Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Airlangga sebut kepatuhan eksportir tempatkan DHE SDA capai 90 persen

    Airlangga sebut kepatuhan eksportir tempatkan DHE SDA capai 90 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tingkat kepatuhan eksportir dalam penempatan devisa hasil ekspor (DHE) telah mencapai sekitar 90 persen.

    Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai melaporkan perkembangan DHE kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    “Realisasinya ‘compliance’-nya sudah sekitar 90 persen,” ujar Airlangga.

    Terkait angka tersebut, Airlangga menjelaskan capaian itu mencakup seluruh ekspor sumber daya alam (SDA). “90 persen dari yang seluruh ekspor, yang SDA,” kata dia.

    Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan penyempurnaan dan evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

    “Kami sedang melakukan penyempurnaan bersama dengan BI (Bank Indonesia) OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Kementerian Keuangan,” ucap Airlangga.

    Ketika ditanya mengenai penyerapan anggaran, Airlangga menyebut hal itu akan dibicarakan secara teknis lebih lanjut. “Nanti dibicarakan teknis detail, tadi kita bicara secara keseluruhan,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau ulang soal peraturan pemerintah (PP) tentang devisa hasil ekspor (DHE), hingga membahas optimalisasi penerimaan pajak tahun 2025.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10), Presiden Prabowo menginginkan peninjauan ulang peraturan soal DHE agar berjalan optimal.

    “Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor,” kata Pras, sapaan akrabnya, dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta.

    Diketahui, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 pada Februari 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks Ketua PN Jaksel Dituntut 15 Tahun Pidana di Kasus Suap Vonis CPO

    Eks Ketua PN Jaksel Dituntut 15 Tahun Pidana di Kasus Suap Vonis CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut eks Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta 15 tahun penjara dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara crude palm oil (CPO) korporasi.

    Jaksa menilai bahwa Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap secara bersama-sama dalam perkara itu.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif Nuryanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun,” ujar Arif di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

    Arif juga diminta untuk membayar denda Rp500 juta dalam perkara ini. Selain pidana badan, Arif juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp15,7 miliar.

    Namun, apabila Arif tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun pidana.

    “Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa yang pengganti sebesar Rp 15,7 miliar,” imbuhnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin oleh Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor CPO. Tiga grup atau korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas. 

    Adapun, uang suap tersebut diberikan oleh Advokat Ariyanto, Junaedi Saibih, dan Marcella Santoso serta M Syafei selaku perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

    Pada intinya, vonis lepas atau onslag itu telah menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar ketiga grup korporasi dibebankan denda dan uang pengganti sekitar Rp17,7 triliun. 

  • BRIN Kenalkan Teknologi Monitor Radiasi, Belajar dari Kasus Kontaminasi Cikande

    BRIN Kenalkan Teknologi Monitor Radiasi, Belajar dari Kasus Kontaminasi Cikande

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkenalkan teknologi Radiation Portal Monitor (RPM) atau Teknologi Monitor Radiasi (TMR) yang berfungsi untuk mendeteksi potensi kontaminasi bahan radioaktif di berbagai sektor, termasuk kawasan industri, pelabuhan, dan ekspor komoditas seperti udang dan rempah-rempah. 

    Teknologi ini dinilai penting untuk memperkuat keamanan nuklir nasional sekaligus menjaga keberlanjutan ekspor produk Indonesia.

    Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri menuturkan kebutuhan perangkat pemantauan radiasi di Indonesia sangat mendesak, terlebih setelah munculnya beberapa kasus kontaminasi radioaktif seperti yang terjadi di Cikande, Serang, Banten.

    “Kita butuh radiation portal monitoring, hampir di semua tempat, di semua kawasan industri,” kata Syaiful dalam acara Temu Bisnis Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Bidang Teknologi Monitor Radiasi (TMR), Indonesia Research and Innovation Expo (INARI Expo 2025) di Jiexpo Kemayoran pada Rabu (29/10/2025). 

    Syaiful menjelaskan, alat tersebut bukan hanya dibutuhkan di kawasan industri, tetapi juga di sektor ekspor, khususnya setelah Amerika Serikat memperketat batas ambang radioaktif untuk produk impor. 

    Menurutnya, penerapan portal monitoring radiasi akan membantu memastikan produk ekspor seperti udang dan cengkeh terbebas dari kontaminasi sebelum dikirim ke luar negeri. Dia menambahkan penerapan teknologi tersebut dapat menjadi peluang besar untuk melindungi ekspor nasional sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor.

    “Harapannya ke depannya [industri/pelaku bisnis] bisa mengembangkan ini lebih lanjut. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi kita bersama dan keselamatan kita bersama,” ujar Syaiful. 

    Sementara itu, Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono, menjelaskan perangkat tersebut telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade dan siap untuk diimplementasikan secara luas.

    Menurut Sinung, BRIN tidak akan memproduksi alat ini secara massal, melainkan membuka peluang bagi industri untuk mengambil lisensi dan melakukan produksi lokal.

    “Kami menemukan sesuatu, menginovasikan sesuatu. Tapi nanti yang membuat mass production harapannya muncul orang, perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kami untuk mass production dari produk tadi,” jelasnya.

    Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono,

    Dia menambahkan, skema kerja sama lisensi bersifat non-eksklusif, sehingga semakin banyak industri yang terlibat akan semakin baik. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan akan bergantung pada skala produksi dan target pasar masing-masing perusahaan.

    Lebih jauh, RPM merupakan perangkat deteksi pasif yang digunakan untuk menyaring pejalan kaki, kendaraan, atau objek lain yang membawa bahan nuklir dan radioaktif. 

    Perangkat ini terdiri dari beberapa tipe, termasuk RPM kendaraan, RPM pedestrian, dan RPM portable, yang dapat dipasang di pelabuhan, bandar udara, perbatasan, dan kawasan industri. BRIN menilai pengembangan dan produksi RPM secara lokal penting untuk menjamin keberlanjutan operasi, perawatan, serta mendukung keamanan nasional. 

    Selain itu, lisensi produk RPM akan dikoordinasikan melalui Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri, di bawah Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, dengan melibatkan BAPETEN, KKP, serta kementerian dan otoritas terkait lainnya.

    Sebelumnya, temuan zat radioaktif Cs-137 di Indonesia telah menjadi perhatian serius. Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat mendeteksi paparan Cs-137 pada cengkeh asal Indonesia yang dikirimkan oleh PT Natural Java Spice ke California. FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah dari perusahaan tersebut.

    Meski kadar radioaktif yang terdeteksi masih di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, FDA menilai temuan tersebut tidak bisa diabaikan karena paparan jangka panjang tetap berpotensi membahayakan kesehatan

    FDA juga menyoroti paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada komoditas udang dari Indonesia. Pemeriksaan pihak FDA serta Bea Cukai AS mendeteksi kandungan radiasi pada kontainer udang pada Agustus 2025. Penemuan ini menjadi titik balik yang menunjukkan sumber paparan radiasi bukan berasal dari tambak atau laut, melainkan berakar pada aktivitas industri logam di daratan.

  • Barantin catat 2 juta lebih sertifikasi selama Januari-Oktober 2025

    Barantin catat 2 juta lebih sertifikasi selama Januari-Oktober 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mencatat sebanyak 2.070.988 sertifikasi karantina telah diterbitkan dalam periode 1 Januari sampai dengan 12 Oktober 2025.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Barantin menyebutkan dari angka tersebut, 881.668 di antaranya merupakan sertifikasi untuk karantina tumbuhan, lalu karantina ikan sebesar 636.900 dan 552.420 merupakan sertifikasi karantina hewan.

    Jika ditinjau dari kebutuhannya, 80,2 persen dari jumlah sertifikasi (1.660.937 sertifikat) ditujukan untuk kebutuhan antararea. Sedangkan, 300.008 sertifikat (14,49 persen) dan 110.043 sertifikat (5,3 persen) masing-masing ditujukan untuk kebutuhan ekspor dan impor ketiga komoditas tersebut.

    Berdasarkan daerah, menurut keterangan itu, Jawa Timur, Banten dan Lampung merupakan tiga provinsi dengan sertifikasi karantina tertinggi selama periode ini, masing-masing secara berurutan pencapaian 316.981 sertifikasi, 192.979 sertifikasi, dan 175.427 sertifikasi.

    Dari sisi pelanggaran karantina, Barantin mencatat terdapat 1.667 kali penahanan, 1.910 kali penolakan, dan 867 kali pemusnahan. Komoditas yang paling sering ditahan antara lain ayam, daging babi, beras, anggur, mangga, daging ayam, apel, jeruk, bibit, dan burung kicau.

    Lebih lanjut, Indonesia juga melakukan 564 penolakan komoditas impor seperti bawang putih, biji gandum, kacang kedelai, jahe, sapi, bungkil jagung, cabe kering, dan kacang tanah yang tidak memenuhi persyaratan dan mengirimkan notifikasi non-compliance (NNC) ke negara asal.

    Di sisi lain, Barantin juga memperkuat upaya kinerja melalui sejumlah kerja sama strategis di dalam maupun luar negeri.

    Untuk kerja sama domestik, Barantin telah melakukan kerja sama dengan delapan kementerian/lembaga (K/L) termasuk bersama Kemenkeu, KKP, BRIN, BNN, BSSN, Pemprov Sulawesi Selatan, BPOM, dan Kemen Imipas. Serta, ada kerja sama dengan 15 perguruan tinggi seperti UGM, IPB, USU, Unpad, dan Unibraw.

    Lebih lanjut, kerja sama luar negeri antara lain E-Cert bersama Australia, Selandia Baru, Belanda, dan Brazil; ASW bersama Thailand; dan E-Phyto via IPPC Hub dengan 30 negara antara lain Amerika Serikat, Chile, India, Prancis, dan Jerman.

    Barantin juga melakukan perjanjian dan kerja sama bilateral terkait perdagangan bebas (FTA) hingga pre-border, kerja sama subregional, multilateral yang meliputi SPS-WTO, hingga National Plant Protection Organization-IPPC.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIMKI upayakan industri kreatif RI naik kelas, tak hanya jadi pemasok

    HIMKI upayakan industri kreatif RI naik kelas, tak hanya jadi pemasok

    Kita tidak boleh hanya bicara pameran dan ekspor. Kita harus bicara daya tahan merek, dan daya tahan merek bukan soal besar modal, tapi cara berpikir,

    Minahasa, Sulawesi Utara (ANTARA) – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengupayakan industri kreatif termasuk produk kerajinan dan mebel domestik, tidak hanya sekadar pemasok murah di rantai pasok dunia, melainkan turut menekankan pada kualitas dan nilai mewah.

    “Kita tidak boleh hanya bicara pameran dan ekspor. Kita harus bicara daya tahan merek, dan daya tahan merek bukan soal besar modal, tapi cara berpikir,” kata Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur sebagaimana pernyataan dikonfirmasi di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Ia mencontohkan ketangguhan sejumlah merek dunia seperti Hermès, Louis Vuitton, Rolex, dan Patek Philippe, yang tetap eksis dan bahkan semakin kuat di tengah maraknya produk tiruan berharga murah. Menurutnya, jenama tersebut bertahan karena mereka menjual makna dan martabat, bukan sekadar produk.

    Sobur menilai, kekuatan jenama mewah global terletak pada kemampuan mereka mengubah produk menjadi simbol identitas dan emosi. “Produk tiruan hanya meniru bentuk, tapi tidak bisa meniru martabat,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pelaku industri kreatif Indonesia perlu menempuh jalan serupa dengan menanamkan nilai budaya dan cerita lokal pada setiap karya.

    Disampaikan dia, upaya yang dilakukan pihaknya untuk memperkuat hal itu yakni dengan memperkuat strategi distribusi dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai bagian integral dari nilai jenama (brand value).

    Ia menyebut, banyak perusahaan hancur karena tergoda menjual produk secara massal ke semua pasar, tanpa memperhatikan konteks nilai dan reputasi.

    “Setiap titik distribusi adalah panggung reputasi. Cara menjual menentukan bagaimana dunia memperlakukan karya kita,” katanya lagi.

    Selain itu, ia menambahkan, martabat tenaga kerja adalah bagian dari nilai sebuah jenama.

    Industri kreatif yang ingin bicara eksklusivitas, katanya, juga harus memastikan upah layak, regenerasi keterampilan, dan etika produksi.

    Menurut Sobur, jenama mewah global bertahan karena menjadikan warisan sebagai strategi bisnis jangka panjang.

    “Mereka rela tidak menjual hari ini agar tetap dihormati 30 tahun ke depan. Warisan adalah strategi bisnis,” katanya.

    Kriya Nusantara misalnya, bisa menjadi contoh konkret penerapan filosofi melalui produk kemasan mewah, elemen interior, furnitur artistik, dan parfum yang sesuai dengan nilai budaya.

    Ia menilai pendekatan tersebut penting diterapkan di Indonesia agar produk-produk lokal memiliki daya tahan nilai dan reputasi global yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah dipicu ekspektasi suku bunga Fed bertahan lebih lama

    Rupiah melemah dipicu ekspektasi suku bunga Fed bertahan lebih lama

    pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.617 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ekspektasi bahwa suku bunga acuan The Fed akan bertahan tinggi lebih lama.

    “Hal ini menyusul sejumlah data ekonomi AS yang tetap solid, termasuk pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan klaim pengangguran mingguan yang masih stabil,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah sebesar 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.617 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.608 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah di level Rp16.631 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.622 per dolar AS.

    Sentimen lain terhadap rupiah berasal dari imbal hasil (yield) obligasi AS yang tetap tinggi turut menahan minat terhadap aset berisiko di kawasan Asia, termasuk kurs rupiah.

    Melihat dari faktor domestik, pelaku pasar disebut masih menantikan arah kebijakan lanjutan Bank Indonesia pasca mempertahankan BI-Rate pada level 6,25 persen pada pekan lalu.

    “Upaya stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) diperkirakan akan menjaga volatilitas rupiah agar tetap terkendali. Surplus neraca perdagangan dan aliran masuk devisa hasil ekspor (juga) masih menjadi faktor penahan pelemahan lebih dalam,” ungkap Taufan.

    Menurut dia, pergerakan rupiah yang relatif datar dalam beberapa hari terakhir mencerminkan fase konsolidasi pasar di tengah katalis baru yang minim.

    Pelaku pasar dinyatakan cenderung bersikap wait and see menjelang hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan diumumkan pada Rabu malam waktu AS (30 Oktober 2025).

    “Keputusan dan pandangan The Fed terkait Federal Funds Rate (FFR) akan menjadi petunjuk utama arah kebijakan moneter AS ke depan dan berpotensi mempengaruhi sentimen terhadap aset berisiko, termasuk rupiah,” ujar Research and Development ICDX tersebut.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga Hakim Vonis Lepas Kasus Korupsi CPO Dituntut 12 Tahun Penjara

    Tiga Hakim Vonis Lepas Kasus Korupsi CPO Dituntut 12 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas (ontslag) terhadap kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2022 masing-masing dituntut pidana 12 tahun penjara.

    Ketiga hakim tersebut, yakni hakim ketua Djuyamto bersama dengan para hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

    “Kami menuntut agar para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama,” kata jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Syamsul Bahri Siregar dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2025).

    Selain pidana penjara, JPU juga menuntut agar ketiga terdakwa dijatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    Tak hanya itu, ketiga hakim juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan memperhitungkan aset terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dalam penyidikan sebagaimana pembayaran uang pengganti berupa bangunan dan tanah.

    Secara perinci, Djuyamto dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp9,5 miliar serta Ali dan Agam masing-masing Rp6,2 miliar, dengan masing-masing subsider 5 tahun penjara.

    Dengan demikian, JPU menuntut agar ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan perbuatan ketiga terdakwa yang tidak mendukung program rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), telah mencederai kepercayaan masyarakat khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif, serta telah menikmati hasil tindak pidana, sebagai hal memberatkan.

    “Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni para terdakwa belum pernah dihukum serta bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya,” ungkap JPU.

    Dalam perkara tersebut, tiga hakim didakwa menerima suap secara total Rp21,9 miliar. Disebutkan bahwa uang diterima para hakim sebanyak dua kali.

    Pertama, diterima oleh Djuyamto sebesar Rp1,7 miliar serta Agam dan Ali masing-masing Rp1,1 miliar. Kedua, diterima oleh Djuyamto senilai Rp7,8 miliar serta Agam dan Ali masing-masing Rp5,1 miliar.

    Uang suap diduga diterima bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta dan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    Secara total, uang yang diterima para hakim bersama Arif dan Wahyu sebesar 2,5 juta dolar AS atau Rp40 miliar.

    Suap diduga diterima dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi pada kasus CPO, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

    Atas perbuatannya, ketiga hakim didakwa melanggar Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 12 huruf c atau Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Investasi Industri Agro Tembus Rp 85,05 Triliun

    Investasi Industri Agro Tembus Rp 85,05 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat realisasi investasi di sektor industri agro mencapai Rp 85,05 triliun pada semester I 2025, dari total investasi industri pengolahan nonmigas (IPNM) yang sebesar Rp 366,6 triliun.

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan sektor industri agro masih menjadi magnet bagi para investor.

    “Investasi sektor industri agro masih tumbuh dan diminati, terlihat dari realisasi yang mencapai Rp 85,05 triliun pada semester I 2025,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Putu, capaian tersebut turut ditopang oleh penyerapan tenaga kerja sekitar 9,8 juta orang atau 50,26% dari total tenaga kerja di industri pengolahan nonmigas.

    Ia menambahkan, industri agro juga membukukan nilai ekspor sebesar US$ 37,38 miliar pada semester I 2025, dengan nilai impor senilai US$ 10,42 miliar. “Selisih ekspor dan impor sebesar US$ 26,96 miliar menunjukkan neraca perdagangan industri agro masih positif,” ungkapnya.

    Putu menjelaskan, kontribusi industri agro tidak hanya terlihat dari neraca perdagangan yang surplus, tetapi juga dari sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Pada semester I 2025, sektor industri agro tercatat menyumbang 52,07% terhadap PDB industri nonmigas dan 8,96% terhadap PDB nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,99%. “Sektor industri agro merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

  • Khofifah optimistis integrated farming Pasuruan dongkrak produksi susu

    Khofifah optimistis integrated farming Pasuruan dongkrak produksi susu

    Produksi susu dari Jatim bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memasok Industri Pengolah Susu (IPS) di provinsi lain.

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa optimistis penerapan sistem integrated farming di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, mampu meningkatkan produksi susu nasional dan mengurangi impor.

    “Di KPSP ini, setelah menerapkan integrated farming dan replacement dengan bibit sapi perah yang memiliki genetik unggul, saat ini sapi perah yang sebelumnya produksi mulai dari 12-15 liter menjadi 20-25 liter per hari. Dengan harapan kita akan bisa mengurangi impor susu, di mana saat ini kebutuhan susu di Indonesia 65 persen masih impor,” ujarnya dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

    Dia meyakini produksi susu dari Jatim bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memasok Industri Pengolah Susu (IPS) di provinsi lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, saat ini Jatim mampu memproduksi susu segar sebanyak 468.712 ton per tahun atau berkontribusi 58 persen terhadap produksi susu nasional sebesar 808.352 ton.

    Khofifah mencontohkan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki kebutuhan susu segar tinggi untuk IPS dan masih bergantung dari Jatim.

    “Belum lagi market dari MBG (Makan Bergizi Gratis),” katanya pula.

    Khofifah juga memberikan masukan bagaimana jika konsumsi susu untuk anak-anak dalam program MBG adalah susu pasteurisasi tanpa kemasan pabrikan, tetapi disediakan kemasan besar (galon dari kaca atau stainless steel) kemudian diminum dengan gelas, sehingga mengurangi limbah kemasan dan anak-anak minum susu sesuai kebutuhan.

    “Selain itu lebih mendekatkan akses terhadap sentra-sentra produksi susu. Ini artinya market susu segar sangat besar,” ujar Khofifah menambahkan.

    Selain pasar domestik, Khofifah menyebut potensi ekspor juga terbuka, khususnya ke Eropa berupa keju dari susu organik. KPSP Setia Kawan Nongkojajar telah menerapkan pemeliharaan sapi perah dengan sistem organik pada beberapa kelompok ternak.

    “Mereka juga sudah mengembangkan pakan organik yang telah diasesmen oleh Badan Standardisasi Pangan Organik. Jadi kalau kita memasarkan susu dengan pakan sapi organik saya rasa pasar Eropa akan melirik ke sini. Ini menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing dan peternak naik kelas,” katanya lagi.

    Khofifah menegaskan seluruh sapi perah di KPSP Setia Kawan dalam kondisi sehat dan bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan vaksinasi dan pemberian vitamin secara berkala kepada ternak.

    “Ketika ada titik temuan PMK, maka saya minta agar pasar hewannya ditutup sementara sampai semuanya clear untuk dilakukan vaksinasi dan vitamin baik sapi perah maupun sapi potong,” ujarnya.

    Melihat seluruh potensi tersebut, Khofifah optimistis KPSP Setia Kawan Nongkojajar dapat menjadi rujukan nasional bagi peternak sapi perah.

    “Saya rasa banyak hal yang dunia peternakan ini bisa belajar ke Setia Kawan Nongkojajar. Dan saya rasa marketnya akan luar biasa karena semua marketnya ingin produksi makanan dan minuman yang sehat dan antara lain dari bahan baku yang berkualitas,” katanya pula.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi di industri agro capai Rp85 triliun pada semester I 2025

    Investasi di industri agro capai Rp85 triliun pada semester I 2025

    Investasi sektor industri agro masih tumbuh dan diminati investor, terlihat dari investasi yang mencapai Rp85,05 triliun pada semester I 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian menyampaikan realisasi investasi di industri agro mencapai Rp85,05 triliun pada semester I 2025, dari total realisasi investasi industri pengolahan nonmigas (IPNM) yang mencapai Rp366,6 triliun.

    “Investasi sektor industri agro masih tumbuh dan diminati oleh para investor, terlihat dari investasi yang mencapai Rp85,05 triliun pada semester I 2025,” ucap Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam acara pembukaan Pameran Industri Agro yang digelar di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Rabu.

    Capaian tersebut didukung oleh penyerapan tenaga kerja sekitar 9,8 juta orang atau 50,26 persen dari total tenaga kerja industri pengolahan nonmigas.

    Lebih lanjut, Putu juga memaparkan sektor industri agro membukukan nilai ekspor yang mencapai 37,38 miliar dolar AS per semester I 2025. Sedangkan, nilai impor dari sektor industri agro senilai 10,42 miliar dolar AS.

    Selisih dari nilai ekspor dan impor di industri agro yang senilai 26,96 miliar dolar AS menunjukkan bahwa sektor tersebut mencatatkan neraca perdagangan yang positif pada semester I 2025.

    “Ini menunjukkan bahwa sektor industri agro berkontribusi signifikan atas neraca perdagangan industri pengolahan nonmigas,” kata dia.

    Tak hanya dari neraca perdagangan yang positif, Putu juga menyoroti sumbangan industri agro terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Pada semester I 2025, Putu mencatat sektor industri agro menyumbang sebesar 52,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) industri nonmigas dan 8,96 persen terhadap PDB nasional, serta mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,99 persen.

    “Sektor industri agro merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.