Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Akal-akalan Apple Jual iPhone 16 di RI, Ini Kata Pakar

    Akal-akalan Apple Jual iPhone 16 di RI, Ini Kata Pakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple menyatakan komitmennya untuk membuat pabrik AirTag di Batam, Indonesia. Hal tersebut mereka sampaikan saat pertemuan perwakilan Apple dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, Selasa (7/1/2025).

    Namun hal tersebut tidak memuluskan produk terbarunya, iPhone 16, untuk masuk ke pasar Tanah Air. Sebab investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

    Melihat hal ini, Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto, menilai posisi Apple akan sulit untuk hadir di Indonesia. Aryo menilai bahwa Apple tidak paham dengan regulasi yang ada.

    Oleh karena itu di LinkedIn, situs jaringan profesional, Apple mencari orang yang paham peraturan dan fasih menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemungkinan, kata Aryo, ini menjadi salah satu upaya buat memahami peraturan TKDN.

    Menurutnya, aturan TKDN yang berlaku di Indonesia jelas adalah kandungan lokal yang ada di perangkat handphone yang dipasarkan di Indonesia.

    “Nah pabrik Airtag? Airtag ini kan nggak masuk komponen handphone. Entah dia akal-akalan atau memang tidak paham dengan peraturan,” kata Aryo kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/1/2025).

    Ia mengatakan, Apple sudah tertinggal apalagi perangkat smartphone flagship dari merek lain sudah banyak meluncur, seperti Vivo X200 series, Samsung dan komitmen Honor, merek asal China, yang akan kembali ke Indonesia untuk menyajikan ponsel lipat sebagai flagship yang disebut akan jauh lebih menarik.

    Kronologi iPhone dilarang dijual di Indonesia

    Pada Oktober tahun lalu, pemerintah Indonesia melarang Apple menjual iPhone 16 di dalam negeri.

    Alasannya karena Apple belum mengantongi sertifikat TKDN yang wajib dimiliki produk yang dipasarkan di dalam negeri. Diketahui, sertifikat TKDN Apple yang didapat telah kadaluarsa dan perlu diperbarui.

    Untuk memperbarui sertifikat, Apple perlu membuat kesepakatan dengan produsen lokal, mengembangkan aplikasi di dalam negeri, atau menyusun skema pengembangan inovasi.

    Apple awalnya dikabarkan akan menggelontorkan investasi US$ 10 juta (Rp 157 miliar) demi mendapatkan restu untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.

    Namun, angka investasi ini masih kurang dari kewajiban Apple yang belum dipenuhi ke pemerintah Indonesia.

    Investasi Apple juga masih ada yang belum terpenuhi, dari yang sebelumnya menjanjikan Rp 1,71 triliun. Sejauh ini, Apple baru menginvestasikan Rp 1,48 triliun di Indonesia, yang berarti masih ada kekurangan sekitar Rp 240 miliar.

    Terbaru, komitmen investasi Apple yang akan membangun pabrik aksesori AirTag melalui vendor Luxshare-ICT asal China, yang diklaim bernilai US$ 1 miliar (Rp 16,2 triliun).

    Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai bertemu dengan perwakilan Apple di kantornya, Selasa (7/1/2025).

    Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan jika nilai investasi yang diajukan oleh Apple tersebut tidak cukup.

    Meski demikian, ia tak menyebut berapa angka tepat untuk ditawarkan Apple di Indonesia.

    “Pokoknya saya nggak bisa bicara soal angka. Tapi kemarin saya sudah sampaikan bahwa dalam pandangan kami di Kemenperin, US$1 billion (Rp 16 triliun) itu tidak cukup,” kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenperin usai pertemuan dengan pihak Apple.

    Agus menegaskan bahwa nilai dari investasi itu hanya dihitung berdasarkan capex suatu perusahaan. Menperin mengisyaratkan nilai investasi pembukaan fasilitas produksi tersebut tidak sebesar yang digaungkan sebelumnya.

    “Yang menjadi catatan kepada kami, investasi pabrik yang sudah dikomitmenkan oleh Apple kepada kita, kepada Indonesia oleh Kementerian Investasi, nilai dari investasinya itu hanya bisa dihitung berdasarkan capex, berdasarkan fixed number,” ujar Agus kepada media di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025).

    “Maksudnya begini, jadi jangan ada upaya menghitung nilai investasi di luar capex, misalnya memasukkan proyeksi nilai ekspor di dalam nilai investasi, itu enggak bisa. Kalau itu once itu kita entertain, kita akan sulit lagi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain juga akan minta yang sama. Kalau kita masukkan komponen proyeksi nilai ekspor, itu enggak bisa,” imbuhnya.

    Lalu kemudian, perusahaan juga tidak bisa memasukkan komponen atau variabel bahan baku menjadi nilai investasi. Perhitungan nilai investasi hanya bisa diukur lewat belanja modal perusahaan.

    “Nah itu apakah sampai US$ 1 miliar? Silakan dihitung,” kata Menperin. “Jadi menurut pandangan kami, yang kami inginkan itu adalah perhitungan nilai investasi itu hanya berdasarkan Capex, tidak yang lain-lain,” lanjutnya.

    Ia kemudian menjelaskan bahwa Kemenperin ingin agar komitmen Apple di Indonesia memenuhi prinsip keadilan. Prinsip berkeadilan itu adalah nilai investasi Apple di negara lain, investasi produsen-produsen di luar Apple yang ada di Indonesia, nilai tambah pendapatan untuk negara, dan berkeadilan keempat adalah penciptaan tenaga kerja.

    Selain itu, Apple juga meraup pendapatan yang besar di Indonesia. “2023-2024 Rp 59 triliun bayangin saja. Sales Apple ini luar biasa besarnya.” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Boyong 55 Investor Asing, Bank Mandiri Promosikan sektor IT ke Investor Hongkong – Halaman all

    Boyong 55 Investor Asing, Bank Mandiri Promosikan sektor IT ke Investor Hongkong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bank Mandiri terus memperkuat daya saing Indonesia dengan mendorong investasi langsung (direct investment) ke tanah air. Terkait komitmen itu, Bank Mandiri memboyong 55 penanam modal yang berbasis di Hongkong untuk mendapatkan paparan mengenai potensi berinvestasi di Indonesia, khususnya sektor teknologi informasi (IT).

    Senior Executive Vice President (SEVP) International Banking & Financial Institutions Bank Mandiri Abu Santosa Sudradjat mengungkapkan, pihaknya berkolaborasi dengan Indonesia chamber of commerce in Hong Kong (INACHAMHK) dalam mendatangkan investor asing yang bergerak di sektor informasi dan teknologi tersebut. 

    “Kami juga mempertemukan mereka dengan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM untuk mendapatkan update perkembangan kebijakan terkini, terutama menyangkut sektor usaha terkait dengan IT. Harapannya, event ini dapat meningkatkan ketertarikan dan pemahaman tentang potensi dan kemudahan berinvestasi di Indonesia,” kata Abu Santosa pada event bertajuk Investor Gathering Bank Mandiri – INACHAMHK, di Jakarta, Jumat (10/1).

    Tak hanya itu, terdapat agenda business matchmaking dengan berbagai nasabah eksisting Bank Mandiri dari seluruh segmen bisnis, mulai segmen wholesale, segmen commercial, hingga SME.

    “Matchmaking event ini merupakan upaya Bank Mandiri untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan pendukung investasi ke Indonesia dari negara lain guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Bank Mandiri memiliki competitive advantage dengan strategic overseas presence di pusat-pusat keuangan dunia,” ujar Abu Santosa.

    Bank Mandiri berharap kerjasama ini akan mendorong investasi di sektor-sektor unggulan di Indonesia. Sebab, bank bersandi saham BMRI ini telah memiliki kapabilitas menyeluruh di berbagai sektor industri dari hulu hingga hilir yang dapat membantu calon investor untuk membangun footprint, menemukan local partner yang tepat serta mengembangankan invetasinya di Indonesia.

    Dia menambahkan, Bank Mandiri memiliki jaringan ekstensif dengan institusi keuangan global dengan lebih dari 900 hubungan koresponden di lebih dari 70 negara.  Hal ini menjadi nilai tambah untuk mengoptimalkan potensi business matchmaking mengingat basis nasabah global calon investor asal Hongkong tersebut.

    “Keberadaan kantor luar negeri turut memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan di luar negeri yang dapat dilakukan secara langsung. Hal ini meliputi hubungan yang kami bina dengan nasabah wholesale di luar negeri (global principal), organisasi multilateral, lembaga pembiayaan ekspor, pemerintah asing dan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri,” pungkasnya.

    Guna mengoptimalkan komitmen ini, Bank Mandiri juga melibatkan Mandiri Capital Indonesia (MCI) sebagai perusahaan anak yang bergerak di bidang modal ventura guna mencari peluang kerja sama dan investasi di sektor teknologi. Keberadaan MCI juga dapat mengakomodir investor yang mengincar industri rintisan yang potensial di Tanah Air.

  • Sepanjang 2024 Bea Cukai Berhasil Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp 1,45 Triliun  – Halaman all

    Sepanjang 2024 Bea Cukai Berhasil Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp 1,45 Triliun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bea Cukai menjadi lembaga pemerintah yang ikut berupaya melindungi industri dalam negeri dari barang impor ilegal.

    Sebagai Community Protector, Bea Cukai memiliki lima strategi pengawasan untuk melindungi industri dan masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

    Strategi pertama, dengan melakukan penertiban impor, ekspor dan cukai melalui penataan pelabuhan dan bandara, penataan cukai dan penataan fasilitas.

    Selama lima tahun terakhir, penindakan impor ilegal terus meningkat, dengan jumlah penindakan tertinggi pada tahun 2024 mencapai 21.397 kasus.

    Sementara jumlah penindakan ekspor juga naik turun selama lima tahun terakhir. Jumlah penindakan tertinggi terjadi pada 2022, mencapai 756 penindakan.

    “Jumlah penindakan di bidang cukai fluktuatif selama lima tahun terakhir. Namun, Nilai Barang Hasil Penindakan (NHP) mengalami peningkatan setiap tahun. Nilai tertinggi pada tahun 2024 yang mencapai Rp 1,45 triliun,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nirwala Dwi Heryanto, dalam Media Briefing di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Banyaknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, tentu mengancam keberlangsungan industri di dalam negeri.

    Strategi kedua untuk melindungi industri dan masyarakat ialah melakukan revitalisasi patroli laut melalui penataan Pangkalan Sarana Operasi (PSO), penataan pesisir timur Sumatera dan penyusunan regulasi pengawasan antarpulau.

    Dengan jurus ini, jumlah penindakan di laut mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Dimana tiga komoditas menjadi sasaran utama, yakni hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan barang campuran.

    “Penataan PSO bertujuan untuk memastikan kesinambungan pengawasan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai di darat dan laut, serta meningkatkan pemberantasan narkotika. Sementara melalui pengawasan antarpulau diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian negara, menyediakan data pergerakan barang strategis, memetakan distribusi barang strategis dan mendukung program Nawacita,” ungkap Nirwala.

    Ketiga, Bea Cukai melakukan pemberantasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) melalui pembentukan Joint Task Force, pelaksanaan Narcotics Cyber Crawling, pelaksanaan Operasi Bersinar, serta pengembangan dan penguatan K-9.

    Tren jumlah penindakan meningkat dalam tiga tahun terakhir hingga diperkirakan menyelamatkan 10,18 juta jiwa anak bangsa dari peredaran narkoba.

    Keempat, Bea Cukai melakukan optimalisasi pengawasan pada komoditas tertentu, seperti ballpress (pakaian bekas), Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), serta mineral dan batubara (minerba). Tren penindakan ballpress mengalami peningkatan karena penindakan barang kiriman, hingga mencapai 2.394 penindakan pada tahun 2024.

    Tren peningkatan juga dialami pada penindakan TPT dan minerba, pada tahun 2024 terdapat 3.201 penindakan TPT dan 59 penindakan minerba.

    Kelima, Bea Cukai mengoptimalkan pengawasan di perbatasan melalui pengumpulan informasi dan pemetaan titik rawan pemasukan barang ilegal, sinergi penataan perbatasan, penataan Kartu Izin Lintas Batas (KILB) dan pengawasan kendaraan bermotor.

    Optimalisasi pengawasan perbatasan juga ditunjukkan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang yang diresmikan pada tahun 2024.

    “Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk yang sangat rentan terhadap aktivitas ilegal. Melalui optimalisasi pengawasan di perbatasan, diharapkan dapat menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman barang-barang ilegal dan berbahaya,” tutur Nirwala.

  • Sepanjang 2024 Bea Cukai Berhasil Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp 1,45 Triliun  – Halaman all

    Bea Cukai Tekan Dwelling Time di 2024, Pelayanan Ekspor Sekarang Cuma 15 Menit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu mengurangi dwelling time atau waktu tunggu peti kemas di pelabuhan sebelum memulai perjalan darat.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan dalam pelaksanaan impor, realisasi durasi dwelling time fluktuatif pada lima tahun terakhir, dengan data sampai dengan Desember 2024 sekitar 3,52 hari. Yang artinya waktu tunggu peti kemas di pelabuhan sekarang hanya berkisar tiga setengah hari.

    “Tetapi proses clearance kepabeanan mengalami percepatan selama lima tahun berturut-turut, hingga Desember 2024 mencapai 0,49 hari atau kurang dari setengah hari. Pelayanan ekspor juga mengalami percepatan dari semula 20 menit menjadi kurang lebih 15 menit,” tutur Nirwala dalam Media Briefing di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Nirwala menambahkan, percepatan penataan sistem logistik nasional juga terus diupayakan melalui perluasan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE). 

    Sampai dengan 2024, telah terealisasi 53 pelabuhan dan 7 bandara internasional di Indonesia yang menerapkan NLE. 

    “Dengan implementasi NLE, pengguna jasa mampu mengefisiensi waktu dan biaya untuk pengeluaran peti kemas dari pelabuhan,” terangnya.

    Bea Cukai memiliki empat strategi pelayanan untuk memfasilitasi perdagangan dan industri. Pertama, melakukan perbaikan proses bisnis ekspor, impor dan layanan pemeriksaan.

    Bea Cukai melakukan penyempurnaan regulasi dan harmonisasi kebijakan, sehingga menciptakan keselarasan regulasi dengan perpajakan, percepatan proses kepabeanan, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan pengawasan. Hasilnya, proses dwelling time bisa lebih cepat di tahun 2024.

    Kedua, digitalisasi dan modernisasi proses bisnis melalui pengembangan sistem aplikasi Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

    “Hasilnya, tingkat downtime CEISA mengalami penurunan. Sementara, kecepatan waktu sistem merespons mengalami percepatan, yang semula 6 detik menjadi 18,8 milidetik,” kata Nirwala.

    CEISA berperan penting dalam revenue forecasting analytics dan Joint Probis IT untuk mendukung penerimaan negara. CEISA juga berperan dalam mengoptimalkan kegiatan operasional dan layanan.

    Ketiga, peningkatan pelayanan fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri dengan memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui optimalisasi Klinik Ekspor dan pemberian fasilitas KITE IKM.

    “Pada tahun 2024, dari 1.364 UMKM binaan Bea Cukai terdapat 461 UMKM berhasil melakukan ekspor mandiri dan 158 UMKM berhasil ekspor melalui pihak ketiga,” ucapnya.

    Bea Cukai juga memberikan fasilitas pembebasan fiskal pada penanganan Covid-19 dan importasi untuk Badan Internasional. Hasilnya, realisasi nilai pembebasan mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir.

    “Permohonan pembebasan juga mengalami efisiensi waktu pengajuan permohonan, yang semula lima hari menjadi satu jam,” ungkap Dirkom Bea Cukai tersebut.

    Keempat, perbaikan pelayanan cukai melalui digitalisasi proses perizinan dan pelayanan fasilitas cukai. Percepatan pelayanan cukai dilakukan melalui digitalisasi layanan cukai dan simplifikasi dokumen.

    “Dukungan Bea Cukai terhadap industri tembakau berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada pabrik hasil tembakau, sehingga jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan pada empat tahun terakhir,” jelasnya.

     

  • RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS dapat berdampak positif terhadap kinerja perdagangan.

    Budi mengatakan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS membuka peluang untuk meningkatkan ekspor. Dia menuturkan, berbagai kerja sama akan dijajaki untuk mempermudah perdagangan luar negeri.

    “Ya kan, berbagai cara kita lakukan ya, pendekatan kerja sama regional, bilateral untuk pendekatan ekspor kita. Ya itu salah satu tujuan kita semuanya, supaya ekspor kita naik,” kata Budi Santoso, di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut, Budi menyebut Indonesia selalu terbuka dengan segala bentuk kerja sama ekonomi. Dia meyakini, keikutsertaan Indonesia dengan BRICS sudah melalui kajian yang mendalam.

    “Ya kan kita terbuka kan dengan apa namanya, kerja sama ekonomi dengan siapa pun terbuka. Ya, pasti sudah dikaji dengan mendalam ya keikutsertaan kita, yang mudah-mudahan semuanya lebih baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) menyebutkan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS memberikan keuntungan baru khususnya dalam perluasan pasar.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan selama ini ekspor Indonesia masih bergantung dengan pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Keanggotaan baru ini, menjadikan Indonesia bisa terlepas dari AS dan Eropa dan membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai risih dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” ujar Nailul, di Jakarta, Selasa (7/1).

    Dia melanjutkan, Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Nailul menjelaskan, pada dasarnya gerakan diplomasi Indonesia merupakan Gerakan Nonblok, di mana tidak terafiliasi ke blok mana pun, baik BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

  • Buruh Sritex Tunda Gelar Aksi Pada 14-15 Januari di Jakarta Usai Disambangi Wamenaker – Halaman all

    Buruh Sritex Tunda Gelar Aksi Pada 14-15 Januari di Jakarta Usai Disambangi Wamenaker – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex batal menggelar aksi damai di Jakarta pada 14-15 Januari ini.

    Aksi batal digelar usai para buruh Sritex disambangi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.

    Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan aksi di Jakarta.

    Namun, setelah itu Wamenaker Immanuel mendatangi buruh Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Dalam kedatangannya, pria yang akrab disapa Noel itu meminta para pekerja mempercayakan pada pemerintah terkait dengan permasalahan pailit yang dihadapi Sritex.

    “Pak wamenaker datang ke Sritex, dialog dengan 500-an buruh Sritex di hall yang intinya menyampaikan untuk mempercayakan ke pemerintah terkait permasalahan pailit sritex ini,” kata Slamet kepada Tribunnews, Jumat (10/1/2025).

    Ia menyebut Noel juga memastikan pemerintah akan mengupayakan kelangsungan usaha Sritex dan para buruhnya.

    Slamet pun menyebut buruh Sritex menghormati apa yang dilakukan Noel, tetapi mereka tetap akan menyampaikan aspirasi, perlindungan, dan pertolongan kepada pemangku kebijakan.

    Mereka akan tetap menyampaikan aspirasi ke beberapa pihak, di antaranya Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Mahkamah Agung, dan kementerian/lembaga lainnya.

    Aspirasi itu akan disampaikan melalui perwakilan buruh yang melakukan audensi pada 14-15 Januari mendatang di Jakarta di kantor masing-masing kementerian/lembaga.

    “Aksi kami tunda sebagai bentuk kepercayaan kami kepada Presiden Prabowo dan pemerintah yang katanya concern penyelesaian permasalahan pailit Sritex ini,” ujar Slamet.

    Ia memastikan penundaan aksi ini bukan berarti batal karena mereka akan terus mengawal proses ini sampai dengan ditetapkannya pelaksanaan going concern dan putusan Peninjauan Kembali (PK) di MA.

    “Kami bisa datang lebih banyak lagi bersama keluarga buruh terdampak dan masyarakat UMKM sekitar pabrik,” ucap Slamet.

    Kunjungan Noel ke Sritex

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan mereka di tengah perusahaan dalam kondisi pailit.

    Permintaan itu ia layangkan ketika kembali menyambangi Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

    “Fokus kita tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex dan kami meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut,” kata Noel, sapaan akrabnya, dikutip dari siaran pers pada Kamis (9/1/2025).

    Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk mendukung para pekerja Sritex.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian besar terhadap persoalan yang sedang dihadapi Sritex.

    “Sritex adalah simbol dari industri tekstil Indonesia dan masalah Sritex telah menjadi isu nasional,” ujarnya.

    Noel menambahkan, para pekerja dan manajemen Sritex menunjukkan semangat patriotisme yang patut dicontoh oleh pekerja lainnya.

    “Saya melihat perjuangan dan semangat patriotik dari para pekerja Sritex ini sangat luar biasa,” ucap Noel.

    Upaya Penyelamatan Sritex Rumit

    Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap status kepailitan Sritex menambah rumit upaya penyelamatan perusahaan tekstil tersebut dari kebangkrutan.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendapatkan salinan putusan MA untuk menentukan going concern atau kelangsungan usaha Sritex.

    “Pemerintah dalam hal ini Kemenperin memang dihadapi dengan kesulitan terhadap keputusan yang diambil pengadilan yang mengesahkan pailit.”

    “Pailitnya disahkan, diperkuat status pailitnya, tentu mempersulit pemerintah, mempersulit Kemenperin, juga mempersulit Kemenaker, tapi faktanya seperti itu,” tutur Agus kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025).

    Dengan inkrahnya status pailit Sritex, Menperin menyebut masalah tersebut lebih rumit dari apa yang dapat dilihat banyak pihak saat ini.

    “Isu Sritex ini jauh lebih complicated dari apa yang ada di permukaan.”

    “Jauh lebih complicated dari apa yang ada. Yang menjadi prioritas dari pemerintah saat ini yang pertama agar bisa tetap produksi,” jelasnya.

    Jika tetap dapat berproduksi, maka tenaga kerja dari Sritex masih bisa berpenghasilan.

    Selain itu, akan sangat disayangkan apabila pasar tujuan ekspor Sritex dikuasai oleh negara lain.

    “Kalau Sritex bisa tetap produksi, maka tenaga kerjanya bisa tetap bekerja. Kami sangat khawatir kalau mereka tidak bisa produksi, apalagi sebetulnya kredibilitas dari produk-produk mereka cukup baik.”

    “Mereka banyak di ekspor, kalau mereka berhenti produksi, maka pasar yang selama ini diisi oleh Sritex bisa diisi produsen negara lain dan kita kehilangan market,” ucap Agus.

    Kemenperin memastikan pihaknya akan bertemu dengan kurator dalam waktu dekat.

    Mengenai kapan pertemuan tersebut berlangsung, waktunya saat ini tengah diatur.

    “Kita ingin tahu putusan going concern itu tadi, bahwa tetap produksi, tenaga kerja bisa kita selamatkan. Yang bisa memutuskan going concern atau tidak itu by law adalah kurator,” jelas Menperin.

    Sritex Ajukan PK

    Sritex melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Permohonan kasasi mereka ajukan sebagai sikap keberatan atas putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.

    “Upaya hukum ini kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” kata Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dikutip dari keterangan tertulis.

    “Langkah hukum ini kami tempuh tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” lanjutnya.

    Sebagaimana diketahui, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, ia mengatakan Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK, sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    Ia menyebut Sritex berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan tetap kondusif di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit yang menimpa.

    Iwan mengungkap bahwa upaya yang mereka lakukan tidak mudah karena berkejaran dengan waktu dan keterbatasan sumber daya.

    “Pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK kami lakukan agar keluarga besar Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup, dan menghidupi keluarganya di tengah situasi perekonomian yang sedang sulit,” ujar Iwan.

    Ia pun berharap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya Sritex untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional.

    MA Tolak Kasasi

    Perjalanan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex, yaitu PT Sinat Panjta Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, untuk menghindari status pailit akhirnya menemui jalan buntu.

    Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex terhadap putusan pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

    Kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex, yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Aji Wijaya & Co, bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

    Putusan tersebut merujuk pada pembatalan homologasi no.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. no.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

    Namun pada 18 Desember 2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi tersebut melalui Putusan No. 1345 K/Pdt. Sus-Pailit/2024, yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

    “Amar putusan: tolak,” bunyi putusan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (19/12/2024).

    Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

    Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dalam Grup Sritex kini harus menghadapi proses hukum yang lebih lanjut seiring dengan status pailit yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi.

  • Rp 7,6 T Barang Impor Ilegal Diamankan di 2024, Pakaian-Rokok Paling Banyak

    Rp 7,6 T Barang Impor Ilegal Diamankan di 2024, Pakaian-Rokok Paling Banyak

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan kinerja penertiban impor ilegal yang dilakukan lembaga sepanjang 2024 mencapai 21.397 penindakan. Barang hasil penindakan (BHP) mencapai Rp 7,6 triliun.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan tiga komoditas yang paling banyak diamankan dalam periode tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT) serta aksesoris; narkotika, prekusor, dan psikotropika (NPP); dan hasil tembakau (HT).

    “Itu penindakan di tahun 2024 meningkat dari tahun 2023-nya 16 ribu kali, pada 2024 jadi menjadi 21 ribu sekian kali. Yang agak aneh nilai barang hasil penindakannya turun. Artinya apa, operasi yang dijalankan itu efektif, kenapa? Kalau menangkap nggak pernah banyak lagi,” jelas Nirwala dalam konferensi pers DJBC, Jumat (10/1/2024).

    Dalam slide paparan yang disampaikan terlihat jumlah penindakan impor ilegal DJBC mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun secara nilai BHP dari hasil penindakan impor ilegal tersebut malah terus mengalami penurunan sejak 2021 hingga sekarang. Secara rinci pada 2020 DJBC melakukan 11.740 penindakan, lalu pada 2021 terdapat 13.521 penindakan, pada 2022 sebanyak 15.243 penindakan, dan 2023 ada 16.244 penindakan.

    Kemudian secara nilai BHP dari penindakan impor ilegal tersebut, lembaga di bawah Kemenkeu ini berhasil mengamankan Rp 5,4 triliun pada 2020, Rp 23,4 triliun pada 2021, Rp 19,8 triliun pada 2022, dan Rp 8,5 triliun pada 2023.

    Sedangkan untuk pengamanan cukai pada 2024, lembaga tersebut berhasil melakukan 22.730 penindakan dengan nilai BHP senilai Rp 1,45 triliun. Dalam hal ini tiga komoditas yang paling banyak diamankan adalah hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan persyaratan perizinan.

    Secara rinci Bea Cukai melakukan 9.766 penindakan dengan BHP Rp 514 miliar pada 2020, 14.458 penindakan dengan nilai Rp 514 miliar pada 2021, 23.623 penindakan dengan BHP Rp 683 miliar pada 2022, dan 24.204 penindakan dengan nilai Rp 982 miliar pada 2023.

    “Kemudian untuk yang cukai dalam negeri, itu keliatan jumlah penindakannya (2024) 22.730, nilai BHP-nya meningkatkan. Karena di dalam negeri, nggak tahu malah lebih berprestasi. Jumlahnya turun tapi nilainya tinggi, kebalikan dengan yang impor tadi. Berarti rokok yang ditangkap, MMEA yang ditangkap, dalam rata-rata tangkapan lebih tinggi,” paparnya.

    Sementara untuk penertiban ekspor ilegal DJBC sepanjang 2024 mencapai 741 penindakan dengan BHP senilai Rp 431 miliar. Dalam hal ini tiga komoditas yang paling banyak diamankan adalah hewan dan bagian tubuh, Cites, tumbuhan dan bagian tumbuhan.

    Secara rinci Bea Cukai melakukan 239 penindakan dengan BHP Rp 145 miliar pada 2020, 539 penindakan dengan nilai Rp 173 miliar pada 2021, 756 penindakan dengan BHP Rp 521 miliar pada 2022, dan 575 penindakan dengan nilai Rp 344 miliar pada 2023.

    “Di tahun 2024 hit rate-nya 55,13%. Artinya dari 100 yang ditindak, 55% terbukti,” kata Nirwala.

    (fdl/fdl)

  • Loh Kok? Tencent Dianggap Perusahaan Militer oleh Amerika

    Loh Kok? Tencent Dianggap Perusahaan Militer oleh Amerika

    Jakarta –

    Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) telah menambahkan Tencent, ke dalam daftar perusahaan yang terkait dengan militer China. Hal itu mengakibatkan saham perusahaan turun.

    Pencantuman tersebut tidak akan langsung melahirkan sanksi. Tetapi sialnya itu akan memengaruhi reputasi perusahaan dan menghambat kemajuan komersial mereka, terutama bila ingin berbisnis di AS.

    Menurut pemberitahuan yang diunggah di Federal Register pada Senin (6/1) lalu, Tencent menjadi perusahaan kesekian dalam daftar section 1260H, untuk data di dalamnya diperbarui setiap tahun. Para perusahaan dalam daftar ini termasuk Tencent, dianggap Amerika membantu militer China melalui teknologi canggih, kepakaran dan riset.

    Padahal selama ini, Tencent dikenal sebagai perusahaan teknologi yang mengembangkan industri video game. Tencent memiliki sejumlah game terkenal seperti PUBG Mobile, Arena of Valor dan Call of Duty Mobile. Kapitalisasi mereka hampir empat kali lipat dari pesaing terdekatnya, yaitu Sony.

    Tencent Holdings Limited menjalankan bisnis video game melalui divisi penerbitannya, Tencent Games. Tencent Holdings ini merupakan pemilik sebagian dari sejumlah studio kondang, seperti Epic Games, Riot Games, Remedy Entertainment, dan FormSoftware.

    Dilansir dari CNN, Jumat (10/1/2024), memang saat ini belum ada sanksi, tapi gegara ini saham Tencent di Hong Kong turun 6,5% sehari setelahnya. Perusahaan teknologi itu pun menyebut kalau pencatutan nama mereka adalah sebuah kesalahan.

    “Kami bukan perusahaan atau pemasok militer. Tidak seperti sanksi atau kontrol ekspor, pencantuman ini tidak berdampak pada bisnis kami. Meskipun demikian, kami akan bekerja sama dengan Departemen Pertahanan untuk mengatasi kesalahpahaman apa pun,” kata seorang juru bicara kepada CNN.

    Tahun ini, sejumlah perusahaan yang tadinya masuk ke dalam daftar section 1260H telah dihapus. Setidaknya ada dua perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, yang bekerja sama dengan Department of Defense (DoD) untuk melakukannya. Diperkirakan Tencent bermaksud mengambil tindakan yang serupa.

    Bersamaan dengan Tencent, adapula perusahaan lain asal China yang juga dimasukkan ke dalam daftar, yakni Contemporary Amperex Technology Co Limited (CTAL). Perusahaan ini yang memasok baterai ke Tesla.

    CTAL juga bilang kalau penunjukan yang dilakukan DoD merupakan suatu kesalahan. Mereka mengatakan tidak pernah terlibat dalam bisnis atau aktivitas yang berhubungan dengan militer.

    “Kami akan secara proaktif bekerja sama dengan DoD untuk mengatasi penyebutan palsu tersebut, termasuk tindakan hukum jika diperlukan,” tambahnya.

    (hps/fay)

  • Demi Stok CPO, Indonesia Perketat Ekspor Minyak Jelantah

    Demi Stok CPO, Indonesia Perketat Ekspor Minyak Jelantah

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia resmi memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) mulai Rabu, 8 Januari 2025.

    Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

    Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh guna menjamin ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit (crude palm oil/Cpo) bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan minyak goreng rakyat. Selain itu, mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).

    “Menindaklanjuti arahan Presiden [Prabowo Subianto], kami menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40,” ujar Budi dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/1).

    Prioritas pemerintah terkait ekspor minyak

    Lanjut dia, meskipun bakal ada dampak dari kebijakan ini, Budi menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan kepentingan industri dalam negeri atau yang paling utama.

    Dalam beleid tersebut, dia menjelaskan tak hanya mengatur kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit residu, yaitu POME, HAPOR, dan UCO, tapi juga syarat untuk mendapat Persetujuan Ekspor (PE).

    Berdasarkan Permendag 2 Tahun 2025 Pasal 3A, kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit berupa UCO dan residu dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pangan.

    Selain itu, pembahasan juga menyangkut alokasi ekspor sebagai syarat mendapatkan persetujuan ekspor. Budi pun menjamin bagi para eksportir yang sudah memiliki PE Residu dan PE UCO yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2024, tetap bisa melaksanakan ekspor.

    “PE-nya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir,” kata Budi.

    Jumlah ekspor selama 2024

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) mencatat pada periode Januari–Oktober 2024, ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton. Volume ekspornya lebih besar daripada ekspor CPO pada periode yang sama, yakni 2,7 juta ton.

    Pada 2023, ekspor POME dan HAPOR mencapai 4,87 juta ton. Volume ekspornya pun lebih besar dibandingkan ekspor CPO pada periode yang sama, yaitu 3,60 juta ton.

    Kemendag juga melaporkan ekspor POME dan HAPOR tumbuh 20,74 persen dalam lima tahun terakhir, tepatnya pada 2019–2023. Sedangkan volume ekspor CPO turun rata-rata sebesar 19,54 persen pada periode yang sama.

    Berdasarkan data tersebut, Budi menilai bahwa ekspor POME dan HAPOR tercatat melebihi kapasitas wajar yang seharusnya atau hanya sekitar 300 ribu ton.  Dia memandang hal ini menjustifikasi POME dan HAPOR yang diekspor bukan murni dari residu atau sisa hasil olahan CPO saja, tetapi juga pencampuran CPO dengan POME atau HAPOR asli.

    Dia juga memperkirakan volume ekspor POME dan HAPOR dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Jika kondisi ini terus terjadi, maka akan mengkhawatirkan bagi ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri di dalam negeri,” kata Budi.

    Selain itu, lanjut dia, peningkatan ekspor POME dan HAPOR juga dapat diakibatkan oleh pengolahan dari tandan buah segar (TBS) yang dibusukkan langsung menjadi POME dan HAPOR.  Menurut Budi, kondisi tersebut mengarah pada banyaknya TBS yang dialihkan untuk diolah oleh pabrik kelapa sawit (PKS) atau dikenal sebagai PKS berondolan. 

    “Hal tersebut mengakibatkan PKS konvensional kesulitan mendapatkan TBS,” tandas dia.

  • Poros Gas Nusantara

    Poros Gas Nusantara

    loading…

    Eddy Suprapto, Presidium Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD). Foto/SINDOnews.

    Eddy Suprapto

    Presidium Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD)

    Indonesia memiliki cadangan gas terbukti dan potensial sekitar 100 triliun kaki kubik, masih menjadi yang terbesar di ASEAN. Cadangan gas jika dioptimalkan mampu menjadi poros kekuatan ekonomi baru. Di dalam negeri bisa mengerakkan pertumbuhan industri dan aktifitas ekonomi. Di kawasan regional gas bisa menjadi jalur alternatif suplai energi ASEAN.

    Dunia dikejutkan oleh perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir tiga tahun sejak diluncurkan 24 Febuari 2022 belum ada tanda berhenti. Bahkan ditandai dengan pemutusan jalur suplai gas dari Rusia ke Eropa melewati Ukraina. Sementara di kawasan Timur Tengah perang seperti dalam sekam setiap saat meledak.

    Perang Israel dan Hamas sudah berlangsung 27 bulan belum ada tanda perdamaiman sejak penyerangan Hamas ke Israel 9 Oktober 2023. Perang Hamas sempat melebar melibatkan Iran dan Libanon. Kondisi ini mengakibatkan harga komoditas naik tanpa terkendali terutama sektor energi minyak dan gas. Harga minyak naik menjadi $ 83 per barrel dan harga gas terutama LNG melambung menjadi $ 12,53 per million british thermal unit (MMBTU).

    Kenaikan ini memukul suplai gas ke Eropa. Negara Eropa Barat seperti Jerman, Inggris, Belanda, Prancis, Belgia dan lainya sangat tergantung gas Rusia. Pasokan gas dari Rusia mencapai 40% kebutuhan Eropa Barat. Dengan penghentian gas dari Rusia, Eropa barat sangat menderita. Mereka tidak pernah menduga bahwa gas Rusia menjadi senjata utama.

    Rusia adalah produsen gas alam terbesar kedua di dunia dengan kontribusi mencapai 16,6% produksi gas alam pada tahun 2020 dengan jumlah 638,5 miliar meter kubik. Cadangannya mencapai 1.320,5 miliar meter kubik, setara dengan 19,9% cadangan dunia. Gas Rusia banyak mengalir ke Eropa dengan besaran 167,7 miliar meter kubik pada tahun 2020.

    Jumlah ini setara 40 % total impor gas alam Eropa. Sementara produksi minyak Rusia mencapai 10,7 juta bph atau setara 12,1% produksi dunia. Jumlah ini menempatkan Rusia duduk di peringkat 3 produsen minyak mentah dunia terbesar. Sedangkan cadangan minyak mentah Rusia mencapai 107,8 juta barel. Paling banyak ekspor minyak Rusia ke Eropa. Besarannya adalah 138,2 juta ton pada tahun 2020. Jumlah ini setara 29% total impor minyak Eropa yaitu 475,9 juta ton setahun.

    Sanksi Eropa terhadap Rusia dilematis, menekan Rusia dengan sanksi namun berdampak pada terhentinya pasokan minyak dan gas Rusia ke Eropa. Apalagi migas Rusia ke Eropa sangat ekonomis karena mengalir melalui pipa. Rusia mampu membangun infrastrasktur gas dalam 10 tahun terahir mengakibatkan terintegrasinya suplai energi ke Eropa.

    Dalam 10 tahun dengan selesainya infrastuktur Gas Rusia ke Eropa mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Rusia dan pemulihan ekonomi pasca krisis global. Terintegrasi gas Eropa juga menguatkan posisi tawar politik Rusia pasca pecahnya Sovyet Union.