Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Rupiah Tergelincir Pagi Ini

    Rupiah Tergelincir Pagi Ini

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami pelemahan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Rabu, 8 Januari 2025, rupiah hingga pukul 10.50 WIB berada di level Rp16.190 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 48 poin atau setara 0,29 persen dari Rp16.142 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.184 per USD, melemah sebanyak 60 poin atau setara 0,37 persen dari Rp16.124 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan melemah.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.130 per USD hingga Rp16.200 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Pasar respons positif RI gabung BRICS

    Ibrahim mengungkapkan, pasar merespons positif bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global. Khususnya,  di mata OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
     
    “Indonesia merupakan kekuatan ekonomi potensial di Asia, potensi itu harus di unlock dengan lebih berani mengambil sikap. Keputusan bergabung BRICS justru akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata OECD yang selama ini seolah diposisikan tidak setara dengan negara lain,” sebut dia.
     
    Terkait dedolarisasi yang menjadi salah satu agenda BRICS, fenomena ini akan terjadi secara alami seiring menurunnya dominasi ekonomi Amerika Serikat (AS). Peran ekonomi AS di dunia, meskipun akan tetap penting, cenderung menurun akibat munculnya kekuatan baru seperti China, India, Rusia, Brasil, Meksiko, atau bahkan Indonesia.
     
    Tren dedolarisasi akan lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan antar anggota BRICS, seperti yang telah diterapkan China dan Rusia dengan menggunakan mata uang lokal untuk 90 persen transaksi ekspor-impor mereka. Namun, untuk terciptanya mata uang alternatif global atau sistem transfer pengganti SWIFT kemungkinan sangat sulit.
     
    “Keanggotaan Indonesia di BRICS untuk membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, seperti teknologi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Dan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas pengaruh dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional,” papar Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Minta Investasi Apple Dihitung Ulang, Menperin: Apa Sampai US$ 1 M?

    Minta Investasi Apple Dihitung Ulang, Menperin: Apa Sampai US$ 1 M?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa nilai dari investasi itu hanya dihitung berdasarkan capex suatu perusahaan.

    Pernyataan ini berkaitan dengan komitmen investasi Apple yang akan membangun pabrik aksesori AirTag yang diklaim bernilai US$ 1 miliar (Rp 16,2 triliun) di Batam, Indonesia.

    Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai bertemu dengan perwakilan Apple di kantornya, Selasa (7/1/2025).

    Investasi yang digadang-gadang Apple tersebut ternyata bukan pembangunan pabrik baru. Apple ternyata menggandeng perusahaan di Batam untuk memproduksi Airtag. Menperin mengisyaratkan nilai investasi pembukaan fasilitas produksi tersebut tidak sebesar yang digaungkan sebelumnya.

    “Yang menjadi catatan kepada kami, investasi pabrik yang sudah dikomitmenkan oleh Apple kepada kita, kepada Indonesia oleh Kementerian Investasi, nilai dari investasinya itu hanya bisa dihitung berdasarkan capex, berdasarkan fixed number,” ujar Agus saat konferensi pers di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    “Maksudnya begini, jadi jangan ada upaya menghitung nilai investasi di luar capex, misalnya memasukkan proyeksi nilai ekspor di dalam nilai investasi, itu enggak bisa. Kalau itu once itu kita entertain, kita akan sulit lagi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain juga akan minta yang sama. Kalau kita masukkan komponen proyeksi nilai ekspor, itu enggak bisa,” imbuhnya.

    Lalu kemudian, perusahaan juga tidak bisa memasukkan komponen atau variabel bahan baku menjadi nilai investasi. Perhitungan nilai investasi hanya bisa diukur lewat belanja modal perusahaan.

    “Nah itu apakah sampai US$ 1 miliar? Silakan dihitung,” kata Menperin. “Jadi menurut pandangan kami, yang kami inginkan itu adalah perhitungan nilai investasi itu hanya berdasarkan Capex, tidak yang lain-lain,” lanjutnya.

    Ia kemudian menjelaskan bahwa Kemenperin ingin agar komitmen Apple di Indonesia memenuhi prinsip keadilan. Prinsip berkeadilan itu adalah nilai investasi Apple di negara lain, investasi produsen-produsen di luar Apple yang ada di Indonesia, nilai tambah pendapatan untuk negara, dan berkeadilan keempat adalah penciptaan tenaga kerja.

    Selain itu, Apple juga meraup pendapatan yang besar di Indonesia. “2023-2024 Rp 59 triliun bayangin saja. Sales Apple ini luar biasa besarnya,” jelas Menperin.

    Mengenai sanksi dalam kasus Apple, di aturan Permenperin 29 Tahun 2017 Pasal 59 disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN. Sanksinya khusus untuk skema ketiga, sanksinya bisa berupa penambahan modal, artinya penambahan investasi yang sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak Apple.

    “Oleh sebab itu kami keluar dengan satu angka tertentu yang sudah kami hitung secara hati-hati dan menurut kami angka tersebut angka yang memang kuat dasarnya sebagai counter proposal yang kami sudah sampaikan kepada Apple kemarin.” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Seberapa Laris Mobil Geely yang Sebentar Lagi Masuk Indonesia?

    Seberapa Laris Mobil Geely yang Sebentar Lagi Masuk Indonesia?

    Jakarta –

    Indonesia kembali kedatangan merek mobil baru asal China, yakni Geely. Lantas, seberapa laris penjualan mereka di pasar global?

    Melalui keterangan resminya, Geely Auto mengumumkan akan mengenalkan merek di Indonesia pada akhir bulan ini. Sebagai permulaan, mereka membawa satu model kendaraan, yakni Geely EX5 yang sebelumnya sudah dijual di China.

    “Kami mengundang Anda untuk menghadiri peluncuran Geely Auto Indonesia. Pada acara ini, Geely Auto Indonesia akan memaparkan visi jangka panjangnya untuk Indonesia,” demikian bunyi undangan yang masuk ke meja redaksi detikOto, dikutip Rabu (8/1).

    “Di samping itu, Geely Auto Indonesia juga akan menampilkan Geely EX5 secara perdana, sebuah SUV yang merepresentasikan filosofi dan nilai-nilai merek Geely Auto,” lanjutnya.

    Geely EX5 Foto: Dok. Geely

    Penggemar roda empat di Indonesia pasti sudah familiar dengan Geely Auto. Sebab, merek tersebut cukup tenar di pasar global. Bahkan, penjualannya menjadi salah satu yang tertinggi di China.

    Disitat dari Carnewschina, Geely Group menjual 2,17 juta unit kendaraan sepanjang tahun lalu. Nominal tersebut meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Pada bulan Desember saja, penjualan mobil penumpang mereka mencapai 210.055 unit, peningkatan year on year-nya tembus 43 persen. Hal tersebut menandai bulan keempat berturut-turut dengan penjualan yang melampaui 200 ribu unit.

    Geely Foto: Lucas Aditya/detikcom

    Sementara untuk ekspor kendaraan, Geely Automobile Group mencatat penjualan kumulatif sebesar 403 ribu unit selama tahun lalu. Angka itu meningkat lebih dari 53 persen secara year on year.

    Dengan momentum penjualan yang kuat dan serangkaian produk yang sedang dikembangkan, Geely menetapkan target penjualan tahun ini sebesar 2,71 juta unit. Sedangkan lebih dari separuhnya disumbang kendaraan listrik.

    Jadi, bagaimana? Sudah siap menyambut kedatangan Geely di Indonesia?

    (sfn/dry)

  • Joe Biden Siapkan Senjata Baru Lawan China, Warga AS Malah Panik

    Joe Biden Siapkan Senjata Baru Lawan China, Warga AS Malah Panik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekelompok pelaku industri teknologi mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan aturan di masa akhir jabatannya. Aturan yang dimaksud yakni terkait dengan kontrol akses ke chip AI secara global.

    Mereka memperingatkan bahwa pembatasan tersebut dapat membahayakan peran Amerika Serikat (AS) dalam industri kecerdasan buatan.

    Dewan Industri Teknologi Informasi, yang mewakili perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Meta mengatakan bahwa peraturan tersebut akan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi di luar negeri dan menyerahkan pasar global kepada para pesaing.

    Mengutip laporan Reuters, aturan tersebut berisi rencana Departemen Perdagangan untuk menyetujui ekspor chip AI global sekaligus mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengaksesnya.

    Adapun tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mencegah teknologi AI dapat meningkatkan kemampuan militer China.

    Dalam sebuah surat kepada Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, CEO ITI Jason Oxman mengkritik desakan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut di hari-hari terakhir masa Presiden Joe Biden.

    “Terburu-buru menyelesaikan sebuah aturan yang penuh konsekuensi dan kompleks dapat menimbulkan konsekuensi buruk yang signifikan,” kata Oxman dalam surat tanggal 7 Januari, yang salinannya diperoleh Reuters.

    Meskipun kelompok tersebut menghargai komitmen terhadap keamanan nasional, surat itu mengatakan, potensi risiko terhadap kepemimpinan global AS di bidang AI adalah nyata dan harus ditanggapi dengan serius.

    Kelompok ini meminta agar kontrol semacam itu dikeluarkan sebagai undang-undang, bukan sebagai regulasi, mengingat implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Baik Departemen Perdagangan maupun Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (dem/dem)

  • Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam butir kedua Asta Cita. Poin dimaksud adalah ‘Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Swasembada pangan ditargetkan akan tercapai pada 2028 dan kemudian dipercepat setahun menjadi 2027. Presiden Prabowo optimis, kerja keras dan kerja kompak jajarannya di Kabinet Merah Putih, akan mampu mewujudkan hal tersebut.

    Presiden Prabowo mempercayakan pelaksanaan program ini di bawah koordinasi Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Wirausahawan yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan RI dan Menteri Kehutanan RI.

    Dibawah kepemimpinannya, meski baru berusia jagung yakni sekitar tiga bulan, Menko Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat mengeksekusi beberapa rencana dan program guna memantapkan langkah mewujudkan swasembada pangan. Langkah awal dilakukan dengan membuat atau merevisi aturan yang menjadi kendala untuk percepatan kemandirian pangan.

    Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 139,4 triliun pada tahun 2025 yang tersebar ke beberapa kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah, Menko Pangan menegaskan komitmennya melaksanakan kerja-kerja percepatan swasembada pangan.

    Di tingkat pusat, tercatat Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Perlu diketahui, tujuan swasembada pangan adalah menciptakan kedaulatan pangan yang kuat. Dimana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga menjadi negara yang mampu berperan sebagai produsen dan eksportir pangan utama di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, program juga sebagai langkah menghadapi tantangan global sekaligus antisipasi dari situasi krisis global. Dimana banyak negara berpotensi akan memilih atau mengutamakan kebutuhan pangan domestik masing masing-masing.

    Apalagi, dalam pelaksanaannya program swasembada pangan tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pokok pangan. Program juga mencakup beberapa komoditas seperti beras, jagung, tebu, kopi, kedelai, cabai, bawang hingga kakao untuk bahan dasar cokelat.

    Eksekusi Beberapa Aturan Menuju Swasembada Pangan

    Sejak dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Oktober 2024, Zulkifli Hasan telah merampungkan quick wins yaitu beberapa kebijakan yang menjadi payung hukum dalam mewujudkan program swasembada pangan.

    Di antaranya mengkoordinasikan revisi Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas, Penetapan Neraca Komoditas, Peraturan Presiden tentang Pupuk, Instruksi Presiden tentang Irigasi dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2025, dan sebagainya.

    Neraca Komoditas didefinisikan sebagai data dan informasi mengenai produksi dan konsumsi komoditas tertentu untuk keperluan industri dan penduduk. Menurut Menko Zulhas, Neraca Komoditas ini memiliki limit tertentu.

    Neraca Komoditas bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan ekspor.

    Neraca Komoditas ini berfungsi sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor, acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan

    Penyusunan Neraca Komoditas meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Pasokan dan penetapan Neraca Komoditas.

    Neraca Komoditas 2025 telah ditetapkan dalam rakortas Senin 9 Desember 2024. Dalam rapat itu, pemerintah juga sepakat menghentikan impor sejumlah komoditas pertanian pada 2025, diantaranya beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, serta garam untuk konsumsi.

    Selanjutnya, Menko Pangan Zulkufli Hasan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pupuk. Pemerintah sudah sepakat memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan dituangkan dalam bentuk Perpres Pupuk Bersubsidi.

    Melalui Perpres Pupuk, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani menjadi lebih singkat. Menteri Zulkifli bersyukur, aturan tersebut sudah dirapatkan bersama Presiden Prabowo Subianto dan atas dasar keberpihakannya kepada petani Perpres Pupuk sudah disetujui.

    Melalui Perpres Pupuk, diharapkan pula ke depan dapat memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan petani dan mendukung target swasembada pangan nasional.

    Aturan berikutnya yang dieksekusi Menko Pangan adalah Instruksi Presiden tentang Irigasi. Selama ini diketahui tidak adanya saluran irigasi yang memadai menjadi penyebab sawah hanya bisa satu kali tanam. Akibatnya banyak lahan sawah di beberapa wilayah yang mengandalkan intensitas hujan.

    Persoalan irigasi ini membuat banyak petani di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya hanya bisa memanfaatkannya satu kali tanam. Ke depan, melalui pembangunan saluran irigasi diharapkan petani tidak lagi mengandalkan curah hujan.

    Di sisi lain, anggaran di tingkat daerah menjadi salah satu masalah pembangunan saluran irigasi terhambat. Misalnya untuk sawah seluas 1.000 hektare untuk membangun irigasinya harus dari anggaran bupati. Sementara untuk sawah seluas 1.000 – 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    Dengan revisi peraturan yang dituangkan dalam Inpres, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bisa membangun saluran irigasi untuk 1.000 hektare sawah.

    Keempat, Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 2025. Pemerintah sudah menetapkan CPP 2925. Menurutnya, Perum Bulog dan BUMN IDFood nantinya mempersiapkan pengadaan, terutama terkait menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebelumnya sudah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025 bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penugasannya.

    Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi NFA sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden 125 Tahun 2022,” kata Zulhas.

    Kementerian/lembaga sepakat menyetujui rancangan jumlah yang diajukan oleh NFA dengan berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang dijalankan oleh NFA guna mendukung ketersediaan dan stabilisasi pangan.

    Intan Fauzi. Stafsus Menko Pangan.

    (rdp/rdp)

  • Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah, Kejagung Sebut Cheryl Darmadi Berada di Luar Negeri

    Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah, Kejagung Sebut Cheryl Darmadi Berada di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap anak Surya Darmadi, Cheryl Darmadi tengah berada di luar negeri. Cheryl telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.

    “Posisi di luar (negeri),” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan Selasa (8/1/2025).

    Febrie tak membeberkan secara detail lokasi teranyar Cheryl Darmadi. Namun, Cheryl diduga masih berada di Singapura.

    Dia menjelaskan, kendati Cheryl Darmadi berada di luar negeri tetapi menyita sejumlah aset guna melengkapi berkas kasus tersebut.

    Saat ini, kata dia, pihaknya tengah melakukan pendataan aset Cheryl Darmadi, termasuk aset tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Yang mana termasuk aset yang akan di-TPPU. Yang mana masuk uang dari lahan ilegal,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anak terpidana Surya Darmadi, Cheryl Darmadi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.
     

  • Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan Indonesia itu menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjalankan politik luar negerinya secara lebih aktif.

    Banyak pro dan kontra. Apalagi BRICS sering bersikap oposan terhadap kebijakan-kebijakan Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, peta politik global, juga mulai berubah. Konservatisme kembali bangkit dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

    Trump yang dikenal sebagai pengusung kebijakan populis dan lebih melihat ke sektor domestik alias inward looking, tidak tinggal diam dengan eksistensi kelompok kerja sama negara yang semula hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu. 

    Saat ini BRICS, termasuk dengan bertambahnya Indonesia, merepresentasikan 35% PDB global. BRICS dalam beberapa momen juga sangat gencar menjadi poros alternatif yang menentang hegemoni Barat di bidang ekonomi. Dedolarisasi menjadi salah satu misi BRICS untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat.

    Donald TrumpPerbesar

    Namun demikian, sosok Donald Trump yang akan dilantik pada bulan ini sebagai presiden AS menjadi tantangan bagi kampanye dedolarisasi BRICS. Pengalaman beberapa tahun lalu, kebijakan populisme Trump pada periode pertamanya sebagai presiden telah membawa ketidakstabilan dunia.

    Perang dagang, terutama dengan China, benar-benar mengguncang ekonomi global. Kebijakan ini sepertinya juga akan berlanjut dalam periode keduanya menjadi presiden yang segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Tarif bakal kembali menjadi senjata.

    Populisme Trump dengan segala bentuk kontroversinya jelas akan mempengaruhi relasi AS dan Indonesia yang sekarang telah menyandang status sebagai anggota penuh BRICS. Apalagi jika Indonesia ikut cawe-cawe dalam kampanye dedolarisasi. Sebagai catatan, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika ‘ngotot’ membuat mata uang baru.

    “Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir,” kata Trump.

    Ancaman itu kendati masih bersifat retorika, tetap tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman perang dagang beberapa tahun lalu menjadi bukti. Di sisi lain, kepentingan Indonesia terhadap AS cukup besar. AS merupakan negara tujuan ekspor utama asal Indonesia. AS bahkan terus mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia.

    Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

    Tahun
    Ekspor
    Impor
    Defisit

    2020
    7.383
    20.198,2
    12.815,2

    2021
    9.380,8
    27.048
    17.667,3

    2022
    9.836
    34.542,8
    24.706,8

    2023
    9.838,3
    26.798,4
    16.960

    2024
    9.236,9
    25.611,3
    16.374

    (dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

    Sebaliknya bagi Indonesia, perdagangan dengan AS terus begerak positif. BPS mencatat ada tahun 2021 misalnya, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Sementara itu, pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. AS adalah negara eksportir terbesar kedua barang asal Indonesia. Nomor satu China. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian.

    Apalagi, pada periode pertama Trump berkuasa, Indonesia sempat mendapat ancaman akan dinvestigasi oleh otoritas perdagangan AS karena kebijakan pajak digital yang menyasar korporasi-korporasi multinasional asal negeri Paman Sam.

    Komentar Pemerintah Soal BRICS

    Di sisi lain, Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Indonesia tak pernah mengganggu kepentingan Amerika Serikat (AS) setelah resmi bergabung menjadi anggota penuh aliansi BRICS.

    Menurutnya, setiap ancaman yang dilontarkan oleh Presiden Terpilih Donald Trump tidak perlu dikhawatirkan. Mengingat Indonesia menganut politik bebas aktif dalam sikap geopolitiknya.

    “Tidak harus khawatir [dengan AS] karena kita kan bebas aktif, ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.

    Presiden Prabowo Subianto Perbesar

    Dia menjelaskan bahwa ancaman Trump karena adanya penerapan konsep dedolarisasi atau menghapus penggunaan dollar AS dalam transaksi yang menjadi agenda BRICS, merupakan hak negara.

    Bahkan, Mari melanjutkan bahwa saat ini banyak negara yang sudah memiliki sistem serupa untuk mengurangi ketergantungan transaksi dagang dengan dollar AS.

    “Kalau toh ada [ancaman Trump soal dedolarisasi], itu kan istilahnya hak negara, ya. Kita mau melakukan transaksi, sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung [transaksi tanpa dollar AS]. Kalau kita berdagang dengan China, itu sudah ada sistemnya, Rupiah langsung ke Yuan, dan Malaysia juga punya sistem itu,” tuturnya

    Mari menyebut bahwa sejauh ini pun belum ada protes mengejutkan dari AS mengenai sistem transaksi ini. Mengingat, diversifikasi itu memang sudah dilakukan. Contohnya, yuan diperhitungkan sebagai mata uang transaksi dagang, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS.

    Penggunaan mata uang lain selain dolar, kata Mari Elka, merupakan suatu perkembangan dalam keuangan internasional yang pasti akan terjadi. Namun di sisi lain, dolar masih dominan untuk digunakan dalam transaksi dagang, maupun sebagai aset.

    “Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu. Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun,” imbuhnya.

  • Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan. Lalu, apa manfaat atau keuntungan secara ekonomi yang akan diterima Indonesia setelah menjadi anggota penuh forum tersebut?

    Dibentuk pada 2009, BRICS menjadi penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G-7) juga simbol negara-negara berkembang yang diyakini akan mendominasi ekonomi dunia pada 2050.

    Bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS diyakini akan membuta aliansi ini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI di laman resminya. 

    Menurut Lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa, kemudian bisa membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai rese dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” kata Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dikutip dari Antara.

    Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjukkan keberpihakan terhadap petani sawit dan mempertimbangkan untuk mencari pasar lain di luar wilayah Eropa.

    Nailul mengatakan, pada dasarnya Gerakan diplomasi Indonesia merupakan non blok, atau tidak terafiliasi ke BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

    Data menunjukkan, proporsi ekonomi negara BRICS mengalami peningkatan tajam. Pada 1990, proporsi ekonomi negara BRICS hanya 15,66%, sedangkan pada 2022, proporsinya mencapai 32%.

    BRICS kini punya banyak anggota termasuk Indonesia yang baru disahkan. BRICS juga baru saja menetapkan 13 negara baru sebagai mitra, sehingga membuka peluang pasar baru bagi Indonesia terutama untuk ekspor.

    “Negara Timur Tengah sudah mulai masuk ke koalisi BRICS, hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk masuk ke pasar Timur Tengah. Jadi, sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” kata Nailul.

    Namun, koalisi BRICS berisiko bentrokan kepentingan dengan Amerika Serikat, salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi.

    Nailul menilai akan ada potensi perang dagang kembali antara AS dan China ketika Donald Trump sudah resmi menjadi presiden AS.

    “Ada potensi ekonomi global akan melambat dan ber-impact pada negara koalisi. Memang saya rasa pilihan masuk ke BRICS lebih rasional ke depan walaupun juga ada risikonya dengan negara-negara OECD dan negara blok barat,” katanya.

  • Kenapa Trump Ngotot Mau Caplok Greenland sampai Ancam Pakai Militer?

    Kenapa Trump Ngotot Mau Caplok Greenland sampai Ancam Pakai Militer?

    Daftar Isi

    Alasan Trump ingin rebut Greenland

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah mengisyaratkan kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut Terusan Panama dan Greenland.

    Dalam konferensi pers pada Selasa (7/1), Trump ditanya oleh wartawan soal apakah dia akan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk menguasai Terusan Panama dan Greenland.

    Trump baru-baru ini menyatakan niatnya untuk merebut kedua wilayah tersebut, dengan alasan demi keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat. Mengenai hal ini, ia enggan menjawab cara apa yang akan diambil. Namun, ia tak mengesampingkan kedua opsi tersebut.

    “Saya tidak bisa meyakinkan Anda mengenai salah satu dari keduanya. Tapi saya bisa mengatakan bahwa kita membutuhkannya untuk keamanan ekonomi,” kata Trump.

    Di hari yang sama, putra Trump yakni Donald Trump Jr. mendarat di Greenland. Kepada CNN, ia mengatakan perjalanan tersebut merupakan sebuah “kesenangan kecil”.

    “Sebagai orang yang senang beaktivitas di luar, saya bersemangat untuk mampir ke Greenland minggu ini,” kata Trump Jr.

    Perjalanan ini memicu spekulasi mengenai apa sebenarnya rencana Trump untuk wilayah Arktik tersebut. Para ahli menduga Trump mungkin saja tak cuma mengincar Greenland demi keamanan AS, tetapi juga mengincar aspek lain seperti kekayaan sumber daya alam.

    Alasan Trump ingin rebut Greenland

    Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang dihuni oleh lebih dari 56 ribu orang. Wilayah ini dulunya bekas koloni Denmark dan kini menjadi wilayah otonom dari kerajaan Denmark.

    Greenland terletak di posisi geopolitik yang unik, yaitu antara Amerika Serikat dan Eropa. Ibu kotanya, Nuuk, lebih dekat ke New York dibandingkan ke ibu kota Denmark, Kopenhagen.

    Menurut peneliti senior di Institut Studi Internasional Denmark, Ulrik Pram Gad, Amerika Serikat sejak lama memandang Greenland sebagai kunci bagi keamanan AS. Utamanya, untuk mencegah potensi serangan dari Rusia.

    Selain itu, Jalur Barat Laut selaku jalur pelayaran membentang di sepanjang pantai Greenland. Ini merupakan wilayah maritim strategis yang menjadi bagian dari celah Greenland-Islandia-Inggris.

    Trump pada dasarnya bukan presiden AS pertama yang mengidam-idamkan Greenland. Pada 1867, Presiden kala itu Andrew Johnson juga mengincar Greenland saat sedang membeli Alaska.

    Presiden AS ke-33, Harry S. Truman, juga pernah menawarkan Denmark $ 100 juta (sekitar Rp1,6 triliun) untuk menyerahkan Greenland. Tawaran ini tercatat dalam dokumen yang pertama kali dilaporkan oleh media Denmark.

    Meski begitu, tak ada tawaran yang membuahkan hasil. Namun, pada 1951, AS berhasil memiliki pangkalan udara yang saat ini disebut Pangkalan Luar Angkasa Pituffik di barat laut Greenland berkat perjanjian pertahanan.

    Pangkalan itu terletak di tengah-tengah antara Rusia dan AS. Pos itu menjadi pos paling utara angkatan bersenjata AS yang dilengkapi sistem peringatan rudal.

    “[AS ingin memastikan] tidak ada kekuatan besar musuh yang mengendalikan Greenland, karena itu bisa menjadi pijakan untuk menyerang AS,” kata Pram Gad kepada CNN.

    Kaya mineral langka

    Menurut Klaus Dodds, profesor geopolitik di Royal Holloway, University of London, apa yang mungkin menarik perhatian Trump yaitu kekayaan sumber daya alam Greenland.

    Greenland memiliki simpanan minyak dan gas, serta logam tanah jarang yang sangat diminati untuk mobil listrik dan turbin angin transisi hijau, serta untuk pembuatan peralatan militer.

    Saat ini, China mendominasi produksi tanah jarang global. Beijing telah mengancam akan membatasi ekspor mineral kritis dan teknologi terkait di saat Trump sebentar lagi naik ke tampuk kuasa.

    “Tidak diragukan lagi bahwa Trump dan para penasihatnya sangat khawatir dengan cengkeraman yang tampaknya dimiliki China,” kata Dodds kepada CNN.

    Peluang besar karena es mencair

    Es-es di Greenland belakangan mulai mencair seiring dengan suhu Arktik yang meningkat pesat.

    Fenomena krisis iklim ini telah dipandang positif karena memberikan peluang ekonomi buntut terbukanya rute pelayaran. Selama 10 tahun, aktivitas pengiriman di Arktik naik 37 persen, menurut Dewan Arktik. Hal ini disebabkan fenomena es yang mencair.

    “Saya rasa Trump secara naluriah mendapatkan gagasan bahwa Arktik sedang mencair [dan ada peluang di dalamnya],” kata Dodds.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cadangan Devisa Indonesia Akhir 2024 Tembus Rp 2.491 Triliun – Page 3

    Cadangan Devisa Indonesia Akhir 2024 Tembus Rp 2.491 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 mencapai Rp 2.491 triliun (setara dengan USD 155,7 miliar, kurs Rp 16.000 per USD). Angka cadangan devisa ini menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi akhir November 2024 yang sebesar Rp 2.403 triliun (USD 150,2 miliar).

    Kenaikan ini disebabkan oleh penerimaan pajak dan jasa, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan devisa dari sektor migas.

    Peningkatan terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global.

    Stabilitas Ekonomi Terjaga

    Menurut BI, posisi cadev pada Desember 2024 mampu membiayai 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah ini jauh di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor.

    “Posisi cadangan devisa ini mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tulis BI dalam laporan resminya, Rabu (7/1).

    Optimisme Ke Depan

    BI memproyeksikan cadangan devisa Indonesia tetap memadai untuk menopang ketahanan eksternal. Prospek ekspor yang positif dan neraca transaksi modal serta finansial yang diperkirakan mencatatkan surplus menjadi pendorong utama.

    Selain itu, persepsi positif investor terhadap ekonomi nasional dan daya tarik imbal hasil investasi juga turut memperkuat ketahanan eksternal.

    “Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan,” tambah Bank Indonesia.