Senin, 13 Januari 2025 09:40 WIB
Pemerintah memperketat ekspor limbah dan residu kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 yang berlaku mulai 8 Januari 2025 guna menjaga ketersediaan bahan baku industri dalam negeri.

Senin, 13 Januari 2025 09:40 WIB
Pemerintah memperketat ekspor limbah dan residu kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 yang berlaku mulai 8 Januari 2025 guna menjaga ketersediaan bahan baku industri dalam negeri.

IHSG berpeluang bergerak sideways (mendatar) pada awal pekan ini
Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin diperkirakan bergerak mendatar di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).
IHSG dibuka melemah 2,11 poin atau 0,03 persen ke posisi 7.086,76. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,35 poin atau 0,29 persen ke posisi 818,08.
“IHSG berpeluang bergerak sideways (mendatar) pada awal pekan ini merespon sentimen global,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.
Dari dalam negeri, sentimen pemberat IHSG sepanjang pekan kemarin datang dari eksternal, seperti negara dagang dan hasil risalah Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes bank sentral AS.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) stabil di level Rp16.100-an di tengah ekspektasi pasar terhadap data ketenagakerjaan AS.
Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan suku bunga untuk Januari 2025, kabar ini sangat dinantikan oleh pelaku pasar, karena menantikan kebijakan suku bunga BI di tengah rupiah yang melemah terhadap dolar AS, ketidakpastian politik dan geopolitik global.
Dari mancanegara, hasil itu mempertegas ketahanan pasar tenaga kerja AS dan memicu spekulasi bahwa The Fed akan lebih lambat dalam melonggarkan kebijakan suku bunganya.
Investor tetap wait and see terhadap rencana kebijakan moneter AS, terutama di tengah potensi inflasi yang lebih tinggi akibat tekanan dari pasar tenaga kerja. Peluang pemotongan suku bunga di bulan Maret turun menjadi sekitar 25 persen, atau turun dari probabilitas 41 persen sehari sebelumnya.
Dari regional, China akan merilis data ekspor, impor, serta neraca dagang. Berdasarkan konsensus,ekspor China pada Desember 2024 akan bertumbuh 7,3 persen (yoy) lebih cepat ketimbang bulan sebelumnya (November) sebesar 6,7 persen (yoy).
Sementara itu, bursa saham AS atau Wall Street urun pada perdagangan Jumat (10/01), setelah laporan pekerjaan yang kuat menurunkan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut pada tahun ini. Dow Jones Industrial Average melemah 696,75 poin, atau 1,63 persen ditutup di 41.938,45, indeks S&P 500 turun 1,54 persen menjadi 5.827,04, sementara Nasdaq Composite melemah 1,63 persen ke 19.161,63.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Biden menyiapkan pembatasan berjenjang pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Pembatasan ini terjadi ke banyak negara, termasuk Indonesia.
Pembatasan ini menjadi upaya terakhir dari Biden untuk melindungi perangkat keras dan inovasi AI yang dikembangkan dan diekspor dari Amerika Serikat (AS).
Pemerintah AS telah mengusulkan kebijakan baru yang dapat diberlakukan secepatnya pada 10 Januari, untuk membatasi distribusi produk semikonduktor yang spesial dalam memproses aplikasi AI.
Proposal aturan tersebut memperkenalkan sistem peringkat tiga kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI.
Negara-negara Tier 1 dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS. Uni Eropa, Kanada, dan negara tetangga RI, Australia masuk dalam Tier 1.
Negara Tier 2 menghadapi pembatasan dan dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis (GPU) per negara antara tahun 2025 dan 2027. Jika dilihat dari peta tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.
Kamboja masuk dalam Tier 3 bersama China dan Rusia sehingga dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI.
Ini bukan pertama kalinya pemerintahan Biden bertindak untuk melindungi inovasi AI dari Amerika Serikat.
Pemerintahan sebelumnya telah membatasi ekspor chip dan perangkat lunak yang dikembangkan di Amerika Serikat ke negara-negara tertentu, di samping langkah-langkah lain yang mereka ambil untuk meningkatkan industri AI di AS.
Tindakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan negara sambil menerapkan langkah-langkah agar AS dapat mempertahankan keunggulan dalam inovasi AI.
Perusahaan-perusahaan teknologi besar, terutama yang sangat terdampak oleh kebijakan yang diusulkan, telah menyuarakan keprihatinannya terhadap proposal baru ini. Nvidia yang menguasai sekitar 90% pasar chip AI, mengeluarkan pernyataan publik yang menentang pembatasan tersebut.
“Aturan di menit-menit terakhir yang membatasi ekspor ke sebagian besar dunia akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan yang tidak akan mengurangi risiko penyalahgunaan, tetapi akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan AS,” kata perusahaan itu, dikutip dari Coin Geek, Senin (13/1/2025).
“Ketertarikan seluruh dunia terhadap komputasi yang dipercepat untuk aplikasi sehari-hari merupakan peluang yang luar biasa bagi AS untuk berkembang, memajukan ekonomi, dan menambah lapangan kerja di AS.”
Nvidia berpendapat bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat potensi ekonomi industri AI dan, yang lebih penting bagi Nvidia adalah pendapatan perusahaan.
Meskipun AS tetap menjadi pemimpin global dalam perangkat keras AI, pembatasan ini dapat mengganggu rantai pasokan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Apakah proposal ini akan diimplementasikan memang masih belum pasti. Dan bahkan jika proposal ini lolos, pergantian presiden yang akan datang di Gedung Putih, terutama di bawah pemerintahan Trump yang diharapkan akan lebih ramah terhadap bisnis, berpotensi tidak meloloskan pembatasan ini.
(dem/dem)

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) untuk membatasi ekspor cip kecerdasan buatan (AI) untuk data center ke Indonesia disinyalir berkaitan dengan perang dagang.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menduga pembatasan tersebut menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai perdagangan. Ini, kata Heru, merupakan model perang dagang baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang kali ini menyasar Indonesia.
Heru berharap kebijakan Biden tersebut tidak berdampak ke Indonesia, sebagaimana perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, tidak mempengaruhi dagang Indonesia.
“Kalau kita lihat kemarin itu misalnya terjadi perang dagang antara China dengan Amerika, dampaknya juga di Indonesia ini hampir tidak ada ya. Produk-produk China juga bisa digunakan di Indonesia, produk-produk Amerika juga bisa digunakan di Indonesia,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).
Diketahui, perdagangan dunia saat ini dipengaruhi beberapa hal, salah satunya kehadiran BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dua kelompok ekonomi tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.
BRIC memiliki karakteristik kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi besar dan pertumbuhan yang cepat, yang berfokus pada peningkatan pengaruh ekonomi di tingkat global, mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS, dan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil.
Sementara itu OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dengan ekonomi pasar dan demokrasi. OECD memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan perdagangan bebas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Adapun Indonesia masuk dalam kelompok Bric bersama China dan India.
Selain itu, lanjut Heru, untuk industri data center Indonesia terdiri dari banyak negara. Pemain data center tidak terbatas pada AS dan China, juga negara lain.
Heru mengatakan walaupun dampaknya hampir tidak ada, pemerintah tetap harus memantau perkembangan kebijakan yang diterapkan Biden, termasuk menyiapkan mitigasi seandainya kebijakan pembatasan cip nantinya berdampak ke Indonesia.
“Walaupun diyakini dampaknya sangat minimal,” kata Heru.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menilai rencana kebijakan Biden dapat menjadi berkah bagi Indonesia karena kebijakan tersebut diterapkan di seluruh Asia Tenggara, seluruh negara di Asean masuk dalam kategori 3 dan 2, sehingga yang memiliki hubungan baik dengan AS akan jadi pemenang.
“Indonesia memiliki hubungan yang baik AS; momen ini dapat digunakan untuk pengembangan data center yang memiliki komputasi yang tinggi dan berbasis AI,” kata Ian.
Peta kategorisasi pembatasan ekspor Cip AI asal ASPerbesar
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.
Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi.
Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.
Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS.
Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan pelaku usaha data center disarankan untuk berdiplomasi dengan Amerika Serikat (AS)agar tetap mendapat akses ke semikonduktor (cip) kecerdasan buatan (AI) milik perusahaan AS.
Diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Dalam kebijakan ini, Indonesia masuk ke dalam kategori negara-negara yang dibatasi aksesnya ke cip AI untuk data center.
Ketua umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (Idpro) Hendra Suryakusuma melihat bahwa kebijakan ini merupakan tantangan yang dapat menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat oleh Indonesia.
Lebih lanjut, Hendra pun menjabarkan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memitigasi dampak yang terjadi jika aturan ini benar akan diimplementasikan.
Pertama, Hendra menyebut Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi aktif dengan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dimasukkan dalam kategori yang merugikan.
Salah satunya dengan memenuhi persyaratan keamanan dan hak asasi manusia untuk memperoleh status Verified End User (VEU), sehingga akses terhadap teknologi AS tetap terbuka.
Selain itu, mendorong pengembangan ekosistem teknologi lokal, termasuk riset semikonduktor dan pengembangan alternatif chip untuk kebutuhan data center.
“Dengan memberikan insentif kepada perusahaan lokal yang ingin berinovasi di sektor teknologi data center,” ujar Hendra kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025).
Hendra menambahkan langkah lain yang adalah diversifikasi sumber teknologi.
Dia mendorong Indonesia mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan mitra teknologi dari negara lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan chip AI dengan spesifikasi sesuai kebutuhan pasar Indonesia.
Kemudian perlunya juga meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.
Hendra melihat efisiensi operasional dan penggunaan energi terbarukan untuk menarik lebih banyak investasi asing ke sektor data center Indonesia perlu dilakukan.
“Secara geopolitis kita sudah melihat dengan jelas apa yang terjadi dan ini sangat perlu dicermati. Semoga pemerintah kita memasukkan industri DC sebagai bagian dari industri strategis nasional,” pungkasnya.
Hendra menyampaikan ada tantangan juga dari rencana aturan yang digagas Biden. Salah satunya, jika kebijakan ini tidak ditangani dengan pendekatan strategis, ada risiko Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global di sektor data center.
“IDPRO akan terus mendukung anggotanya dan bekerja sama dengan pemerintah serta mitra internasional untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan sebagai pemain utama dalam industri data center global,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nvidia, raksasa pembuat chip asal Amerika Serikat (AS), mengkritik rencana pemerintahan Presiden Joe Biden yang dilaporkan akan memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI).
Perusahaan teknologi ini memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan ekonomi AS, menciptakan ketertinggalan bagi negara itu, dan malah menguntungkan musuh-musuhnya, termasuk China.
Melansir dari Reuters, Minggu (12/1/2025) Wakil Presiden Nvidia Ned Finkle mengatakan bahwa pemerintah Biden tidak seharusnya mengambil langkah-langkah drastis menjelang akhir masa jabatannya, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut hanya akan merugikan industri AS.
“Kami akan mendorong Presiden Biden untuk tidak mendahului Presiden Trump yang akan datang dengan memberlakukan kebijakan yang hanya akan merugikan ekonomi AS, membuat Amerika mundur, dan menguntungkan musuh-musuh AS,” kata Finkle.
Menurut laporan Reuters bulan lalu, Departemen Perdagangan AS sedang merencanakan pembatasan ekspor chip AI global dengan tujuan utama mencegah akses pelaku kejahatan terhadap teknologi ini, serta membatasi kemampuan militer China.
Bloomberg News melaporkan pada Kamis bahwa peraturan baru tersebut dapat segera diumumkan dengan menghalangi sejumlah negara, termasuk musuh AS, untuk mengimpor chip canggih tersebut.
Finkle mengkritik kebijakan yang dilaporkan itu sebagai langkah yang disamarkan sebagai langkah anti-China yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan teknologi secara global.
Dirinya juga memperingatkan bahwa pembatasan yang ekstrem terhadap ekspor chip ini akan mendorong negara-negara untuk beralih ke teknologi alternatif.
“Kebijakan pemerintahan Biden di menit-menit terakhir ini akan menjadi warisan yang akan dikritik oleh industri AS dan komunitas global,” ujarnya.
Dewan Industri Teknologi Informasi (ITI), yang mewakili perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peraturan tersebut.
Mereka menyatakan bahwa pembatasan ini dapat merugikan kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi mereka ke luar negeri dan memberikan keuntungan pasar global kepada pesaing-pesaing internasional.
Adapun, pembatasan ekspor teknologi AS, terutama ke China, telah menjadi kebijakan yang diterapkan sejak pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan alasan keamanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengungkap hasil penyelidikan atas dugaan praktik dumping pada produk baja Cold Rolled Coil (CRC) dari produsen China yang membanjiri pasar domestik.
Ketua KADI Danang Prasta Danial mengatakan impor baja asal China yang seringkali digunakan sebagai bahan baku otomotif itu terbukti dumping dengan kisaran harga lebih murah 5%—55%.
“KADI telah menyelesaikan penyelidikan tersebut dan ditemukan bukti dumping dengan kisaran 5,9%-55,6%,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/1/2025).
Adapun, pihaknya telah selesai melakukan pembuktian dan saat ini dalam tahap pembahasan kembali oleh Pemerintah terkait implementasinya, yakni Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, KADI juga telah merampungkan penyelidikan dugaan praktik dumping produk impor baja hot rolled plate oleh perusahaan asal China. Hasil penyelidikan tersebut dapat mempengaruhi industri baja dalam negeri.
Dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China untuk melindungi produsen lokal.
“KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate dari yang berasal dari RRT,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).
Praktik dumping produk impor baja telah lama diwanti-wanti oleh pelaku usaha lokal. Pengamanan melalui pengenaan tarif hingga larangan dan pembatasan (lartas).
Dalam memberikan pengamanan bagi industri dalam negeri, KADI melakukan penyelidikan untuk mengetahui produk baja impor tersebut terbukti dumping atau tidak.
“Jika iya, maka akan direkomendasikan pengenaan BMAD dengan besaran yang sesuai dengan hasil penyelidikan tersebut,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024.
Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI).
“Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun.
Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%.
“Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya.