Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp257,8 triliun per November 2024.

    Penerimaan tersebut tumbuh 5,2 persen (year on year/yoy) atau mencakup 80,3 persen dari target APBN.

    “Dari sisi kinerja impor, itu menunjukkan bahwa impor bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk industri mengalami peningkatan (73 persen), konsumsi sedikit tertekan (9,5 persen), barang modal juga demikian (17,5 persen),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).

    Anggito merinci, dari segi bea masuk, Kemenkeu mencatat penerimaan Rp47,7 triliun atau tumbuh 4,0 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 83,2 persen dari target APBN.

    Penerimaan bea masuk November tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 4,9 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

    Kemudian dari segi bea keluar, Anggito mencatat penerimaan bea keluar sebesar Rp17,3 triliun atau tumbuh 47,9 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 98,7 persen dari target.

    Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan bea keluar, di antaranya bea keluar tembaga yang tumbuh 94,8 persen (yoy) dengan share dari total bea keluar mencapai 61,0 persen. Ia menilai ini merupakan imbas dari adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga.

    Selain itu, bea keluar produk sawit tumbuh 8,4 persen (yoy) disebabkan tren peningkatan harga, meskipun volume ekspor produk sawit masih turun 17,3 persen (yoy).

    “Bea keluar tumbuh signifikan dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga CPO (Crude Palm Oil) yang menguat sejak Juni,” kata Anggito.

    Lebih lanjut, Anggito memaparkan dari segi penerimaan cukai yang tercatat Rp192,7 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

    Penerimaan cukai sampai dengan November dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, cukai harga tembakau sebesar Rp184,3 triliun atau tumbuh 2,8 persen sebagai imbas kenaikan produksi cukai golongan II dan III.

    Kedua, pertumbuhan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp8,1 triliun atau tumbuh 12,6 persen (yoy) didorong kenaikan tarif meskipun produksi dalam negeri maupun impor menurun.

    Faktor ketiga, yakni cukai etil alkohol (EA) yang sebesar Rp129,2 miliar atau tumbuh 12,6 persen, sejalan dengan kenaikan produksi.

    “Cukai tumbuh dipengaruhi naiknya produksi Gol II dan III meskipun Gol I yang tarifnya lebih tinggi mengalami penurunan,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Kepala BPOM Temui Jaksa Agung Minta Kawal Program Makan Bergizi Gratis

    Kepala BPOM Temui Jaksa Agung Minta Kawal Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

    Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

    “Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

    Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

    “Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal,” jelasnya.

    Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

    Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

    “Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran,” tuturnya.

    Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

    “Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” pungkasnya.

    (tfq/dna)

  • Saran Peneliti dari Bank Terbesar Singapura agar Target Pertumbuhan Ekonomi 8% era Prabowo Tercapai

    Saran Peneliti dari Bank Terbesar Singapura agar Target Pertumbuhan Ekonomi 8% era Prabowo Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Economist DBS Bank mengingatkan pemerintah untuk memunculkan sejumlah kebijakan guna memacu pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5% menuju target 8% seperti dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menjelaskan pada 2025 menandai tahun pertama pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia memaparkan, meskipun transisi politik menandai kesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya, perubahan pada area fokus diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan target 8% dari pemerintah. Oleh karena itu, Rao menilai pemerintah perlu melakukan strategi kerangka kerja ‘3C’ yang dapat mendukung proyeksi jangka menengah. 

    Strategi tersebut yakni memanfaatkan ekspor dan konfigurasi ulang China Plus One (capitalize on exports and China +1 reconfiguration), investasi modal dan rasionalisasi fiskal (capital investments and fiscal rationalisation), serta konsumsi dan peningkatan sumber daya manusia (consumption and improvement in human capital). 

    Dalam memanfaatkan ekspor dan konfigurasi ulang kebijakan China melalui program China+1, Rao menuturkan aktivitas perdagangan dan investasi diharapkan menerima dorongan baru untuk memanfaatkan konfigurasi ulang rantai pasokan yang didorong oleh kebijakan China plus one. 

    Selain itu, Indonesia harus menggenjot konsumsi dan meningkatkan sumber daya manusia. Dia menuturkan, Indonesia terus menikmati keuntungan dari dividen demografis, bahkan ketika negara-negara tetangganya menghadapi penurunan jumlah penduduk usia kerja dan meningkatnya usia harapan hidup. 

    Dia mengatakan, sebagai rumah bagi populasi terbesar di kawasan Asean, Indonesia telah diuntungkan oleh model pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi. 

    “Selain kuantitas, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk mengembangan kualitas angkatan kerja,” jelas Rao dalam virtual media briefing pada Rabu (11/12/2024).

    Terakhir, adalah investasi modal dan rasionalisasi fiskal. Dia menjelaskan, pada 2023 lalu, belanja modal oleh pemerintah tercatat lebih tinggi dibandingkan subsidi. Hal ini menandai perubahan yang signifikan dari awal tahun 2010-an. Kala itu,subsidi hampir dua kali lipat dari belanja modal dan dari pencairan modal. 

    Rao melanjutkan, upaya rasionalisasi subsidi selanjutnya telah membantu menahan total tagihan subsidi sejak 2015-2017. Seiring dengan membaiknya bauran pengeluaran, fokus juga kemungkinan akan bergeser ke kualitas belanja. 

    Dia menuturkan, untuk saat ini, proporsi belanja modal relatif kecil dibandingkan dengan belanja pendapatan seperti material, pegawai, bunga pembayaran bunga, subsidi, dan lainnya. 

    “Pengeluaran untuk pengembangan yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produktif ekonomi dan menarik minat investor,” jelas Rao. 

    Prospek Ekonomi Indonesia 2025

    Adapun, DBS Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk full year 2024 dan 5,1% pada 2025 mendatang. Rao menjelaskan, permintaan domestik kemungkinan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun depan. 

    Dalam jangka pendek, permintaan konsumsi menghadapi hambatan, dengan sentimen, penjualan eceran, dan pertumbuhan pinjaman konsumsi menunjukkan permintaan yang lemah hingga akhir tahun. 

  • Kemenperin Catat Investasi Sektor Makanan & Minuman Naik 28% Kuartal III/2024

    Kemenperin Catat Investasi Sektor Makanan & Minuman Naik 28% Kuartal III/2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat investasi industri makanan dan minuman (mamin) meningkat 28% (year-on-year/yoy) menjadi Rp30,23 triliun pada triwulan III/2024.

    Total investasi tersebut mencakup nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp13,44 triliun dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp16,79 triliun.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan realisasi investasi periode tersebut sejalan dengan peningkatan minat dari investor. Tren tersebut diharapkan berlanjut tahun depan mengingat pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas investasi untuk menarik minat investor.

    “Menyusul tren positif ini, kami juga mengantisipasi berbagai investasi baru yang akan masuk ke sektor ini dalam waktu dekat,” kata Putu kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Dia menerangkan, jenis investasi industri makanan yang masuk beragam, mulai dari industri yang menghasilkan bahan baku untuk produk makanan-minuman, seperti gula, lemak nabati, penguat rasa, dan perisa, hingga industri makanan siap saji.

    Dalam hal ini, Putu menegaskan bahwa fokus utama penanaman modal industri yang masuk akan berada pada hilirisasi sektor industri agro yang mesti mengutamakan kualitas dan keberlanjutan.

    “Kami berkomitmen penuh untuk memastikan keberlanjutan dan tata kelola industri mamin yang baik melalui hilirisasi industri,” terangnya.

    Menurut Putu, kebijakan hilirisasi industri agro dapat menciptakan nilai tambah dan memperkuat struktur industri, sekaligus  menjawab tantangan seperti ketersediaan bahan baku, teknologi, serta kondisi geopolitik global yang dinilai belum stabil.

    “Untuk mendorong ketersediaan bahan baku di dalam negeri, kami senantiasa mendorong kemitraan dapat terjalin antara industri dan sektor hulu sebagai penyedia bahan baku,” jelasnya.

    Untuk proyeksi pertumbuhan industri agro tahun depan, Kemenperin juga optimistis dapat tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan industri mamin triwulan III/2024 sebesar 5,82% dan berkontribusi 40,17% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

    Industri mamin juga menyumbang devisa ekspor sebesar USD 28,8 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa industri mamin nasional masih berpotensi untuk tetap tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor dan penguatan pasar global.

    Terlebih, Indikator Kepercayaan Industri (IKI) pada periode November 2024 yang menunjukkan industri masih berada di level ekspansif.

    “Namun, di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini, industri mamin perlu senantiasa didukung dengan kebijakan strategis, utamanya terkait pemenuhan bahan baku dan peningkatan daya saing industri nasional,” pungkasnya.

  • BRI Bersama Holding Ultra Mikro Berperan Aktif Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi BPOM

    BRI Bersama Holding Ultra Mikro Berperan Aktif Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi BPOM

    Selanjutnya dalam fase integrasi, BRI mengintegrasikan sistem dan database dengan kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data center UMKM. Terakhir, BRI melakukan integrasi antara sistem dan database milik Perseroan, kementerian/lembaga terkait serta koneksi dengan instansi eksternal terkait perizinan, sertifikasi halal, UMKM ekspor.

    Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten.

    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.

    Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal. Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    3 tahun setelah terbentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, PNM dan Pegadaian berhasil melayani 36,1 juta debitur ultra mikro dengan total penyaluran kredit lebih dari Rp 627,6 triliun pada akhir September 2024. Holding UMi juga memperluas layanan melalui 1.025 Unit Senyum di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada lebih dari 180 juta masyarakat ke Tabungan mikro.

  • Prabowo Akan Pakai Rumus Soeharto Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Prabowo Akan Pakai Rumus Soeharto Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai pada 2027 atau 2028 akan dengan memakai rumus ekonomi era Presiden Soeharto.

    Ia menuturkan rumus agar pertumbuhan ekonomi 8 persen terletak pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Rumus ini sebelumnya digunakan pada pemerintahan Soeharto, di mana pertumbuhan ekonomi berhasil tembus 8,2 persen pada 1995.

    “Kalau kita lihat sejarah, kita pernah mencapai angka (pertumbuhan ekonomi) tertinggi di tahun 1995 yaitu 8,2 persen. Tentunya kebijakannya adalah konsumsi, investasi, dan ekspor. Jadi rumus konsumsi, investasi, dan ekspor ini sepertinya berulang,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (11/12).

    Namun, tetap ada perbedaan antara cara pemerintahan Soeharto dan pemerintah sekarang dalam mendongkrak perekonomian. Jika dulu Soeharto mengandalkan sawit, tekstil, dan migas, maka pemerintahan Prabowo akan menambahnya dengan hilirisasi, ekonomi digital, serta semikonduktor.

    Airlangga mengatakan pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada komoditas atau bahan baku mentah karena saat harganya turun maka kesejahteraan rakyat bisa terganggu.

    “Dari segi hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri sektor manufaktur karena sektor manufaktur kontribusinya hampir 20 persen dari GDP kita. Sehingga pendalaman struktur akan mendorong nilai tambah,” imbuhnya.

    Ia juga menekankan pentingnya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dalam paparannya disebut diperlukan pertumbuhan investasi 10 persen setiap tahun.

    Namun tak hanya investasi yang perlu ditingkatkan, sambung Airlangga, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga perlu ditekan. ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

    Saat ini ICOR Indonesia, kata Airlangga, ada di posisi 6 dengan investasi 32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen.

    Jika ICOR bisa ditekan, Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen.

    “Kalau kita bisa tekan ICOR kita seperti sebelum krisis keuangan, ICOR kita 4, maka investasi digenjot 32 persen, pertumbuhan ekonominya 8 persen,” kata Airlangga.

    (fby/pta)

  • Alat Makan Keramik Wajib Bersertifikat Halal Mulai 2026, Apa Alasannya? – Halaman all

    Alat Makan Keramik Wajib Bersertifikat Halal Mulai 2026, Apa Alasannya? – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Alat makan keramik atau ceramic tableware diwajibkan memiliki sertifikat halal pada 2026 mendatang.

    Hal itu diungkap oleh Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam (ISKPBGN) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Nadi Astuti.

    “Nanti akan diberlakukan terhadap ceramic tableware sertifikasi halal ini di tahun 2026,” katanya dalam diskusi saat acara “Twin Fest 2024: Ceramic Tableware & Glassware Indonesia” di Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Ia pun mengatakan pelaku industri alat makan keramik untuk menyiapkannya agar semua perusahaan bisa menerapkan sertifikat halal.

    Dalam acara yang sama, Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkap bahwa dari keseluruhan anggota ASAKI, baru dua yang sudah bersertifikasi halal.

    Menurut dia, baru dua anggota ASAKI yang memiliki standar sertifikasi halal karena ini berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau skala prioritas masing-masing.

    Contohnya seperti bagi perusahaan yang mayoritas ekspor, apalagi yang ke negara-negara timur atau Malaysia, akan menjadikan sertifikasi halal ini sebagai prioritas.

    Namun, pada dasarnya, ia mengatakan industri dalam negeri akan mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan sertifikasi halal.

    Sertifikasi halal ini juga dinilai akan melindungi produk alat makan keramik lokal dari gempuran yang impor.

    “95 persen impor tableware ini dari mana? Dari China. Nah, dengan adanya sertifikasi halal ini, tentunya ini kan untuk melindungi konsumen dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan,” kata Edy.

    “Sertifikasi halal ini yang belum tentu bisa dipenuhi oleh produk impor,” lanjutnya.

    Ia pun menegaskan pengusaha keramik sangat mendukung dan siap dengan kewajiban sertifikasi halal untuk produk alat makan keramik.  

  • Kepala BPOM Temui Jaksa Agung, Minta Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis

    Kepala BPOM Temui Jaksa Agung, Minta Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

    “Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan,” ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

    Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

    Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

    “Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi,” tutur Taruna.

    Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

    “Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya,” imbuhnya.

    Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

    “Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” pungkasnya.

  • Mendag Paparkan Program Prioritas Kemendag di Raker DPD RI

    Mendag Paparkan Program Prioritas Kemendag di Raker DPD RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta pada Selasa, (10/12). Pada pertemuan ini, Mendag Budi Santoso menyampaikan program prioritas Kemendag dan beberapa kebijakan terkait perdagangan yang menjadi perhatian Komite IV DPD RI.

    “Pertemuan dengan Komite IV DPD RI membahas program prioritas Kemendag, terutama mengenai pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BISA Ekspor,” ujar Mendag Budi Santoso usai rapat kerja.

    Terkait pengamanan pasar dalam negeri Mendag Budi Santoso menjelaskan, Indonesia memiliki pasar yang cukup besar. Dengan pasar yang cukup besar tersebut, jangan sampai dinikmati negara asing. Pemerintah berharap pasar tersebut dapat dinikmati pelaku UMKM dalam negeri.

    “Untuk itu, Kemendag melakukan pembinaan kepada UMKM agar memiliki daya saing, termasuk menyalurkan produk UMKM melalui saluran distribusi yang ada. Di antaranya dengan bekerja dengan lokapasar dan dengan retail modern,” urai Mendag Budi Santoso.

    Sementara untuk perluasan pasar ekspor, lanjutnya, Kemendag membuat perjanjian dagang dengan negara mitra dagang, terutama pasar nontradisional. Saat ini, Indonesia memiliki 11 perjanjian dengan mitra dagang yang telah selesai. Sedangkan untuk perjanjian masih dalam proses perundingan sebanyak 17 perjanjian dan 13 perjanjian masih dalam tahap penjajakan.

    “Kemendag terus melakukan perjanjian dagang untuk mempermudah produk Indonesia memasuki pasar negara mitra dagang,” imbuh Mendag Budi Santoso.

    Mendag Budi Santoso melanjutkan, program prioritas selanjutnya adalah peningkatan UMKM BISA Ekspor. BISA merupakan kepanjangan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi, artinya agar UMKM dapat menembus pasar ekspor, UMKM harus mempunyai daya saing, baik dari sisi produk maupun manajemen.

    “Kemendag mempersiapkan pasar untuk UMKM dengan memanfaatkan perwakilan perdagangan di 33 negara. Selain itu, Kemendag akan membuat standar pameran ekspor di luar negeri dan pendampingan desain,” tambah Mendag Budi Santoso.

    Dalam raker, Mendag Budi Santoso menyampaikan beberapa kebijakan Kemendag lainnya. Salah satunya terkait impor untuk produk tertentu yang bersifat dinamis dan dapat diubah. Ini dikarenakan kebijakan impor komoditas tertentu harus mendapat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait.

    “Ini untuk melakukan pengamanan dalam negeri dan perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan Kemendag untuk impor produk tertentu memuat kebijakan dari kementerian lembaga terkait,” jelas Mendag Budi Santoso.

    Mendag Budi Santoso menambahkan, Anggota Komite IV DPD sangat mendukung program Kemendag, terutama untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Ia pun menyebut, melalui rapat kerja ini dapat menjadi sarana dalam mencari solusi bersama terkait sektor perdagangan

    “Mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk Kemendag dan Komite IV DPD RI. Kami mengharapkan dukungan Komite IV agar program Kemendag bisa berjalan dengan baik,” lanjut Mendag Budi Santoso.

    Komite IV mengapresiasi penjelasan Mendag Budi Santoso atas pertanyaan mengenai kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Komite IV menyampaikan dukungan untuk program prioritas Kemendag dan berharap Kemendag dapat menjangkau seluruh Indonesia, termasuk daerah kepulauan serta daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

    Turut hadir mendampingi Mendag Budi Santoso yakni, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim, Inspektur Jenderal Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Mardyana Listyowati, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rusmin Amin.

  • RI Kalah dari Malaysia, Investor Industri Keramik Asal China Bakal Tanam Modal Jumbo di Negeri Jiran – Halaman all

    RI Kalah dari Malaysia, Investor Industri Keramik Asal China Bakal Tanam Modal Jumbo di Negeri Jiran – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkap bahwa pengusaha di bidang keramik asal China berencana melakukan investasi besar-besaran di Malaysia.

    Edy mengungkap hal tersebut usai mengikuti rapat bersama asosiasi keramik se-Asia Tenggara di Bangkok, Thailand.

    “Saya melihat country report dari Malaysia bahwa di tahun depan investor China akan investasi besar-besaran di Malaysia,” katanya dalam diskusi saat acara “Twin Fest 2024: Ceramic Tableware & Glassware Indonesia” di Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Edy mulanya heran mengapa pengusaha asal China tersebut memilih Malaysia sebagai target negara investasi, padahal Indonesia merupakan sasaran utama ekspor produk keramik mereka.

    Dari informasi yang ia dapat dari ketua asosiasi keramik Malaysia, tahun depan ada tambahan kapasitas pabrik seluas 40 juta meter persegi di Malaysia.

    Edy pun menyimak country report dari Malaysia. Dari situ, ia menyadari apa yang akhirnya membuat China lebih tertarik berinvestasi di Negeri Jiran.

    Ia mengungkapkan bahwa berbagai faktor yang membuat Malaysia menjadi pilihan lebih menarik bagi investor keramik China adalah harga gas yang lebih murah dan biaya logistik lebih rendah.

    Meskipun Indonesia memiliki kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memberikan insentif untuk beberapa industri, industri baru di Indonesia tetap harus membayar harga gas 13,8 USD per MMBTU.

    Sebaliknya, Malaysia menawarkan harga gas yang lebih rendah, yaitu sebesar 10 USD per MMBTU.

    “Jadi bagi mereka produsen yang akan ekspansi lebih untung, lebih murah, lebih efisien adalah di sebelah (dengan harga gas) 10 (USD per MMBTU). Kita 13,8 (USD per MMBTU) untuk sesama pemain baru,” ujar Edy.

    Lalu, Edy juga menyoroti perbedaan besar dalam biaya logistik antara Indonesia dan Malaysia.

    Sebagai contoh, biaya ekspor dari Tanjung Priok, Jakarta ke Port Klang, Malaysia, hanya sekitar 150 USD per kontainer dengan ukuran 20 kaki.

    Angka tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan pengiriman dari Jakarta ke Medan yang bisa mencapai 700 USD per kontainer.

    “Bagi produsen, bagi investor, lebih bagus dia membangun di tempat yang gasnya sudah murah. Kedua, transportation cost, logistic cost-nya juga murah,” ucap Edy.

    “Dia bangun di Malaysia, nanti dia kirim ke Indonesia. Paling hanya 50-100 USD (biaya logistiknya). Jauh lebih murah. Jadi ini memberikan mereka (Malaysia) keunggulan,” pungkasnya.

    Ia pun mencermati langkah ini. Dari sini, Edy berharap tidak ada tren perusahaan keramik ekspansi di Malaysia, hanya untuk barangnya dikirim ke Indonesia.