Topik: ekspor

  • Mampukah Barat Lepas Cengkraman China atas Logam Tanah Jarang?

    Mampukah Barat Lepas Cengkraman China atas Logam Tanah Jarang?

    Beijing

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah ketegangan itu, perhatian dunia kembali tertuju pada sekelompok logam yang dikenal sebagai rare earth elements — Logam Tanah Jarang (LTJ) yang vital bagi industri teknologi tinggi.

    China mendominasi hampir seluruh rantai pasok tanah jarang. Sekitar 70 persen produksi tambang dunia dan hingga 90 persen hasil olahannya dikuasai China.

    Laporan terbaru Badan Energi Internasional (IEA) pekan ini menyebut, “konsentrasi pasar yang tinggi” di China membuat rantai pasok global di sektor strategis — mulai dari energi, otomotif, pertahanan hingga pusat data kecerdasan buatan — “rentan terhadap gangguan besar.”

    Awal Oktober, China memperketat kendali atas ekspor logam langka. Mulai 1 Desember, perusahaan asing di mana pun di dunia harus memperoleh izin pemerintah di Beijing jika ingin mengekspor produk yang mengandung bahan rare earth asal China, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun, atau yang diproses dengan teknologi China.

    Langkah ini ditetapkan setelah Washington memperluas daftar perusahaan China yang dilarang mengakses cip semikonduktor dan teknologi paling canggih dari Amerika Serikat.

    Keputusan Beijing itu memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan yang bisa mengganggu produksi berbagai barang penting, mulai dari mobil listrik, peralatan militer, hingga sistem energi terbarukan.

    Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyebut kebijakan baru itu “sangat agresif” dan “tidak proporsional”. Kepala perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, menilainya “tidak beralasan dan merugikan.”

    Kenapa LTJ bernilai strategis?

    Unsur tanah jarang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Berkat sifat fisik, magnetik, dan kimianya yang unik, logam ini menjadi bahan utama untuk membuat magnet permanen, yang tak kehilangan daya meski tanpa sumber listrik.

    Dari ponsel, laptop, mobil hibrida, turbin angin, hingga panel surya—semuanya bergantung pada logam langka. Ia juga menjadi bahan vital dalam teknologi pertahanan: mesin jet tempur, sistem kendali rudal, pertahanan antirudal, satelit luar angkasa, hingga jaringan komunikasi militer.

    Meski disebut “langka”, unsur ini sebenarnya cukup melimpah di kerak bumi, bahkan lebih banyak dari tembaga atau emas. Namun, mereka jarang ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis.

    Selain di China, cadangan logam langka juga ada di Kanada, Australia, Amerika Serikat, Brasil, India, Afrika Selatan, dan Rusia. Unsur-unsur ini terbagi dua jenis utama berdasarkan proses pemisahannya: light rare earths dan heavy rare earths. China memiliki hampir monopoli penuh, terutama untuk pengolahan kategori kedua.

    Menurut Benchmark Mineral Intelligence, lembaga riset energi asal Inggris, perusahaan China menguasai hingga 99 persen pengolahan heavy rare earths dunia.

    Mengapa dunia sulit lepas dari China?

    Amerika Serikat pernah swasembada dalam produksi logam langka. Namun, dalam dua dekade terakhir, China mengambil alih pangsa pasar dan perlahan menguasai rantai pasok global. Dominasi itu sudah terlihat sejak sepuluh tahun lalu. Banyak pihak menduga Beijing sengaja menggunakan logam langka sebagai alat tawar dalam konflik geopolitik.

    Pada 2010, China sempat menutup ekspor LTJ ke Jepang akibat sengketa wilayah, memicu kekhawatiran dunia industri. Saat perang dagang antara Washington dan Beijing memuncak pada 2019, media pemerintah China bahkan mengisyaratkan kemungkinan penghentian ekspor logam langka ke Amerika sebagai balasan atas sanksi AS.

    Presiden Xi Jinping ketika itu menyebut unsur tanah jarang sebagai “sumber daya strategis penting.” Namun, upaya negara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan China sejauh ini masih jalan di tempat.

    Langkah balasan Amerika

    Untuk menandingi dominasi China, pemerintahan Amerika Serikat—yang dimulai sejak era Donald Trump—berusaha menjalin kemitraan baru guna mengamankan pasokan logam langka. Namun, tantangan terbesar justru ada pada tahap hilir: pengolahan dan pemurnian.

    “Hal pertama yang perlu dilakukan AS adalah memprioritaskan bagian tengah rantai pasok—yakni pengolahan dan pemurnian,” kata Karl Friedhoff, peneliti di Chicago Council on Global Affairs, dalam sebuah tulisan blog 16 Oktober lalu.

    “Tanpa kendali di tahap itu, kita memang punya bahan mentah, tapi tetap harus mengirimkannya ke China untuk diolah,” ujarnya. Artinya, AS butuh membangun pabrik pemrosesan dan kilang di luar wilayah China. Namun, proyek semacam itu datang dengan segudang persoalan—terutama masalah lingkungan.

    Harga mahal dominasi China

    Keunggulan China dalam industri logam langka dibayar mahal oleh lingkungannya. Proses penambangan membawa risiko besar bagi kesehatan manusia dan alam, sebab bijih rare earth mengandung unsur radioaktif seperti uranium dan torium yang dapat mencemari udara, air, dan tanah.

    Di negara-negara Barat, membangun pabrik pengolahan serupa menghadapi rintangan berat: regulasi lingkungan yang ketat membuat biayanya melambung dan prosesnya panjang. Selain itu, pengolahan logam langka memerlukan energi dan air dalam jumlah besar, sering kali menimbulkan penolakan publik di wilayah yang dijadikan lokasi.

    Teknologi pengolahannya pun rumit. China memiliki keunggulan teknologi tak tertandingi, dengan pengalaman puluhan tahun, tenaga ahli, dan ekosistem industri yang sulit disaingi.

    Laporan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Washington pada Juli lalu menyebut China memiliki “keahlian teknis yang tak tertandingi dalam pemrosesan logam langka, terutama dalam ekstraksi pelarut”—tahap penting dan paling rumit dalam pemisahan unsur tersebut.

    “Perusahaan-perusahaan Barat tertinggal karena keterbatasan tenaga ahli, riset dan pengembangan, serta tekanan regulasi lingkungan,” tulis laporan itu.

    Menurut CSIS, upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman pasokan China tak cukup hanya dengan membuka tambang baru di luar negeri. Dunia juga membutuhkan fasilitas pemurnian baru, tenaga kerja terampil, dan insentif ekonomi bagi perusahaan, termasuk stabilitas harga dan kontrak pembelian jangka panjang dengan industri pengguna seperti otomotif dan pertahanan.

    Laporan itu mendesak AS membangun kembali keahlian teknis di bidang logam langka dan membentuk pusat-pusat pemrosesan baru. Namun, upaya itu memerlukan lebih dari sekadar bahan baku murah. Diperlukan juga akses terhadap energi terjangkau, infrastruktur transportasi yang efisien, teknologi pemrosesan termutakhir, dan tenaga kerja yang terampil.

    Meski berbagai strategi tengah disusun, para analis memperkirakan China masih akan mendominasi industri ini dalam waktu dekat. Tanpa langkah cepat dan terkoordinasi, tulis CSIS, “jendela untuk menandingi dominasi China akan semakin sempit, menempatkan teknologi, industri, dan kepentingan keamanan dunia dalam risiko yang terus meningkat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (nvc/nvc)

  • Chip AI Nvidia Jadi Senjata Diplomasi Amerika ke China

    Chip AI Nvidia Jadi Senjata Diplomasi Amerika ke China

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya menjadikan chip AI buatan Nvidia sebagai senjata diplomasi baru dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping.

    Dalam pernyataannya di atas pesawat Air Force One menuju Gyeongju, Korea Selatan, Trump menyebut chip Nvidia Blackwell sebagai “super-duper chip” dan mengatakan akan membicarakannya dengan Xi saat keduanya bertemu, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (30/10/2025).

    Langkah ini muncul di tengah tensi dagang yang belum reda antara dua raksasa ekonomi dunia. Penjualan chip AI kelas atas milik Nvidia menjadi isu sensitif dalam negosiasi panjang antara Washington dan Beijing sepanjang tahun ini.

    Pemerintah AS selama ini melarang ekspor chip tercanggih Nvidia ke China, dengan alasan khawatir teknologi tersebut bisa digunakan militer Beijing untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan intelijennya.

    Sebaliknya, China menilai pembatasan itu sebagai bentuk hambatan perdagangan yang merugikan dan mendorong perusahaan lokal untuk mempercepat pengembangan chip dalam negeri. Namun, banyak pengembang AI di China masih mengandalkan chip Nvidia karena produk dalam negeri seperti Huawei masih kesulitan memenuhi kebutuhan performa tinggi.

    CEO Nvidia Jensen Huang sebelumnya mengakui pihaknya belum mengajukan izin ekspor untuk chip Blackwell ke China karena situasi politik yang belum pasti. Meski begitu, ia tetap berharap pasar China bisa terbuka lagi, karena pasar tersebut penting untuk mendukung riset dan pengembangan di AS.

    “Mereka sudah sangat jelas menyatakan tidak ingin Nvidia hadir di sana untuk saat ini,” ujar Huang dalam konferensi pers di acara pengembang Nvidia.

    Chip Blackwell yang disebut Trump itu sendiri merupakan generasi terbaru dari prosesor AI Nvidia — dirancang untuk melatih model AI raksasa dengan efisiensi daya dan performa ekstrem. Trump, yang kini kembali ke Gedung Putih, menyebut pembicaraan soal chip ini bisa menjadi bagian penting dari perundingan dagang baru dengan China.

    Jika pembahasan ini benar-benar terjadi, chip AI bisa menjadi alat tawar baru dalam hubungan AS-China — bukan lagi sekadar urusan teknologi, tetapi juga strategi geopolitik di era kecerdasan buatan.

    (asj/asj)

  • Trump Sebut Dialog dengan Xi ‘Sukses Besar’, Kunjungi China Tahun Depan

    Trump Sebut Dialog dengan Xi ‘Sukses Besar’, Kunjungi China Tahun Depan

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan di Korea Selatan (Korsel). Trump menyebut pembicaraannya dengan Xi sebagai “kesuksesan besar” dan mengumumkan rencana kunjungan ke China tahun depan.

    Pembicaraan krusial kedua pemimpin, yang digelar saat perang dagang menyelimuti kedua negara, berlangsung di Pangkalan Udara Gimhae di Busan, Korsel, pada Kamis (30/10) pagi waktu setempat. Pembicaraan yang berlangsung tertutup itu berlangsung sekitar 1 jam 40 menit saja.

    Trump dan Xi sama sekali tidak memberikan komentar kepada wartawan setelah pembicaraan selesai digelar. Trump bergegas meninggalkan Korsel dengan pesawat kepresidenan AS Air Force One, sedangkan Xi langsung masuk ke dalam limusin di luar lokasi pertemuan.

    Trump, seperti dilansir AFP, Kamis (30/10/2025), baru mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Xi saat berbicara kepada wartawan di dalam Air Force One. Dia menggambarkan pertemuan itu sebagai “kesuksesan besar”.

    “Saya pikir itu pertemuan yang luar biasa,” kata Trump.

    “Banyak hal yang kami bawa ke tahap finalisasi (dalam pembicaraan di Busan),” sebutnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Dia kemudian mengatakan dirinya akan berkunjung ke China pada April tahun depan untuk pembicaraan baru. “Saya akan pergi ke China pada April dan dia akan datang ke sini beberapa waktu setelah itu, entah itu di Florida, Palm Beach, atau Washington DC,” kata Trump.

    Trump memuji Xi sebagai “pemimpin yang luar biasa dari negara yang sangat kuat”.

    Dia kemudian mengungkapkan bahwa pembicaraan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk kesepakatan memangkas tarif terkait fentanyl dan kesepakatan satu tahun yang dapat diperpanjang terkait pasokan logam tanah jarang, bahan esensial untuk komponen elektronik canggih di berbagai industri.

    Beijing, pada awal Oktober, telah mengumumkan pembatasan tambahan atas ekspor logam tanah jarang — sektor di mana China sangat dominan.

    “Semua logam tanah jarang telah diselesaikan, dan itu untuk dunia,” sebut Trump, menambahkan bahwa kesepakatan itu bisa dinegosiasikan ulang setiap tahunnya.

    “Mengenai fentanyl, kami sepakat bahwa dia akan bekerja sangat keras untuk menghentikan alirannya… Saya mengenakan tarif 20 persen kepada China karena masuknya fentanyl… dan berdasarkan pernyataannya hari ini, saya akan menguranginya sebesar 10 persen,” ujarnya.

    Trump menambahkan bahwa kesepakatan yang dicapai juga mencakup pembelian langsung “dalam jumlah besar kedelai dan produk-produk pertanian lainnya” oleh China.

    Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas China membahas pertemuan Xi dan Trump.

    Taiwan Tak Dibahas dalam Pertemuan Trump-Xi

    Diungkapkan juga oleh Trump bahwa isu Taiwan tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Xi di Korsel. “(Taiwan) Tidak pernah muncul (dalam pembicaraan). Itu sebenarnya tidak dibahas,” ujarnya kepada wartawan di Air Force One.

    Sepakat Bekerja Sama untuk Akhiri Perang Ukraina

    Trump menambahkan bahwa dirinya dan Xi juga sepakat untuk “bekerja sama” terkait isu perang Ukraina.

    “Ukraina muncul sangat kuat (dalam pembicaraan). Kami telah membicarakannya cukup lama, dan kami berdua akan bekerja sama untuk melihat apakah kami bisa mewujudkan sesuatu,” ucapnya.

    “(Xi) Akan membantu kita, dan kita akan bekerja sama terkait Ukraina,” imbuh Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Menyerah ke China, Petaka Baru Ancam Amerika

    Trump Menyerah ke China, Petaka Baru Ancam Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Langkah Presiden Donald Trump membuka peluang penjualan chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia ke China menuai kecaman keras dari kalangan politik dan pakar teknologi.

    Kebijakan itu dinilai bisa menjadi bumerang besar bagi dominasi AI Amerika Serikat dan menguntungkan militer China.

    Ketua House Select Committee on China, John Moolenaar, menyebut rencana penjualan tersebut setara dengan memberikan uranium tingkat senjata kepada Iran.

    Menurutnya, menjual chip AI tercanggih ke China sama saja memperkuat musuh utama Amerika.

    “Kita tidak bisa menjual chip AI paling canggih kepada musuh utama negara kita,” tegas Moolenaar, dikutip dari Reuters, Kamis (30/10/2025).

    Pernyataan itu muncul setelah Trump memberi sinyal bahwa Nvidia bisa menjual versi lebih rendah dari chip Blackwell ke China. Chip AI tersebut merupakan salah satu teknologi paling kuat di dunia dan menjadi tulang punggung keunggulan Amerika di bidang komputasi AI.

    Para pakar perdagangan AS memperingatkan bahwa memberikan akses chip ini ke China dapat meruntuhkan pembatasan ekspor chip yang diberlakukan sejak 2022.

    Pembatasan itu dirancang agar militer China tidak diuntungkan oleh teknologi Amerika serta memperlambat laju pengembangan AI di negeri tersebut.

    “Jika kita mengekspor versi B30A, maka keunggulan utama AS terhadap China di bidang AI akan menyusut drastis,” ujar Tim Fist, Direktur Kebijakan Teknologi Baru di Institute for Progress.

    Menurut Fist, meski versi B30A disebut lebih lemah, chip itu sejatinya hanya berbeda dalam kemasan.

    “China bisa membeli dua kali lipat dan mendapatkan hasil yang sama, kemungkinan dengan harga yang sama,” tambahnya.

    Analisis terbaru yang diterbitkan oleh Fist dan rekan-rekannya menunjukkan, jika AS menahan ekspor chip AI ke China tahun depan, AS akan tetap memiliki kekuatan komputasi AI 30 kali lipat dibandingkan China. Namun, jika ekspor chip versi downgrade diizinkan, China bisa menyalip AS pada 2026.

    Kritik tak hanya datang dari Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, bersama 11 senator Demokrat lainnya, turut mendesak Trump agar tidak mencabut pembatasan ekspor chip AI dan teknologi tinggi AS demi kesepakatan dagang dengan Beijing.

    “Chip ini seharusnya mendukung perusahaan AS yang membangun dominasi AI di masa depan, bukan memperkuat militer China,” kata Moolenaar.

    Trump mengatakan ia mungkin akan membahas chip “super-duper” Blackwell dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan mereka pada Kamis mendatang. Ia sempat menyebut akan mengizinkan penjualan versi 30-50 persen lebih lemah dari chip terbaik Nvidia.

    Namun banyak pihak menilai langkah itu tetap berisiko besar. Chris McGuire, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, menilai keputusan tersebut dapat mengakhiri seluruh sistem kontrol ekspor chip AI yang selama ini menjaga keunggulan Amerika.

    “Alasan AS unggul dalam AI adalah karena kita memiliki daya komputasi dan chip terbaik. Jika kita memberikannya ke China, skenario terbaiknya kita hanya imbang, skenario terburuknya, kita tertinggal,” tegas McGuire.

    Hasil Kesepakatan Sementara Trump dan Xi Jinping

    Pertemuan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping sudah digelar di Busan, Korea Selatan, pada Kamis (30/10). Trumpmengatakan ia telah mencapai kesepakatan satu tahun dengan China mengenai tanah jarang dan mineral penting (rare earth), serta fentanil. 

    Trump mengatakan kepada para wartawan di atas Air Force One saat meninggalkan Korsel, bahwa pertemuan dengan Xi luar biasa dan bahwa banyak keputusan telah dibuat.

    “Masalah tanah jarang telah diselesaikan,” kata Trump dikutip CNBC International.

    Menurutnya sudah ada kesepakatan 1 tahun, yang akan dinegosiasikan setiap tahun. Tarif impor China juga akan diturunkan 10% menjadi 47% dari 57%.

    Sebagai imbalannya, China akan bertindak tegas menghentikan fentanil, narkotika yang kini menyebar luas di AS. China juga akan melanjutkan pembelian kedelai Amerika dan produk pertanian lainnya.

    Trump mengatakan ia akan mengunjungi China pada bulan April, diikuti dengan kunjungan Xi Jinping ke AS. Namun khusus kedatangan Xi Jinping belum ada jadwal yang disebut.

    Pertemuan di Busan adalah pertama kalinya kedua pemimpin bertemu dalam enam tahun. Pertemuan terjadi hampir dua jam, sekitar satu jam 40 menit.

    Sebelum pertemuan, sebenarnya kedua pemimpin menyampaikan nada damai, dengan Trump menyebut Xi “sahabat lama” yang memiliki “hubungan yang sangat baik” dengannya. Sementara Xi menekankan bahwa ambisi pertumbuhan ekonomi China tidak akan merusak visi Trump untuk “Membuat Amerika Hebat Kembali”.

    Ketegangan antara dua negara adidaya ekonomi dunia ini telah memanas tahun ini. Eskalasi terbaru terjadi bulan ini, dengan kontrol ekspor Beijing dan Washington yang mengancam akan melarang ekspor perangkat lunak ke China.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menghadapi Risiko Geopolitik dengan Dialog Rasional

    Menghadapi Risiko Geopolitik dengan Dialog Rasional

    Pada 21 Oktober, Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, mengadakan pertemuan video dengan Komisaris Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Valdis Dombrovskis, serta berbicara melalui telepon dengan Menteri Ekonomi Belanda, Micky Adriaansens, untuk membahas isu-isu terkait pembatasan ekspor tanah jarang, penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik, dan akuisisi perusahaan semikonduktor ASML. Percakapan ini mengirimkan pesan yang sangat penting: tidak ada perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antara Tiongkok dan Uni Eropa, yang ada hanyalah ruang kerja sama yang masih dapat digali lebih dalam.Isu Ekspor Tanah Jarang
    Terkait dengan ekspor tanah jarang, Uni Eropa menegaskan kembali perhatian mereka terhadap stabilitas rantai pasokan bahan baku kritis, serta pentingnya keberagaman saluran pasokan. Sementara itu, pihak Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan ekspor yang ada sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan sumber daya dengan permintaan global dalam rantai pasokan industri. Mengenai penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik yang diajukan oleh Uni Eropa, Tiongkok menganggap tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup, dan menyerukan Uni Eropa untuk mematuhi prinsip perdagangan yang adil dan hati-hati dalam penanganannya. Selain itu, kedua pihak juga membahas kontroversi yang muncul terkait perubahan kepemilikan saham oleh pemerintah Belanda terhadap perusahaan semikonduktor ASML, dan keduanya menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog.Perubahan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa terhadap Tiongkok
    Kebijakan perdagangan Uni Eropa yang baru-baru ini disesuaikan mencerminkan perubahan dalam penentuan posisi strategisnya terhadap Tiongkok. Dalam percakapan, Dombrovskis sering menyebutkan tentang “sistem perdagangan internasional berbasis aturan”, dan mengusulkan untuk memperkuat kerjasama di bidang pengendalian ekspor. Tiongkok pun secara tegas menyatakan bahwa setiap kebijakan perdagangan harus mematuhi prinsip non-diskriminasi, dan menentang pemolitisasian isu ekonomi. Menariknya, pejabat Belanda dalam dialog tersebut untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa pembatasan kerjasama teknologi dengan Tiongkok dapat berdampak negatif pada industri semikonduktor Eropa, yang dapat dianggap sebagai suara rasional yang muncul di dalam Uni Eropa.Inti Konflik Ekonomi Tiongkok-Uni Eropa
    Saat ini, konflik ekonomi utama antara Tiongkok dan Uni Eropa terletak pada dua isu utama: pertama, ekspansi berkelanjutan dari konsep “keamanan negara” oleh Uni Eropa, yang kini mencakup 28 industri, termasuk energi surya dan baterai listrik, yang memengaruhi sistem pembagian rantai nilai global; kedua, penerapan “Peraturan Subsidi Asing” Jerman yang melanggar prinsip kebebasan kontrak dan memberikan otoritas administratif untuk melakukan pemeriksaan retrospektif. Meskipun terdapat perbedaan, volume perdagangan bilateral Tiongkok-Uni Eropa pada tahun 2024 tetap mencapai rekor tertinggi sebesar 785,82 miliar USD, yang menunjukkan ketahanan luar biasa dalam kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak.Kemajuan dalam Dialog dan Kerja Sama
    Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak mencapai konsensus penting untuk menghidupkan kembali mekanisme dialog pengendalian ekspor. Mekanisme baru ini akan membangun sistem pelaporan informasi secara reguler dan membentuk kelompok kerja teknis. Uni Eropa juga mengungkapkan rencananya untuk menyelesaikan tinjauan kepatuhan terhadap penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik Tiongkok dalam waktu enam bulan ke depan. Selain itu, kerja sama dalam bidang logistik maritim juga menunjukkan kemajuan, dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terminal otomatis oleh perusahaan-perusahaan terkait yang menandakan berlanjutnya kemajuan dalam kerja sama praktis.Dasar Kerja Sama Ekonomi yang Kuat
    Meskipun terdapat perbedaan yang jelas, hubungan ekonomi Tiongkok-Uni Eropa tetap solid pada dasarnya. Sebagai dua ekonomi terbesar dunia, perdagangan barang tahunan antara Tiongkok dan Uni Eropa mencakup bagian yang signifikan dari total perdagangan global. Kerja sama kedua belah pihak di bidang energi hijau, ekonomi digital, dan sektor-sektor baru lainnya memberikan ruang yang luas untuk memperdalam kemitraan mereka. Saat ini, sistem tata kelola ekonomi global sedang berada pada titik transisi penting, dengan berbagai perubahan dan penyesuaian yang terus berkembang. Dalam konteks ini, interaksi dan model kerja sama antara Tiongkok dan Uni Eropa sebagai dua peserta utama dan kekuatan kunci dalam sistem ekonomi global, memiliki dampak demonstratif yang sangat penting serta memberikan arah bagi penguatan dan pemeliharaan sistem perdagangan multilateral. Keberhasilan pembukaan kembali mekanisme dialog lintas kawasan ini tidak hanya menandakan sikap positif dan semangat praktis kedua belah pihak dalam menangani isu-isu perdagangan yang kompleks, tetapi juga menunjukkan usaha dan tekad kuat mereka dalam mencari konsensus dan mendorong kerja sama.

  • Kemendag Belum Beri Izin Ekspor Konsentrat untuk Amman Mineral

    Kemendag Belum Beri Izin Ekspor Konsentrat untuk Amman Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum menerima rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Hal ini merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor untuk anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) itu. Adapun, rekomendasi perpanjangan izin ekspor itu diberikan selama 6 bulan.

    Terkait hal tersebut, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan, pihaknya masih belum menerima rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM.

    “Sampai saat ini belum ada, kami masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM,” ujar Andri kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Asal tahu saja, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT baru akan sah jika mendapat keputusan dari Kemendag. Sementara itu, Kemendag bakal menerbitkan izin ekspor setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM.

    Oleh karena itu, Andri menegaskan bahwa hingga saat ini AMNT belum bisa melakukan ekspor. Sebab, pihaknya belum menerbitkan izin.
     
    “Belum ada persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2025 lalu. Namun, belakangan AMNT mengajukan relaksasi ekspor lantaran keadaan kahar alias force majeure.

    Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada fasilitas smelter yang terjadi sejak akhir Juli 2025. Hal tersebut mengganggu produksi sehingga konsentrat tembaga tak terserap oleh smelter.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun memastikan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT.

    “Sudah keluar. Kalau tidak salah sudah keluar ya,” ucap Bahlil pada Selasa (28/10/2025).

    Kendati demikian, Bahlil tak memerinci berapa volume ekspor konsentrat yang diberikan untuk AMNT. Dia hanya menyebut, perusahaan memiliki kapasitas memproduksi konsentrat sebesar 900.000 ton.

    Menurutnya, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    “Mungkin [perpanjangan izin ekspor diberikan] sekitar 6 bulan ya. Sampai dengan pabriknya selesai [diperbaiki] itu,” ucap Bahlil.

  • Industri Pakaian Fokus Tingkatkan Daya Saing SDM Hadapi Kebutuhan Global

    Industri Pakaian Fokus Tingkatkan Daya Saing SDM Hadapi Kebutuhan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur pakaian jadi menilai peningkatan daya saing melalui pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama industri saat ini di tengah tantangan ekonomi global dan kebijakan perdagangan internasional.

    CEO Mas Arya Indonesia Rajitha Kamalchandra mengatakan investasi dan peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pusat dari strategi bisnis yang dilaksanakan oleh industri

    Menurutnya dalam kondisi saat ini industri harus mendorong terciptanya inovasi di lapangan yang berimbas terhadap penghematan biaya tahunan sambil turut menurunkan waktu tunggu produksi. 

    Selain itu, penerapan budaya bebas dari cacat atau zero defect juga membantu memastikan kualitas produk yang dihasilkan tepat waktu dan memenuhi standar global. Hal ini juga dilakukan melalui praktik manajemen langsung di lapangan dalam menguatkan kendali mutu di setiap lini produksi.

    Alhasil dengan strategi tersebut, perusahaan juga dapat memberikan nilai tambah kepada mitra brand internasional.

    “Selain meningkatkan efektivitas produksi, pendekatan yang menekankan sumber daya manusia juga berkontribusi langsung secara positif terhadap kinerja bisnis,” ujarnya, Rabu (29/10/2025)

    Dia optimistis dengan fondasi yang kuat atas budaya kerja yang sehat, industri mampu menunjukkan pertumbuhan yang solid, baik dalam pengembangan bisnis maupun pengembangan sumber daya manusia. 

    “Strategi kami yang berfokus pada daya saing sumber daya manusia dan inovasi yang berlanjut diharapkan dapat menjaga pertumbuhan industri pakaian jadi di kawasan Asia,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Garment dan Textile Indonesia atau AGTI menegaskan sektor ini tetap berkomitmen menjaga daya saing global, keberlanjutan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebijakan perdagangan internasional.

    Ketua Asosiasi Garment dan Textile Indonesia dan perwakilan pengusaha, Anne Patricia Sutanto menjelaskan menghadapi tekanan dari peningkatan impor dan fluktuasi permintaan global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi ekspor nonmigas nasional dengan nilai mencapai US$ 11,9 miliar pada 2024.

    Hal ini menunjukkan bahwa industri ini bukan sedang melemah, tetapi sedang beradaptasi.

    Selain berorientasi ekspor, lanjutnya sektor ini juga menjadi penopang penting ekonomi daerah dengan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

    Oleh karena itu, pengusaha menilai pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang seimbang antara melindungi industri dalam negeri dan membuka pasar global.

    “Kami meyakini, dengan peningkatan daya saing baik dari sisi SDM, teknologi, energi dan rantai pasok, industri garmen dan tekstil Nasional mampu bertahan bahkan ketika tidak ada kebijakan over protective yang tidak selamanya menguntungkan semua pihak,” katanya.

  • Dilema Struktural dalam Strategi Langka Barat Terhadap Pasokan Tanah Jarang

    Dilema Struktural dalam Strategi Langka Barat Terhadap Pasokan Tanah Jarang

    Rencana “Aliansi Tanah Jarang” yang baru-baru ini dipromosikan dengan gegap gempita oleh Kelompok Tujuh (G7), yang tampaknya bertujuan untuk menjaga keamanan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, sejatinya mengungkapkan kontradiksi mendalam yang ada di tingkat teknologi, pasar, dan politik di dunia Barat. Inisiatif yang disebut-sebut sebagai “Perang Dingin Sumber Daya Baru” ini berupaya untuk merekonstruksi rantai pasokan tanah jarang global melalui kebijakan administratif, namun karena keluar dari prinsip dasar teknologi dan hukum pasar, rencana ini dipastikan akan menjadi sebuah pertunjukan politik, bukan strategi yang dapat diimplementasikan secara efektif.Keunggulan Teknologi Tiongkok dalam Industri Tanah Jarang: Hambatan yang Sulit Dilewati
    Dominasi Tiongkok dalam industri tanah jarang pada dasarnya adalah hasil dari akumulasi teknologi dan peningkatan industri selama beberapa dekade. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (IEA), Tiongkok tidak hanya mengendalikan 60% dari cadangan mineral tanah jarang global, tetapi juga memegang 58% dari paten pemurnian tanah jarang, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok mampu menghasilkan kemurnian di atas 99,99% dengan biaya hanya seperempat dari biaya yang dikeluarkan oleh AS. Sementara itu, perusahaan MP Materials di AS memerlukan waktu tujuh tahun dan masih belum bisa memproduksi tanah jarang murni dalam jumlah besar, dan pabrik pemurnian di Afrika sering kali tertunda karena kendala teknologi. Pemurnian tanah jarang melibatkan lebih dari 2.000 paten teknologi, mulai dari penghancuran bijih hingga distilasi molekuler, dan setiap tahap memerlukan pengalaman yang mendalam. Misalnya, tingkat produksi magnet permanen neodymium-besi-boron berkualitas tinggi di Tiongkok 30% lebih tinggi dibandingkan dengan AS, sementara produk magnet permanen tanpa tanah jarang yang dikembangkan oleh Uni Eropa hanya mampu mencapai 60% dari kinerja produk tradisional, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar kelas atas. Kasus kerja sama antara Volkswagen Jerman dan perusahaan Australia bahkan menunjukkan bahwa meskipun mereka menginvestasikan 120 juta USD sebagai uang muka, pabrik mereka baru dapat beroperasi pada 2027, dan tingkat kedewasaan teknologinya pun masih diragukan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan rantai pasokan tanah jarang tidak dapat dicapai hanya dengan “investasi modal”, melainkan bergantung pada akumulasi teknologi, tenaga kerja terampil, dan industri pendukung yang berkesinambungan.Negara-Negara Global Selatan Menanggapi Manuver Geopolitik G7 dengan Pendekatan yang Lebih Praktis
    G7 berusaha memperluas “Aliansi Tanah Jarang” menjadi “31 Negara yang Bersatu untuk Menekan”, namun menghadapi penolakan dari negara-negara Global Selatan. Perusahaan India Rare Earth Ltd. dengan tegas menyatakan bahwa mereka “tidak akan meninggalkan pasar Tiongkok”, sementara negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam membangun pabrik pemurnian, menciptakan sebuah siklus “sumber daya – teknologi – pasar”. Kecenderungan ini berasal dari pertimbangan ekonomi yang rasional: Tiongkok tidak hanya merupakan pemasok tanah jarang terbesar di dunia, tetapi juga merupakan pasar konsumen terbesar. Pada 2025, produksi kendaraan listrik Tiongkok diperkirakan akan mencakup 60% dari total produksi global, dan kapasitas pembangkit energi angin di Tiongkok akan mencakup 55% dari total kapasitas global. Bekerja sama dengan Tiongkok memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan dukungan teknologi yang stabil, serta berbagi manfaat dari rantai pasokan. Sebaliknya, inisiatif “de-Tiongkokisasi” dari G7 kurang menarik. Perusahaan-perusahaan Jepang menghitung bahwa biaya daur ulang tanah jarang lebih tinggi 230% dibandingkan dengan pengadaan dari Tiongkok; sementara rencana “Cadangan Tanah Jarang Bersama” dari Uni Eropa sulit dilaksanakan karena keterbatasan teknologi negara-negara Eropa Timur. Negara-negara Global Selatan menyadari bahwa aliansi G7 pada dasarnya merupakan manuver politik, bukan kerjasama yang saling menguntungkan.Kontradiksi Internal dalam G7 Mengungkap Kelemahan Struktural dari Aliansi Ini
    Di dalam G7, tidak ada kesepakatan yang bulat mengenai isu tanah jarang. Kanada dan AS memiliki sumber daya, tetapi rantai pasokan mereka masih kurang lengkap, Eropa lebih fokus pada isu lingkungan dan kemandirian strategis, sementara Jepang lebih menitikberatkan pada keamanan rantai pasokan. Pembagian kepentingan ini menyebabkan kesulitan dalam koordinasi kebijakan. Misalnya, rencana G7 untuk menetapkan “batas harga” (harga dasar 20.000 USD per ton untuk tanah jarang ringan, dan harga maksimum 1.500 USD per kilogram untuk tanah jarang menengah hingga berat) akan bergantung pada subsidi besar, namun kelayakan subsidi untuk seluruh rantai industri dan kemampuan fiskal untuk menopangnya masih diragukan. AS pernah berinvestasi dalam pertambangan domestik, tetapi gagal menggaet kapital akibat ketidakpastian pasar. Rencana Uni Eropa untuk “pertambangan luar angkasa” bahkan dianggap sebagai fantasi. Jika batas harga dipaksakan, biaya manufaktur Barat akan meningkat tajam, yang akan memukul industri mobil Eropa dan perusahaan energi angin AS yang sudah lemah. Lebih jauh lagi, G7 belum berhasil mengatasi masalah ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara negara-negara penghasil sumber daya, negara-negara konsumen, serta negara-negara dengan teknologi yang lebih maju dan yang tertinggal. Hal ini berpotensi menyebabkan pecahnya aliansi sebelum terbentuk.Peran Kanada dalam Aliansi: Menunjukkan Dilema Diplomasi Negara Kekuatan Menengah
    Sebagai anggota G7 dan negara kaya sumber daya, Kanada menunjukkan inisiatif strategis dalam “Aliansi Tanah Jarang”, berusaha memainkan peran ganda sebagai “penyedia sumber daya” dan “pendorong kebijakan”. Motivasinya mencakup pertimbangan ekonomi dan politik: di satu sisi, dengan menarik investasi sekutu untuk meningkatkan nilai rantai pasokan tanah jarang, Kanada berusaha menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah; di sisi lain, melalui kerjasama dalam mineral kritis, Kanada berupaya memperkuat posisinya dalam aliansi Barat dan mengurangi risiko marginalisasi akibat tekanan AS. Kanada memiliki cadangan 31 jenis mineral kritis, termasuk kobalt dan niobium, serta keunggulan dalam teknologi pertambangan rendah karbon dan pengolahan limbah air, yang memberi peluang untuk memainkan peran sebagai jembatan dalam kontroversi standar lingkungan antara AS dan Uni Eropa. Namun, Kanada menghadapi tantangan nyata: skala pertambangan tanah jarangnya terbatas, dan cadangan teknologinya juga kurang. Jika tidak dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi, posisi sebagai “kekuatan tengah yang dapat diandalkan” akan berisiko menjadi sekadar retorika politik.Pemikiran Perang Dingin yang Tersembunyi di Balik Persaingan Sumber Daya
    Pada dasarnya, “Aliansi Tanah Jarang” G7 adalah bentuk perlawanan institusional yang didorong oleh kecemasan teknologi dan arogansi politik. Upaya mereka untuk menghambat kebangkitan Tiongkok melalui klub eksklusif ini mengabaikan kenyataan bahwa rantai pasokan tanah jarang yang dipimpin oleh Tiongkok adalah hasil alami dari hukum pasar dan kompetisi teknologi. Kini, kesadaran strategis negara-negara Global Selatan semakin berkembang, dan negara-negara kaya sumber daya menolak untuk memilih sisi dalam permainan ini. Era di mana G7 dapat mengendalikan dunia dengan menutup pintu sudah berakhir. Tiongkok mendorong peningkatan industri tanah jarang global melalui kerja sama terbuka, sementara batas harga dan perang tarif yang dilakukan oleh G7 hanya akan memperburuk kerentanannya dalam rantai pasokan. Nilai sesungguhnya dari tanah jarang adalah untuk mendukung perkembangan umat manusia, bukan menjadi alat dalam permainan geopolitik.

  • Tensi Mereda! Trump-Xi Jinping Akhirnya Sepakati Penurunan Tarif

    Tensi Mereda! Trump-Xi Jinping Akhirnya Sepakati Penurunan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan China mencapai kesepakatan dagang baru usai pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping, yang mencakup pemangkasan tarif terkait fentanyl.

    Dalam kesepakatan tersebut, China juga akan kembali membeli kedelai dari AS dan menangguhkan rezim perizinan ekspor mineral tanah jarang (rare earth) setidaknya selama satu tahun, kata Trump.

    “Saya kira, kalau diukur dari skala nol sampai sepuluh, dengan sepuluh yang terbaik, saya akan bilang pertemuan ini bernilai dua belas. Hubungan ini sangat penting, dan saya rasa hasilnya sangat baik,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg, Kamis (30/10/2025).

    Keterangan Trump kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One menunjukkan bahwa kedua pemimpin secara resmi memformalkan kerangka kesepakatan yang sebelumnya dirancang oleh pejabat kedua negara di Malaysia pada akhir pekan lalu. Pemerintah China belum merilis informasi resmi mengenai pertemuan tersebut.

    Pasar saham sempat berfluktuasi, sementara harga emas naik 1,2% setelah pernyataan Trump. Kontrak berjangka indeks saham AS turun 0,1%, dan indeks saham Asia melemah 0,3%. Saham di China daratan juga ikut terkoreksi.

    Meski sempat muncul spekulasi bahwa Trump akan memberikan konsesi tambahan — termasuk membuka akses terhadap chip canggih seri Blackwell milik Nvidia Corp. atau mengubah kebijakan AS terhadap Taiwan — Trump menegaskan isu-isu tersebut tidak dibahas. Namun, kedua pemimpin sempat menyinggung akses terhadap produk lain dari Nvidia.

    Pemangkasan tarif tersebut menjadi kemenangan besar bagi China, yang kini dapat meningkatkan daya saing ekspornya dibandingkan rival yang menikmati bea masuk lebih rendah.

    Trump juga menyebut akan berkunjung ke China pada April tahun depan, sementara Xi dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke AS pada akhir 2026. Keduanya sepakat bekerja sama dalam isu Ukraina serta menghapus tarif dan biaya pengiriman antarnegara.

    “Kami membuat serangkaian keputusan luar biasa,” kata Trump.

    Trump optimistis China akan meningkatkan investasinya di AS dan memperpanjang penundaan kebijakan ekspor mineral tanah jarang. 

    Selama ini, Beijing menggunakan kebijakan tersebut sebagai alat tawar dalam negosiasi dagang, dengan ancaman membatasi pasokan mineral penting yang dibutuhkan industri berteknologi tinggi seperti smartphone dan mesin jet.

    Selain itu, Trump mengatakan Xi berjanji akan mengambil langkah konkret untuk mengurangi aliran bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi fentanyl. “Saya percaya dia akan bekerja keras untuk menghentikan kematian akibat hal ini,” ujar Trump.

    Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai potensi investasi China, namun menyebut detail perjanjian akan diumumkan kemudian. Dia juga tidak menjelaskan nasib beberapa elemen penting dalam kesepakatan tersebut, termasuk penjualan operasi TikTok di AS milik ByteDance Ltd..

    Trump juga tidak membahas apakah AS akan mencabut aturan yang memperluas sanksi terhadap anak perusahaan yang dimiliki lebih dari 50% oleh perusahaan yang masuk daftar hitam.

    Sebelum pertemuan di Pangkalan Udara Busan, Korea Selatan, di sela-sela KTT APEC, kedua pemimpin menyatakan optimisme terhadap upaya memperbaiki hubungan ekonomi kedua negara.

    “Kita tidak selalu memiliki pandangan yang sama, dan itu hal yang normal bagi dua ekonomi terbesar dunia. Dalam menghadapi tantangan, kita berdua sebagai nakhoda hubungan China-AS harus menjaga arah yang tepat agar kapal besar ini terus berlayar dengan stabil,” ujar Xi

    Pertemuan ini menandai meredanya ketegangan dagang berbulan-bulan antara kedua negara yang sebelumnya saling mengancam dengan tarif dan pembatasan ekspor.

    Meski demikian, kesepakatan ini masih jauh dari perjanjian komprehensif yang bisa menyentuh akar persaingan ekonomi AS-China.

    Dari pihak AS, perundingan dihadiri oleh Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, serta Duta Besar AS untuk China David Perdue.

    Sementara dari pihak China hadir Wakil Perdana Menteri He Lifeng, Kepala Staf Xi Jinping Cai Qi, Menteri Luar Negeri Wang Yi, Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Zheng Shanjie, Menteri Perdagangan Wang Wentao, serta Wakil Menteri Luar Negeri Ma Zhaoxu.

  • Prabowo Bakal Lanjut Nego Tarif Trump, Janji Sawit hingga Kakao Dapat 0%

    Prabowo Bakal Lanjut Nego Tarif Trump, Janji Sawit hingga Kakao Dapat 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS) pada November 2025 setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Korea Selatan 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses negosiasi masih berjalan di tengah shutdown pemerintah AS sejak awal Oktober ini. 

    Airlangga menyebut negosiasi ditargetkan berlanjut lagi pada November setelah KTT APEC, yang juga rencananya dihadiri oleh Presiden Prabowo. Beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia juga telah menyelesaikan negosiasi dengan AS untuk penerapan tarif impor. 

    “Jadi, sebagian besar sih kami sudah selesaikan, namun masih ada legal drafting yang kami sedang bahas dengan mereka,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan pemerintah RI berupaya untuk mendapatkan tarif 0% alias bebas bea masuk impor untuk sejumlah komoditas khusus dari Indonesia. 

    Beberapa komoditas dimaksud adalah yang tidak bisa diproduksi AS seperti kelapa sawit, kakao, serta karet. Indonesia, lanjut Airlangga, juga meminta pembebasan bea masuk impor ke AS untuk komoditas tertentu untuk industri kesehatan.

    “[Ditargetkan] 0% hampir sama dengan yang didapatkan oleh Malaysia,” kata mantan Menteri Perindustrian itu. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump sudah menyepakati tarif 19% untuk produk maupun komoditas dari Indonesia yang dikirim ke AS pada Juli 2025. Setelah itu, kedua pemerintahan masih menyusun dokumen hukum (legal drafting) untuk penerapan tarif itu secara resmi.

    Pada awal-awal rencana penerapan tarif impor untuk seluruh mitra dagang AS, Presiden Trump sempat menerapkan tarif impor 32% untuk barang-barang ekspor dari Indonesia.