Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Purbaya Puji Perbaikan Bea Cukai, Meski Sempat “Perlu Digebuk Dikit”

    Purbaya Puji Perbaikan Bea Cukai, Meski Sempat “Perlu Digebuk Dikit”

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuji langkah cepat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilainya menunjukkan perbaikan signifikan setelah sebelumnya ia mengancam akan membekukan lembaga tersebut.

    Purbaya menilai perubahan itu terlihat dari pengoperasian X-Ray peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, serta penerapan dua inovasi digital: Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI.

    “Layanan kepada masyarakat dan dunia usaha harus semakin cepat, semakin sederhana, dan semakin berintegritas. Itu komitmen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Karena ada ancaman juga, kalau enggak bisa beres, awas! Tapi mereka sedang melakukan perbaikan dengan signifikan,” kata Purbaya dalam peresmian alat pemindai di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 12 Desember 2025.

    Dengan nada bercanda, Purbaya mengatakan bahwa pegawai Bea Cukai sebenarnya mampu bekerja cepat, “asal sedikit diancam.”

    “Rupanya orang Bea Cukai pintar-pintar, cuma perlu digebuk sedikit. Dua minggu mereka bisa bikin AI canggih. Saya juga kaget,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa X-Ray baru mampu mendeteksi bahan nuklir dan zat radioaktif tanpa perlu membuka kontainer, sementara Trade AI dapat membandingkan data barang impor-ekspor dengan harga di marketplace untuk menekan praktik underinvoicing. Teknologi ini diyakini akan memperkuat transparansi dan menutup celah kecurangan.

    “Mereka sudah melakukan perbaikan signifikan. Saya harapkan nanti Maret tahun depan gambaran Bea Cukai akan jauh berbeda dengan yang kemarin-kemarin,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya ancama  pembekuan Bea Cukai pertama kali diumumkan Purbaya pada 27 November lalu. Ia menilai citra DJBC buruk di mata publik, media, hingga Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut akan menggantikan Bea Cukai ke Suisse Generale Surveillance (SGS3), yang berarti 16 ribu pegawai DJBC terancam dirumahkan.

  • Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berjalan alot. Sejumlah komitmen masih dibahas sementara, termasuk terkait perdagangan digital yang dinilai berbenturan dengan kedaulatan data.

    Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai sikap AS tersebut muncul karena Indonesia dianggap enggan menerapkan langkah konkret untuk memfasilitasi alur data lintas batas yang bebas hambatan. 

    Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan visi AS terkait perdagangan terbuka.

    “Saya melihat hal ini terkait erat dengan aturan data localization Indonesia, yang mewajibkan penyimpanan data sensitif secara lokal, regulasi PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] yang memaksa platform asing mendaftar dan mematuhi standar lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Heru menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas mempertahankan regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk soal pelindungan data pribadi. Ia menyebut data masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer ke negara lain tanpa persetujuan pemiliknya.

    “Begitu juga dengan PSE yang aturannya kan sangat rendah, hanya mendaftar. Masak begitu saja tidak mau,” imbuhnya.

    Menurut Heru, kondisi ini menimbulkan ironi karena banyak negara lain yang tidak dibebani komitmen tambahan justru dikenakan bea masuk yang sama atau lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ia menilai standar yang diminta AS seperti penghapusan hambatan non-tarif dan komitmen terhadap perdagangan digital bebas sulit dipenuhi karena bertentangan dengan visi kedaulatan digital Indonesia yang menekankan kontrol nasional atas data demi melindungi ekonomi dan keamanan negara.

    Dia menambahkan, dorongan AS agar alur data lintas batas dilakukan tanpa restriksi, termasuk pengakuan atas kecukupan yurisdiksi data AS, berbenturan dengan kebijakan Indonesia seperti data localization dan PSE yang dirancang untuk mencegah dominasi asing serta memastikan data tetap berada di wilayah nasional.

    “Kalau melihat undang-undang pelindungan data pribadi, memberikan negara lain kebebasan mengakses data pribadi dari Indonesia, bisa mengancaman kedaulatan, karena memungkinkan alur data bebas yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya digital lokal tanpa resiprokal,” katanya.

    Heru juga menilai mundurnya Indonesia dari komitmen perdagangan digital dapat berdampak ganda. Bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, kebijakan tersebut berarti hambatan tetap ada sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, membatasi ekspansi, dan memperlambat inovasi lintas negara.

    “Bagi pemain lokal, startup lokal mendapat manfaat proteksi, dengan ruang lebih besar untuk berkembang tanpa kompetisi ketat, mendukung ekosistem digital nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

    Ilustrasi konektivitas data

    Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia perlu mempertahankan standar tinggi dalam pelindungan data masyarakat, termasuk dalam isu transfer data dan kewajiban data localization.

    Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mentransfer data ke negara dengan standar pelindungan data yang lebih buruk.

    “Amerika Serikat dengan berbagai kasus data breach nampaknya mempunyai perlindungan data pribadi yang buruk,” kata dia kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menambahkan ketentuan transfer data pribadi tidak dilakukan dalam skema hubungan G2G. Karena itu, pihak AS tidak dapat memaksakan Indonesia untuk mentransfer data ke wilayahnya. Pemerintah, tegasnya, wajib menjaga pelindungan data pribadi masyarakat tanpa kompromi.

    “Termasuk jika dimasukan dalam perundingan dagang Indonesia-AS. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang berimbang dalam bernegosiasi dengan AS,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, kesepakatan tarif dagang kedua negara terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi karena Indonesia dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

    “Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

    Pejabat itu mengatakan perwakilan Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mengonfirmasi laporan awal Financial Times (FT).

    Sumber FT menyebut Indonesia bukan hanya memperlambat implementasi kesepakatan, tetapi secara terang-terangan menyatakan tidak dapat memenuhi komitmen sebelumnya dan ingin menegosiasikannya ulang agar tidak mengikat.

    “Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.

    AS menilai Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif atas ekspor industri dan pertanian AS, serta langkah konkret di sektor perdagangan digital. USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyepakati kesepakatan tersebut, namun kini dinilai menahan implementasi karena pertimbangan politik domestik.

    Hingga kini, kantor Presiden Prabowo dan Menko Airlangga belum memberikan tanggapan. USTR juga menolak berkomentar. Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga pekan ini untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pihak.

    Kesepakatan ini merupakan respons Washington terhadap pengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang berisi ancaman tarif jika tidak mencapai kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam surat kepada Indonesia, AS sempat mengancam tarif sebesar 32% sebelum akhirnya disepakati turun menjadi 19%.

    Indonesia juga menyetujui penghapusan sejumlah hambatan non-tarif, termasuk aturan ketat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dinilai menghambat investasi perusahaan AS. Namun pelaku usaha domestik memperingatkan pelonggaran TKDN dapat menekan daya saing nasional.

    Apple termasuk perusahaan yang terdampak aturan tersebut. Indonesia sempat melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi ketentuan TKDN 40%, sebelum akhirnya mencabut larangan setelah Apple menyetujui rencana investasi untuk produksi komponen di Indonesia.

    Kesepakatan dagang ini juga menghadapi hambatan lain. Indonesia sebelumnya menolak klausul yang dianggap koersif karena memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menandatangani kesepakatan lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS. Malaysia dan Kamboja telah menyetujui klausul tersebut sebagai bagian dari upaya AS menahan pengaruh China di Asia Tenggara.

  • Plus Minus Penerapan Tarif Bea Keluar Emas hingga 15%

    Plus Minus Penerapan Tarif Bea Keluar Emas hingga 15%

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menetapkan bea keluar baru untuk komoditas ekspor emas dengan tarif antara 7,5% hingga 15%. Kebijakan ini dinilai cukup agresif dan menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menahan laju ekspor bahan baku emas.

    Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan, tarif tersebut sengaja dibuat tinggi agar pelaku usaha mempertimbangkan ulang rencana ekspor mereka.

    “Kenapa pemerintah menerapkan bea ekspor yang begitu besar, tujuannya agar pengusaha-pengusaha tambang logam mulia mereka itu sedikit menghentikan untuk ekspornya. Karena dengan pajak antara 7,5% sampai 15% itu cukup tinggi,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, tarif yang besar membuat eksportir emas menghadapi biaya tambahan yang signifikan, terutama ketika harga emas dunia masih berada pada kisaran tinggi.

    Pemerintah juga menetapkan dasar perhitungan pada level USD 2.800–3.200 per troy ons, sehingga saat harga emas global berada di atas USD 4.200 bahkan sempat mencapai USD 4.381, tarif tertinggi 15% hampir pasti diterapkan. Kondisi ini memberi tekanan kuat bagi pelaku tambang untuk mengalihkan prioritas ke pasar domestik.

    “Ini artinya bahwa angka yang disebutkan oleh pemerintah itu sudah keluar. Karena harga emas dunia pun juga sekarang sudah USD 4.200, bahkan sempat mencapai level di USD 4.381. Artinya bahwa walaupun harganya naik begitu tinggi, kemungkinan besar bea ekspor untuk ekspor logam mulia ini akan dikenakan tarif 15%,” jelasnya.

    Ibrahim menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kebutuhan logam mulia di dalam negeri terpenuhi. Selama ini, Indonesia yang merupakan produsen emas terbesar keempat dunia justru mengalami kelangkaan pasokan di pasar ritel. Lewat tarif ekspor yang tinggi, pemerintah ingin menghentikan arus keluar emas dan memperkuat struktur hilirisasi.

  • Cak Imin Prihatin Nasib Petani Kopi Gayo: Dulu Omzet Rp200 Juta Kini Nol

    Cak Imin Prihatin Nasib Petani Kopi Gayo: Dulu Omzet Rp200 Juta Kini Nol

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa bencana banjir hingga tanah longsor yang melanda Aceh–Sumatera menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. 

    Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian adalah satu dari banyak pihak yang terkena dampak signifikan akibat dari bencana ekologis tersebut.

    Ia menyebut salah satu kelompok masyarakat yang terdampak luas akibat peristiwa tersebut adalah para petani ataupun produsen kopi di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

    Cak Imin menerangkan bahwa banyak petani perkebunan kopi di kawasan Gayo Lues sangat terpukul akibat peristiwa yang bencana yang berdampak pada satu dari sekian komoditas alam andalan Serambi Makkah tersebut. 

    Para petani dan produsen kopi yang susah-payah telah menembus pasar ekspor dan meraup penghasilan sebesar puluhan hingga ratusan juta rupiah harus mengulang kembali penanaman bibit atau replanting.

    Sebagai informasi, kawasan perkebunan kopi Aceh tersebar di tiga kabupaten, yaitu Aceh Tengah (Takengon), Bener Meriah, dan Gayo Lues termashyur sebagai daerah-daerah penghasil kopi Arabika berkualitas tinggi.

    “Di Gayo, saya kemarin ke sana, Gayo Lues itu, semua produsen kopi yang biasanya ekspor, pendapatannya petani rata-rata sudah di atas Rp15 juta per bulan, kira-kira satu tahun bisa hampir Rp200 juta, itu tiba-tiba nol lagi,” ungkap Cak Imin di Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).

    Menurutnya, akibat dari bencana banjir hingga tanah longsor yang merusak tanah serta seluruh tanaman milik petani kopi Gayo Lues tersebut membuat roda perekonomian akan terhambat.

    “Yang jelas kita akan memikirkan dampaknya yang paling mendasar adalah kehilangan mata pencarian, kelas ekonominya turun,” bebernya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menegaskan, seluruh proses rekonstruksi dan rehabilitasi, termasuk sawah serta kebun milik warga akan dilakukan pemerintah usai status tanggap darurat dicabut sepenuhnya.

    “Sekarang masih tanggap darurat, semua dikoordinasi oleh BNPB. Nanti sama Kemenko PMK. Nah, setelah tanggap darurat selesai, kita nantikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan kita sampaikan apa saja yang bisa dilakukan,” beber Cak Imin. 

    Oleh sebab itu, Cak Imin berjanji bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam untuk melakukan pemulihan atas seluruh dampak kerusakan pada sektor pertanian akibat bencana tersebut. Khususnya pada komoditas berkualitas yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

    “Nah, kita akan cek pemberdayaan dalam aspek apa namanya sektor-sektor atau jenis-jenis usaha yang unggulan akan kita mulai kopi, cokelat ini akan kita mulai [rehabilitasi],” pungkasnya. 

  • Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US,8 miliar

    Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US$52,8 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdagangan Amerika Serikat anjlok ke level terendah lebih dari lima tahun pada September 2025, didorong oleh lonjakan ekspor dan kenaikan tipis impor.

    Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dikutip dari Reuters pada Jumat (12/12/2025), defisit perdagangan tercatat turun 10,9% menjadi US$52,8 miliar, level terendah sejak Juni 2020.

    Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan defisit justru melebar ke US$63,3 miliar. Rilis laporan ini sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

    Ekspor AS naik 3% menjadi US$289,3 miliar pada September 2025. Ekspor barang melonjak 4,9% menjadi US$187,6 miliar, dengan pengiriman barang konsumsi mencapai rekor tertinggi.

    Sementara itu, impor meningkat 0,6% menjadi US$342,1 miliar. Impor barang juga naik 0,6% menjadi US$266,6 miliar, meskipun impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif tercatat sebagai yang terendah sejak November 2022.

    Defisit perdagangan barang menyempit 8,2% menjadi US$79 miliar, level terendah sejak September 2020.

    Kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang ditandai dengan penerapan tarif luas terhadap berbagai negara, telah menyebabkan pergerakan tajam pada defisit perdagangan sehingga memengaruhi gambaran ekonomi secara keseluruhan.

    Pada kuartal I/2025, perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar rekor 4,68%, sebelum seluruh penurunan tersebut pulih kembali dan menjadi kontributor positif bagi PDB pada kuartal II.

    Sebelum data ini dirilis, Federal Reserve Atlanta memperkirakan PDB AS tumbuh 3,5% secara tahunan pada kuartal III/2025.

    Pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal PDB kuartal III/2025 pada 23 Desember, setelah sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Adapun, pada kuartal II/2025, ekonomi AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8%.

  • DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar. 

    Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun. 

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun. 

    Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun. 

    Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani. 

    “Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025). 

    Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta. 

    Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya. 

    “Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP,” tuturnya. 

    Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya. 

    “Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak,” ucapnya. 

    Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran. 

    “Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi,” lanjut Prianto. 

    Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

    Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas. 

    Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan. 

    “Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%],” paparnya. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman. 

    “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

  • Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Indonesia–Eurasia Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) akan ditandatangani dalam waktu dekat.

    Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Budi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) tengah menyiapkan penetapan waktu penandatanganan perjanjian tersebut.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU untuk memastikan waktu serta lokasi penandatanganan, yang ditargetkan dapat terlaksana paling cepat pada 20–21 Desember 2025 dalam EAEU Summit di St. Petersburg, Rusia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh menuntaskan I-EAEU FTA karena kesepakatan ini memiliki nilai strategis dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujar Budi.

    Ia menambahkan seluruh negara anggota EAEU kini sedang merampungkan prosedur internal masing-masing. Penandatanganan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat menteri perdagangan di hadapan para kepala negara yang menghadiri EAEU Summit.

    Mendag mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam finalisasi I-EAEU FTA bersama negara anggota EAEU, yakni Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

    “Kami mencatat dan mengapresiasi beberapa pimpinan EAEU. Di antaranya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah mengonfirmasi kehadirannya pada EAEU Summit mendatang,” katanya.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 4,1 miliar. Ekspor Indonesia mencapai US$ 1,5 miliar, tumbuh 36% dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 2,4 miliar, turun 4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Kediri (beritajatim.com) – Bandara Dhoho Kediri resmi disebut sebagai episentrum baru bagi konektivitas, ekspor, dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di wilayah barat daya. Hal ini mengemuka dalam forum Market & Connectivity Opportunity yang diselenggarakan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) pada Kamis (11/12/2025).

    Acara ini mempertemukan pejabat tinggi pemerintah, 13 kepala daerah, kementerian, maskapai domestik dan internasional, serta mitra logistik.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam sambutan daringnya, menegaskan bahwa Bandara Dhoho merupakan infrastruktur strategis yang melayani populasi besar, yaitu lebih dari 10 juta jiwa di kawasan barat daya Jawa Timur.

    “Proses menuju pemanfaatan sebuah bandara bukanlah proses instan, bukan proses yang singkat. Kita tahu langkah pertama sudah dimulai oleh PT Surya Dhoho. Bagaimana cara menghidupkan kembali penerbangan rute Bandara Dhoho ke Jakarta,” kata Emil.

    Emil juga menyampaikan terima kasih atas keseriusan Kementerian Haji dan Umrah, terutama kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Ipan), yang telah meninjau langsung kesiapan Bandara Dhoho sebagai lokasi keberangkatan haji dan umrah, sehari sebelumnya.

    Menurut Wagub, keberadaan Bandara Dhoho akan mendorong lahirnya rute-rute baru, pergerakan barang, investasi, hingga tumbuhnya ekosistem bisnis baru. Ia juga mengapresiasi dukungan TNI AU atas penggunaan ruang udara untuk penerbangan sipil.

    “Acara peluang pasar dan konektivitas ini semoga dapat menghasilkan kolaborasi yang nyata. Saya cek penerbangan Dhoho-Jakarta kemarin, tingkat penggunaannya relatif bagus untuk penerbangan [perdana]. Dan kami yakin ke depannya akan semakin konsisten,” jelasnya.

    Infrastruktur Strategis dan Potensi Ekspor

    Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa (Mbak Wabup), menyebutkan bahwa Bandara Dhoho kini telah berstatus bandara internasional, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter yang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777.

    Menurutnya, Bandara Dhoho merupakan penyangga baru bagi Jawa Timur yang dapat menampung limpahan penumpang dari Bandara Juanda dan menjadi episentrum bagi wilayah Jawa Timur bagian barat daya.

    Mbak Wabup juga menyoroti multiplier effect bandara yang sangat besar terhadap ekonomi daerah, berfungsi sebagai pintu gerbang mobilitas ekspor dan mendukung pengembangan pariwisata. Selain itu, bandara ini membuka peluang pendirian lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta.

    “Saat ini infrastruktur pendukung bandara terus berjalan. Mulai dari jalan tol Kediri, Tulungagung, sampai Kediri-Kertosono. Proyek strategis nasional ini diperkuat dengan moda transportasi antar daerah menggunakan Damri dan PO Harapan Jaya. Kali ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk bepergian ke Bandara Dhoho,” jelasnya.

    Kabupaten Kediri telah mencatatkan berbagai pencapaian ekspor, di antaranya:

    Ekspor nanas ke Dubai (Februari 2025).
    Rencana ekspor ke Jeddah (Desember 2025).
    Pengiriman PK1 ke Rusia (Januari 2026).
    Adanya peminat dari Eropa dan Jepang untuk berbagai komoditas hortikultura.

    “Ya, kami dari pemerintah daerah pastinya mendorong untuk segera ada direct [penerbangan] dari Kediri dengan luar negeri, konektivitasnya baik untuk umroh haji, untuk perdagangan kargonya, juga untuk ke Asia. Selain juga di penerbangan domestik yang lain,” tegas Mbak Wabup.

    Peluang 28 Negara Tujuan

    Yudhonur Setyaji, Kasubdit Kerjasama Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, mengungkapkan bahwa secara regulasi, terdapat 28 negara yang dapat membuka rute penerbangan dari dan menuju Bandara Dhoho. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Jepang, Malaysia, Singapura, negara-negara Timur Tengah, hingga Amerika Serikat.

    “Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak dan Ibu pemangku kebijakan di tingkat daerah, manfaatkan 28 destinasi ini. Tidak hanya untuk haji dan umroh, tapi juga bisa untuk pariwisata maupun untuk kegiatan kargo,” tuturnya.

    Vice Chairman Barindo, Farshal Hambali, yang memimpin 28 delegasi perwakilan maskapai internasional, menegaskan komitmen penuh untuk mendorong maskapai membuka rute ke Kediri. Namun, ia menekankan perlunya dukungan promosi, insentif biaya, dan penguatan ekosistem aviasi dari daerah.

    “Kami dari Barindo percaya bahwa setiap bandara baru membuka peluang baru, peluang perdagangan, peluang investasi, peluang UMKM, dan yang paling penting semua ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di sekitar,” tegas Farshal, menjanjikan dukungan penuh untuk Bandara Dhoho. [nm/suf]

  • Asia Pacific Fibers (POLY) PHK 3.000 Pekerja Imbas Produksi Anjlok

    Asia Pacific Fibers (POLY) PHK 3.000 Pekerja Imbas Produksi Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen poliester dan benang filamen, PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) atau APF telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 pekerja pabrik yang berada di Karawang dan Kaliwungu, Kendal. 

    Direktur Utama APF Ravi Shankar mengatakan, pabrik di Karawang telah tutup selama setahun terakhir, sementara pabrik di Kendal masih memproduksi benang filamen dengan utilitas produksi 30%—35%. 

    “Kapasitas pabrik Karawang turun drastis, akhirnya berhenti, pabrik Kendal hanya jalan 30–35% dengan pekerja sekitar 1.000 pekerja,” kata Ravi saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Mestinya, kapasitas produksi benang di pabrik Kendal tersebut 144.000 ton. Namun, dengan utilitas 30% maka produksi per bulan mencapai 2.500-3.000 ton. APF mencatat jika peningkatan kapasitas 2 kali lipat dari saat ini maka membutuhkan dana US$60 juta. 

    Ravi menyebut, dari total produksi benang saat ini, APF masih mendapatkan permintaan ekspor 30% sementara sisanya diserap oleh pasar domestik. Kendati demikian, permintaan terus melemah seiring dengan masifnya impor barang murah. 

    Menurut Ravi, kondisi ini menunjukkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa restrukturisasi bisnis dan keuangan di sektor TPT ini mendesak diselesaikan.

    Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan gelombang kebangkrutan perusahaan TPT bisa berlanjut. Akibatnya, badai PHK di industri TPT semakin tak terbendung dan pada gilirannya bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

    Dalam hal ini, APF berharap agar Kementerian Keuangan bisa mempercepat kepastian proses restrukturisasi utang perseroan kepada pemerintah.

    “Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, kami melihat adanya opportunity agar proses restrukturisasi utang segera selesai,” ujarnya.

    Pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru. Ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan percepatan dan win-win solution dalam penyelesaian restrukturisasi utang Perseroan.

    “Pak Purbaya (Menkeu) sudah menerima surat kami dan cepat merespons dengan memberikan disposisi ke DJKN,” katanya.

    Ravi menjelaskan, akibat berlarut-larutnya lebih dari 20 tahun tanpa kepastian restrukturisasi utang tersebut Perseroan mulai sulit mempertahankan going concern. Kreditur yang sebelumnya mendukung kelangsungan usaha Perseroan saat ini mulai kehilangan kepercayaannya.

  • Kemendag Bantah Negosiasi Dagang RI-AS Terancam Gagal, Kapan Diumumkan?

    Kemendag Bantah Negosiasi Dagang RI-AS Terancam Gagal, Kapan Diumumkan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dicapai pada Juli 2025 dikabarkan terancam gagal.

    Sekadar informasi, Indonesia dan AS telah mencapai kerangka kerja kesepakatan pada Juli 2025. Dalam hal ini, Negara Paman Sam menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

    Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan hingga saat ini kesepakatan tarif perdagangan Indonesia—AS masih berlangsung.

    “Yang jelas ini [kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS] masih berlangsung jika ada dinamika dalam perundingan adalah hal yang biasa,” kata Dewi singkat kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jika kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan AS gagal dan berujung mendapat tarif 32% maka akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia.

    Terlebih, lanjut dia, jika negara pesaing utama seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand mendapatkan tarif yang lebih rendah dari Indonesia alias tetap 20%.

    “[Jika kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS gagal] akan terjadi trade diversion dan investment diversion, di mana importir AS akan lebih memilih produk dari negara lain, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” ungkap Wijayanto kepada Bisnis.

    Wijayanto menilai kondisi ini akan menggerus nilai ekspor dan surplus dagang Indonesia dengan AS. Hal ini mengingat surplus dengan AS mewakili hampir 50% total surplus perdagangan, meski ekspor ke AS hanya mewakili 10% total ekspor.  

    “Kehilangan surplus tersebut akan membuat neraca pembayaran kita semakin tertekan dan rupiah semakin melemah,” ujarnya.

    Selain itu, Wijayanto menuturkan pengalihan investasi juga berpotensi terjadi. Dengan kata lain, investasi dari negara lain yang menyasar AS akan mengalihkan dari Indonesia ke negara lain yang memperoleh kesepakatan tarif lebih bagus. 

    “Potensi kehilangan perdagangan dan investasi ini akan berdampak cukup tinggi teradap pertumbuhan ekonomi kita, bisa hingga 0,1%. Dampak peningkatan tekanan terhadap rupiah juga akan sangat besar,” tutupnya.