Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Indonesia Resmi Anggota BRICS, Ekspor RI Wajib Naik – Page 3

    Indonesia Resmi Anggota BRICS, Ekspor RI Wajib Naik – Page 3

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Menurutnya, bergabungnya Indonesia dengan blok tersebut akan memperluas pasar nasional dan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar.

    Namun demikian, bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. Luhut menekankan pentingnya kehati-hatian mengingat persoalan yang tengah dihadapi Tiongkok saat ini, serta situasi di Eropa terkait pasokan gas yang sebagian besar berasal dari Rusia dan kondisi stoknya.

    “Ya market kita lebih besar. Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita enggak hati-hati dengan persoalan yang ada di China sekarang, dan juga persoalan di mana di Eropa, di mana gas sekarang dari mana dari Rusia di stok mereka,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (9/1).

    Menurutnya hal tersebut dapat menyebabkan krisis energi di Eropa, yang kemudian berdampak pada Cina. Selain itu, ekonomi Cina saat ini sedang kurang baik, sementara di Amerika tingkat ketidakpastian tinggi karena tarif yang belum jelas berapa persen akan dinaikkan oleh Presiden Trump.

    “Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di mana? Di Eropa. Dan dia turunkan ke Cina. Dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik. Dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang baru jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” tegas Luhut.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah telah menimbang dengan cermat terkait masalah-masalah yang hingga saat ini terjadi. “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik,” imbuh Luhut.

  • Penjelasan Kepala BNN Soal Tanaman Kratom Masuk Golongan Narkotika – Halaman all

    Penjelasan Kepala BNN Soal Tanaman Kratom Masuk Golongan Narkotika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom menanggapi polemik tanaman kratom yang dinilai masuk golongan narkotika.

    Marthinus mengatakan bahwa tanaman kratom sudah diatur melalui peraturan Menteri Perdagangan terkait sisi niaganya.

    “Ya itu (Peraturan Menteri) merupakan satu aturan untuk bagaimana mengontrol Kratom tersebut,” ucapnya di Gedung BNN, Jakarta, Kamis (14/1/2024).

    Namun dari sisi medis atau dari sisi pandangan-pandangan dari beberapa negara juga ada aturan-aturan internasional seperti United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), Drug Enforcement Administration (DEA), dan Food and Drug Administration (FDA).

    “Mereka masih menempatkan kratom ini sebagai barang yang diawasi. Jadi memang kita harus penuh kehati-hatian untuk melaksanakan tata niaga ini,” ungkapnya.

    BNN terus melakukan diskisi supaya tujuan daripada pengaturan tata niaga kratom ini tidak melanggar batas-batas aturan-aturan yang lebih diterima secara universal. 

    Marthinus menyebut di Amerika Serikat dan beberapa negara lain mengizinkan dan di beberapa negara juga tidak mengizinkan. 

    “Di tetangga kita di Asia, hampir semua belum mengatur tentang legalisasi Kratom,” tambahnya

    Di seluruh dunia ada kurang lebih 20 negara yang melarang. 

    “Artinya kita terus penuh kehati-hatian untuk melaksanakan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut. Itu jawaban saya,” tuturnya.

    Tanaman kratom banyak terdapat di pedalaman Kalimantan. (dok. dw.com)

    Untuk diketahui, kebijakan mengenai pengaturan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom efektif berlaku mulai 11 Oktober 2024.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor.

    Lalu, tertuang juga dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

    Kooditas kratom ada yang dilarang dan diatur ekspornya.

    Kratom yang dilarang berupa daun kratom utuh dan juga remahan dengan ukuran lebih besar dari 600 mikron yang tertuang dalam Permendag Nomor 20 tahun 2024.

    Sementara itu, untuk kratom yang diatur berupa bubuk dan remahan daun kratom dengan ukuran kurang dari sama dengan 600 mikron yang tertuang dalam Permendag Nomor 21 tahun 2024 dengan menggunakan tiga instrumen, yaitu Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). 

     

  • Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS, Begini Persiapan Pengusaha – Page 3

    Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS, Begini Persiapan Pengusaha – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Memasuki awal 2025, Indonesia mengumumkan resmi menjadi anggota kelompok negara ekonomi BRICS. BRICS sendiri mencakup negara-negara besar yakni Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan. Tahun lalu, anggota BRICS diperluas dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa keanggotaan ini mencerminkan pentingnya posisi Indonesia di mata dunia.

    “Indonesia dipandang sebagai negara yang strategis dan penting untuk segera bergabung,” ujar Menlu Sugiono dalam pidato tahunan di acara Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di Jakarta, 10 Januari 2025.

    Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan bahwa pengusaha di Indonesia umumnya sangat antusias dengan keanggotaan Indonesia di BRICS, yang diyakini dapat memperluas pasar internasional.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia diakui di tingkat global, khususnya di antara negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar. Dengan begitu, pelaku usaha melihat peluang untuk memperluas jejaring bisnis, meningkatkan daya saing, dan menembus pasar internasional,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Diversifikasi Produk

    Dalam mempersiapkan daya saing untuk memanfaatkan peluang, Angga mengungkapkan, sejumlah pengusaha mulai mempersiapkan strategi diversifikasi produk dan pasar untuk menjangkau negara-negara anggota BRICS seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Persiapan lainnya, adalah mencari peluang kerja sama dengan mitra di negara anggota BRICS, baik dalam hal investasi, perdagangan, maupun transfer teknologi.

    Terkait pemanfaatan Infrastruktur dan kebijakan, Angga menuturkan, “Pelaku usaha menantikan adanya kebijakan pendukung dari pemerintah, seperti akses permodalan melalui BRICS New Development Bank (NDB), insentif perdagangan, dan dukungan untuk ekspor”.

    “Dengan akses ke pasar negara-negara BRICS, diharapkan ekspor Indonesia, khususnya produk unggulan seperti komoditas, manufaktur, dan produk kreatif, dapat meningkat signifikan,” bebernya.

    Jalur Diplomasi Ekonomi

    Angga lebih lanjut menyampaikan, pengusaha juga berharap pemerintah aktif memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk membuka jalur diplomasi ekonomi yang lebih strategis dan memfasilitasi kerja sama dengan anggota lainnya.

    Selain itu, dengan BRICS sebagai wadah kerja sama multilateral, pengusaha juga berharap ada stabilitas ekonomi global yang lebih terjaga, terutama di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS memberikan harapan besar, tetapi juga menuntut kesiapan pengusaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia memaksimalkan peluang ini,” tutupnya.

  • Industri Ambruk & Merugi, Kemenperin Usul Tunda Opsen Pajak Kendaraan

    Industri Ambruk & Merugi, Kemenperin Usul Tunda Opsen Pajak Kendaraan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada tahun 2024, industri otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Penurunan ini disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat serta kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor.

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta memperkirakan industri otomotif akan menghadapi tantangan yang lebih besar pada tahun 2025, seiring dengan implementasi kebijakan kenaikan PPN serta penerapan opsen PKB dan BBNKB. 

    Kemenperin pun meminta daerah mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor.

    “Sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar Rp4,21 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini berdampak pada sektor backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun, dan sektor forward linkage sebesar Rp3,519 triliun,” kata Tata dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) “Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah”, di Jakarta, Selasa (14/1/2024).

    Menyadari pentingnya sektor otomotif bagi kontribusi ekonomi Indonesia dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025, ada beberapa usulan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Keuangan.

    Insentif tersebut yakni Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan hybrid (PHEV, Full, Mild) sebesar 3%, lalu Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan EV sebesar 10% untuk mendorong industri kendaraan listrik.

    “Penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, di mana saat ini telah terdapat 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB,” kata Tata.

    Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global.

    Apalagi industri KBM roda 4 pada tahun 2024 memiliki kinerja produksi sebesar 1,19 juta unit (114,3%), penjualan sebesar 865 ribu unit (113,9%), dan ekspor CBU sebesar 472 ribu unit (16.5%). Sedangkan industri KBM roda 2 pada tahun 2024 memiliki kinerja produksi sebesar 6,91 juta unit (11.5%), kinerja penjualan sebesar 6,33 juta unit (11,5%) dan ekspor CBU sebesar 572 ribu unit (10.45%).

    (dce)

  • Kapan Mitsubishi Xpander Hybrid Dibawa ke Indonesia?

    Kapan Mitsubishi Xpander Hybrid Dibawa ke Indonesia?

    Jakarta –

    Pemerintah bakal memberikan insentif kepada mobil elektrifikasi jenis hybrid. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi para agen pemegang merek di Indonesia. Bagi Mitsubishi, apakah hal itu bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan Xpander Hybrid di Indonesia?

    Sebagai info, pemerintah memberikan insentif untuk mobil listrik berbasis baterai, baik itu mobil listrik murni (BEV), maupun hybrid. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Dan insentif lain untuk kendaraan bermotor listrik, kendaraan hybrid, dan PPN untuk pembelian rumah yang selama ini sudah kita umumkan yaitu dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

    Insentif yang diberikan pemerintah tersebut berupa PPnBM ditanggung pemerintah (PPnBM DTP), di mana yang terbaru diberikan untuk mobil hybrid. Aturan itu menyatakan kalau PPnBM mobil hybrid ditanggung pemerintah sebesar 3%. Para pabrikan juga sudah diminta untuk mendaftarkan mobil hybridnya agar bisa menikmati insentif.

    Terkait hal itu, General Manager of Marketing Communication & PR Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Intan Vidiasari mengatakan, kendati insentif mobil hybrid sudah diberikan oleh pemerintah, bukan serta Mitsubishi langsung meluncurkan Xpander Hybrid di Indonesia.

    “Seperti yang kita tahu, untuk model hybrid Xpander sudah ada, tapi memang belum dipasarkan disini. Kemarin Pak Kato, CEO Mitsubishi Motors dari Jepang datang dan dia juga sempat bilang pada saat perayaan satu juta unit produksi di MMKI, dia ingin meningkatkan lagi produktivitas dan volume yang ada di MMKI, sekarang kan 220 ribu unit per tahun ya. Dia ingin meningkatkan lagi, salah satunya juga dengan memproduksi mobil-mobil baru termasuk hybrid dan elektrik, supaya bisa tidak hanya buat domestik juga bisa buat meningkatkan ekspor dari MMKI,” ungkap Intan kepada wartawan di Bogor (13/1/2025).

    Intan menjelaskan, secara teknologi, Mitsubishi sudah siap untuk membawa Xpander Hybrid ke Indonesia. Hanya saja perlu perencanaan yang matang. Karena meskipun ada insentif, tapi ada hal-hal lain yang juga membebankan, seperti peraturan opsen pajak dan PPN 12%.

    “Teknologinya sudah ada, sudah siap, MMKI juga sudah ready untuk membuat. Cuma memang timing-nya yang belum pas untuk bisa melakukan itu, karena walau mendapat insentif, tetap kan harus ada penyesuaian harga, apalagi sekarang ada opsen, kemudian PPN juga naik jadi 12%. Jadi gimana caranya mengeluarkan mobil yang bisa tetap memiliki harga kompetitif, begitu,” bilang Intan.

    “Apalagi seperti kita tahu kompetisinya sama brand-brand China atau non-Japanese yang memang harga mereka sangat bisa di-squeeze gitu. Sementara kalau kami sendiri maunya bisa bersaing gitu produknya, jangan sampai dikeluarkan produknya, tapi akhirnya tidak bersaing harganya, jadi ditunggu aja, janjinya sih tahun ini dan tahun depan pasti mengeluarkan mobil baru, salah satunya hybrid,” tegas Intan.

    (lua/dry)

  • Pejabat China sebut ekspor manufaktur tidak kelebihan kapasitas

    Pejabat China sebut ekspor manufaktur tidak kelebihan kapasitas

    Beijing (ANTARA) – Apa yang disebut sebagai “kelebihan kapasitas” (overcapacity) dalam ekspor China merupakan anggapan yang sangat keliru, menurut seorang pejabat bea cukai China pada Senin (13/1).

    Tidak ada yang namanya kelebihan kapasitas di China, baik dilihat dari perspektif keunggulan komparatif maupun permintaan pasar global, kata Wang Lingjun, wakil kepala Administrasi Umum Kepabeanan (General Administration of Customs/GAC) China, dalam sebuah konferensi pers saat menjawab pertanyaan terkait klaim pemerintah Amerika Serikat soal kelebihan kapasitas ekspor China.

    Industri manufaktur China, yang sangat populer di pasar global, mengandalkan sistem industri yang komprehensif dan terus ditingkatkan, serta investasi yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) serta inovasi, ujar Wang.

    Jelas terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa rantai pasokan manufaktur yang lengkap di China memastikan stabilitas rantai produksi dan pasokan global, mendorong kemajuan teknologi dan peningkatan industri di seluruh dunia, papar pejabat tersebut.

    Klaim berulang-ulang yang dilontarkan oleh beberapa negara pada dasarnya merupakan upaya mereka untuk menekan dan menghambat pembangunan China, menunjukkan bentuk proteksionisme yang sangat merongrong kerja sama industri global dan stabilitas rantai pasokan, sebut Wang.

    Dia menambahkan bahwa menjunjung tinggi kerja sama yang terbuka dan saling menguntungkan merupakan arah yang benar bagi pembangunan ekonomi global.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sita Uang Rp477 Miliar di Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    KPK Sita Uang Rp477 Miliar di Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang setara Rp477 miliar dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Wdiyasari. 

    Penyitaan itu dilakukan dari total 36 rekening milik Rita dan pihak-pihak terkait lainnya, Jumat (10/1/2025). 

    “Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1/2025). 

    Secara terperinci, uang yang disita dari 36 rekening itu berbentuk mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat (AS) dan dolar Singapura. 

    Uang yang kini menjadi barang bukti KPK di kasus Rita Widyasari itu berjumlah Rp350,8 miliar, US$6,28 juta (setara Rp102,3 miliar kurs jisdor BI) dan SGD 2 juta (setara Rp23,9 miliar berdasarkan kurs rupiah Rp11.922 per SGD). 

    Berdasarkan perhitungan Bisnis, total uang yang disita dari 36 rekening itu mencapai sekitar Rp477 miliar. 

    KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Mantan bupati itu diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metric tonne. Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya. 

    Lembaga antirasuah pun telah memeriksa berbagai saksi pada perkara tersebut. Beberapa di antaranya adalah Dirjen Bea Cukai Askolani dan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata. 

    Masing-masing diperiksa ihwal ekspor komoditas batu bara dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan. 

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.   

    Di sisi lain KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. 

    Sebelum menyita uang dari 36 rekening, penyidik telah lebih dulu menggeledah 9 kantor dan 19 rumah. Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

  • IMEF Sarankan NU Jual Batu Bara untuk Kebutuhan Domestik, Ini Alasannya

    IMEF Sarankan NU Jual Batu Bara untuk Kebutuhan Domestik, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyarankan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menjual batu bara untuk kebutuhan dalam dalam negeri.

    Hal ini seiring dengan NU yang mengantongi izin pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) seluas 25.000-26.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur. 

    Area tersebut merupakan lahan pertambangan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

    Singgih menuturkan, NU bisa menjual produk batu bara untuk kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) saja.

    “Mengingat historis NU dalam perjalanan Republik, maka sebaiknya hasil produksi NU diperuntukkan untuk kepentingan kebutuhan batu bara di dalam negeri, melalui DMO,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Namun mengingat harga DMO saat ini, Singgih mengingatkan agar NU sebaiknya juga mengkomunikasikan dengan pemerintah agar Peraturan Presiden (Perpres) Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera ditandatangani Presiden. 

    Sehingga melalui mekanisme pungut salur, NU dapat mendapatkan harga batu bara di dalam negeri mendekati atau sesuai dengan harga internasional. 

    “Melalui penjualan ke DMO, jelas memberikan nilai positif bagi NU di dalam memiliki IUPK, tetap mengutamakan kepentingan nasional dan sekaligus harga NU juga tidak dirugikan,” jelas Singgih.

    Lebih lanjut, Singgih juga mengingatkan agar NU membantu mempercepat implementasi MIP. Pasalnya, melalui MIP, keamanan pasokan batu bara di dalam negeri terjamin dalam menjaga kualitas kelistrikan nasional.

    Selain itu, biaya pokok penyediaan batu bara relatif dapat dikelola baik atas kondisi daya beli masyarakat dan harga energi bagi industri dalam melakukan kompetisi produknya.

    “APBN juga tidak terganggu dan berkeadilan bagi pelaku yang dominan ekspor maupun yang memberikan prioritas ke pasokan domestik,” imbuh Singgih.

    Sebelumnya, NU telah membentuk badan usaha usai mengantongi izin pengelolaan WIUPK.

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu dinamai PT BUMN alias PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Adapun, perusahaan dikelola oleh koperasi NU sebagai badan usaha pengelola tambang.  

    “PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya. Dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Sahamnya dimiliki koperasi,” ucap Yahya dalam konferensi pers secara virtual dikutip Selasa (7/1/2025).

    Dia pun memastikan bahwa WIUPK untuk NU sudah keluar dan pihaknya tengah menyiapkan proses eksplorasi. Setelah itu, NU akan secara efektif mengeruk batu bara. Di sisi lain, NU juga tengah melakukan studi lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh negara. 

    “Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti alur yang ada itu karena ini sudah izinnya sudah diberikan kepada kami. Semua akan kami penuhi,” jelas Yahya.

  • Premium 7 jam yang lalu Biden Batasi Ekspor Cip AI, Imbas RI Masuk BRICS?

    Premium 7 jam yang lalu Biden Batasi Ekspor Cip AI, Imbas RI Masuk BRICS?

    Premium

    7 jam yang lalu

    Biden Batasi Ekspor Cip AI, Imbas RI Masuk BRICS?

  • IHSG menguat di tengah “wait and see” pelantikan Donald Trump

    IHSG menguat di tengah “wait and see” pelantikan Donald Trump

    IHSG hari ini (14/1) diprediksi bergerak melemah dalam range 6.970 sampai 7.060

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi, bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    IHSG dibuka menguat 10,18 poin atau 0,15 persen ke posisi 7.027,06. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,04 poin atau 0,00 persen ke posisi 810,93.

    “IHSG hari ini (14/1) diprediksi bergerak melemah dalam range 6.970 sampai 7.060,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Selasa.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar khawatir bahwa kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) memberikan dampak terhadap capital outflow dan melemahnya nilai tukar rupiah yang berkelanjutan.

    Senada dengan melemahnya IHSG, investor asing mencatatkan outflow di pasar ekuitas senilai Rp383,46 miliar.

    Selain Indonesia, sejumlah bursa di kawasan ASEAN turut tertekan akibat kenaikan imbal hasil obligasi AS menjelang pelantikan Presiden Trump pada 20 Januari 2025 mendatang.

    Dari mancanegara, pelaku pasar menantikan data inflasi AS yang berpotensi masih di atas target The Fed sebesar 2 persen, pasalnya, kebijakan kenaikan tarif Presiden Donald Trump dapat mengakibatkan kenaikan inflasi.

    Dari Asia, China melaporkan kenaikan surplus neraca dagang pada Desember 2024 menjadi 104,84 miliar dolar AS atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 75,31 miliar dolar AS.

    Ekspor tumbuh 10,7 persen year on year (yoy), sementara impor naik 1 persen (yoy), atau meningkat signifikan akibat produsen meningkatkan pesanan sebelum kenaikan tarif yang akan dikenakan pada masa kepemimpinan Presiden Trump.

    Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat bergerak variatif pada perdagangan Senin (13/0q), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 327,13 poin atau 0,78 persen ke level 42.267,13, indeks S&P 500 ditutup naik 3,51 poin atau 0,06 persen ke level 5.830,71, indeks Nasdaq Composite turun 112,53 poin atau 0,58 persen ke posisi 19.050,53.

    Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 760,48 poin atau 1,94 persen ke level 38.429,39, indeks Shanghai menguat 30,00 poin atau 0,95 persen ke posisi 3.190,76, indeks Kuala Lumpur menguat 7,43 poin atau 0,47 persen ke posisi 1.593,01, dan indeks Straits Times melemah 5,43 poin atau 0,37 persen ke 3 786,30.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025