Topik: ekspor

  • Kemenperin dorong IKM implementasikan teknologi tepat guna lewat S4I

    Kemenperin dorong IKM implementasikan teknologi tepat guna lewat S4I

    Program Startup for Industry hadir untuk menjembatani kebutuhan IKM terhadap solusi teknologi yang inovatif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengusaha industri kecil menengah (IKM) untuk mengimplementasikan teknologi tepat guna baik dari aspek produksi, manajemen hingga pemasaran melalui Program Rebranding Startup4Industry (S4I).

    “Selama ini, IKM telah memiliki peran strategis dalam memacu perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi. Program Startup for Industry hadir untuk menjembatani kebutuhan IKM terhadap solusi teknologi yang inovatif,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi teknologi di sektor industri, khususnya bagi pelaku IKM, guna meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi mencapai 90 miliar dolar AS hingga akhir tahun 2024.

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah daerah, asosiasi dan pelaku industri untuk bergabung dalam ekosistem ini,” katanya.

    “Kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan program Startup for Industry. Ekosistem solusi teknologi yang kuat akan terwujud melalui kerja sama antara startup, IKM, pemerintah, akademisi, dan investor,” kata Dini.

    Sebelumnya Kemenperin menggelar Program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product/OVOP) guna mencetak industri kecil menengah (IKM) yang unggul, sekaligus memperluas pasar ekspor.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Tangerang: Peningkatan ekspor 2024 terbesar dari sebelumnya

    Pemkot Tangerang: Peningkatan ekspor 2024 terbesar dari sebelumnya

    Tidak hanya industri besar, kami juga mendorong produk industri kecil menengah sampai UMKM dapat bersaing di pasar global

    Kota Tangerang (ANTARA) – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang, Banten, mencatat peningkatan nilai transaksi ekspor tahun 2024 menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

    “Kami berhasil melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi selama setahun terakhir ini, lonjakan angka transaksi ekspor terjadi signifikan, bahkan tercatat sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir,” kata Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang Suli Rosadi dalam keterangannya di Kota Tangerang, Senin.

    Berdasarkan data ‘Free on Board” (FOB) dari Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Kota Tangerang, data transaksi ekspor dari tahun ke tahun yakni sebesar 296 juta dolar AS pada 2021, menjadi 508 juta dolar AS pada 2022. Lalu meningkat menjadi 2,25 miliar dolar AS pada 2023 dan 3,32 miliar dolar AS pada 2024.

    Ia melanjutkan capaian peningkatan transaksi ekspor tersebut menandakan tren pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang.

    Ada beberapa komoditas unggulan yang selama ini berkontribusi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang.

    Mulai dari produk tekstil, kimia, plastik, telekomunikasi, komputer, sampai kelistrikan yang telah menjangkau pasar mancanegara seperti Korea, Thailand, Australia, Malaysia, sampai Vietnam.

    “Tidak hanya produksi industri besar, kami juga konsisten mendorong produk industri kecil menengah sampai UMKM dapat bersaing di pasar global,” tambahnya.

    Selain itu, Pemkot Tangerang juga memprediksi tren peningkatan transaksi ekspor tersebut dapat terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang berkembang pesat.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kontroversi Kasus Harvey Moeis, Antara Korupsi Rp300 Triliun dan Hukuman Bui 6,5 Tahun

    Kontroversi Kasus Harvey Moeis, Antara Korupsi Rp300 Triliun dan Hukuman Bui 6,5 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Vonis PN Tipikor terhadap Harvey Moeis menuai kontroversi lantaran dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara korupsi timah.

    Pasalnya, dari kerugian negara kasus timah yang ditetapkan Rp300 triliun, Harvey Moeis hanya mendapatkan hukuman sebesar 6,5 tahun pidana.

    Selain itu, suami dari artis Sandra Dewi itu harus membayar denda Rp1 miliar serta dibebankan hukuman uang pengganti Rp210 miliar.

    Lantas, bagaimana peran serta kronologi kasus timah yang seret Harvey Moeis?

    Dalam catatan Bisnis, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (26/3/2024).

    Setidaknya, perlu waktu lima bulan bagi korps Adhyaksa untuk melengkapi berkas perkara Harvey Moeis hingga akhirnya disidangkan di meja hijau.

    Di persidangan, Harvey yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT) disebut telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yakni, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk.

    Pertemuan itu dilakukan untuk membahas permintaan Riza Pahlevi dan Alwin Akbar atas kuota ekspor bijih timah sebesar 5% dari hasil penambangan ilegal di IUP PT Timah.

    Selanjutnya, Harvey juga meminta kepada sejumlah perusahaan smelter yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan sebesar US$500 hingga US$750 per ton metriks.

    Biaya itu seolah-olah dicatat sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh Harvey Moeis atas nama PT RBT dan difasilitasi terdakwa Helena Lim selaku manager PT Quantum Skyline Exchange.

    Kemudian, suami Sandra Dewi itu menginisiasi kerja sama alat pelogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki competent person dengan CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk.

    Adapun, Harvey bersama empat perusahaan itu telah sepakat dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja di IUP PT Timah. Tujuannya, untuk melegalkan pembelian bijih timah oleh swasta yang berasal dari penambangan ilegal.

    Di lain sisi, Harvey bersama dengan pihak PT Timah juga menyepakati harga sewa peralatan processing pelogaman timah sebesar US$4.000 per ton untuk PT RBT.

    Sementara, US$3.700 per ton untuk PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa. Namun, tindakan itu dilakukan tanpa melalui kajian atau studi kelayakan.

    Singkatnya, sejumlah smelter ini kemudian melakukan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. (TINS). Tindakan itu bisa terlaksana lantaran ada pembiaran yang dilakukan pihak PT Timah Tbk. dan Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung.

    Akibatnya, berdasarkan audit perhitungan kerugian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI), Harvey dan sejumlah pihak yang terlibat telah merugikan negara Rp300 triliun

    Aliran Dana Korupsi Harvey

    Selain itu, Harvey juta didakwa melakukan tindak pidana dugaan pencucian uang (TPPU) dengan dalih biaya CSR.

    Uang yang diterima Harvey mengalir ke sejumlah pihak, termasuk untuk kebutuhan istrinya Sandra Dewi. Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Herme, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe.

    Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah yang berlokasi di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

    Tak hanya di Indonesia, jaksa mengungkap aliran dana itu juga dipakai Harvey untuk pembayaran sewa rumah di Australia sebesar Rp5,7 miliar.

    Selanjutnya, bangunan di atas tanah Blok J-3 Jalan Haji Kelik, Permata Regency atas nama Kartika Dewi, Blok J-5 dan J-7 atas nama Sandra Dewi dan Blok J-9 atas nama Raymon Gunawan.

    Adapun, Harvey juga turut membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

    Selain itu, Harvey turut membeli delapan mobil mewah melalui dana tersebut, yakni bermerek Vellfire, Lexus RX, Ferrari, Porsche hingga Rolls Royce.

    Di sisi lain, Sandra Dewi membantah bahwa aliran dana korupsi itu mengalir ke sejumlah barang miliknya seperti tas hingga perhiasan.

    Pada persidangan Kamis (10/10/2024), Sandra mengaku bahwa sejumlah barang mewah itu diperoleh melalui hasil pekerjaannya, termasuk soal apartemen yang telah disita.

    Vonis Harvey Belum Inkrah

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar memastikan bahwa pihaknya telah melayangkan upaya hukum banding terkait dengan vonis Harvey Moeis.

    Alasannya, banding itu dilakukan karena pihaknya menilai vonis yang dijatuhkan terhadap kelima terdakwa itu belum setimpal.

    “Adapun alasan menyatakan banding terhadap 5 Terdakwa karena putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

    Dia juga menyatakan, majelis hakim PN tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam putusannya tidak mempertimbangkan dampak dari kasus megakorupsi timah terhadap masyarakat.

    “Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat perbuatan para Terdakwa serta terjadi kerugian negara yang sangat besar,” pungkasnya.

    Vonis Harvey Tuai Polemik

    Dalam hal ini, Mahfud MD mengkritisi bahwa vonis itu belum adil jika dibandingkan dengan kerugian negara dari kasus megakorupsi yang mencapai Rp300 triliun itu.

    Apalagi, menurutnya, dengan uang pengganti yang dibebankan Rp210 miliar itu masih sangat jauh dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

    “Dimana keadilan. Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi dan TPPU yang merugikan keuangan negara Rp 300 Triliun. Dakwaannya konkret ‘merugikan keuangan negara’, bukan potensi ‘merugikan perekonomian negara’,” ujarnya, Kamis (26/12/2024).

  • Bangkitkan Ekonomi, DPR Minta Pemerintah Berdayakan Pengusaha Muda

    Bangkitkan Ekonomi, DPR Minta Pemerintah Berdayakan Pengusaha Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengambil langkah koordinatif dalam memberdayakan pengusaha muda Indonesia guna mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, Saleh menyampaikan bahwa persaingan ekonomi global saat ini semakin ketat. Ia menegaskan bahwa negara yang mampu bertahan adalah yang mampu memanfaatkan potensi rakyatnya untuk berkarya dan berinovasi.

    “Indonesia memiliki bonus demografi yang besar. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik agar ekonomi nasional bangkit, salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif generasi muda,” ujar Saleh.

    Ia menilai bahwa generasi muda Indonesia perlu dilatih dan didorong untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif sejak dini agar produk-produk mereka mampu bersaing di pasar global.

    “Karya-karya anak muda harus bisa bersaing dengan produk negara lain. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing. Sebaliknya, Indonesia harus memperluas pasar ekspor untuk produk-produk lokal,” tambahnya.

    Saleh mendesak Kemenparekraf dan Kementerian UMKM untuk berkoordinasi dan menciptakan langkah-langkah yang mendorong produktivitas dan inovasi di kalangan pengusaha muda.

    Menurutnya, banyak pengusaha muda Indonesia yang telah mencapai kesuksesan, meski sebagian besar pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras mereka sendiri. Saleh menegaskan, pemerintah harus berperan aktif dalam mendampingi dan membantu pengusaha muda agar mereka semakin berkembang.

  • 4 Cara Download Video CapCut Tanpa Watermark dengan Mudah dan Praktis

    4 Cara Download Video CapCut Tanpa Watermark dengan Mudah dan Praktis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak aplikasi edit video yang kini memudahkan pengguna untuk membuat konten. Salah satunya adalah aplikasi CapCut.

    Aplikasi besutan ByteDance ini menjadi tempat favorit banyak orang untuk bikin konten di TikTok, apalagi ada banyak template menarik yang memudahkan para content creator.

    Namun, selayaknya aplikasi gratis, CapCut memunculkan watermark pada video yang Anda edit. Meski tidak terlalu mengganggu, watermark ini membuat kesan konten yang tidak profesional.

    Nah, berikut ini cara agar konten yang Anda edit di CapCut tidak ada watermark saat didownload atau diunggah ke media sosial lain.

    Jangan khawatir jika akun CapCut Anda bukan premium. Pasalnya, aplikasi CapCut versi gratis juga bisa mengunduh video tanpa watermark.

    Selain langsung via aplikasi, Anda juga bisa download video CapCut tanpa watermark dengan bantuan situs pihak ketiga. Ini dia langkah-langkah yang harus Anda lakukan:

    1. Download Video CapCut Tanpa Watermark Langsung dari Aplikasi

    Buka CapCut dan lakukan editing seperti biasa
    Setelah selesai, geser lembar kerja video yang sudah dimasukkan ke paling akhir
    Hapus bagian akhir yang menampilkan watermark
    Klik ikon “Simpan” atau “Download” yang ada di bagian kanan atas layar
    Tunggu beberapa saat sampai CapCut selesai mengeksplor dan cek videonya di galeri smartphone Anda.

    2. Download Video CapCut Tanpa Watermark via Template

    Masuk ke aplikasi CapCut
    Pilih template video yang ingin digunakan
    Klik video yang ingin Anda buat dan edit dengan template tersebut
    Lakukan pratinjau video yang sudah diedit
    Jika dirasa sudah sesuai, klik “Ekspor” yang ada di bagian atas layar
    Bakal muncul pop up dan Anda bisa langsung pilih “Ekspor tanpa watermark”.

    3. Download Video CapCut Tanpa Watermark via Cropping

    Buka aplikasi CapCut dan lakukan editing, lalu ekspor video tersebut
    Setelah itu, buka kembali CapCut dan klik menu “Edit”
    Klik menu “Proyek baru” dan pilih video yang Anda download sebelumnya
    Pilih opsi “Edit” yang ditandai dengan ikon gunting di pojok kiri bawah
    Klik bagian video, lalu perbesar atau zoom tampilan video tersebut menggunakan jari tangan
    Lakukan zoom out video untuk memotong setiap sisi video tersebut, sehingga watermark CapCut yang ada di pinggir atas kanan dan pinggir kiri bawah secara otomatis terpotong
    Selesai, klik ikon panah di pojok kanan bawah untuk menyimpan video CapCut tanpa watermark.

    4. Download Video CapCut Tanpa Watermark via Savefrom.net

    Buka aplikasi CapCut dan pilih video hasil editing yang ingin Anda download tanpa watermark
    Tekan titik tiga berbaris di pojok kanan bawah, lalu klik “Salin Tautan”
    Setelah itu, buka browser dan masuk ke situs savefrom.net
    Tempel link video CapCut yang sudah disalin sebelumnya pada kolom khusus di situs Savefrom
    Tentukan kualitas video yang ingin Anda download dan video CapCut tanpa watermark pun selesai diunduh.

    Demikian cara download video CapCut tanpa watermark. Selamat mencoba!

    (dem/dem)

  • 2 Hari Lagi PPN 12 Persen Diterapkan, Mudah Bagi Presiden Prabowo Batalkan Jika Ada Kemauan – Halaman all

    2 Hari Lagi PPN 12 Persen Diterapkan, Mudah Bagi Presiden Prabowo Batalkan Jika Ada Kemauan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari lagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dari sebelumnya 11 persen akan diterapkan, tepatnya pada 1 Januari 2025.

    Kenaikan PPN 12 persen merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    UU tersebut lahir era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, yang telah disahkan melalui Sidang Paripurna pada Kamis (7/10/2024).

    UU HPP mengamanatkan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. 

    Tarif pajak 11 persen ini mulai berlaku pada 1 April tahun 2022. 

    Kemudian, pemerintah akan menaikkan kembali tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025. 

    Adapun fraksi yang menyetujui UU HPP adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS. 

    Mudah Dibatalkan Prabowo 

    Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat dengan mudah membatalkan kenaikan PPN 12 persen di awal 2025, jika ada kemauan politik atau political will.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 memang telah diatur dalam UU HPP.

    Namun, mengubah ketentuan itu hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk mengajukan inisiatif perubahan ke DPR 

    “Presiden dapat dukungan penuh DPR. 1000 persen DPR tegak lurus ke Prabowo, termasuk PDI-P,” kata Adi yang dikutip dari Kompas.com, ditulis kembali Senin (30/12/2024). 

    Dalam pasal 7 ayat (3) UU HPP, diatur bahwa tarif PPN dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. 

    Selanjutnya, dalam pasal 7 ayat (4) UU HPP disebutkan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah, setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. 

    “Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem saja beres. Mumpung Istana-DPR akur,” sambungnya. 

    Menurut Adi, jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12 persen, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah. 

    Dengan demikian, rakyat tidak lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. “Kan, di negara ini tak ada yang sulit mengubah aturan dalam waktu kilat,” ujarnya. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, Presiden bisa langsung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengakomodasi pembatalan tersebut.

    “Betul, intinya political will dan itu (menggunakan Perppu) bisa karena saat ini kita akui kondisi ekonomi sedang lesu dan kurang bergairah,” kata Esther.

    Ia menyebut, kenaikan tarif PPN bisa dilakukan oleh pemerintah selama kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah stabil, sehingga kebijakan itu tak mendistorsi soliditas produk domestik bruto (PDB).

    “Peran Presiden untuk memutuskan dan menunda kebijakan tarif PPN ini sangat memungkinkan. Pertanyaannya, apakah hal itu mau dilakukan? Menurut saya kenaikan PPN ini bisa ditunda sampai ekonomi kita benar-benar kembali berkeliaran,” tuturnya.

    Ia pun mengingatkan pemerintah untuk melihat Pemerintah Malaysia yang sempat menaikkan tarif PPN dan berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Alhasil, Malaysia pun menurunkan tarif PPN tersebut.

    “Pemerintah Malaysia saja menaikkan tarif PPN kemudian setelah tahu dampak kenaikan tarif itu mengakibatkan volume ekspor turun, maka kemudian dievaluasi kebijakan itu dan diturunkn kembali tarif PPN seperti semula,” ujarnya.

    Demo Tolak PPN 12 Persen

    Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

    Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil. 

    Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat.

    Dongkrak Inflasi

    sosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memprediksi kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan meningkatkan tingkat inflasi Indonesia.

    Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa pihaknya memproyeksikan inflasi pada 2025 terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target Bank Indonesia.

    “Kami memproyeksikan bahwa di 2025 ini kita juga lihat juga Bank Indonesia melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi pangan melalui program ketahanan pangan,” katanya dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Ia mengatakan tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal 2025 karena dorongan sejumlah faktor.

    Faktor-faktor itu seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan PPN menjadi 12 persen.

    “Jadi ini tekanan inflasi diperkirakan akan juga meningkat di awal tahun didorong oleh sejumlah faktor seperti kita tahu kenaikan UMP, implementasi PPN 12 persen, serta permintaan musiman yang di kuartal 1 yang terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran,” ujar Shinta.

    Prediksi angka inflasi naik pada tahun akibat PPN 12 persen juga diungkap oleh peneliti Center of Industry, Trade, and Investment (INDEF) Ahmad Heri Firdaus.

    Ia mengatakan, pada April 2022 ketika PPN naik dari 10 persen ke 11 persen, angka inflasi di bulan tersebut ikut meningkat.

    “Ini waktu bulan April 2022 ya ketika terjadi kenaikan PPN dari 10 persen jadi 11 persen ya, dampak yang terjadi pada saat itu adalah inflasi yang terjadi cukup tinggi,” katanya dalam diskusi daring bertajuk “PPN Naik, Beban Rakyat Naik”, Rabu (20/3/2024).

    Saat itu, inflasi pada April 2022 sebesar 0,95 persen. Dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY), angkanya meningkat 3,47 persen.

    Menurut Heri, jika melihat dari apa yang terjadi pada April 2022, ada kemungkinan angka inflasi pada bulan di mana PPN dinaikkan di tahun 2025 bisa lebih tinggi.

    “Nah, jadi kira-kira arahnya tuh nanti akan seperti ini ya, di mana nanti inflasi bisa mencapai lebih dari 0,90 persen,” katanya.

    Kemudian, berdasarkan kelompok pengeluaran, andil inflasi disumbang paling banyak dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada April 2022, kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,46 persen.

    Nantinya ketika PPN naik pada 2025, Heri memandang kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga akan menjadi penyumbang utama inflasi di bulan tersebut.

    Menurut Heri, hal itu karena sebagian masyarakat, contohnya golongan menengah bawah, 80-90 persen pendapatannya digunakan untuk membeli kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

    Jika ada kenaikan inflasi yang besar di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, Heri menilai akan sangat memukul perekonomian atau daya beli masyarakat menengah ke bawah.

    “Nah ini yang terjadi pada 2022. Jadi inflasi tinggi disumbang salah satunya oleh kenaikan PPN dari 10 ke 11 [persen] ya, meskipun memang banyak faktor lain sepanjang tahun 2022,” ujarnya.

    Prabowo Baru Sekali Bersuara Soal PPN

    Meski banyak penolakan, Prabowo diketahui baru memberikan komentar satu kali secara jelas terkait kenaikan PPN jadi 12 persen.

    Prabowo mengatakan kenaikan tarif PPN akan akan berlaku selektif. 

    Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

    “Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

     

  • Sosok Raja Minyak Singapura OK Lim yang Resmi Bangkrut, Pernah Berbisnis dengan Pertamina

    Sosok Raja Minyak Singapura OK Lim yang Resmi Bangkrut, Pernah Berbisnis dengan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan raja minyak mentah asal Singapura Lim Oon Kuin atau dikenal juga dengan OK Lim dan kedua anaknya yang dinyatakan bangkrut, di masa jayanya ternyata pernah berbisnis dengan BUMN atau perusahaan pelat merah di Tanah Air.

    Berdasarkan data Forbes, OK Lim memiliki perusahaan perdagangan minyak bernama Hin Leong Trading (Pte) Ltd. Lim mendirikan Hin Leong Trading pada 1963, saat dia berusia 20 tahun, bermodalkan sebuah truk untuk mengantarkan solar kepada nelayan dan produsen listrik kecil di pedesaan.

    Hin Leong Trading kemudian makin berkembang hingga akhirnya, unit pelayaran grup tersebut, Ocean Tankers, memiliki armada lebih dari 130 kapal tanker dan dikelola oleh putra Lim, Evan.

    Selain itu, taipan minyak Lim juga memiliki unit penyimpanan minyak Universal Terminal bersama PetroChina.

    Perusahaan perdagangan minyak milik Lim Oon Kuin yaitu Hin Leong Trading itulah yang kemudian mengajukan perlindungan kebangkrutan pada April 2020, yang menyebabkan kekayaan bersih OK Lim turun di bawah U$$1 miliar.

    OK Lim, yang mencapai puncak kejayaannya pada 2014 dengan kekayaan sebanyak US$1,8 miliar, pada 2019 tercatat sebagai orang terkaya ke-18 di Singapura (Forbes) dengan kekayaan US$1,7 miliar. Kekayaannya kemudian melorot menjadi US$1,3 miliar saat pandemi Covid-19 pada 2020.

    Sebagai informasi, saat pandemi Covid-19 pada 2020, harga minyak mentah global mengalami penurunan drastis karena turunnya permintaan akibat lockdown di berbagai negara.

    Pembatasan perjalanan, penutupan industri, dan perlambatan ekonomi secara global menyebabkan penurunan tajam dalam permintaan minyak. Maskapai penerbangan, transportasi, dan sektor energi pun mengalami kontraksi besar.

    Pada April 2020, misalnya, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Mei turun menjadi negatif -$37,63 per barel. Ini terjadi karena kekurangan kapasitas penyimpanan minyak mentah di Cushing, Oklahoma, pusat penyimpanan utama di AS.

    Adapun, sebelum pandemi, pasar minyak sejatinya sudah menghadapi kelebihan pasokan akibat perang harga antara Rusia dan Arab Saudi pada Maret 2020. Keduanya gagal mencapai kesepakatan produksi, sehingga membanjiri pasar dengan minyak murah.

    Sejumlah peristiwa ini menggarisbawahi kerentanan pasar minyak terhadap kejadian global yang tidak terduga, seperti pandemi dan OK Lim, melalui Hin Leong Trading ada di pusaran kerentanan harga minyak hingga akhirnya mengalami kerugian, di mana kndisi keuangan tersebut disembunyikan. Hin Leong Trading juga memiliki utang jumbo di sejumlah bank.

    Lim mengungkapkan bahwa Hin Leong memiliki kerugian sebesar $800 juta yang sebelumnya tidak dilaporkan.

    Bisnis Pertamina dengan Hin Leong Trading 

    Nama Hin Leong Trading pernah muncul di berbagai media Tanah Air pada Desember 2014 saat Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyebut Hin Leong Trading menjembatani pembelian minyak oleh PT Pertamina Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina (Persero).

    Berdasarkan informasi Pertamina di situs resminya, Hin Leong Trading, perusahaan milik OK Lim, merupakan satu dari sepuluh pembeli produk ekspor Pertamina pada 2019.

    Berdasarkan penjelasan Pertamina, untuk ekspor produk pada 2019, ekspor dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 100%. Ekspor yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 41%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 59%.

    Daftar Pembeli Produk Ekspor Pertamina pada 2019

    ARC Energy Trading Pte. Ltd
    BP Singapore Pte Ltd
    Freepoint Commodities Singapore Pte
    Hin Leong Trading (Pte) Ltd
    Mercuria Energy Trading Pte. Ltd.
    Mitsui & Co. Energy Trading Singapo
    Pertamina International Marketing
    PPT Energy Trading Co., Ltd
    Shell International Eastern Trading
    Vitol Asia Pte.Ltd.

    Selain itu, pada 2019, Hin Leong Trading ternyata juga tercatat sebagai salah satu dari 23 pemasok BBM impor Pertamina.

    Untuk BBM impor, Pertamina menyebut pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 66%, sedangkan CFR sebesar 34%. Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 91%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 9%.

    Daftar Pemasok BBM Pertamina pada 2019:

    Aramco Trading Singapore Pte. Ltd
    Emirates National Oil Company (Singapore) Pte Ltd
    Equinor ASA
    Exxonmobil Asia Pacific Pte Ltd
    Freepoint Commodities Singapore Pte Ltd
    Glencore Singapore Pte. Ltd.
    Hengyi Industries International Pte. Ltd
    Hin Leong Trading (Pte) Ltd
    Ocean Energy Pte.Ltd.
    Petco Trading Labuan Company Limited (“Ptlcl”)
    Petrochina International (Singapore) Pte Ltd
    Petron (Singapore) Trading Pte Ltd
    Phillips 66 International Trading Pte Ltd
    Reliance Global Energy Services (Singapore) Pte Ltd
    Shell International Eastern Trading Company
    SK Energy International Pte Ltd
    Total Trading Asia Pte Ltd
    Trafigura Pte. Ltd.
    Unipec Singapore Pte. Ltd.
    Vitol Asia Pte Ltd
    Winson Oil Trading Pte. Ltd.
    World Fuel Services (Singapore) Pte. Ltd
    Zenrock Commodities Trading Pte. Ltd

     

  • Pushep Sampaikan Evaluasi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan Sepanjang Tahun 2024 – Halaman all

    Pushep Sampaikan Evaluasi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan Sepanjang Tahun 2024 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, berbagai kebijakan di sektor energi dan ketenagalistrikan perlu dievaluasi secara mendalam.

    Hal ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan menentukan langkah perbaikan, mewujudkan tata kelola energi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

    Demikian disampaikan analis hukum Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bayu Yusya pada kegiatan penyampaian Catatan Akhir Tahun 2024 sektor Energi dan Pertambangan yang diselenggarakan oleh PUSHEP.

    Bayu menyampaikan evaluasi kritis terhadap kebijakan energi nasional sepanjang tahun 2024, terutama di sektor energi dan ketenagalistrikan. 

    Setidaknya beberapa peristiwa dan kasus hukum yang disorot.

    Di antaranya rencana perubahan kebijakan energi nasional, ekspor listrik, inkonsitusionalitas sistem unbundling dalam putusan MK, pensiun dini PLTU, power wheeling, RUU EBET dan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

    Bayu, menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung transisi energi, seperti melalui revisi Rencana Peraturan Pemerintah tentang KEN, kebijakan tersebut masih menyisakan banyak tantangan. 

    “Salah satu yang paling mencolok adalah penurunan target bauran energi baru terbarukan (EBT) dari 23 persen menjadi 17-19 persen untuk 2025,” kata Bayu kepada wartawan, Minggu (29/12/2024). 

    Penurunan ini, kata Bayu mengindikasikan lemahnya komitmen terhadap dekarbonisasi dan tidak sejalan dengan target Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menargetkan bauran energi sebesar 44 persen pada 2030.

    “Langkah ini justru melemahkan upaya transisi energi yang menjadi prioritas global dan nasional. Selain itu, mekanisme pemantauan terhadap pencapaian target bauran energi juga belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bayu menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan strategis, termasuk revisi KEN. 

    Menurutnya, pelibatan publik secara bermakna adalah hal yang mutlak untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Di sisi lain, Bayu juga menilai bahwa kerja sama Indonesia dengan Singapura dalam ekspor listrik rendah karbon terkesan terburu-buru. 

    Proyek yang bernilai investasi hingga USD 20 miliar dan dijadwalkan dimulai pada 2028 ini juga ia nilai berpotensi mengganggu kedaulatan energi nasional jika kebutuhan domestik belum sepenuhnya terpenuhi. 

    “Ekspor listrik ini harus memastikan bahwa kebutuhan listrik nasional, terutama di wilayah sumber energi seperti Sumatera, telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, mutu dan keandalan pasokan listrik lokal tidak boleh terganggu,” ucap Bayu.

    Selain itu, Bayu juga memberikan apresiasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang menegaskan inkonstitusionalitas sistem unbundling dalam pengelolaan ketenagalistrikan.

    Bayu menyebut putusan ini menguatkan peran negara sebagai penyedia utama akses energi listrik yang merata dan berkeadilan. 

    Namun, keterlambatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) juga menjadi perhatian serius. 

    Bayu menilai, kurangnya kepastian hukum akibat molornya pembahasan RUU EBT menghambat percepatan pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia.

    “Minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan juga menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam proses legislasi energi kita,” ujar Bayu.

    Bayu menambahkan, pentingnya langkah konkret dan terukur dari pemerintah untuk menghadapi tantangan di sektor energi dan ketenagalistrikan. 

    “Kebijakan energi harus selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan nasional,” ucapnya.

    “Ini adalah kunci untuk mewujudkan transisi energi yang tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas,” pungkasnya.

  • KKP dorong produksi teri kualitas ekspor di Pulau Pasaran Lampung

    KKP dorong produksi teri kualitas ekspor di Pulau Pasaran Lampung

    Sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan produksi teri berkualitas ekspor di Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Lampung, untuk mendukung industri perikanan dan meningkatkan perekonomian lokal.

    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dalam keterangan di Jakarta, Minggu mengatakan bahwa upaya itu dapat dilakukan dengan memberdayakan ibu-ibu yang ada di daerah tersebut sehingga memiliki kemampuan dalam menciptakan produk teri yang berkualitas.

    “Sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan (Pulau Pasaran),” kata Didit seusai menyapa warga Pulau Pasaran, Bandar Lampung.

    Menurutnya, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) guna peningkatan kemampuan usaha serta diversifikasi produk berbasis kearifan lokal.

    “Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekalian menambah pemasukan rumah tangga,” ujar Wamen Didit.

    Wamen Didit juga mengimbau agar sarana dan prasarana yang telah dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pulau Pasaran yang telah ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Modern (Kalamo), bisa dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.

    “Pengelolaan yang baik tentu bisa meninimalisir jika terjadi paceklik dan agar tidak kehilangan pasar, oleh karena itu agar teri di Pulau Pasaran bisa dikelola dengan baik,” kata Didit.

    Senada, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo menjabarkan hasil monitoring dan evaluasi dampak ekonomi kepada 21 anggota koperasi perikanan di Pulau Pasaran.

    Dia menyebutkan bahwa rata-rata volume produksi pengolahan teri di daerah itu sebesar 2-5 ton per bulan, omzet yang diperoleh mencapai Rp20-50 juta per bulan.

    Sementara tenaga kerja yang terserap dalam 1 unit usaha pengolahan sekitar 10-20 orang, yang terbagi atas buruh sortasi dan pembersihan, pengeringan dan pengemasan. Hingga saat ini, pemasaran produk teri didominasi ke wilayah Jakarta dan Lampung.

    “Setelah diresmikan sebagai Kalamo, kami terus memantau perkembangan disini, tentu ini menjadi bagian dari kehadiran negara untuk masyarakat pesisir,” ujar Budi.

    “Kami mendorong koperasi untuk lebih inovatif membuka peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri,” tambah Budi.

    Dalam kunjungan kerja di Lampung, Wamen Didit juga menyempatkan diri untuk menyambangi Kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Lampung.

    Di salah satu unit pelayanan teknis (UPT) KKP ini, dia memberikan arahan agar seluruh unit KKP meningkatkan pelayanan publik serta bekerja solid antar satuan kerja (satker) guna memberikan solusi cepat kepada masyarakat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

    Program Kalamo atau Kampung Nelayan Modern merupakan bagian dari program ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Program tersebut untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan melalui berbagai penyediaan sarana prasarana perikanan oleh KKP. Selain di Pasaran, Kalamo juga sudah dibangun di Biak, Papua.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apa yang akan dilakukan pemimpin HTS terhadap peredaran narkoba pil Captagon di Suriah? – Halaman all

    Apa yang akan dilakukan pemimpin HTS terhadap peredaran narkoba pil Captagon di Suriah? – Halaman all

    Ketika pemimpin pemberontak Suriah, Ahmed al-Sharaa, tiba di Damaskus dan menyampaikan pidato kemenangan setelah berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad dalam serangan militer yang begitu cepat, satu pernyataannya luput dari perhatian.

    Yakni, pernyataannya soal narkotika ilegal yang telah membanjiri Timur Tengah selama 10 tahun terakhir.

    “Suriah telah menjadi produsen Captagon terbesar di dunia,” kata Ahmed al-Sharaa.

    “Dan hari ini, Suriah akan dimurnikan oleh kasih karunia Tuhan,” ucapnya kemudian.

    Captagon adalah pil yang adiktif—mirip amfetamin—yang terkadang disebut “kokain untuk orang miskin”.

    Pil ini tidak banyak dikenal di luar Timur Tengah, namun produksinya telah berkembang pesat di Suriah—di tengah ekonomi yang hancur akibat perang, sanksi, dan pengungsian massal warga Suriah ke luar negeri.

    Pihak berwenang di negara-negara tetangga telah berupaya untuk mengatasi penyelundupan pil ini melintasi perbatasan mereka dalam jumlah besar.

    Semua bukti menunjukkan bahwa Suriah adalah sumber utama perdagangan gelap Captagon dengan nilai peredaran senilai US$5,6 miliar (setara Rp90 triliun) per tahun oleh Bank Dunia.

    Melihat skala produksi dan pengiriman pil tersebut, timbul kecurigaan bahwa penyelundupan ini bukan sekadar pekerjaan geng kriminal—tetapi industri yang dikendalikan oleh rezim Assad.

    Beberapa pekan setelah pidato al-Sharaa—sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani)—muncul gambar-gambar spektakuler yang menunjukkan kecurigaan itu benar adanya.

    Video yang direkam oleh warga Suriah yang menyerbu properti—yang diduga milik kerabat Assad—memperlihatkan ruangan penuh dengan pil yang dibuat, dikemas, dan disembunyikan dalam produk industri palsu.

    Rekaman lain memperlihatkan tumpukan pil yang ditemukan di tempat yang tampaknya merupakan pangkalan udara militer Suriah, dibakar oleh para pemberontak.

    Saya menghabiskan waktu setahun untuk menyelidiki Captagon untuk dokumenter BBC World Service dan melihat bagaimana obat tersebut menjadi populer di kalangan pemuda kaya di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, dan kalangan kelas pekerja di negara-negara seperti Yordania.

    “Saya berusia 19 tahun, saya mulai mengonsumsi Captagon dan hidup saya mulai berantakan,” ucap Yasser, seorang pecandu muda di sebuah klinik rehabilitasi yang berlokasi di ibu kota Yordania, Amman.

    “Saya mulai bergaul dengan orang-orang yang mengonsumsi obat ini. Saat saya bekerja, saya tidak makan, tubuh saya pun hancur.”

    Jadi, bagaimana al-Sharaa dan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) akan menangani sejumlah besar orang di Suriah dan di seluruh Timur Tengah yang kecanduan Captagon tiba-tiba mendapati diri mereka tidak memiliki persediaan?

    Caroline Rose, seorang pakar perdagangan narkoba Suriah di New Lines Institute, khawatir dengan kondisi itu.

    “Ketakutan saya adalah mereka akan benar-benar memusnahkan pasokan dan tidak serta merta mencoba melakukan pengurangan permintaan.”

    Tapi, ada pertanyaan yang lebih luas: apa dampak hilangnya perdagangan yang menguntungkan tersebut terhadap ekonomi Suriah?

    Dan saat mereka yang berada di balik pil-pil itu menyingkir, bagaimana al-Sharaa menghalau penjahat lain yang menunggu untuk menggantikan mereka?

    Perang narkoba di Timur Tengah

    Peredaran Captagon mendorong Timur Tengah ke dalam perang narkoba yang sesungguhnya.

    Saat syuting dengan tentara Yordania di perbatasan gurun dengan Suriah, kami melihat bagaimana para tentara memperkuat pagar mereka dan mengetahui tentang rekan-rekan mereka yang telah tewas dalam baku tembak dengan penyelundup Captagon.

    Mereka lantas menuduh tentara Suriah di seberang perbatasan membantu para penyelundup.

    Negara-negara lain di kawasan itu juga terganggu oleh perdagangan gelap tersebut.

    Untuk sementara waktu, Arab Saudi menangguhkan impor buah dan sayuran dari Lebanon karena pihak berwenang kerap menemukan peti kemas penuh dengan produk seperti buah delima yang telah dilubangi dan diisi dengan kantong-kantong pil Captagon.

    Kami melakukan syuting di lima negara, termasuk di Suriah yang dikuasai rezim Assad serta pemberontak.

    Kami juga berkonsultasi dengan sumber terpercaya dan memperoleh akses ke catatan rahasia dari kasus pengadilan di Jerman dan Lebanon.

    Kami dapat menyebutkan dua pihak utama yang terlibat dalam perdagangan pil ini: keluarga besar Assad dan angkatan bersenjata Suriah, khususnya Divisi Keempat yang dipimpin oleh saudara laki-laki Assad, Maher.

    Pertanyaan seputar saudara laki-laki Assad

    Maher al-Assad mungkin adalah orang paling berkuasa di Suriah selain saudaranya, Bashar al-Assad.

    Dia dijatuhi sanksi oleh banyak negara Barat atas kekerasan yang dilakukannya terhadap pengunjuk rasa selama pemberontakan pro-demokrasi pada 2011, yang memicu perang saudara berdarah.

    Pengadilan Prancis juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuknya dan saudaranya atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan senjata kimia di Suriah pada 2013.

    Dengan memperoleh akses ke obrolan WhatsApp seorang pedagang Captagon yang dipenjara di Lebanon, kami menemukan keterlibatan Divisi Keempat yang dipimpin Maher al-Assad dan wakilnya, Jenderal Ghassan Bilal.

    Pengungkapan tersebut merupakan tonggak penting dalam mengonfirmasi peran angkatan bersenjata Suriah dan lingkaran dalam Bashar al-Assad dalam perdagangan tersebut.

    Melihat gambar-gambar terkini pasukan tentara Suriah yang kehilangan semangat dan melarikan diri tanpa perlawanan saat pemberontak maju, saya teringat wawancara yang kami lakukan dengan seorang tentara pada tahun lalu.

    Ia memberi tahu kami bahwa gaji bulanannya sebesar US$30 (sekitar Rp485.000) hampir tidak cukup untuk makan keluarganya selama tiga hari, sehingga unitnya terlibat dalam kriminalitas dan penyelundupan Captagon.

    “Itulah yang menghasilkan sebagian besar uang sekarang,” kata tentara itu.

    Pada Mei 2023, Liga Arab setuju untuk menerima kembali Suriah, setelah 12 tahun lalu dikeluarkan karena secara keras menekan pemberontakan rakyat.

    Tindakan itu dipandang sebagai kudeta diplomatik bagi Assad.

    Ia pun menggunakan kesempatan itu dan berjanji untuk menangani perdagangan Captagon.

    Bisakah para pemimpin pemberontak bertindak tegas?

    Kini, ketika para pemimpin pemberontak Suriah mengonsolidasikan kekuasaan mereka terhadap lembaga-lembaga negara, tampaknya mereka sepenuhnya sadar untuk mengirimkan sinyal-sinyal positif kepada negara-negara tetangga bahwa mereka berjanji untuk menindak tegas perdagangan Captagon.

    Namun, mungkin akan menjadi tugas yang lebih berat bagi mereka untuk merebut Suriah dari upaya kriminal yang selama bertahun-tahun dianggap menguntungkan oleh negara itu sendiri.

    Issam Al Reis adalah seorang insinyur di militer Suriah hingga akhirnya dia membelot pada awal pemberontakan terhadap rezim Assad.

    Ia telah menghabiskan waktunya untuk menyelidiki perdagangan Captagon.

    Dia meyakini HTS tidak perlu berbuat banyak untuk menghentikan perdagangan tersebut “karena para pemain utama telah pergi” dan telah terjadi penurunan drastis ekspor Captagon.

    Tetapi dia memperingatkan bahwa “orang-orang baru” mungkin sedang menunggu untuk mengambil alih.

    Hal ini akan menjadi masalah, khususnya jika sisi permintaan tidak ditangani.

    Menurut Caroline Rose, seorang pakar perdagangan narkoba Suriah di New Lines Institute, hanya ada sedikit bukti soal “investasi dalam rehabilitasi” sejak HTS menguasai Provinsi Idlib di Suriah barat laut.

    “[Ada] gambaran yang sangat buruk untuk mencoba mengatasi konsumsi Captagon,” katanya.

    Ia juga mengatakan telah terjadi peningkatan dalam perdagangan narkoba lain melalui Suriah.

    “Saya pikir banyak pengguna akan mencari sabu kristal sebagai alternatif, terutama pengguna yang telah memiliki toleransi terhadap Captagon dan membutuhkan sesuatu yang sedikit lebih kuat.”

    Masalah lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh Al Reis, adalah masalah keuangan. Seperti yang dia katakan: “Warga Suriah membutuhkan uang”.

    Harapannya adalah masyarakat internasional akan membantu mencegah orang-orang memasuki perdagangan narkoba melalui bantuan kemanusiaan dan pelonggaran sanksi.

    Tapi, Caroline Rose berpendapat para pemimpin baru perlu mengidentifikasi “jalur ekonomi baru dan alternatif untuk mendorong warga Suriah berpartisipasi dalam ekonomi formal yang legal.”

    Sementara para gembong narkoba telah melarikan diri, banyak dari mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penyelundupan narkoba tetap berada di dalam negeri, sambungnya.