Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Tembus Rp3,9 Triliun

    Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Tembus Rp3,9 Triliun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyepakati kemitraan bersama 579 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar (UB) senilai Rp3,9 triliun selama periode Kabinet Merah Putih.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, kesepakatan tersebut melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM dari seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan saat membuka Forum Kemitraan Investasi (FKI) di Jakrta pada Kamis (12/12).

    Rosan menyatakan, investasi yang masuk ke dalam negeri berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi harus dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kita selalu mengutamakan dan juga mengupayakan bagaimana peran UMKM ini ke depannya makin besar, makin berjalan, makin meningkat, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan dari produktivitas sumber daya manusia dari UMKM itu sendiri,” kata Rosan.

    FKI sendiri merupakan ajang tahunan pemerintah yang mengapresiasi para pelaku usaha besar dan UMKM yang mendukung pelaksanaan program kemitraan, yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Sebanyak 100 pelaku UMKM disabilitas hadir sebagai bagian program kemitraan dalam forum ini, sekaligus membuktikan dukungan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan berusaha.

    “Kita akan lebih berikan prioritas kepada UMKM yang disabilitas. Dan kami sudah sampaikan kepada jajaran kami di Kementerian Investasi, prioritaskan kepada mereka,” papar Rosan.

    Rosan mengingatkan, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi kurang lebih 60,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan peran sebesar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor yang sama.

    “Kontribusi (UMKM) kepada ekspor memang relatif masih kurang optimal, masih 16 persen, tapi tentu kita akan terus dorong sehingga pertumbuhan dan peran dari UMKM ini akan terus makin meningkat,” katanya.

    Sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM di daerah sebanyak 2.546 kesepakatan dengan nilai sebesar Rp15,9 triliun, yang melibatkan 725 usaha besar dan 1.505 UMKM.

    Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih atas inisiatif Kementerian Investasi ini. Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh Kementerian UMKM.

    “Yang pertama masalah legalitas, salah satunya dengan NIB (Nomor Induk Berusaha). Yang kedua masalah kemitraan, karena kemitraan ini penting untuk mengangkat dan menaikkelaskan UMKM. Itu jelas harus ada kemitraan dengan usaha besar,” tutur Helvi.

    Program Kemitraan Investasi ini merupakan wujud komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam upaya mewujudkan Asta Cita, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan yang merata dan menyeluruh.

    Rosan menegaskan, kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM dalam bentuk kemitraan ini sepenuhnya berlandaskan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

    Upaya ini akan terus didorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui sinergi kebijakan hilirisasi industri dengan pemberdayaan pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam rantai pasok industri. Dengan demikian pelaku UMKM dapat ambil peran dalam hilirisasi investasi strategis.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Klaim Mau Benahi Tata Kelola Timah, Kini Terancam 12 Tahun Penjara

    Klaim Mau Benahi Tata Kelola Timah, Kini Terancam 12 Tahun Penjara

    Jakarta –

    Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabranimungkin tidak pernah menyangka bakal dituntut jaksa penuntut umum (JPU) hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

    Dalam persidangan pledoi dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Riza mengungkapkan datang untuk membantu PT Timah yang sedang kesulitan, namun justru bernasib naas dituduh mendukung tambang illegal.

    “Pada tanggal 6 April 2016, Saya diangkat menjadi Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk. Pada saat itu, tugas pertama yang harus saya lakukan adalah membenahi kinerja PT Timah (Persero) Tbk yang menurun akibat adanya kesulitan memperoleh bijih timah dan juga memperbaiki hubungan perusahaan yang pada saat itu tidak harmonis dengan stakeholder serta para karyawan, terlebih setelah terjadinya demonstrasi para karyawan yang menuntut pergantian Direksi PT Timah pada saat itu,” kata Riza dalam persidangan, yang dikutip Jumat (13/12/2024).

    Riza mengatakan, kala itu PT Timah (Persero) Tbk juga mengalami kesulitan cashflow, dan berpotensi tidak mampu membayar gaji karyawan akibat kesulitan mendapatkan bahan baku bijih timah yang dibuktikan sebagaimana pada Laporan Tahunan. Di sisi lain, sudah marak fenomena di masyarakat mengenai penambangan ilegal.

    Maraknya kegiatan penambangan ilegal ini dimulai dengan perubahan era Otonomi Daerah pada tahun 1999 disusul dengan terbitnya Kepmenperindag No. 146/1999 tentang ketentuan umum di bidang ekspor dimana timah tidak lagi menjadi barang strategis Negara untuk barang ekspor. Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mulai membuat kebijakan-kebijakan di daerahnya sendiri.

    Pada sektor Pertambangan Pemkab Bangka mengeluarkan Perda No.6 tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum. Peraturan ini membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penambangan, termasuk penambangan timah secara massal di darat. Lokasi yang dimasuki masyarakat pada awalnya adalah lokasi-lokasi penambangan timah PT. Timah (Persero) Tbk.

    “Adanya aktivitas penambangan masyarakat di dalam IUP PT Timah membuat suatu permasalahan bagi PT Timah dalam rangka memperoleh bijih timah. Masyarakat penambang masuk tanpa melalui izin dan kerjasama dengan PT. Timah (Persero) Tbk, sehingga pada umumnya disebut Tambang Inkonvensional atau TI,” ungkap Riza.

    Kegiatan tersebut dilakukan di lokasi-lokasi penambangan Perusahaan bahkan di lahan tailing yang sudah dilakukan reklamasi oleh PT Timah Tbk sehingga menjadi rusak karena penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah penambangan yang baik (good mining practice). Penyelundup pun memanfaatkan situasi ini untuk mengekspor timah secara ilegal.

    “Menghadapi maraknya aktivitas penambangan inkonvensional dan masih marak aktivitas smokel atau penyelundupan biji timah keluar negeri, kemudian kesulitan mengontrol penetapan biaya kompensasi bijih timah baik berhadapan dengan masyarakat ataupun kolektor bijih timah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membuat PT Timah (Persero) Tbk kesulitan untuk memperoleh bijih timah,” sebut Riza.

    Secara langsung, para smokel ini bisa menawarkan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat karena mereka tidak perlu membayar pajak atau royalti, demikian para smokel bisa mengambil bijih timah secara tanpa hak apapun, baik IUP maupun hak atas tanah, dan langsung mengekspornya tanpa memberikan kontribusi apapun kepada negara.

    PT Timah Tbk sudah berulang kali meminta bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penertiban atas aktivitas penambangan inkonvensional, akan tetapi tidak efektif dikarenakan penambangan timah sudah menjadi budaya dan sumber mata pencaharian masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

    Kehidupan ekonomi Masyarakat sudah terlanjur bergantung dengan aktivitas tambang inkonvensional. Penertiban aktivitas penambangan inkonvensional yang berulang-ulang malah meningkatkan resiko konfliks sosial dengan masyarakat, bahkan termasuk pembakaran kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung oleh masyarakat buruh tambang inkonvensional dan industri peleburan timah pada tahun 2006 dan pengrusakan kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 5 Oktober 2012;

    Riza coba menyelesaikan masalah ini dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Upaya ini perlahan bisa membuat situasi menjadi kondusif, utamanya ke dalam atau internal terlebih dulu.
    “Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka Saya bersama Para Direksi baru lainnya kemudian melakukan roadshow dengan tujuan menemui seluruh pemangku kepentingan di seluruh wilayah kerja perusahaan dan menemui karyawan operasional di fasilitas kerja perusahaan untuk mendengarkan concern dari para pemangku kepentingan (stakeholder) serta para karyawan,” ujar Riza.

    Dari kunjungan roadshow tersebut, dihasilkan bahwa dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, maka PT Timah perlu melakukan beberapa hal, yaitu mengoptimalkan produksi dari peralatan kerja PT Timah (Persero) Tbk, meningkatkan pengawasan operasi terhadap aktivitas penambangan yang dilaksanakan mitra penambang PT Timah (Persero) Tbk serta perlunya mempersiapkan langkah langkah strategis untuk meningkatkan penguasaan cadangan bijih timah.

    Riza mendorong Direktorat Operasi PT Timah di melaksanakan program konservasi mineral melalui pengumpulan sisa hasil penambangan (SHP) melalui program jemput bola.

    “Program konservasi mineral ini dilaksanakan dengan mengumpulkan bijih timah dari masyarakat yang mengumpulkan bijih timah di lahan yang sudah pernah ditambang. Program ini merupakan implementasi pelaksanaan program konservasi mineral yang tercantum di Undang-Undnag No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri,” sebut Riza.

    Apalagi diamanatkan kepada setiap perusahaan pemegang IUP supaya wajib melakukan upaya peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan. Selanjutnya pasal 4 ayat (2) juga mengamanatkan bahwa mineral ikutan timah berupa zircon, rutil, ilmenit, monasit dan senotim wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri.

    “Program ini juga mengacu kepada Permen ESDM 34 tahun 2017 pasal 31 ayat (1) huruf s dan t, yang mengamanatkan untuk mengutamakan potensi lokal baik masyarakat setempat, pengusaha dan sumberdaya lokal yang ada disekitar lokasi operasi pertambangan, sekaligus menjadi dasar Perusahaan untuk melakukan upaya Penangkalan terhadap bijih timah yang dijual ke kolektor-kolektor dengan merangkul masyarakat dengan menjadikan kegiatan pengumpulan sisa-sisa hasil pengolahan atau pencucian sebagai bagian dari kegiatan produksi perusahaan dengan melakukan kerjasama kegiatan tersebut kepada masyarakat,” kata Riza.

    Namun, upayanya untuk menjalankan perusahaan sesuai regulasi harus berujung pada pidana. Ia dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan dan denda Rp 493.399.704.345 (Rp 493,3 triliun) subsider 6 tahun kurungan. Jaksa menyakini Riza melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Karenanya Ia meminta majelis hakim untuk bersikap adil dalam memberi vonis. Pasalnya tidak ada sedikitpun niat untuk menyalahgunakan jabatan dan mencari manfaat dan atau keuntungan pribadi atau orang lain selain dari keuntungan PT Timah, Tbk. itu sendiri. Ia juga selalu mengingatkan seluruh staf PT Timah, Tbk. untuk mengikuti seluruh Peraturan yang berlaku.

    “Sekali lagi saya tekankan bahwa sangat mungkin dan lebih mudah serta tidak berisiko bagi saya untuk tidak melakukan apapun, berdiam diri menikmati fasilitas perusahaan dan membiarkan perusahaan berjalan dengan kondisi yang ada, paling maksimal adalah saya diganti dan kemudian ditempatkan di posisi lain dan masih tetap mendapatkan fasilitas. Akan tetapi, Saya memilih jalan untuk mengambil keputusan strategis demi menjaga sumber daya mineral perusahaan dan menjaga keberlangsungan usaha PT Timah, Tbk,” tegasnya.

    (rrd/rir)

  • Bukti AS Butuh China, Percuma Pemerintah Blokir Terus-terusan

    Bukti AS Butuh China, Percuma Pemerintah Blokir Terus-terusan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nvidia akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebut raksasa chip asal Amerika Serikat (AS) tersebut akan memangkas atau menyetop total ekspor chip AI canggih ke China.

    Nvidia mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan bisnis di China dan mendukung klien di area tersebut. Nvidia menegaskan bahwa rumor yang beredar keliru dan China merupakan pasar penting bagi perusahaan.

    Rumor penyetopan ekspor Nvidia ke China muncul setelah pemerintah setempat melancarkan penyelidikan terhadap akuisisi Nvidia ke Mellanox Technologies.

    Pemerintah China mengkaji kesepakatan bernilai US$6,9 miliar tersebut akibat dugaan masalah kompetisi yang melanggar hukum di negara kekuasaan Xi Jinping.

    Selain itu, isu geopolitik antara China dan AS juga kian memanas. Baru-baru ini, AS mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor tahap ketiga yang makin memperketat penjualan teknologi canggih ke China.

    Menanggapi hal ini, China balas dendam dengan menyetop ekspor tiga mineral penting, yakni germanium, gallium, dan antimon ke AS. Mineral-mineral itu digunakan untuk pengembangan alat perang, semikonduktor, hingga baterai pada mobil listrik.

    Nvidia sendiri tak gentar menghadapi berbagai isu geopolitik tersebut. Dikutip dari YahooFinance, Jumat (13/12/2024), Nvidia justru menambah jumlah karyawan di China.

    Penambahan karyawan mayoritas dialokasikan untuk divisi riset dan pengembangan pada teknologi pengemudi tanpa awak. Saat ini Nvidia memperkerjakan 200 orang di Beijing. Secara total, karyawan Nvidia di China sudah hampir 4.000 orang, menurut laporan Bloomberg.

    Nvidia bertujuan meningkatkan kapasitas AI untuk akurasi yang lebih mumpuni dan penyelesaian masalah yang lebih kompleks. CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan pentingnya konsep ‘berpikir panjang’ pada penelitian AI.

    Pengembangan ini diproyeksikan untuk mendorong pengeluaran yang lebih besar pada infrastruktur dan aplikasi AI.

    Sebelumnya, Nvidia sudah dilarang untuk menjual chip generasi terbaru ke China. Namun, China berkontribusi besar pada pendapatan Nvidia. Alhasil, Nvidia mengembangkan chip khusus yang dirancang untuk China dan ‘mengelabui’ aturan pemerintah AS. 

    (fab/fab)

  • Sri Mulyani dan Airlangga Dorong Optimalisasi INSW untuk Tekan ICOR ke Level 4

    Sri Mulyani dan Airlangga Dorong Optimalisasi INSW untuk Tekan ICOR ke Level 4

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong optimalisasi Indonesia Nasional Single Window/INSW yang salah satu tujuannya menekan ICOR ke target angka 4.

    INSW yang merupakan sistem penanganan dokumen terkait ekspor impor, akan membuat proses perdagangan internasional menjadi sangat mudah, efektif dan efisien.  

    Sri Mulyani menyebutkan perbaikan sistem, integrasi dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pelayanan, dapat mengurangi biaya dan waktu serta memberikan kepastian ekspor impor Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pada angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).  

    “Jadi bisa mengurangi biaya dan waktu dan memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor-impor. Iya [ini salah satu untuk menurunkan ICOR],” ujarnya kepada media massa usai Rapat Koordinasi INSW, Kamis (12/12/2024).  

    ICOR menjadi salah satu prasyarat agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sesuai cita-cita Prabowo Subianto, yakni 8%.  Saat ini, level ICOR yang tinggi masih menjadi tantangan. Pasalnya dengan investasi yang kini sebesar 30% dan ICOR 6,5, wajar jika pertumbuhan ekonomi tertahan di 5%. 

    ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,5%.  

    Apabila nilai ICOR tak berubah tetap 6,5, untuk mencapai pertumbuhan sesuai target Prabowo Subianto yakni 8%, perlu peningkatan investasi hingga 52%. Padahal jika ICOR lebih rendah seperti negara lain di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5%.  

    Pada kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah meningkatkan digitalasasi sistem INSW berguna untuk meningkatkan produktivtias dan membuat penyederhanaan terhadap seluruh entitas usaha, utamnya dari segi perizinan dan biaya kepabeanan.  

    Dengan demikian, waktu tunggu kapalnya lebih cepat, barang tidak perlu menumpuk lagi, dan arus moda menjadi lebih lancar. 

    Kemudian juga integrasi dari sistem halal kepada INSW di mana diperlukan secara teknis berupa data center di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memungkinkan traceability dari produk halal. 

    Di sisi lain, perbaikan INSW diharapkan dapat menekan biaya logistik yang masih berada di atas 10%, ke level single digit. 

    “Perbaikan ini akan sangat berdampak pada penurunan ICOR,” tuturnya. 

    Meski demikian, Airlangga dan pihaknya belum melakukan kajian terkait berapa angka ICOR yang dapat dipangkas dari perbaikan INSW tersebut. 

  • Meksiko dan Kanada Hadapi Potensi Ancaman Tarif Trump

    Meksiko dan Kanada Hadapi Potensi Ancaman Tarif Trump

    Jakarta –

    Kanada dan Meksiko sedang menghadapi ancaman Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang akan memberlakukan tarif 25% pada ekspor kedua negara ke pasar perdagangan terpenting mereka, di mana kedua pemerintah sedang mempertimbangkan pendekatan masing-masing.

    Trump mengatakan, dia akan menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif tersebut pada hari pertama masa jabatannya. Dia mengaitkan masalah ini dengan apa yang dia sebut sebagai kegagalan Meksiko dan Kanada dalam mencegah migrasi ilegal dan perdagangan narkoba di perbatasan AS.

    Para ekonom menilai tarif ini akan sangat merugikan Kanada dan terutama Meksiko yang paling rentan.

    “Meksiko sangat terkait dengan ekonomi AS, dan setiap perselisihan dagang akan sangat merugikan kedua negara, tetapi dampaknya akan jauh lebih merugikan bagi Meksiko dibandingkan AS,” ujar Jeffrey J. Schott, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, kepada DW.

    Wendy Wagner, seorang pengacara yang ahli dalam perdagangan internasional dari firma hukum Gowling WLG berbasis di Ottawa, Kanada, mengatakan bahwa tarif tersebut akan menimbulkan masalah serius bagi Kanada.

    “Kelihatannya ini adalah usulan yang sangat tidak realistis dan merugikan, untuk menerapkan tarif impor sebesar 25% di pasar ekspor utama Anda,” katanya kepada DW.

    Politik pecah belah

    Ancaman tarif telah memicu ketegangan antara Meksiko dan Kanada.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan, Kanada memiliki “masalah yang sangat serius dengan fentanyl” dan menambahkan bahwa “Meksiko tidak seharusnya digunakan sebagai bagian dari kampanye elektoral,” merujuk pada pemilu Kanada yang akan datang.

    Sheinbaum melakukan panggilan telepon dengan Trump, setelah itu dia mengeklaim, “tidak akan ada potensi perang tarif”. Dia mengatakan telah memberikan jaminan kepada Trump terkait inisiatif migrasi dan perdagangan narkoba.

    Schott meyakini bahwa ini adalah strategi Trump untuk berurusan secara terpisah dengan kedua negara tersebut dan merusak Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA), sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang dibuat selama masa jabatan pertamanya dan menggantikan pakta NAFTA sebelumnya.

    “Trump suka bernegosiasi secara bilateral,” katanya. “Jadi dia tidak akan memperlakukan ini sebagai masalah Amerika Utara.”

    Kesepakatan baru atau justru tidak ada kesepakatan sama sekali?

    Beberapa pemimpin provinsi di Kanada juga telah bersuara tentang perlunya Kanada membuat kesepakatan sendiri dengan AS, dan mengesampingkan Meksiko.

    Trudeau mengatakan bahwa dia mendukung USMCA dan akan mempertahankan kesepakatan itu sebagai “pilihan pertamanya”, tetapi dia juga memberikan isyarat tentang adanya opsi alternatif lain “tergantung pada keputusan dan pilihan yang dibuat oleh Meksiko.”

    Bill Reinsch, penasihat senior bidang ekonomi di Center for Strategic & International Studies, meyakini bahwa Kanada dan Meksiko akan tetap menghadapi “ancaman tarif” tersebut dan menekankan bahwa ada kemungkinan USMCA akan dinegosiasikan ulang pada 2026.

    “Hal itu tidak dapat dihindari. Mereka tetap harus menghadapinya,” kata Reinsch. “Paling-paling, Trump hanya akan mempercepat negosiasi setahun lebih awal, tetapi negosiasinya tetap akan sama. Ini rumit karena ancamannya terkait narkoba dan migran, bukan tentang perdagangan.”

    Dari ancaman menjadi kenyataan

    Jika tarif itu berubah dari kategori ancaman menjadi kenyataan, tidak diragukan lagi bahwa ini akan menghadirkan tantangan besar bagi perekonomian Kanada dan Meksiko.

    Hampir 75% ekspor Kanada dikirim ke AS pada tahun 2022, menurut indeks MIT Observatory of Economic Complexity, yang menunjukkan betapa mahalnya tarif itu bagi Kanada.

    “Itu adalah angka yang sangat tinggi, tetapi menjadi lebih penting karena Kanada adalah negara ekonomi berbasis ekspor,” kata Wagner. “Pasar domestiknya tidak besar. Sebagian besar perusahaan Kanada memulai bisnis dengan harapan mereka akan mengekspor.”

    Kanada mengekspor berbagai barang dan komoditas ke AS, dari minyak bumi hingga turbin gas, kayu, hingga mobil. Wagner mengatakan bahwa faktor tambahan dalam hubungan ini adalah betapa saling terkaitnya rantai pasokan mereka, terutama di industri otomotif.

    Ketergantungan Meksiko

    Meksiko bahkan lebih bergantung pada AS sebagai tujuan pasar ekspornya, dengan 77% barangnya dikirim ke sana pada tahun 2022, menurut indeks MIT.

    Sektor otomotif sangat terintegrasi dan Schott menekankan bahwa tarif Trump ini akan membuat mobil lebih mahal bagi konsumen di AS.

    “Itu tidak akan menguntungkan produksi AS, karena perusahaan yang akan dirugikan oleh tarif yang mempengaruhi Meksiko adalah perusahaan yang juga memproduksi di AS. Biaya itu akan dibebankan kepada konsumen AS,” katanya, menambahkan bahwa tarif pada Meksiko dapat memperburuk salah satu masalah yang ingin diselesaikan Trump, yaitu migrasi.

    “Kerusakan pada ekonomi Meksiko hanya akan memperburuk kondisi ekonomi di Meksiko dan mendorong lebih banyak migrasi ilegal ke AS,” kata Schott. “Saya tidak yakin faktor itu dipertimbangkan secara memadai dalam proposal pemerintahan Trump yang akan datang.”

    Ancaman kosong atau risiko serius?

    Dalam hal tarif, pembalasan dari Meksiko dan Kanada kemungkinan besar akan terjadi, menurut Reinsch, yang mencatat bahwa Presiden Meksiko sudah mengatakan dia akan memberlakukan tarif tersendiri.

    “Saya merasa, situasi politik di Kanada mungkin akan memaksa mereka melakukan hal yang sama, yang akan sangat mengganggu ketiga ekonomi negara dan akan sangat meningkatkan inflasi,” kata Reinsch.

    Masih ada optimisme bahwa gaya negosiasi Trump, yang membuat ancaman sebelum membuat kesepakatan, mengindikasikan bahwa tarif itu mungkin tidak akan diberlakukan.

    Wagner mengatakan bahwa dia berharap ada solusi lain untuk masalah tersebut, dengan mencatat bahwa “memberlakukan tarif adalah solusi yang sangat tidak sempurna.”

    Namun, fakta bahwa Trump pernah memberlakukan tarif pada baja dan aluminium dari Kanada dan Meksiko membuat Schott memandang ancaman baru ini dengan serius: “Dia pernah melakukannya, dan dia akan bersedia untuk melakukannya lagi dalam situasi yang tepat.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    (ita/ita)

  • Biar Go Global, Begini Cara Pecut Kualitas dan Kapasitas UMKM

    Biar Go Global, Begini Cara Pecut Kualitas dan Kapasitas UMKM

    Jakarta: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) member of ID Food bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menggelar Program UMKM Level Up dengan memberikan pelatihan ekspor untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram.
     
    Kegiatan ini diikuti oleh 56 pelaku UMKM dari berbagai sektor, diantaranya makanan dan kerajinan tangan. Melalui kegiatan ini, peserta pelatihan diberikan pemahaman secara mendalam mengenai aktivitas ekspor, tata cara pelaksanaan dan dokumen yang dibutuhkan, cargo handling, serta strategi internet marketing dalam memperkenalkan produk.
     
    “Kolaborasi PT PPI dan LPEI tidak hanya menjadi komitmen perusahaan dalam mendukung UMKM untuk naik kelas, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam kegiatan ekspor,” ucap Direktur Utama PT PPI S. Hernowo dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.
     
    “Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat kesiapan dan kebutuhan UMKM untuk menembus pasar global,” tambahnya.
     

     

    Dorong perluasan jangkauan pasar
     
    Pada kegiatan pelatihan ini, juga diselenggarakan aktivitas business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli potensial yang berasal dari Hong Kong.
     
    Aktivitas ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama bisnis yang strategis dalam memperluas jangkauan pasar internasional bagi UMKM.
     
    Sebelumnya, Program UMKM Level Up ini telah dilaksanakan di Malang dan Denpasar. Sepanjang 2024, kolaborasi antara PT PPI dan LPEI telah memberikan pelatihan ekspor kepada 131 pelaku UMKM.
     
    PT PPI optimis kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi dan menjangkau pasar yang lebih luas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Menjaga Ekosistem Laut Demi Ekonomi Kelautan

    Menjaga Ekosistem Laut Demi Ekonomi Kelautan

    Bima: Ekosistem laut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, dan melindunginya adalah tanggung jawab bersama. Salah satunya terpancar dalam potensi ekonomi kelautan di Kabupaten Sape.
     
    Kecamatan Sape, yang terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai pintu gerbang menuju destinasi wisata di Bima. Kecamatan ini memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian.
     
    Sape, yang berbatasan dengan Laut Flores, kaya akan hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut, menjadikannya pusat produksi hasil laut di Kabupaten Bima dengan banyak nelayan yang memasok pasar lokal dan ekspor.
    Nippon Paint juga berupaya memberdayakan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut melalui agenda Corporate Social Responsibility (CSR) #ColouringLives untuk Maritim dengan mendukung masyarakat pesisir di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
     
    “Program ini merupakan komitmen kami untuk turut memberikan kontribusi positif dalam merawat dan menjaga ekosistem laut, dengan menanam 1.000 pohon mangrove, memberikan edukasi tentang sampah plastik dan pemanfaatannya, menghargai siswa berprestasi di SDN 01 Sape, serta meremajakan 101 kapal nelayan sebagai sarana mata pencaharian di Sape,” kata Kepala Depot Lombok Nippon Paint Indonesia, Arbai, dalam keterangan resmi, Rabu, 11 November 2024.
     
     

     

    Meningkatkan kapasitas masyarakat

    Menurut dia, program ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan dapat berkontribusi pada pembangunan.
     
    “Melihat potensi ekonomi kelautan di Kabupaten Sape, Nippon Paint berupaya memberdayakan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut melalui Program CSR #ColouringLives Maritim. Kami berharap dapat menjangkau lebih luas lagi masyarakat daerah pesisir lainnya yang ada di Indonesia,” kata Arbai.
     
    Nippon Paint juga mengadakan lomba kapal nelayan dengan dekorasi terbaik dan paling kreatif melalui dekorasi pada kapal menggunakan cat kayu besi Nippon Bee Brand 1000 untuk hasil yang mengkilap, cepat kering dan tahan lama.
     
    Pada lambung kapal menggunakan Nippon Copper Paint Anti Fouling Extra untuk perlindungan maksimal terhadap kerusakan kapal dari teritip. Selain itu, nelayan juga menggunakan Elastex Waterproofing 3-IN-1 untuk mencegah kebocoran air pada bagian dalam perahu.
     
    “Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Nippon Paint dapat memastikan program CSR yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, kami mendukung para nelayan di Sape melalui program pengecatan kapal nelayan agar alat sumber mata pencaharian mereka dalam kondisi baik,” papar Arbai.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • ADB pertahankan proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2024

    ADB pertahankan proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    ADB pertahankan proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 18:42 WIB

    Elshinta.com – Asian Development Bank (ADB) tetap mempertahankan proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia akan mencapai 5 persen masing-masing pada 2024 dan 2025 di tengah ketidakpastian atau risiko global.

    “Prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dan 2025 tetap pada kisaran 5 persen, didukung oleh konsumsi swasta yang kuat, belanja infrastruktur publik, dan investasi yang terus membaik,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam konferensi pers di Kantor ADB, Jakarta, Kamis (12/12).

    Jiro menuturkan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada kuartal III dan juga tumbuh rata-rata 5 persen pada tiga kuartal pertama 2024, sesuai dengan perkiraan Asian Development Outlook (ADO) September.

    Konsumsi swasta tetap solid sementara belanja infrastruktur publik meningkat pada kuartal III, didorong oleh pembangunan ibu kota baru dan pembangunan jalan tol.

    Ekspor neto berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan karena impor tumbuh lebih cepat pada kuartal III-2024, didorong oleh peningkatan aktivitas domestik. Selain itu, pemilihan daerah seharusnya masih memberikan dukungan untuk pertumbuhan pada kuartal IV-2024.

    Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada September untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah risiko yang mulai menurun terhadap stabilitas harga.

    Lebih lanjut Jiro mengatakan inflasi di Indonesia masih berada dalam kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia. Hal itu mencerminkan tren stabilitas harga yang lebih luas yang akan mendukung daya beli rumah tangga.

    Inflasi menurun dari 2,6 persen pada Januari menjadi 1,7 persen pada Oktober, dengan rata-rata 2,5 persen dalam 10 bulan pertama tahun 2024, di titik tengah kisaran target inflasi 1,5-3,5 persen.

    “Dari sisi inflasi juga masih rendah dan stabil, yang merupakan kondisi makroekonomi yang sangat baik dan fundamental bagi Indonesia untuk tumbuh dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Inflasi inti tetap rendah pada September dan Oktober. Pemulihan harga pangan pasca panen dan kenaikan harga emas menjadi pendorong utama inflasi. Prakiraan inflasi untuk tahun 2024 direvisi turun dari 2,8 persen menjadi 2,4 persen.

    “Pada dasarnya kami mengharapkan pertumbuhan yang seimbang dan stabil ini akan terus berlanjut hingga tahun 2025,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah – Halaman all

    Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah – Halaman all

    Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- Dua anggota Kongres AS mendesak Gedung Putih untuk melonggarkan “beberapa sanksi” terhadap Suriah guna membantu perekonomiannya setelah negara itu diambil alih oleh kelompok bersenjata ekstremis yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Ketika HTS dan kelompok ekstremis lain yang didukung Turki mengkonsolidasikan kekuasaan di Suriah, Washington dan sekutunya mencari cara untuk menghapus kelompok ISIS dan Al-Qaeda dari daftar hitam terorisme mereka.

    Menurut surat yang ditinjau oleh Reuters , Perwakilan Republik Joe Wilson, yang mengepalai Subkomite Urusan Luar Negeri DPR AS untuk Timur Tengah, dan Perwakilan Demokrat Brendan Boyle, yang mengepalai Kaukus Suriah Merdeka, mengatakan bahwa Washington perlu “menangguhkan” sebagian dari berbagai sanksi ekonomi yang diterapkan di bawah Undang-Undang Caesar untuk “membangun niat baik” dengan para ekstremis yang berkuasa.

    “Pendekatan yang disengaja dan bertahap diperlukan untuk mencabut sanksi dan kontrol ekspor terhadap Suriah,” demikian bunyi surat yang ditulis Wilson dan Boyle, seraya menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat “memberikan insentif bagi pemerintah transisi untuk mematuhi norma-norma internasional.”

    Sumber-sumber di dalam HTS mengatakan kepada Reuters pada hari Selasa bahwa organisasi teroris yang ditetapkan PBB itu “berhubungan” dengan para pejabat di Washington untuk mencabut sebagian sanksi Undang-Undang Caesar. 

    “Semua hambatan yang dihadapi rakyat Suriah dan masa depan mereka harus disingkirkan,” kata media Inggris itu mengutip sumber-sumbernya.

    Pada tahun 2019, Washington memberlakukan Undang-Undang Caesar khusus Suriah, yang memberikan wewenang kepada AS untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun – tanpa memandang kewarganegaraan – yang melakukan bisnis dengan Suriah, berpartisipasi dalam proyek infrastruktur dan energi, memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah, atau memasok barang atau jasa kepada militer Suriah.

    Tiga tahun kemudian, Washington mengesahkan Captagon Act yang menargetkan Damaskus untuk memerangi perdagangan gelap obat terlarang yang dipopulerkan oleh para ekstremis yang didukung asing. 

    Pada tahun 2023, anggota parlemen AS membahas paket sanksi utama ketiga untuk Suriah, yang disebut “Undang-Undang Anti-Normalisasi Rezim Assad,” yang bertujuan untuk menghukum negara mana pun yang berusaha menormalisasi hubungan dengan Damaskus.

    “Dengan lebih dari separuh infrastruktur vital hancur total atau rusak parah, penerapan sanksi sepihak terhadap sektor-sektor ekonomi utama, termasuk minyak, gas, listrik, perdagangan, konstruksi, dan teknik, telah menghancurkan pendapatan nasional dan melemahkan upaya pemulihan dan rekonstruksi ekonomi,” kata Pelapor Khusus PBB tentang Tindakan Pemaksaan Sepihak dan Hak Asasi Manusia, Alena Douhan, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada November 2022.

    Krisis ekonomi di Suriah diperburuk oleh pendudukan selama bertahun-tahun di ladang minyak dan produksi gandum terbesar negara itu di timur laut oleh tentara AS dan proksi Kurdi.

    Segera setelah bekas faksi ISIS dan Al-Qaeda menguasai Damaskus – didukung oleh ratusan ekstremis asing – pejabat di Washington dan London mulai meninjau cara untuk mencabut sebutan teroris terhadap HTS dan pemimpinnya Abu Mohammad al-Julani, yang baru-baru ini mulai menggunakan nama aslinya, Ahmad al-Sharaa.

    SUMBER: THE CRADLE

  • Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia hingga 2029 adalah sebesar Rp13.528 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, akan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian target. Dirinya optimis, hal itu dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

    Hal itu diungkapkan Rosan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12) dengan tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Rosan mengaku, tak bakal mudah meraih target itu.

    “Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45 persen pencapaian investasi atau kurang lebih Rp 1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34 persen,” papar Rosan.

    Rakornas yang berjalan dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD). Rapat dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

    RKKIPD berfokus secara khusus merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan, berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Rosan pun menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, sebagai buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia.

    Adapun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipastikan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, termasuk identifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

    Penyelenggaraan Rakornas ini pun dinilai sebagai momentum memperkuat sinergi nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75 persen per tahun.

    Sementara, agar dapat angkat kaki dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Melalui mandat baru yang mencakup hilirisasi, Kementerian Investasi diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis guna mempercepat transformasi ekonomi, juga meningkatkan daya saing di pasar global. Rosan menjelaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.

    Pada rapat itu, Rosan juga merespons sejumlah isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dukungan BKPM terhadap hilirisasi diwujudkan antara lain dengan menyusun dokumen Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sebagai panduan komprehensif akselerasi transformasi struktural Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama, yakni mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan tersebut ditargetkan menarik investasi senilai US$618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga US$857,9 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama turut menegaskan hilirisasi berkelanjutan guna memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga optimis, target pertumbuhan 8 persen dapat tercapai melalui optimalisasi infrastruktur investasi yang dapat mendongkrak produktivitas.

    Airlangga mengingatkan, sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB juga harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga.

    (rea/rir)