Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Respons Mitsubishi soal Insentif Mobil Hybrid: Lebih Besar, Lebih Baik

    Respons Mitsubishi soal Insentif Mobil Hybrid: Lebih Besar, Lebih Baik

    Jakarta –

    Mitsubishi Indonesia merespons kebijakan pemerintah yang bakal menerbitkan aturan insentif untuk mobil hybrid. Pabrikan asal Jepang ini berharap agar insentif mobil hybrid bisa lebih besar dari yang ditawarkan sekarang.

    “Tentu insentifnya kalau lebih tinggi lebih baik,” ujar Takao Kato, President & Chief Executive Officer of Mitsubishi Motors Corporation di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12/2024).

    Seperti diketahui mobil hybrid pun mendapat stimulus dari pemerintah. Mobil yang mengusung mesin konvensional dengan baterai itu, mendapat insentif berupa PPnBM-DTP sebesar tiga persen.

    Mengacu pada kriteria tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021, mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 15-20 persen dengan dasar pengenaan pajak yang berbeda mulai dari 40 persen hingga 55 1/3 persen dari harga jual. Setelah dihitung, pajak mobil hybrid itu sekitar 6-8 persen. Dengan ditanggung pemerintah tiga persen, maka tarif PPnBM mobil hybrid menjadi 3-5 persenan.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga meminta agar para produsen mobil hybrid mendaftarkan kendaraannya. Dengan begitu, mulai 1 Januari 2025, produsen mobil hybrid bisa menikmati insentif tersebut.

    Terkait hal itu, Takao mengatakan pihaknya bersama merek mobil lain di Indonesia sedang berdiskusi bersama Kementerian Perindustrian untuk membuat peta jalan mobil elektrifikasi di Tanah Air.

    “Setelah diskusi dengan Menteri Perindustrian, tidak hanya dengan kami, tapi juga brand lain, dari sekarang mereka juga akan bikin roadmap gimana mengembangkan lini elektrifikasi. Lewat diskusi bersama Menperin, saya kira yang penting adalah untuk menentukan bagaimana insentif yang baik untuk model hybrid,” kata Takao.

    “Sekali lagi, insentif yang lebih tinggi, tentu lebih baik” jelasnya lagi.

    Di sisi lain, Mitsubishi berencana untuk memproduksi mobil hybrid di Indonesia.

    “Terkait rencana ke depan, Mitsubishi Motors akan meningkatkan volume produksi MMKI lebih banyak. Kita akan mengenalkan banyak model baru, termasuk elektrifikasi seperti model hybrid,” tambahnya lagi.

    Pabrik Mitsubishi ini berdiri di kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jawa Barat. Ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha.

    Pabrik ini mulai berproduksi pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160.000 kendaraan. Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi tersebut ditingkatkan menjadi 220.000 kendaraan. Tercatat Mitsubishi ‘Made in Cikarang’ ini sudah diekspor ke sekitar 50 negara.

    Takao bilang ekspor Mitsubishi buatan Cikarang sudah merambah ke Timur Tengah, Afrika, ASEAN, dan banyak negara lain. Salah satu rencananya Mitsubishi bakal memproduksi hybrid yang juga menyasar pasar ekspor.

    “Kita akan produksi mungkin model hybrid, jadi nantinya model hybrid itu akan diekspor ke negara-negara tersebut,” kata dia.

    Saat disinggung lebih jauh apakah modelnya Xpander Hybrid yang bakal diproduksi dalam negeri, Takao tidak memberikan informasi secara terang-terangan. Mengingat Xpander sudah berhasil membetot perhatian publik.

    “Mungkin (Xpander Hybrid), tapi masih rahasia,” jelasnya lagi.

    Mitsubishi juga didorong pemerintah untuk memperluas segmen elektrifikasi di Tanah Air.

    “Pemerintah sangat menghargai komitmen tinggi Mitsubishi untuk bisa partisipasi dalam perlindungan terhadap lingkungan dan bumi dengan memproduksi mobil EV. Ini menunjukkan komitmen yang bukan hanya untuk pemerintah hari ini tapi juga untuk generasi kita yang akan datang,” ujar Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian Faisol Riza.

    “Kami berharap PT MMKI bisa terus percepat inovasi dan teknologi elektrifikasi untuk jawab kebutuhan mobilitas masa depan,” tambah dia.

    (riar/dry)

  • Tok! Pemerintah Rombak Aturan Main DHE, Berlaku Januari 2025

    Tok! Pemerintah Rombak Aturan Main DHE, Berlaku Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyelesaikan rapat koordinasi evaluasi peraturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Hasilnya, revisi aturan itu akan terbit pada Januari 2025.

    Rapat itu dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza, hingga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.

    Airlangga mengatakan, aturan DHE SDA itu akan diubah secara menyeluruh, mulai dari level Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sebagaimana diketahui PP DHE SDA kini diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.

    “Jadi untuk kapannya (pengumuman perubahan) lagi kita siapin PP, PMK, dan juga kita siapin PBI nya, dan juga dari OJK. Time framenya mungkin sekitar sebulan dari sekarang,” kata Airlangga saat ditemui usai rapat koordinasi tersebut di kantornya, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Meski belum mau mendetailkan apa saja yang diubah dalam aturan PP DHE SDA, ia menekankan, dari hasil rapat evaluasi ini implementasi PP DHE yang wajib ditempatkan sebesar 30% dari total ekspor telah berjalan dengan baik dengan tingkat kepatuhan eksportir hampir 90%.

    Selain itu, ia memperkirakan, potensi retensi dari hasil penempatan dolar hasil ekspor yang diwajibkan selama tiga bulan di sistem keuangan dalam negeri akan mencapai US$ 14 miliar.

    “Kita perkirakan bisa sampai akhir tahun ini US$ 14 billion, tentu kita akan intensifkan lagi retensi yang 3 bulan, dan kita juga melihat kan kita punya trade baik, antara ekspor dan impor kan positif di November, tinggi,” ucap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, kajian perubahan ketentuan PP DHE SDA ini sudah lama santer berhembus sejak pertengahan tahun lalu. Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, selain rancangan ketentuan durasi penempatan yang lebih lama di dalam negeri, nilai hasil ekspor yang harus disimpan di sistem keuangan domestik juga tengah dikaji.

    Ia mengatakan, opsi yang dipertimbangkan ialah apakah menurunkan kewajiban penempatan dananya menjadi 25% dari yang selama ini sebesar 30% atau bahkan menaikkannya ke level 50% sampai dengan 75%.

    “Apakah 50% atau 75%, apakah 25%, itu masih akan dikaji,” kata Raden seusai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, pada awal Desember lalu.

    Raden menekankan, perubahan ketentuan ini dilakukan dalam rangka pemerintah semakin menciptakan transparansi pencatatan nilai hasil ekspor yang selama ini terjadi di Indonesia. Selain itu, juga untuk makin mempertambah cadangan devisa pemerintah untuk stabilitas kurs.

    “Kalau dia lebih banyak lagi yang bisa masuk maka cadangan devisa kita akan lebih baik, ya. Jadi kita jadi punya instrumen untuk bisa tetap membuat, menjaga rupiah stabil,” tegasnya.

    Sebagai informasi, dalam aturan yang berlaku saat ini, para eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor 250 ribu dolar AS atau lebih, wajib menempatkan DHE-nya minimal 30% ke rekening khusus (reksus) dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) minimal 3 bulan.

    (arj/mij)

  • Penjualan Shopee Pilih Lokal Naik 200 Persen pada 2024, Ini Kuncinya

    Penjualan Shopee Pilih Lokal Naik 200 Persen pada 2024, Ini Kuncinya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Penjualan produk lokal pada kanal Shopee Pilih Lokal pada 2024 meningkat 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini di antaranya berkat beragam promosi yang dihadirkan untuk produk lokal.

    Program ekspor Shopee dan kanal Shopee Pilih Lokal menjadi beberapa inovasi pendorong kinerja Shopee pada tahun ini.

    Tahun ini, jumlah produk lokal yang telah diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Latin dilaporkan mengalami peningkatan hampir 50 persen dibandingkan 2023. Kategori produk ekspor yang paling diminati sendiri adalah Fesyen Muslim, Fesyen Wanita, serta Fesyen Bayi & Anak.

    Dari sisi produk lokal, kerja sama Shopee dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah membantu 1.000 usaha lokal berhasil memperoleh sertifikasi halal di 2024. Sertifikasi tersebut dinilai memperkuat kepercayaan dan tingkat kepuasan konsumen berbelanja di para penjual dan merchant lokal.

    “Program-program ini mendorong pemerataan pertumbuhan usaha lokal secara berkelanjutan. Di tahun 2024, UMKM dari Aceh Besar, Sinjai, Pohuwato, Pakpak Bharat, dan Pekalongan mencatatkan peningkatan penjualan tertinggi dalam melayani pembeli dari berbagai penjuru negeri,” tambah Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Christin Djuarto dalam sebuah keterangan, Kamis (19/12).

    Lebih lanjut, beberapa program lain yang berkontribusi meningkatkan transaksi penjualan di Shopee pada 2024 adalah program Garansi Tepat Waktu dan program afiliasi bersama YouTube Shopping.

    Pada program Garansi Tepat Waktu, pembeli dapat menikmati layanan pengiriman yang lebih baik lewat mitra jasa kirim seperti Anteraja, JNE, Pos Indonesia, dan SiCepat. Pembeli akan mendapatkan voucher pengganti jika pesanan tiba melebihi waktu yang dijamin.

    Kemudian, konten interaktif seperti video dan live streaming juga menjadi pendorong kinerja Shopee. Fitur Shopee Live telah ditonton sebanyak 735 juta jam sepanjang 2024, menunjukkan tingginya minat dari pembeli pada konten interaktif.

    Pada 2024, Shopee Live mencatat kenaikan jumlah konten kreator hingga 50 persen lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga berdampak positif terhadap penjualan produk UMKM, yang secara total telah terjual lebih dari 1 miliar produk UMKM melalui Shopee Live.

    “Kami sebagai platform e-commerce juga berusaha melahirkan berbagai inovasi baru; mulai dari program, fitur, dan inisiatif yang mendukung seluruh ekosistem kami untuk juga bisa berinovasi dan menciptakan banyak dampak positif bersama. Tahun 2024 kami senang bisa melihat penjual, pembeli, dan kreator bisa bertumbuh; tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri,” tutur Christin.

    Program terbaru yang mendorong penjualan di platform berwarna oranye ini adalah kampanye 12.12 Birthday Sale yang disebut mendongkrak penjualan produk lokal dan UMKM hingga 7 kali lipat dibandingkan hari biasa.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kasasi Gagal Sritex Tetap Pailit, Menperin Agus Gumiwang Minta Pabrik Tetap Beroperasi  – Halaman all

    Kasasi Gagal Sritex Tetap Pailit, Menperin Agus Gumiwang Minta Pabrik Tetap Beroperasi  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menyandang status pailit usai pengajuan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). 

    Dengan status pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar Sritex tetap berproduksi.

    “Pemerintah ingin memastikan dan akan terus berupaya agar going concern-nya tetap dijaga. Artinya pabrik masih tetap harus berjalan, tetap produksi. Ini penting agar perusahaan masih bisa tetap mengirim produk-produknya sesuai dengan pesanan dalam kontrak yang sudah ditandatangani khususnya kontrak-kontrak yang berasal dari luar negeri,” tutur Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Dengan menjaga produksi Sritex, pemerintah ingin perusahaan mengamankan suplai ke perusahaan client agar marketnya tidak diambil pemain lain.

    “Kita tidak inginkan barang-barang yang selama ini di ekspor oleh Sritex nanti diisi oleh negara lain. Itu yang kita tidak mau, sebab itu going concern yang sangat penting, bahwa pabrik masih harus tetap berjalan,” jelas Menperin.

    Menperin menambahkan, pemerintah tidak ingin dengan berhentinya produksi Sritex dapat menyebabkan penghentian hubungan kerja dengan karyawan.

    “Kita ingin memastikan PHK itu tidak terjadi di Sritex. Ini semua berkaitan dengan hajat hidup dari banyak pihak, khususnya para pekerja yang ada di Sritex,” ucap Agus.

    Pemerintah sendiri akan melakukan berbagai langkah untuk menangani Sritex. Menperin AGK sendiri sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak.

    “Saya sendiri hari ini sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, mudah-mudahan bisa kita lakukan minggu depan sebelum kita masuk ke tahun baru untuk mengundang kurator yang sudah ditunjuk,” terangnya.

    Nantinya kurator tersebut akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah Pailit Sritex.

     

  • Iran, Raksasa Energi yang Hadapi Kelangkaan Gas

    Iran, Raksasa Energi yang Hadapi Kelangkaan Gas

    Jakarta –

    Iran memiliki salah satu cadangan gas alam dan minyak mentah terbesar. Hal ini dibuktikan dengan cadangan gasnya yang berada di posisi kedua di Bumi, dan cadangan minyak mentahnya terbesar keempat di dunia.

    Namun, negara raksasa energi ini tengah menghadapi krisis bahan bakar dengan permintaan gas alam yang melebihi jumlah produksi.

    Dalam beberapa waktu belakangan, beberapa sekolah dan kantor pemerintahan Iran di penjuru negeri harus ditutup, dan lampu jalanan yang menerangi jalan protokol di Teheran, dan beberapa tempat juga turut dipadamkan. Perintah ini diberlakukan oleh pihak berwenang dengan alasan penjatahan energi listrik.

    Lewat sebuah pesan video, Presiden Masoud Pezeshkian mendesak warga untuk menurunkan suhu rata-rata rumah mereka sebesar 2 derajat Celsius. Membantu pemerintah mengelola krisis energi menjadi alasan dibalik arahan tersebut.

    Imbauan itu juga menyoroti parahnya kekurangan energi di Iran, dan memburuk akibat ketergantungan besar pada pembangkit listrik tenaga gas, yang menyumbang sebesar 86% dari total produksi listrik Iran pada tahun 2023.

    Kekurangan gas telah memaksa pihak berwenang untuk membakar mazut untuk menghasilkan listrik. Mazut adalah sebuah minyak berat yang murah, tapi dapat memperburuk polusi udara.

    Cerita dibalik kelangkaan gas

    Sanksi dari pihak Barat disebut pejabat Iran sebagai penyebab kelangkaan gas ini.

    Teheran mengklaim kalau sanksi tersebut menghambat investasi dalam pengembangan ladang gas, pembangunan pembangkit listrik dan peningkatan efisiensi. Hanya saja, penjelasan ini gagal mengatasi masalah sistem yang mendasarinya.

    Data dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (US Energi Information Administration) mengindikasikan kalau Iran meraup $144 miliar (sekitar Rp2.345 triliun) dari pendapatan minyak selama tiga tahun pertama masa pemerintahan Joe Biden.

    Arezoo Karimi, jurnalis yang fokus soal ekonomi Iran untuk kantor IranWire, berpendapat bahwa sebagian besar pendapatan itu telah dialihkan untuk mendanai prioritas geopolitik Teheran, termasuk mendukung sekutu regionalnya seperti rezim Bashar Assad di Suriah. Terlepas dari pendapatan signifikan yang dihasilkan dari ekspor minyak.

    “Melalui sejumlah perusahaan cangkang dan rekening rahasia, sebagian besar pendapatan minyak Iran luput dari pengawasan internasional,” ujar Arezoo Karimi kepada DW. “Namun, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa miliaran dolar telah disalurkan pada prioritas regional, bukannya untuk infrastruktur domestik.”

    Karimi mengatakan bahwa Iran telah menghabiskan miliaran dolar dalam beberapa dekade untuk menopang rezim Assad, termasuk dengan memasok jutaan barel minyak mentah secara gratis.

    “Iran dilaporkan telah menghabiskan lebih dari $25 miliar (sekitar Rp406,93 triliun) untuk Suriah, terutama lewat dukungan minyak,” ujarnya. “Pola yang memprioritaskan aliansi regional di atas investasi infrastruktur ini telah membuat sektor energi Iran sangat membutuhkan modernisasi.”

    Pejabat Iran mengakui kalau negaranya membutuhkan miliaran dolar investasi baru untuk memodernisasi sektor minyak dan gasnya.

    Analis energi yang berbasis di Washington untuk perusahaan konsultan Gulf State Analytics (GSA), Omid Shokri, mengatakan kalau sejumlah perusahaan asing tidak mungkin berinvestasi sampai Iran mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, sanksinya dicabut, dan Iran memenuhi standar-standar Finansial Action Task Force (FATF), yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

    “Bahkan, jika Iran memenuhi syarat itu saat ini, dibutuhkan waktu tiga sampai lima tahun bagi perusahaan internasional untuk kembali,” kata Shokri. “Sementara itu, Iran menghadapi defisit gas alam harian sebesar 350 juta meter kubik, kekurangan listrik sebesar 20 gigawatt, dan melonjaknya konsumsi bensin hingga 15 juta liter per hari. Krisis energi ini adalah yang terparah sejak revolusi 1979.”

    Salah strategi?

    Iran, masih sangat bergantung pada gas alam, saat negara tetangga misalnya Turki, telah mencoba mendiversifikasi paduan energi mereka, menyeimbangkan batu bara, gas alam, minyak, dan energi terbarukan. Lebih dari 95% rumah tangga di Iran terhubung ke jaringan pipa gas, sebuah fokus infrastruktur yang dianggap salah kaprah oleh para analis.

    Pakar energi bernama Hossein Mirafzali menyoroti konsekuensinya. “Iran telah memasang 430.000 kilometer jaringan pipi gas untuk disalurkan ke desa-desa yang terpencil. Namun, memprioritaskan penggunaan untuk perumahan di atas pasokan industri telah menimbulkan kerugian ekonomi yang parah. Kekurangan gas telah memaksa penghentian industri, menyebabkan kerusakan signifikan pada perekonomian.”

    Ketergantungan Iran pada pembangkit listrik tenaga gas juga memperburuk dampak lingkungannya. Iran, berada di antara kontributor utama emisi gas rumah kaca dunia, jumlah polusinya tidak sebanding dengan hasil ekonominya.

    Dari eksportir jadi importir

    Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, para analis memperkirakan Iran akan dengan terpaksa mengimpor gas alam untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Negara yang sebelumnya memasok gas ke Iran di masa pemerintahan Mahmoud Amadinejad pada tahun 2005 hingga 2013, Turkmenistan, tetap menjadi pilihan yang paling memungkinkan.

    Namun, perkembangan ini menggarisbawahi sebuah paradoks. Bagaimana mungkin sebuah negara yang memiliki cadangan gas alam yang sangat besar menjadi pengimpor energi?

    Krisis energi di Iran mencerminkan kegagalan manajerial, sanksi dan prioritas geopolitik selama puluhan tahun, yang mengalihkan sumber daya dari investasi domestik yang sangat penting. Saat Iran bergulat dengan kekurangan yang parah dan peningkatan tekanan ekonomi, mengatasi tantangan sistemis ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam strategi dan tata kelola.

    Konsekuensinya bahkan sudah terlihat. Sejumlah pabrik ditutup, perumahan mengalami pemadaman listrik selama berjam-jam, dan tingkat polusi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Tanpa perubahan, para ahli memperingatkan, Iran berisiko mengalami stagnasi ekonomi yang lebih jauh, ketidakpuasan publik, dan ketergantungan yang semakin besar pada impor energi.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Dubes Masaki Puji Kontribusi Budi Karya Sumadi Pererat Hubungan Indonesia-Jepang

    Dubes Masaki Puji Kontribusi Budi Karya Sumadi Pererat Hubungan Indonesia-Jepang

    Jakarta, Beritasatu.com – Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi memuji peran Budi Karya Sumadi (BKS) dalam mempererat hubungan kedua negara. Atas jasanya ini BKS pun mendapat penghargaan the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star.    

    Masaki Yasushi pun mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan pencapaian Budi Karya Sumadi pada Kamis (19/12/2024). Menteri perhubungan periode 2016-2024 tersebut mendapat mendapat penghargaan dari Kaisar Jepang Naruhito, yakni the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star pada 6 November 2024 lalu. 

    “Penghargaan yang didapat Pak Budi Karya Sumadi menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang signifikan yang lebih mempererat hubungan kedua bangsa,” ujar Dubes Masaki, dalam jamuan makan malam yang diadakan di rumah dinasnya, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis (19/12/2024). 

    Hadir dalam jamuan makan malam ini antara lain Chairul Tanjung (menteri koordinator perekonomian 2014), Rachmad Gobel (menteri perdagangan 2014-2015), Saleh Husen (menteri perindustrian 2014-2016), dan sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan.

    Menurut Dubes Masaki, di bawah kepemimpinan Budi Karya Sumadi, beberapa proyek kunci yang mempresentasikan hubungan Indonesia-Jepang dapat diselesaikan dengan baik. Dubes Masaki lantas menyebut salah satu contoh sukses adalah pembangunan MRT (mass rapid transit) jalur utara-selatan (Bundaran HI-Lebak Bulus). 

    “Pak Budi Karya Sumadi meyakinkan kami bahwa pekerja lokal mampu untuk mengatur dan memelihara infrastruktur penting tersebut,” ujarnya. Menurut Dubes Masaki, keberhasilan MRT di Jakarta tersebut telah turut mendorong keberanian Jepang untuk membuat proyek MRT sejenis di Vietnam. 

    Di bidang maritim, Dubes Masaki menyebut Budi Karya Sumadi yang seperti tanpa lelah mengembangkan Pelabuhan Patimban di Subang. “Dengan menggunakan keahlian dan teknologi Jepang, pelabuhan ini telah melampaui ekspektasi, dan menjadi hub kunci untuk mengekspor kendaraan bermotor yang diproduksi di Indonesia,” ucapnya.

    Dubes Masaki pun menyebut komitmen dan inovasi yang dilakukan Budi Karya Sumadi dalam pembangunan proving ground, yang kini tengah berjalan. “Fasilitas ini, yang dibangun dengan skema public-private partnership (kerja sama pemerintah dan badan usaha-KPBU), meningkatkan standar pengujian kendaraan bermotor yang dibuat di Indonesia. Langkah ini juga memperkuat fondasi untuk ekspor serta mendukung perkembangan industri otomotif,” tuturnya.

    Di luar tiga proyek penting tersebut, Dubes Masaki menyebut Budi Karya Sumadi adalah pendukung kuat kerja sama Indonesia-Jepang. Salah satu buktinya adalah upaya keras BKS dalam menyuksesnya transit oriented development (TOD) Forum di Tokyo tahun ini, yang berhasil menghadirkan 50 pemimpin perusahaan Jepang, untuk mengeksplorasi peluang baru dalam kerja sama dua negara.

    Ketika giliran memberikan sambutan, Budi Karya Sumadi berterima kasih kepada Dubes Masaki yang berkenan membuat jamuan makan malam. Budi Karya Sumadi juga menyebut bahwa acara tersebut adalah bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Jepang, telah berlangsung lebih dari 60 tahun, dan berjalan dengan sangat baik dan akrab.

    “Kami mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Jepang  membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur, termasuk di bidang transportasi,” kata Budi Karya Sumadi.

    Dia lalu menceritakan kembali pengalamannya tatkala menerima penghargaan dan ucapan langsung dari Kaisar Naruhito. “Saya tidak tahu mengapa hanya saja yang disalami dan sambi diajak mengobrol. Mungkin ada tiga menit. Ini suatu yang luar biasa bagi saya,” ucapnya.

    Budi Karya Sumadi kemudian menyebut, bahwa penghargaan yang diterimanya, bukanlah pencapaian pribadi, melainkan pencapaian dari seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Perhubungan. “Penghargaan ini sebenarnya adalah untuk Indonesia,” tuturnya.

  • Desa Binaan Astra di Malang Lepas Ekspor Kacang Tunggak-Ikan ke Belanda

    Desa Binaan Astra di Malang Lepas Ekspor Kacang Tunggak-Ikan ke Belanda

    Jakarta –

    Astra melalui program Desa Sejahtera Astra terus berupaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Teranyar, Astra melepas ekspor kacang tunggak dan produk perikanan hasil produksi salah satu desa binaan Astra yaitu Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses di Malang, Jawa Timur ke Belanda.

    Seremoni pelepasan ekspor senilai Rp 63,2 miliar yang akan dikirim secara bertahap dalam kurun waktu satu tahun tersebut ditandai dengan flag-off truk pengiriman perdana 10 ton kacang tunggak serta 1.500 boks produk perikanan, seperti nila dan lele.

    Pelepasan ekspor dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso didampingi oleh Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

    “Kami mengapresiasi Astra yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Sejahtera Astra. Kegiatan pelepasan ekspor ini menunjukkan bahwa inovasi yang konsisten dilakukan oleh Desa Sejahtera Astra membuat produk-produknya mampu bersaing mengikuti selera pasar dunia, di tengah kondisi pasar global yang masih tidak menentu,” ujar Budi Santoso dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

    Sementara itu, Riza mengatakan pihaknya siap memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui empat pilar program kontribusi sosial Astra, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan.

    Pelepasan ekspor yang dilakukan hari ini merupakan kolaborasi Astra bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk unggulan desa hingga dapat mempunyai nilai jual yang lebih tinggi sehingga dapat menyejahterakan masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan prasasti peresmian pabrik Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses yang akan digunakan untuk produksi kacang tunggak dan perikanan.

    Sebagai informasi, pengembangan Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses ini menjadi inkubator di Kabupaten Malang. Program tersebut berkembang menyasar area Jember dan Blitar dengan komoditas utama yang dikembangkan yaitu kacang tunggak dan perikanan asap/asin bekerjasama dengan pesantren-pesantren, kelompok-kelompok tani, petambak lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sekitar.

    Pada tahun 2023 lalu, Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses mendapatkan kepercayaan dari buyer produk kacang tunggak dan perikanan asap/asin dari Belanda pada gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) dengan total nilai kontrak US$ 20 juta untuk periode tahun 2023-2028.

    Program pembinaan di Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses ini telah menciptakan 108 lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat hingga mencapai 85%, serta membantu meningkatkan valuasi negara melalui produk-produk komoditas dan olahan masyarakat di tingkat UMKM.

    Sejak tahun 2018 hingga saat ini, terdapat 401 Desa Sejahtera Astra yang telah berhasil melakukan ekspor. Sementara itu, valuasi ekspor Desa Sejahtera Astra sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai Rp 343 miliar.

    (anl/ega)

  • Mitsubishi Capai Rekor Produksi 1 Juta Mobil di Indonesia

    Mitsubishi Capai Rekor Produksi 1 Juta Mobil di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) mengumumkan produksi kumulatif satu juta kendaraan di Indonesia sejak dimulai pada 2017.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan capaian 1 juta produksi lokal Mitsubishi ini menjadi pemantik industri otomotif meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kami berharap industri otomotif Indonesia bisa menghasilkan mobil Indonesia dengan menggunakan komponen lokal Indonesia yang lebih tinggi dan maksimal,” kata Faisol di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12).

    Takao Kato, President & Chief Executive Officer MMKI, mengatakan capaian produksi 1 juta unit ini merupakan dukungan dari berbagai pihak.

    “Berkat dukungan dari pemerintah Indonesia, para pemasok, dan perusahaan mitra kami, pusat produksi kami di Indonesia telah menjadi pilar utama bisnis perusahaan kami,” kata Kato.

    Kato menjelaskan mobil Mitsubishi yang diproduksi lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor, termasuk ke berbagai negara di ASEAN. Fasilitas manufaktur ini disebut memiliki peran penting sebagai lokasi produksi utama ASEAN.

    Di samping itu Kato menceritakan dia merupakan orang pertama yang menjadi Presiden Direktur MMKI dan terlibat dalam lahirnya Xpander pada 2017.

    “Berbicara mengenai model utama kami, Xpander dan Xforce, telah diterima dengan baik tidak hanya di Indonesia tapi juga di sekitar 50 negara di luar negeri dan total volume ekspor mencapai lebih dari 400.000 unit,” sebut Kato.

    Ke depan Kato berjanji akan terus meluncurkan produk-produk yang sangat menarik dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia lebih lanjut.

    Pusat produksi yang berlokasi di Kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha.

    Pabrik ini mulai ngebul pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160 ribu kendaraan.

    Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi ditingkatkan menjadi 220 ribu kendaraan, dan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut kini telah diekspor ke sekitar 50 negara.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) resmi menunjuk alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Yurdi Yasmi, sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman.

    Yurdi menyambut baik amanah baru yang diberikan FAO kepada dirinya. Ia mengaku senang bisa berkontribusi lebih terhadap pengembangan pangan dan pertanian dunia melalui peran barunya sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman FAO.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yurdi dalam keterangannya pada Rabu (18/12).

    Sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman, Yurdi bertugas memimpin dukungan FAO kepada negara anggota dalam mempercepat transisi sistem produksi tanaman berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, divisi tersebut bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim, konflik, serta tantangan ekonomi lainnya.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten,” jelas Yurdi.

    “FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” tambahnya.

    Yurdi sendiri merupakan pakar di bidang pertanian. Ia pernah mengemban pendidikan S1 di jurusan Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga pernah berkuliah S2 dan S3 di jurusan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen dan lulus dengan predikat pujian.

    Sebagai eksekutif di bidang pertanian, Yurdi pernah mengemban jabatan penting di sejumlah organisasi internasional, seperti di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Selain itu, Yurdi juga pernah memimpin beberapa proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Korea, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor-Leste, dan Zimbabwe.

    (isa/dna)

  • Airlangga Tinjau Aturan Pailit Imbas Sritex: Terlalu Mudah Bangkrutkan

    Airlangga Tinjau Aturan Pailit Imbas Sritex: Terlalu Mudah Bangkrutkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meninjau ulang aturan pailit usai kasus yang melilit Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex. Pasalnya Sritex pailit usai digugat oleh hanya satu supplier.

    “Dan tentu ini merupakan sebuah hal yang juga mengkhawatirkan, karena terlalu mudah untuk membangkrutkan sebuah perusahaan, karena cukup oleh satu suplier. Nah ini juga kita akan review terkait dengan regulasi mengenai kepailitan,” katanya ditemui di Gedung Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

    Terkait kasasi Sritex yang ditolak Mahkamah Agung (MA), Airlangga mengatakan perusahaan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Ia pun berharap Sritex dapat terus beroperasi.

    Ia juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait kegiatan ekspor-impor Sritex agar tetap bisa berjalan.

    “Kta berharap bahwa proses daripada Sritex ini going constant, jadi produksi diharapkan bisa terus berjalan. Nah sekarang juga komunikasi dengan lembaga terkait, termasuk Bea Cukai. Sehingga kalau proses berjalan, dalam proses ini restrukturisasi dengan kurator ini menjadi penting,” katanya.

    Putusan pailit Sritex mulanya datang dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) silam.

    Pembatalan Perdamaian

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, putusan pailit itu dijatuhkan terkait permohonan PT Indo Bharat Rayon yang mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon (Sritex Group) lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

    PN Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan pihak Indo Bharat Rayon yang meminta pembatasan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati sebelumnya.

    Kemudian, pemohon meminta putusan PN Niaga Semarang nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

    PT Indo Bharat Rayon (IBR) adalah salah satu lini usaha yang terafiliasi dengan konglomerasi bisnis asal India, Aditya Birla Group. Perusahaan ini berdiri dan mulai beroperasi pada 1980 silam.

    (feb/asa)

    [Gambas:Video CNN]