Topik: ekspor

  • Ekspor limbah dan residu sawit diperketat

    Ekspor limbah dan residu sawit diperketat

    Senin, 13 Januari 2025 09:40 WIB

    Pemerintah memperketat ekspor limbah dan residu kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 yang berlaku mulai 8 Januari 2025 guna menjaga ketersediaan bahan baku industri dalam negeri.

  • IHSG diprediksi mendatar di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG diprediksi mendatar di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG berpeluang bergerak sideways (mendatar) pada awal pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin diperkirakan bergerak mendatar di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

    IHSG dibuka melemah 2,11 poin atau 0,03 persen ke posisi 7.086,76. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,35 poin atau 0,29 persen ke posisi 818,08.

    “IHSG berpeluang bergerak sideways (mendatar) pada awal pekan ini merespon sentimen global,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Dari dalam negeri, sentimen pemberat IHSG sepanjang pekan kemarin datang dari eksternal, seperti negara dagang dan hasil risalah Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes bank sentral AS.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) stabil di level Rp16.100-an di tengah ekspektasi pasar terhadap data ketenagakerjaan AS.

    Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan suku bunga untuk Januari 2025, kabar ini sangat dinantikan oleh pelaku pasar, karena menantikan kebijakan suku bunga BI di tengah rupiah yang melemah terhadap dolar AS, ketidakpastian politik dan geopolitik global.

    Dari mancanegara, hasil itu mempertegas ketahanan pasar tenaga kerja AS dan memicu spekulasi bahwa The Fed akan lebih lambat dalam melonggarkan kebijakan suku bunganya.

    Investor tetap wait and see terhadap rencana kebijakan moneter AS, terutama di tengah potensi inflasi yang lebih tinggi akibat tekanan dari pasar tenaga kerja. Peluang pemotongan suku bunga di bulan Maret turun menjadi sekitar 25 persen, atau turun dari probabilitas 41 persen sehari sebelumnya.

    Dari regional, China akan merilis data ekspor, impor, serta neraca dagang. Berdasarkan konsensus,ekspor China pada Desember 2024 akan bertumbuh 7,3 persen (yoy) lebih cepat ketimbang bulan sebelumnya (November) sebesar 6,7 persen (yoy).

    Sementara itu, bursa saham AS atau Wall Street urun pada perdagangan Jumat (10/01), setelah laporan pekerjaan yang kuat menurunkan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut pada tahun ini. Dow Jones Industrial Average melemah 696,75 poin, atau 1,63 persen ditutup di 41.938,45, indeks S&P 500 turun 1,54 persen menjadi 5.827,04, sementara Nasdaq Composite melemah 1,63 persen ke 19.161,63.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Biden Mau Batasi Ekspor Chip AI ke Indonesia, Tetangga RI Bebas

    Biden Mau Batasi Ekspor Chip AI ke Indonesia, Tetangga RI Bebas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Biden menyiapkan pembatasan berjenjang pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Pembatasan ini terjadi ke banyak negara, termasuk Indonesia.

    Pembatasan ini menjadi upaya terakhir dari Biden untuk melindungi perangkat keras dan inovasi AI yang dikembangkan dan diekspor dari Amerika Serikat (AS).

    Pemerintah AS telah mengusulkan kebijakan baru yang dapat diberlakukan secepatnya pada 10 Januari, untuk membatasi distribusi produk semikonduktor yang spesial dalam memproses aplikasi AI.

    Proposal aturan tersebut memperkenalkan sistem peringkat tiga kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI.

    Negara-negara Tier 1 dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS. Uni Eropa, Kanada, dan negara tetangga RI, Australia masuk dalam Tier 1.

    Negara Tier 2 menghadapi pembatasan dan dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis (GPU) per negara antara tahun 2025 dan 2027. Jika dilihat dari peta tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Kamboja masuk dalam Tier 3 bersama China dan Rusia sehingga dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI.

    Ini bukan pertama kalinya pemerintahan Biden bertindak untuk melindungi inovasi AI dari Amerika Serikat.

    Pemerintahan sebelumnya telah membatasi ekspor chip dan perangkat lunak yang dikembangkan di Amerika Serikat ke negara-negara tertentu, di samping langkah-langkah lain yang mereka ambil untuk meningkatkan industri AI di AS.

    Tindakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan negara sambil menerapkan langkah-langkah agar AS dapat mempertahankan keunggulan dalam inovasi AI.

    Perusahaan-perusahaan teknologi besar, terutama yang sangat terdampak oleh kebijakan yang diusulkan, telah menyuarakan keprihatinannya terhadap proposal baru ini. Nvidia yang menguasai sekitar 90% pasar chip AI, mengeluarkan pernyataan publik yang menentang pembatasan tersebut.

    “Aturan di menit-menit terakhir yang membatasi ekspor ke sebagian besar dunia akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan yang tidak akan mengurangi risiko penyalahgunaan, tetapi akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan AS,” kata perusahaan itu, dikutip dari Coin Geek, Senin (13/1/2025).

    “Ketertarikan seluruh dunia terhadap komputasi yang dipercepat untuk aplikasi sehari-hari merupakan peluang yang luar biasa bagi AS untuk berkembang, memajukan ekonomi, dan menambah lapangan kerja di AS.”

    Nvidia berpendapat bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat potensi ekonomi industri AI dan, yang lebih penting bagi Nvidia adalah pendapatan perusahaan.

    Meskipun AS tetap menjadi pemimpin global dalam perangkat keras AI, pembatasan ini dapat mengganggu rantai pasokan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Apakah proposal ini akan diimplementasikan memang masih belum pasti. Dan bahkan jika proposal ini lolos, pergantian presiden yang akan datang di Gedung Putih, terutama di bawah pemerintahan Trump yang diharapkan akan lebih ramah terhadap bisnis, berpotensi tidak meloloskan pembatasan ini.

    (dem/dem)

  • Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan agenda politik global berupa pemilihan umum (pemilu)–melanjutkan peristiwa yang sama di tahun 2024 lalu. Risiko politik sangat akut untuk pasar keuangan global pada tahun ini, dengan sekitar 40 negara mengadakan pemilu. Dengan semua itu, muncul lingkungan pasar baru, dengan berbagai implikasinya secara ekonomi dan politik.

    Dalam beberapa tahun terakhir, para pengambil kebijakan dan pemimpin bisnis global telah menguasai kemampuan untuk tetap nyaman dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ketahanan ini menjadi pertanda baik saat tahun 2025 mulai ditapaki.

    Lanskap makroekonomi global makin sulit diprediksi, sebab —salah satu alasannya—keterpilihan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS), masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Yang lain, sebut saja risiko geopolitik—disebut juga sebagai ancaman terbesar bagi bisnis untuk tahun ketiga berturut-turut sejak 2022—akan terus mengganggu pasar dan rantai pasokan global.

    Risiko geopolitik telah menjadi fitur permanen dari lanskap makroekonomi global. Ada 56 konflik bersenjata yang saat ini terjadi, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II, menurut lembaga think tank Institute for Economics & Peace.

    Pada tahun ini, kalangan institusi pemerintah dan swasta di berbagai negara berharap melihat beberapa perubahan yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk penyesuaian arah kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berkesinambungan dan inklusif dalam artian mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

    PELUANG PERTUMBUHAN

    Ekonomi global diproyeksikan tetap cukup tangguh meskipun masih dibayangi risiko geopolitik yang belum bergeser. Prognosis pertumbuhan global sebesar 3,1%—3,2% untuk tahun 2024, akan berlanjut lebih baik pada proyeksi 3,2%—3,3% di tahun ini atau setidaknya 3,0%—3,1% sekiranya eskalasi risiko geoolitik berlanjut dan ekonomi China terus melemah.

    Kemampuan negara per negara untuk beradaptasi dan menghadapi tekanan ekonomi—baik karena efek pandemi Covid-19, perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga isu fragmentasi global—menjadi modal berharga dalam mengarungi tahun 2025 yang menantang.

    Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu sumber risiko bagi kawasan Eropa, karena potensi pengurangan dukungan AS untuk Ukraina akan menempatkan beban lebih besar di kawasan tersebut. Mengingat ruang fiskal terbatas, tekanan ini dapat memaksa bank sentral Eropa (ECB) bergerak lebih cepat pada penurunan suku bunga acuan yang akan memperlebar perbedaan suku bunga dengan AS.

    Ekonomi AS diproyeksikan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025 (berkisar 2%), sambil menavigasi perubahan politik, setelah kinerja tahun 2024 yang tangguh (berkisar 2,5%) di tengah suku bunga acuan yang masih tinggi (5,25%—5,50%).

    Tumpuan untuk tahun ini ada pada konsumsi yang kuat, kebijakan fiskal longgar, dan suku bunga acuan lebih rendah. Terbukti Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur tercatat 49,3 pada Desember lalu, atau 0,9 lebih tinggi dibandingkan dengan 48,4 pada November. Alhasil, perekonomian AS secara keseluruhan berlanjut dalam fase ekspansi untuk bulan ke-56 setelah pada April 2020 mengalami kontraksi.

    Sementara kawasan euro terus berjuang menghadapi hambatan ekonomi, terutama di Jerman, di mana sektor industri bermanuver untuk mempertahankan daya saing. Reformasi struktural mungkin penting untuk menghidupkan kembali kawasan utama ini. Pertumbuhan ekonomi tidak merata dan lemah, meskipun lebih kuat dari tahun 2024.

    Ekonomi Jerman—negara produsen yang dikenal amat efisien dengan tenaga kerja terampil dan ekspor manufaktur kelas atas—terus berjuang meningkatkan pertumbuhan. Sektor otomotif yang melemah menjadi simbol utama kejatuhan ekonomi terbesar di Eropa ini, karena dihadapkan pada tiga tantangan struktural. Pertama, ketergantungan yang berlebihan pada permintaan eksternal. Kedua, demografi yang tidak menguntungkan. Ketiga, produktivitas yang stagnan.

    Sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia dan merupakan seperempat dari produk domestik bruto (PDB) kolektif Uni Eropa, Jerman memiliki dampak sangat besar pada kesehatan ekonomi Eropa. Efek limpahan dari pertumbuhan yang lemah di Jerman akan menjadi hambatan, bahkan jika negara-negara di Eropa lainnya terus tumbuh.

    Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina disebut sebagai sumber kesengsaraan Jerman. Meskipun pandangan ini benar untuk sebagian besar pada tahun 2022 dan 2023, namun bukti terkini menunjukkan narasi yang berbeda pada tahun 2024 dan 2025.

    Perekonomian Jerman sangat bergantung pada ekspor. Meskipun harga energi tetap tinggi, tetapi sekarang neraca perdagangan Jerman dan ukuran daya saing globalnya telah kembali mendekati level terakhir sebelum krisis energi.

    Ekonomi negara ini telah menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menemukan alternatif untuk sumber energi minyak dan gas Rusia. Krisis energi tidak lagi menjadi penyebab kelesuan Jerman. Sebaliknya, kelemahan ekonomi Jerman pada paruh kedua 2024 sebagian besar dapat dikaitkan dengan penurunan signifikan dalam permintaan eksternal, terutama dari China.

    Sebagian besar kawasan Eropa akan terus menghadapi tantangan pada 2025 di tengah ketidakpastian politik domestik dan peristiwa global, seperti ancaman tarif pemerintahan baru AS dan perlambatan ekonomi China. Faktor-faktor ini kemungkinan terus membebani kinerja pasar, terutama di sektor manufaktur otomotif dan perbankan.

    Untuk Inggris, perekonomian diperkirakan tumbuh 2% tahun ini, didorong oleh penurunan inflasi dan potensi pelonggaran suku bunga kebijakan didukung oleh kebijakan fiskal yang berfokus pada pemulihan melalui pengembangan inovasi dan teknologi digital berkelanjutan.

    Ketegangan perdagangan global yang sedang dan akan terus berlangsung antara AS dan China dapat mengganggu ekspor Inggris, di tengah laporan serangan siber terus meningkat, karena para sindikat hacker jahat menemukan cara baru untuk mencuri data dan mendatangkan kerugian.

    KAWASAN ASIA

    Di belahan lain, negara-negara di Asia relatif sehat, meskipun pertumbuhan di level regional agak moderat. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan PDB Asia—kecuali Jepang—akan moderat ke 3,9% pada 2025 dari sebelumnya 4,3% pada 2024.

    Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan meningkat menjadi 1,1% pada 2025 (dari sebelumnya minus 0,2% pada 2024) didorong oleh upah dan konsumsi yang lebih tinggi, dengan prospek kenaikan suku bunga acuan yang sudah diantisipasi sejak awal 2025.

    Perekonomian Asean dan India akan unggul karena dorongan belanja infrastruktur yang kuat, manfaat dari relokasi rantai pasokan, dan integrasi perdagangan-investasi yang lebih besar dengan China. Namun, outlook pertumbuhan untuk tahun ini diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan 2024 karena kebijakan moneter ketat dan prospek ekonomi yang moderat untuk mitra dagang utama mere—yaitu AS, kawasan euro, dan China.

    India dan Indonesia kemungkinan mengalami pertumbuhan yang tetap terjaga karena demografi yang menguntungkan dan risiko tarif oleh AS yang lebih rendah. India diperkirakan tumbuh 6,5% dan Indonesia berkisar 5,1%. Kedua negara ini diperkirakan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai dua negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

    Sedangkan China—dengan perkiraan pertumbuhan 4,5%—kemungkinan menanggung beban kebijakan tarif AS sehingga menuntut pemerintahnya bersiap menghadapi potensi kejatuhan dengan menyediakan stimulus tambahan agar ekonomi domestik melalui jalur konsumsi tetap bergerak ke depan.

    Bank sentral China (PBoC) diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan moneter longgar, disinergikan dengan kebijakan fiskal ekspansif, untuk menjadi sumber pendorong terbesar pertumbuhan di tahun 2025. Suku bunga acuan yang rendah dimaksudkan untuk menggerakkan dunia usaha sekaligus memacu tingkat permintaan konsumsi domestik tanpa harus khawatir inflasi melonjak karena baseline inflasi yang amat rendah di bawah 1% .

    Pemerintah China mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5%, tetapi para ekonom melihat proyeksi realistis adalah 4,5% untuk tahun ini dan 4,2% untuk 2026. Maklum, tantangan struktural China masih belum terselesaikan. Pasar real estat terus menderita kelebihan pasokan rumah yang tidak terjual atau belum selesai, menekan harga dan menciptakan efek spiral bagi bank-bank kreditur dan pemegang hipotek.

    Itulah sebabnya garis besar kebijakan ekonomi diarahkan agar mampu menahan perlambatan (disebut dengan countercyclical policy) untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan domestik.

    CATATAN PENUTUP

    Dengan prognosis pertumbuhan ekonomi dunia berkisar 3,1%—3,2% tahun ini—ditandai tetap terjaganya momentum pertumbuhan Asia dan membaiknya ekonomi Eropa—menjadi pemicu bagi para pengambil kebijakan di setiap negara untuk menyiapkan bauran kebijakan strategis yang terarah, terukur, adaptif dan reviewable.

    Dengan melandainya inflasi global secara keseluruhan, momentum pelandaian suku bunga kebijakan juga terbuka luas, meskipun dibayang-bayangi oleh tertahannya ritme penurunan suku bunga acuan The Fed seiring dengan menguatnya ekonomi AS di bawah pemerintahan Presiden Trump yang condong “proteksionis”.

    Ekonomi Indonesia sendiri berpeluang melanjutkan momentum pertumbuhan pada rentang 5,0%—5,2% tahun ini (setelah tumbuh pada angka prognosis 5,0% tahun lalu) dengan ekspektasi inflasi sedikit menguat ke kisaran 2,0%—2,5% (setelah inflasi yang amat rendah 1,57% di tahun 2024).

    Dukungan sektor keuangan —terutama perbankan—juga akan menjadi pendorong utama aktivitas pembiayaan sektor riil dengan proyeksi pertumbuhan kredit/pembiayaan berkisar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) berkisar 6%—8%. Investasi langsung—domestik (PMDN) dan asing (PMA)—diproyeksikan meningkat ke kisaran Rp1.900 triliun—Rp2.000 triliun sehingga membuka peluang perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

    Kelanjutan proyek-proyek strategis nasional juga menjadi ladang pembiayaan bagi lembaga keuangan dan sebagai sumber kegiatan investasi bagi investor dan pelaku usaha sehingga berpotensi menaikkan purchasing manager indeks (PMI) manufaktur Indonesia ke atas level 50 (zona ekspansi) secara berkesinambungan.

  • Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) untuk membatasi ekspor cip kecerdasan buatan (AI) untuk data center ke Indonesia disinyalir berkaitan dengan perang dagang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menduga pembatasan tersebut menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai perdagangan. Ini, kata Heru, merupakan model perang dagang baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang kali ini menyasar Indonesia. 

    Heru berharap kebijakan Biden tersebut tidak berdampak ke Indonesia, sebagaimana perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, tidak mempengaruhi dagang Indonesia. 

    “Kalau kita lihat kemarin itu misalnya terjadi perang dagang antara China dengan Amerika, dampaknya juga di Indonesia ini hampir tidak ada ya. Produk-produk China juga bisa digunakan di Indonesia, produk-produk Amerika juga bisa digunakan di Indonesia,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (13/1/2025). 

    Diketahui, perdagangan dunia saat ini dipengaruhi beberapa hal, salah satunya kehadiran BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dua kelompok ekonomi tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. 

    BRIC memiliki karakteristik kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi besar dan pertumbuhan yang cepat, yang berfokus pada peningkatan pengaruh ekonomi di tingkat global, mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS, dan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil. 

    Sementara itu OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dengan ekonomi pasar dan demokrasi. OECD memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan perdagangan bebas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Adapun Indonesia masuk dalam kelompok Bric bersama China dan India. 

    Selain itu, lanjut Heru, untuk industri data center Indonesia terdiri dari banyak negara. Pemain data center tidak terbatas pada AS dan China, juga negara lain. 

    Heru mengatakan walaupun dampaknya hampir tidak ada, pemerintah tetap harus memantau perkembangan kebijakan yang diterapkan Biden, termasuk menyiapkan mitigasi seandainya kebijakan pembatasan cip nantinya berdampak ke Indonesia. 

    “Walaupun diyakini dampaknya sangat minimal,” kata Heru. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menilai rencana kebijakan Biden dapat menjadi berkah bagi Indonesia karena kebijakan tersebut diterapkan di seluruh Asia Tenggara, seluruh negara di Asean masuk dalam kategori 3 dan 2, sehingga yang memiliki hubungan baik dengan AS akan jadi pemenang. 

    “Indonesia memiliki hubungan yang baik AS; momen ini dapat digunakan untuk pengembangan data center yang memiliki komputasi yang tinggi dan berbasis AI,” kata Ian. 

    Peta kategorisasi pembatasan ekspor Cip AI asal ASPerbesar

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

  • Target Penerimaan Meleset, Efisiensi Wajib

    Target Penerimaan Meleset, Efisiensi Wajib

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/Dok SindoNews

    Candra Fajri Ananda. Staf Khusus Menkeu RI

    PENERIMAAN negara merupakan salah satu komponen vital dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target pendapatan yang harus dicapai melalui berbagai sektor, seperti pajak, cukai, bea masuk/keluar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Target ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan negara, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya, dapat terpenuhi. Sayangnya, pencapaian target tersebut sering kali menghadapi tantangan yang memengaruhi stabilitas fiskal negara. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, serta tingkat kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang telah ditargetkan.

    Sepanjang tahun 2024, perekonomian global bergerak sangat dinamis, terutama dipengaruhi Elnino, meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dinamika USA, pelemahan Eropa, pemilu di lebih dari 70 negara. Kondisi tersebut memicu fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, voltilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar dan suku bunga serta stagnasi pertumbuhan ekonomi global.

    Bayang-bayang gelap ekonomi dunia kian diperparah tatkala ketidakpastian arah kebijakan moneter global masih tetap tinggi, meski tekanan inflasi mereda dan suku bunga global mulai menurun. Alhasil, situasi tersebut mutlak memicu kerentanan rantai pasok dan gejolak pasar keuangan, terutama menimbulkan tekanan nilai tukar dan suku bunga di pasar negara berkembang. Meski demikian – di tengah ketidakpastian global – perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tetap resilien, dengan pertumbuhan ekonomi tetap kuat, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta tekanan nilai tukar dan suku bunga yang relatif moderat dibanding negara lain.

    Pada perkembangannya, target penerimaan pajak, cukai, bea masuk/keluar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sepenuhnya tercapai. Meski pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,1% dengan total realisasi Rp2.842,5 triliun, capaian tersebut masih berada di bawah ekspektasi.

    Penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.232,7 triliun dan tumbuh 3,6% secara tahunan – tak lepas dari tantangan – khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang mengalami penurunan akibat merosotnya profitabilitas sektor pertambangan batu bara dan industri kelapa sawit karena moderasi harga komoditas. Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai hanya mampu mencatatkan angka Rp300,2 triliun atau tumbuh 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekspor-impor, namun masih diwarnai oleh fenomena “downtrading” pada konsumsi hasil tembakau. Pun meski penerimaan dari bea keluar menunjukkan tren positif, namun bea masuk justru mengalami tekanan akibat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang mengurangi tarif efektif. Begitu juga realisasi PNBP tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp579,5 triliun atau 117,8% dari target APBN, namun masih menunjukkan tren kontraksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, meskipun penerimaan negara tumbuh positif, tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat capaian tersebut belum optimal.

    Tantangan Ekonomi 2025

    Tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi pemerintah dalam mengamankan pendapatan negara, terutama di tengah berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi nasional. Pasalnya, di tahun 2025, situasi ekonomi global yang tidak menentu diperkirakan akan memberikan tantangan besar bagi pencapaian penerimaan negara Indonesia.

  • Daun Asal Jakarta Laku Keras di Amerika, Harga Olahannya Rp97 Juta/Kg

    Daun Asal Jakarta Laku Keras di Amerika, Harga Olahannya Rp97 Juta/Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daun dari tanaman Kratom menjadi komoditas yang menjanjikan. Bahkan popularitas tanaman herbal ini tengah menanjak di Amerika Serikat.

    Data BPS tahun 2023 menunjukkan AS sebagai pengimpor terbesar kratom dari Indonesia, dengan volume mencapai 4.694 ton dan nilai ekspor sekitar US$ 9,15 juta.

    Selain AS, negara lain seperti India, Jepang, Jerman, dan Republik Ceko juga menjadi tujuan ekspor, meski dengan volume yang lebih kecil, namun tetap menjadi pasar yang menjanjikan.

    Sementara berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dari seluruh ekspor kratom Indonesia, DKI Jakarta menjadi pemain utama. Kontribusinya mencapai US$ 4,45 juta, atau sekitar 60,75% dari total nilai ekspor.

    Kalimantan Barat dan Jawa Timur menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi signifikan. Di pasar luar negeri, Kratom yang diolah menjadi bentuk ekstrak dihargai mencapai US$ 6.000 atau sekitar Rp 97,9 juta per kg (kurs Rp16.317).

    Namun, kratom memiliki tantangan terkait legalitasnya di pasar internasional. Di AS, permintaan kratom terus meningkat meski status legalitasnya masih belum mendapat pengesahan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    Meskipun demikian, dilansir dari Bloomberg, masyarakat Amerika membeli begitu banyak kratom dan produk berbahan dasar kratom, baik secara online atau di minimarket pom bensin, toko serba ada, toko rokok, dan bar, sehingga menjadi industri senilai US$ 1 miliar.

    Sementara di Jepang dan Jerman mengizinkannya dalam penggunaan terbatas. India, dengan kebijakan yang lebih longgar, menjadi salah satu pasar ekspor terbesar. Legalitas yang bervariasi ini menuntut perhatian Indonesia dalam menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi standar global yang terus berkembang.

    Di dalam negeri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur adalah provinsi utama yang menopang ekspor kratom, menyumbang hampir seluruh nilai ekspor nasional. Ini menunjukkan pentingnya penguatan hilirisasi di wilayah penghasil untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari komoditas ini.

    Tanaman kratom sendiri dikenal karena manfaatnya dalam pengobatan tradisional, seperti mengatasi nyeri, kecemasan, hingga membantu proses detoksifikasi bagi pengguna opioid. Meskipun di Indonesia sempat menuai kontroversi dan disebut sebagai “narkoba baru,” kratom justru berhasil menembus pasar AS dan berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.

    (mkh/mkh)

  • Pengusaha Data Center Buka Suara soal Rencana AS Batasi Ekspor Cip AI ke RI

    Pengusaha Data Center Buka Suara soal Rencana AS Batasi Ekspor Cip AI ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan pelaku usaha data center disarankan untuk berdiplomasi dengan Amerika Serikat (AS)agar tetap mendapat akses ke semikonduktor (cip) kecerdasan buatan (AI) milik perusahaan AS. 

    Diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Dalam kebijakan ini, Indonesia masuk ke dalam kategori negara-negara yang dibatasi aksesnya ke cip AI untuk data center. 

    Ketua umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (Idpro) Hendra Suryakusuma melihat bahwa kebijakan ini merupakan tantangan yang dapat menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat oleh Indonesia.

    Lebih lanjut, Hendra pun menjabarkan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memitigasi dampak yang terjadi jika aturan ini benar akan diimplementasikan.

    Pertama, Hendra menyebut Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi aktif dengan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dimasukkan dalam kategori yang merugikan.

    Salah satunya dengan memenuhi persyaratan keamanan dan hak asasi manusia untuk memperoleh status Verified End User (VEU), sehingga akses terhadap teknologi AS tetap terbuka.

    Selain itu, mendorong pengembangan ekosistem teknologi lokal, termasuk riset semikonduktor dan pengembangan alternatif chip untuk kebutuhan data center.

    “Dengan memberikan insentif kepada perusahaan lokal yang ingin berinovasi di sektor teknologi data center,” ujar Hendra kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025). 

    Hendra menambahkan langkah lain yang adalah diversifikasi sumber teknologi. 

    Dia mendorong Indonesia mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan mitra teknologi dari negara lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan chip AI dengan spesifikasi sesuai kebutuhan pasar Indonesia.

    Kemudian perlunya juga meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. 

    Hendra melihat efisiensi operasional dan penggunaan energi terbarukan untuk menarik lebih banyak investasi asing ke sektor data center Indonesia perlu dilakukan.

    “Secara geopolitis kita sudah melihat dengan jelas apa yang terjadi dan ini sangat perlu dicermati. Semoga pemerintah kita memasukkan industri DC sebagai bagian dari industri strategis nasional,” pungkasnya.

    Hendra menyampaikan ada tantangan juga dari rencana aturan yang digagas Biden. Salah satunya, jika kebijakan ini tidak ditangani dengan pendekatan strategis, ada risiko Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global di sektor data center.

    “IDPRO akan terus mendukung anggotanya dan bekerja sama dengan pemerintah serta mitra internasional untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan sebagai pemain utama dalam industri data center global,” ujarnya.

  • Nvidia Kritik Rencana Pembatasan Ekspor Chip AI oleh Pemerintahan Biden

    Nvidia Kritik Rencana Pembatasan Ekspor Chip AI oleh Pemerintahan Biden

    Bisnis.com, JAKARTA – Nvidia, raksasa pembuat chip asal Amerika Serikat (AS), mengkritik rencana pemerintahan Presiden Joe Biden yang dilaporkan akan memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). 

    Perusahaan teknologi ini memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan ekonomi AS, menciptakan ketertinggalan bagi negara itu, dan malah menguntungkan musuh-musuhnya, termasuk China.

    Melansir dari Reuters, Minggu (12/1/2025) Wakil Presiden Nvidia Ned Finkle mengatakan bahwa pemerintah Biden tidak seharusnya mengambil langkah-langkah drastis menjelang akhir masa jabatannya, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut hanya akan merugikan industri AS. 

    “Kami akan mendorong Presiden Biden untuk tidak mendahului Presiden Trump yang akan datang dengan memberlakukan kebijakan yang hanya akan merugikan ekonomi AS, membuat Amerika mundur, dan menguntungkan musuh-musuh AS,” kata Finkle.

    Menurut laporan Reuters bulan lalu, Departemen Perdagangan AS sedang merencanakan pembatasan ekspor chip AI global dengan tujuan utama mencegah akses pelaku kejahatan terhadap teknologi ini, serta membatasi kemampuan militer China. 

    Bloomberg News melaporkan pada Kamis bahwa peraturan baru tersebut dapat segera diumumkan dengan menghalangi sejumlah negara, termasuk musuh AS, untuk mengimpor chip canggih tersebut.

    Finkle mengkritik kebijakan yang dilaporkan itu sebagai langkah yang disamarkan sebagai langkah anti-China yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan teknologi secara global. 

    Dirinya juga memperingatkan bahwa pembatasan yang ekstrem terhadap ekspor chip ini akan mendorong negara-negara untuk beralih ke teknologi alternatif. 

    “Kebijakan pemerintahan Biden di menit-menit terakhir ini akan menjadi warisan yang akan dikritik oleh industri AS dan komunitas global,” ujarnya.

    Dewan Industri Teknologi Informasi (ITI), yang mewakili perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peraturan tersebut. 

    Mereka menyatakan bahwa pembatasan ini dapat merugikan kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi mereka ke luar negeri dan memberikan keuntungan pasar global kepada pesaing-pesaing internasional.

    Adapun, pembatasan ekspor teknologi AS, terutama ke China, telah menjadi kebijakan yang diterapkan sejak pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan alasan keamanan nasional. 

  • Kadi Ungkap Dumping Baja China Banjiri Industri Otomotif, 55% Lebih Murah

    Kadi Ungkap Dumping Baja China Banjiri Industri Otomotif, 55% Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengungkap hasil penyelidikan atas dugaan praktik dumping pada produk baja Cold Rolled Coil (CRC) dari produsen China yang membanjiri pasar domestik. 

    Ketua KADI Danang Prasta Danial mengatakan impor baja asal China yang seringkali digunakan sebagai bahan baku otomotif itu terbukti dumping dengan kisaran harga lebih murah 5%—55%. 

    “KADI telah menyelesaikan penyelidikan tersebut dan ditemukan bukti dumping dengan kisaran 5,9%-55,6%,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/1/2025). 

    Adapun, pihaknya telah selesai melakukan pembuktian dan saat ini dalam tahap pembahasan kembali oleh Pemerintah terkait implementasinya, yakni Kementerian Keuangan. 

    Sebelumnya, KADI juga telah merampungkan penyelidikan dugaan praktik dumping produk impor baja hot rolled plate oleh perusahaan asal China. Hasil penyelidikan tersebut dapat mempengaruhi industri baja dalam negeri. 

    Dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China untuk melindungi produsen lokal.  

    “KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate dari yang berasal dari RRT,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).  

    Praktik dumping produk impor baja telah lama diwanti-wanti oleh pelaku usaha lokal. Pengamanan melalui pengenaan tarif hingga larangan dan pembatasan (lartas). 

    Dalam memberikan pengamanan bagi industri dalam negeri, KADI melakukan penyelidikan untuk mengetahui produk baja impor tersebut terbukti dumping atau tidak.  

    “Jika iya, maka akan direkomendasikan pengenaan BMAD dengan besaran yang sesuai dengan hasil penyelidikan tersebut,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI). 

    “Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun. 

    Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%. 

    “Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya.