Xcloud.id

Topik: ekspor

  • BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat berlanjut pada tahun 2025.

    Prospek NPI tersebut didukung oleh aliran masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5-1,3 persen dari Produk domestik bruto (PDB).

    “Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.

    Surplus neraca perdagangan tercatat positif pada November 2024 mencapai sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia, seperti besi dan baja serta minyak dan lemak nabati.

    Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali mencatat netinflows sebesar 0,7 miliar dolar AS pada Desember 2024 (hingga 16 Desember 2024) setelah pada November 2024 mencatat net outflows sebesar 0,8 miliar dolar AS.

    Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2024 tercatat tinggi sebesar 150,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    “Dengan perkembangan tersebut, NPI 2024 diprakirakan tetap berdaya tahan seiring dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisit transaksi berjalan dalam kisaran rendah sebesar 0,1 persen sampai dengan 0,9 persen dari PDB,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin optimistis pemerintah bisa dongkrak ekonomi dan tekan kemiskinan

    Kadin optimistis pemerintah bisa dongkrak ekonomi dan tekan kemiskinan

    Kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk, terutama dalam industri

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat semakin maju dengan perekonomian, yang tumbuh pesat dan pada ujungnya akan menekan angka kemiskinan.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, mudah-mudahan perekonomian Indonesia bisa bertumbuh lebih pesat dan lebih inklusif lagi, sehingga angka kemiskinan turun signifikan,” ujarnya dalam keterangan, yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, Anin dapat memahami kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan diiringi dengan kebijakan stimulus ekonomi (insentif) bagi masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Ya, tentu di Kadin, karena tadi baru keluar stimulusnya, akan mempelajari dengan baik,” kata Anin usai menghadiri acara “Malam Renungan Natal Kadin Indonesia” di Jakarta, Senin (16/12/2024) malam.

    Berbicara mengenai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, Anin meyakini hal itu menunjukkan komitmen untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang menjadi elemen penting pendorong pertumbuhan ekonomi.

    Selain itu, dengan stimulus diharapkan pengeluaran Pemerintah bisa lebih produktif.

    “Kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk, terutama dalam industri. Karena, industri ini bisa menghasilkan suatu produk, terutama barang yang bisa di ekspor,” ucapnya.

    Anin mengatakan program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah murah, antara lain bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendongkrak efektivitas belanja pemerintah.

    “Jadi, program-program yang dicanangkan itu berupaya agar daya beli masyarakat lebih baik dari yang dibutuhkan. Kedua, juga government spending atau pengeluaran dari pemerintah yang lebih produktif,” jelas Anin.

    Dalam aturan pajak baru, tidak semua barang akan terkena kenaikan tarif PPN 12 persen. Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif paket kebijakan ekonomi untuk mendorong daya beli.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan PPN atau tarif 0 persen, termasuk beras.

    Selain kebutuhan pokok, untuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial juga dibebaskan dari PPN.

    “Jadi, ini semua menjadikan suatu harapan. Tentu, dalam stimulus, Kadin selalu bersama dengan pemerintah sebagai mitra strategis, kami juga menyampaikan apa yang teman-teman rasa di sektor riil,” ucap Anin.

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus berupa paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Untuk masyarakat berpendapatan rendah, diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah 1 persen, atau hanya dikenakan tarif 11 persen. Barang-barang pokok yang tetap dikenakan tarif 11 persen di antaranya MinyaKita, tepung terigu, dan gula industri.

    Stimulus lainnya yang diberikan adalah bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan.

    Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, daya listrik yang terpasang di bawah atau sampai 2.200 volt ampere (VA) diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Durian “cita rasa baru” raih popularitas, buka peluang bisnis di ASEAN

    Durian “cita rasa baru” raih popularitas, buka peluang bisnis di ASEAN

    Taiyuan (ANTARA) – Dengan meningkatnya permintaan durian di China, semakin banyak durian segar dari negara-negara Asia Tenggara memasuki pasar China dan meraih popularitas di kalangan konsumen negara itu

    Saat ini, fenomena durian bantal emas Thailand yang memenuhi rak-rak di seluruh China telah memudar. Baik di toko-toko fisik maupun ruang siaran langsung daring (livestreaming), varietas durian asal Vietnam, Filipina, dan Malaysia kini semakin banyak tersedia. Beberapa varietas dengan harga lebih terjangkau menjadi pilihan yang lebih disukai untuk promosi bagi banyak penjual.

    Sejak Oktober, kendati memasuki periode off-season untuk penjualan durian, antusiasme konsumen China terhadap buah itu tetap tidak surut.

    Hadirnya durian dari Vietnam dan Filipina memberikan opsi cita rasa baru sekaligus menjadi salah satu alasan utama di balik penjualan yang tidak terlalu lesu pada periode off-season.

    Pesatnya pertumbuhan penjualan durian asal Vietnam sangat mengesankan. Meski durian Vietnam baru mendapat akses ke pasar China pada September 2022, ekspor durian negara itu ke China mencapai 493.000 ton pada 2023, mencakup sekitar 32 persen dari pangsa pasar China. Dari Januari hingga Oktober 2024, Vietnam telah mengekspor 690.000 ton durian segar ke China, dengan pangsa impornya naik menjadi 46,6 persen.

    Data menunjukkan bahwa durian yang diekspor dari Vietnam ke China mencakup lebih dari 96 persen dari total ekspor durian negara Asia Tenggara itu.

    “Bisa dikatakan bahwa durian Vietnam hampir sepenuhnya ditujukan untuk pasar China,” ujar Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Vietnam Shanxi Guo Feng.

    Durian Vietnam telah menunjukkan keunggulan harga yang signifikan berkat biaya produksi dan transportasinya yang lebih rendah.

    Sebagai “bintang yang sedang naik daun,” Filipina dan Malaysia telah mengantongi akses untuk mengekspor durian segar ke China masing-masing pada 2023 dan 2024. Wang Shaogang, Kepala Perwakilan Dewan Provinsi Shanxi untuk kantor perwakilan Promosi Perdagangan Internasional China di Filipina, menyampaikan bahwa durian Puyat asal Filipina yang ditanam di tanah vulkanis yang subur dengan cepat menarik perhatian konsumen China.

    Durian Puyat merupakan varietas hibrida Musang King dan Qingni yang berbentuk pendek dan padat berisi, dengan daging buah berwarna keemasan dan cerah.

    Dalam 20 tahun terakhir, impor durian China melonjak sekitar 50 kali lipat. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,4 miliar jiwa, China memiliki pasar konsumsi durian yang sangat besar, dan permintaannya masih terus meningkat.

    Menurut data statistik bea cukai China, impor durian di negara itu, dalam hal kuantitas dan nilai, telah melonjak dari 430.000 ton dan 1,1 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.050) pada 2018 menjadi 1,42 juta ton dan 6,7 miliar dolar AS pada 2023. Dari Januari hingga Oktober 2024, impor durian segar di China mencapai 1,48 juta ton, melampaui total volume impor 1,42 juta ton yang dibukukan pada 2023.

    Para pelaku industri meyakini bahwa lantaran semua hal itu, selain Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, negara-negara produsen durian lainnya di Asia Tenggara juga berupaya mengantongi akses ekspor durian segar ke China.

    Media lokal di Kamboja menyatakan bahwa saat ini, negara itu berada dalam tahap akhir negosiasi dengan China dan berupaya mewujudkan ekspor durian langsung ke China pada 2025.

    Liu Baofeng, seorang penjual durian, meyakini bahwa Indonesia merupakan negara penghasil durian terbesar di dunia, dengan produksi duriannya tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand. Indonesia memiliki varietas durian yang beragam dan kondisi alam yang sangat cocok untuk pembudidayaan durian. Jika biaya logistik dapat diatasi, ekspor durian Indonesia ke pasar China akan memiliki prospek yang sangat cerah.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenaker Selidiki Laporan PHK 250.000 Buruh Akibat Penutupan 60 Pabrik Tekstil karena Impor Ilegal

    Kemenaker Selidiki Laporan PHK 250.000 Buruh Akibat Penutupan 60 Pabrik Tekstil karena Impor Ilegal

    JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencermati laporan terkait ada 60 perusahaan tekstil tutup dan 250.000 karyawan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat maraknya impor ilegal, seperti yang disampaikan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI).

    “Atas keluhan APSyFI semua pihak sebaiknya bijaksana, mencari tahu apakah keluhan ini benar atau tidak. Kalau benar, perlu kerja sama semua pihak, sebab impor illegal menyangkut kehidupan buruh,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta pada Selasa (17/12/2024) mengatakan, dalam dua tahun terakhir, impor illegal membanjiri pasar domestik. 

    “Hingga tahun 2024, 60 pabrik tutup, 250.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja,” katanya.

    Menurut Redma, saat pandemi Covid-19 pada 2021, impor dari China sempat dihentikan. Namun, ketika kebijakan lock down berakhir, impor dari China dibuka kembali dan produk illegal kembali membanjiri pasar Tanah Air.

    Impor illegal bukan hanya melemahkan tekstil dan produk tekstil (TPT), tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu purified terephtalic acid (PTA). Menurut APSyFI, kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi.

    Immanuel mengatakan, Kemenaker tidak mempunyai wewenang untuk menindaklanti semua masalah yang dikeluhkan APSyFI, kecuali terkait pekerja.

    “Kami hanya bisa mengatakan, keluhan APSyFI pantas dicermati semua pihak. Kalau salah kita pantas mengingatkan APSyFI. Tetapi, kalau benar, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengakhiri impor illegal yang melemahkan lapangan kerja,” kata wamenaker.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumumkan kinerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.

    “Dalam kurun waktu 4-11 November 2024 saja, berhasil melakukan 283 kali penindakan penyelundupan berbagai komoditas seperti tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika dan lain-lain,” ungkap Budi Gunawan.

    “Januari-November 2024 telah dilakukan 12.490 penindakan impor ilegal dengan nilai barang mencapai Rp 4,6 triliun. Sedangkan untuk ekspor telah dilakukan penindakan sebanyak 382 kali dengan nilai barang mencapai Rp 255 miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • Wamen UMKM: Rumah Produksi Bersama Cabai tingkatkan nilai tambah

    Wamen UMKM: Rumah Produksi Bersama Cabai tingkatkan nilai tambah

    Cabai-cabai hasil panen petani perlu diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi

    Batu Bara, Sumut (ANTARA) – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Y Moraza mengharapkan keberadaan Rumah Produksi Bersama (RPB) Komoditas Cabai di Desa Lumbu Cuik, Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dapat meningkatkan nilai tambah sehingga menyejahterakan petani setempat.

    Helvi mengatakan peresmian RPB Komoditas Cabai, pada Rabu ini, merupakan bukti bahwa pemerintah pusat akan selalu hadir untuk mengakomodasi potensi produk lokal.

    “Ini bentuknya partisipasi atau kewajiban dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi potensi lokal, memberikan nilai tambah, karena ini akan jadi produk jadi, bukan produk bahan baku atau bahan mentah lagi. Nah, nilai tambah inilah yang kita harapkan,” ujarnya saat peresmian RPB Komoditas Cabai tersebut.

    Helvi menyebut cabai merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia. Produksi cabai besar keriting dan rawit mencapai 4,5 juta ton dengan luas lahan 443,3 ribu hektare, yang berkontribusi 18,25 persen terhadap total produksi tanaman sayuran atau hortikultura di Indonesia.

    Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2023, produksi cabai dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen di Pulau Jawa dan 0,93 persen di luar Jawa. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu penghasil cabai terbesar di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

    Produksi cabai besar dan keriting ini di Sumatera Utara mencapai 522,7 ribu ton, dengan kontribusi sebesar 11,36 persen dari total produksi cabai nasional.

    Kabupaten Batu Bara merupakan sentra produksi tanaman cabai di Sumatera Utara, yang menjadi urutan ketiga setelah Kabupaten Simalungun dan Karo.

    Dengan potensi yang besar ini, kata Helvi, maka hilirisasi harus dilakukan. Cabai-cabai hasil panen petani perlu diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi.

    Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan cabai-cabai tersebut untuk diolah menjadi pasta ataupun cabai bubuk.

    “Nanti silahkan dari koperasinya seperti apa, kalau masalah Rumah Kemasan, sudah ada. Tinggal kita bagaimana nanti pengembangan pasarnya, kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hilirisasi (Kementerian Investasi dan Hilirisasi), untuk bagaimana kemitraan dengan pengusaha besar plus go ekspor,” kata Helvi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bacakan Pledoi, Terdakwa Kasus Timah Tumpahkan Kekecawaan di Hadapan Majelis Hakim

    Bacakan Pledoi, Terdakwa Kasus Timah Tumpahkan Kekecawaan di Hadapan Majelis Hakim

    loading…

    Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta menumpahkan kekecewaannya dalam sidang pleidoi di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). FOTO/IST

    JAKARTA – Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta menumpahkan kekecewaannya dalam sidang pleidoi kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah yang menjeratnya. Terdakwa merasa hidupnya sial setelah berniat membantu negara dari sektor timah.

    “Ini sial sekali hidup saya, bantu negara malah masuk penjara,” kata Suparta di hadapan Majelis Hakim dalam pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Suparta mengungkapkan keterlibatannya dalam kerja sama dengan PT Timah dimulai atas dorongan nasionalisme dan niat membantu Indonesia menjadi pemain utama dalam industri timah dunia. Padahal, dengan bisnis yang dimilikinya, tanpa kerja sama dengan PT Timah, ia sudah sangat amat cukup. Bahkan, secara hitungan matematis, tidak punya dampak apa pun baginya jika Indonesia jadi pemain timah dunia atau bukan.

    “Bisnis saya sudah tentram dan tidak ada ambisi apa pun lagi. Buat saya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh apakah Indonesia mau berperan atau tidak di timah dunia, secara hitungan logis tidak berpengaruh langsung untuk hidup saya,” katanya.

    Namun karena yang digaungkan adalah kata ‘bela negara, demi martabat Indonesia’, kata Suparta, jiwa nasionalismenya terpanggil. Meskipun, sebetulnya ia sudah mendapatkan banyak masukan dari sejawat perihal kerja sama dengan BUMN yang tidak menguntungkan.

    “Saya sudah sering mendengar cerita dari teman kalau berurusan dengan perusahaan BUMN, pada akhirnya kalau dihitung secara ekonomi hasilnya adalah merugikan kami para investor swasta,” ucapnya.

    Terbukti, PT Timah dianggap tidak profesional dalam menjalankan kerja sama. Menurutnya, keterlambatan pembayaran oleh PT Timah telah berdampak pada keuangan perusahaan dan jadwal pembayaran utangnya. “Pembayaran telat berbulan-bulan melebihi janji dalam perjanjian. Alasannya karena cash flow PT Timah terganggu,” ungkapnya.

    Timbulkan Kerugian hingga Terjerat HukumKeterlambatan ini, lanjut Suparta, berujung pada kerugian besar yang dialami perusahaannya. “Keuntungan ekspor dari produksi kami sendiri tergerus,” katanya. Parahnya lagi, kerja sama dengan PT Timah ini berujung pada masalah hukum yang membelit dirinya. Padahal, niat awalnya hanya ingin berkontribusi dalam mendorong industri timah Tanah Air tumbuh lebih besar.

    Meski merasa dirugikan, Suparta tetap percaya bahwa Majelis Hakim akan memberikan keadilan dalam kasus ini. “Saya pasrah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Hanya kepada Tuhan saya tidak ragu, dan Yang Mulia adalah perwujudan Tuhan di persidangan ini,” tutup Suparta.

    Keuntungan Negara dari Timah
    Dalam pleidoinya, Suparta menjelaskan kontribusi signifikan sektor timah bagi perekonomian Indonesia, khususnya Bangka Belitung. Menurutnya, kerja sama antara PT Timah dengan pihak swasta, termasuk penggunaan CV, telah memberi keuntungan besar bagi negara.

    “Setiap bijih timah yang dikirim CV-CV ke PT Timah, semua pajak-pajaknya dibayarkan kepada negara, dan hasil pengolahan dikirim ke PT Timah untuk diekspor, yang menjadi keuntungan devisa negara,” kata Suparta.

    Ia juga menyebutkan, kontribusi sektor timah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangka-Belitung hingga 7%, tertinggi secara nasional pada periode 2018-2020. Selain itu, PT Timah juga dinobatkan sebagai eksportir timah nomor satu di dunia. “Negara untung memperoleh pajak dan royalti, bahkan provinsi Bangka Belitung pernah mendapat penghargaan sebagai pembayar pajak tertinggi pada 2021,” katanya.

    (abd)

  • 2025, Bea Cukai Akan Resmikan Pemindai Peti Kemas di 3 Pelabuhan

    2025, Bea Cukai Akan Resmikan Pemindai Peti Kemas di 3 Pelabuhan

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan meresmikan alat pemindai peti kemas barang impor dan ekspor di tiga pelabuhan pada 2025.

    Sebelumnya, Bea Cukai dan Pelindo meresmikan 10 alat pemindai peti kemas di terminal peti kemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/12/2024).

    “Kita akan melanjutkan implementasi ini, bukan hanya di Tanjung Priok, tetapi juga di pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Perak pada kuartal  I 2025,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani di tempat penimbunan sementara TPK Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/12/2024).

    Kemudian pada kuartal II 2025, DJBC dan Pelindo akan meresmikan alat pemindai peti kemas lagi di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Nantinya, pelabuhan tersebut akan menjadi wilayah besar untuk kegiatan ekspor dan impor.

    “Tiga pelabuhan besar dengan volume signifikan, pemasukan dan pengeluaran barang ekspor di wilayah Jawa di awal kuartal I 2025, bisa kita standarisasi dari sisi pelayanan pengawasan,” ujar Askolani.

    Askolani menambahkan, kecanggihan alat ini mampu memindai isi peti kemas Bea Cukai ini tanpa perlu membuka fisik kontainer, termasuk limbah dan narkotika.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono menyampaikan dukungannya atas upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi keluar dan masuk barang serta memastikan pendapatan negara. “Pelindo mendukung inisiatif dari kementerian dan lembaga serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Adapun 10 alat pemindai peti kemas milik Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok tersebar di lima lokasi, antara lain JICT, TPS Koja, NPCT-MTI, TER3-MAL, dan Graha Segara. Penyediaan alat peti kemas ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. 

  • Bea Cukai Resmikan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

    Bea Cukai Resmikan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta, Beritasatu.com – Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan pemberlakuan 10 alat pemindai peti kemas barang impor dan ekspor di terminal peti kemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/12/2024).

    Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan, pemberlakuan alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan wujud dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

    “Ini sebagai langkah nyata kabinet baru dari program Asta Cita. Alhamdulillah dalam waktu dekat kita bisa memperkuat proses pelayanan dan pengawasan kita di pelabuhan-pelabuhan TNI,” ujar Aslolani dalam sambutannya.

    Askolani melanjutkan, alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mempermudah transparansi kegiatan impor dan ekspor dengan proses yang cepat, terjangkau, dan pengawasan yang ketat.

    Dengan alat yang mampu memindai isi peti kemas tanpa membuka kontainer, pemeriksaan lebih efisien, mengurangi waktu tunggu, serta mencegah penyelundupan barang ilegal.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono menyampaikan dukungannya atas upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi keluar dan masuk barang serta memastikan pendapatan negara. “Pelindo mendukung inisiatif dari kementerian dan lembaga serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Adapun 10 alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok tersebar di lima lokasi, antara lain JICT, TPS Koja, NPCT-MTI, TER3-MAL, dan Graha Segara. Penyediaan alat peti kemas ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. 
     

  • Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Arah kebijakan dagang presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China berpotensi membuat industri tekstil dalam negeri makin terimpit.

    Trump memberi sinyal akan mengetatkan kebijakan proteksi dagangnya dengan menerapkan tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk-produk China dan sejumlah negara lainnya. Ekonom menilai kebijakan pembatasan perdagangan yang dilakukan Trump terhadap China akan berdampak secara global, termasuk dirasakan oleh Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mencontohkan untuk industri tekstil, kebijakan proteksionisme Trump tak hanya berpotensi membuat Indonesia kehilangan pasar ekspornya, tetapi juga berpotensi membuat Indonesia dibanjiri oleh produk tekstil impor dari China.

    “Khusus ke tekstil yang perlu kita perhatikan juga adalah dampak dari kebijakan Trump itu bukan hanya hambatan ekspor, tapi ketika China dijadikan sasaran utama untuk tidak boleh masuk, maka dia akan mencari pasar alternatif, apalagi kondisi sekarang sudah oversupply,” kata Faisal dalam Outlook Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2025, Selasa (17/12/2024).

    Faisal menilai Indonesia dengan instrumen trade measures yang minim maka tak heran menjadi sasaran pasar dari pasokan produk manufaktur China yang berlebih. Terlebih, RI saat ini memiliki kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah komoditas lewat aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

    Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 207 jenis instrumen trade measures untuk menahan laju impor masuk ke pasar domestik, sementara anggota WTO lain seperti China dan Amerika Serikat berturut-turut memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen trade measures.

    “Kombinasi dari masih lemahnya konsumsi domestik dan potensi kebijakan proteksionis AS berpotensi semakin mendorong peningkatan impor barang-barang murah, termasuk tekstil dan produk tekstil, khususnya dari China,” ujar Faisal.

    Untuk diketahui, kebijakan ekonomi perdagangan yang diberlakukan Trump yaitu berupa pemangkasan pajak operasional produksi industri hingga tarif impor yang dinaikkan 10%, khusus China naik menjadi 60%, tarif impor khusus untuk Meksiko, serta penggunaan anggaran pemerintah.

    “Ini ke depan berarti ada potensi, terutama kita prediksikan di semester kedua 2025, itu sudah mulai kelihatan efek dari pada, atau sudah mulai dijalankan kebijakan-kebijakan Trumpnya, karena kami prediksikan di semester pertama ini masih harus ada proses yang diselesaikan dengan Senat,” tuturnya.

    Tekanan Industri Tekstil

    Adapun, gempuran produk impor membuat industri tekstil dalam negeri menghadapi tekanan berat. Puluhan pabrik berguguran dan pemutusan hubungan kerja merajalela.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu PHK sebanyak 250.000 karyawan.

  • Pantes Motor Bebek Makin Jarang di Jalanan, Sebulan Cuma Laku Segini

    Pantes Motor Bebek Makin Jarang di Jalanan, Sebulan Cuma Laku Segini

    Jakarta –

    Penjualan sepeda motor di Indonesia didominasi skuter matik. Di tengah hiruk pikuk kepraktisan yang ditawarkan motor matik, pamor motor bebek tidak sepenuhnya sirna.

    Mengutip data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), pada bulan November 2024 industri sepeda motor Indonesia sukses menjual 512.942 unit motor, turun tipis dari penjualan bulan Oktober 2024 yang mencatatkan angka 544.392 unit.

    Industri sepeda motor terlihat bertumbuh, dari Januari hingga November, sepanjang 11 bulan tahun 2024, industri roda dua Indonesia sukses memasarkan motor sebanyak 5.929.830 unit. Angka tersebut naik tipis dari periode Januari-November tahun 2023 lalu yang mencatatkan angka penjualan 5.809.959 unit.

    Motor jenis matic makin mendominasi penjualan motor di Tanah Air dengan kontribusi 90,26 persen, diikuti motor underbone alias bebek dengan porsi 5,42 persen, dan motor sport di angka kontribusi 4,32 persen.

    Jika melirik porsi segmen motor dari data AISI di atas, artinya sekitar 26 ribuan per bulan motor bebek masih terjual. Sepanjang tahun motor bebek itu sudah terdistribusi 314 ribuan.

    Motor bebek sempat menjadi primadona di masa lampau, namun pesonanya kian tergerus skuter matic.

    Dalam data AISI pangsa pasar motor bebek lalu terus anjlok dalam satu dekade terakhir, rinciannya sebagai berikut: 2013 (22,8 persen), 2014 (18,7 persen), 2015 (13,2 persen), 2016 (10,1 persen), 2017 (8,4 persen), 2018 (7,9 persen), 2019 (7,1 persen), 2020 (6 persen), 2021 (6,3 persen), 2022 (6,2 persen), dan 2023 (5,08 persen).

    Untuk pasar ekspor, motor bebek masih digemari masyarakat luar. Terbukti dari sumber yang sama, motor bebek sudah menyumbang 52,53 persen dari total ekspor 570.004 unit pada 2023. Sedangkan sepanjang Januari-November 2024 sudah 49,53 persen dari total 516.969 unit.

    Honda paling banyak dengan delapan model. Sementara Suzuki paling sedikit yakni hanya satu model. Untuk merek lain seperti TVS, tercatat sudah tidak lagi menjual motor bebeknya di Indonesia. Soal harga, motor bebek cukup bersaing dengan motor matic. Ada yang terjangkau dari sekitar Rp 16 jutaan.

    Tidak sedikit juga yang menghadirkan motor bebek untuk kalangan hobbies dengan harga fantastis seperti CT125 dengan banderol Rp 81 jutaan. Nah buat kamu yang berencana untuk meninang motor bebek berikut pilihannya.

    Pilihan Motor Bebek di Indonesia

    Honda

    1. Revo Fit: Rp 16.535.000

    2. Revo X: Rp 18.465.000

    3. Supra X 125 Spoke FI: Rp 19.900.000

    4. Supra X 125 CW FI: Rp 20.925.000

    5. Supra GTR 150 Sporty: Rp 25.915.000

    6. Supra GTR 150 Exclusive: Rp 26.165.000

    7. Super Cub C125: Rp 77.665.000

    8. CT 125: Rp 81.850.000

    Yamaha

    1. MX King 150: Rp 26.780.000

    2. Jupiter Z1: Rp 20.645.000

    3. Vega Force: Rp 18.430.000

    Suzuki

    1. Suzuki Satria F150: Rp 28.910.000

    (riar/din)