Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Wamen ESDM Sebut Keuntungan RI Gabung BRICS Perluas Pasar Ekspor Produk Tambang

    Wamen ESDM Sebut Keuntungan RI Gabung BRICS Perluas Pasar Ekspor Produk Tambang

    JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat membawa dampak terhadap perluasan pasar ekspor produk pertambangan.

    Ia memastikan pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah mempelajari dampak masuknya RI sebagi anggota BRICS, salah satunya dari sisi pertambangan.

    “Ini lagi kita pelajari dampaknya. Dengan kita masuk BRICS itu adalah dalam rangka pemanfaatan pasar itu kan untuk pasar ekspor,” ujar Yuliot kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Rabu, 8 Januari.

    Yuliot bilang, negara lain seperti China dan India dengan jumlah populasi penduduk yang besar dinilai dapat mendatangkan dampak positif terhadap sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara.

    “Kan mereka populasinya cukup besar, potensi pasarnya cukup besar,” imbuh dia.

    Menurut Yuliot, Kementerian ESDM juga telah memikirkan secara detail dampak yang akan dirasakan Indonesia saat bergabung menjadi anggota BRICS.

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengumumkan dalam sebuah pernyataan Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh kelompok ekonomi BRICS.

    Negara-negara anggota menyetujui masuknya Indonesia secara konsensus sebagai bagian dari dorongan perluasan yang awalnya disetujui pada pertemuan puncak blok tersebut tahun 2023 di Johannesburg, melansir Reuters 7 Januari.

    “Indonesia berbagi dukungan dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan,” kata pemerintah Brasil.

  • Ambisi Prabowo di BRICS Dibayangi Proteksionisme Trump

    Ambisi Prabowo di BRICS Dibayangi Proteksionisme Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia lebih diperhitungkan dalam peta geopolitik global. Keanggotaan Indonesia di BRICS, menjadi salah satu representasi kebijakan luar negeri Prabowo. Lewat BRICS, dia ingin Indonesia kembali aktif dalam diplomasi luar negeri, termasuk berperan penting dalam mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif.

    “Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri.

    Meski masuk BRICS, Indonesia tidak serta merta bersikap oposan terhadap Barat. Prabowo dalam beberapa kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua negara. Tidak ingin diombang-ambingkan oleh satu poros manapun. Tidak condong ke China, juga tidak terlalu pro ke Barat maupun Amerika Serikat alias AS. Ia ingin hubungan dengan kedua negara itu seimbang. Wajar jika, China dan AS menjadi dua negara yang pertama dikunjungi Prabowo usai dilantik sebagai Presiden ke 8 Indonesia.

    Donald TrumpPerbesar

    Namun demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS bukannya tanpa risiko. Kemunculan sosok Donald Trump yang akan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, memicu ketidakpastian terkait kebijakan luar negeri AS, termasuk sikapnya terhadap BRICS. Apalagi, Trump juga telah mengancam akan menaikan tarif hingga 100%, jika negara-negara BRICS melanjutkan program dedolarisasi atau menciptakan mata uang sendiri.

    Trump selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat konservatif dan memiliki sikap keras terhadap segala hal yang berpotensi menganggu kepentingan AS. Proteksionisme Trump para periode pertama memimpin AS, melalui instrumen tarif, pernah terbukti memicu gejolak dalam ekonomi global.

    Hubungan antara AS dan China memanas. IMF pada tahun 2018-2019, sampai harus mengoreksi proyeksi dan memperkirakan ekonomi global melemah 0,2%. Pelemahan ekonomi global itu ikut berimplikasi terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah dari 5,17% pada 2018 menjadi 5,02% pada tahun 2019.

    Selain itu, Indonesia juga hampir saja terkena aksi retaliasi dari pemerintahan Trump, karena menerbitkan aturan pajak digital. Aturan ini akan memperlakukan perusahaan yang melakukan perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE), sebagai subjek pajak berdasarkan significant economic presense. Mereka harus membayar pajak penghasilan bukan PPN ke otoritas lahan Indonesia. Sasaran utamanya adalah perusahaan over the top multinasional, yang mayoritas berasal dari AS.

    Aturan pajak digital Indonesia itu kemudian masuk dalam daftar investigasi otoritas perdagangan AS. Namun demikian, setelah pemerintahan Trump berakhir dan diganti dengan Joe Biden, isu tentang aturan pajak digital tidak lagi terdengar. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri juga tidak bersifat aktif untuk menarik pajak dari perusahaan multinasional asal AS. Pasalnya, aturan turunannya sampai sekarang juga belum diterbitkan oleh pemerintah.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Kini, peta politik AS dan Indonesia sama-sama sudah berubah. Trump dan Prabowo, sejatinya memiliki kesamaan untuk melindungi kepentingan nasional. Prabowo, misalnya berulangkali menekankan tidak terlalu mempedulikan dengan status G20 dan tetek bengek-nya. Dia juga ingin kembali menegaskan mazhab politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak dikendalikan oleh asing, salah satunya dengan masuk sebagai anggota kelompok negara BRICS.

    Trump juga menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Slogannya yang terkenal ‘Make America Great Again’. Dia akan memperketat imigrasi. Menerapkan kebijakan proteksionis dan ekonomi agresif yang bisa berimplikasi terhadap hubungan dengan Indonesia yang kini telah tercatat sebagai anggota penuh BRICS. “Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir,” kata Trump.

    Hubungan Dagang Indonesia dan AS

    Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan AS tercatat surplus. AS juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, setelah China.

    Pada periode Januari – November 2024, defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$16,3 miliar. Itu artinya AS memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia.

    Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

    Tahun
    Ekspor
    Impor
    Defisit

    2020
    7.383
    20.198,2
    12.815,2

    2021
    9.380,8
    27.048
    17.667,3

    2022
    9.836
    34.542,8
    24.706,8

    2023
    9.838,3
    26.798,4
    16.960

    2024*
    9.236,9
    25.611,3
    16.374

    (dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

    Menariknya angka yang disajikan oleh otoritas data AS dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agak berbeda. BPS mencatat ada tahun 2021, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Tanpa kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisa jadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar.

    Di sisi lain, politikus Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa keanggotaan di BRICS bukanlah langkah konfrontasi RI dengan Barat. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

  • Pabrik Logam Patungan Chile & China Tanam Modal Rp 600 M di Batang

    Pabrik Logam Patungan Chile & China Tanam Modal Rp 600 M di Batang

    Jakarta –

    PT Elecmetal Longteng Indonesia memulai pembangunan fasilitas produksi grinding ball di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada 8 Januari 2025. Pabrik ini memliki luas lahan 4,99 hektar dan total investasi hampir US$ 40 juta atau sekitar Rp 600 miliar. Adapun proyek ini menandai langkah besar dalam pengembangan industri logam dasar di Indonesia.

    Sekadar informasi ME Elecmetal adalah perusahaan publik yang terdaftar di Santiago Exchange, Chile, dan merupakan produsen mill liner terbesar di dunia. Dengan sejarah panjang inovasi, ME Elecmetal didukung oleh Claro Group, salah satu konglomerasi paling berpengaruh di Amerika Selatan.

    Perusahaan ini telah dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi pengolahan logam, menyediakan solusi terbaik untuk industri pertambangan global. Sementara itu, Longteng Special Steel Co., Ltd., yang berbasis di China, adalah pemain utama dalam pasar baja khusus global.

    Dengan fasilitas manufaktur grinding ball terbesar di dunia yang berkapasitas lebih dari 500.000 MT, Longteng menggabungkan teknologi mutakhir dan proses manufaktur yang terdepan. Perusahaan ini juga memiliki kehadiran yang kuat di Afrika melalui fasilitas modern di Zambia dengan kapasitas lebih dari 100.000 MT.

    CEO ME Elecmetal sekaligus Direktur PT Elecmetal Longteng Indonesia, Eugenio Arteaga mengatakan fasilitas ini dirancang untuk memproduksi 200.000 ton media gerinda berkualitas tinggi per tahun, dengan distribusi 30-35% untuk pasar domestik dan 65-70% untuk ekspor.

    Di mana mayoritas ekspor ditujukan ke Australia yang memang merupakan adalah satu pasar utama produk grinding ball ini.

    Ia percaya dengan memadukan teknologi unggul ME Elecmetal dan keahlian manufaktur Longteng, perusahaan ini bertujuan untuk menjadi pemimpin pasar di Indonesia.

    “Fasilitas ini mencerminkan komitmen kami terhadap keunggulan industri dan keyakinan kami pada potensi besar pasar Indonesia. Dengan jaringan penjualan yang kuat dan teknologi produksi canggih, kami optimis dapat mencapai target penjualan 100.000 ton dalam beberapa tahun ke depan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

    Sementara itu, Presiden Longteng Group sekaligus Direktur PT Elecmetal Longteng Indonesia, Xu Sheng (Shawn), menambahkan bahwa proyek ini adalah tonggak sejarah bagi perusahaan dan menjadi bukti nyata kolaborasi global yang sukses.

    “Dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan KITB, kami yakin proyek ini akan membawa dampak positif bagi industri logam nasional,” katanya.

    Elecmetal Longteng Indonesia juga berkomitmen untuk terus mematuhi undang-undang dan peraturan lokal secara ketat, memprioritaskan kesejahteraan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Kemudian berkontribusi kepada masyarakat lokal melalui pengembangan talenta dan kemitraan strategis.

    Sementara itu, Direktur Industri Logam di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian RI, Rizky Aditya Wijaya, memberikan apresiasi kepada PT Elecmetal Longteng Indonesia atas dimulainya pembangunan pabrik di Kawasan Industri Terpadu Batang.

    Ia menilai industri logam dasar menjadi salah satu sektor strategis dengan pertumbuhan signifikan, mencapai 12,36% pada triwulan ketiga tahun 2024.

    “Pembangunan pabrik ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin menarik bagi investasi global dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Lihat juga video: Jokowi Resmikan Kawasan Industri Batang, Investasi Masuk Rp 14 T

    (kil/kil)

  • Pemerintah Minta Pemilik Sritex Kasih Jaminan Tidak Ada PHK – Halaman all

    Pemerintah Minta Pemilik Sritex Kasih Jaminan Tidak Ada PHK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh di tengah kondisi perusahaan yang pailit. 

    “Fokus kita tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex dan kami meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut,” kata dia dikutip dari siaran pers, Kamis (9/1/2025).

    Dia mengatakan, pemerintah akan terus hadir untuk mendukung para pekerja Sritex dan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap persoalani Sritex.

    “Sritex adalah simbol dari industri tekstil Indonesia dan masalah Sritex telah menjadi isu nasional,” ujarnya.

    Menurutnya, para pekerja dan manajemen Sritex menunjukkan semangat patriotisme yang patut dicontoh oleh pekerja lainnya.

    “Saya melihat perjuangan dan semangat patriotik dari para pekerja Sritex ini sangat luar biasa,” ucap Noel.

    Sebelumnya, M menolak kasasi terhadap status kepailitan Sritex dan hal itu mempersulit  upaya penyelamatan Sritex dari kebangkrutan.

    Kementerian Perindustrian berupaya mendapatkan salinan putusan MA untuk menentukan going concern atau kelangsungan usaha Sritex.

    “Pemerintah dalam hal ini Kemenperin memang dihadapi dengan kesulitan terhadap keputusan yang diambil pengadilan yang mengesahkan pailit.”

    “Pailitnya disahkan, diperkuat status pailitnya, tentu mempersulit pemerintah, mempersulit Kemenperin, juga mempersulit Kemenaker, tapi faktanya seperti itu,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Jumat (3/1/2025).

    Dengan inkrahnya status pailit Sritex, masalah tersebut lebih rumit dari apa yang dapat dilihat banyak pihak saat ini.

    “Isu Sritex ini jauh lebih complicated dari apa yang ada di permukaan. Jauh lebih complicated dari apa yang ada. Yang menjadi prioritas dari pemerintah saat ini yang pertama agar bisa tetap produksi,” jelasnya.

    Jika pabrik Sritex tetap dapat berproduksi, maka buruh Sritex masih bisa mendapatkan penghasilan. Selain itu, akan sangat disayangkan apabila pasar tujuan ekspor Sritex dikuasai oleh negara lain.

    “Kalau Sritex bisa tetap produksi, maka tenaga kerjanya bisa tetap bekerja. Kami sangat khawatir kalau mereka tidak bisa produksi, apalagi sebetulnya kredibilitas dari produk-produk mereka cukup baik.”

    “Mereka banyak di ekspor, kalau mereka berhenti produksi, maka pasar yang selama ini diisi oleh Sritex bisa diisi produsen negara lain dan kita kehilangan market,” ucap Agus.

    Kemenperin memastikan pihaknya akan bertemu dengan kurator dalam waktu dekat. Soal kapan pertemuan tersebut berlangsung, waktunya saat ini tengah diatur.

    “Kita ingin tahu putusan going concern itu tadi, bahwa tetap produksi, tenaga kerja bisa kita selamatkan. Yang bisa memutuskan going concern atau tidak itu by law adalah kurator,” jelas Menperin.

     

  • Partisipasi Indonesia di BRICS Bisa Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Partisipasi Indonesia di BRICS Bisa Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahli ekonomi sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, partisipasi Indonesia dalam BRICS berpotensi mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    Melalui kolaborasi dengan negara-negara anggota BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan alih teknologi, mempercepat proses industrialisasi, dan memperluas pasar ekspor.

    “Namun, untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut, pemerintah harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur dalam negeri, melakukan deregulasi, dan memperkuat iklim investasi. Integrasi dengan BRICS sebaiknya dilihat sebagai alat untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan, bukan sebagai tujuan akhir,” kata Achmad di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Brasil, sebagai ketua BRICS resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah  bergabung sebagai anggota penuh dalam organisasi pada Senin (7/1/2025)

    Menurut Achmad, langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan keputusan strategis yang penuh peluang.

    Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menggunakan keanggotaan ini untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus memainkan peran lebih signifikan di level internasional.

    Salah satu manfaat yang bisa diperoleh Indonesia adalah akses yang lebih luas ke pasar global, terutama di kalangan negara anggota BRICS.

    Achmad menjelaskan, bahwa melalui kerja sama multilateral, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung dari negara-negara anggota BRICS yang memiliki kelebihan modal dan kemampuan teknologi.

    Selain itu, partisipasi dalam BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomatiknya di tingkat global.

    Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS telah menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis, seperti reformasi sistem pembayaran global, pengurangan ketergantungan pada dolar (dedolarisasi), serta tata kelola global, termasuk peran Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

    “Dengan bergabungnya Indonesia, suara negara berkembang dalam BRICS akan semakin kuat, sejalan dengan visi Indonesia untuk berkontribusi lebih aktif dalam membentuk tatanan dunia yang inklusif dan adil,” ujarnya.

    Namun, Achmad juga menyoroti bahwa bergabung dengan BRICS tidak sepenuhnya bebas risiko. Salah satu kekhawatiran adalah kemungkinan pergeseran fungsi BRICS dari forum ekonomi menjadi aliansi geopolitik dengan pendekatan hard power, yang dapat mengancam stabilitas global.

    Jika BRICS condong pada agenda geopolitik yang konfrontatif, Indonesia berisiko terseret dalam konflik yang bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negerinya.

    Achmad mengingatkan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip kebijakan luar negeri yang termuat dalam konstitusi, yaitu bersikap nonblok dan berkomitmen pada perdamaian dunia.

    “Keanggotaan di BRICS harus dilandasi oleh kehati-hatian dan persyaratan yang jelas. Indonesia perlu menegaskan bahwa partisipasi ini tidak boleh mengorbankan prinsip dasar kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional,” pungkasnya.

  • Tak Masuk TKDN iPhone 16

    Tak Masuk TKDN iPhone 16

    Jakarta –

    Rencana Apple membangun fasilitas produksi AirTag di Batam ternyata tak membuat mereka bisa langsung menjual iPhone 16 di Indonesia. Pasalnya, menurut , produksi AirTag tersebut tidak masuk dalam hitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Seperti diketahui, Indonesia telah melarang penjualan iPhone 16 karena Apple gagal memenuhi persyaratan TKDN minimal 35% untuk smartphone yang dijual di Tanah Air. Meskipun Apple telah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membangun fasilitas produksi AirTag di Batam, Menperin menegaskan hal itu tidak akan dihitung sebagai komponen iPhone buatan lokal.

    “Tidak ada dasar bagi Kementerian untuk mengeluarkan sertifikasi konten lokal sebagai cara bagi Apple untuk mendapatkan izin menjual iPhone 16 karena (fasilitas) itu tidak memiliki hubungan langsung,” kata Agus, Rabu (10/1/2025).

    Dijelaskan, Permenperin 29/2017 secara tegas mengatur bahwa yang bisa dinilai sertifikasi TKDN-nya adalah investasi yang langsung berkaitan dengan HKT. Airtag merupakan aksesoris dari HKT yang bukan merupakan komponen esensial HKT, sehingga tidak bisa dihitung sebagai TKDN produk HKT. Karena itu, Menperin berpendapat investasi pabrik AirTag dan produk yang dihasilkannya di Batam tidak bisa dihitung dalam perhitungan TKDN iPhone.

    “Jika Apple mau merilis iPhone 16 di Indonesia, harus mengacu kepada 3 skema dalam Permenperin No. 29/2017,” tegas Agus.

    Apple telah mengajukan proposal 2023-2026 pada Senin (6/1/2025) dan memilih skema 3 (skema inovasi). Ini sama dengan skema dalam proposal Apple periode 2020-2023.

    Menperin mengungkap Apple telah menyampaikan sebuah angka nilai investasi inovasi kepada Kemenperin. Tapi nilai yang disampaikan tersebut masih di bawah apa yang menjadi perhatian teknokratis yang pernah disampaikan sebelumnya.

    “Dalam negosiasi dengan Apple, Kemenperin sudah menyampaikan counter proposal dan sebuah angka investasi yang dihitung secara teknokratis dan hati-hati dan sekarang masih menjadi pembahasan internal Apple,” ujar Agus.

    Dijabarkan, angka dalam counter proposal dari Kemenperin dihitung berdasarkan kriteria:

    Perbandingan investasi Apple di negara lainKeadilan investasi di antara produsen HKT di Indonesia⁠Penciptaan nilai tambah dan pendapatan negara⁠Penciptaan lapangan kerja baru dalam ekosistemPenjualan yang dibukukan Apple (sebesar Rp56 Triliun pada 2023-2024)⁠Penerapan sanksi administrasi sesuai dengan Permenperin 29/2017

    “Kemenperin tidak menetapkan batasan waktu dalam perundingan investasi dengan Apple. Yang ditargetkan adalah target pemenuhan substansi yang dirundingkan,” kata Agus.

    Hitung Ulang Investasi Apple

    Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Menperin Agus Gumiwang menegaskan, komitmen investasi Apple kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak lantas memberikan izin penjualan iPhone. Pasalnya, pabrik AirTag yang dibangun Apple di Batam tidak berkaitan langsung dengan produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

    Karenanya, Agus Gumiwang meminta Apple untuk mengusulkan kembali investasi khusus untuk membangun pabrik Research and Development (R&D) yang berkaitan langsung dengan produk komponen HKT, dalam hal ini iPhone.

    “Mereka (Apple) sudah menyampaikan satu nilai investasi inovasi kepada kami, tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa nilai yang diusulkan atau yang di-propose oleh Apple dalam mengikuti skema ketiga ini, itu juga masih di bawah apa yang menjadi perhitungan teknokratis yang pernah kami sampaikan,” kata Agus dikutip dari detikFinance.

    Kendati begitu, Agus Gumiwang tetap mengapresiasi komitmen Apple yang akan membangun pabrik AirTag di Batam. Paling tidak, pabrik tersebut mampu menyerap tenaga kerja baru di Indonesia.

    Agus Gumiwang mengatakan, pabrik AirTag di Batam juga akan diproduksi oleh Luxshare Precision Industry Co. Ltd. (ICT) perusahaan aksesoris asal Tiongkok. Namun, AirTag tersebut bukan komponen dari pembangun produk HKT Apple.

    “ICT itu semacam mitra dari Apple, AirTag ini merupakan aksesoris. Dia bukan merupakan komponen, bukan merupakan part, bukan merupakan bagian dari HKT,” tegasnya.

    Sementara dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 mengatur tentang nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk HKT untuk mendapat izin edar produk.

    Adapun nilai investasi yang diharapkan Agus Gumiwang telah dihitung berdasarkan keuntungan Apple dari penjualan iPhone di Indonesia. Ia menyebut, keuntungan Apple dari penjualan mencapai Rp 56 triliun.

    “Yang akan menjadi catatan kepada kami, investasi pabrik yang sudah dikomitmenkan oleh Apple kepada kita, kepada Indonesia oleh Kementerian Investasi, nilai dari investasinya itu hanya bisa dihitung berdasarkan capex (Capital Expenditure),” ungkapnya.

    “Maksudnya begini, jadi jangan ada upaya menghitung nilai investasi di luar capex, misalnya memasukkan proyeksi nilai ekspor di dalam nilai investasi, itu enggak bisa. Kalau itu once itu kita entertain, kita akan sulit lagi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain juga akan minta yang sama. Kalau kita masukkan komponen proyeksi nilai ekspor, itu enggak bisa,” sambung Agus.

    Lebih lanjut dipaparkan, perusahaan juga tidak bisa memasukkan komponen atau variabel bahan baku menjadi nilai investasi. Perhitungan nilai investasi hanya bisa diukur lewat belanja modal perusahaan.

    “Nah itu apakah sampai USD 1 miliar? Silakan dihitung,” kata Menperin dikutip dari CNBC Indonesia. “Jadi menurut pandangan kami, yang kami inginkan itu adalah perhitungan nilai investasi itu hanya berdasarkan Capex, tidak yang lain-lain,” lanjutnya.

    Pelunasan Utang TKDN

    Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Dalam negosiasi yang berlangsung Selasa (7/1/2025), Menperin mengungkap Apple telah berkomitmen melunasi utang investasi senilai USD 10 juta untuk komitmen 2020-2023. Piihaknya akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan assessment dokumen pelunasan utang
    tersebut.

    Agus menekankan Kemenperin memiliki dasar untuk memberikan sanksi, yaitu ketidakpatuhan Apple dalam mengimplementasikan komitmen di dalam skema 3. Implementasi selama ini tidak sesuai dengan Permenperin 29/2017 yang mengatur bahwa skema investasi inovasi meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta R&D di bidang teknologi informasi (TIK).

    Sejak tahun 2017-2023 atau selama hampir tujuh tahun, Apple baru melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), namun belum optimal dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) inovasi bidang TIK.

    “Dalam Permenperin No 29 tahun 2017 pasal 59 disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN,” tegas Agus.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Rilis iPhone 16 di Indonesia Terancam Mundur”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Bukan Buka Pabrik HP Malah Airtag, Alasan Apple Diungkap Menperin

    Bukan Buka Pabrik HP Malah Airtag, Alasan Apple Diungkap Menperin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, buka-bukaan soal kenapa Apple memilih membangun pabrik aksesori AirTag di Indonesia, ketimbang produk yang berhubungan dengan komponen Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT).

    Padahal pembuatan pabrik AirTag itu tak terhitung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen HKT. Sebab, AirTag termasuk aksesoris yang diluar dari komponen langsung handphone dalam hal ini iPhone.

    Agus menyebut bahwa Apple mengklaim tidak pernah investasi dengan membangun pabrik HKT di negara lain.

    “Mereka selalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah investasi dengan membangun HKT negara lain. Mereka mengatakan pada kami seperti itu,” ujar Agus kepada media di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Lalu Menperin mengatakan, it’s always the first time atau harus ada yang pertama kali. Artinya selalu ada yang pertama untuk membangun pabrik HKT di negara lain, dan Indonesia bisa menjadi yang pertama.

    “Itu yang saya coba bongkar. Tapi ya faktanya mereka mengatakan dengan Kementerian Investasi membangun AirTag yang tidak ada hubungan sama sekali dengan HKT,” jelasnya.

    Meski demikian, Menperin menghargai investasi Apple yang memproduksi AirTag di Batam, Indonesia

    Pabrik produksi AirTag milik Apple di Batam nantinya akan melalui vendor bernama Luxshare ICT yang berasal dari Tiongkok.

    “Dia tetap membangun manufaktur itu yang kita hargai. Terus nanti produk dari ICT yang memproduksi Airtags itu akan di ekspor, membuat devisa, itu betul-betul kami hargai.” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Menko Airlangga: Pemerintah Ingin Eksportir Simpan Devisa Minimal 1 Tahun, Mulai Kapan?

    Menko Airlangga: Pemerintah Ingin Eksportir Simpan Devisa Minimal 1 Tahun, Mulai Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang ketentuan masa simpan devisa hasil ekspor/DHE dari semula minimal 3 bulan menjadi paling sebentar 1 tahun. 

    Airlangga menyampaikan kebijakan tersebut sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa—yang per Desember mencapai level tertinggi sepanjang masa senilai US$155,7 miliar—dan akan menjadi bekal bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. 

    “[DHE] akan lebih panjang [masa simpannya] minimal 1 tahun. Pertimbangannya kita berharap memperkuat cadangan devisa kita,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, kebijakan wajib simpan DHE minimal 3 bulan sebesar 30% dari total ekspor. Eksportir wajib memasukkan dan menempatkan DHE tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan rekening khusus.

    Airlangga menyampaikan terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, segera dipublikasi dalam waktu dekat. “Aturannya sebentar lagi [terbit],” lanjutnya. 

    Sebelumnya terkait revisi DHE, pemerintah telah membahasnya sejak bulan lalu dan sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 

    Airlangga pada dasarnya menargetkan beleid tersebut akan rampung pada Januari 2025. Dirinya menyampaikan bahwa dari evaluasi DHE sejauh ini menunjukkan tingkat kepatuhan eksportir mencapai 90%.  

    Adapun revisi tersebut berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar jangka waktu minimal penempatan DHE SDA diperpanjang, tidak lagi tiga bulan.   

    Saat ini, kebijakan yang berlaku yakni eksportir wajib menempatkan DHE ke dalam rekening khusus yang ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu. 

    Dana atau devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor harus dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tujuan meningkatkan likuiditas valas dan mendorong peningkatan jasa keuangan. DHE akan menjadi pasokan cadangan devisa yang bank sentral gunakan untuk stabilisasi rupiah. 

    Pemerintah pun menerapkan sanksi administratif bagi pelaku ekspor yang tidak melakukan kewajiban penempatan DHE di dalam negeri, per 1 Agustus 2023 berupa penundaan ekspor alias pemberhentian sementara kegiatan ekspor.  

    Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. 

    Per 20 Desember 2024, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan terdapat sekitar 106 perusahaan yang ditangguhkan kegiatan ekspornya karena belum memenuhi kewajiban DHE. 

    “Ada sekitar 106 perusahaan yang masih ditangguhkan dan 70 perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya,” ujarnya. 

  • Kemenperin Dorong Chery Bangun Pabrik Mandiri di RI, Bukan Cuma Numpang

    Kemenperin Dorong Chery Bangun Pabrik Mandiri di RI, Bukan Cuma Numpang

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru saja mengunjungi Chery Motors Indonesia (CMI) di Pabrik Handal, Bekasi, Jawa Barat (7/1). Mereka mendorong perusahaan asal China tersebut membangun manufaktur mandiri dan meningkatkan kandungan lokal (TKDN).

    Chery saat ini masih ‘menumpang’ di Pabrik Handal untuk merakit kendaraan secara completely knock down (CKD). Kapasitas produksinya masih di kisaran 10 ribu unit per tahun. Kemenperin meminta Chery membangun pabrik mandiri untuk meningkatkan angkanya.

    “Dengan pabrik mandiri, Chery tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas ekspansi pasar ekspornya ke luar ASEAN, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza melalui rilis resminya, dikutip Rabu (8/1).

    Kemenperin kunjungi Chery. Foto: Doc. Kemenperin.

    Sementara untuk TKDN, kata Faisol, Chery telah memenuhi target di level 40 persen. Namun, dia juga berharap, angkanya bisa ditingkatkan menjadi 60 persen secara bertahap.

    “Untuk saat ini, TKDN Chery memang sudah di angka 40 persen. Namun, saya yakin ke depannya, Chery masih bisa meningkatkan TKDN sampai 60 persen,” ungkapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Wamenperin didampingi anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah, dan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Dodiet Prasetyo melihat dari dekat jalannya proses produksi dan perakitan berbagai varian merek Chery yang berlangsung di PT Handal Indonesia Motor.

    Sebagai catatan, rencana Chery membangun pabrik mandiri di Indonesia telah diumumkan sejak lama. Namun, hingga hari ini, hal tersebut belum juga terwujud.

    Mohamad Ilham Pratama selaku Head of Marketing CSI sempat mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam proses riset dan persiapan cukup panjang untuk membangun pabrik.

    “Kalau kapan itu (bangun pabrik) belum bisa menyebut tapi kita tetap punya rencana,” kata Ilham akhir tahun lalu, dikutip dari CNN Indonesia.

    Pada tahun ketiga kembalinya Chery ke Indonesia, dia menjelaskan pembangunan pabrik di Tanah Air masih harus mempertimbangkan pasar. Pertimbangan tersebut meliputi kapasitas produksi, kapasitas ekspor serta memastikan apakah mitra perusahaan bisa menyuplai komponen.

    Saat disinggung soal lokasi berdirinya pabrik Chery, Ilham belum bisa mengungkapnya. Ketika itu, dia hanya memastikan, perusahaan belum mengantongi lokasi pendirian pabrik.

    “Lokasinya belum ada tapi dari manajemen mungkin sudah ada komunikasi,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. KRAS meminta pemerintah untuk hadir menerapkan proteksi berupa bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk cold rolled coil (CRC) imbas masifnya produk impor asal China ke pasar domestik. 

    Berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI). 

    “Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Akbar menerangkan, saat ini kebijakan BMAD untuk baja CRC itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Perusahaan pelat merah itu juga akan bertemu dengan Kemenkeu sore ini, salah satunya membahas terkait pengajuan antidumping tersebut. 

    Berdasarkan catatan KRAS, tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun. 

    Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%. 

    “Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Akbar menerangkan urgensi BMAD untuk CRC serta perlindungan perdagangan untuk produk besi dan baja lainnya diberlakukan lantaran oversupply China yang makin mengkhawatirkan dengan kapasitas produksi China 1 miliar ton. 

    “Kita rentan dengan global supply chain, China dengan kapasitas 1 miliar ton setahun kapsitas nasional hanya 18 juta ton tentu mereka mencari pasar baru di luar, targetnya Asean country, sayangnya Indonesia sangat lemah melakukan upaya proteksi, Korsel duluan, Jepang juga melakukan sama,” jelasnya. 

    Bahkan, Amerika Serikat hingga Eropa juga melakukan proteksi dengan tarif bea impor yang tinggi untuk produk baja China. Misalnya, Amerika Serikat menerapkan 200% tarif impor dari China. 

    Dia menekankan, tekanan tersebut tak hanya terjadi pada KRAS, tetapi juga produsen besi dan baja nasional. Adapun, anggota produsen yang tergabung dalam The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) tercatat sebanyak 196 pabrik yang terancam akan kondisi global saat ini.  

    “Kami sudah audiensi dengan kementerian terkait, regulator akan hadir dengan narasi kita bahwa menyelamatkan KS sama saja dengan menyelamatkan ekosistem baja nasional,” pungkasnya.