Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Proposal Apple Ditolak, Nasib iPhone 16 Makin Gak Jelas

    Proposal Apple Ditolak, Nasib iPhone 16 Makin Gak Jelas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perwakilan Apple baru saja bertemu dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Kepada Kementerian Investasi dan BKPM, Apple menyatakan akan membangun fasilitas produksi aksesoris AirTag senilai US$ 1 miliar (Rp 16,2 triliun) di Batam, Indonesia.

    Tapi menurut Kementerian Perindustrian rencana Apple membuka fasilitas produksi itu tak bisa dikaitkan dengan izin sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dibutuhkan untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa AirTag yang akan diproduksi oleh mitra Apple di Batam, bukan bagian dari produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sehingga tidak ada kaitannya dengan perhitungan TKDN untuk produk HKT Apple termasuk iPhone dan iPad.

    “Secara tegas Permenperin No. 29/2017 ini adalah turunan Permenkominfo yang mengatur minimum threshold (batas minimal) yang diwajibkan kepada seluruh produsen HKT agar bisa mendapatkan sertifikat TKDN dan pada gilirannya bisa mendapat izin edar,” ujar Menperin saat konferensi pers di Kantor Kemenperin, Rabu (9/1/2025).

    Oleh karena itu, sertifikat TKDN untuk iPhone dan iPad hanya bisa diberikan untuk proses produksi dan komponen yang merupakan bagian langsung dari produk tersebut.

    Ia menyebut, Kemenperin tidak punya dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16. Artinya sampai saat ini nasib iPhone 16 masih belum jelas karena belum memenuhi syarat TKDN dari Kemenperin.

    “Jadi kalau kita lihat aturannya, belum bisa atau belum boleh, tidak ada dasar Kemenperin untuk bisa mengeluarkan sertifikasi TKDN dalam rangka Apple bisa memiliki izin edar di Indonesia. Karena tidak ada keterkaitannya langsung [pabrik AirTag],” jelas Menperin.

    Dalam pertemuan dengan Apple, Kemenperin membahas proposal yang telah diajukan pada Senin (6/1/2025). Pihaknya memberikan counter proposal atas sejumlah poin yang diajukan oleh Apple.

    Apple, kata Menperin, telah menyampaikan sebuah angka nilai investasi inovasi kepada pihaknya, tapi nilai yang disampaikan tersebut masih di bawah apa yang menjadi perhatian teknokratis.

    “Dalam negosiasi dengan Apple, Kemenperin sudah menyampaikan counter proposal dan sebuah angka investasi yang dihitung secara teknokratis dan hati-hati dan sekarang masih menjadi pembahasan internal Apple,” jelasnya.

    Meski demikian, Menperin menghargai investasi Apple yang memproduksi AirTag di Batam, Indonesia

    Pabrik produksi AirTag milik Apple di Batam nantinya akan melalui vendor bernama Luxshare ICT yang berasal dari Tiongkok.

    “Dia tetap membangun manufaktur itu yang kita hargai. Terus nanti produk dari ICT yang memproduksi AirTag itu akan di ekspor, membuat devisa, itu betul-betul kami hargai.” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Dolar AS Diramal Tetap Berada di Level Rp 16.000 Sepanjang Tahun

    Dolar AS Diramal Tetap Berada di Level Rp 16.000 Sepanjang Tahun

    Jakarta –

    HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terus mengalami tekanan pada 2025 dan akan tetap berada di kisaran Rp 16.000an sepanjang tahun ini.

    “Meskipun nilai tukar rupiah terhadap US dolar akan menghadapi tekanan, karena US dolar yang semakin kuat. Kami tetap optimis dengan rupiah karena daya tarik imbal hasilnya. Kami memperkirakan nilai tukar USD-IDR akan mencapai Rp 16.300 pada akhir tahun,” kata CIO Southeast Asia and ASEAN for Private Banking and Wealth Management HSBC, James Cheo, dalam media briefing HSBC, Kamis (8/1/2025).

    Lebih lanjut Head of Markets and Securities Services HSBC Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan tekanan terhadap nilai rupiah ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti penguatan nilai tukar dolar AS.

    Namun di luar itu, menurutnya yang paling mempengaruhi nilai tukar rupiah saat ini adalah besarnya impor yang dilakukan Indonesia. Sebab untuk melakukan impor, perusahaan atau pemerintah harus membeli dolar menggunakan rupiah.

    “Sebetulnya aliran dana dari luar negeri yang datang dan pergi itu yang bisa menentukan arah mata uang rupiah-dollar. Kita kalau misalnya setiap tahun negara impor dalam hal konsumsi, beras impor, gandum untuk mie impor, kedelai tahu dan tempe impor, untuk impor itu kan perlu beli dolar,” kata Ali.

    “Karena yang impor ini harus beli dollar, yang bikin naik dolar tuh apa? Kalau orang beli dolar dong, pakai apa? Pakai rupiah. Rupiah kita jadi lemah, nah kalau misalnya rupiah kita nggak mau melemah, siapa yang jual dollar? Kalau misalnya nggak ada yang jual dollar, rupiah kita akan lemah,” tambahnya.

    Di sisi lain saat melakukan ekspor, tidak semua perusahaan atau dana dalam bentuk dolar ini akan ditukar kembali menjadi rupiah. Bahkan menurutnya saat ini hanya sekitar 30% dolar hasil ekspor yang ditukar ke rupiah. Pada akhirnya penggunaan dolar ini dapat semakin menekan nilai tukar rupiah.

    “Mereka dari eksportir itu berapa banyak yang jual dolar? Kalau yang dari batu bara, mereka terima dollar apa mereka jual dollar? tidak karena mereka juga butuh dollar kalau dari kelapa sawit, mereka terima dollar, mereka jual nggak dolarnya? Nggak, karena mereka juga kebutuhannya dolar. Kalau dari kelapa sawit mereka terima dolar, jual dolar nggak? Nggak juga karena mereka cash juga butuh dolar,” terangnya.

    Hal inilah yang kemudian membuat nilai tukar dolar terhadap rupiah akan tetap tinggi, selama Indonesia mengurangi jumlah impor. Baik impor yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah.

    (fdl/fdl)

  • Greenland, Pulau Terbesar Dunia Ini Ingin ‘Dijajah’ Donald Trump

    Greenland, Pulau Terbesar Dunia Ini Ingin ‘Dijajah’ Donald Trump

    Jakarta –

    Belum lama ini, Donald Trump Jr. mendarat di Greenland, pulau Arktik yang sangat ingin dibeli ayahnya, Donald Trump, meski ada pernyataan tegas dari Greenland bahwa pulau itu tidak dijual. Perjalanan itu memicu spekulasi tentang apa sebenarnya rencana ayahnya untuk wilayah Arktik ini.

    Desember silam, Trump mengutarakan lagi seruan AS memiliki Greenland sebagai kebutuhan mutlak. Kala ditanya apa akan mengesampingkan penggunaan militer atau ekonomi untuk memperoleh Greenland, ia menjawab, “Tidak, saya tak dapat meyakinkan Anda soal keduanya, tapi saya dapat mengatakan ini, kita membutuhkannya untuk keamanan ekonomi,” jawabnya.

    Menurutnya, kepemilikan Greenland sangat penting bagi keamanan AS. Ahli mengatakan ia mungkin juga mengincar aspek lain Greenland seperti kekayaan sumber daya alam termasuk logam tanah jarang, yang mungkin lebih mudah diakses karena perubahan iklim mencairkan es di sana.

    Posisi geopolitik yang unik

    Greenland pulau terbesar dunia dan rumah bagi lebih dari 56.000 orang. Sebagai bekas koloni Denmark dan sekarang wilayah otonomi Denmark, pulau ini menempati posisi geopolitik unik, terletak antara AS dan Eropa. Ibu kotanya, Nuuk, lebih dekat ke New York daripada ke ibu kota Denmark, Kopenhagen.

    Ulrik Pram Gad, peneliti di Institut Studi Internasional Denmark menyebut Greenland telah lama dianggap sebagai kunci keamanan AS, terutama untuk menangkal potensi serangan dari Rusia.

    Trump bukan Presiden AS pertama yang mengutarakan ide membeli Greenland. Di 1867, saat Presiden Andrew Johnson membeli Alaska, dia juga mempertimbangkan membelinya. Akhir Perang Dunia II, Presiden Truman menawarkan Denmark USD 100 juta untuk membeli Greenland.

    Tak satu pun tawaran membuahkan hasil, tapi berdasarkan perjanjian pertahanan 1951, AS memperoleh pangkalan udara yang sekarang disebut Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, di Greenland barat laut. Di antara Moskow dan New York, pangkalan ini merupakan pos terdepan paling utara angkatan bersenjata AS dan dilengkapi sistem peringatan rudal.

    “AS ingin memastikan tidak ada kekuatan besar yang bermusuhan yang menguasai Greenland, karena itu dapat menjadi pijakan untuk menyerang AS,” kata Pram Gad.

    Kaya akan mineral langka

    Namun, yang mungkin lebih menarik bagi Trump adalah endapan sumber daya alam Greenland yang melimpah. Menurut Klaus Dodds, profesor geopolitik di Universitas London, itu termasuk minyak dan gas, serta logam tanah jarang yang sangat diminati untuk mobil listrik dan turbin angin dalam transisi hijau, serta untuk peralatan militer.

    Saat ini China mendominasi produksi tanah jarang global dan mengancam akan membatasi ekspor mineral penting dan teknologi terkait. “Tidak diragukan bahwa Trump dan para penasihatnya sangat khawatir tentang cengkeraman yang tampaknya dimiliki China,” kata Dodds.

    Es yang mencair dan suhu Arktik yang meningkat cepat menjadikan Greenland terimbas krisis iklim, tapi juga peluang ekonomi. Hilangnya es membuka rute pelayaran, meningkatkan jumlah waktu yang dapat dilalui selama musim panas di Belahan Bumi Utara.

    Namun pada kenyataannya, kondisi di sepanjang rute ini masih sering rentan dan mencairnya es justru dapat membuat perairan semakin berbahaya untuk dilayari. Di samping itu, mencairnya es juga mungkin membuat sumber daya alam Greenland makin mudah diakses atau ditambang walau sejauh ini belum ada buktinya.

    Mungkinkah AS mencaplok Greenland?

    Foto: CNN

    Pemerintah Denmark dan Greenland menentang keras gagasan negara Arktik itu dapat dibeli. “Kami tidak untuk dijual dan takkan pernah dijual. Kami tak boleh kehilangan perjuangan kami selama bertahun-tahun untuk kebebasan,” kata Perdana Menteri Greenland Mute Egede.

    Kuupik V. Kleist, mantan PM Greenland, mengatakan Trump lebih banyak bicara ke warga AS daripada ke penduduk Greenland. “Saya tidak melihat apa pun di masa depan yang akan membuka jalan bagi penjualan. Anda tidak bisa begitu saja membeli sebuah negara atau sebuah bangsa,” sergahnya.

    Namun, komentar Trump muncul pada saat yang menarik bagi Greenland. Pemerintah yang dipimpin suku Inuit baru-baru ini meningkatkan tuntutan untuk merdeka dari Denmark. Dalam pidato tahun barunya, Egede menyerukan agar belenggu era kolonial disingkirkan.

    “Denmark panik,” kata Dodds. Bulan Desember, Denmark mengumumkan peningkatan besar dalam pengeluaran militer untuk Greenland. Menlu Denmark mengatakan Greenland dapat merdeka jika penduduknya menginginkannya, tapi takkan menjadi negara bagian AS.

    Ia juga mengatakan bahwa Denmark terbuka untuk berdialog dengan Amerika tentang bagaimana mereka dapat bekerja sama lebih erat untuk memastikan bahwa ambisi Amerika terpenuhi.

    Greenland berupaya meningkatkan kemandiriannya dengan mendiversifikasi ekonominya. Negara itu membuka bandara baru di Nuuk sebagai bagian dari rencana meningkatkan pariwisata. Namun, negara itu masih bergantung pada hibah tahunan sekitar USD 500 juta dari Denmark.

    Nah bagaimana jika AS mau membayar lebih besar? Beberapa politisi Greenland melontarkan gagasan tentang asosiasi khusus, di mana Greenland memiliki kedaulatan tapi juga dukungan finansial dari AS, sebagai imbalan atas perjanjian tentang kepentingan strategis AS. Untuk saat ini, masih belum jelas sejauh mana Trump akan mengejar keinginannya memperoleh Greenland.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Mau Caplok Greenland, Blinken Mengkritik”
    [Gambas:Video 20detik]
    (fyk/fay)

  • HSBC GPB Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 4,8% di 2025

    HSBC GPB Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 4,8% di 2025

    Jakarta, FORTUNE – HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) memproyeksikan pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan mencapai 4,8 persen di tahun 2025 ini. Ekonomi Indonesia akan setara dengan 5 besar negara ASEAN lainya atau ASEAN-6.

    Chief Investment Officer, Southeast Asia for Private Banking and Wealth Management HSBC, James Cheo menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2025 diprediksi akan diuntungkan dari kombinasi antara pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekspor, dan konsumsi domestik yang kuat. Kebijakan pemerintah yang berkelanjutan menjadi faktor kunci. Ia menyebut, angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, yaitu 4,4 persen. 

    “Ekonomi Indonesia kemungkinan akan mengalami peningkatan investasi yang signifikan di bidang infrastruktur dan permintaan domestik yang sehat,” kata James pada acara Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment & Economic) Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (9/1).

    Di sisi lain, Inflasi diperkirakan akan tetap di bawah level tengah target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen, dan kebijakan fiskal yang cermat akan memberikan fondasi yang stabil untuk pertumbuhan. Defisit fiskal diproyeksikan tetap di bawah 3 persen dari PDB, yang memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan belanja infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

    Nilai tukar Rupiah akan menguat di Rp16.300

    Petugas menghitung mata uang rupiah di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Untuk Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar, lembaga riset dari bank asal hongkong ini juga memperkirakan berada pada level Rp16.300 hingga akhir tahun 2025. ”Meskipun nilai tukar Rupiah akan menghadapi tekanan karena US Dolar yang semakin kuat, kami tetap optimis dengan Rupiah karena daya tarik imbal hasilnya,” katanya. 

    Sedangkan, untuk arah kebijakan Bank Indonesia (BI) diperkirakan melakukan tiga kali penurunan suku bunga acuan di tahun 2025, yaitu 35 basis poin di kuartal pertama dan 50 basis poin di kuartal kedua. 

    “Dengan demikian, suku bunga acuan akan turun menjadi 5,25 persen pada bulan Juni dari 6 persen saat ini. Penurunan suku bunga BI di awal tahun ini memperkuat rekomendasi kami untuk berinvestasi lebih banyak pada obligasi Rupiah dan obligasi berkualitas tinggi yang diterbitkan oleh BUMN,” kata James.

    Aset berisiko saham masih menarik di 2025

    Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment & Economic) Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (9/1)/Dok HSBC

    Selain itu, HSBC GPB memperkirakan aset berisiko akan tetap menjanjikan di paruh pertama tahun 2025 dengan dukungan dari prospek ekonomi global yang sehat, meluasnya pertumbuhan pendapatan perusahaan dan pemangkasan suku bunga bank sentral di berbagai belahan dunia. HSBC GPB meyakini kinerja saham akan mengungguli obligasi, dan kinerja obligasi akan lebih baik daripada simpanan tunai. 

    HSBC GPB memiliki pandangan overweight terhadap saham global dan netral terhadap obligasi global. Meski demikian, HSBC GPB tetap melakukan pendekatan secara aktif dan taktis dalam memilih obligasi yang tepat agar tetap menghasilkan keuntungan. 

    “Selain itu, kami juga overweight pada saham Inggris, Jepang, India, dan Singapura karena potensi pertumbuhan dan profil risiko-imbal balik yang menarik dari aset-aset tersebut,” kata Fan Cheuk Wan, Chief Investment Officer, Asia, Global Private Banking and Wealth HSBC.

    Demi mengurangi risiko geopolitik dan perdagangan dunia yang tidak menentu, HSBC GPB berpandangan overweight secara taktis pada hedge fund  dan emas sebagai sarana lindung nilai dari risiko ekstrem dan untuk diversifikasi portofolio. HSCB GPB juga memperkirakan US Dollar akan tetap kuat.

  • Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS

    Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS

    Ilustrasi – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024). ANTARA/HO-Kemlu RI

    Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai setelah menjabat, Presiden AS Donald Trump bakal menjadi tantangan bagi negara anggota BRICS, termasuk Indonesia di pasar global. Ia berpandangan bahwa ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang antara China dan AS saat Trump akan berdampak pada stabilitas ekonomi di beberapa negara, dan ini tentunya akan berimbas pada Indonesia.

    Ditambah lagi, ancaman Trump pada negara anggota BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

    “Reaksi Trump perlu untuk diwaspadai, karena dia merupakan salah satu pemimpin yang membuktikan ucapannya. Jika, AS memberlakukan tarif 100 persen pada negara anggota BRICS, tentu Indonesia akan terkena imbas dari kebijakan tersebut, tidak bisa dipungkiri ini juga akan menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu pendek atau menengah. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Brasil, sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini, pada Senin (7/1/2024) mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut. Beberapa pengamat menilai BRICS akan menjadi penyeimbang G7 yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebagai anggota grup BRICS yang baru, Indonesia berpeluang untuk berpartisipasi dalam solidaritas negara-negara Selatan alias global South dalam mengurangi hegemoni Barat yang ada saat ini. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berharap dengan masuk BRICS, Indonesia tidak hanya fokus memperkuat hubungan dengan China, namun juga Brasil, Afrika Selatan, termasuk negara Timur Tengah.

    “Pemerintah sebaiknya tidak melihat BRICS hanya agenda China saja, tapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih. Jika terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” katanya.

    Di sisi lain, dirinya juga menilai aliansi BRICS tidak begitu memberikan keuntungan untuk Indonesia karena ekonomi China diproyeksikan akan melambat terutama pascakembali terpilihnya Donald Trump yang memicu proteksionisme dagang. Tidak hanya itu, kekhawatiran ketergantungan yang semakin kuat pada China masih menghantui Indonesia.

    Menurut Peneliti Celios Yeta Purnama, seharusnya Indonesia lebih gencar mendiversifikasi mitra secara bilateral untuk bertahan dari ketidakpastian ekonomi global di masa yang akan datang.

    “Potensi kerja sama multilateral tentu akan menguntungkan tapi jika itu di circle yang sama, ketika ekonomi negara anggota yang mendominasi seperti China melemah, maka akan rentan berdampak pada stabilitas ekonomi di dalam negeri,” tutur Yeta.

    Lebih lanjut, Celios memberikan catatan penting untuk Indonesia. Bergabung dengan BRICS bisa dikatakan berisiko terutama jika terlalu fokus pada China.

    Untuk menghindari risiko itu, Indonesia perlu memainkan peran dalam mendorong kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti sektor investasi dan pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan negara-negara berkembang, dan mengarahkan investasi kepada proyek yang bisa memperkuat kemandirian ekonomi negara-negara anggota.

    Selaras dengan hal tersebut, Indonesia perlu memainkan peran untuk mendorong kerja sama investasi hijau (green invesment) negara anggota dengan mengembangkan pasar modal yang ramah lingkungan.

    “Jika berbicara global South, sebetulnya urgensi utama yang tidak bisa diabaikan adalah dominasi investasi sektor ekstraktif. Jadi BRICS diharapkan juga menyoroti potensi kerja sama green investment untuk green growth dalam beberapa tahun mendatang,” jelas Yeta.

    Sumber : Antara

  • Belajar dari Microsoft, Pemerintah Ingin Apple Investasi Besar di RI

    Belajar dari Microsoft, Pemerintah Ingin Apple Investasi Besar di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib iPhone 16 masih belum jelas di Indonesia. Pemerintah ingin investasi Apple yang sudah menjadi raksasa teknologi global bisa lebih besar untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi syarat untuk menjual iPhone 16.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membandingkan nilai investasi Microsoft yang lebih besar. Sebagai informasi, Microsoft menggelontorkan dana US$1,7 miliar untuk Indonesia tahun lalu.

    “Jadi maksudnya kami juga tentu mengharapkan investasi yang lebih besar dari Apple. Karena sudah ada investasi-investasi lainnya yang juga besar. Sementara Apple kan kita tahu juga perusahaan raksasa dunia,” jelas Meutya ditemui di kantor Komdigi, Kamis (9/1/2025).

    Dia menjelaskan penghitungan nilai investasi sejatinya menjadi kewenangan Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian. Sementara pihaknya mengatur kebijakan dan keputusan dari Kementerian Perindustrian.

    Ditanyakan soal kesiapan SDM Indonesia, dia mengatakan seharusnya bisa dipersiapkan dengan membangun pabrik. Dengan begitu bisa dilakukan bersama-sama, bukan lagi saling tunggu-tungguan.

    “Jadi jangan menjadi kayak ayam dan telur, tunggu-tungguan. Jadi investasi baik dalam bentuk pabrik, apapun juga bentuk kompetensi SDM ya harus jalan bersama. Tidak bisa memilih satu,” dia menuturkan.

    Rombongan Apple termasuk Vice President of Global Government Affairs Nick Ammann diketahui berkunjung ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada Selasa (9/1/2025). Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan Apple akan membangun pabrik Airtag di Batam.

    Namun ternyata ini tak menjawab polemik TKDN yang dialami Apple. Hal ini membuat iPhone 16 belum juga bisa masuk ke Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus menjelaskan alasan Apple tidak berinvestasi membangun pabrik ponsel di negara lain. Namun dia mengatakan selalu ada pertama kali dan bisa dilakukan di Indonesia.

    “Mereka selalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah investasi dengan membangun HKT negara lain. Mereka mengatakan pada kami seperti itu,” ujar Agus.

    Lebih lanjut, Agus mengatakan menghargai pembangunan Airtag. “Dia tetap membangun manufaktur itu yang kita hargai. Terus nanti produk dari ICT yang memproduksi Airtag itu akan di ekspor, membuat devisa, itu betul-betul kami hargai.” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • China Marah Besar ke Eropa, Blak-blakan Sebut Ada Pelanggaran Ini

    China Marah Besar ke Eropa, Blak-blakan Sebut Ada Pelanggaran Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan antara China dan Uni Eropa (UE) kembali memanas. Pada Kamis, (9/1/2025), Kementerian Perdagangan China melontarkan tudingan keras bahwa aturan baru UE telah menghambat perdagangan dan investasi Negeri Tirai Bambu di Benua Biru.

    Dalam pernyataan lengkapnya, Kementerian Perdagangan China mengkritik keras penerapan Peraturan Subsidi Luar Negeri (FSR) UE. Pasalnya, hal ini mendiskriminasi perusahaan-perusahaan China dan merupakan hambatan perdagangan dan investasi.

    “Penegakan selektif mereka mengakibatkan produk-produk China diperlakukan lebih tidak menguntungkan selama proses ekspor ke UE daripada produk-produk dari negara ketiga,” tulis pernyataan itu dikutip AFP.

    Ditambahkan pula bahwa FSR memiliki kriteria tidak jelas untuk menyelidiki subsidi asing. Hal ini kemudian memberikan ‘beban berat’ pada perusahaan China yang menjadi sasaran dan menciptakan ‘ketidakpastian yang besar’.

    “Langkah-langkah UE seperti inspeksi mendadak jelas melampaui batas yang diperlukan, sementara para penyelidik subjektif dan sewenang-wenang pada isu-isu seperti distorsi pasar,” menurut kementerian tersebut.

    “Perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak mematuhi penyelidikan juga menghadapi sanksi berat, yang memberikan tekanan besar pada perusahaan-perusahaan China.”

    Kementerian tersebut mengatakan penyelidikan FSR telah memaksa perusahaan-perusahaan China untuk meninggalkan atau membatasi proyek. Ini pada akhirnya menyebabkan kerugian lebih dari 15 miliar yuan (Rp 33 triliun).

    “Langkah-langkah tersebut telah merusak daya saing perusahaan-perusahaan dan produk-produk China di pasar UE,” tuturnya.

    “Tindakan-tindakan tersebut juga menghambat perkembangan ekonomi nasional Eropa dan merusak kerja sama perdagangan antara Beijing dan Brussels.”

    China dan UE adalah mitra dagang utama. Namun saat ini keduanya terkunci dalam kebuntuan yang luas, terutama terkait sejumlah produk ramah lingkungan.

    Penyelidikan pertama UE berdasarkan FSR pada bulan Februari lalu menargetkan anak perusahaan raksasa kereta api China CRRC. Penyelidikan kemudian ditutup setelah perusahaan tersebut menarik diri dari tender di Bulgaria untuk memasok kereta listrik.

    Penyelidikan kedua menargetkan produsen panel surya milik China yang berusaha membangun dan mengoperasikan taman fotovoltaik di Rumania, yang sebagian didanai oleh dana Eropa.

    Pada Oktober, Brussels mengenakan tarif tambahan pada mobil listrik buatan China. Ini setelah penyelidikan anti-subsidi yang menyimpulkan bahwa dukungan negara Beijing secara tidak adil merugikan produsen mobil Eropa.

    Dalam apa yang tampak sebagai tanggapan balasan, Beijing mengumumkan tarif sementara pada brendi yang diimpor dari UE. Negara itu kemudian mengenakan ‘tindakan anti-dumping sementara’ pada minuman keras tersebut.

    Bulan lalu, China mengatakan akan memperpanjang penyelidikan brendi, dengan alasan ‘kompleksitas’ kasus tersebut.

    (luc/luc)

  • Larangan iPhone 16 di RI Jadi Sorotan Media Asing, Ini Katanya

    Larangan iPhone 16 di RI Jadi Sorotan Media Asing, Ini Katanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia jadi sorotan media asing. Salah satunya oleh Reuters lewat artikel berjudul “Apple still barred from selling iPhone 16 in Indonesia despite investment deal, minister says”.

    Artikel itu menuliskan soal iPhone 16 yang belum bisa dijual di Indonesia. Meskipun Apple telah berkomitmen membangun pabrik Airtag di Batam.

    Rencana pembangunan pabrik Airtag diungkapkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani usai pertemuannya dengan Apple, Selasa (7/1/2025).

    Reuters juga mengutip Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan pabrik Airtag berbeda dengan izin penjualan iPhone 16. Jadi pihak Kementerian tidak bisa mengeluarkan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk Apple.

    “Tidak ada dasar untuk Kementerian mengeluarkan sertifikasi kandungan lokal untuk Apple mendapatkan izin menjual iPhone 16 sebab (fasilitas itu) tidak memiliki hubungan langsung,” jelas Agus, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Rombongan Apple, termasuk Vice President of Global Government Affairs Nick Ammann juga menemui Agus pada Selasa (7/1) lalu. Ia menjelaskan raksasa teknologi itu mengajukan proposal ‘investasi inovatif’.

    Sejauh ini, Apple memang belum membuka pabrik iPhone di Indonesia. Perusahaan memilih membuka akademi pengembang aplikasi, Apple Academy sejak 2018 lalu.

    Agus yang ditemui di kantornya, Rabu (8/1), mengatakan alasannya karena Apple tidak pernah berinvestasi membangun pabrik Handphone, Komputer Genggam dan Tablet (HKT) di negara lain.

    “Mereka selalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah investasi dengan membangun HKT negara lain. Mereka mengatakan pada kami seperti itu,” ujar Agus.

    Menurutnya, selalu ada yang pertama kali, dan itu bisa di Indonesia. Terkait pabrikan Airtag, dia tetap menghargai investasi itu, namun kembali kembali menegaskan tidak ada hubungan ama sekali dengan produk HKT.

    “Dia tetap membangun manufaktur itu yang kita hargai. Terus nanti produk dari ICT yang memproduksi Airtag itu akan di ekspor, membuat devisa, itu betul-betul kami hargai,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Al-Jufri mengatakan bahwa Indonesia harus tetap menjaga diplomasi bebas aktif walau kini telah bergabung dengan organisasi internasional BRICS, dengan tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya.

    Menurut dia, keputusan bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga mengandung risiko. Posisi geopolitik BRICS, yang sering dilihat sebagai penyeimbang dominasi negara-negara barat, dapat mempengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Namun dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, dia menilai bahwa BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan, sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Sehingga langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional, sangat penting dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut.

    Dia pun menilai bahwa dominasi China dan Rusia dalam aliansi BRICS tersebut menuntut agar Indonesia memiliki strategi kuat dan mempunyai pengaruh yang signifikan.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi sistem global,” kata dia.

    Dia mengatakan keanggotaan tersebut dapat membuka akses ke pasar besar untuk ekspor Indonesia sekaligus memberi peluang pendanaan alternatif melalui BRICS Development Bank, karena BRICS mewakili seperempat ekonomi dunia.

    “Transfer teknologi dari negara-negara anggota seperti China dan India dapat mempercepat transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan agar semua langkah yang diambil pemerintah terkait dengan BRICS harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama BRICS, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • China Balas Dendam, Petaka Baru Mengintai AS

    China Balas Dendam, Petaka Baru Mengintai AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi balas dendam China terhadap kebijakan pemblokiran chip canggih dan alat pembuat chip yang digaungkan AS sudah memiliki dampak nyata.

    Beberapa saat lalu, China memperluas blokir terhadap tiga mineral kritis dari negaranya, yakni gallium, germanium, dan antimon. 

    Mineral kritis tersebut dibutuhkan untuk pengembangan semikonduktor, peralatan militer, hingga baterai pada mobil listrik.

    Gara-gara penguatan pemblokiran dari China, harga mineral kritis melonjak tajam. Harga antimon dilaporkan naik ke level tertinggi, yakni US$39.500-40.000 (Rp 637-645 jutaan) per metrik ton per 31 Desember 2024 di Rotterdam.

    Dikutip dari Reuters, Kamis (9/1/2025), harga tersebut naik 250% di 2024. Para pedagang memprediksi harga antimon akan naik di atas US$40.000 per metrik ton menyusul pemblokiran dari China yang menyebabkan kelangkaan di pasar.

    “Kami sudah menjual sejumlah kecil antimon dengan harga US$40.000,” kata pedagang logam skala kecil di Eropa.

    “Penjual non-China akan mematok harga lebih tinggi untuk memaksimalkan profit,” ia menambahkan.

    China memproduksi hampir 50% suplai antimon secara global yang diprediksi mencapai 83.000 ton pada tahun lalu, menurut data dari Survei Geologi AS (USGS).

    Para pedagang mengatakan larangan China sejalan dengan strategi untuk mengkonsolidasikan produksi mineral secara internal.

    “AS telah mendiversifikasi rantai pasokannya jauh dari China jika memungkinkan, dengan membeli lebih banyak dari Asia Tenggara,” kata Ellie Saklatvala, kepala penetapan harga logam non-besi di Argus.

    “Namun, dalam jangka pendek masih belum jelas bagaimana mereka akan mampu mengisi kesenjangan yang kini ditinggalkan oleh China,” ia menuturkan.

    China juga melarang ekspor galium dan germanium ke Amerika Serikat, namun dampaknya terbatas karena AS telah berhenti membeli mineral penting ini dari China.

    “Pasar tetap ditentukan oleh manusia dan bukan hanya faktor fundamental. Oleh karena itu diperkirakan akan terjadi tekanan bullish karena para pedagang mengeksploitasi larangan tersebut untuk menaikkan harga,” kata Theo D. Ruas, Manajer Penjualan Global, Logam & Senyawa di Indium Corporation.

    “Larangan China terhadap bahan mentah menunjukkan betapa pentingnya tambahan pasokan di luar China. Swasembada harus menjadi tujuan jangka pendek bagi pemerintah AS,” ia menjelaskan.

    Dominasi China pada mineral-mineral penting telah memicu kekhawatiran mengenai logam-logam lain mana yang dapat dimasukkan dalam pembatasan ekspor berikutnya. Salah satu pedagang mengatakan China dapat menargetkan Bismut dan Mangan.

    Hal ini kembali menimbulkan pertanyaan atas dampak luas yang disebabkan ketegangan geopolitik antara AS dan China. Rantai pasokan chip dan bahan-bahan mineral akan makin terhambat dan berpotensi menaikkan harga jual di ranah global.

    (fab/fab)