Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

    Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah eselon II atau Direktur di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. 

    Pada kasus Rita atau RW, pekan ini KPK telah memanggil dua orang Direktur Bea Cukai yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal pda 23 Desember, serta Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Anita Iskandar pada 24 Desember. KPK mengonfirmasi bahwa saksi Anita Iskandar meminta penjadwalan ulang dalam dua minggu ke depan. 

    “[Saksi] meminta penjadwalan ulang ke tanggal 8,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (25/12/2024). 

    Sebelumnya, KPK telah lebih dulu memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kemenkeu Askolani sebagai saksi pada kasus RW, Jumat (20/12/2024). Dia diperiksa oleh penyidik terkait dengan ekspor batu bara. 

    Pada keterangan terpisah, Tessa menjelaskan bahwa Askolani diperiksa berkaitan dengan pengetahuannya soal ekspor komoditas itu ke luar negeri lantaran Bea Cukai adalah otoritas yang menaungi hal tersebut. 

    Untuk diketahui, tersangka lRW diduga menerima gratifikasi terkait dengan produksi batu bara per metric tonne. Batu bara itu diekspor ke luar negeri. Meski demikian, lanjut Tessa, KPK belum sampai kepada dugaan adanya keterlibatan Dirjen Bea Cukai secara langsung pada kasus RW. 

    “Tidak semua saksi itu paham perkara intinya, bisa jadi yang bersangkutan dipanggil karena ada prosedur yang diketahui penyidik dan penyidik butuh keterangan bisa dikatakan semi ahli untuk menjelaskan proses tersebut seperti apa, jadi bisa jadi yang bersangkutan tidak tahu tetapi hal ini masih di dalami penyidik,” kata Tessa. 

    Dalam catatan Bisnis.com, ini bukan pertama kalinya eselon I Kemenkeu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus RW. Sebelumnya, pada Oktober 2024, lembaga antirasuah telah memeriksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.  

    Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metric tonne. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. 

    Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan. Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.  

    Di sisi lain KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah. 

    Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

  • LPEM UI: Banyak Alternatif Tambah Penerimaan Negara, Bukan PPN 12%

    LPEM UI: Banyak Alternatif Tambah Penerimaan Negara, Bukan PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat/LPEM UI menilai pemerintah memiliki alternatif untuk menambah penerimaan negara, bukan dengan memberlakukan PPN 12%.

    Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat meski PPN dianggap sebagai instrumen yang relatif lebih mudah untuk meningkatkan penerimaan, tetapi efisiensi PPN sering terhambat dengan jumlah pekerja informal.

    “Ketika proporsi tenaga kerja informal dalam perekonomian meningkat, rasio PPN terhadap PDB cenderung menurun,” ujarnya, dikutip pada Rabu (25/12/2024).

    Di mana prevalensi pekerjaan informal semakin menghambat kinerja PPN, yang menyoroti korelasi negatif antara proporsi pekerja informal dan rasio penerimaan dari PPN terhadap PDB.

    Untuk itu, LPEM UI melihat pemerintah perlu menurunkan tingkat infromalitas. Pasalnya, banyaknya aktivitas informal mempersempit basis pajak dan menambah beban pajak bagi kelompok usaha formal.

    Riefky memandang salah satu caranya yakni dengan memberi insentif atau kemudahan agar pelaku usaha informal mau beralih ke sektor formal. Mulai dari menyederhanakan aturan pajak dan mempermudah proses pendaftaran usaha. Selain itu, juga mensosialisasikan manfaat mendaftarkan usaha secara resmi.

    Alternatif kedua, pemerintah dapat mengeksplorasi potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital. Seperti pajak kripto pada perdagangan mata uang kripto, pajak fintech pada bunga pinjaman, dan pajak pada transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadan Pemerintah (SIPP).

    Ketiga, mendorong keterbukaan perdagangan internasional dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan, mengurangi hambatan perdagangan, serta mempermudah transaksi perdagangan internasional.

    Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Qibthiyyah & Arrachman (2018), menunjukkan bahwa semakin tinggi volume perdagangan internasional, baik impor maupun ekspor, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan penerimaan PPN.

    Melalui kebijakan tersebut juga dapat mendukung e-commerce untuk mempermudah perdagangan lintas batas serta membantu UMKM dalam ekspor.

    Terakhir, perbaikan administrasi perpajakan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak.

    Hal tersebut nyatanya sejalan dengan kajian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyebutkan bahwa melalui perbaikan administrasi pajak atau tax administration, dapat mengerek pendapatan hingga 1% dari produk domestik bruto (PDB).

    Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya tambahan pendapatan negara dapat mencapai Rp208,924 triliun.

    Meski demikian, pemerintah terpantau keukeuh terhadap implementasi PPN 12% yang menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)—yang sejatinya dapat direvisi atau dibatalkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

  • Program Desa Devisa LPEI Tingkatkan Daya Saing Gula Aren Banten Tembus Ekspor

    Program Desa Devisa LPEI Tingkatkan Daya Saing Gula Aren Banten Tembus Ekspor

    Jakarta: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong ekspor gula aren Indonesia yang semakin diminati di pasar global. Hal ini tercermin dari nilai ekspor gula aren Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 9,79 persen menjadi USD58,01 juta, dengan volume ekspor naik 3,38 persen menjadi 31,41 ribu ton sepanjang Januari hingga Oktober 2024 (YoY).
     
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Economist LPEI menunjukkan tren positif ekspor gula aren, didorong oleh peningkatan ekspor ke negara-negara tujuan utama. Peningkatan ekspor tertinggi selama periode tersebut yaitu tujuan Jerman yang naik USD1,28 juta, Belanda (naik USD1,22 juta), Inggris (naik USD 892,12 ribu), Republik Dominika (naik USD841,57 ribu), dan Kanada (naik USD500,25 ribu).
     
    “Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan, ada kecenderungan yang terus bertumbuh untuk memilih alternatif gula rafinasi. Gula aren semakin populer karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Pasar gula aren juga didorong oleh tren produk berkelanjutan dan ethically sourced, karena proses produksi yang ramah lingkungan selaras dengan preferensi konsumen yang sadar sosial,” kata Economist LPEI, Donda Sarah.
     

    Baca juga: Sinergi LPEI dan Bio Farma, Dukung Ekspor Farmasi Indonesia ke 160 Negara melalui PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

    Tingginya permintaan komoditas gula aren mendorong LPEI untuk terus melakukan kolaborasi strategis guna mendorong potensi komoditas daerah agar mampu menembus pasar global melalui program Desa Devisa. LPEI, bersama Kemenkeu Satu, ExxonMobil Cepu Limited, dan Pemerintah Daerah Pandeglang, meresmikan Desa Devisa Gula Aren yang meliputi 14 desa dengan 252 petani gula aren di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten.
    Para petani ini tergabung dalam Koperasi Anugerah Banten Nusantara dan didampingi oleh Yayasan Rasagama Wita Nusantara. Gula aren yang dihasilkan oleh para petani ini memiliki keunggulan dan karakteristik, seperti indeks glikemik yang rendah dan penggunaan pewarna alami, sehingga aman untuk penderita diabetes. Hingga kini, Desa Devisa Gula Aren Pandeglang telah mampu memproduksi 36 ton per tahun, dengan produk yang meliputi gula semut, gula cetak, gula cair, serta minuman serbuk yang telah diekspor secara tidak langsung ke Malaysia.
     

    Melalui program Desa Devisa, para petani gula aren mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, termasuk penguatan manajemen kelembagaan, pelatihan teknis ekspor, penyuluhan sertifikasi, perluasan akses pasar ekspor, dan peningkatan kapasitas produksi.
     
    “Kami berharap dengan pendampingan dari LPEI dan ExxonMobil Cepu Limited, para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, sehingga dapat memperluas akses pasar global dan mendorong ekspor nasional,” kata Kepala Divisi SMEs Advisory Services, Maria Sidabutar.
     
    Hal senada juga disampaikan oleh Dave Seta, VP Public and Government Affairs, ExxonMobil Indonesia, “Program ini adalah salah satu bentuk komitmen ExxonMobil Indonesia untuk mendukung program pemerintah dari sisi pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan produk gula aren di pasar ekspor.”
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Borok Industri Tekstil Terkuak: 30 Pabrik Tutup, Korban PHK Berjatuhan

    Borok Industri Tekstil Terkuak: 30 Pabrik Tutup, Korban PHK Berjatuhan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia satu per satu terungkap jadi sorotan di tahun 2024. Mulai dari penurunan utilisasi atau kapasitas produksi pabrik, pemutusan hubungan kerja (PHK) beruntun, hingga penutupan pabrik.

    Sebenarnya, kondisi ini bukan terjadi di tahun 2024 saja. Namun, sudah sejak tahun 2022 lampau. Bahkan, secara diam-diam, telah berulang kali ambruk, meski kemudian mampu bangkit lagi.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, saat ini industri TPT nasional mengalami deindustrialisasi tahap 3.

    Tahun 2001 terjadi (deindustrialisasi) karena krisis. Lalu perior 2012-2014 efek FTA (free trade agreement/ perjanjian perdagangan bebas) dengan China. Lalu tahun 2022-2024 imbas pandemi Covid-19, geopolitik global, hingga oversupply China,” katanya kepada CNBC Indonesia, belum lama ini.

    Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Edy Priyono.

    Dalam Seminar Nasional – Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi yang ditayangkan kanal Youtube INDEF, Kamis (3/10/2024), Edy mengatakan, seperti yang sering disampaikan para akademisi, pengamat, maupun kritikus, Indonesia memang sudah mengalami deindustrialisasi. Yaitu, kondisi di mana sektor industri pengolahan (manufaktur) tak lagi menjadi pendorong utama ekonomi RI. Disertai penurunan kontribusinya terhadap PDB nasional.

    Edy memaparkan, deindustrialsiasi dini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2001.

    Disebutkan, selama 10 tahun pemerintahan, pertumbuhan industri manufaktur selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kontribusi manufaktur terus menurun hingga pada tahun 2023 hanya 18,67%.

    “Memang ada, gejala deindustrialisasi dini,” katanya, dikutip Selasa (8/10/2024).

    Sementara itu, Redma memaparkan, sejak tahun 2022, setidaknya sudah ada 1 juta orang yang jadi korban PHK di industri TPT nasional.

    “Dari total 1 juta yang PHK itu sekitar 50% adalah pekerja di industri garmen, disusul pabrik tenun, spinning. Jadi Permendag ini harus diimplementasikan betul,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (19/3/2024).

    Perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan anjloknya permintaan di pasar-pasar ekspor utama produk TPT Indonesia jadi salah satu pemicu maraknya PHK. Ditambah lagi, serbuan barang TPT impor, baik legal maupun ilegal, sehingga mengikis porsi pasar bagi industri di dalam negeri.

    “Sejak kuartal keempat tahun 2022, PHK di industri tekstil itu ada mencapai 1 juta sebenarnya. Itu kalau kita hitung dari utilisasi pabrik,” ujarnya.

    “Waktu utilisasi kita 80%, tenaga kerja langsung itu ada 3,7 juta orang. Ini di industri TPT ya. Ketika kemarin turun ke 45%, sebenarnya tenaga kerja itu berkurangnya ada 1 juta orang. Ini sejak tahun 2022,” paparnya.

    “Kan tidak mungkin dari utilisasi yang 80% turun jadi 45%, tenaga kerja yang berkurang hanya 50%,” sambung Redma.

    Dalam 2 tahun terakhir, sebutnya, sudah banyak pabrik tutup. Dia pun menyebut, ada 30 pabrik bergerak di sektor TPT yang sudah tutup.

    “Terbaru ada BUMN, PT Primissima, yang baru tutup kemarin. Jadi sudah ada 30 pabrik tutup, berhenti produksi. Ada memang yang merelokasi sebagian pabriknya,” kata Redma.

    “Masih banyak industri yang terdampak namun tidak melaporkan,” kata Redma.

    Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11.207 orang pekerja kehilangan pekerjaannya. Angka ini belum mencakup secara total keseluruhan PHK karena ada perusahaan yang jumlah PHK-nya tidak diketahui.

    Berikut daftar 30 perusahaan TPT yang tutup-berhenti produksi sejak triwulan II tahun 2022, mengutip data APSyFi (per 6 November 2024):

    1. PT LAWE ADYAPRIMA
    2. PT GRAND PINTALAN
    3. PT CENTEX – SPINNING MILLS
    4. PT DAMATEX
    5. PT ARGO PANTES -BEKASI
    6. PT ASIA CITRA PRATAMA
    7. PT KAHA APOLLO UTAMA
    8. PT MULIA CEMERLANG ABADI
    9. PT LUCKY TEKSTIL (PHK 100 ORG)
    10. PT GRAND BEST (PHK 300 ORG)
    11. PT DELTA MERLIN TEKSTIL I DUNIATEX GRUP (PHK 660 ORG)
    12. PT DELTA MERLIN TEKSTIL II DUNIATEX GRUP (PHK 924 ORG)
    13. PT PULAUMAS TEKSTIL (PHK 460)
    14. PT TUNTEX (TUTUP & PHK 1163 orang)
    15. AGUNGTEX GRUP (2000-an orang dirumahkan)
    16. PT KABANA (PHK 1200-an)
    17. PT PISMATEX (PAILIT & PHK 1700-an)
    18. PT SAI APAREL (relokasi sebagian)
    19. PT ADETEX (500-an dirumahkan)
    20. PT NIKOMAS (bertahap ribuan pekerja)
    21. PT CHINGLUH (2000-an pekerja)
    22. PT HS APAREL (tutup)
    23. PT STARPIA (tutup)
    24. PT DJONI TEXINDO
    25. PT EFENDI TEXTINDO
    26. PT FOTEXCO BUSANA INTERNATIONAL
    27. PT WISKA SUMEDANG (tutup & PHK 700-an)
    28. PT ALENATEX (tutup & PHK 700-an)
    29. PT KUSUMA GROUP (3 perusahaan tutup & PHK 1500-an)
    30. PT PRIMISSIMA (PHK 402 orang).

    Industri Tekstil RI Terancam Punah?

    Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno mengusulkan 3 jurus utama yang dinilai strategis akan mencegah keruntuhan industri TPT nasional yang kini sudah sistemik.

    Di mana, industri TPT yang tumbang tak lagi di hilir, tapi mulai menular ke pabrik yang semakin hulu.

    Dia mengatakan, penyebab petaka sistemik yang terjadi di industri TPT nasional adalah membanjirnya barang-barang impor asal China, baik legal maupun ilegal.

    “Produk hilir dibanjiri impor dari China, baik legal maupun ilegal. Sehingga industri hilir tekstil banyak yang tutup dan tidak membeli bahan baku dari industri hulu dalam negeri,” kata Benny kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2024).

    “Kalau dibiarkan, akan tidak ada lagi industri TPT di negeri ini. Yang ada tinggal konsumen TPT,” tukasnya.

    Sebelumnya, mengutip catatan satu serikat pekerja saja, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun hingga September 2024 sudah ada 15.114 orang pekerja yang jadi korban PHK di industri TPT nasional.

    Mulai dari pabrik hilir hingga bahan baku seperti kain.

    Ini belum termasuk pabrik lain yang PHK karena efisiensi atau tutup, yang dinyatakan pailit, atau tutup sementara, yang bukan tempat anggota KSPN bekerja.

    (dce/dce)

  • Tertekan Dolar, Harga Minyak Dunia Tergelincir

    Tertekan Dolar, Harga Minyak Dunia Tergelincir

    Houston: Harga minyak dunia turun tipis pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB) dalam perdagangan tipis menjelang libur Natal di tengah kekhawatiran mengenai surplus pasokan tahun depan dan penguatan dolar.
     
    Mengutip Yahoo Finance, Selasa, 24 Desember 2024, harga minyak mentah Brent turun 31 sen, atau 0,43 persen, menjadi USD72,63 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 22 sen, atau 0,32 persen, menjadi USD69,24 per barel.
     
    Analis Macquarie memperkirakan surplus pasokan yang meningkat untuk tahun depan, yang akan menahan harga Brent pada rata-rata USD70,50 per barel, turun dari rata-rata tahun ini sebesar USD79,64, kata mereka dalam laporan Desember.
     
    Kekhawatiran mengenai pasokan Eropa mereda setelah adanya laporan jaringan pipa Druzhba, yang mengirimkan minyak Rusia dan Kazakhstan ke Hungaria, Slowakia, Republik Ceko, dan Jerman, telah kembali beroperasi setelah terhenti pada hari Kamis karena masalah teknis di stasiun pompa Rusia.
     
    Dolar AS melayang di sekitar level tertinggi dalam dua tahun pada Senin pagi, setelah mencapai tonggak sejarah tersebut pada Jumat. “Dengan dolar AS berubah dari melemah menjadi menguat, harga minyak telah kehilangan keuntungan sebelumnya,” kata analis UBS Giovanni Staunovo.
     
    Dolar yang lebih kuat membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.
     

     

    Inflasi AS mereda
     
    Pada Jumat, data AS yang menunjukkan meredanya inflasi membantu meredakan kekhawatiran setelah pemangkasan suku bunga Federal Reserve minggu lalu.
     
    “Dengan Fed mengirimkan sinyal beragam dan beberapa data ekonomi yang tidak begitu kuat, pasar menjadi lesu,” kata John Kilduff, mitra di Again Capital di New York.
     
    Harga minyak berjangka Brent turun sekitar 2,1 persen minggu lalu, sementara harga minyak berjangka WTI turun 2,6 persen, di tengah kekhawatiran mengenai pertumbuhan ekonomi global dan permintaan minyak setelah bank sentral AS mengisyaratkan kehati-hatian atas pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut.
     
    Riset dari perusahaan penyulingan minyak terkemuka Asia, Sinopec, yang menunjukkan konsumsi minyak Tiongkok mencapai puncaknya pada 2027 juga membebani harga.
     
    Presiden terpilih AS Donald Trump pada Jumat mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan impor minyak dan gas AS atau menghadapi tarif pada ekspor blok tersebut.
     
    Trump juga mengancam akan menegaskan kembali kontrol AS atas Terusan Panama pada Minggu, menuduh Panama mengenakan tarif berlebihan untuk menggunakan jalur Amerika Tengah itu dan menuai teguran keras dari Presiden Panama Jose Raul Mulino.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global

    Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global

    Pengunjung melihat produk sepatu lokal yang ditampilkan dalam Incubator Development And Entrepreneurship Advancement Expo (IDEA Expo) 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024). Kemenperin menggelar IDEA Expo 2024 bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas wirausaha industri. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

    Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Manufaktur global telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran dari dominasi offshoring menuju era reshoring dan proteksionisme mencerminkan realitas ekonomi yang berkembang dan interaksi kompleks antara kemajuan teknologi serta tekanan sosial-politik.

    Bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang dan tantangan signifikan terhadap pasar tenaga kerja, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tren ini, Indonesia harus bersiap untuk mengoptimalkan keunggulannya sembari menghadapi tantangan baru.

    Sebelum Resesi Global 2008, offshoring –pemindahan operasi bisnis ke negara lain– menjadi strategi utama bagi perusahaan global untuk menekan biaya produksi. Banyak perusahaan memindahkan produksi ke negara-negara berkembang, seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan offshoring penting di kawasan ASEAN, terutama di sektor tekstil, elektronik, dan alas kaki.

    Pada era 2000-an, sektor manufaktur Indonesia tumbuh pesat dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 26 persen pada 2001 sebelum menurun ke 19 persen pada 2022 seiring perubahan struktur ekonomi.

    Strategi offshoring menciptakan jutaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekspor, dan mempercepat urbanisasi. Sebagai contoh, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia meningkat dari USD7.8 miliar pada 2005 menjadi USD13.8 miliar pada 2010, menunjukkan peran penting negara ini sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia.

    Namun, seiring berjalannya waktu, biaya tenaga kerja di negara-negara manufaktur utama, termasuk Indonesia, mulai meningkat. Antara 2015 hingga 2020, biaya tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen per tahun, membuat persaingan menjadi lebih ketat dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

    Peralihan ke reshoring

    Negara-negara maju mulai menghadapi tantangan berupa hilangnya pekerjaan domestik dan meningkatnya ketimpangan pendapatan akibat offshoring. Tren ini mendorong kembalinya manufaktur ke negara asal atau reshoring, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Reshoring dipicu oleh beberapa faktor utama diantaranya, pertama, kemajuan teknologi. Adopsi robotika dan otomatisasi semakin meningkat, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja murah. Menurut laporan International Federation of Robotics (IFR), penggunaan robot di sektor manufaktur global tumbuh rata-rata 10% per tahun sejak 2017.

    Amerika Serikat mencatat adopsi robot industri hingga 40.00unit pada 2022, sementara Indonesia hanya mengadopsi sekitar 1.200 unit, menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kesiapan teknologi.

    Kedua, kerentanan rantai pasok. Pandemi COVID-19 menyoroti ketergantungan berlebihan pada rantai pasok global. Impor AS dari China menurun sebesar 20 persen pada 2020, sementara Vietnam dan Meksiko berhasil meningkatkan pangsa pasar masing-masing sebesar 12 persen dan 9 persen.

    Indonesia sendiri menghadapi gangguan serupa, terutama dalam ekspor produk elektronik, yang turun hingga 15 persen pada 2020, meskipun pulih perlahan pada 2021 dan 2022.

    Ketiga, sentimen proteksionisme. Pemerintahan Donald Trump memperkenalkan kebijakan tarif yang agresif, termasuk tarif 25 persen pada barang-barang impor dari China. Kebijakan ini memicu efek domino yang berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang harus menyesuaikan strategi ekspornya untuk menghindari pengenaan tarif tambahan.

    Keempat, restrukturisasi perdagangan global. Restrukturisasi perdagangan terlihat jelas di pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Data menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2023, impor AS dari China menurun sebesar 15 persen, sementara negara-negara seperti Vietnam, Meksiko, dan Bangladesh mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 12 persen, 9 persen, dan 10 persen.

    Di Uni Eropa, perubahan lebih dipengaruhi oleh faktor geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, yang menyebabkan penurunan impor dari Rusia hingga 30 persen. Sebagai gantinya, Eropa meningkatkan perdagangan dengan negara-negara seperti India (pertumbuhan impor 8 persen) dan Brasil (7 persen).

    Berdasarkan estimasi model gravitasi, kenaikan tarif sebesar 1 persen dapat mengurangi total perdagangan sebesar 7.25 persen untuk AS dan 4.67 persen untuk Uni Eropa. Dampak ini menunjukkan sensitivitas aliran perdagangan global terhadap perubahan kebijakan proteksionisme.

    Antara Peluang dan Tantangan

    Restrukturisasi perdagangan ini menciptakan peluang bagi beberapa negara dan tantangan bagi yang lain. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memanfaatkan tiga faktor utama yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menarik investasi.

    Pertama, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara pesaing. Nilai tambah manufaktur per pekerja di Indonesia hanya mencapai USD5.000 pada 2023, jauh di bawah Vietnam (USD8.000) dan Thailand (USD12.000). Peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing.

    Kedua, kemampuan logistik. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2023, Indonesia berada di peringkat ke-46 dunia, tertinggal dari Malaysia (25) dan Singapura (3). Peningkatan infrastruktur pelabuhan dan transportasi diperlukan untuk mengurangi biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari PDB, jauh di atas rata-rata global sebesar 8–10 persen.

    Ketiga, kesiapan teknologi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia hanya 0.3 persen dari PDB, jauh tertinggal dari Korea Selatan (4.5 persen) dan Singapura (2.2 persen). Tanpa adopsi teknologi canggih, Indonesia sulit bersaing dalam era otomatisasi dan manufaktur digital.

    Restrukturisasi perdagangan global, terutama reshoring berbasis teknologi, memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Diantaranya adanya disparitas pendapatan.

    Otomatisasi telah menggantikan permintaan ekspor untuk produk-produk padat karya. Di Indonesia, subsektor tekstil dan alas kaki menghadapi penurunan ekspor sebesar 8 persen pada 2023, berdampak pada pekerja berpendidikan rendah yang mengalami penurunan upah hingga 5 persen.

    Dampak lain adalah penurunan kesejahteraan konsumen. Proteksionisme meningkatkan harga barang impor. Sebagai contoh, harga produk elektronik impor meningkat rata-rata 8 persen setelah diberlakukannya tarif impor di beberapa negara. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, terutama pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

    Kemudian, peluang diversifikasi. Negara-negara seperti India dan Brasil yang mencatat peningkatan impor dari Uni Eropa menjadi pasar potensial bagi produk Indonesia. Pada 2023, ekspor produk makanan olahan Indonesia ke India meningkat 6 persen, menunjukkan peluang diversifikasi yang dapat dioptimalkan.

    Rekomendasi kebijakan

    Untuk menghadapi dinamika global ini, Indonesia perlu mengimplementasikan strategi berikut.

    Pertama, diversifikasi ekspor. Indonesia harus berfokus pada produk bernilai tambah tinggi, seperti elektronik, otomotif, dan produk berbasis teknologi. Pemerintah juga perlu menjajaki pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah.

    Kedua, peningkatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur logistik, seperti pelabuhan dan jaringan transportasi, harus diprioritaskan. Target pemerintah untuk meningkatkan peringkat LPI ke 30 besar pada 2030 dapat membantu menarik investasi.

    Ketiga, investasi dalam SDM dan teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran R&D menjadi 1 persen dari PDB pada 2030 dan memperluas program pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi untuk menghadapi era otomatis.

    Transformasi global dalam manufaktur membawa tantangan besar bagi Indonesia, termasuk penurunan daya saing pada sektor tradisional. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang diversifikasi, memperkuat daya saing logistik, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

    Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang restrukturisasi ini terhadap ekonomi domestik. Dengan strategi yang adaptif, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lanskap manufaktur global yang terus berubah.

    Sumber : Antara

  • Kementerian Investasi Susun 3 Kajian Hilirisasi, Ini Detailnya

    Kementerian Investasi Susun 3 Kajian Hilirisasi, Ini Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menyusun tiga kajian terkait hilirisasi, yaitu Kajian Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis, Kajian Optimalisasi Hilirisasi Investasi Strategis, dan Kajian Dampak Hilirisasi.

    Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Heldy Satrya Putera menjelaskan, Kajian Akselerasi memotret perkembangan investasi hilirisasi dari 28 komoditas, salah satunya nikel yang memiliki dua sasaran utama hilirisasi yaitu produk stainless steel dan baterai kendaraan listrik.

    ”Dari kajian ini, kita dapat melihat perkembangan hilirisasi misalnya hilirisasi nikel, sudah sampai produk yang mana karena kami sudah membuat hilirisasi nikel dengan konsep ekosistem, mulai dari tambangnya sampai kepada produk akhirnya,” ujar Heldy dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

    Sementara itu, sambung Heldy, Kajian Optimalisasi terdiri dari tujuh komoditas yakni bauksit, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, biofuel, ikan tuna-cakalang-tongkol, serta rumput laut. Dalam kajian tersebut, terekam apa saja permasalahan komoditas yang ada sehingga bisa optimalkan.

    Terakhir, Kajian Dampak Hilirisasi mengkaji dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada dua komoditas utama yaitu nikel dan kelapa sawit. Heldy menjelaskan, kajian ini menerangkan komoditas hilirisasi seperti kepala sawit yang sering kali dianggap sebagai penyebab utama deforestasi.

    Dia mengeklaim kelapa sawit sebenarnya memiliki dampak positif yang signifikan jika dilihat dari berbagai aspek seperti menjadi bahan bakar.

    ”Jadi [kelapa sawit] mulai dari utamanya, produknya sampai cangkangnya semua sudah dimanfaatkan di dalam negeri,” kata Heldy.

    Untuk aspek ekonomi, dampak hilirisasi dari komoditas nikel terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,45%. Sementara dari komoditas kelapa sawit, menyumbang PDB sebesar 0,23%.

    Heldy menjelaskan jika angka tersebut dikumulatifkan maka menjadi 0,6%—0,7%. Oleh sebab itu, dia meyakini hilirisasi memberi sumbangan cukup signifikan dari total pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

    Sebelumnya, Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa kebutuhan investasi di sektor hilirisasi sampai dengan 2040 diproyeksikan sebesar US$618,1 miliar.

    Perinciannya, US$498,4 miliar dari sektor mineral dan batu bara, US$68,3 miliar dari sektor minyak dan gas bumi, serta US$51,4 miliar dari sektor perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.

    Selain itu, diproyeksikan adanya peningkatan ekspor sebesar US$857,9 miliar, peningkatan PDB sebesar US$235,9 miliar, serta penyerapan tenaga kerja mencapai kurang lebih tiga juta pekerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kontribusi hilirisasi terhadap realisasi investasi periode Januari—September 2024 mencapai Rp272,91 triliun atau setara dengan 21,6% dari total realisasi investasi.

  • AS Menggila, China Dikuras Habis Jelang Akhir Jabatan Joe Biden

    AS Menggila, China Dikuras Habis Jelang Akhir Jabatan Joe Biden

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang di sektor teknologi antara Amerika Serikat (AS) dan China terus berlanjut dan memanas jelang akhir pemerintahan Joe Biden.

    Awal pekan ini, pemerintahan Biden mengumumkan penyelidikan perdagangan terbaru ke produk-produk China pada menit-menit terakhir menuju pelantikan Donald Trump.

    Penyelidikan ini berfokus pada semikonduktor ‘warisan’ lama buatan China yang digunakan pada barang sehari-hari seperti otomotif, mesin cuci, hingga peralatan telekomunikasi.

    Digadang-gadang penyelidikan ini akan berujung pada penambahan tarif yang dikenakan AS kepada chip-chip buatan China di negara Paman Sam.

    Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan penyelidikan ini bertujuan untuk melindungi produsen AS dan produsen semikonduktor lainnya dari penumpukan pasokan chip China dalam jumlah besar yang didorong oleh pemerintahan Xi Jinping.

    Pejabat pemerintahan Biden mengatakan penyelidikan ‘Pasal 301’ ke semikonduktor lawas China ini akan ditetapkan dalam waktu dekat dan dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

    Upaya ini dapat memuluskan langkah Trump untuk menerapkan tarif sebesar 60% yang ia ancam untuk barang impor China. Biden telah memberlakukan tarif AS sebesar 50% terhadap semikonduktor China yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

    Biden juga telah memperketat pembatasan ekspor terhadap kecerdasan buatan (AI) yang canggih, chip memori, dan peralatan pembuatan chip.

    Chip lama menggunakan proses manufaktur lama yang diperkenalkan lebih dari satu dekade lalu dan seringkali jauh lebih sederhana dibandingkan chip yang digunakan dalam aplikasi AI atau mikroprosesor canggih.

    Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan penelitian departemennya menunjukkan bahwa dua per tiga produk AS yang menggunakan chip mengandung chip warisan China.

    Selain itu, setengah perusahaan AS tidak mengetahui asal usul chip yang mereka gunakan, termasuk beberapa perusahaan di industri pertahanan. Temuan ini dikatakan “cukup mengkhawatirkan.”

    Kementerian Perdagangan China mengatakan penyelidikan chip AS akan merugikan perusahaan-perusahaan AS, serta mengganggu rantai pasokan chip global. Beijing disebut akan “mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas membela hak dan kepentingannya.”

    Juru bicara tim transisi Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Tai mengatakan lembaganya menemukan bukti bahwa China menargetkan industri semikonduktor untuk mendominasi global. Menurutnya, hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan China secara cepat memperluas kapasitas dan menawarkan chip dengan harga lebih rendah, sehingga mengancam akan merugikan industri AS secara signifikan.

    Pemerintahan Biden akan menerima masukan publik mengenai penyelidikan tersebut pada 6 Januari 2025, dan telah merencanakan dengar pendapat publik pada 11-12 Maret 2025, menurut pemberitahuan Federal Register mengenai penyelidikan tersebut, yang akan selesai dalam waktu satu tahun.

    Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, undang-undang praktik perdagangan tidak adil yang sama yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif hingga 25% terhadap impor China senilai $370 miliar pada tahun 2018 dan 2019.

    Dewan Industri Teknologi Informasi, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili sektor teknologi AS, mengatakan penyelidikan ini dapat memiliki implikasi yang kompleks dan luas terhadap perekonomian global dan rantai pasokan.

    Jason Oxman, presiden kelompok tersebut, mengatakan bahwa dia prihatin dengan peluncuran penyelidikan tersebut selama masa transisi kepresidenan.

    “Kami mendesak para pejabat di pemerintahan saat ini dan yang akan datang untuk melakukan penyelidikan dengan cara yang obyektif dan kolaboratif,” kata Oxman dalam sebuah pernyataan.

    Perlu diketahui, sebagian besar ponsel pintar, komputer laptop, konsol video game, dan produk elektronik konsumen AS lainnya masih diimpor dari China. Penyelidikan ini berpotensi membuat jalur perdagangan untuk barang-barang tersebut terhambat.

    Seorang pejabat pemerintahan Biden mengatakan bahwa selain memeriksa dampak dari chip yang diimpor, penyelidikan tersebut juga akan melihat penggabungannya ke dalam komponen hilir dan barang-barang pengguna akhir untuk industri penting termasuk pertahanan, produk otomotif, dan peralatan medis.

    Perusahaan ini juga akan menargetkan produksi substrat silikon karbida dan wafer China untuk fabrikasi semikonduktor.

    Setelah pandemi COVID-19 mengganggu pasokan semikonduktor dan menghentikan sementara produksi mobil dan peralatan medis, AS berupaya membangun rantai pasokan semikonduktornya sendiri dengan subsidi baru sebesar $52,7 miliar untuk produksi chip, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja.

    (fab/fab)

  • Bunda, Punya Minyak Goreng Bekas Jangan Dibuang ke Selokan yaa

    Bunda, Punya Minyak Goreng Bekas Jangan Dibuang ke Selokan yaa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia diperhitungkan memiliki potensi minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) hingga 3 juta ton yang berasal dari konsumsi minyak goreng hingga 9 juta ton per tahun.

    Meski bekas minyak goreng, namun ternyata minyak jelantah ini masih bisa memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak membuang minyak jelantah ini ke selokan atau saluran air.

    Ternyata, minyak jelantah bisa “disulap” menjadi bahan bakar ramah lingkungan, yakni bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Inovasi ini lah yang tengah dikerjakan oleh PT Pertamina (Persero).

    SVP Research & Technology Innovation Pertamina Oki Muraza mengatakan, pihaknya mengajak masyarakat untuk membentuk ekosistem pengumpulan minyak jelantah untuk bisa dikelola oleh pihaknya menjadi SAF. Dia juga mendorong masyarakat untuk tidak membuang minyak jelantah di selokan.

    “Yang pertama tentu kita perlu mengedukasi masyarakat, jadi minyak goreng bekas atau minyak jelantah atau used cooking oil ini adalah limbah yang kalau kita buang ke selokan akan membuat tersumbat dan seterusnya, dan juga mencemari sumber air. Ini harapannya dengan semangat menjaga lingkungan kita bisa mengedukasi masyarakat memulai mengumpulkan minyak goreng bekas,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (24/12/2024).

    Oki menjelaskan, olahan minyak jelantah menjadi bioavtur tersebut juga berpotensi untuk diekspor. Walau memang, dia menekankan, pihaknya akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk ekspor.

    “Kita memiliki aspirasi bahwa sebagian dari minyak goreng bekas itu kita alokasikan untuk kebutuhan di dalam negeri,” jelasnya.

    Tak hanya mendorong pembangunan ekosistem olahan minyak jelantah ini, perseroan juga berencana menggaet maskapai Pelita Air – yang juga dimiliki Pertamina – untuk bisa menyerap bioavtur tersebut.

    “Harapannya kita bisa memiliki kapasitas nasional untuk Sustainable Aviation Fuel ini,” imbuhnya.

    Dia mengungkapkan bahwa kebutuhan Indonesia akan SAF sendiri sebesar 6 juta kilo liter (kl). Tapi, lanjutnya, ini juga tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mengekspor SAF ke negara-negara tetangga.

    “Once kita punya kapasitas nasional, kita bisa menjadi hub, jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang maksimum mungkin di 6 juta kilo liter itu, tapi kita bisa juga ekspor ke negara-negara tetangga,” tandasnya.

    Dikumpulkan dari Masyarakat

    PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga telah meluncurkan program Green Movement UCO yaitu program pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah di sejumlah SPBU dan Rumah Sakit IHC Pertamina di Jabodetabek dan Bandung pada Sabtu (21/12/2024).

    Bertempat di Istora Senayan Jakarta, peluncuran program yang dilaksanakan dalam rangkaian acara MyPertamina Fair Show 2024 ini dibuka oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Program inovatif ini untuk mendukung pengembangan energi terbarukan dan mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

    “Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendaur ulang minyak jelantah, yang biasa dikenal dengan UCO, agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi biofuel,” kata Riva, dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Dengan menggandeng UCOllect, yang merupakan perusahaan green technology yang berfokus dalam pengelolaan minyak jelantah dan memanfaatkan super apps MyPertamina, Pertamina akan membeli minyak jelantah yang dikumpulkan di UCOllect Box yang tersebar di beberapa SPBU, mitra CSR, dan RS IHC Pertamina di Jabodetabek dan Bandung.

    Program Green Movement UCO ini merupakan program pilot project yang akan berlangsung selama setahun kedepan dengan evaluasi berkelanjutan untuk ekspansi ke lokasi lainnya di Indonesia.

    Pengunjung yang menyetorkan UCO (minyak jelantah) akan memperoleh rewards berupa saldo e-wallet sebesar mulai dari Rp6.000/liter dan berkesempatan mendapat tambahan e-voucher MyPertamina Rp25.000 untuk 50 peserta beruntung setiap bulan. Khusus pada event MyPertamina Fair Show 2024 berlangsung (21-22 Desember), pengunjung yang menyetorkan UCO di booth UCollect Box akan memperoleh tambahan poin MyPertamina sebanyak 5 poin/liter.

    Lebih Lanjut Riva menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam mendaur ulang UCO, sekaligus berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

    “Pertamina Patra Niaga sendiri telah menggunakan UCO menjadi bauran bahan baku sustainable pada produk avtur untuk menjadi produk Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang dapat membantu industri penerbangan mengurangi emisi hingga 84% dibandingkan dengan bahan bakar jet konvensional,” ungkap Riva.

    (wia)

  • Phapros Targetkan Penjualan Naik 9% di Akhir Tahun 2024

    Phapros Targetkan Penjualan Naik 9% di Akhir Tahun 2024

    Berdasarkan survei Phapros pada awal semester II-2024, Antimo menjadi produk yang paling banyak dikonsumsi konsumen, dibandingkan dengan merek lainnya yang hanya mendapat proporsi 1 persen. Selain itu, 14 responden merupakan konsumen setia obat anti mabuk perjalanan Antimo.

    Ini membuktikan, Antimo yang sudah hadir 52 tahun menjadi obat andalan masyarakat ketika berpergian. “Berdasarkan survey, dapat dipersepsikan bahwa konsumen memiliki loyalitas yang baik kepada Antimo, merek legendaris kami,” ujarnya.

    Saat ini Phapros memproduksi lebih dari 250 item obat, di antaranya adalah obat hasil pengembangan sendiri dan Antimo jadi salah satu produk unggulan Phapros memimpin pasar di kategori obat anti mabuk.

    Phapros juga telah melakukan ekspor ke berbagai negara seperti Kamboja, Peru, Filipina, dan Timor Leste, serta terus memperluas jangkauan pasarnya ke tingkat internasional.