Xcloud.id

Topik: ekspor

  • TikTok Masih Fokus Penguatan Internal Tahun Depan?

    TikTok Masih Fokus Penguatan Internal Tahun Depan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sinergi TikTok dan Tokopedia yang telah berjalan 1 tahun dinilai belum memperlihatkan dampak yang optimal. Keduanya pun diperkirakan masih berfokus pada penataan internal pada tahun depan. 

    Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) sektor ekonomi bisnis, Izzudin Al Farras berpendapat TikTok dan Tokopedia ke depan masih melakukan penyesuaian di internal.

    Sebab, merger tersebut pasti akan berimplikasi pada perubahan budaya organisasi, peran dan jabatan, bahkan bukan tidak mungkin masih akan terjadi perampingan kembali.

    Kemudian, Farras menilai merger tersebut membuat adanya penyesuaian strategi pada tiap subkategori penjualan. 

    Hal itu dilakukan seiring dengan adanya irisan keunggulan di antara kedua platform tersebut maupun dengan platform pesaing seperti shopee. 

    “Satu hal yang pasti adalah TikTok dan Tokopedia masih memiliki kewajiban untuk mendorong peningkatan UMKM yang melakukan ekspor agar mampu meningkatkan kapasitas UMKM lokal di tengah gempuran impor yang masuk via ecommerce,” ujar Farras kepada Bisnis, Selasa (10/12/2024). 

    Bisnis coba menghubungi Tokopedia – TikTok mengenai rencana keduanya pada tahun depan. Tokopedia-TikTok menyampaikan belum dapat memberi tahu.

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bagi Tokopedia kerja sama ini yang terjalin memperluas jejaring pasar, dan membuat mereka lebih dapat bersaing dengan Shopee di industri ecommerce.

    Bagi TikTok, kerja sama ini tentu membuat pengguna mereka akan lebih gampang dan terjamin dalam melakukan perdagangan via aplikasi mereka.

    “Mereka membutuhkan lisensi untuk berjualan, dan lisensi tersebut berasal dari Tokopedia. Pengguna yang melakukan live shopping pun akan semakin dimudahkan dengan fitur di TikTok Shop yang dioperasikan oleh Tokopedia,” kata Huda.

    Maka dari itu, Huda menilai kerja sama antara keduanya akan membuat integrasi layanan antara media sosial TikTok dengan Toko online Tokopedia, akan semakin digencarkan untuk tahun tahun berikutnya.

    Huda pun melihat ada ruang bagi bagi kedua perusahaan tersebut untuk tumbuh, salah satunya pada bidang live shopping. 

    “TikTok live merupakan aplikasi streamer andalan masyarakat. Tokopedia mampu menghadirkan layanan ecommerce. Harusnya ini bisa lebih dikembangkan ke depan,” ujarnya.

    Diketahui, pada 2023 TikTok harus menggelontorkan dana sebesar US$1,5 miliar atau sekitar Rp23 triliun untuk membeli 75,01% saham Tokopedia.

    Akuisisi saham tersebut membuat TikTok dapat menjajaki produk setelah sempat dilarang karena dianggap sebagai perusahaan media sosial, bukan e-commerce.

  • Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing

    Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia kini semakin terbuka terhadap investasi dari luar negeri dengan mengurangi jumlah industri yang tidak boleh dimasuki investor asing.

    “Kita menjadi negara yang semakin terbuka. Daftar negatif investasi kami revisi sejak akhir 2021-2022, dari 100 industri yang tidak boleh dimasuki asing, sekarang hanya tinggal enam industri yang tidak boleh dimasuki asing,” ujar Rosan, di Jakarta, Senin (9/12). 

    Pemerintah Indonesia juga telah berupaya menyederhanakan banyak aturan, kebijakan, dan regulasi agar dapat mengakomodasi investor dengan lebih baik.

    Rosan mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Investasi akan memegang peranan yang sangat penting dalam bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen ini, selain konsumsi​​​​,” ujarnya pula.

    Ia menuturkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi domestik sekitar 53-54 persen, investasi sekitar 24-25 persen, belanja pemerintah sekitar 8-9 persen, sedangkan net ekspor hanya sekitar 2 persen.

    Rosan menyatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dibutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun (sekitar 853,77 miliar dolar AS, kurs=Rp15.845 per hari ini) pada 2025-2029 untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Nilai investasi tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap 3,47 juta tenaga kerja.

    Selain investasi, pemerintah juga berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan melakukan hilirisasi berbagai industri yang memiliki nilai tambah dan berdampak besar bagi perekonomian nasional, seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

    Rosan menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah memetakan potensi hilirisasi dan berencana melakukan hilirisasi terhadap 28 komoditas, termasuk batu bara, nikel, emas, perak, kobalt, gas alam, logam tanah jarang, udang, rumput laut, kakao, dan nila.

    Ia menyatakan bahwa salah satu prioritas pemerintah dalam hilirisasi adalah industri baterai dan kendaraan listrik yang sangat bergantung pada nikel.

    Pihaknya pun mengajak anggota Kamar Dagang Eropa (EuroCham) di Indonesia untuk bekerja sama mengoptimalkan potensi hilirisasi komoditas tersebut.

    “Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan EuroCham tentang bagaimana kita dapat bergerak maju dan bekerja sama dalam hilirisasi komoditas kita,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • China Mulai Berlomba-lomba Ekspor Mobil Hybrid

    China Mulai Berlomba-lomba Ekspor Mobil Hybrid

    Jakarta –

    Pabrikan China mulai beramai-ramai ekspor mobil hybrid di Eropa. Hal ini dilakukan untuk mengakali kebijakan tarif impor terhadap mobil listrik buatan China di Benua Biru.

    Produsen mobil China menargetkan bisa lebih banyak mengekspor mobil hybrid ke Eropa. Tak cuma itu, para produsen juga menargetkan bisa mengekspor lebih banyak model mobil hybrid ke Benua Biru tersebut. Langkah ini ditempuh pabrikan China untuk ‘mengakali’ skema tarif impor mobil listrik di Eropa.

    Dilansir Reuters, seperti diketahui belakangan Eropa memberlakukan tarif impor tinggi terhadap mobil listrik dari China. Pasalnya, tanpa tarif impor tinggi, mobil China kian membanjiri Eropa. Tapi tarif impor ini tak berlaku untuk mobil hybrid. Dengan cara ini, pabrikan ternama China, seperti BYD, membuka peluang baru untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah tersebut, demikian kata para analis

    Tak cuma BYD, pabrikan lain juga mulai melakukan peralihan produksi dan perakitan ke Eropa untuk menurunkan biaya terkait tarif impor tersebut.

    “Peningkatan ini didorong oleh OEM China yang beralih ke PHEV (plug-in hybrid) sebagai cara untuk menghindari tarif Uni Eropa yang baru untuk impor BEV (mobil listrik bertenaga baterai) dari China,” kata Murtuza Ali, seorang analis di Counterpoint Research.

    Murtuza memperkirakan ekspor mobil hybrid dari China ke Eropa akan tumbuh 20 persen tahun ini dan bahkan lebih cepat lagi tahun depan. Adapun Uni Eropa memberlakukan tarif hingga 45,3 persen untuk impor mobil listrik China dan telah berlaku pada akhir Oktober. Cara ini merupakan upaya untuk melawan subsidi yang dianggap tak adil dan menguntungkan pabrikan China.

    Di sisi lain, penjualan mobil di China tengah mengalami perlambatan karena kondisi perekonomian lokal menurun. Alhasil produsen mobil mulai mengalihkan strateginya untuk bertarung di pasar Eropa dengan lebih banyak mobil hybrid.

    Mobil hybrid yang mengusung kombinasi mesin konvensional dan baterai, kian populer karena dianggap lebih terjangkau ketimbang mobil listrik sepenuhnya. Dari Juli hingga Oktober, ekspor mobil hybrid ke Eropa pun meningkat pesat. Bahkan peningkatannya hingga tiga kali lipat menjadi 65.800 unit dari periode yang sama tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam data Asosiasi Mobil Penumpang China.

    (dry/din)

  • Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Khusus Usai UMP 2025 Naik 6,5%

    Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Khusus Usai UMP 2025 Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap insentif khusus yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5% tahun depan. 

    Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pihaknya menantikan upaya pemerintah untuk mengatur upah sektoral secara berkeadilan sekaligus mengantisipasi 3 polemik yang dipicu kenaikan upah minimum. 

    “Untuk itu rasanya pemerintah perlu mengendalikan penetapan upah sektoral supaya tidak lepas kendali. Untuk memberikan insentif kepada industri karena dampak kenaikan UMP 6,5%, maka harus menjawab pada tiga permasalahan,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (9/12/2024). 

    Eks Menteri Perindustrian periode 2014-2016 itu menerangkan, permasalahan pertama yakni kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% dan upah sektoral berpotensi tidak mampu diikuti ketentuannya oleh pengusaha lantaran saat ini sedang kesulitan dengan permintaan pasar yang turun. 

    Kedua, pelaku usaha meskipun saat ini mampu, tapi secara jangka panjang akan mengurangi daya tahannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi baik nasional maupun global.

    “Ketiga, untuk industri orientasi ekspor akibat kenaikan upah jadi kehilangan daya saing karena produknya semakin mahal. Sementara masih ada negara lain yang masih lebih menarik dari Indonesia,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Saleh mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dengan wacana insentif khusus sebagai dampak adanya kenaikan UMP 6,5%. Menurut dia, pemerintah saat ini masih mengodok insentif yang berkaitan dengan penurunan daya beli kelas menengah. 

    Di sisi lain, pengusaha mengaku sangat menghawatirkan dampak kepastian hukum bagi dunia usaha. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir kebijakan formula pengupahan berubah setiap tahun. 

    “Sedangkan untuk penetapan upah sektoral pemerintah belum menetapkan kriteria dan formulanya. Kami khawatir bahwa akan terjadi negosiasi yang alot dan akan ada potensi angka upah tambahan yang semakin mengagetkan investor,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah tengah menggodok kebijakan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan upah minimum 2025.  

    Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas beratnya beban perusahaan dari kenaikan upah minimum tahun depan.

  • Kanada Siap Lawan Kebijakan Tarif Trump, Ini Strateginya

    Kanada Siap Lawan Kebijakan Tarif Trump, Ini Strateginya

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan pihaknya siap merespons jika Presiden terpilih AS Donald Trump mengenakan tarif baru pada impor Kanada. 

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (10/12/2024), Trudeau berpendapat tarif pembalasan berhasil ketika Trump mengenakan tarif pada baja dan aluminium Kanada pada 2018 lalu. 

    Komentar ini merupakan bahasa terkuat Trudeau sejauh ini dalam mengisyaratkan pemerintahnya sedang mempersiapkan pembalasan jika Trump menindaklanjuti ancamannya.

    Pada 25 November, Trump mengatakan dia akan mengenakan tarif 25% secara menyeluruh pada impor Kanada dan Meksiko pada hari pertama masa jabatannya kecuali kedua negara menindak aliran migran dan fentanil ke AS.

    “Jangan membohongi diri sendiri dengan cara apa pun, bentuk atau wujud apa pun: tarif 25% pada semua yang masuk ke Amerika Serikat akan menghancurkan ekonomi Kanada,” kata Trudeau, berbicara kepada Kamar Dagang Halifax.

    Namun, Trudeau mengatakan tarif tersebut juga akan menaikkan biaya pada berbagai macam barang yang diperoleh AS dari Kanada.

    “Kanada akan menanggapi tarif yang tidak adil dengan sejumlah cara, dan kami masih mencari cara yang tepat untuk menanggapinya, tetapi tanggapan kami terhadap tarif baja dan aluminium yang tidak adil itulah yang akhirnya menghapus tarif tersebut pada pertemuan sebelumnya,” katanya.

    Dia memaparkan, tak lama setelah Trump mengumumkan tarif pada baja dan aluminium Kanada pada musim semi 2018, Kanada memberlakukan tarif balasan pada barang-barang yang ditargetkan dan sensitif secara politis seperti bourbon dan Harley Davidson serta kartu remi dan saus tomat Heinz. 

    Dia menuturkan, tarif tersebut berdampak politis bagi partai Trump dan koleganya.

    “Dan begitulah cara kami dapat membalas dengan cara yang benar-benar dirasakan oleh warga Amerika,” kata Trudeau. 

    Pejabat Kanada telah menekankan bahwa Kanada juga merupakan pasar yang besar bagi bisnis Amerika. Duta besar Kanada untuk AS, Kirsten Hillman menuturkan, negaranya sejauh ini merupakan pelanggan terbesar eksportir AS. 

    Dia mengatakan 36 negara bagian AS menganggap Kanada sebagai pasar ekspor terbesar mereka.

    Perdana Menteri Kanada memperingatkan bahwa Trump harus ditanggapi dengan serius ketika dia mengancam akan mengenakan tarif, tetapi mengatakan sejarah telah menunjukkan bahwa Trump juga dapat memiliki motivasi lain.

    “Pendekatannya sering kali menantang orang, mengacaukan mitra negosiasi, menimbulkan ketidakpastian dan bahkan terkadang sedikit kekacauan ke dalam koridor demokrasi dan lembaga yang mapan,” kata Trudeau.

    “Salah satu hal terpenting yang harus kita lakukan adalah tidak panik,” kata Trudeau, dengan alasan bahwa Kanada akan membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan bersatu untuk mencapai kesepakatan dengan Trump dan menghindari kerugian bagi kedua ekonomi.

    Namun, dia mengatakan bahwa mengelola berkas perdagangan kemungkinan akan lebih sulit dalam masa jabatan kedua Trump, meskipun faktanya Kanada, Meksiko, dan AS merundingkan ulang seluruh pakta perdagangan bebas Amerika Utara pada tahun 2018.

    “Kali ini akan berbeda, akan sedikit lebih menantang. Trump dan lingkaran dalamnya datang dengan seperangkat ide yang jauh lebih jelas tentang apa yang ingin mereka lakukan saat ini daripada yang mereka miliki terakhir kali,” kata Trudeau.

    Namun, dia yakin Kanada dapat kembali menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan warga dan bisnis di kedua sisi perbatasan.

  • China Selidiki Dugaan Nvidia Monopoli Bisnis Chip

    China Selidiki Dugaan Nvidia Monopoli Bisnis Chip

    Bisnis.com, JAKARTA – China mengumumkan telah memulai penyelidikan dugaan monopoli bisnis chip terhadap Nvidia Corp. Langkah ini disinyalir sebagai respons langsung terhadap pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap sektor chip di China.. 

    Melansir dari Reuters, Selasa (10/12/2024) Administrasi Negara untuk Pengaturan Pasar (SAMR) China mengatakan bahwa penyelidikan ini terkait dengan dugaan pelanggaran undang-undang antimonopoli oleh perusahaan chip AS tersebut. 

    Meski demikian, SAMR tidak merinci pelanggaran spesifik yang dituduhkan kepada pihak Nvidia. Namun, salah satu fokus utama penyelidikan adalah dugaan pelanggaran komitmen yang dilakukan Nvidia setelah akuisisi perusahaan perancang chip Israel, Mellanox Technologies pada 2020. 

    Dalam persetujuan yang diberikan oleh regulator China untuk akuisisi tersebut, Nvidia diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan yang meliputi pembatasan dalam hal penggabungan produk dan perlakuan yang adil terhadap pelanggan.

    Akibat adanya pengumuman penyelidikan yang dilakukan otoritas China, diketahui saham Nvidia turun 2,2% dalam perdagangan pra-pasar di New York. 

    Adapun, tindakan yang dilakukan China ini muncul setelah Amerika Serikat memperkenalkan serangkaian pembatasan ekspor yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan semikonduktor China pada minggu lalu. 

    Langkah tersebut mencakup larangan ekspor teknologi canggih, termasuk chip AI yang dirancang untuk membatasi kemampuan Negeri Tirai Bambu dalam mengembangkan teknologi tinggi.

    Sebagai balasan, pihak China segera membatasi ekspor beberapa mineral kritis seperti galium dan germanium ke AS, yang digunakan dalam pembuatan chip dan teknologi elektronik.

    Penyelidikan dugaan pelanggaran antimonopoli ini juga terjadi di tengah ketatnya persaingan antara Nvidia dan perusahaan-perusahaan teknologi China, terutama Huawei, yang semakin berkembang di pasar chip AI.

    Sebelum pembatasan AS diberlakukan, Nvidia menguasai lebih dari 90% pasar chip AI di China. Namun, saat ini perusahaan tersebut menghadapi tantangan lebih besar dalam mempertahankan pangsa pasarnya.

    Sejak awal ketegangan perdagangan AS-China, Nvidia telah menjadi salah satu korban utama, dengan pembatasan ekspor AS yang mencegah mereka menjual chip AI tercanggih ke China. 

    Dalam menanggapi pembatasan ini, Nvidia mengembangkan versi chip khusus untuk pasar Tiongkok, namun tetap saja pendapatan dari China turun signifikan, dari 26% menjadi sekitar 17% pada awal tahun ini.

    Penyelidikan terhadap Nvidia ini diperkirakan akan semakin memperburuk ketegangan dalam hubungan dagang dan teknologi antara kedua negara besar ini, yang telah lama terlibat dalam persaingan sengit di sektor semikonduktor dan teknologi tinggi.

  • Pengusaha Ganti Kendaraan Angkut Imbas Truk Sumbu 3 Dilarang saat Nataru

    Pengusaha Ganti Kendaraan Angkut Imbas Truk Sumbu 3 Dilarang saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelarangan beroperasi terhadap truk sumbu 3 yang lazim dilakukan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 – 2025 memaksa para pengusaha memutar otak demi menyesuaikan proses bisnis dengan peraturan pemerintah.

    Salah satu sektor yang rutin melakukan penyesuaian adalah ekspor. Penyelarasan dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari mengubah jenis kendaraan angkut hingga mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa-jasa tertentu.

    Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, upaya-upaya tersebut lazim dilakukan oleh para eksportir tiap memasuki periode Nataru sebagai upaya survival.

    “Akhirnya, masing-masing perusahaan survival nyari jalan sendiri-sendiri. Apakah diangkut pakai mobil kecil sampai pelabuhan, di pelabuhan baru stuffing ke container. Atau, langsung diangkut menggunakan pengawalan polisi bagi yang dekat dengan pelabuhan,” kata Benny kepada Bisnis baru-baru ini.

    Kiat-kiat penyesuaian ini pun tidak lepas dari konsekuensi. Kendati tidak signifikan, kata Benny, tetapi pengusaha mengeluarkan biaya lebih untuk menjalankan bisnis secara maksimal tiap kali pelarangan diterapkan.

    Konsekuensi ini, sambung dia, mesti ditempuh oleh pelaku usaha di Tanah Air lantaran ketatnya penjadwalan kapal logistik internasional. Tidak terkecuali, pada momen besar seperti Natal dan Tahun Baru.

    Idealnya, ucap Benny, pemerintah tidak menerapkan pelarangan, melainkan memberikan izin dengan catatan. Misalnya, kata dia, membuat daftar pengusaha memperoleh izin ekspor dengan pengawalan dari aparat.

    Kemudian, mengizinkan truk sumbu 3 beroperasi berdasarkan kewilayahan. Sebagai contoh, jelasnya, komoditas yang dikelola oleh pabrik di Ungaran dapat diekspor via pelabuhan terdekat yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, dengan pengawalan petugas.

    “Kapal itu ada closing date dan closing time. Nah, truk sumbu 3 jangan dilarang, dong,” tegasnya.

    Kendati begitu, para pelaku ekspor di Tanah Air diyakini siap untuk mengatasi gejolak kondisional pada momentum Nataru nanti. Situasi terburuknya, kata Benny, turbulensi akan dialami oleh eksportir anyar yang belum berpengalaman menghadapi situasi ini.

    “Mungkin teman-teman yang belum pernah lakukan bisa bertanya ke teman-teman yang sudah setiap tahun melakukan. Ya, kan? Saling berbagilah,” tuturnya.

  • Bikin Perusahaan Boneka Mitra PT Timah Bareng Harvey Moeis, Direktur PT RBT Dituntut 8 Tahun Penjara

    Bikin Perusahaan Boneka Mitra PT Timah Bareng Harvey Moeis, Direktur PT RBT Dituntut 8 Tahun Penjara

    loading…

    Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). FOTO/SINDOnews/JONATHAN SIMANJUNTAK

    JAKARTA – Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin, Reza Andriansyag dituntut pidana 8 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah . Reza dituntut bersama terdakwa lain, seperti Harvey Moeis , suami artis Sandra Dewi

    “Menuntut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Reza Andriansyag dengan pidana penjara selama delapan tahun,” kata Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Jaksa menilai Reza terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. Reza juga diminta membayar uang denda sebesar Rp750 juta.

    “Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tambah JPU.

    Reza dituntut bersama Direktur Utama PT RBT, Suparta dalam surat dakwaan terpisah. Reza dan Suparta bersama Harvey Moeis bersekongkol membuat perusahaan boneka seolah jasa mitra PT Timah. Padahal, perusahaan boneka itu mengumpulkan bijih timah hasil penambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

    Lewat perusahaan boneka itu, Suparta bersama Reza dan Harvey kemudian menjual bijih timah hasil pertambangan ilegal itu kepada PT Timah. Transaksi pembelian bijih timah antara PT RBT dengan PT Timah dilakukan menggunakan cek kosong.

    Untuk mengolah bijih timah, PT Timah menyepakati kerja sama sewa peralatan dengan PT RBT. Ketiganya mengetahui adanya kelebihan bayar yang dilakukan PT Timah.

    Suparta dan Reza yang diwakili Harvey kemudian melakukan pertemuan dengan Dirut PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi dan Direktur Operasi PT Timah, Alwin Albar, serta 27 pemilik smelter swasta.

    Pertemuan tersebut turut membahas permintaan Riza dan Alwin atas bijih timah 5% dari kuota ekspor hasil kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah.

    Harvey kemudian meminta 5 dari 27 perusahaan smelter swasta itu, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa untuk membayar biaya ‘pengamanan’ sebesar USD500 hingga USD750 per metrik ton.

    (abd)

  • Pemerintah Tetap Putuskan Impor Jagung Meski Produksi Dalam Negeri bakal Melimpah di 2025, Kenapa? – Halaman all

    Pemerintah Tetap Putuskan Impor Jagung Meski Produksi Dalam Negeri bakal Melimpah di 2025, Kenapa? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menargetkan produksi jagung konsumsi di dalam negeri bisa mencapai 16 juta ton lebih di tahun 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Indonesia bisa melakukan ekspor jagung sebab jumlah produksi tersebut lebih besar dibandingkan kebutuhan dalam negeri.

    “Kira-kira jagung kita akan produksi 16.683,832 ribu ton jagung. Kebutuhan 13 juta ton. Lebih, bisa ekspor kita,” kata Zulhas usai menghadiri acara Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Graha Mandiri Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Zulhas bilang, melalui Rapat Koordinasi Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 ini pemerintah menekankan bahwa produksi jagung dalam negeri perlu digenjot utamanya kebutuhan untuk industri. Sebab menurutnya kualitas jagung lokal masih belum memenuhi standar untuk industri.

    “Kita harus paksa untuk meningkatkan kualitas jagung dari lokal kita sehingga bisa diserap oleh industri,” jelasnya.

    Meski begitu, pemerintah menetapkan besaran impor jagung untuk industri hanya 900 ribu ton di tahun 2025. 

    Jumlah ini menyusut dibandingkan permintaan impor jagung industri tahun 2024 sebesar 1,7 juta ton.

    “Oleh karena itu tadi kita putuskan, hanya kita setujui, 900 ribu ton. Jadi dari 1,7 juta ton permintaan (impor) untuk industri jagung, kita setujui hanya 900 ribu ton,” papar Zulhas.

    “Yang selebihnya, kita harus mampu meningkatkan pertanian kita sehingga memenuhi persyaratan industri,” sambungnya.

    Adapun sebelumnya, Zulhas berjanji tidak akan melakukan impor beberapa komoditas salah satunya jagung untuk konsumsi di tahun 2025.

    Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan swasembada pangan di tahun 2027 sesuai yang ditargetkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Berita gembira kita sampaikan di sini, bahwa tahun 2025 kita tidak akan impor jagung untuk konsumsi. Nol. Nol, enggak ada impor lagi,” tegasnya.

  • Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan. 

    Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

     

    Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS,” kata Anindya, saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40 persen pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

    Ekspor-Impor Naik Jadi 6 Kali

    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya.

    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. 

    Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.

    Anindya mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.

    Anindya mengapresiasi keputusan Pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.

    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujarnya. 

    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.

    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024) lalu.

    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.

    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.

    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.

    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 

    Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.