Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Desa Binaan Astra Mampu Ekspor Produk Organik, Intip Produk & Nilainya

    Desa Binaan Astra Mampu Ekspor Produk Organik, Intip Produk & Nilainya

    Bisnis.com, BOGOR — PT Astra International Tbk. (ASII) melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA) telah mengekspor produk organik hingga US$400.000 lewat Yayasan Mitra Organik Boja Farm, Tajur Halang, Bogor.

    Sebagai gambaran, program DSA dirancang pada 2018 yang diinisiasi untuk memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan infrastruktur.

    Program ini berfokus untuk mengembangkan potensi unggulan desa melalui tiga klaster produk yakni pertanian dan olahannya, kelautan dan perikanan, serta wisata, kriya, dan budaya.

    Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan bahwa perusahaan telah membina hingga 1.397 DSA di seluruh Indonesia, termasuk Yayasan Mitra Organik Boja Farm. DSA Yayasan Mitra Organik Boja Farm sendiri merupakan wujud komitmen Astra dalam mendukung pengembangan masyarakat berkelanjutan.

    Boy menyatakan bahwa Astra berkomitmen dan mendorong masyarakat di desa binaan untuk mengekspor produk lokal ke kancah internasional.

    “Bagi kami di Astra, kami mendorong untuk masyarakat untuk bisa di desa-desa dan kampung-kampung ini bisa mengekspor kearifan lokalnya mereka. Sehingga bisa menularkan kepada kampung dan desa yang lainnya di seluruh Indonesia,” kata Boy di sela-sela acara Workshop Lingkungan Astra, di Tajur Halang, Bogor, Kamis (5/12/2024).

    Boy menegaskan Astra akan terus mengevaluasi semua DSA setiap tahun yang dilakukan oleh Divisi Environment and Social Responsibility. Namun, program ini dirancang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melainkan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi lokal Indonesia.

    “Harapannya, kami akan terus mendorong kampung dan desa ini untuk bisa semakin maju, semakin bisa ekspor, semakin bisa berperan, semakin bisa mandiri,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, DSA Yayasan Mitra Organik Boja Farm juga melakukan budidaya pertanian dengan cara organik yang kemudian diproses menjadi bahan olahan. Sehingga, produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

    Bahkan, proses pertanian secara organik yang telah dilakukan mendapat sertifikasi dari badan sertifikasi internasional seperti USDA untuk Amerika, EU untuk pasar Eropa dan JAS untuk pasar Jepang.

    Tokoh Penggerak DSA Yayasan Mitra Organik, sekaligus pemilik Boja Farm John Tumiwa mengatakan bahwa Astra berhasil membina dan membimbing desa binaan untuk menjadi pengusaha yang siap ekspor.

    “Astra itu membina dari sisi ekosistem. Ada pembinaan, pendampingan, dan business matching. Business matching yang diberikan oleh Astra itu mendapatkan hasil yaitu kita bisa mengekspor [produk organik],” paparnya.

    Saat ini, Boja Farm telah membina para petani untuk menjadi petani yang bersertifikat organik berstandar Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang. Dengan begitu, para petani mendapatkan harga yang tinggi.

    “Ekspor kita itu sudah ada yang ke Kanada, Amerika, dan Jepang. Rata-rata ekspor kita itu ada yang mencapai US$100.000–US$400.000,” ungkapnya.

    Adapun, sederet produk organik hilirisasi DSA Boja Farm mencakup bubuk cabai rawit, bubuk bawang merah, peanut butter, pasta vanila, bubuk vanila, bubuk cabai keriting, keripik ubi jalar, vanilla ekstrak, dan gula vanilla. Dari sana, John mengaku produk vanilla dan keripik buah organik menjadi produk ekspor andalan Boja Farm.

    Selain memasarkan ke luar negeri, DSA Boja Farm juga mendistribusikan produk organik ke beberapa supermarket di Indonesia.

    John bercerita, asal mula kata Boja berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tempat bahagia. Dengan tanah yang terbentang seluas 15.000 hektare itu memiliki konsep pertanian organik. Tempat ini berdiri sejak 2017 silam.

    “Organik bukan hanya tanaman, tetapi juga tata niaga yang diperbaiki. Kami memotong rantai dari tengkulak dan trader, jadi kami hanya berdagang pada petani,” terangnya.

    Tak hanya itu, Boja Farm juga mengombinasikan pertanian dengan mengelola fasilitas wisata seperti layanan spa di area glamping, penginapan, hingga kafe.

    Di samping itu, dukungan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga membantu promosi produk lokal ke pasar yang lebih luas. John mengatakan, DSA Boja Farm mengambil konsep kemitraan dengan bagi hasil sebanyak 70% untuk petani dan 30% untuk Boja Farm.

    Pendapatan warga selama satu tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, rata-rata pendapatan berada di kisaran Rp500.000–Rp1,5 juta per bulan, yang kini menjadi Rp2 juta–Rp6 juta per bulan.

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    ‘Transformasi ekonomi untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen ini akan menjadi sasaran pembangunan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang kita set (atur) sebagai target dalam lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target pembangunan itu bukan hanya sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.

    Intervensi yang dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, dan pengawal program secara baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dia menegaskan bahwa target tersebut sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersama oleh para pemangku kepentingan.

    “Ini adalah target yang perlu kita kawal bersama dan dikawal ini artinya bukan hanya dari pemerintah. Ini juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk privat sector,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, stabilitas ekonomi makro dinilai harus terjaga dan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas investasi perlu diimplementasikan.

    Perbaikan kualitas pembangunan juga dinilai menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah memiliki 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang padat berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital.

    Kemudian juga investasi (khususnya penanaman modal dari asing berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), serta belanja negara untuk produktivitas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan program serupa lainnya.

    “Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth. Jadi fiskal dan moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.

    Industrialisasi disebut menjadi kunci penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi inovasi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan), industri padat karya terampil, dan industri jasa.

    Terkait hilirisasi, telah ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia. Semua komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi guna mendukung seluruh kebutuhan industri prioritas.

    Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) dan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.

    Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya kebutuhan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat yang sedang memasuki masa bonus demografi.

    Pemerintah juga memfokuskan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2026 yaitu 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    “Kami ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, karena we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let’s shape the future of economy of Indonesia, untuk kita bisa sama-sama mengawal cita-cita kita bersama berujung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK Regional 5 Desember 2024

    Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK Regional 5 Desember 2024

    Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamenker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, pemerintah masih terus memberi perhatian kepada persoalan yang membelit PT Sri Rejeki Isman (
    Sritex
    ). 
    Hal ini diungkapkan, setelah melakukan kunjungan dan bertemu karyawan Sritex di Kabupaten Sukorharjo, pada Kamis (5/12/2024).
    “Yang pasti perusahaan tetap berjalan, kewajiban perusahaan terhadap buruhnya harus juga berjalan,” kata Noel saat ditemui seusai bertemu mantan presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
    Kemudian, perhatian khusus juga diberikan pemerintah kepada karyawan PT Sritex yang dirumahkan.
    Tak kurang dari 2.500 karyawan yang dirumah setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.  
    Noel berharap perusahaan memahami bahwa pemerintah menginginkan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Semoga perusahaan atau manajemen paham bahwa kita tidak mau PHK,” katanya. 
    Terkait Sritex yang mulai kehabisan bahan baku produksi sehingga harus merumahkan sebagian karyawan, Noel mengatakan itu bisa didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
    “Biar kawan-kawan Sritex menyampaikan problemnya ke Bea Cukai, yang pasti negara punya komitmen jangan sampai ada PHK. Kami enggak mau dampak PHK ada problem sosial yang tidak diinginkan oleh pemerintahan Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” katanya.
    Noel meminta pihak Bea Cukai lebih bijak dalam menyikapi kondisi yang dialami oleh Sritex. 
    “Mereka kan bahan baku banyak ekspor impor ya, semoga Bea Cukai lebih bisa bijak melihat problem ini. Menko Perekonomian juga meminta perusahaan harus jalan,” katanya.
    Disinggung soal karyawan PT Sritex yang dirumahkan terus bertambah, pihaknya juga meminta penjelasan ke Sritex. 
    “Kami minta penjelasan, kenapa dirumahkan, ternyata itu memang tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan. Daripada mereka tidak produktif di pabrik,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik dirancang dengan optimal dan tidak membatasi ruang gerak industri tembakau. 

    Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah merancang peraturan turunan PP No 28/2024, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. 

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto menjelaskan, regulasi PP No 28/2024 yang telah dikeluarkan sudah sangat ketat dan cukup mengurangi ruang gerak industri hasil tembakau (IHT). Apalagi, sektor ini juga tengah menghadapi tantangan lain seperti kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai yang tinggi. 

    Oleh karena itu, Ekko berharap, Rancangan Permenkes yang merupakan regulasi turunan PP tersebut dapat ditinjau dengan lebih komprehensif dan mengedepankan peningkatan pengawasan atas implementasi regulasi yang sudah ada. 

    Ekko mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes harus dilakukan dengan optimal. Hal ini mengingat multiplier effect industri tembakau yang signifikan baik terhadap perekonomian Indonesia maupun pada pelaku usaha hingga ke para petani.

    “Karena, industri tembakau ini bukannya tidak mau diatur, mereka sangat mau diatur. Bahkan ketika mereka akan ekspor ke negara manapun, semuanya (regulasi) mereka patuhi,” kata Ekko dalam Bisnis Indonesia Forum “Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB” di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, dia mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes itu juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku usaha hingga kementerian-kementerian teknis lain. 

    Dia menuturkan, penyusunan peraturan tersebut sebaiknya tidak hanya melibatkan instansi dibawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saja. Kementerian teknis terkait industri tembakau seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga perlu dilibatkan agar peraturan tersebut dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. 

    Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi dalam menetapkan kebijakan terkait industri tembakau. 

    “Jangan hanya menggunakan satu sudut pandang, kita harus melihat isu ini secara imbang,” katanya, dikutip melalui keterangan tertulis.

    Rahmad menyampaikan bahwa tembakau bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk petani dan pekerja di sektor tersebut. 

    Dia juga menyoroti tingginya impor tembakau yang mencapai hampir 50%, dengan nilai mendekati US$1 miliar dari negara-negara seperti China dan Zimbabwe.

    “Kondisi ini membuat kita semakin tergantung pada tembakau impor, sementara lahan pertanian dalam negeri terus menyusut,” kata dia. 

    Rahmad mengatakan, produk hasil tembakau memang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Namun demikian, industri tembakau juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sekitar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun. 

    Oleh karena itu, dia mengharapkan kebijakan yang akan diambil dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. 

  • Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan menuai protes dan polemik yang berkepanjangan. Kebijakan ini dipandang akan berdampak negatif, khususnya pada daya beli masyarakat.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa jika pemerintah tidak melakukan mitigasi yang tepat terhadap dampak negatif kebijakan ini, hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah penurunan konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Terutama dampak langsung bagi konsumsi rumah tangga, yang telah mengalami pelambatan, dari 5,22% pada kuartal I 2023 menjadi 4,91% di kuartal III 2024. Peningkatan PPN dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Telisa dalam wawancara dengan Beritasatu.com, Kamis (5/12/2024).

    Telisa juga menyampaikan bahwa sektor ritel dan industri menghadapi tekanan berat akibat menurunnya daya beli. Penurunan ini berdampak pada lemahnya penjualan barang tahan lama, sementara sektor manufaktur menunjukkan kontraksi, terlihat dari Purchasing Manager Index (PMI) yang turun ke angka 48,9 pada 2024.

    “Akibatnya, lebih dari 64.000 pekerja diprediksi akan kehilangan pekerjaan pada akhir tahun ini. Dalam konteks global, kenaikan PPN menjadi 12 persen juga akan meningkatkan biaya produksi domestik yang akhirnya menurunkan daya saing ekspor hingga -1,41%,” tambah Telisa.

    Selain itu, Telisa memprediksi bahwa kenaikan PPN akan mendorong inflasi sebesar 0,97%, yang dirasakan paling berat oleh masyarakat miskin, mengingat proporsi pengeluaran konsumsi mereka lebih besar dibandingkan pendapatan. Tanpa adanya kompensasi yang memadai, kebijakan ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

    “Meski kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki ketahanan fiskal, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

    Telisa menilai, meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal, dampaknya pada daya beli masyarakat, inflasi, dan sektor industri tidak dapat diabaikan.

  • Alasan Apple Ogah-ogahan Investasi di Indonesia

    Alasan Apple Ogah-ogahan Investasi di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Produk teranyar Apple, iPhone 16 Series, tak kunjung masuk Indonesia karena masalah investasi raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) tersebut.

    Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyebut ada beberapa hambatan yang membuat perusahaan asing, termasuk Apple, enggan berinvestasi di Indonesia. Hambatan tersebut mulai dari sektor ketenagakerjaan, inovasi, pembiayaan, kepastian hukum, hingga tingkat korupsi.

    Riefky juga menyebut proses administrasi di Indonesia lebih panjang dibandingkan negara tetangga, misalnya Vietnam.

    “Menurut World Bank, ada 11 dokumen untuk memulai usaha di Indonesia sedangkan di Vietnam hanya 8. Bahkan jumlah dokumen perpajakan di Indonesia ada 26 sedangkan Vietnam hanya 6. Belum lagi durasi untuk melengkapi dokumen ekspor impor di Indonesia bisa berhari-hari, sedangkan di Vietnam hanya hitungan jam,” ujar Riefky dalam acara Selular Business Forum di Jakarta, Kamis (5/12).

    “Itu baru dengan Vietnam, dan Indonesia masih jauh lagi tertinggal dari negara-negara lain seperti China, Arab Saudi bahkan Singapura,” tambahnya.

    Menurutnya, hal tersebut yang membuat Apple akan berpikir dua kali untuk memasukkan uangnya untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Mungkin 20 tahun lalu, kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia lebih unggul dari Vietnam, tetapi kini dan beberapa tahun ke depan akan terbalik,” tuturnya.

    Riefky menyebut Indonesia menjadi negara yang paling tertutup untuk penanaman modal asing (PMA) di antara negara G20. Jika dibandingkan dengan negara peers, Indonesia hanya memiliki skor restrictiveness index yang lebih terbuka dari Filipina.

    Kemudian masalah hukum juga menjadi salah satu isu yang menghambat investasi asing ke Indonesia. Data World Bank menunjukkan Indonesia mendapatkan Indeks Supremasi Hukum dengan nilai 42,31 di bawah rata-rata negara Eropa dan Asia Tengah, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika Utara.

    Indeks Supremasi Hukum sendiri mengukur persepsi terkait kepatuhan terhadap hukum dan aturan oleh masyarakat, penegakan kontrak, hak milik, baik oleh polisi maupun kejaksaan, serta kemungkinan kriminalitas.

    “Jadi kalau mau investasi tapi misalnya perizinannya enggak keluar-keluar, regulasi perdagangannya itu berubah cukup sering. Kepastian hukum yang enggak ada yang membuat investor itu jadi mempertanyakan untuk investasi di negara A ketimbang negara B,” kata Riefky.

    Ia mencontohkan bagaimana di awal tahun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait impor berubah beberapa kali hanya dalam jangka waktu tiga bulan.

    “Itu ada yang pernah hitung itu regulasi yang paling cepat dan sering berubah di dunia sepanjang sejarah. Bayangkan Apple melakukan investasi di sini enggak tahu bulan depan apakah mereka bisa impor bahan baku yang mereka butuhkan atau enggak,” tuturnya.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jadi Desa Binaan Astra, Boja Farm Berhasil Ekspor Produk Pertanian Organik Senilai 400 Ribu Dolar AS – Halaman all

    Jadi Desa Binaan Astra, Boja Farm Berhasil Ekspor Produk Pertanian Organik Senilai 400 Ribu Dolar AS – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Desa Sejahtera Astra (DSA) Yayasan Mitra Organik Boja Farm atau desa binaan milik PT Astra Internasional Tbk, berhasil melakukan ekspor produk pertanian organik sebesar 400.000 dolar Amerika Serikat (AS) dalam satu kali ekspor.

    Founder dan Owner Boja Farm John Tumiwa mengatakan, DSA Boja Farm ini membina para petani sekaligus menjadi mitra, sehingga para petani sekitar Tajurhalang Bogor dapat menghasilkan produk-produk yang bisa diolah dan ekspor ke luar negeri.

    “Ya, jadi ekspor kita itu sudah ada yang ke Kanada, ke Amerika dan Jepang. Rata-rata ekspor kita itu ada yang mencapai 100.000 dolar AS sampai 400.000 dolar AS per kiriman. Jadi kayak tahun ini kita sudah mengekspor itu sekitar 400.000 dolar AS,” ujar John kepada wartawan di Boja Farm, Kamis (5/12/2024).

    John mengatakan, vanilla product dan fruit chips menjadi komoditas unggulan ekspor ke luar negeri. Produk-produk tersebut telah mendapat sertifikasi organik berstandar Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Adapun untuk pasar domestik, Boja Farm sendiri telah menyuplai di beberapa supermarket besar.

    Di satu sisi, Boja Farm telah membina para petani atau mitra untuk menjadi petani yang bersertifikat organik, standarnya adalah Amerika, Eropa dan Jepang. Sehingga para petani tersebut bisa mendapatkan harga yang cukup premium. 

    “Jadi di Desa Sejahtera Astra Tajur Halang ini juga bekerja sama dengan pekebun yang ada di Jepang yaitu Yamagata. Di mana kita melatih mitra-mitra kita di sini untuk dipekerjakan di Yamagata Jepang,” ucap dia.

    “Setiap tahun itu ada 4 orang kita kirim ke Jepang. Jadi mereka kesana karena kita memang kebun Boja Farm kan sudah disertifikat standarnya Jepang. Jadi mereka menggunakan jasa daripada para petani mitra-mitra,” sambungnya.

    John bilang, keberadaan Desa Sejahtera Astra ini sangat membantu utamanya bagi desa-desa sekitar Tajurhalang Bogor. Dia berharap desa binaan Astra ini bisa lebih banyak berkontribusi untuk masyarakat sekitar.

    “Jadi Astra itu membina dari sisi ekosistemnya. Jadi kita dibina oleh Astra, ada pembinaan, pendampingan, dan bisnis matching. Bisnis-bisnis matching yang diberikan oleh Astra itu mendapatkan hasil yaitu kita bisa mengekspor,” papar dia.

    Head of Corporate Communications Astra Internasional, Boy Kelana Soebroto mengatakan, Astra sendiri telah memiliki 1.397 desa binaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia bilang, Astra akan terus mendorong desa-desa binaan akan semakin maju sehingga bisa melakukan ekspansi ke luar negeri atau ekspor dari produk yang dihasilkan.

    “Harapannya kita akan terus mendorong kampung dan desa ini untuk bisa semakin maju, semakin bisa ekspor, semakin bisa berperan, semakin bisa mandiri ya Pak John ya, kayak di sini bisa certified organic itu luar biasa dan bisa ditularkan ke desa dan kampung yang lainnya,” ucap Boy.

    “Kami mendorong masyarakat untuk bisa di desa-desa dan kampung-kampung ini bisa mengekspor kearifan lokalnya mereka. Sehingga bisa menularkan kepada kampung dan desa yang lainnya di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

  • Bukan Cuma di Hilir, Dukungan pada Industri Sawit Perlu Diberikan di Hulu untuk Dorong Produktivitas – Halaman all

    Bukan Cuma di Hilir, Dukungan pada Industri Sawit Perlu Diberikan di Hulu untuk Dorong Produktivitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri sawit harus terus mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan agar dapat optimal dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional. 

    Tidak saja di hilir, dukungan pada industri sawit perlu diberikan di sektor hulu terutama dalam meningkatkan produktivitasnya yang selama ini cederung menurun. 

    Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengungkapkan meski sudah cukup baik, huluisasi pada industri sawit belum berjalan optimal. Alasannya, produktivitas sawit terus mengalami penurunan. 

    ‘’Hulu ini kan menyangkut aspek produksi. Hulu itu sangat tergantung seberapa jauh kebutuhan demand untuk industrialisasi maupun kebutuhan yang lain. Kalau kita lihat demand itu sawit pertama kan untuk pangan, domestiknya untuk kebutuhan industri termasuk biodiesel, sisanya untuk ekspor,’’ ungkap Tauhid Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

    Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama, ekspor termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17,349 juta dollar AS bagi Indonesia. Sedangkan, konsumsi domestik tercatat pada 15,6 juta ton. 

    Dibanding periode sebelumnya, produktivitas sawit mengalami penurunan. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36,2 juta ton, ekspor 21,9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta dollar AS. 

    Lebih jauh, Tauhid menyebut ada sejumlah faktor yang membuat produktivitas sawit menurun. Pertama, usia pohon sawit yang sudah tidak produktif. Kedua, program replanting atau peremajaan kebon sawit yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak cukup untuk membiayai replanting termasuk yang untuk petani mandiri. Ketiga, masalah perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas sawit. Terakhir, permintaan kebutuhan biodiesel yang meningkat. 

    ‘’Tak cukup kalau kita ingin menambah biodiesel menjadi B 40, pasti ekspornya akan dikurangi. Ekspor berkurang, devisa berkurang. Karena itu hulunya memang harus ditambah produksinya,’’ papar mantan Direktur Eksekutif INDEF ini. 

    Sebagai salah satu solusinya adalah mempercepat replanting ketimbang menambah biodiesel. Kemudian, ekstensifikasi sawit melalui optimalisasi lahan-lahan terlantar yang dibenarkan perundangan. ‘’Jangan lahan lindung. Ada lahan-lahan terlantar sah secara perundangan yang belum dimanfaatkan untuk ekstensifikasi sawit. Mungkin tidak banyak. Tapi itu paling tidak, dioptimalkanlah,’’ paparnya. 

    Selain itu, optimalisasi terhadap lahan yang ada dengan melakukan perbaikan secara teknis. Mulai pembibitan, pemupukan, hingga pengairan yang baik sehingga meningkatkan produktivitas sawit termasuk di tingkat petani mandiri. 

    Yang tak kalah penting dilakukan adalah perbaikan berbagai regulasi yang tumpang tindih. Kejelasan status lahan yang penting untuk memenuhi standar sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). ‘’Di sini perbaikan tata kelola kelembagaan menjadi penting,’’ jelasnya.

    Tauhid sepakat bahwa penegakan aturan di industri sawit sangat penting termasuk penertiban para pengusaha sawit yang nakal. Namun, hal tersebut harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa disamaratakan secara industri. Sebab, kata dia, banyak petani maupun pengusaha sawit yang bagus mulai menerapkan teknologi hijau hingga taat membayar pajak. 

    Tauhid melihat perhatian pemerintah terhadap industri sudah baik, hanya  perlu dioptimalkan lagi. ‘’Karena sawit kan jadi backbone-nya ekonomi, pendapatan negara, devisa, banyak menyerap tenaga kerja dan sebagainya, itu harus dioptimalkan lagi,’’ paparnya. 

    Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah perbaikan pada bidang pendanaan. 

    ‘’Saya kira mau tidak mau harus dilakukan relaokasi dana BPDPKS. Kembalikan ke sektor produksi bukan subsidi,’’ paparnya. 

    Selain itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui supervisi dan monitoring untuk akses lahan termasuk bagaimana kepemilikan petani plasma juga diperhatikan. Di samping itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi, kelembagaan serta perbaikan ekosistem investasi. 

    ‘’Usahakan petani plasma jauh lebih banyak untuk kemakmuran rakyat,’’ tandas Tauhid.   

    Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan yang harus mendapat perhatian utama di sektor hulu adalah peningkatan produktivitas. ‘’Sebab produksi 5 tahun terakhir stagnan dan konsumsi terus meningkat,’’ jelas Eddy 

    Dalam kesempatan itu, Eddy juga menyoroti agar tata kelola sawit segera diperbaiki. Alasannya, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit. Hal ini meyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan. 

    ‘’Untuk perbaikan ini sebaiknya dibentuk badan khusus sawit yang langsung di bawah Presiden,’’ ungkap Eddy. 

    Dia sepakat jika ada perusahaan atau pengusaha yang tidak taat aturan agar ditindak tegas. Tetapi jangan semuanya dianggap nakal, sehingga industrinya yang dikorbankan. ‘’Kembali lagi harus ada perbaikan tata kelola agar industri sawit ini bisa berkelanjutan. Kalau di hulu bermasalah sudah pasti di hilir akan bermasalah,’’ tegasnya.

  • Menteri Maman Dorong Kolaborasi E-Commerce dengan UMKM agar Naik Kelas

    Menteri Maman Dorong Kolaborasi E-Commerce dengan UMKM agar Naik Kelas

    Jakarta –

    Kurang lebih 1.000 peserta yang hadir pada acara Jalin Lokal 2024 di Auditorium The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, tampak riuh kala Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan istilah ‘pelaku UMKM’ tak tepat lagi disampaikan di depan publik. Ia meminta ke depan, seluruh kalangan termasuk di internal kementeriannya untuk mengganti istilah ‘pelaku UMKM’ menjadi ‘pengusaha UMKM’.

    “Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita tidak ingin menyebut saudara-saudara kita dengan kata ‘pelaku’ karena kesannya kalau pelaku itu negatif sekali, Bu. Silakan di cek hampir tidak ada kata pelaku yang dipadankan dengan kata-kata positif, pelaku titik titik, pelaku ini, itu. Jadi mulai sekarang kami kementerian UMKM akan menyebut bapak-bapak dan ibu-ibu semua pengusaha mikro, pengusaha kecil, & pengusaha menengah,” kata Maman di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Mudah-mudahan perubahan mindset ini jadi awal tonggak kita dalam memposisikan para pengusaha,” sambungnya.

    Acara Jalin Lokal 2024 merupakan wadah bagi para pengusaha yang masih berstatus mikro, kecil dan menengah mendapatkan fasilitas berupa business matching dengan mitra strategi, hingga membuka jaringan agar usaha mereka makin bertumbuh.

    Melalui acara ini, pemerintah berkeinginan semua pengusaha UMKM menaikkan skala, dari sisi produksi hingga pendapatan mereka. Salah satunya, kata Maman, dengan berkolaborasi bersama perusahaan teknologi. Dalam hal ini eCommerce, yang belakangan diketahui belanja online telah menjadi tren di tengah-tengah masyarakat.

    “Kami sadar sekali ada sebuah tantangan zaman, tantangan kekinian yang tidak bisa kita hindari. Mau sehebat apapun produksi (UMKM) mau sehebat apapun produk yang bapak-bapak, ibu-ibu punya tapi kalau kita tidak beradaptasi dengan tantangan zaman beradaptasi dengan teknologi tentunya kita akan tertinggal,” kata Maman.

    Pada kesempatan itu, Maman menyambangi booth Shopee yang berisikan kegiatan pendampingan UMKM hingga pengenalan program ekspor bagi para pengusaha UMKM. Maman juga mendapatkan informasi soal keberadaan Kampus UMKM Shopee bagi pengusaha UMKM yang ingin belajar tentang seluk beluk belanja online.

    Diketahui, Kampus UMKM Shopee tidak dipungut biaya alias gratis bagi siapa pun, baik yang baru berkeinginan memulai usaha ataupun para pengusaha yang ingin megembangkan bisnisnya lebih besar lagi.

    “Kehadiran perusahaan e-commerce seperti Shopee ini merupakan unsur penting untuk mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif bagi UMKM. Akses yang dimiliki Shopee akan sangat membantu UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan performa bisnis, hingga bisa tembus ekspor. Pemerintah pun terus mendorong agar semakin banyak UMKM yang bisa Go Digital,” tutur Maman.

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan pihaknya terus mendorong terciptanya kolaborasi kepada platform eCommerce demi mendorong pertumbuhan bisnis bagi UMKM. Lewat teknologi eCommerce, peluang pengusaha UMKM menjangkau pasar yang lebih luas akan lebih mudah dan akses permodalan.

    “Jalin Lokal 2024 adalah bentuk nyata komitmen Kementerian UMKM dalam menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” kata Temmy.

    Lebih lanjut, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menambahkan kehadiran Shopee di Jalin Lokal 2024 merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus memajukan UMKM Indonesia. Ia mengatakan Shopee secara aktif menggulirkan inovasi dan inisiatif untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun mancanegara.

    “Kegiatan Jalin Lokal 2024 ini sejalan dengan upaya Shopee untuk memberdayakan UMKM. Kami yakin dengan adanya kolaborasi erat antara pemerintah dan pihak swasta akan menghadirkan iklim usaha yang lebih baik lagi serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM,” ungkap Radynal.

    Dalam boothnya di kegiatan Jalin Lokal 2024, Shopee menampilkan portofolio bisnis UMKM yang telah bergabung dalam ekosistem Shopee. Termasuk juga keberhasilan UMKM menembus pasar global melalui Program Ekspor Shopee sebagai pintu masuknya.

    (akn/ega)

  • Ekonom: Pembentukan Satgas jadi Sinyal Hilirisasi Belum Optimal

    Ekonom: Pembentukan Satgas jadi Sinyal Hilirisasi Belum Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi merupakan sinyal bahwa program penciptaan nilai tambah dalam negeri itu belum maksimal.

    Adapun, rencana pembentukan Satgas Hilirisasi disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha. Satgas ini akan diketuai oleh Bahlil selaku menteri ESDM. 

    Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah telah mengaku bahwa produk hilirisasi juga belum optimal. Hal ini salah satunya terlihat dari produk hilirisasi nikel yang masih didominasi oleh feronikel dan nickel pig iron (NPI).

    Sementara itu, hilirisasi nikel sampai menjadi baterai kendaraan listrik di dalam negeri belum maksimal. Bahkan, kata Bhima, menarik investasi di sektor pengolahan nikel sampai menjadi baterai atau kendaran listrik cukup berat.

    “Jadi Satgas Hilirisasi merupakan respons terhadap upaya hilirisasi yang memang belum maksimal,” ucap Bhima kepada Bisnis, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, sinyal hilirisasi belum maksimal juga terlihat dari proyek bauksit di Kalimantan yang mangkrak. Menurut Bhima, hal ini juga menunjukan bahwa hilirisasi tambang memiliki pekerjaan rumah atau PR dari sisi investasi.

    Lebih lanjut, Bhiman berpendapat Satgas Hilirisasi bakal bekerja keras mendorong hilirisasi di semua sektor, tak hanya mineral. Dia mengatakan, sejumlah sektor yang potensial seperti pertanian, perikanan, hingga kelautan.

    Bhima menyebut hilirisasi perlu ditingkatkan pada sektor yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi.

    “Itu harapannya bisa jadi tugas Pak Bahlil ke depan gimana caranya produk hilirisasi ini semakin terdiversifikasi, tak terbatas tambang,” jelas Bhima.

    Selain itu, Bhima juga berpendapat Satgas Hilirisasi perlu mengevaluasi insentif-insentif fiskal seperti tax holiday hingga tax allowance yang diberikan untuk mendukung hilirisasi. Pasalnya, insentif fiskal tersebut dinilai belum terlalu efektif dalam menciptakan investasi yang punya nilai tambah.

    Di sisi lain, Bhima menyebut investasi smelter lebih banyak berupa smelter dengan teknologi rotary klin electric furnace (RKEF) yang memproduksi bahan baku baja tahan karat atau stainless steel. Sementara itu, untuk smelter high pressure acid leach (HPAL) yang memproduksi bahan baku baterai masih minim.

    “Jadi nggak imbang, jadi banyak smelter yang dapat insentif fiskal tapi produk-produknya tak banyak membantu untuk proses transisi energi,” kata Bhima.

    Sementara itu, Kepala Center of Industry Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pembentukan Satgas Hilirisasi karena persoalan hilirisasi tak terbatas di satu kementerian saja.

    Namun, dia mempertanyakan apa alasan menunjuk Bahlil sebagai ketua. Sebab, saat ini sudah ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Oleh karena itu, Andry mempertanyakan mengapa ketua Satgas Investasi tak berasal dari kementerian tersebut.

    “Itu [ketua satgas] seharusnya ada di kementerian tersebut gitu ya, jadi untuk apa kemarin kita menambahkan atau memperkuat kata-kata hilirisasi di kementerian tersebut, tapi Satgas yang dibentuk itu bukan berasal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi,” ucap Andry.

    Andry pun mengatakan dalam memandang hilirisasi juga perlu dilihat dari konteks investasi. Dia menilai saat ini program hilirisasi belum terlalu menarik minat investor. Pasalnya, investor mengingatkan jaminan akses pasar baik domestik maupun ekspor tatkala berinvestasi. Sementara itu, di sisi domestik, terkait dengan produk-produk impor yang saat ini cukup besar masuk ke RI.

    Menurut Andry, hal itu juga memberikan disinsentif bagi produk yang akan RI hilirisasi. Oleh karena itu, dia menilai selama belum ada penguatan pasar domestik, investor pasti akan sulit atau mungkin tidak tertarik.

    Adapun, wewenang terkait penguatan pasar domestik berada di Kementerian Perdagangan. Kementerian tersebut perlu mengeluarkan kebijakan larangan terbatas alias lartas, antidumping, dan juga safeguard.

    Di sisi lain, Andry melihat sinkronisasi antara kementerian untuk menggenjot hilirisasi itu masih minim.

    “Harusnya memang ada di Kemenko Ekonomi untuk mengkoordinasikan semua ini. Cuma saya melihat ternyata Kemenko juga absen dalam mengkoordinasikan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, maka usulan terkait dengan Satgas Hilirisasi tersebut menjadi jalan tengah,” jelas Andry.