Topik: ekspor

  • Prabowo Dikabarkan Boyong 100 Unit Tank MBT Altay Buatan Turki, Ini Spesifikasinya

    Prabowo Dikabarkan Boyong 100 Unit Tank MBT Altay Buatan Turki, Ini Spesifikasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan memesan 100 unit Tank Altay buatan Turki. Tank tempur utama (Main Battle Tank/MBT) generasi keempat ini dikembangkan oleh Otokar dan diproduksi oleh BMC di bawah bantuan desain dan transfer teknologi dari Korea Selatan’s K2 Black Panther.

    Dalam postingan akun instagram @Air_defenders, dikutip Rabu (29/10/2025) pemerintah turki disebut telah mengekspor Tank Altay sebanyak 1.000 unit ke sejumlah negara seperti Qatar (200 unit), Azerbaijan (200 unit), Pakistan (200 unit), Indonesia (100 unit), Malaysia (80 unit), Saudi Arabia (120 unit) UAE (60 unit) dan Oman 40 unit. Total nilai ekspor itu diperkirakan mencapai US$10 miliar – US$12 miliar atau sekitar Rp165,9 triliun.

    Dengan estimasi tersebut, artinya harga per unit berkisar US$100 juta atau sekitar Rp165 miliar, jika Indonesia benar membeli 100 unit, maka estimasi biaya yang dikeluarkan sekitar Rp16,5 triliun.

    Karakteristik Altay

    Tank Altay merupakan tank yang meniru desain K2 Black Panther Korea Selatan. Perbedaannya, tank ini disesuaikan dan dikembangkan secara lokal sehingga secara material mungkin berbeda.  

    Alat perang ini diproduksi secara massal oleh perusahaan Turki, termasuk BMC, dengan menggunakan komponen dari produsen dalam negeri seperti MKE, Roketsan, dan Aselsan. Tank ini dibekali dengan segudang teknologi tempur modern termasuk meriam utama kaliber 120mm, sistem perlindungan aktif, sistem kendali tembakan, dan mesin serta transmisi buatan lokal. 

    Tank Altay memiliki panjang 7,3 meter, lebar 3,9 meter, tinggi 2,6 meter dan bobot sekitar 65 ton. Tank ini dioperasikan oleh empat awak dan dilengkapi dengan sistem kesadaran situasional 360 derajat. 

    Tank MBT Altay berputar 360 derajat

    Tank Altay dilengkapi dilengkapi ERA (Explosive Reactive Armor) dan ROKETSAN Boron Carbide Armor perlindungan lantai sesuai standar STANAG 4569 Level 4 untuk anti ranjau dan IED.

    Selain itu ada juga sistem proteksi aktif/pasif AKKOR dan smoke grenade, sistem identifikasi target digital, laser warning, 360° situational awareness hingga sistem CBRN untuk proteksi dari ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir.

    Tank Altay didesain untuk mampu beroperasi di medan konvensional dan perkotaan, serta siap dengan berbagai teknologi mutakhir. Tank ini dibaiat sebagai salah satu MBT modern yang ramah industri dalam negeri karena melibatkan SDM lokal.

    Produksi massal tank telah dimulai beberapa tahun lalu, dengan pengiriman awal ke Angkatan Bersenjata Turki dimulai pada tahun ini. Adapun nama Altay dipilih sebagai bentuk penghormatan Turki atas Jenderal Angkatan Darat Fahrettin Altay, seorang tokoh militer Turki dalam Perang Kemerdekaan. 

    Prabowo ke Turki

    Pada April 2025, Indonesia dan Turki berkomitmen mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) hingga memperkuat industri pertahanan kedua negara.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dirinya dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menginstruksikan menteri perdagangan masing-masing untuk mempercepat penyelesaian negosiasi tersebut.

    “Kita sudah menginstruksikan menteri pandangan kita masing masing untuk menyelesaikan PTA sebagai langkah awal menuju Indonesia-Turki CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement],” kata Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/4/2025).

    Kedua negara, lanjutnya, juga telah sepakat untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan. Pembangunan kekuatan ekonomi yang lebih besar menjadi penting agar didengar oleh dunia.

    Prabowo mengatakan di bidang investasi, kedua negara sepakat menyelesaikan perjanjian bilateral secepat mungkin. Pemerintah Indonesia telah mengundang perusahaan Turki untuk ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan, dan tekstil kelas atas.

    Selain itu, lanjutnya, Turki juga diharapkan bisa ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, termasuk perusahaan konstruksi yang telah ikut membangun 42 rumah sakit di Indonesia.

    “Juga kolaborasi kerja sama di bidang kesehatan sangat penting. Untuk sama-sama kita produksi vaksin yang dibutuhkan oleh kedua rakyat kita,” katanya.

  • GAPKI Kembali Gelar IPOC 2025, Genjot Tata Kelola dan Daya Saing Industri Sawit

    GAPKI Kembali Gelar IPOC 2025, Genjot Tata Kelola dan Daya Saing Industri Sawit

    Liputan6.com, Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan kembali menggelar The 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC 2025) pada 12-14 November 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

    Mengusung tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”, forum diskusi tahunan kali ini akan menempatkan tata kelola, kebijakan biofuel, dan perdagangan global sebagai poros bahasan.

    Indonesia, sebagai penghasil minyak sawit terbesar, memegang kunci stabilitas pasokan minyak nabati dunia. Sektor ini terus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, tuntutan lingkungan, dan arus transisi energi bersih di banyak negara. Pada tingkat ekonomi nasional, sawit masih menjadi penopang utama ekspor nonmigas sekaligus penggerak ekonomi berkelanjutan bagi jutaan warga di sentra perkebunan.

    Menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, IPOC 2025 merupakan ajang untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah. Harapannya, melalui forum ini, gagasan strategis dan kebijakan adaptif bisa terbentuk guna memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    “POC merupakan forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke dean, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit dalam mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global,” ujar Eddy pada konferensi pers, Selasa (28/10/2025). 

     

     

  • ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    Jakarta

    China dan ASEAN meningkatkan perjanjian perdagangan bebas menjadi versi terbaru yakni ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya hubungan dagang kedua kawasan di tengah kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Penandatanganan ACFTA 3.0 dilakukan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, Selasa (28/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    ACFTA 3.0 menandai babak baru kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan China. China merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 16 tahun terakhir, sekaligus mitra dagang utama bagi Indonesia.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-RRT mencapai US$ 136,59 miliar dengan realisasi investasi RRT di Indonesia sebesar US$ 8,1 miliar. Jumlah itu meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

    ACFTA 3.0 diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri dan investasi yang lebih berkelanjutan. Beberapa pengembangan kerja sama mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha.

    Sebagai informasi, ACFTA 3.0 merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. ACFTA 3.0 Upgrade menjadi langkah penting untuk memastikan kerja sama ASEAN dengan RRT tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha di kawasan.

    “Bagi Indonesia, ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat daya saing ke salah satu perekonomian terbesar di dunia,” terang Airlangga.

    ACFTA 3.0 menjadi salah satu hasil utama (major outcomes) dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 yang diketuai Malaysia. Sebagaimana diketahui, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang dicapai ASEAN dengan negara di luar blok negara-negara Asia Tenggara ini.

    Data Pemerintah China menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN dan China mencapai Yuan 5,57 triliun (sekitar US$ 785 miliar) pada Januari-September 2025. Jumlah itu meningkat 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

    (aid/hns)

  • Ekonom Proyeksi Harga CPO Berpotensi Tembus US.000 per Ton Imbas B50

    Ekonom Proyeksi Harga CPO Berpotensi Tembus US$1.000 per Ton Imbas B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memproyeksikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menguat pada 2026. Hal ini seiring dengan implementasi mandatory biodiesel B50 di dalam negeri.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memperkirakan harga CPO global akan bergerak pada kisaran US$950 hingga US$1.000 per ton.

    Dia menjelaskan, kenaikan permintaan domestik akibat implementasi B50 diperkirakan mengimbangi potensi peningkatan produksi di Indonesia dan Malaysia pada tahun depan.

    Dia mengatakan, produksi CPO dari dua negara produsen utama tersebut berpotensi meningkat karena perkiraan kondisi cuaca yang lebih mendukung. Fenomena La Nina yang diproyeksikan muncul pada periode mendatang dinilai akan mendorong peningkatan hasil panen, diperkuat oleh ekspansi lahan perkebunan yang terus berjalan.

    “Secara singkat, pada tahun mendatang harga CPO dipengaruhi oleh faktor penekan berupa potensi peningkatan produksi dari Indonesia dan Malaysia seiring dengan perkiraan terjadinya musim yang mendukung [La Nina],” ujar Ishak kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Namun, peningkatan produksi tersebut berpotensi tertahan oleh lonjakan kebutuhan domestik akibat penerapan mandatory B50 yang direncanakan mulai berjalan penuh pada 2026. Menurutnya, implementasi ini akan meningkatkan permintaan dalam negeri dan mengurangi porsi stok yang tersedia untuk ekspor.

    “Tekanan produksi ini akan diimbangi dengan implementasi B50 yang meningkatkan demand domestik dan sedikit mengurangi pasokan ekspor. Dengan demikian, harga global cenderung meningkat,” katanya. 

    Meski demikian, Ishak menilai peningkatan serapan domestik untuk biodiesel juga berpotensi mendorong naiknya kebutuhan subsidi pemerintah.

    Di sisi lain, penerapan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) juga akan memengaruhi dinamika pasar CPO. Aturan tersebut berpotensi menekan penyaluran CPO ke pasar Uni Eropa, sebab pemasok perlu memenuhi standar uji jejak deforestasi. Namun, Ishak menilai dampaknya lebih bersifat jangka pendek.

    “Pasokan ke UE kemungkinan akan dialihkan ke kawasan lain sehingga harga bisa tertekan. Tapi jika supplier CPO ke Eropa mampu melakukan penyesuaian dengan regulasi dalam jangka panjang, hal itu akan positif bagi keberlanjutan pasar produk Indonesia,” jelasnya.

    Dengan asumsi penyesuaian tersebut dapat berjalan, Ishak memperkirakan harga CPO global akan bergerak pada kisaran US$950–US$1.000 per ton.

    Menurutnya, kebijakan B50 akan menjadi titik kunci dalam menjaga keseimbangan harga di tengah dinamika produksi dan regulasi pasar global. 

    “Dalam jangka panjang, penyesuaian supply chain dan peningkatan kualitas keberlanjutan produksi akan menjadi faktor penentu daya saing CPO Indonesia,” ujarnya.

  • Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).

    Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaysia, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.

    Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaysia berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.

    Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaysia kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.

    Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaysia, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.

    “Malaysia kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri, sementara AS bebas menentukan apa yang menguntungkan industrinya. Ini bukan kemitraan, melainkan kehilangan kedaulatan,” ujar Sekjen PN Azmin Ali dalam pernyataan resmi dikutip Selasa (28/10/2025).

    Sementara, politikus senior The Democratic Action Party (DAP) Teng Chang Khim menuntut pemerintah bersikap transparan mengenai isi perjanjian.

    Ia menyoroti salah satu klausul yang mewajibkan Malaysia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian digital dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS.

    Klausul lain menyebut AS dapat memberlakukan kembali tarif 25% jika Malaysia menjalin kerja sama dagang dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan AS, yang diyakini mengacu pada China serta negara-negara BRICS, seperti Rusia dan Iran.

    Selain itu, Malaysia juga sepakat untuk tidak membatasi ekspor mineral tanah jarang ke AS, keputusan yang dinilai menguntungkan Washington namun berpotensi merugikan hubungan dengan Beijing.

    Lebih jauh, perjanjian itu mengharuskan Malaysia mengikuti kebijakan perdagangan AS, termasuk menerapkan bea, kuota, atau pembatasan yang sama terhadap negara yang menjadi sasaran sanksi Amerika.

    PN menilai kebijakan ini mengancam posisi netral Malaysia di kancah global. “Jika AS memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal sama, meskipun merugikan perekonomian nasional,” tambah Azmin.

    Pengamat politik Eric See-To menegaskan, perjanjian tersebut pada dasarnya membuat Malaysia terikat pada agenda geopolitik dan keamanan AS.

    “Jika Washington menjatuhkan sanksi pada negara lain, Malaysia tidak lagi bebas bersikap netral, tetapi harus mengikuti langkah AS,” ujarnya.

    Kesepakatan ini menimbulkan kekhawatiran luas bahwa Malaysia telah kehilangan ruang kebijakan ekonomi dan diplomatiknya demi mempertahankan hubungan dagang dengan AS.

  • Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Bisnis.com, TERNATE – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa arah pembangunan pertanian nasional harus berbasis pada keunggulan komparatif wilayah, yakni potensi spesifik yang dimiliki setiap daerah agar pembangunan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi petani. Hal itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Senin (28/10). Dalam arahannya, Amran menilai bahwa Maluku Utara memiliki kekuatan besar di sektor kelapa dan rempah, sehingga perlu dijadikan fokus utama pengembangan dan hilirisasi industri perkebunan di kawasan timur Indonesia.

    “Kita harus dorong pertanian sesuai potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Maluku Utara ini punya kelapa dan rempah, sesuai kultur dan budaya setempat. Kalau kita fokus pada komoditas yang unggul, hasilnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” jelas Mentan Amran.

    Mentan Amran melanjutkan bahwa pembangunan pertanian ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah harus fokus pada komoditas yang paling sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya lokalnya.

    “Kita tidak bisa samakan semua daerah. Fokuslah pada yang unggul. Kalau kelapa, ya dorong kelapa di sini. Jangan semua mau tanam padi. Kita akselerasi pengembangan dari hulu sampai hilir agar petani menikmati nilai tambahnya,” ujarnya.

    Mentan Amran menjelaskan, kebijakan pembangunan berbasis keunggulan wilayah ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, agar pemerintah mempercepat industrialisasi sektor pertanian dengan dukungan anggaran nasional sebesar Rp371 triliun. Menurutnya, dukungan besar ini akan diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk olahan pertanian.

    Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian akan menambah pengembangan tanaman kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare, dengan dukungan benih unggul, alat pengolahan, serta pendampingan teknis bagi petani. Program ini diharapkan mampu menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu sentra kelapa modern dan industri olahan kelapa nasional.

    “Kami bantu benih, alat, dan pembinaan gratis. Petani cukup siapkan lahan, pemerintah yang dampingi. Kita bisa kembalikan kejayaan kelapa Indonesia,” jelasnya.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengembangan pabrik pengolahan kelapa, pala, dan cengkeh di daerah agar nilai tambah tidak lagi dinikmati pihak luar. Ia menilai bahwa penguatan hilirisasi akan menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah.

    “Kalau kelapa kita olah jadi minyak, santan, atau coconut milk, nilainya bisa naik berkali lipat. Dunia sekarang bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Jadi kita yang harus pimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan potensi Maluku Utara pada komoditas kelapa cukup besar. Saat inipun hilirisasi di Maluku Utara sudah berjalan dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

    “Hari ini ada 156 ribu hektar lahan kelapa di Maluku Utara dengan produksi kurang lebih sekitar 1 miliar butir per tahun. Kemarin Pak Menteri melihat sendiri bagaimana hilirisasi kelapa di Halmahera Utara berjalan. Bagaimana sebelumnya petani hanya menjual kopra, kemudian menjual butiran kelapa, dan dengan adanya pabrik harga per butir kelapanya meningkat menjadi Rp3.000, walaupun kami setuju dengan Pak Menteri bahwa harganya perlu ditingkatkan lagi demi kesejahteraan petani”, ujar Gubernur Sherly

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di wilayahnya. Ia menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Kementan telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan harga, kualitas produksi, dan kesejahteraan petani.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kedatangan langsung Pak Menteri ke Maluku Utara. Kami kemarin sudah melihat langsung integrated pabrik yang sudah sangat modern dan hilirisasi. Dan ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik” ujar Gubernur Sherly.

    Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Mentan Amran optimistis Maluku Utara akan menjadi contoh sukses pengembangan pertanian berbasis keunggulan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hilirisasi perkebunan di kawasan timur Indonesia.

  • Perjanjian Dagang Malaysia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi

    Perjanjian Dagang Malaysia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional (PN) Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengecam keras perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART) antara Malaysia dan Amerika Serikat (AS) yang baru diteken. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan kedaulatan ekonomi Malaysia kepada kekuatan asing.

    Mantan menteri perdagangan internasional dan industri itu menilai kesepakatan tersebut membuat Malaysia kehilangan kendali signifikan atas kebijakan ekonomi. Sementara negeri Paman Sam tetap bebas menentukan langkah yang menguntungkan kepentingan sendiri.

    “Apa yang digambarkan sebagai kemitraan timbal balik sebenarnya adalah hilangnya kedaulatan ekonomi dan ruang kebijakan kita,” ujar Azmin dikutip dari keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Ia menyoroti Pasal 5.1 dalam perjanjian tersebut yang mewajibkan Malaysia untuk mematuhi sanksi perdagangan AS terhadap negara lain.

    Menurutnya, klausul tersebut bisa memaksa Malaysia ikut memberlakukan pembatasan impor terhadap negara, seperti China atau Rusia, meski langkah itu merugikan perekonomian nasional.

    “Klausul ini memaksa Malaysia untuk memihak dalam konflik negara lain dan menghancurkan netralitas yang selama ini menjadi kekuatan kita,” tegas Azmin.

    Azmin juga memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut dapat mengikis citra Malaysia sebagai mitra dagang netral di kawasan Asia Tenggara.

    “Dengan menyelaraskan kebijakan perdagangan kita dengan keputusan AS, perjanjian ini berisiko mengusir investor yang selama ini menghargai posisi netral Malaysia,” ujarnya.

    Selain itu, ia menyoroti sejumlah ketentuan yang membatasi kemampuan Malaysia dalam mengatur pasar domestik. ART disebut memaksa Malaysia untuk menerima standar AS di berbagai sektor, seperti makanan, obat-obatan, dan otomotif.

    Perjanjian ini juga dinilai melemahkan sistem sertifikasi halal nasional karena mengakui lembaga sertifikasi asing, serta melarang penerapan pajak terhadap perusahaan teknologi global atau kewajiban penyimpanan data di dalam negeri.

    “Ketentuan itu secara efektif menyerahkan kendali ekonomi digital Malaysia kepada kepentingan asing,” tambah Azmin.

    Meskipun demikian, pemerintah Malaysia menilai ART sebagai langkah positif. Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, menyebut kesepakatan ini akan membuka akses pasar lebih luas ke AS.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, sebanyak 1.711 produk ekspor Malaysia, termasuk minyak sawit, karet, kakao, dan obat-obatanakan mendapat fasilitas tarif 0%, dengan nilai ekspor mencapai sekitar US% 5,2 miliar atau 12% dari total ekspor Malaysia ke AS.

    Namun, Amerika Serikat tetap mempertahankan tarif 19% untuk sejumlah produk asal Malaysia. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen AS untuk mempertimbangkan impor semikonduktor dari Malaysia berdasarkan Bagian 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS.

    Namun, Azmin tetap menyebut bahwa manfaat jangka pendek dari ART tidak sebanding dengan dampak jangka panjangnya terhadap kedaulatan ekonomi nasional negeri Jiran.

    “Menerapkan ART tidak akan membuat Malaysia lebih kuat. Ini adalah penyerahan kedaulatan, netralitas, dan masa depan ekonomi kita,” pungkasnya.

  • Produksi CPO Indonesia Naik 13 Persen, Tembus 35,65 Juta Ton

    Produksi CPO Indonesia Naik 13 Persen, Tembus 35,65 Juta Ton

    Jakarta, Beritasatu.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga Agustus 2025 mencapai 35,65 juta ton, naik 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sekretaris Jenderal Gapki Hadi Sugeng mengatakan, bila digabungkan dengan produksi minyak inti sawit (palm kernel oil atau PKO), total produksi sawit nasional per Agustus 2025 mencapai 39,03 juta ton, juga tumbuh 13% secara tahunan.

    “Mudah-mudahan tahun ini kita masih bisa tumbuh dibandingkan tahun lalu. Perkiraan kami bisa naik sekitar 10%, menjadi 56 atau 57 juta ton,” ujar Hadi seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Sebagai perbandingan, total produksi CPO dan PKO sepanjang 2024 tercatat sebesar 52,76 juta ton, terdiri atas 48,16 juta ton CPO dan 4,59 juta ton PKO.

    Gapki juga mencatat konsumsi domestik sawit naik 5% menjadi 16,4 juta ton hingga Agustus 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor biodiesel yang tumbuh 12% dan menyerap 8,3 juta ton CPO. Sementara itu, konsumsi untuk pangan mencapai 6,57 juta ton dan untuk oleokimia sebesar 1,48 juta ton.

    Gapki melaporkan volume ekspor minyak sawit Indonesia hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 22,69 juta ton, naik 15% dibandingkan 19,68 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.

    Menurut Hadi, peningkatan ekspor ini didukung oleh membaiknya produksi dan penyesuaian pasar terhadap harga CPO yang sempat tinggi tahun sebelumnya. “Tahun lalu harga CPO cukup tinggi sehingga di beberapa wilayah terjadi pergeseran ke minyak nabati lain. Tahun ini produksi kita lebih baik,” jelasnya.

    Kenaikan ekspor tercatat di sejumlah negara tujuan utama seperti Malaysia, China, Afrika, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat. Dari sisi nilai, ekspor sawit Indonesia melonjak 43% menjadi US$ 24,79 miliar atau sekitar Rp 406,04 triliun.

    Gapki menyebut peningkatan ini dipicu oleh harga rata-rata CPO sepanjang Januari–Agustus 2025 yang mencapai US$ 1.204 per ton Cif Rotterdam, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun lalu sebesar US$ 1.009 per ton.

  • Purbaya Bahas Dana Sitaan Rp 13,2 Triliun CPO untuk LPDP

    Purbaya Bahas Dana Sitaan Rp 13,2 Triliun CPO untuk LPDP

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pertemuan dengan Plt Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Purbaya mengungkapkan dalam pertemuan tersebut mereka membahas mengenai nasib dana Rp 13,2 triliun hasil sitaan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang telah diberikan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

    “Diskusinya juga soal dana Rp 13,2 triliun yang diserahkan dari Kejagung,” ucap Purbaya.

    Namun, Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci apakah dana sitaan sebesar Rp 13,2 triliun tersebut akan dialokasikan ke dana beasiswa LPDP.

    Ia hanya menuturkan bahwa Kemenkeu sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 25 triliun untuk beasiswa LPDP tahun ini.

    “Kita sudah siapkan Rp 25 triliun untuk tahun ini. Jadi enggak masalah itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa Kemenkeu akan meninjau lebih dahulu kebutuhan aktual LPDP sebelum memutuskan mengalokasikan dana Rp 13,2 triliun itu.

    Ia menyebut, lembaga pengelola beasiswa itu masih memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan kebutuhan tambahan anggaran yang sebenarnya.

    “Nanti kita atur. LPDP kan uangnya masih kebanyakan sekali. Kita perlu lihat berapa kebutuhannya dari Rp 13 triliun itu,” ujar Purbaya di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Hal tersebut dikarenakan, sang bendahara negara ingin memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan lembaga pengelola beasiswa tersebut.

    “Kalau perintah Presiden kan dipindahkan. Nanti kita lihat seperti apa ya,” ucapnya.

    Berdasarkan data LPDP per awal Oktober 2025, total dana abadi pendidikan mencapai Rp 154,1 triliun. Dana ini terdiri dari dana abadi pendidikan (DAP) sebesar Rp 126,1 triliun, dana abadi penelitian (DAPL) Rp 12,9 triliun, dana abadi perguruan tinggi (DAPT) Rp 10 triliun, dan dana abadi kebudayaan (DAKB) Rp 5 triliun.

  • Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pasokan gas murah melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dapat terpenuhi pada 2027.

    “Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Selasa.

    Bahlil menjelaskan bahwa dalam rentang 2025-2026, Indonesia memiliki pasokan gas yang melimpah. Akan tetapi, masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah menandatangani kontrak ekspor sebesar 30 persen.

    Dengan demikian, pasokan gas tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

    Pada 2027 nanti, kata dia lagi, sejumlah blok minyak dan gas bumi (migas) raksasa akan on stream atau mulai berproduksi.

    Ia mencontohkan proyek gas yang dikelola oleh ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi gas sekitar 1.000 MMscfd (juta kaki kubik standar per hari), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.

    “Itu semua kita on stream (produksinya) ke dalam negeri,” kata Bahlil.

    Saat ini, pemberian gas murah atau HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.

    Adapun tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan.

    Gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.

    “HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya 6,5 dolar AS dan 7 dolar AS, sementara harga pasar sekarang itu 10-11 dolar AS per MMBTU,” kata dia lagi.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri manufaktur.

    Namun demikian, Agus belum bisa memastikan sumber bahan baku tersebut akan mengambil dari luar negeri atau dalam negeri.

    Ia memaparkan sebanyak 225 perusahaan industri ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion british thermal unit per day (BBUTD).

    Lebih lanjut, Agus mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal agar seluruh seluruh sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT, bisa menikmati insentif tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.