Xcloud.id

Topik: ekspor

  • ESDM Beri Kuota Ekspor Konsentrat ke Amman Mineral hingga 400.000 Ton

    ESDM Beri Kuota Ekspor Konsentrat ke Amman Mineral hingga 400.000 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Hal ini seiring dengan kondisi kahar yang terjadi pada fasilitas smelter Amman. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kuota ekspor yang diberikan kepada Amman mencapai sekitar 400.000 ton selama 6 bulan ke depan.

    “Saya lupa angkanya, sekitar 400.000-an ton,” kata Tri saat ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT.

    Bahlil memberikan relaksasi ekspor konsentrat untuk anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) itu selama 6 bulan ke depan. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2024.

    “Sudah keluar. Kalau tidak salah sudah keluar ya,” ucap Bahlil pada Selasa (28/10/2025), dikutip Rabu (29/10/2025).

    Untuk diketahui, perusahaan memiliki kapasitas memproduksi konsentrat sebesar 900.000 ton. Bahlil juga menyebut, pemberian relaksasi ekspor konsentrat itu diberikan lantaran AMNT menghadapi kondisi kahar.

    Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada unit flash converting furnace dan sulfuric acid plant di smelter AMNT yang terjadi sejak akhir Juli 2025 sehingga kegiatan operasional smelter terpaksa dihentikan sementara.

    Perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    Mungkin [perpanjangan izin ekspor diberikan] sekitar 6 bulan ya. Sampai dengan pabriknya selesai [diperbaiki] itu,” imbuh Bahlil.

  • Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dikabarkan memesan 100 unit Tank Altay buatan Turki. Informasi ini diungkapkan akun Instagram @Air_defenders.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan pemerintah Tukri mengekspor sebanyak 1.000 unit Tank Altay ke sejumlah negara. Selain Indonesia, ada juga Qatar 200 unit, Azerbaijan (200 unit), Pakistan (200 unit), Malaysia (80 unit), Saudi Arabia (120 unit) UAE (60 unit) dan Oman 40 unit.

    Nilai ekspor tank tersebut diperkirakan US$10 miliar – US$12 miliar atau sekitar Rp 165,9 triliun. Artinya Indonesia membeli senilai Rp 16,5 triliun dengan estimasi harga per unitnya berkisar Rp 165 miliar.

    Altay merupakan tank tempur generasi ketiga dengan empat awak. Mengutip Defence Security Asia, tank itu memiliki berat 65-66 ton dengan panjang lambung 7,3 meter dan total panjang 10,3 meter, lebar 3,9 meter, dan tinggi 2,6 meter.

    Senjata utama Altay adalah meriam smoothbore 120 mm L/55. Ini diproduksi oleh Makina ve Kimya Endüstrisi Türkiye di bawah lisensi CN08 Korea Selatan. Untuk senjata sekunder adalah senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin opsional 7,62 mm atau 12,7 mm yang dipasang di atas dan bisa dikendalikan dari jarak jauh.

    Tembakan dari Altay dikontrol secara digital, yakni dengan sistem Aselsan yang dilengkapi penglihatan termal independen untuk komandan dan penembak untuk dapat melacak hingga menetralisir sejumlah target dalam waktu cepat.

    Altay juga dilengkapi dengan konektivitas C4ISR. Kemampuannya dapat berbagi data penargetan, identifikasi ancaman dan beroperasi dengan formasi lapis baja, UAV dan artileri.

    Altay dapat melaju hingga 65 km/jam. Tank itu bisa melintas parit, tanjakan curam dan beroperasi dalam kondisi medan ekstrem seperti Anatolia Suriah dan wilayah potensial di Eropa.

    Sementara itu, program Altay sebenarnya telah dimulai sejak lama pada 2007. Pekerjaan awalnya dipimpin Otokar yang ahli dalam kendaraan lapis baja dan berkolaborasi dengan Hyundai Rotem Korea Selatan.

    Prototipe awal menggunakan mesin diesel MTU Jerman berdaya 1.500 tenaga kuda untuk transmisi Renk. Namun kemudian pasokan dihentikan pada 2018 karena masalah geopolitik.

    Permasalahan ini juga membuat pembuat kebijakan Turki melakukan evaluasi soal ketergantungan pada pemasok Barat. Kemudian digunakanlah solusi konfigurasi dari Korea Selatan, dengan integrasi mesin diesel Hyundai Doosan DV27K dan transmisi otomatis SNT Dynamics EST15K.

    BMC diketahui kemudian menjadi kontraktor utama dari proyek ini termasuk melakukan produksi tank.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump-Xi Jinping No Comment Usai Pertemuan di Korsel

    Trump-Xi Jinping No Comment Usai Pertemuan di Korsel

    Busan –

    Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, yang sangat dinantikan, berakhir dalam waktu kurang dari dua jam. Kedua pemimpin sama sekali tidak memberikan komentar apa pun setelah pembicaraan krusial yang diyakini berfokus pada perang dagang kedua negara itu digelar.

    Pertemuan Trump dan Xi, yang merupakan pertemuan tatap muka pertama dalam enam tahun terakhir, seperti dilansir AFP, Kamis (30/10/2025), berlangsung di Pangkalan Udara Gimhae di Busan, Korea Selatan (Korsel), pada Kamis (30/10) pagi waktu setempat.

    Kedua pemimpin diharapkan mampu menstabilkan hubungan yang retak dan meredakan perang dagang yang membuat perekonomian dunia bergejolak.

    Trump dan Xi duduk berhadapan, masing-masing diapit oleh para pejabat senior mereka. Trump didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Scott Bessent, dan Menteri Perdagangan (Mendag) AS Howard Lutnick.

    Sedangkan Xi, yang tiba di Seoul sesaat sebelum pertemuan digelar, didampingi oleh Menlu China Wang Yi, Mendag China Wang Wentao, dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.

    Berbagai isu pelik, termasuk tarif dan ketidakseimbangan perdagangan, sebelumnya diperkirakan menjadi topik pembahasan keduanya. Kontrol ekspor besar-besaran China terhadap logam tanah jarang, pembatasan Washington terhadap akses China untuk teknologi tinggi AS, dan peran China dalam perdagangan fentanyl ilegal juga diperkirakan menjadi pembahasan.

    Namun, pembicaraan kedua pemimpin yang sangat dinanti-nantikan itu berakhir tanpa adanya pernyataan resmi baik dari AS maupun China. Sejauh ini tidak diketahui apakah ada kemajuan yang dicapai, dan apa hasil pembicaraan tersebut.

    Pembicaraan yang berlangsung tertutup itu berlangsung sekitar 1 jam 40 menit saja.

    Trump langsung bergegas menuju ke pesawat kepresidenan AS, Air Force One, yang menantinya di Busan, setelah pembicaraan dengan Xi berakhir. Dia hanya melambaikan tangan dan kemudian mengepalkan tangannya saat naik ke pesawat. Air Force One lepas landas dari Korsel beberapa menit kemudian.

    Sementara Xi terlihat menaiki limusinnya di luar lokasi pertemuan tersebut.

    Sebelum pembicaraan dimulai, Trump memuji Xi yang tersenyum sebagai “negosiator yang sangat tangguh” saat keduanya berjabat tangan di depan jepretan kamera wartawan.

    “Kami akan mencapai kesepahaman yang luar biasa,” kata Trump, sembari memprediksi “hubungan yang fantastis untuk jangka waktu panjang” antara kedua negara.

    Sedangkan Xi, di hadapan para wartawan sebelum pembicaraan dimulai, mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa kedua negara tidak selalu sependapat, tetapi harus berusaha untuk menjadi “mitra dan sahabat”.

    “China dan AS dapat bersama-sama memikul tanggung jawab kita sebagai negara-negara besar dan bekerja sama untuk mencapai lebih banyak hal besar dan konkret demi kebaikan kedua negara kita dan seluruh dunia,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kala Kejagung-Polri Adu Ekspos Barang Sitaan ke Prabowo

    Kala Kejagung-Polri Adu Ekspos Barang Sitaan ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyaksikan langsung hasil ‘barang tangkapan’ dari Kejaksaan Agung  (Kejagung) dan Polri.

    Kedua lembaga penegak hukum tersebut seakan berlomba untuk memamerkan hasil tangkapannya ke Prabowo. Hasil yang diekspos ke publik pun bernilai fantastis.

    Prabowo menghadiri langsung ekspos pemusnahan barang bukti narkoba di Mabes Polri pada Rabu (29/10/2025) didampingi langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah menteri lainnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, terlihat juga barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi hingga etomidate ditampilkan di lokasi. Barang bukti narkoba itu dikemas dengan kemasan warna-warni dan ditumpuk setinggi satu meter.

    Selain barang bukti narkoba, terlihat tumpukan uang menjadi barang bukti. Aset berupa mobil dan tanah juga terpampang dalam sebuah tulisan dengan total senilai Rp241 miliar.

    “Pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024-Oktober 2025, 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun,” tulisan dalam poster di lokasi.

    Adapun, barang bukti narkoba itu merupakan hasil dari pengungkapan 49.306 kasus dengan tersangka mencapai 65.572 orang. Di samping itu, Polri juga telah melaksanakan 1.898 program rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui restorative justice.

    Selanjutnya, Polri juga mengembangkan perkara narkoba ini ke arah TPPU. Total, dari 22 kasus besar Polri berhasil menyita total aset TPPU dari tindak pidana narkoba senilai Rp221,386 miliar.

    Ekspos Uang Sitaan Kejagung

    Sementara itu, Kejagung pada Senin (20/10/2025) mengundang langsung Prabowo untuk menyerahkan uang sitaan Rp13 triliun terkait kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

    Terlihat, uang itu terdiri dari pecahan Rp100.000 dan dikemas dengan bungkus plastik. Di samping itu, nampak juga papan penanda uang ini dengan tulisan Rp13,25 triliun di atas tumpukan uang tersebut.

    Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI, Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 group korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Menurut Sutikno, apabila dua grup korporasi ini tidak bisa membayarkan beban uang pengganti dalam perkara CPO ini, maka nantinya barang bukti yang telah disita sebelumnya bakal dilelang.

    “Sedangkan sisanya sebesar Rp4 triliun ditagihkan kepada 2 Group Korporasi, yaitu Permata Hijau Group dan Musim Mas Group atau kalau tidak dibayar maka BB kedua Group tersebut dilelang,” pungkasnya.

  • Kontainer Cengkih Suspek Radioaktif Cs-137 Tiba di Surabaya, Khofifah Pastikan BRIN Tangani Surabaya 30 Oktober 2025

    Kontainer Cengkih Suspek Radioaktif Cs-137 Tiba di Surabaya, Khofifah Pastikan BRIN Tangani Surabaya 30 Oktober 2025

    Kontainer Cengkih Suspek Radioaktif Cs-137 Tiba di Surabaya, Khofifah Pastikan BRIN Tangani
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turun ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk menangani satu kontainer berisi cengkih yang dinyatakan sebagai suspek radioaktif Cesium (Cs)-137.
    “BRIN turun untuk mengidentifikasi,” katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/10/2025).
    Satu kontainer cengkih telah diekspor tetapi dinyatakan sebagai suspek radioaktif Cs-137 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) sehingga dikembalikan ke Tanah Air.
    Kontainer itu telah tiba di Dermaga Terminal Petikemas Surabaya.
    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 melakukan penanganan lebih lanjut dengan menutup kawasan Terminal Petikemas Surabaya.
    Sementara itu, pihak Terminal Petikemas Surabaya ketika dihubungi sejak sepekan yang lalu terkait persiapan penanganan kedatangan kontainer cengkih suspek Cs-137 menyatakan kewenangan untuk menyampaikan keterangan pers terpusat di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Surabaya.
    Saat dihubungi, Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun menegaskan bahwa wewenang penanganannya terpusat di Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137.
    Gubernur Jatim Khofifah mengungkapkan, kontainer cengkih suspek Cs-137 ini harus ditangani dengan serius.
    Untuk itu, gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menghubungi sendiri secara langsung Kepala BRIN Laksana Tri Handoko untuk minta bantuan penanganan saat kontainer cengkih Cs-137 tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
    “Dua hari lalu, saya berdiskusi panjang dengan Kepala BRIN Pak Laksana terkait tahapan-tahapan penanganannya,” ujarnya.
    Khofifah khawatir jika kedatangan kontainer cengkih Cs-137 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak ditangani dengan serius akan berdampak pada ekonomi, terutama produk-produk yang ekspor.
    “Juga jangan sampai produk-produk yang domestik tidak sehat. Produk-produk domestik pun harus sehat dan saya telah berdiskusi cukup panjang dengan Pak Laksana terkait penanganan kontainer cengkih suspek Cs-137 ini,” ucap Khofifah. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jreng! Trump & Xi Jinping Bertemu Hari Ini, 7 Hal Penting Dibahas

    Jreng! Trump & Xi Jinping Bertemu Hari Ini, 7 Hal Penting Dibahas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal bertemu Presiden China Xi Jinping, hari ini, Kamis (30/10/2025). Keduanya akan melakukan dialog langsung terkait eskalasi kedua negara, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

    Trump telah menggembar-gemborkan kemungkinan tercapainya kesepakatan. Sementara Xi Jinping secara khas bersikap hati-hati terhadap prospek tersebut.

    “Trump bersifat personal dan improvisasional. Xi sebaliknya,” kata peneliti senior di Brookings Institution, Ryan Hass, dikutip AFP.

    “Trump senang membuat kesepakatan. Xi berkonsentrasi pada pengembangan strategi jangka panjang,” tegasnya.

    Trump sendiri sebenarnya secara konsisten memuji hubungan pribadinya dengan Xi, bahkan menyebutnya sebagai “teman” yang “dihormatinya”. Namun Xi Jinping tampak tidak terlalu antusias.

    Namun dalam sejarahnya, kedua memang pernah menghabiskan waktu bersama di resor Mar-a-Lago milik Trump tahun 2017. Kala itu ia memuji bahasa China cucu Trump.

    Ia pun pernah menjamu Presiden AS dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing pada tahun yang sama. Membangun kembali hubungan pribadi keduanya, dianggap para analis sebenarnya dapat menstabilkan hubungan yang mudah memanas antara kedua negara.

    “Hubungan mereka mungkin merupakan hal terbaik yang terjadi dalam hubungan AS-China saat ini,” kata mantan diplomat tinggi AS untuk Asia Timur, Daniel Kritenbrink.

    Intinya pertemuan keduanya akan penting bagi perdagangan, tak hanya AS-China, tapi banyak negara. Berikut adalah isu-isu utama yang dapat dibahas kedua pemimpin, dirangkum CNBC Indonesia:

    Rare Earth (Mineral Penting Logam Tanah Jarang)

    Mineral penting logam tanah jarang (rare earth) akan menjadi pusat pembahasan kedua negara. Bidang strategis yang didominasi China ini, penting untuk manufaktur pertahanan, otomotif, dan elektronik baik AS, maupun global.

    Diketahui, China bulan lalu, memberlakukan kontrol ekspor yang luas ke komoditas tersebut. Hal itu memicu kemarahan Trump yang mengumumkan tarif balasan sebesar 100% untuk semua barang China, yang awalnya akan berlaku pada hari Sabtu nanti.

    Belum diketahui bagaimana keputusan akhir. Namun dalam pertemuan perwakilan AS dan China di sela-sela KTT ASEAN 26 Oktober memberi sinyal deeskalasi ketegangan, dengan Beijing menunda pengetatan ekspor dan AS menunda tarif, sampai kedua pemimpin bertemu.

    Fentanil

    Sudah dari awal Trump memberi tudingan ke China soal maraknya peredaran narkotika Fentanil di AS. Bahkan, Trump menerapkan tarif 20% untuk barang-barang impor dari China sejak Maret, karena menganggap ketidakmampuan beijing mengurusi itu.

    Namun, sehari sebelum pertemuan dengan Xi Jinping, Trump mengatakan ia berharap dapat menurunkan tarif tersebut. Tapi tetap, Tump mengklaim China belum berbuat cukup banyak untuk menghentikan perdagangan fentanil dan opioid ke negaranya.

    Sebenarnya, China sendiri sudah membantah hal tersebut. Pemerintah Xi Jinping mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Washington dan bahwa tarif tidak akan menyelesaikan masalah narkoba.

    Kedelai

    Kedelai merupakan komoditas penting bagi ekspor AS. Namun, kasus fentanil membuat Beijing menggunakannya untuk membalas Trump.

    China mengenakan pungutan terhadap produk pertanian AS, termasuk kedelai.

    Lebih dari separuh ekspor kedelai AS dikirim ke China tahun lalu, tetapi Beijing menghentikan semua pesanan seiring memanasnya sengketa perdagangan.

    Para petani AS sangat terdampak oleh perang tarif ini. Mereka merupakan sumber utama dukungan politik domestik bagi Trump.

    Sebenarnya, perundingan perdagangan di Malaysia pada akhir pekan lalu, mengatakan Beijing telah menyetujui pembelian “substansial” kedelai AS. Tapi pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di pertemuan Trump dan Xi nanti.

    Perang Ukraina

    Trump mengatakan akan membahas serangan Rusia ke Ukraina dengan Xi Jinping. AS telah mendesak pembeli energi utama Rusia, termasuk China, mengurangi pembelian minyak Moskow.

    AS dan Ukraina mengatakan pembelian itu mendanai mesin perang Rusia. China, mitra dagang utama Rusia, mengatakan bahwa mereka adalah pihak yang netral dalam konflik ini.

    Trump telah berupaya memanfaatkan kedekatan pribadinya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi sejauh ini gagal mencapai kemajuan dalam mengakhiri perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa mendesak Trump untuk menekan Xi Jinping agar menghentikan dukungan bagi Rusia ketika mereka bertemu.

    Taiwan

    Taiwan telah lama menjadi titik api dalam hubungan AS-Tiongkok. Beijing menganggap pulau dengan pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya, meski Taipe sebaliknya.

    Sebenarnya AS hanya mengakui China dan bukan Taiwan. Tetapi hukum AS mewajibkan penyediaan senjata bagi Taiwan untuk pertahanan diri.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS tidak mempertimbangkan untuk “meninggalkan Taiwan” dengan imbalan kesepakatan perdagangan dengan China. Beijing dilaporkan telah meminta Trump untuk menyatakan secara eksplisit bahwa AS menentang kemerdekaan Taiwan.

    Chip

    Teknologi kecerdasan buatan juga diperkirakan akan dibahas. China telah menggenjot industri chip-nya untuk mengatasi pembatasan ekspor AS terhadap komponen penting yang digunakan untuk menggerakkan sistem AI.

    CEO raksasa cip AS Nvidia, Jensen Huang, pada hari Selasa memperingatkan bahwa Washington harus mengizinkan penjualan cip AI buatan AS di China, agar Silicon Valley tetap menjadi pusat kekuatan AI global.

    Chip perusahaannya saat ini tidak dijual di China karena kombinasi kekhawatiran keamanan nasional, larangan pemerintah Tiongkok, dan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung.

    TikTok

    Nasib platform media sosial TikTok juga berada di ujung tanduk. AS telah berupaya merebutnya dari tangan perusahaan induk China, ByteDance, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

    Ekspektasi untuk kesepakatan ini tinggi.

    Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang menyetujui penempatannya di bawah kendali sekelompok investor AS.

    “Penyelesaian transaksi dilakukan hari Kamis,” kata Menkeu Bessent.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tiga Perintah Tegas Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba dan Judol

    Tiga Perintah Tegas Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba dan Judol

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tiga prioritas utama dalam memimpin Kepolisian Republik Indonesia. Penugasan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Di hadapan Kapolri dan jajaran kepolisian, Prabowo menyebutkan bahwa penugasan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk melindungi bangsa dari berbagai ancaman yang merusak masa depan negara. Pemusnahan narkoba tersebut menjadi momen simbolis penugasan tiga prioritas yang harus dipimpin oleh kapolri.

    “Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya minta Kapolri tiga hal yang memimpin untuk saya,” tegas Prabowo saat memberikan sambutan.

    Prioritas 1: Pemberantasan Narkoba

    Prabowo menempatkan pemberantasan narkoba sebagai tugas nomor satu, dengan penilaian tegas bahwa narkoba merupakan ancaman besar yang merusak masa depan bangsa, sama berbahayanya dengan ancaman psikologis, politis, dan militer.

    Pada acara pemusnahan tersebut, Polri memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp 29,37 triliun. Jumlah barang bukti ini, yang disita sepanjang periode Oktober 2024–Oktober 2025, diperkirakan telah menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

    Capaian Penindakan Polri di Bidang Narkoba (Okt 2024–Okt 2025)

    IndikatorJumlahKasus Diungkap49.306 kasusTersangka Ditangkap65.572 tersangkaTPPU Narkoba Diungkap22 kasusAset Disita dari TPPURp 221,38 miliar

    Selain penindakan kasus dan tersangka, Polri juga menunjukkan capaian dalam penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait narkoba. Penindakan TPPU ini bertujuan untuk memiskinkan bandar narkoba dengan total aset yang disita mencapai Rp 221,38 miliar.

    Prioritas 2: Pemberantasan Penyelundupan

    Tugas kedua yang diemban Kapolri adalah memberantas penyelundupan. Presiden tidak merinci jenisnya, namun menekankan pentingnya menghilangkan “kebocoran kekayaan negara.”

    Presiden mengibaratkan kekayaan negara seperti darah dalam tubuh, di mana kebocoran kekayaan negara akan membawa bangsa pada kegagalan. Pemberantasan penyelundupan diyakini menjadi kunci untuk mengamankan sumber daya dan kekayaan negara. 

    Jenis penyelundupan yang menjadi fokus perhatian termasuk tambang ilegal, ekspor nikel ilegal, dan penyelewengan BBM bersubsidi yang merugikan pendapatan negara secara masif.

    Prioritas 3: Pemberantasan Judi Online

    Tugas ketiga yang harus dipimpin oleh Kapolri adalah pemberantasan judi online. Meskipun ancaman ini tidak dibahas dalam data pemusnahan barang bukti, penugasannya menunjukkan bahwa judi online dianggap sebagai ancaman psikologis dan sosial yang harus dihilangkan.

    Judi online bukan hanya merusak moral bangsa, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, memicu kriminalitas, bahkan menjadi penyebab kasus bunuh diri karena jerat utang. Penugasan ini bertujuan menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang merusak tersebut.

  • Bos MMIX Ungkap Strategi, Jajaki Peluang Ekspor & Optimalkan Produksi

    Bos MMIX Ungkap Strategi, Jajaki Peluang Ekspor & Optimalkan Produksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Multi Medika International Tbk (MMIX) atau MMI berupaya meningkatkan kapasitas produksi, sehingga dapat terus menghasilkan produk yang berkualitas. Founder & CEO MMIX Mengky Mangarek mengatakan, sebagai produsen popok bayi, perusahaan dapat memproduksi 800 popok per menit.

    Perusahaan juga dapat meningkatkan utilisasi  hingga mendekati 1.000 popok per menit. Dengan kata lain, MMI dapat menghasilkan hampir 150 juta popok per bulan atau 1,8 miliar popok per tahun dalam satu line.

    “Kita akan kembangkan sampai 10 line. Jadi kalau kita memang 10-an, berarti kita yang tercepat dan teradvance di dalam dunia ini. Tapi kita lihat kapasitas kita, bahkan kelebihan kapasitas kita, kita bisa ekspor. Karena dengan kapasitas kita yang cepat, dan kita juga menggabungkan teknologi ini, tidak mungkin dan yang kedua, kita akan membuat SAP sheet pertama di Indonesia, sehingga tidak perlu impor,” ujar dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Consumer and Retail’, Rabu (29/10/2025).

    Dia melanjutkan, pihaknya mendukung program pemerintah berupa penerapan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) serta sertifikasi halal. Di samping itu, ekosistem pembuatan produknya juga di Indonesia, termasuk bahan baku hingga sumber daya manusia (SDM).

    Meskipun produksinya dalam jumlah besar, proses pengecekan kontrol kualitasnya sangat ketat. Setiap sample produk dilakukan uji laboratorium sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    “Apakah sesuai dengan standar kita. Baik kebocoran, tingkat toksisitas, dan tidak ada penyimpangan. Kita menggunakan dengan teknologi yang tinggi dari zaman ini. Setiap saat kita periksa dengan teliti, dari batch per batch, maupun dari secara berkelan secara continue. Apalagi dengan high speed ini, tidak boleh ada room for error sebenarnya, sangat kecil,” terang dia.

    MMI juga telah menjajaki potensi ekspor, dan tengah melakukan pendekatan dengan calon pembeli dari Jepang, Korea, hingga Amerika. Menurutnya pasar ekspor cukup menjanjikan di tengah perang tarif China dan Amerika, sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif secara harga dan kualitas.

    “Karena China dan Amerika tidak stabil dan impor kadang-kadang naik, turun. Sedangkan Indonesia beruntung, kita ada zero tarif untuk bahan baku yang dari Amerika,” jelasnya.

    Salah satu produk yang potensial diekspor adalah popok dewasa. Sebab, Jepang dan Korea sedang mengalami fase aging population yang artinya banyak penduduk usia tua di kawasan tersebut.

    “Kenapa tidak adult diaper kita berhasil? Dan kita akan menjajaki seperti itu dan ada beberapa yang sudah melakukan kontak dan untuk menanyakan sampel kita,” tandas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Waspadai Harga CPO & TBS Tertekan Jika DMO untuk B50 Diterapkan

    Pengusaha Waspadai Harga CPO & TBS Tertekan Jika DMO untuk B50 Diterapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan tandan buah segar (TBS) berpotensi tertekan jika diberlakukan domestic market obligation (DMO).

    Adapun, wacana penerapan DMO untuk CPO itu muncul seiring rencana mandatory biodiesel 50% atau B50 pada tahun depan. Kebutuhan CPO untuk program B50 pada 2026 diperkirakan mencapai 5,3 juta ton.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan, jika DMO diterapkan, maka volume ekspor bakal turun. Jika ekspor berkurang, penerimaan negara dari pungutan ekspor (PE) juga bakal turun.

    Alhasil, Eddy pun berpendapat, pemerintah bakal menaikkan PE seiring dengan penerapan DMO CPO. Jika hal tersebut terjadi, maka harga CPO dan TBS di dalam negeri bisa tertekan.

    “Kalau ekspor berkurang otomatis hasil pungutan berkurang sehingga yang paling memungkinkan PE dinaikkan. Dengan PE naik ini akan menekan harga CPO dalam negeri, otomatis harga TBS juga akan turun,” jelas Eddy kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Pernyataan Eddy itu selaras dengan hasil penelitian Universitas Indonesia (UI). Dalam penelitian bertajuk ‘Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia’, mengungkapkan bahwa setiap kenaikan PE sebesar 1%, menurunkan harga TBS sekitar Rp333,67 per kg. 

    Apalagi, skenario mandatory B50 membutuhkan PE sebesar 15,17%. Angka itu naik dibanding tarif saat ini, yakni 10%. Oleh karena itu, menyebabkan penurunan kumulatif harga TBS hingga Rp1.725 per kg.

    Lebih lanjut, Eddy mengatakan bahwa lain cerita jika kebijakan implementasi B50 tidak diiringi dengan penerapan DMO. Menurutnya, jika tidak ada DMO, kebijakan B50 malah mampu menaikkan harga CPO dan DMO.

    Dalam kesempatan terpisah, Eddy menuturkan, harga akan naik lantaran porsi CPO untuk bahan baku B50 bakal meningkat.

    “Nah, saya hanya sedikit memberikan gambaran kira-kira tahun depan, kalau kita melihat adanya implementasi B50 di semester II [2026],  memang harga akan naik,” ucap Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Kendati, dia belum bisa merinci berapa kenaikan harga CPO tersebut. Menurutnya, semua itu bakal dibahas secara detil dalam helatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Bali pada 12-14 November 2025 mendatang.

    Untuk diketahui harga, CPO saat ini berada di level 4.350 ringgit Malaysia per ton atau setara Rp17,19 juta (asumsi kurs Rp3.952 per ringgit).

    Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya pun berencana menggenjot produksi CPO pada tahun depan. Eddy menargetkan produksi CPO tahun depan dapat menyentuh 54 juta hingga 55 juta ton per tahun. Angka itu lebih tinggi dari realisasi produksi minyak sawit pada 2024, yakni 52,7 juta ton.

    Menurut Eddy, kenaikan produksi CPO tidak akan terlalu signifikan pada tahun depan. Sebab, implementasi B50 baru efektif pada semester II 2026. Dia pun menyebut, produksi CPO bakal melonjak mulai 2027. 

    “Jadi [produksi] tidak langsung melonjak drastis luar biasa. Itu [implementasi B50] kan di semester II 2026. Paling nanti akan terlihat sekali pengaruhnya di 2027,” jelas Eddy. 

  • Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU

    Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU

    Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan pengacara sekaligus terdakwa Ariyanto dan Marcella Santoso memohon dibebaskan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyuapan hakim pemberi vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO).
    Permohonan ini disampaikan oleh pengacara Marcella dan Ariyanto saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).
    “Mohon kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar, memerintahkan JPU untuk melepaskan terdakwa Ariyanto (dan Marcella) dari tahanan,” ujar pengacara kedua terdakwa, Sugiono dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).
    Kedua terdakwa ini memohon agar majelis hakim dapat menghentikan perkara Marcella Santoso dan Ariyanto, sekaligus memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengembalikan aset dan harta mereka yang kini disita.
    Dalam eksepsinya, terdakwa menyoroti beberapa aspek yang membuat mereka yakin kalau dakwaan JPU tidak layak untuk diperiksa dalam proses pembuktian. Salah satu yang ditegaskan adalah surat dakwaan tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas.
    Pengacara terdakwa mencontohkan, ada satu uraian dakwaan yang tidak sinkron dengan berita acara pemeriksaan (BAP) saat para terdakwa ini masih diperiksa di tahap penyidikan sebagai tersangka.
    Marcella mengklaim, dirinya tidak pernah ditanya soal uang Rp 28 miliar yang dalam dakwaan disebut JPU sebagai salah satu unsur TPPU. Sementara, dakwaan menyebutkan uang Rp 28 miliar ini merupakan bagian dari TPPU dengan total Rp 52,53 miliar.
    “Dari berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella Santoso, yang pada waktu itu berstatus tersangka, penyidikan Kejaksaan Agung tidak pernah menanyakan materi pemeriksaan terkait ada tidak adanya uang Rp 28 miliar apakah berada dalam penguasaan Marcella Santoso dan Ariyanto atau tidak,” lanjut kubu terdakwa.
    Perbedaan keterangan antara proses penyidikan dan uraian dakwaan dinilai menjadi satu ketidakjelasan.
    “Uraian surat dakwaan
    a quo
    tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan dengan tahap penyidikan,” lanjut pengacara terdakwa.
    Pihak Marcella pun mengutip buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jilid II” karya M. Yahya Harahap.
    Dalam buku itu disebutkan, rumusan dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan menyebabkan dakwaan itu palsu dan tidak benar sehingga tidak bisa digunakan JPU untuk menuntut terdakwa.
    Lebih lanjut, tidak sinkronnya hasil penyidikan dengan uraian dakwaan membuat rumusan dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur. Sehingga, fakta dan peristiwa yang ditemukan dalam penyidikan tidak bisa dijelaskan secara tegas dalam dakwaan.
    “Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan
    a quo
    tidak konsisten dan tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan sehingga majelis hakim yang terhormat berkenan menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima,” lanjut pengacara terdakwa.
    Jaksa mendakwa, Marcella Santoso bersama-sama dengan Ariyanto, dan Social Security License Wilmar Group Muhammad Syafei telah melakukan TPPU senilai Rp 52,53 miliar.
    Uang TPPU ini diduga berasal dua sumber, yaitu dari proses suap kepada majelis hakim yang memberikan vonis lepas kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO). Serta, dari fee lawyer penanganan perkara CPO.
    “Terdakwa Marcella Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Ariyanto, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) berupa uang dalam bentuk USD (senilai) Rp 28 miliar yang dikuasai oleh Marcella Santoso, Ariyanto, M Syafei,” ujar Jaksa Andi Setyawan saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Selain menyamarkan uang yang terkait dari proses suap, Marcella dkk diduga juga menyamarkan uang senilai Rp 24,5 miliar yang merupakan legal fee atau pendapatan sebagai penasehat hukum terdakwa korporasi.
    “Dan, legal fee sebesar Rp 24.537.610.150,9 yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara memberi, menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi supaya perkara korupsi korporasi minyak goreng tersebut diputus dengan putusan onslag dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,” lanjut jaksa.
    Para terdakwa diduga menyamarkan uang hasil TPPU ini dengan menyamarkan kepemilikan aset menggunakan nama perusahaan.
    “(Para terdakwa) menggunakan nama perusahaan dalam kepemilikan aset dan mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh secara sah,” lanjut jaksa.
    Atas perbuatannya, para terdakwa diancam dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Selain didakwa melakukan TPPU, ketiga terdakwa bersama dengan Junaedi Saibih juga diduga telah didakwa telah memberikan uang suap senilai Rp 40 miliar kepada majelis hakim yang memberikan vonis lepas atau ontslag dalam kasus pemberian fasilitas ekspor kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO).
    Uang suap ini kemudian dibagikan ke lima orang dari kluster pengadilan, sudah lebih dahulu dituntut dalam berkas perkara lain.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Atas suap yang diterima, Djuyamto, Ali, dan Agam memutus vonis lepas untuk tiga korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
    Sementara, Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan terlibat dalam proses nego dengan Ariyanto yang merupakan perwakilan dari perusahaan.
    Arif dan Wahyu juga berkomunikasi dan mempengaruhi majelis hakim untuk memutus perkara sesuai permintaan Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Muhammad Syafei.
    Pemberian uang suap Rp 40 miliar ini dilakukan beberapa kali. Ariyanto disebutkan berulang kali menemui Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanta untuk membahas soal pengurusan kasus.
    Sementara, Marcella, Junaedi, dan Syafei mengatur dari sisi korporasi. Mulai dari menyusun rencana untuk mencapai vonis lepas hingga menyiapkan uang suap untuk para hakim.
    Dalam kasus suap, Marcella Santoso dkk didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 13 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.