Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Edan! BYD Jual 4,2 Juta Mobil Sepanjang 2024

    Edan! BYD Jual 4,2 Juta Mobil Sepanjang 2024

    Jakarta –

    Build Your Dreams (BYD) menutup 2024 dengan suka cita. Bayangkan saja, produsen asal China tersebut menjual 4,27 juta unit kendaraan sepanjang tahun lalu!

    Disitat dari Carnewschina, Kamis (2/1), ini merupakan kali pertama penjualan mobil BYD di pasar global tembus kepala empat (di atas empat juta). Catatan luar biasa tersebut didukung penjualan Desember 2024 yang sangat impresif, yakni tembus 514 ribuan unit.

    Dengan raihan 4,27 juta unit selama 2024, BYD mengalami peningkatan penjualan 41,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3 juta unit. Sementara, dari jumlah tersebut, 1,76 juta unit atau 41,5 persennya merupakan mobil listrik bertenaga baterai jenis penumpang.

    Penjualan BYD. Foto: REUTERS/ANNEGRET HILSE

    BYD menjual 2,48 juta kendaraan PHEV (plug-in hybrid) penumpang pada 2024 atau naik 72,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kendaraan tersebut menyumbang 58,5 persen dari total penjualan BYD pada tahun 2024.

    Sementara untuk mobil bensin atau ICE, BYD telah menghentikan produksinya sejak April 2024. Kini, mereka memang hanya fokus mengembangkan dan menjual mobil-mobil ramah lingkungan seperti BEV, PHEV hingga FCEV (hidrogen).

    Kembali ke penjualan, BYD selama tahun lalu mencatat tiga kali penjualan bulanan di atas 500 ribu unit. Sebelumnya, mereka tak pernah mengukir prestasi tersebut. Bahkan, catatan selama Desember 2024 yang mencapai 509 ribu unit meningkat nyaris 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penjualan BYD. Foto: Doc. Reuters.

    Khusus untuk kendaraan komersial, penjualan kumulatifnya selama 2024 mencapai 21,775 unit. Sedangkan ekspor kendaraan secara umum mencapai 417 ribuan kendaraan atau naik 71,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selain mobil, BYD merupakan pemasok baterai terbesar kedua di Tiongkok. Pelanggannya juga banyak, ada Tesla, Nio, dan Toyota. Pada 2024, pemasangan baterai kumulatif mereka mencapai 194,7 GWh atau naik 29 persen dari tahun 2023.

    (sfn/din)

  • Ini 6 Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia pada 2025

    Ini 6 Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, Indonesia akan menghadapi ekonomi 2025 dengan penuh optimistis. Pasalnya, seluruh proyeksi lembaga kredibel terhadap ekonomi makro Indonesia pada 2025, tampak tidak berbeda jauh dengan target target APBN 2025.

    Hanya saja, kata Said, Indonesia perlu mengantisipasi sejumlah tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada agar perubahan-perubahan proyeksi ekonomi 2025 tidak terlalu berdampak signifikan, tetapi justru menjadi peluang untuk melompat lebih maju lagi.

    “Mari kita menghitung tantangan ke depan, agar lebih dini mempersiapkan diri, sekaligus membuat langkah yang memberikan lompatan penting bagi perekonomian nasional. Tujuannya agar hitungan kita realistis, tetapi memberikan capaian yang optimistik,” ujar Said kepada wartawan, Kamis (2/1/2024).

    Said kemudian membeberkan enam tantangan dan peluang Indonesia pada 2025. Pertama, kata dia, Indonesia akan menghadapi perang tarif antara Tiongkok berhadapan dengan Amerika Serikat (AS) dan dan Uni Eropa. Uni Eropa bahkan telah memberlakukan bea masuk 43% mobil listrik dari Tiongkok dan AS juga akan mengenakan tarif ekspor dari negara-negara yang melakukan dedolarisasi, seperti Tiongkok dan negara negara BRICS.

    Menurut Said, jika perang tarif tersebut makin tajam, maka Indonesia akan terkena spillover effect yang bisa berdampak negatif namun juga positif.

    “Negatifnya, ketidakpastian bisnis global makin tinggi, biaya ekspor bisa berpotensi semakin tinggi. Namun, apabila Indonesia bisa menggantikan produk produk impor yang dibutuhkan kedua negara, maka peluang ekspor Indonesia akan besar. Dengan demikian, pemerintah dan eksportir harus membaca situasi ini sebagai peluang emas ke depan,” tandas Said.

    Kedua, perekonomian Tiongkok yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia mengalami penurunan. Menurut Said, jika perekonomian Tiongkok makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke Tiongkok.

    “Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi risiko atas menurunnya perekonomian Tiongkok, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke Tiongkok yang menurun,” imbuh dia.

    Ketiga, perang tarif bisa berdampak pada depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Belajar dari perang tarif Tiongkok dan AS pada 2018 lalu, kata Said, banyak pelaku pasar lebih menyalakan tombol risk on, artinya menggenggam dolar AS lebih low risk ketimbang mata uang lainnya.

    “Jika situasi ini terulang, maka kita harus bersiap sejak dini untuk memperkuat sistem moneter kita. Saya mengapresiasi Bank Indonesia atas upayanya menggunakan triple intervention di pasar spot, swap, dan DNDF untuk memperkuat rupiah, termasuk penggunaan underlying pembelian dolar AS dan rencana kebijakan debt switch/reprofiling,” kata dia.

    Keempat, kata Said, di dalam negeri, Indonesia menghadapi penurunan kelas menengah dan konsumsi rumah tangga. Menurut dia, menurunnya kelas menengah akan menjadi ancaman bagi upaya Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country. Sementara menurunnya daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Kelima, data BPS memperlihatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB pada 2014 sebesar 21,28% dan pada 2023 kontribusinya menyusut 18,67% atau Rp 3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp 20.892 triliun. Said mengatakan, merujuk pada data BPS tersebut, banyak pihak menilai Indonesia mengalami deindustrialisasi.

    “Meskipun angka statistik menunjukkan penurunan, tetapi peluang industri manufaktur kita bangkit sangat besar sekali. Sebab jika industri manufaktur tumbuh, saya berkeyakinan, kelas menengah juga akan tumbuh sejalan dengan program industrialisasi, sebab kelas menengah bisa menjadi tenaga kerja yang adaptif untuk menopang kebutuhan industri,” ungkap Said.

    Menurut Said, perluasan hilirisasi bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk membangkitkan industri manufaktur dan mendorong kembali tumbuhnya kelas menengah. Karena itu, kata dia, hilirisasi tidak hanya di sektor nikel seperti saat ini, tetapi hilirisasi bisa merambah ke bahan tambang selain nikel, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, terutama yang menjadi kebutuhan rantai pasok global.

    Terakhir, kata Said, Indonesia perlu menurunkan angka angka incremental output ratio (ICOR) yang dalam 2 tahun terakhir berturut-turut berada di angka 6. Penyebabnya adalah masih tingginya praktik korupsi dan problem struktural seperti ketidakefisienan birokrasi serta perizinan.

    “Indonesia memiliki peluang menurunkan ICOR jika berhasil membereskan hambatan ekonomi, seperti korupsi, dan memberikan pesan yang jelas kepada investor dan pelaku pasar tentang arah kebijakan ekonomi 2025. Dengan ICOR yang rendah maka produk ekspor Indonesia bisa berdaya saing di pasar global, menurunnya tingkat korupsi juga menguatkan kepercayaan kepada pemerintah,” pungkas Said.

  • Demi Ekonomi Tumbuh Menjulang, Ini Sederet Tantangan yang Kudu Diwaspadai

    Demi Ekonomi Tumbuh Menjulang, Ini Sederet Tantangan yang Kudu Diwaspadai

    Jakarta: Indonesia bisa memaksimalkan peluang guna membuat ekonomi menjulang tinggi di 2025. Proyeksi atas pertumbuhan ekonomi RI juga bisa saja melesat ke atas, jika pemerintah siap dan waspada terhadap sejumlah tantangan, baik dari domestik maupun internasional.
     
    Adapun, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1 persen. Sementara Bank Dunia atau World Bank, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5,1 persen.
     
    Sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 5,2 persen.
    “Proyeksi ini sesungguhnya tidak terlalu berbeda jauh dengan target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2025 sebesar 5,2 persen,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.
     
    Menurut Said, Indonesia berpotensi masih menghadapi pelemahan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan perekonomian. Merosotnya daya beli berdampak pada rendahnya tingkat permintaan. “Gejala ini sesungguhnya sudah nampak sejak pasca pandemi,” tutur dia.
     
    Ia pun membeberkan sederet tantangan yang harus dihadapi agar pemerintah siap dan mawas diri. Hal ini juga agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang ekonomi sehingga bisa melambung tinggi.
     
    1. Perang tarif

    Tiongkok dihadapkan perang ekonomi secara multifront, perang tarif dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Uni Eropa bahkan telah memberlakukan bea masuk 43 persen mobil listrik dari Tiongkok.
     
    AS juga akan memberlakukan tarif masuk ke Meksiko dan Kanada atas barang ekspor untuk meredam imigran, dan peredaran narkotika. AS juga akan mengenakan tarif ekspor dari negara negara yang melakukan dedolarisasi, seperti Tiongkok dan negara negara BRICS.
     
    “Jika perang tarif ini semakin menajam di tahun ini, maka Indonesia akan terkena spillover effect, bisa negatif namun juga positif,” terang Said.
     
    Negatifnya, ungkap dia, ketidakpastian bisnis global semakin tinggi, biaya ekspor bisa berpotensi semakin tinggi. Namun bila Indonesia bisa menggantikan produk produk impor yang dibutuhkan kedua negara, maka peluang ekspor Indonesia akan besar.
     
    “Dengan demikian, pemerintah dan eksportir harus membaca situasi ini sebagai peluang emas kedepan,” tuturnya.
     
    2. Perekonomian Tiongkok melempem

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2025 berada di kisaran 4,5 persen, perkiraan ini lebih rendah dari prediksi pertumbuhan Tiongkok di tahun 2024 sebesar 4,8 persen.
     
    Jika perekonomian Tiongkok makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke Tiongkok.
     
    “Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi resiko atas menurunnya perekonomian Tiongkok, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke Tiongkok yang menurun,” tutur Said.
     
    3. Dolar AS makin kuat

    Said menuturkan, perang tarif bisa berdampak pada depresiasi dolar AS (USD) terhadap rupiah. Belajar perang tarif Tiongkok dan AS pada 2018 lalu, banyak pelaku pasar lebih menyalakan tombol ‘risk on’, artinya menggenggam USD lebih low risk ketimbang mata uang lainnya.
     
    “Jika situasi ini terulang, maka kita harus bersiap sejak dini untuk memperkuat sistem moneter kita,” urai dia.
     
    Said mengungkapkan efek penguatan USD akan berlangsung lama jika perang tarif berkepanjangan. Indonesia harus memanfaatkan diplomasi perdagangan internasional untuk membuat tata perdagangan dunia lebih adil, setidaknya tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
     
    “Sedangkan di dalam negeri, BI, OJK, dan pemerintah perlu mengatur lebih ketat lagi atas devisa hasil ekspor untuk kepentingan nasional,” jelas Said.
     

     

    4. Turunnya kelas menengah

    Di dalam negeri, sambung Said, Indonesia menghadapi penurunan kelas menengah dan konsumsi rumah tangga. Menurunnya kelas menengah akan menjadi ancaman bagi upaya Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country. Sementara menurunnya daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
     
    Said bilang, pemerintah bisa mengombinasikan program makan siang bergizi gratis untuk siswa guna meningkatkan gizi anak, sekaligus menggerakan ekonomi UMKM. Libatkan para pelaku UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis.
     
    “Langkah ini akan berdampak multiplier ekonomi, sebab sektor UMKM akan menyerap produk produk petani dan peternak. Apalagi sektor UMKM menopang tenaga kerja terbesar di Indonesia,” tutur dia.
     
    5. Industri nonmigas susut

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2014 sebesar 21,28 persen dan pada 2023 kontribusinya menyusut 18,67 persen atau Rp3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp20.892 triliun.
     
    “Banyak pihak menilai kita mengalami deindustrialisasi. Meskipun angka statistik menunjukkan penurunan, namun peluang industri manufaktur kita bangkit sangat besar sekali. Sebab jika industri manufaktur tumbuh, saya berkeyakinan, kelas menengah juga akan tumbuh sejalan dengan program industrialisasi, sebab kelas menengah bisa menjadi tenaga kerja yang adaptif untuk menopang kebutuhan industri,” ucap Said.
     
    Menjawab tantangan tersebut, kata Said, peluang yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk membangkitkan industri manufaktur dan mendorong kembali tumbuhnya kelas menengah hanya dengan perluasan program hilirisasi, yang saat ini masih di sektor nikel.
     
    “Perluasan hilirisasi bisa merambah ke bahan tambang selain nikel, perkebunan, pertanian, dan kehutanan, terutama yang menjadi kebutuhan rantai pasok global,” jelasnya.
     
    6. Pecut investasi

    Said menuturkan, Indonesia memiliki peluang menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan, jika berhasil membereskan hambatan ekonomi, seperti korupsi, dan memberikan pesan yang jelas kepada investor dan pelaku pasar tentang arah kebijakan perekonomian lima tahun kedepan.
     
    “Dengan ICOR yang rendah, maka produk ekspor Indonesia bisa berdaya saing di pasar global. Menurunnya tingkat korupsi juga menguatkan kepercayaan kepada pemerintah,” terang Said.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ada Fenomena Baru, Pekerja Makin ‘Hobi’ Izin Cuti Sakit

    Ada Fenomena Baru, Pekerja Makin ‘Hobi’ Izin Cuti Sakit

    Jakarta –

    Angka pengajuan cuti sakit karyawan di Jerman terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masalahnya tidak semua izin cuti itu benar diambil karena pekerja yang bersangkutan sedang sakit, sehingga menurunkan kinerja perekonomian negara itu.

    Melansir dari situs resmi Badan Statistik Federal Jerman Destatis, Kamis (1/1/2025), di negara terkaya se-Eropa itu karyawan yang mengajukan cuti sakit berhak menerima gaji penuh yang berkelanjutan dari pemberi kerja mereka. Hak tersebut umumnya dibatasi hingga enam minggu per tahun.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan badan statistic tersebut, pekerja di Jerman rata-rata mengambil cuti sakit selama 15,1 hari sepanjang 2023 lalu. Jumlah ini meningkat sekitar 4 hari kerja jika dibandingkan dengan rata-rata izin cuti sakit pada 2021 yakni 11,1 hari.

    Saat perhitungan survei ini dilakukan, pengumpulan data hanya memperhitungkan pengajuan cuti sakit yang yang melebihi durasi ketidakhadiran. Oleh karena itu, rata-rata jumlah hari cuti sakit yang diajukan para pekerja Jerman ini kemungkinan lebih tinggi.

    Tidak hanya secara durasi, proporsi karyawan yang mengajukan izin cuti sakit juga mengalami peningkatan. Di mana pada 2023 rata-rata pekerja Jerman yang ambil cuti sakit mencapai 6,1%. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 2006 lalu ketika jumlah pengajuan cuti sakit mencapai titik terendah yakni 3,3%.

    Sementara itu dalam laporan France24, menurut data OECD pekerja Jerman kehilangan rata-rata 6,8% jam kerja mereka pada tahun 2023 karena sakit. Angka ini jauh lebih buruk daripada negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Prancis, Italia, dan Spanyol.

    “Dampaknya signifikan dan tentu saja memengaruhi aktivitas ekonomi,” kata kepala ekonom di asosiasi perusahaan farmasi berbasis riset Jerman, Claus Michelsen.

    Menurutnya tren tersebut membebani perekonomian Jerman mulai dari perlambatan manufaktur hingga lemahnya permintaan ekspor. Alhasil asosiasi perusahaan farmasi yang dipimpin Michelsen itu menghitung bahwa tingkat ketidakhadiran kerja yang lebih tinggi karena sakit memangkas 0,8% dari output Jerman pada tahun 2023.

    Bisnis Detektif Cuti Sakit di Jerman Kian Subur

    Meningkatnya angka cuti sakit mungkin menjadi berita buruk bagi perusahaan-perusahaan Jerman, terlebih saat ini kondisi ekonomi negara terkaya di Eropa itu sedang terpuruk. Namun hal ini malah menjadi pertanda baik bagi detektif swasta Marcus Lentz, yang banyak menyelidiki kasus pengajuan cuti sakit fiktif.

    Detektif Lentz mengatakan dalam banyak kasus ketika seorang pekerja berpura-pura sakit dalam waktu lama, mereka sebenarnya bekerja sambilan. Ia memberi contoh seorang pekerja yang membantu bisnis istrinya saat sedang cuti sakit. Kemudian ada juga pekerja yang mengambil cuti sakit jangka panjang untuk merenovasi properti mereka.

    Meskipun menyewa detektif swasta seperti dirinya membutuhkan ongkos yang cukup mahal, Lentz mengatakan banyak perusahaan tetap menyewa jasanya. Sebab dari sudut pandang perusahaan, pekerja yang kerap mengajukan izin sakit sangatlah tidak produktif dan malah dapat memberikan kerugian finansial yang lebih besar.

    “Mereka (perusahaan) mengatakan, siapa pun yang sering cuti sakit tidak menghasilkan uang bagi kami, mereka (pekerja yang kerap ajukan cuti sakit fiktif) harus keluar,” katanya.

    Bahkan agensi detektif swasta Lentz Group miliknya menerima hingga 1.200 permintaan terkait penyelidikan pengajuan izin cuti sakit fiktif setiap tahunnya. Jumlah ini meningkat sekitar dua kali lipat dari jumlah beberapa tahun sebelumnya.

    “Jika seseorang memiliki 30, 40 atau terkadang hingga 100 hari cuti sakit dalam setahun, maka pada titik tertentu mereka menjadi tidak menarik secara ekonomi bagi pemberi kerja,” pungkasnya.

    Lihat juga Video ‘Tingkatkan Penggunaan AI, TikTok PHK Ratusan Karyawan’:

    (fdl/fdl)

  • Said Abdullah Beberkan Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia di 2025, Apa Saja? – Page 3

    Said Abdullah Beberkan Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia di 2025, Apa Saja? – Page 3

     

    Said membeberkan, terdapat tantangan ekonomi yang harus dihadapi dan dilalui Indonesia sepanjang tahun 2025. Ia menyebut, mulai dari perang tarif hingga turunnya kelas menengah menjadi tantangan.

    “Besar kemungkinan dunia akan dihadapkan perang tarif, China dihadapkan perang ekonomi secara multifront, perang tarif dengan AS dan Uni Eropa,” bebernya.

    “Uni Eropa memberlakukan bea masuk 43 persen mobil listrik dari Tiongkok, AS juga akan memberlakukan tarif masuk ke Meksiko dan Kanada atas barang ekspor untuk meredam imigran, dan peredaran narkotika, serta AS juga akan mengenakan tarif ekspor dari negara negara yang melakukan dedolarisasi, seperti Tiongkok dan negara negara BRICS,” jelas Said.

    Menurutnya, jika perang tarif semakin menajam, maka Indonesia akan terkena spillover effect yang bisa berdampak negatif dan positif.

    “Negatifnya, ketidakpastian bisnis global makin tinggi, biaya ekspor bisa berpotensi semakin tinggi, namun bila Indonesia bisa menggantikan produk produk impor yang dibutuhkan kedua negara, maka peluang ekspor Indonesia akan besar,” ucap Said.

    Ia juga mengungkapkan, ekonomi China sedang mengalami penurunan yang berdampak pada Indonesia. Pasalnya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi China di 2025 di level 4,5 persen atau lebih rendah dari prediksi pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 4,8 persen.

    “Jika perekonomian China makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke China,” ungkap Said.

    “Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi risiko atas menurunnnya perekonomian China, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke China yang menurun,” imbuhnya.

     

  • PPN Hanya Buat Yacht Cs, Pakar Beri Tahu Prabowo ‘Mesin Cetak’ Rp453 T

    PPN Hanya Buat Yacht Cs, Pakar Beri Tahu Prabowo ‘Mesin Cetak’ Rp453 T

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pakar memberikan saran baru bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot penerimaan negara usai membatasi kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

    Menurut mereka, saran itu kalau dijalankan bisa memberikan penerimaan negara sampai Rp453 triliun. Saran berbentuk optimalisasi ‘mesin penerimaan lain’. 

    Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan ada beberapa mesin yang bisa dioptimalkan oleh Prabowo. Salah satunya, pungutan batu bara dan nikel.

    Ia mengatakan Prabowo perlu menaikkan pungutan terhadap batu bara dan nikel supaya penerimaan negara yang hilang dari rencana kenaikan PPN 12 persen bisa ditutup.

    Ia mengatakan potensi pendapatan negara yang bisa didapat dari kenaikan pungutan itu justru lebih besar jika dibandingkan kalau PPN dinaikkan jadi 12 persen.  

    “Kajian kami memperlihatkan potensi penerimaan bisa di kisaran Rp84,55 triliun-Rp353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu, target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya sebesar Rp75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 triliun,” katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (2/1).

    “Jadi potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis,” tambahnya. 

    Selain menaikkan pungutan itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersihi mengatakan Prabowo juga bisa menggenjot mesin penerimaan negara dengan memungut pajak ekspor produk nikel.

    “Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10 persen- 20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp50 triliun-Rp100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen,” ujar Abdurrahman.

    Abdurrahman mengatakan selain berfungsi memberikan penerimaan negara, tarif ekspor juga dapat mengerem laju produksi dan kejatuhan harga. 

    Sementara menurut Direktur Program Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE) Harryadin Mahardika pemerintah juga masih punya opsi tambahan penerimaan jika bisa mengatur kembali bauran kebijakan pada program hilirisasi mineral.

    Sejauh ini kontribusi langsung program hilirisasi terhadap penerimaan negara masih jauh dari potensi yang diharapkan.

    “Masih belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut, termasuk meninjau kembali berbagi insentif fiskal yang terlalu jor-joran bagi para pelaku hilirisasi mineral,” ujarnya.

    Presiden Prabowo memutuskan membatalkan kenaikan PPN jadi 12 persen untuk sejumlah barang.

    Keputusan ia umumkan pada Rabu (31/12) petang usai menggelar rapat dengan Menkeu Sri Mulyani.

    Prabowo mengatakan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi, yacht dan rumah mewah berharga Rp30 miliar.

    (agt/agt)

  • Pengusaha Sawit Buka-bukaan Soal Biodiesel Naik Jadi 40%

    Pengusaha Sawit Buka-bukaan Soal Biodiesel Naik Jadi 40%

    Jakarta –

    Pemerintah memberlakukan bauran biodiesel 40% (B40) pada bahan bakar minyak (BBM) di awal tahun 2025. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun.

    Akan tetapi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut akan ada kebutuhan yang dipangkas akibat penerapan B40, yakni ekspor minyak sawit. Hal itu terjadi lantaran produksi sawit dalam negeri mengalami stagnasi sejak lima tahun terakhir.

    Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menuturkan, implementasi kenaikan mandatory perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kebutuhan B40 tidak mengganggu sektor lain. Dalam hal ini, ia menilai kegiatan ekspor minyak sawit akan terimbas.

    “Dengan kondisi produksi yang stagnan 5 tahun ini, maka implementasi kenaikan mandatory perlu selalu di-review agar kebutuhan yang lain tidak terganggu. Apabila produksi seperti saat ini pasti akan ada yang dikurangi yang paling mungkin dikurangi adalah ekspor, sementara insentif untuk biodiesel PSO menggunakan dana pungutan ekspor (PE),” kata Eddy saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2024).

    Ia menuturkan, PE yang berkurang akan berdampak pada program pemerintah di sektor perkebunan kelapa sawit. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), tutur Eddy, turut terdampak jika dana PE menurun.

    “Selain itu dana PE juga digunakan untuk peremajaan sawit rakyat, PSR dengan kondisi produksi seperti ini sangat penting, apalagi dari 2017 sampai dengan sekarang pencapaiannya sangat rendah,” ungkapnya.

    Begitu juga dengan usul Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang hendak memperbanyak penanaman kelapa sawit. Menurutnya, akan lebih baik mengakselerasi program PSR untuk memenuhi kebutuhan B40.

    “Kalau mau cepat untuk B40, ya, memang perluasan di areal yang terdegradasi harus dari sekarang. Tetapi tetap diutamakan peningkatan produktivitas sawit rakyat karena juga berdampak sangat positif untuk petani sawit,” jelasnya.

    Lebih jauh, Eddy juga menegaskan bahwa GAPKI mengambil peran sebagai partner pemerintah. Ia pun turut mendukung penerapan B40 dengan catatan pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala.

    “B40 tidak ada masalah tetap berjalan, hanya dalam implementasinya nanti terus di evaluasi dan Gapki akan terus memberikan masukan kepada pemerintah karena Gapki memposisikan diri sebagai partner pemerintah,” tutupnya.

    Diketahui sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot, memastikan kesiapan pelaksanaan program B40 dapat berjalan dengan baik. Yuliot mengatakan kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun. Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama.

    “Hari ini kami dengan tim turun mengecek kesiapan implementasi B40 yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Menteri ESDM telah menetapkan keputusan terkait implementasi ini, dan kami sudah melihat sendiri kesiapan dari sisi industri Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan bakar nabati,” ujar Yuliot saat meninjau Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Riau, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (29/12/2024).

    Kementerian ESDM juga terbuka terhadap masukan dari berbagai badan usaha untuk memastikan kelancaran implementasi B40. Menurut Yuliot, tantangan dalam penerapan B40 tidak hanya terkait dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga kondisi geografis yang beragam di Indonesia.

    “Kami mengharapkan masukan dari Pertamina Patra Niaga maupun badan usaha lain terkait tantangan implementasi B40. Misalnya, wilayah seperti Dumai yang relatif panas, atau daerah dataran tinggi dengan suhu lebih dingin, apakah ada impact yang perlu disiapkan baik oleh Pertamina maupun badan usaha BBM yang akan melaksanakan mandatori B40,” ujar Yuliot.

    (rrd/rrd)

  • Cetak Rekor, Penjualan BYD di Dunia Selama 2024 Tembus 4,27 Juta

    Cetak Rekor, Penjualan BYD di Dunia Selama 2024 Tembus 4,27 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    BYD berhasil menjual 514.809 kendaraan energi baru (NEV) pada Desember 2024, sehingga total penjualan tahun lalu mencapai 4.272.145 unit. Penjualan BYD naik 41,3 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya yang mencapai 3 juta unit.

    Dari total penjualan 2024, sebanyak 1.764.992 merupakan BEV (kendaraan listrik bertenaga baterai), atau meningkat 12 persen. Kendaraan listrik murni menyumbang 41,5 persen dari total penjualan BYD pada 2024.

    Sementara itu, BYD menjual 2.485.378 kendaraan PHEV pada tahun lalu,atau naik 72,8 persen dari 1,4 juta pada 2023.Kendaraan hibrida plug-in mewakili 58,5 persem dari total penjualan BYD selama 2024.

    BYD menghentikan produksi kendaraan konvensional (ICE) pada April 2022, dan hanya berfokus pada NEV meliputi BEV, PHEV, dan FCEV (hidrogen).

    Pada Desember 2024, dalam laporan perusahaan disitat dari carnewschina.com, Kamis (2/1), perusahaan telah menjual 509.440 unit mobil, naik 49,8 persen dari tahun sebelumnya.

    Ini menandai bulan ketiga BYD melampaui tonggak sejarah melebihi penjualan 500 ribu unit.

    Penjualan kendaraan komersial pada bulan Desember mencapai 5.369 unit, naik 520% dari tahun sebelumnya. Total penjualan pada tahun 2024 mencapai 21.775 unit.

    Sedangkan pencapai ekspor BYD dari China tembus 57.154 kendaraan bulan lalu atau naik 58 persen dari tahun sebelumnya. BYD melaporkan perusahaan berhasil mengekspor 417.204 kendaraan keluar China, atau naik 71,9 persen dari 2023.

    BYD merupakan pemasok baterai terbesar kedua di China. Perusahaan menyuplai ke Tesla, Nio, dan Toyota.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Intip Garasi Hakim Ketua Eko Aryanto yang Jatuhkan Vonis 6,5 Tahun Harvey Moeis

    Intip Garasi Hakim Ketua Eko Aryanto yang Jatuhkan Vonis 6,5 Tahun Harvey Moeis

    Jakarta –

    Hakim Ketua Eko Aryanto sedang menjadi sorotan, sebab menjatuhkan hukuman 6,5 tahun yang dinilai terlalu ringan untuk Harvey Moeis. Harvey adalah terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yang terbukti menyebabkan negara merugi Rp 300 triliun. Bicara soal otomotif, intip garasi Hakim Ketua Eko Aryanto.

    Mengutip laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Eko Aryanto memiliki kekayaan senilai total Rp 2.820.981.000. Harta itu dia laporkan pada periode 29 Januari 2024/Periodik – 2023 dengan jabatan sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta.

    Dari total harta kekayaan tersebut, senilai Rp 1.350.000.000 berbentuk tanah dan bangunan, kemudian harta bergerak lainnya Rp 395.000.000, serta kas dan setara kas yang nilainya Rp 165.981.000.

    Selanjutnya untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya adalah Rp 910.000.000. Terdiri dari:

    1. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    2. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    3. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    4. MOTOR, KAWASAKI KLX SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

    5. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN G 2.0 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

    Diberitakan sebelumnya, alasan Hakim Ketua Eko Aryanto menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa adalah hakim punya perbedaan pendapat dengan jaksa. Hakim mengatakan tuntutan 12 tahun jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) terlalu berat untuk Harvey Moeis yang tidak memiliki ‘peran’ besar di kasus korupsi ini.

    “Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan 12 tahun terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana kronologi perkara itu,” kata hakim ketua Eko Aryanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (23/12/2024), dikutip dari detikNews.

    Hakim mengatakan penambangan timah di Bangka Belitung tengah mengupayakan peningkatan produksi timah dan ekspor timah. Hakim bilang ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung yang sedang berusaha meningkatkan produksinya, di mana salah satu smelter swasta itu adalah PT Refined Bangka Tin (RBT) yang diwakili Harvey.

    Menurut hakim, Harvey Moeis hanya mewakili PT RBT saat melakukan pertemuan dengan pihak PT Timah. Harvey juga tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBT, baik itu komisaris, direksi, maupun pemegang saham.

    Oleh karena itu, hakim menerima alasan Harvey yang mengaku hanya membantu temannya, Direktur Utama PT RBT Suparta, yang juga divonis bersalah dalam kasus ini. Hakim menyatakan Harvey Moeis bukan pembuat keputusan kerja sama antara PT Timah Tbk dan PT RBT serta tidak mengetahui keuangannya.

    (lua/din)

  • Celios sebut enam sektor perindustrian tumbuh pesat pada 2025

    Celios sebut enam sektor perindustrian tumbuh pesat pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan setidaknya ada enam sektor perindustrian di Indonesia yang berpotensi tumbuh dengan pesat pada 2025.

    Sektor tersebut adalah industri berteknologi tinggi untuk komponen energi terbarukan; semikonduktor; tekstil; suku cadang kendaraan bermotor; besi-baja; serta hilirisasi di sektor perikanan dan pertanian.

    Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan untuk industri berteknologi tinggi yang diperuntukkan sebagai komponen energi terbarukan, berpotensi melejit mengingat adanya komitmen dari Presiden Prabowo untuk membangun elektrifikasi bersih berdaya 75 gigawatt (GW) hingga 2040.

    “Peluang industri berteknologi tinggi misalnya untuk baterai penyimpanan energi (energy saving storage), serta komponen panel surya, pembangkit angin, dan air,” kata dia.

    Ia mengatakan semakin cepat pemerintah menargetkan untuk memiliki elektrifikasi bersih, maka hal tersebut mesti sebanding dengan kesiapan rantai pasok industri dalam negeri, sehingga hal ini turut berpotensi menciptakan investasi di berbagai industri turunan baru.

    Bhima mengatakan, untuk industri semikonduktor, tekstil pakaian jadi, suku cadang kendaraan bermotor, dan industri besi-baja berpotensi meningkat karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Menurut dia, persaingan bisnis kedua negara adidaya itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik investasi dari produsen yang menghindari kenaikan tarif.

    “Pabrik yang menghindari kenaikan tarif biasanya mendekati asal bahan baku atau mendekati ke pasar potensial. Indonesia memenuhi kriteria dua-duanya, kaya bahan baku sekaligus pasar yang potensial,” katanya.

    Sementara, hilirisasi produk perikanan dan pertanian berpotensi besar menjadi motor ekonomi di 2025, karena adanya isu pangan baik untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG), serta tingginya kebutuhan domestik dan ekspor.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025