturkan, 2025 akan menciptakan momentum untuk tingkat pertumbuhan dua digit pada periode 2026-2030. Dia menuturkan, Vietnam juga akan berusaha keras untuk menyelesaikan proyek infrastruktur besar, termasuk jalan tol sepanjang 3.000 kilometer dan penyelesaian dasar fase awal Bandara Internasional Long Thanh. 

    Pemerintah sebelumnya mengatakan akan secara drastis mendorong pertumbuhan 7% pada 2024 dan berjanji untuk mempercepat pencairan investasi publik, yang jauh di bawah target tahun ini.

    Dalam pernyataan terpisah yang dikeluarkan pemerintah Vietnam, pengeluaran untuk sepuluh bulan pertama 2024 hanya mencapai 52,29% dari investasi yang direncanakan tahun ini. 

    Chinh sebelumnya mengatakan hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan pejabat yang takut untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

  • Pertumbuhan Ekonomi Kepri Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Pertumbuhan Ekonomi Kepri Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Liputan6.com, Batam – Bank Indonesia wilayah Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi Kepri terus menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2025. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Adidoyo Prakoso, memaparkan kebijakan utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas wilayah pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024.

    “Kita menghadapi banyak periode penuh tantangan, seperti ketegangan geopolitik yang belum reda, fenomena perubahan iklim, dan transisi kebijakan ekonomi di negara mitra dagang utama. Diperlukan langkah strategis yang dapat mengantisipasi dinamika tersebut,” kata Adidoyo.

    Strategi Utama Kepri Adidoyo menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh yakni mendorong Industrialisasi Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai lokal.

    Kemudian Pengendalian Inflasi Pangan dengan melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui sinergi pemangku kepentingan.

    Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 akan berada dalam rentang 5,7-9% year-on-year (YoY). Tingkat inflasi diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran 2,5% ± 1%.

    “Kami optimis target ini dapat tercapai dengan sinergi kuat dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” kata Adidoyo.

    Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2024 mencapai 5,02% (YoY), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,95% (YoY). Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor utama seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Dari sisi pengeluaran, kinerja didorong oleh net ekspor, konsumsi rumah tangga, dan investasi.

    “Pertumbuhan ekonomi Kepri ini mencerminkan akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya,” kata Adidoyo.

    Hingga Oktober 2024, inflasi Kepri tercatat 2,31% (YoY), mendekati target nasional 2,5% ± 1%. Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,06% (mtm) atau 1,17% (ytd).

    “Tren penurunan inflasi global turut memengaruhi stabilitas inflasi di Kepri,” katanya.

     

    Polisi Tangkap 2 Pelaku Pemerkosaan Gadis di Bawah Umur di Hutan Jati Pemalang, 1 Buron

  • Menteri Airlangga Hartanto Targetkan Pengurangan Kemiskinan 0% hingga 2026

    Menteri Airlangga Hartanto Targetkan Pengurangan Kemiskinan 0% hingga 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pengurangan kemiskinan hingga 0 persen. Selain itu, pemerintah juga berambisi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 8 persen pada 2026.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus kami adalah menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa, mengingat gejolak perekonomian dan tantangan global yang ada, pemerintah perlu menjaga daya beli nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan investasi baru di dalam negeri menjadi hal yang sangat penting.

    Menurutnya, tantangan terbesar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen adalah meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan.

    “Target Presiden adalah mengurangi kemiskinan hingga mendekati 0 persen. Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 hingga 8 persen dalam dua tahun ke depan. Pemerintah juga akan terus melanjutkan program hilirisasi,” jelasnya.

    Untuk mencapai hal tersebut, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada peningkatan devisa dari ekspor, yang saat ini sedang dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Selain itu, sektor mineral, perkebunan, dan pengembangan pariwisata juga akan diprioritaskan oleh pemerintah.

    “Kita sangat membutuhkan devisa untuk masa depan, dan itu hanya bisa dicapai jika kita berhasil menghasilkan devisa. Salah satu cara yang cepat adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata,” tuturnya.

    Pemerintah berencana memperbaiki infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata, dengan menambah jumlah jembatan udara, atau akses penerbangan langsung menuju destinasi wisata.

    Menurutnya, destinasi wisata Indonesia sangat potensial, tetapi dibutuhkan dukungan transportasi udara untuk menarik lebih banyak wisatawan.

    Airlangga Hartarto memberikan contoh, seperti destinasi wisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, yang akan segera dibuka. Selain itu, destinasi wisata di Mandalika dan Labuan Bajo juga akan dibuka setelah proses pemulihan pasca-bencana selesai.

    “Pesawat-pesawat regional akan diarahkan untuk masuk ke destinasi wisata tersebut. Dengan begitu, sektor pariwisata akan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman,” ungkap  ungkap Airlangga Hartarto memaparkan langkah-langkah pemerintah sebagai tujuan mengurangi kemiskinan.

  • Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

    Airlangga: Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 02 Desember 2024 – 00:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya agar ada pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS secara nasional di tahun 2030.

    Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa saat ini rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia baru mencapai 5 ribu dolar AS.

    “Kita memproyeksikan pertumbuhan kita, GDP (Gross Domestic Product/ Produk Domestik Bruto/PDB) kita yang hari ini 5 ribu (dolar AS), ditargetkan 2030 bisa mencapai 10 ribu (dolar AS),” kata Airlangga.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa saat ini terdapat daerah yang pendapatan per kapita mencapai 20 ribu dolar AS seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    “Hari ini GDP di Jakarta 20 ribu (dolar AS). Banyak daerah lain kalau kita bicara secara spasial Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah GDP kita sudah di atas 10 ribu,” ucap Airlangga.

    Oleh karena itu, Airlangga mengajak semua pihak termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar ikut berkontribusi meratakan pendapatan per kapita secara nasional sebesar 10 ribu dolar AS di 2030, dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

    “Itu tugas kita adalah bagaimana meratakan GDP ini tidak hanya berbasis pada regional tetapi secara nasional,” ucapnya.

    Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Digital Economy Framework Agreement. Menurut Airlangga, ASEAN menjadi kawasan pertama di dunia yang mengangkat isu ekonomi digital ke dalam kerja sama multilateral, melampaui organisasi besar seperti Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi (OECD), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), atau Uni Eropa.

    Dalam pertemuan tingkat menteri OECD tahun lalu, Airlangga menyampaikan visi Digital Economy Framework yang bahkan mendapat perhatian khusus dari negara-negara OECD yang ingin belajar dari pengalaman ASEAN.

    “Dengan Digital Economy Framework Agreement yang bisnis as usual ekonomi digital ASEAN itu besarnya 1 triliun dolar AS di tahun 2030. Tetapi dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement maka ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi 2 triliun dolar AS, artinya dari situ Indonesia bisa 600-800 miliar dolar AS,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pemerataan GDP melalui peningkatan pendidikan, investasi, dan perdagangan.

    Airlangga optimistis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi ekspor dan impor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di berbagai daerah, sehingga daya saing Indonesia di tingkat global semakin kuat.

    “Pemerintah yakin, kita bisa lakukan dengan mendorong pemerataan, pendidikan dan juga bagaimana kita membuka investasi, perdagangan, impor maupun ekspor,” kata Airlangga.

    Sumber : Antara

  • Perekonomian Kalbar terjaga di tengah ketidakpastian global

    Perekonomian Kalbar terjaga di tengah ketidakpastian global

    Aktivitas jual beli masyarakat di Pasar Flamboyan Pontianak. ANTARA/Dedi

    DJPb: Perekonomian Kalbar terjaga di tengah ketidakpastian global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 15:31 WIB

    Elshinta.com – Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Kalbar Gunawan Setiono menyebutkan perekonomian Kalbar saat ini masih terjaga baik di tengah ketidakpastian global.

    “Perekonomian Kalbar masih terjaga dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, neraca perdagangan yang surplus, inflasi terkendali dan lainnya masih terjaga,” ujarnya di Pontianak, Minggu.

    Ia menjelaskan untuk pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan III 2024 secara year on year atau tahun ke tahun berada di angka 4,87 persen dan menempati urutan ketiga setelah Kaltim dan Kalsel.

    Distribusi perekonomian di Kalbar didominasi oleh sektor pertanian dengan nilai distribusi 21,58 persen diikuti oleh sektor industri, perdagangan besar, dan konstruksi.

    “Di sisi lain sektor real estat menempati urutan tertinggi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling pesat di Kalbar dengan pertumbuhan year on year sebesar 9,42 persen,” kata dia.

    Untuk tingkat inflasi Kalbar hingga 31 Oktober 2024 sebesar 1,58 persen (year on year) dengan tingkat inflasi tertinggi berada di Kabupaten Sintang yaitu sebesar 2,31 persen dan tingkat inflasi terendah berada di Kota Singkawang yaitu sebesar 1,33 persen.

    Selanjutnya, untuk kesejahteraan petani dan nelayan dinilai baik dengan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 162,35 dan 101,26. NTP Kalbar pada Oktober 2024 menempati posisi tertinggi seregional Kalimantan dan berada di atas nasional.

    “Hal tersebut sejalan dengan kontribusi lapangan usaha terbesar di Kalimantan Barat terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,” jelas dia.

    Sementara, untuk neraca perdagangan Kalbar tetap terjaga di angka surplus dengan nilai 159,69 juta dolar AS dengan akumulatif di 2024 sebesar 957,69 juta dolar AS.

    “Nilai impor dan ekspor Kalbar masing-masing sebesar 63,22 juta dolar AS dan US 222,93 juta dolar AS,” jelas dia.

    Menurutnya, meski secara umum perekonomian tetap terjaga, namun dampak perubahan kebijakan Amerika Serikat pada pasar negara berkembang perlu diwaspadai.

    “Rilis pertumbuhan kuartal ketiga negara-negara masih mengindikasikan tren pertumbuhan yang beragam. Secara umum, negara berkembang di Asia tumbuh lebih kuat, Amerika Serikat menunjukkan ketangguhan ekonominya. Sedangkan, Eropa menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kontainer Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/Spt.

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Di pedesaan, petani menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan bahkan telah memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang.

    Kepala BMKG Sulsel, Ayi Sudrajat, sempat menyebut kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya.

    Kondisi ini mungkin saja berpotensi menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi.

    Produksi padi, yang berkontribusi 30 persen terhadap kebutuhan pangan domestik, bisa saja menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi.

    Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, juga bisa menjadi ancaman besar lainnya bagi kemandirian pangan.

    Berdasarkan data BPS, Indonesia tercatat telah mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton hingga Oktober 2024.

    Negara-negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja. Proyeksi impor beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,17 juta ton, yang berpotensi menjadi rekor impor beras terbesar. Itu belum termasuk komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula.

    Di sisi lain, di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, transformasi digital membuka peluang besar bagi pengusaha muda, tetapi tantangan infrastruktur teknologi tetap menjadi penghalang.

    Sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.

    Padahal, studi Google dan Temasek mencatat bahwa UMKM yang terhubung dengan platform digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    Potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, terancam tidak optimal jika kesenjangan akses internet tidak segera diatasi.

    Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia.

    Dengan target investasi Rp466 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta, proyek ini diharapkan mampu memacu pemerataan pembangunan.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp309,2 triliun per Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas alokasi sumber daya.

    Proyek ini perlu dikelola dengan transparansi tinggi untuk menjawab kekhawatiran publik.

    Banyak studi menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, menjadikan proyek IKN sebagai peluang yang baik jika diterapkan secara efektif.

    Di sektor energi, Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pendapatan ekspor, yang mencapai 45 miliar dolar AS pada 2022.

    Namun, ketergantungan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

    Saat ini, hanya 12 persen energi Indonesia berasal dari sumber terbarukan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 12,30 persen,

    Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki proporsi energi terbarukan yang lebih tinggi. Misalnya, Vietnam memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45.327 MW, menjadikannya yang terbesar di ASEAN.

    Sementara potensi energi terbarukan Indonesia, yang mencapai 442 GW menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu segera dimanfaatkan melalui investasi dalam teknologi energi bersih dan reformasi subsidi energi fosil.

    Dengan strategi yang tepat, sumber seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menopang transisi menuju keberlanjutan.

    Di tengah kemajuan teknologi, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian.

    Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2023, tetapi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri tetap menjadi tantangan signifikan.

    Laporan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada 2015, ketidaksesuaian vertikal (perbedaan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan) mencapai 53,33 persen, sementara ketidaksesuaian horizontal (perbedaan antara bidang studi dan pekerjaan) mencapai 60,52 persen.

    Kondisi ini mencerminkan fenomena “pengangguran struktural” yang menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghadapi tantangan ini, reformasi sistem pendidikan menjadi kunci, dengan penekanan pada kurikulum berbasis keterampilan dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

    Solusi strategis
    Di tengah berbagai tantangan tersebut, solusi strategis menjadi kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan dapat diperkuat melalui teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan berbasis drone.

    Diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan sagu, sorgum, dan singkong, juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

    Di sektor digital, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam investasi infrastruktur teknologi, terutama untuk wilayah pedesaan yang masih minim akses internet.

    Pelatihan digital bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil.

    Dalam pengelolaan proyek strategis seperti IKN, pendekatan public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.

    Di sektor energi, percepatan transisi ke sumber terbarukan memerlukan insentif pajak untuk proyek energi hijau dan reformasi subsidi energi fosil.

    Langkah ini perlu dilakukan dengan investasi besar pada teknologi bersih seperti panel surya dan tenaga angin.

    Reformasi pendidikan juga menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program reskilling dan upskilling menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif.

    Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang strategi ekonominya.

    Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci.

    Perjalanan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang menciptakan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

    Tantangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang dikelola dengan bijak.

    Sumber : Antara