Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Surplus neraca perdagangan di 2024 dukung ketahanan eksternal

    Surplus neraca perdagangan di 2024 dukung ketahanan eksternal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Surplus neraca perdagangan di 2024 dukung ketahanan eksternal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 00:03 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) memandang bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada 2024 positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

    Hal itu disampaikan BI untuk merespons rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Rabu.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2024 tercatat surplus 31,04 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Sebelumnya pada 2023, neraca perdagangan Indonesia juga surplus sebesar 36,89 miliar dolar AS.

    Adapun pada Desember 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,24 miliar dolar AS. Capaian ini melanjutkan capaian surplus pada November 2024 sebesar 4,37 miliar dolar AS.

    Surplus neraca perdagangan yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap baik.

    Neraca perdagangan nonmigas Desember 2024 mencatat surplus sebesar 4,0 miliar dolar AS. Hal ini juga seiring dengan tetap kuatnya ekspor nonmigas sebesar 21,92 miliar dolar AS.

    Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan perhiasan/permata serta bahan bakar mineral, maupun ekspor produk manufaktur seperti berbagai produk kimia serta kendaraan dan bagiannya.

    Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

    Adapun defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat menjadi sebesar 1,76 miliar dolar AS pada Desember 2024, sejalan dengan peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas.

    Sumber : Antara

  • Kadin Indonesia dan Asosiasi Dunia Usaha Dukung Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor – Halaman all

    Kadin Indonesia dan Asosiasi Dunia Usaha Dukung Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Anggota Luar Biasa (ALB) Asosiasi, Himpunan, Gabungan, dan Ikatan melihat bahwa implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) perlu untuk direvisi.

    Hal ini disampaikan oleh pelaku usaha nasional di acara focus group discussion (FGD) membahasrencana perpanjangan aturan devisa hasil ekspor.

    Beberapa perwakilan asosiasi yang turut hadir dalam FGD mengenai DHE tersebut, antara lain Indonesian Mining Association (IMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA), Rumah Sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia
    (GIMNI), dan Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA).

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasmita menjelaskan, kebijakan DHE yang sudah berjalan selama satu tahun.

    Aturan tersebut perlu dievaluasi karena tidak efektif dalam implementasinya meskipun bertujuan baik untuk memperkuat cadangan devisa serta fungsi stabilitas nilai tukar.

    “Kami melihat bahwa PP Nomor 36 Tahun 2023 kurang efektif dalam tahapan implementasi jika tujuannya untuk memperkuat nilai tukar rupiah.”

    “Faktanya, setahun terakhir rupiah masih terus menghadapi pelemahan. Selain itu, sektor swasta juga terus menerus menghadapi tantangan terhadap arus kas operasional perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global,” kata Suryadi dalam pernyataannya, Rabu(15/1/2025).

    Dia bilang, tidak seluruh perusahaan juga dapat memperoleh kemudahan akan kredit perbankan domestik sehingga mencari pendanaan dari luar negeri.

    Berbagai perusahaan yang turut terdampak oleh kewajiban yang terdapat dalam aturan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE ini menghadapi banyak tantangan dalam mengatur operasional usaha dan kesehatan arus kas perusahaan.

    Selain kewajiban DHE, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak, royalti, serta beban usaha lainnya sehingga menekan margin keuntungan (margin of profitability).

    “Kadin Indonesia serta para asosiasi dunia usaha berharap agar revisi kebijakan dan aturan terkait DHE nantinya tidak memberatkan para eksportir, terlebih terdapat usulan untuk menaikkan DHE dari 30 persen menjadi 50 persen atau 75 persen dalam 1 tahun, sehingga memberatkan arus kas perusahaan,” ujarnya.

    “Jika kebijakan ini terus dilakukan, kami melihat kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian nasional akan menurun, dimana dampaknya ini juga dirasakan oleh pemerintah,” kata dia.

    Karena itu, dia berharap agar pemerintah mempertimbangkan pengecualian bagi eksportir yang telah memenuhi kewajiban pajak dan mengonversikan devisa ke dalam rupiah.

    Ketua Komite Tetap Bidang Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi, menyarankan agar pemerintah dapat mempertimbangkan rencana perubahan aturan DHE SDA dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian serta permintaan pasar yang lemah, sehingga eksportir mendapatkan dukungan dan kemudahan ekspor yang diharapkan sebagai stimulan.

    “Kita mau menggenjot ekspor agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, disisi lain eksportir dihadapkan dengan permasalahan yang serius dalam menjalankan kegiatan usaha, yaitu cash flow. Ini berpotensi memberikan dampak yang kontraproduktif terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tutup Chandra.

  • Kebijakan Wajib Pungut akan Dievaluasi untuk Turunkan Harga Minyakita – Halaman all

    Kebijakan Wajib Pungut akan Dievaluasi untuk Turunkan Harga Minyakita – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas rantai distribusi minyak goreng Minyakita untuk menurunkan harga di pasaran.

    Namun, ia menyebut kebijakan wajib pungut perlu dievaluasi guna menjaga harga Minyakita tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Menurut Budi, distribusi Minyakita yang dilakukan melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID Food dari produsen minyak goreng terkendala oleh kebijakan wajib pungut.

    Padahal, apabila distribusi dilakukan melalui BUMN Pangan, penyalurannya ke konsumen bisa lebih cepat.

    Kebijakan wajib pungut mengharuskan produsen minyak goreng untuk membayar sejumlah pungutan terlebih dahulu ke BUMN Pangan, yang kemudian dapat diklaim kembali ke pemerintah di kemudian hari.

    Podusen sebenarnya sudah diberikan insentif bila menyalurkan minyak goreng melalui BUMN Pangan, tetapi mereka enggan melakukannya karena wajib pungut ini.

    “Di Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024) itu, untuk Minyakita yang menyalurkan melalui BUMN Pangan seperti Bulog, ID Food, itu kan si produsen mendapat insetif, tapi ini kan ada proses bisnis antara BUMN dengan produsen yang namanya wajib pungut,” kata Budi di Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    “Wajib pungut itu langsung dipungut oleh BUMN, sehingga perusahaannya kan harus bayar dulu, baru nanti bisa ditagih lagi ke pemerintah. Agak ribet, sehingga kadang-kadang produsen enggan walaupun dikasih insetif,” lanjutnya.

    Budi menegaskan rantai distribusi yang ada akan tetap dipertahankan, tetapi yang akan dievaluasi adalah mekanisme wajib pungut.

    Adapun mekanisme distribusi Minyakita sebenarnya memungkinkan produsen menyalurkan minyak goreng melalui pihak swasta yang berperan sebagai distributor pertama/D1. 

    Namun, jika melalui distributor swasta, produsen baru bisa mendapatkan hak untuk mengekspor minyak goreng pada saat penyaluran sudah sampai di distributor kedua/D2. Walhasil, untuk sampai ke pengecer, membutuhkan rantai distribusi yang panjang. 

    Berbeda lagi jika disalurkan melalui distributor BUMN Pangan, yang mana perusahaan plat merah di sini berperan sebagai D1. 

    Apabila produsen menyalurkan minyak goreng langsung ke BUMN Pangan, dapat langsung disalurkan ke pengecer. Dengan cara ini pula produsen bisa langsung mendapatkan hak ekspor.

    Namun, yang menjadi kendala menyalurkan melalui BUMN Pangan adalah adanya kebijakan wajib pungut ini. 

    “Kalau BUMN itu kan distributor satu, sehingga si produsen langsung mendapat hak ekspor kan, tapi kalau swasta kan harus [melalui] distributor dua baru dapat hak ekspor,” ucap Budi.

    Ia mengatakan, kendala wajib pungut ini akan dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kewajiban wajib pungut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021.

    Dalam peraturan itu, diatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atau PPnBM oleh BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN.

    Aturan itu telah diperbarui dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. 

    Budi juga mengungkapkan bahwa ia sudah mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk membahas soal wajib pungut. Ia yakin masalah ini dapat diselesaikan secara cepat. 

  • Pemprov Sumsel siap ekspor perdana kopi robusta tahun ini

    Pemprov Sumsel siap ekspor perdana kopi robusta tahun ini

    Sumber foto: Arik/Elshinta.com.

    Pemprov Sumsel siap ekspor perdana kopi robusta tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 16:42 WIB

    Elshinta.com – Pemprov Sumatera Selatan siap mencatat sejarah baru melalui rencana ekspor perdana kopi robusta yang akan dilaksanakan tahun ini. Program ini menjadi bukti konkret keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha jasa keuangan dan sektor usaha lokal dalam menciptakan ekosistem pembiayaan berkelanjutan untuk komoditas unggulan daerah. Dengan potensi geografis dan produksi yang melimpah, kopi Sumatera Selatan siap bersaing di pasar internasional.

    Ekspor perdana ini akan dilakukan oleh PT Agri Ekspor Indonesia, yang mengirimkan dua kontainer kopi robusta dari Pagar Alam dengan berat masing-masing 19,8 ton senilai Rp1,4 miliar per kontainer. Proses ini didukung oleh fasilitas Letter of Credit (LC) yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Maybank. Dengan dukungan tersebut, para pelaku usaha lokal tidak hanya mendapatkan akses ke pasar global tetapi juga solusi pembiayaan yang aman dan efisien.

    Pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sekretariat Bersama Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah yang telah bekerja sama dengan berbagai lembaga jasa keuangan. Sepanjang tahun 2024, total pembiayaan yang diberikan untuk sektor kopi Sumatera Selatan mencapai lebih dari Rp2,37 miliar. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kapasitas usaha, serta akses teknologi dan pasar bagi para petani kopi.

    Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan business matching antara pelaku usaha kopi dan lembaga jasa keuangan. Melalui forum ini, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperluas jejaring, mendapatkan akses permodalan, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Business matching ini sejalan dengan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bertujuan mendukung inklusi keuangan di Sumatera Selatan.

    “Rencana ekspor perdana kopi Sumsel tahun 2025 ini merupakan ekspor perdana melalui ekosistem industri jasa keuangan di provinsi sumatera selatan. Ekspor perdana menandai rencana aksi yang akan dilakukan evaluasi, monitoring, dan kontinuitas ekspor ke pasar internasional yang potensial. Langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, kami optimis kopi Sumatera Selatan dapat menjadi komoditas unggulan yang diakui di pasar internasional, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Arik, Rabu (15/1). 

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumatera, Elen Setiadi menyampaikan apresiasinya terhadap rencana ekspor perdana kopi Sumatera Selatan yang didukung penuh oleh ekosistem industri jasa keuangan, “Langkah ini bukan hanya membuktikan potensi besar kopi Sumsel di pasar global, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor keuangan dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah. Kami optimis, melalui upaya bersama ini, kesejahteraan petani dan daya saing komoditas unggulan Sumsel dapat terus meningkat, menjadikan provinsi ini lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

    Kegiatan Kick Off ini juga menjadi rangkaian awal menuju pelaksanaan Seremonial Ekspor Perdana Kopi Sumatera Selatan Tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2025 di Pelabuhan Boom Baru, Palembang. 

    Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang kuat dan sinergi lintas sektor diharapkan dapat terus mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui ekspor kopi, sekaligus mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi unggul di bidang ekonomi dan keuangan

    Sumber : Radio Elshinta

  • Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

    Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan kebijakan tarif yang lebih agresif dari Presiden AS Terpilih Donald Trump pada periode jabatan keduanya.

    Menurut Budi, jika mengacu pada kebijakan perdagangan Trump pada periode pertamanya di tahun 2017-2021, ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tidak terlalu terpengaruh.

    Namun, ia memilih bermain aman dan mempersiapkan perjanjian dagang demi menjaga hubungan perdagangan dengan AS.

    “Ya, nanti kita coba lakukan pendekatan seperti apa formulasi hubungan yang bagus, sehingga kita bisa menembus pasar [AS]. Ini kita siapkan dulu,” katanya ketika ditemui di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Grogol, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    Ia menilai, meskipun menghadapi tantangan tarif, jika produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat, maka produk tersebut akan tetap dapat bersaing dengan negara lain dan tidak kalah di pasar global.

    “Yang penting itu kita punya daya saing. Jadi kalau misalnya kita punya daya saing terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, enggak akan kalah,” ujarnya.

    Saat ini, agar mempermudah barang lokal RI masuk ke AS, Indonesia memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Kanada atau ICA-CEPA.

    ICA-CEPA dimanfaatkan untuk menembus pasar AS lebih mudah karena Indonesia belum memiliki perjanjian Free Trade Agreement (FTA) alias perdagangan bebas dengan AS.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak masalah jika Presiden Terpilih AS Donald Trump mengenakan kebijakan tarif yang lebih agresif ke banyak negara di periode jabatan keduanya.

    Menurut Airlangga, selama ini AS sudah mengenakan tarif untuk beberapa produk Indonesia seperti sepatu, baju, dan beberapa komoditas lain.

    “Amerika itu mengenakan tarif untuk sepatu, baju, dan berbagai komoditas kita, sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam,” katanua ketika ditemui di sela-sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” lanjutnya.

    Ia mengatakan, pemerintah akan mencoba untuk mengatasi ancaman tarif tersebut dengan cara mendorong terciptanya berbagai kerja sama ekonomi dengan AS.

    Dari berbagai kerja sama ekonomi yang tercipta, ia berharap tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia bisa diturunkan.

    Kerja sama ekonomi ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

    Sebagaimana diketahui, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan menjalankan kebijakan yang lebih agresif dari proteksionisme “America First” guna mendorong kenaikannya ke tampuk kekuasaan selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

    Menurut cuitan Trump yang diunggah di platform Truth Social, pada 20 Januari mendatang pemerintah AS akan mengerek pajak sebesar 20 persen pada semua produk dari Meksiko dan Kanada serta tambahan tarif 60 persen untuk barang-barang asal China.

    Terbaru, Trump awal bulan ini mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS termasuk Tiongkok, Rusia, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Ancaman ini diberlakukan jika mereka tidak berkomitmen untuk tidak meluncurkan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.

    Trump mengklaim pengetatan diperlukan untuk mengatasi aliran narkoba dan migran ke AS.

    Namun para ekonom mengatakan usulan Trump untuk mengenakan tarif besar-besaran akan meningkatkan biaya barang sehari-hari di AS dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia.

    Bahkan kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Presiden terpilih AS Donald Trump diprediksi bakal memicu PHK massal, menyebabkan 400.000 pekerjaan di AS kehilangan pekerjaan.

    Meningkatkan harga kendaraan di AS hingga 3.000 dolar AS per unit, menghancurkan keuntungan produsen mobil seperti Ford, GM, dan Stellantis, hingga berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran di AS.

  • Dongkrak Ekspor, Industri Sepatu di Tangerang Kantongi Fasilitas KITE Pembebasan – Halaman all

    Dongkrak Ekspor, Industri Sepatu di Tangerang Kantongi Fasilitas KITE Pembebasan – Halaman all

    PT Kreasi Sakti Mandiri dapat mengimpor bahan baku tanpa dikenai bea masuk serta bebas dari PPN dan PPnBM.

    Tayang: Rabu, 15 Januari 2025 22:47 WIB

    handout

    PT Kreasi Sakti Mandiri menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Kreasi Sakti Mandiri menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan, setelah perusahaan selaku pemohon melakukan pemaparan proses bisnis dan pemenuhan kriteria.

    Melalui fasilitas ini, PT Kreasi Sakti Mandiri dapat mengimpor bahan baku tanpa dikenai bea masuk serta bebas dari PPN dan PPnBM, dengan syarat bahan baku tersebut diolah, dirakit, atau dipasang untuk tujuan ekspor.

    “Apabila perusahaan telah lolos penilaian kelayakan pemberian izin, maka persetujuan izin dapat diberikan paling lambat satu jam kerja terhitung setelah pemaparan selesai dilakukan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten, Nirwala Dwi Heryanto dikutip Rabu (15/1/20250.

    Diketahui, Kreasi Sakti Mandiri merupakan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang dan bergerak di bidang industri sepatu untuk keperluan industri.

    Nirwala menjelaskan, pemberian fasilitas KITE Pembebasan kepada PT Kreasi Sakti Mandiri menunjukkan dukungan pemerintah terhadap industri yang berorientasi ekspor.

    Dengan kemudahan impor bahan baku, diharapkan perusahaan dapat lebih kompetitif di pasar internasional, mendorong ekspor, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

    “Saya berharap penerima fasilitas untuk selalu memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku,” tuturnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Menghancurkan Setiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk

     

    TRIBUNNEWS.COM – Persaingan antara Tiongkok (China) dan Amerika Serikat (AS) di berbagai sektor dinilai akan semakin memanas seiring kembalinya presiden terpilih, Donald Trump ke pucuk kekuasaan di Washington.

    Sejumlah indikasi persaingan, kalau tidak mau dibilang friksi menjurus ke konflik, tampak dari sejumlah langkah AS dalam memblokade pergerakan entitas China, baik secara ekonomi maupun militer.

    Dalam sebuah langkah yang telah membuat Beijing waspada, AS diketahui telah memasukkan perusahaan pelayaran terbesar China, Cosco Shipping Holdings Co, ke dalam daftar hitam.

    Selain Cosco, AS juuga memasukkan dua perusahaan China pembuat kapal besar ke dalam daftar hitam.

    Alasannya, perusahaan-perusahaan ini diduga AS melayani dan punya hubungan dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Angkatan Bersenjata China, Bloomberg melaporkan.

    “Cosco Shipping Holdings Co., raksasa maritim China sekarang masuk dalam daftar hitam Federal Register AS,” tulis ulasan EAT, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Sebagai informasi, daftar hitam Federal Register AS itu tidak hanya mencakup perusahaan pelayaran, tetapi juga sektor teknologi dan energi Tiongkok.

    “Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Tencent Holdings, Contemporary Amperex Technology, dan raksasa minyak milik negara, Cnooc Ltd, juga menjadi sasaran (daftar hitam) Washington,” tambah laporan tersebut.

    Perlu dicatat, Cosco dan Cnooc tidak asing dengan sanksi AS.

    Pada tahun 2019 silam, Cosco menghadapi sanksi karena mengangkut minyak Iran, meskipun sanksi tersebut dicabut pada tahun 2020.

    Sementara itu, Cnooc, salah satu perusahaan milik negara China pertama yang dikenai sanksi oleh Washington, masuk dalam daftar hitam Pentagon pada tahun 2021.

    Sebuah laporan tahun 2020 oleh Center for Strategic and International Studies (Pusat Studi Strategis dan Internasional) mencap Cosco sebagai “supplier kebutuhan maritim PLA,” 

    Lembaga itu menyoroti dukungan logistik Cosco terhadap operasi Angkatan Laut PLA di Teluk Aden sejak 2008.

    Mesti digarisbawahi, daftar hitam federal register AS tersebut tidak mengenakan hukuman segera atau langsung, seperti yang diterapkan ke Iran di mana negara itu tidak bisa bertransaksi dengan negara atau perusahaan lain selama masih ada dalam daftar sanksi. 

    “Daftar hitam federal register AS ke perusahaan-perusahaan China ini ‘berfungsi sebagai aturan yang mencegah perusahaan dan bisnis AS menjalin kemitraan dengan perusahaan China yang masuk dalam daftar tersebut,” kata EAT. 

    Meski bukan sanksi langsung, toh aksi AS ini meningkatkan persaingan geopolitik yang sedang berlangsung.

    Pasukan Bayangan China, Armada Sipil dengan Dukungan Militer

    Menariknya, menurut Bloomberg Intelligence, Cnooc masih mempertahankan kehadirannya di proyek-proyek energi AS, dengan usaha serpih dan air dalam, serta blok eksplorasi di Teluk Meksiko.

    Langkah ini menandakan fokus China dalam skala luas pada transportasi laut dan pembuatan kapal di tengah meningkatnya kekhawatiran AS atas ‘milisi maritim’ Tiongkok, yang sering disebut sebagai “pasukan bayangan.” 

    Milisi maritim yang dimaksud adalah penggunaan armada sipil yang punya peran dan fungsi strategis.

    “Penggunaan armada sipil yang strategis dengan dukungan militer telah meningkatkan ketegangan, menempatkan Tiongkok di bawah pengawasan ketat AS karena meningkatkan kemampuan angkatan lautnya yang terselubung,” tulis ulasan tersebut menyoroti kekhawatian AS atas pesatnya kekuatan armada China.

    Dengan perkembangan ini, bertepatan dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim AS-Tiongkok tampaknya semakin meningkat.

    Trump, yang dikenal dengan jargon “Make America Great Again” dinilai akan menjadi China -di Asia Pasifik, sebagai lawan utama untuk dikalahkan, merujuk mulai kendurnya pengaruh AS di kawasan atau bahkan secara global. 

    Foto dari satelit China, Tiajin, yang memotret Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, markas angkatan laut terbesar di dunia milik Amerika Serikat.

    Skenario Kapal Trojan, Bisa Hancurkan Tiap Kapal di Pangkalan Norfolk

    Tindakan AS memasukkan perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut ke daftar hitam menandakan peningkatan kewaspadaan Washington terhadap strategi China menggabungkan sipil-militer.

    Pada bulan Agustus 2024, kapal besar COSCO Sakura, kapal kontainer sepanjang 366 meter, menjadi berita utama saat berlabuh di Norfolk, Virginia, melewati sangat dekat dengan Pangkalan Angkatan Laut Norfolk.

    Perlu diketahui, Pangkalan Angkatan Laut Norfolk adalah pangkalan angkatan laut terbesar di dunia, rumah bagi aset penting AS seperti kapal selam nuklir dan kapal induk.

    Kapal ini, yang mampu mengangkut lebih dari 14.000 kontainer pengiriman, dimiliki oleh COSCO Shipping, sebuah badan usaha milik negara China.

    Dibangun pada tahun 2018 oleh Jiangnan Shipyard, fasilitas yang sama yang bertanggung jawab untuk membangun kapal perang Angkatan Laut PLA dan kapal induk terbaru China, Fujian, Sakura merupakan perwujudan nyata dari kebijakan fusi (penggabungan) sipil-militer China.

    Thomas Shugart, seorang Peneliti Senior di Center for a New American Security (CNAS) dan mantan perwira kapal selam Angkatan Laut AS, menyoroti risiko dan kerentanan strategis dalam serangkaian unggahan. 

    Analisisnya tentang potensi kapal itu sebagai kuda Troya bahkan lebih mengerikan.

    Sebagai gambaran, strategi kuda troya dalam konteks ini adalah kapal Sakura yang dianggap sebagai kapal sipil dan tidak dicurigai, bisa melintas bebas ke area vital AS.

    “Jika saja, katakanlah, 10 persen dari kontainer tersebut digunakan untuk amunisi, mereka dapat, misalnya, mengerahkan 144 rudal jelajah dan 252 quadcopter, lebih dari cukup untuk menghancurkan setiap kapal perang di Norfolk, dan mampu mencapai target darat di pertengahan Atlantik dan jauh melewati DC,” catat Shugart.

    Skenario ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran mengenai kebijakan penggabungan sipil-militer Tiongkok, yang secara sistematis mengintegrasikan industri sipil dengan operasi militer.

    COSCO Shipping Lines Ltd, bagian dari Grup COSCO milik negara, adalah contoh utama dari strategi ini.

    Sebagai salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, perusahaan ini bekerja sama erat dengan PLA, secara rutin mendukung operasi dan logistik angkatan laut.

    Angkatan Laut Amerika Serikat, pada Selasa (7/7/2020) merilis foto armada laut AS di Pasifik. Di barisan depan dua kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. (KEENAN DANIELS / US NAVY / AFP)

    Kekuatan Bayangan Maritim Tiongkok

    Laporan Desember 2024 dari ‘China Maritime Studies Institute’ di US Naval War College berjudul “ Shadow Force: A Look Inside the PLA Navy Reserve” menyoroti kekhawatiran AS yang kian besar ini.

    Menurut laporan tersebut, Pasukan Cadangan Maritim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terdiri dari dua komponen utama: Cadangan Angkatan Laut PLA dan Milisi Maritim.

    Bersama-sama, mereka berfungsi sebagai aset strategis, yang meningkatkan jangkauan angkatan laut dan fleksibilitas operasional Tiongkok.

    Kekuatan cadangan ini memungkinkan Tiongkok untuk memperluas pengaruh maritimnya dan mempertahankan operasi angkatan laut jangka panjang, yang secara efektif memperkuat proyeksi kekuatannya di panggung global.

    A) Cadangan Angkatan Laut PLA

    Cadangan PLAN masih merupakan aspek yang kurang dikenal dalam strategi maritim Tiongkok, tetapi dianggap sebagai elemen penting dalam memperkuat operasi angkatan laut RRT.

    Meskipun tidak terlalu terlihat di depan publik seperti Angkatan Laut PLA (PLAN), pasukan cadangan ini dirancang untuk menambah dan mendukung personel PLAN, guna memajukan tujuan maritim strategis negara tersebut.

    Cadangan PLAN sebagian besar terdiri dari veteran militer, yang memberinya kompetensi operasional yang mendalam. Komposisi yang didominasi veteran ini memastikan bahwa cadangan dapat dengan cepat memobilisasi personel terampil untuk misi bila diperlukan.

    Prajurit cadangan PLAN dibedakan berdasarkan peran dan penampilan mereka yang unik—mereka mengenakan seragam PLAN saat bertugas, yang melambangkan integrasi mereka ke dalam strategi angkatan laut China.

    Meskipun merupakan bagian penting dari operasi angkatan laut Tiongkok, cadangan tersebut belum terlihat terlibat langsung dalam operasi militer di dunia nyata.

    Sebaliknya, perannya terutama bersifat pelengkap, bertindak sebagai pengganda kekuatan bagi personel tugas aktif dan aset strategis yang fleksibel untuk berbagai misi.

    B) Milisi Maritim

    Pada tahun 2021, unit amfibi PLA melakukan serangkaian latihan pendaratan lintas laut menggunakan feri sipil seberat 10.000 ton. Hal ini menandai peralihan signifikan dari kapal sipil kecil yang sebelumnya digunakan, menurut China Central Television (CCTV).

    Para pengamat mencatat bahwa perubahan ini meningkatkan kapasitas Tiongkok untuk mengangkut sejumlah besar pasukan untuk operasi pendaratan amfibi, menandakan pendekatan baru terhadap logistik militer.

    Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat (PAFMM) merupakan elemen penting dari strategi ‘zona abu-abu’ Tiongkok, yang beroperasi di ruang antara damai dan perang melalui pemaksaan yang diperhitungkan.

    Status milisi yang ambigu, dengan kurangnya persenjataan formal, memberi Tiongkok fleksibilitas untuk menyangkal atau mengklaim tanggung jawab atas tindakannya, tergantung pada konteks politik atau militer.

    Strategi penggunaan ganda (penggabungan Sipil-Militer) ini memungkinkan Tiongkok untuk menegaskan klaim maritimnya sambil mempertahankan penyangkalan yang masuk akal.

    Selama bertahun-tahun, PLA telah mengisyaratkan niatnya untuk menggunakan pengiriman sipil dalam kemungkinan invasi lintas selat ke Taiwan.

    Taktik ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, yang meyakini bahwa milisi maritim Tiongkok melanggar hukum internasional, khususnya terkait penegakan klaim teritorial maritim. 

    Namun, cakupan milisi tersebut dapat meluas jauh melampaui Taiwan dan Laut Cina Selatan.

    Milisi maritim Tiongkok telah menarik perhatian signifikan selama dekade terakhir, terutama karena perannya dalam mendukung klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

    Penelitian telah menunjukkan bahwa kapal-kapal sipil semakin banyak digunakan untuk proyeksi kekuatan militer di luar Asia Timur, dengan armada besar kapal penangkap ikan milik milisi berfungsi sebagai mata dan telinga China di teater maritim yang luas.

    Menguasai Laut Melalui Industri

    Pengaruh maritim Tiongkok jauh melampaui kemampuan militernya.

    Negara ini telah menguasai infrastruktur pengiriman global, menguasai tujuh dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia dan memproduksi lebih dari 95% kontainer pengiriman global.

    Pada tahun 2024, sektor pembuatan kapal Tiongkok mencapai titik tertinggi baru, merampungkan 42,3 juta ton bobot mati pengiriman kapal niaga – lebih dari separuh total produksi dunia.

    Dominasi industri ini, ditambah dengan langkah-langkah terkini untuk membatasi ekspor komponen pesawat nirawak ke AS dan Eropa, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh Tiongkok atas rantai pasokan global. Dengan 90% perdagangan dunia dilakukan melalui laut, strategi maritim Tiongkok telah menempatkan negara tersebut di pusat perdagangan global.

    Kombinasi kekuatan industri, kemampuan militer, dan ambiguitas strategis telah menciptakan kekuatan maritim.

    “Seiring meningkatnya ketegangan dan dengan kembalinya Presiden terpilih Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim antara AS dan China akan semakin meningkat,” tulis simpulan EAT.

     

    (oln/EUT/*)

     

  • Riset UI: Hilirisasi Tambang Jadi Prasyarat Sektor Industri Pengolahan Menuju Indonesia Emas 2045 Nasional 15 Januari 2025

    Riset UI: Hilirisasi Tambang Jadi Prasyarat Sektor Industri Pengolahan Menuju Indonesia Emas 2045 Nasional 15 Januari 2025

    Riset UI: Hilirisasi Tambang Jadi Prasyarat Sektor Industri Pengolahan Menuju Indonesia Emas 2045
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Indonesia terus melangkah maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui program Hilirisasi Industri Tambang.
    Hingga 2024, program tersebut telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah, dengan fokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika.
    Hilirisasi Industri Tambang bahkan menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian
    Indonesia Emas 2045
    , jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang dilakukan.
    Hilirisasi Industri Tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika awalnya dilakukan melalui pembangunan
    smelter
    tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika.
    Hal itu diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul “Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika”.
    Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI, Nur Kholis membenarkan hal tersebut.  Menurutnya penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter menjadi syarat agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 
    “(Produk pengolahan tersebut) dihilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir,” kata Nur Kholis, melalui keterangan tertulis.
    Nur Kholis mengatakan bahwa hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah.
    Menurutnya, produk bernilai tambah, seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika—kaca dan keramik, panel surya dan semikonduktor—kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru.
    “Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan kita menuju kemandirian ekonomi,” katanya.
    “Dengan peningkatan investasi dalam rangka menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri, kita menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan sumber daya alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk bangsa,” tambah Nur Kholis.
    Nur Kholis menjelaskan, dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit, dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah). Ini karena pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
    Selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
    “Kami juga menemukan bahwa, selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait juga meningkat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Nur Kholis yang juga Ketua Tim Pelaksana riset.
    Sebagai contoh, kata Nur Kholis, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.
    Pendapatan daerah tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
    Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan, seperti keterbatasan infrastuktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan.
    Nur Kholis mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversivikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional.
    “Hilirisasi Industri Tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika juga perlu terus untuk didorong untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan di seluruh fasilitas pengolahan mineral tambang,” ujar Nur Kholis.
    Untuk itu, kata dia, pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Riset UI ungkap Hilirisasi Kunci Industri Menuju Indonesia Emas 2045

    Riset UI ungkap Hilirisasi Kunci Industri Menuju Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus melangkah maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui program hilirisasi industri tambang. Hingga tahun 2024, program ini telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah, dengan fokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika.

    Hilirisasi bahkan menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang dilakukan. Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika awalnya dilakukan melalui pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika.

    Hal itu diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul “Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika”.

    “Sedangkan yang menjadi syarat cukupnya agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter, untuk dihilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir,” kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), Nur Kholis, melalui keterangan tertulis.

    Nur Kholis mengatakan bahwa hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika—seperti kaca dan keramik, hingga ke depan adalah panel surya dan semikonduktor—kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru.

    “Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang antara dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan kita menuju kemandirian ekonomi. Dengan peningkatan investasi dalam rangka menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri, kita menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan sumber daya alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk bangsa,” ujar Nur Kholis.

    Nur Kholis menjelaskan, dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit, dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah), di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

    “Kami juga menemukan bahwa, selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait juga meningkat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan daerah ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nur Kholis yang juga Ketua Tim Pelaksana riset.

    Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan seperti keterbatasan infrastuktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nur Kholis mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversivikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional.

    “Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika juga perlu terus untuk didorong untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan di seluruh fasilitas pengolahan mineral tambang. Pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi. ” katanya memaparkan.

  • Ekonom: Kebijakan Trump Berpotensi Picu Perlambatan Ekonomi Global

    Ekonom: Kebijakan Trump Berpotensi Picu Perlambatan Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian global diperkirakan menghadapi tantangan berat usai Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pasalnya, Trump dinilai memiliki hubungan yang buruk dengan China sehingga bakal berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian global.

    Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, kondisi ini akan membuat perekonomian China semakin tertekan dan menyebabkan ekonomi negara lain terhambat termasuk Indonesia.

    “Kebijakan Trump berupa American First, bisa menghambat arus masuk produk ke pasar domestik AS. Barang tekstil Indonesia juga bisa semakin tertekan,” kata Nailul kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

    Bagi Indonesia, kinerja ekspor nasional akan terganggu, baik ke China maupun ke AS. Nailul menuturkan, permintaan barang raw materials dari Indonesia akan berkurang seiring dengan perlambatan permintaan produk China dari AS. 

    Menurutnya, kondisi ini akan menyebabkan ekspor Indonesia ke China bisa menurun. Padahal Indonesia banyak mengekspor bahan baku ke China.

    “Pada akhirnya ekonomi sulit untuk tumbuh secara optimal karena faktor ekonomi global yang memanas dan saling blokade perdagangan,” ujarnya.

    Sama seperti periode pertama Trump, Nailul menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di angka 5% secara rata-rata. Perang dagang AS vs China membuat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut akan terhambat. 

    “Pasti dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri akan tertekan,” pungkasnya. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya khawatir dengan kemenangan Trump dapat berimbas pada kebijakan pengenaan bea masuk tambahan.

    Kendati begitu, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump. 

    “Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024). 

    Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

    Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.