Topik: ekspor

  • Siap-Siap, Indonesia Bakal Kebanjiran Relokasi Pabrik Asal China – Page 3

    Siap-Siap, Indonesia Bakal Kebanjiran Relokasi Pabrik Asal China – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meminta para pengelola kawasan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam agar bersiap rebut peluang apabila terjadi relokasi pabrik dari China ke Indonesia, menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    Hal itu disampaikan Wamenperin ketika berdialog bersama para pengelola kawasan industri di Kawasan Industri Batamindo, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (17/1/2025). Kunjungan itu juga guna melihat kesiapan 19 kawasan industri yang memungkinkan sebagai tujuan relokasi pabrik asal China.

    Menurut Wamen Faisol, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan relokasi di saat Presiden Trump berencana menetapkan hambatan tarif (barrier tariffs) impor baru untuk seluruh produk yang berasal dari Negeri Tirai Bambu.

    “Hal ini ditangkap oleh para pelaku usaha di RRT sebagai sebuah hambatan untuk melakukan ekspor langsung dari RRT ke AS. Mereka melihat kemungkinan berusaha dengan mencari lokasi-lokasi baru terutama di kawasan ASEAN, dan merelokasi pabriknya agar bisa langsung melakukan ekspor dari negara-negara produksi,” kata Wamen Faisol.

    Wamenperin mengatakan, Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki stabilitas ekonomi, serta strategis lokasinya sebagai tujuan investasi atau relokasi pabrik. Apalagi, berbagai kawasan industri yang berada di KEK Batam cukup siap apabila tren relokasi itu nantinya terjadi.

    “Ada beberapa sektor yang memiliki niat untuk relokasi. Oleh karena itu, persiapan dari masing-masing kawasan industri menjadi sangat penting. Selain elektronik, ada juga tekstil, alas kaki, dan otomotif yang rupanya melihat bahwa semakin sulit peluang untuk ekspor dari RRT langsung ke AS,” ujar Wamenperin.

    Selain mengunjungi Batamindo, Wamen Faisol juga mendatangi Kawasan Industri Bintan Industrial Estate (BIIE), sebagai kawasan yang didesain khusus untuk industri halal. Dengan luas mencapai 4.000 hektare, menurut Wamenperin, BIIE juga berpeluang besar dikembangkan melalui relokasi perusahaan-perusahaan yang berasal dari RRT.

    “Semua upaya relokasi ini dan kesiapan industri di KEK Batam ini dalam rangka memperkuat Indonesia sebagai negara yang bisa memproduksi barang-barang manufaktur, yang kita bangga dengan tulisan Made in Indonesia di setiap produk,” tutur Faisol.

     

  • Efek Trump Jadi Presiden, Potensi Relokasi Pabrik China ke Batam?

    Efek Trump Jadi Presiden, Potensi Relokasi Pabrik China ke Batam?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian meminta Kawasan Ekonomi (KEK) Batam bersiap merebut peluang adanya relokasi pabrik dari China ke Indonesia, seiring dengan dampak kebijakan hambatan tarif yang akan ditetapkan Presiden terpilih AS Donald Trump. 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan relokasi di saat Presiden Trump berencana menerapkan hambatan tarif (barrier tariffs) impor baru untuk seluruh produk yang berasal dari Negeri Tirai Bambu.

    Hal itu disampaikan Wamenperin ketika berdialog bersama para pengelola kawasan industri di Kawasan Industri Batamindo, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (17/1). 

    “Hal ini ditangkap oleh para pelaku usaha di China sebagai sebuah hambatan untuk melakukan ekspor langsung dari China ke AS. Mereka melihat kemungkinan berusaha dengan mencari lokasi-lokasi baru terutama di kawasan Asean, dan merelokasi pabriknya agar bisa langsung melakukan ekspor dari negara-negara produksi,” ujar Faisol, dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

    Menurutnya, ada beberapa sektor usaha yang berpotensi melakukan relokasi karena mengalami kesulitan ekspor dari China ke AS. Sebut saja seperti sektor elektronik, tekstil, alas kaki, dan otomotif.

    “Semua upaya relokasi ini dan kesiapan industri di KEK Batam ini dalam rangka memperkuat Indonesia sebagai negara yang bisa memproduksi barang-barang manufaktur, yang kita bangga dengan tulisan Made in Indonesia di setiap produk,” tutur Faisol.

    Kehadiran SEZ Singapura-Johor

    Di sisi lain, Kehadiran Special Economic Zone (SEZ) Singapura-Johor dinilai dapat menjadi peluang bagi pengembangan KEK Batam.

    Melansir Antara, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan kehadiran SEZ Singapura-Johor sebagai peluang strategis untuk menciptakan potensi ekonomi baru yang dapat mendorong pengembangan wilayah secara lebih optimal.

    KEK Batam merupakan penghubung Indonesia dengan pusat perdagangan global yang memperkuat integrasi ekonomi domestik guna mendorong konektivitas lintas wilayah.

    Saat ini BP Batam tengah mengelola tiga KEK, yakni Nongsa dan Batam Aero Technic (BAT) yang diresmikan pada 2021, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang diresmikan pada 2024.

  • Bank Dunia Peringatkan Ekonomi RI & Negara Berkembang Terancam Bahaya

    Bank Dunia Peringatkan Ekonomi RI & Negara Berkembang Terancam Bahaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara berkembang dinilai akan memiliki tantangan berat pada 25 tahun mendatang. Beban utang dan perubahan iklim menjadi tantangan utamanya.

    “Sebagian besar kekuatan yang pernah membantu kebangkitan mereka telah menghilang. Sebagai gantinya, muncul hambatan yang menakutkan: beban utang yang tinggi, pertumbuhan investasi dan produktivitas yang lemah, dan meningkatnya biaya perubahan iklim,” kata Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan Grup Bank Dunia dikutip Minggu (19/1/2025).

    Dia melihat dalam beberapa tahun mendatang, negara-negara berkembang akan membutuhkan ‘buku pedoman baru’ yang menekankan reformasi domestik untuk mempercepat investasi swasta, memperdalam hubungan perdagangan, dan mempromosikan penggunaan modal, bakat, dan energi yang lebih efisien.

    Meski demikian, Bank Dunia menegaskan negara-negara berkembang lebih penting bagi ekonomi global dibandingkan pada awal abad ini.

    “Mereka menyumbang sekitar 45% dari PDB global, naik dari 25% pada tahun 2000. Saling ketergantungan mereka juga telah tumbuh: lebih dari 40% ekspor barang mereka ditujukan ke negara-negara berkembang lainnya, dua kali lipat dari porsi pada tahun 2000,” ungkap laporan Bank Dunia.

    Negara-negara berkembang juga telah menjadi sumber penting aliran modal global, remitansi, dan bantuan pembangunan bagi negara-negara berkembang lainnya: antara tahun 2019 dan 2023, mereka menyumbang 40% dari remitansi global-naik dari 30% pada dekade pertama abad ini.

    Akibatnya, Bank Dunia melihat ekonomi-ekonomi ini sekarang memiliki pengaruh yang lebih besar pada pertumbuhan dan hasil pembangunan di negara-negara berkembang lainnya.

    Misalnya, peningkatan 1 poin persentase dalam pertumbuhan PDB dari tiga negara berkembang terbesar-Tiongkok, India, dan Brasil-cenderung menghasilkan peningkatan PDB kumulatif hampir 2% di negara-negara berkembang lainnya setelah tiga tahun.

    Namun, efek tersebut hanya sekitar setengah dari efek pertumbuhan di tiga negara ekonomi terbesar: Amerika Serikat, kawasan euro, dan Jepang. Singkatnya, kesejahteraan ekonomi negara berkembang masih sangat terkait dengan pertumbuhan di tiga negara maju besar.

    M. Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia dan Direktur Prospects Group, mengatakan di dunia yang dibentuk oleh ketidakpastian kebijakan dan ketegangan perdagangan, negara berkembang akan membutuhkan kebijakan yang berani dan berjangkauan luas untuk memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan untuk kerja sama lintas batas.

    Awal yang baik adalah mengejar kemitraan perdagangan dan investasi strategis dengan pasar negara berkembang lainnya yang berkembang pesat. Memodernisasi infrastruktur transportasi dan menstandardisasi proses bea cukai merupakan langkah penting untuk memangkas biaya yang tidak perlu dan mendorong efisiensi perdagangan yang lebih besar.

    “Akhirnya, kebijakan ekonomi makro yang baik di dalam negeri akan memperkuat kapasitas mereka untuk menavigasi ketidakpastian prospek global,” ungkapnya.

    (haa/haa)

  • APMJI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendag 2/2025 Soal Ekspor Minyak Jelantah – Halaman all

    APMJI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendag 2/2025 Soal Ekspor Minyak Jelantah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (APMJI) meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.2 Tahun 2025 tentang Penghentikan Pengajuan Permohonan Persetujuan Ekspor Used Cooking Oil (UCO) sampai dengan dilaksanakannya rapat koordinasi.

    APMJI menilai kebijakan ini akan merugikan masyarakat Indonesia karena berpotensi akan berkurangnya stok minyak goreng rakyat (minyakita) di pasar, terlebih menjelang bulan Ramadan kebutuhan minyak goreng khususnya minyak goreng rakyat akan meningkat.

    “Kebijakan ini kami nilai sangat merugikan masyarakat Indonesia, salah satunya berpotensi akan berkurangnya minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita di pasar yang telah jadi solusi kelangkaan minyak goreng,” ujar Wakil Ketua APMJI Rano Rusdiana dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

    Seperti diketahui adanya minyakita di pasar merupakan bagian pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO). Setiap UCO yang akan diekspor wajib melakukan DMO berupa minyakita.

    “Adapun isu yang berkembang adanya dugaan pencampuran minyak baru atau minyakita ke dalam minyak jelantah adalah isu tidak benar, karena secara logika bisnis harga minyak baru kita jauh lebih mahal dari minyak jelantah. Kalau pun ada, maka demi keadilan sepatutnya oknum tersebut yang ditindak bukan usahanya yang dibatasi,” katanya.

    Rano mengungkapkan, saat ini di Indonesia juga belum ada industri yang melakukan pengolahan bersumber bahan baku UCO menjadi produk biodiesel/B40 dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    “Sehingga patut dipertanyakan urgensi pemerintah menghentikan sementara ekspor UCO sampai dengan rapat koordinasi sebagaimana Permendag Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit yang berlaku pada 8 Januari 2025,” katanya.

    Diketahui Kemendag resmi memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR) dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).

    Kebijakan itu diatur dalam Peermendag Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Kebijakan mulai berlaku pada Rabu (8/1/2025).

    Mendag Budi Santoso, mengatakan kebijakan ini dibuat untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat. Selain itu, pengamanan pasokan juga diperlukan seiring dengan telah dimulai program pengembangan biodiesel berbasis sawit sebesar 40 persen (B40).

  • LPEI Siap Lunasi Utang Obligasi Senilai Rp206 Miliar

    LPEI Siap Lunasi Utang Obligasi Senilai Rp206 Miliar

    Jakarta, FORTUNE – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank menyampaikan kesiapannya melakukan pembayaran Obligasi yang akan jatuh tempo pada bulan depan. 

    Corporate Secretary LPEI, Wahyu Prihadi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp206 miliar, atau sesuai dengan jumlah pokok obligasi.

    Pelunasan tersebut ditujukan untuk Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Seri C (BEXI03CCN6) dengan tenor 7 tahun dan bunga 6,90 persen yang akan jatuh tempo pada 14 Februari 2025.

    “Dana tersebut kami tempatkan pada berbagai instrumen keuangan yang likuid, di antaranya penempatan pada bank,” demikian keterangannya dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (17/1). 

    Sebagai konteks, ada sejumlah obligasi LPEI yang akan jatuh tempo pada tahun ini, yakni Obligasi Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase I of 2018 seri C dengan total emisi Rp1,75 triliun, dengan bunga 8,30 persen dan tenor tujuh tahun. Obligasi tersebut akan berakhir pada 6 Juni 2025.

    Kemudian Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018 seri D dengan nilai jatuh tempo sebesar Rp1,3 triliun. Obligasi ini memiliki bunga 8,75 persen, dan akan jatuh tempo pada 5 September 2025.

    Selanjutnya ada Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018 seri D. Obligasi ini memiliki total emisi Rp380 miliar, dengan bunga 9,75 persen. Adapun obligasi ini akan jatuh tempo pada 8 November 2025.

    Selain itu, obligasi Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018 seri D juga akan jatuh tempo pada 8 November 2025. Total nilai akan jatuh tempo pada obligasi syariah ini sebesar Rp155 triliun, sementara bunganya 9,75 persen. 

  • Bos Nvidia Tak Hadir di Pelantikan Trump, Pilih Rayakan Imlek

    Bos Nvidia Tak Hadir di Pelantikan Trump, Pilih Rayakan Imlek

    Jakarta

    CEO Nvidia Jensen Huang mengaku tak akan menghadiri acara pelantikan Donald Trump menjadi Presiden Amerika 20 Januari mendatang

    Huang memilih berjalan-jalan untuk merayakan Tahun Baru Cina, atau yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Imlek, bersama pegawai dan keluarganya, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Jumat (17/1/2025).

    Langkah Huang ini berbeda dengan kebanyakan bos-bos perusahaan teknologi besar lain, yang sudah memastikan akan hadir di acara pelantikan tersebut. Misalnya saja CEO Alphabet Sundar Pichai, CEO Apple Tim Cook, CEO Amazon Jeff Bezos, dan CEO Meta Mark Zuckerberg.

    Selama ini Huang juga disebut belum pernah menghadiri acara pelantikan Presiden Amerika Serikat. Ia pun mengaku belum akan menemui Trump untuk membicarakan aturan ekspor baru untuk AI yang baru disahkan oleh Presiden Biden.

    “Namun saya tak sabar untuk memberikan selamat untuk pemerintahan Trump saat mereka mulai bekerja,” kata Huang.

    Aturan AI yang dimaksud ini baru diumumkan oleh Presiden Biden pada 13 Januari lalu. Dalam aturan ini, AS membatasi ekspor chip AI ke banyak negara kecuali negara-negara yang dekat dengan AS, termasuk Taiwan salah satunya.

    Amerika juga tetap membatasi ekspor ke sejumlah negara seperti China untuk membatasi pembelian chip canggih yang dianggap bisa memperkuat militer China.

    Langkah pembatasan ekspor chip AI ini kemudian dikritik oleh Nvidia. Menurut mereka, aturan ini akan merusak kepemimpinan Amerika di ranah AI.

    Nvidia adalah nama besar di ranah AI, ini karena chip buatan mereka sangat diandalkan untuk pengolahan AI. Bahkan, permintaan chip ini terus meroket beberapa tahun belakangan, yang membuat valuasi Nvidia terus naik dan menembus angka USD 3 triliun.

    (asj/asj)

  • 3 Cara Jitu BJ Habibie Saat Hadapi Kenaikan Nilai Tukar Dolar AS

    3 Cara Jitu BJ Habibie Saat Hadapi Kenaikan Nilai Tukar Dolar AS

    Liputan6.com, Yogyakarta – Krisis moneter 1998 menjadi titik nadir perekonomian Indonesia ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai level terendah di angka Rp16.800. Situasi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.

    Akan tetapi, di tengah kondisi yang tampak tak berpengharap itu, sosok B.J. Habibie yang baru dilantik sebagai Presiden RI berhasil membawa angin segar perubahan. Dalam waktu relatif singkat, Habibie menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang terbukti efektif mengendalikan krisis.

    Salah satu prestasi terbesarnya adalah kemampuan memperkuat nilai tukar rupiah hingga mencapai level Rp6.550 per dolar AS. Pencapaian ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dari keterpurukan.

    Di tengah situasi perbankan yang kolaps dan melonjaknya harga kebutuhan pokok yang membuat rakyat menderita, langkah-langkah strategis Habibie berhasil mengembalikan kepercayaan pasar dan menstabilkan perekonomian nasional. Keberhasilannya memulihkan nilai tukar rupiah dalam hitungan bulan membuktikan ketepatan kebijakan yang ia terapkan di masa-masa kritis tersebut. Mengutip dari berbagai sumber, berikut tiga langkah jitu Habibie saat hadapi dollar naik:

    1. Independensi Bank Indonesia

    Menghadapi krisis perbankan yang akut, Habibie mengambil langkah tegas dengan melakukan konsolidasi terhadap bank-bank bermasalah. Kebijakan ini ditandai dengan penggabungan empat bank pemerintah yang tengah goyah – Bank Ekspor Impor (Bank Exim), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)-menjadi satu entitas yang kemudian dikenal sebagai Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998.

    Langkah merger ini terbukti efektif dalam menyelamatkan sistem perbankan nasional dan menciptakan bank yang lebih sehat dan kuat. Tidak berhenti sampai di situ, Habibie juga mengambil kebijakan strategis dengan memisahkan Bank Indonesia dari pengaruh pemerintah melalui UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

    Keputusan bersejarah ini memberikan independensi kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter tanpa intervensi politik. Bank Indonesia kini memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan nilai tukar, suku bunga, dan instrumen moneter lainnya.

    Independensi Bank Indonesia menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem keuangan nasional. Dengan status barunya sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia dapat lebih leluasa mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

    2. Penerbitan SBI Berbunga Tinggi

    Di tengah kepanikan masyarakat yang berbondong-bondong menukar rupiah ke dolar AS, Habibie mengeluarkan kebijakan moneter yang berani melalui penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Kebijakan ini, meski terkesan agresif, memiliki perhitungan matang untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

    Dengan menawarkan imbal hasil yang menggiurkan, SBI berhasil menjadi instrumen investasi yang lebih menarik dibandingkan spekulasi dolar. Strategi penerbitan SBI berbunga tinggi ini terbukti efektif dalam menghentikan pelarian modal (capital flight) ke dolar AS.

    Masyarakat yang sebelumnya panic buying dolar mulai mengalihkan dananya ke instrumen SBI yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Bank-bank pun kembali mendapatkan kepercayaan nasabah, ditandai dengan meningkatnya simpanan masyarakat di perbankan nasional.

    Kondisi ini secara bertahap memulihkan likuiditas perbankan yang sebelumnya sempat mengering. Dampak positif kebijakan ini segera terlihat dari menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kepercayaan pasar yang sempat hilang berangsur pulih seiring dengan stabilnya sistem keuangan nasional.

    3. Terapkan Harga Murah

    Di tengah tekanan krisis ekonomi, Habibie mengambil kebijakan kontroversial dengan tetap mempertahankan harga bahan pokok, listrik, dan BBM pada level yang terjangkau masyarakat. Keputusan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat yang sudah terpukul akibat krisis, meski hal tersebut berarti pemerintah harus menanggung beban subsidi yang sangat besar.

    Kebijakan pengendalian harga ini menjadi penyelamat bagi jutaan rakyat Indonesia yang sedang berjuang di tengah kesulitan ekonomi. Akan tetapi, besarnya beban subsidi ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama lembaga keuangan internasional yang mendesak Indonesia untuk mengurangi subsidi.

    Menghadapi situasi ini, Habibie melakukan pendekatan dengan mengajak langsung rakyat Indonesia untuk berhemat dalam penggunaan listrik dan BBM. Kampanye penghematan energi ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban subsidi negara, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

    Kombinasi antara kebijakan pengendalian harga dan kampanye hemat energi ternyata memberikan dampak positif. Stabilnya harga kebutuhan pokok membantu meredam gejolak sosial, sementara berkurangnya konsumsi energi membantu mengurangi tekanan pada anggaran negara. Hasilnya, nilai tukar dolar AS yang sebelumnya mencapai puncak mulai turun drastis, rupiah menguat secara signifikan, dan yang lebih penting lagi, kepercayaan investor mulai pulih.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Bappebti tingkatkan peran PBK dukung perdagangan dan ekonomi

    Bappebti tingkatkan peran PBK dukung perdagangan dan ekonomi

    Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya. (Foto : Tangkapan layar YT Bappebti)

    Bappebti tingkatkan peran PBK dukung perdagangan dan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 18 Januari 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tahun 2024 lalu akan menjadi pijakan dalam menyiapkan langkah strategis ke depan untuk meningkatkan peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam mendukung penguatan perdagangan dan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya melalui rilis kepada media, Sabtu (18/1/2025). 

    “Capaian Bappebti 2024 menunjukkan bagaimana PBK dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan perdagangan komoditas strategis Indonesia melalui transaksi multilateral di PBK. Selain itu, instrumen PBK lain berupa Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) mampu mendorong stabilitas harga dan pasokan komoditas, menjaga inflasi, serta meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia,” tuturnya.

    Dijelaskan bahwa selama 2024, Bappebti mencatat peningkatan kinerja PBK dengan total nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun (naik 29,34 persen) dibandingkan pada 2023 yang mencapai Rp25.679,97 triliun. Kontrak berjangka yang banyak ditransaksikan dalam transaksi multilateral antara lain komoditas timah, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), emas, kopi, dan kakao. Adapun produk pada transaksi bilateral yaitu komoditi, forex, indeks saham, dan saham tunggal asing (single stock). Bappebti juga telah meluncurkan Bursa CPO Indonesia yang dirancang untuk menciptakan harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time pada 2023. 

    “Mekanisme Bursa CPO masih bersifat sukarela dan terbatas untuk pasar domestik. Bursa CPO Indonesia mencakup transaksi fisik dan futures dengan dukungan 19 pelabuhan sebagai lokasi serah terima fisik CPO. Transaksi di Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023–November 2024 untuk futures mencapai 28,061 lot (140,3 ton), sedangkan transaksi fisik sebesar 10 lot (250 ton),” tambahnya.

    Capaian lain terkait PBK pada 2024 adalah penguatan ekosistem perdagangan aset kripto melalui Bursa Aset Kripto Indonesia pada 28 Juli 2023. Pada 2024, Bappebti terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi regulator mandiri (self regulatory organization/SRO), asosiasi, dan para pemangku kepentingan industri aset kripto di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto di samping tentunya memperkuat regulasi dan literasi kepada masyarakat. Dengan demikian, Bappebti optimistis nilai transaksi aset kripto akan meningkat pada 2025. 

    Penulis Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bukan Tembak-tembakan! Luhut Ungkap Perang Dunia Sudah Berubah

    Bukan Tembak-tembakan! Luhut Ungkap Perang Dunia Sudah Berubah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut saat ini perang dunia sudah berubah. Jika zaman dahulu perang dengan senjata api, kini dunia perang dengan teknologi, salah satunya terkait perdagangan chip.

    “Sekarang perang itu sudah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan saja tetapi sudah ada perang chip,” kata Luhut, mengutip pernyataan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang merupakan hedge fund terbesar di dunia, Sabtu (18/1/2025).

    Dalam diskusi dengan Dalio, yang juga merupakan salah satu anggota Global Advisory Board DEN, Luhut menekankan bahwa negara yang menguasai teknologi chip akan memimpin masa depan.

    Menurut Luhut, masalah juga akan muncul jika negara-negara yang memproduksi chip tersebut tak bersedia menjualnya ke negara-negara lain. “Kita bisa mati,” imbuhnya.

    Salah satu contohnya adalah ketika Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses Negeri Tirai Bambu terhadap teknologi canggih pada Oktober 2023 lalu.

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global. Di sisi lain, China mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing,” jelasnya.

    Di sisi lain, Luhut juga mengatakan Indonesia tidak boleh diam saja untuk masalah ini, apalagi saat ini posisinya sudah ketinggalan jauh dengan negara tetangga Malaysia yang telah membuat Special Economic Zone.

    “Mereka (Malaysia) mencontoh dari kita tetapi mereka memberikan insentif lebih bagus kita. Ini kadang-kadang berpikirnya mintanya untung melulu,” kata Luhut. “Kita tidak bisa terus menjadi penonton, apalagi saat negara tetangga mulai memberikan insentif besar untuk menarik investasi teknologi,”

    Padahal, menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati.

    “Kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis,” ujarnya. “Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.”

    (pgr/pgr)

  • Luhut Ungkap Peluang RI di Tengah Perang Dagang Semikonduktor AS-China

    Luhut Ungkap Peluang RI di Tengah Perang Dagang Semikonduktor AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. 

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih. 

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025). 

    Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

    Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik. 

    “Dalam diskusi dengan Ray Dalio, salah satu anggota Global Advisory Board @dewanekonomi.id, ia menekankan bahwa negara yang menguasai teknologi chip akan memimpin masa depan,” imbuhnya. 

    Untuk itu, dia menekankan bahwa RI semestinya tidak lagi hanya menjadi penonton, terlebih negara tetangga mulai mengguyurkan insentif besar untuk menarik investasi teknologi. 

    Luhut bercerita, sebelumnya dirinya sempat berbincang dengan mendiang Sehat Sutardja yang merupakan diaspora Indonesia yang sukses di Silicon Valley sebagai CEO Marvell Technology. 

    Kala itu, mendiang sempat mengungkap niatnya dalam membangun industri semikonduktor di Indonesia. Namun, peluang tersebut hilang karena kurang di respons dengan cepat. 

    “Saat ini, meskipun terlambat, kita harus bergerak lebih agresif. Kita bisa mulai dengan menjadikan kampus seperti ITB sebagai special economic zone untuk semikonduktor,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. 

    “Ketika saya melaporkan hal ini kepada Presiden @prabowo, saya sampaikan pentingnya menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati,” jelasnya. 

    Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.

    Sebagai informasi, industri semikonduktor secara global didorong oleh permintaan produk chip untuk produksi peralatan elektronik sepertiu laptop, ponsel pintar, mobil, dan lainnya. Berdasarkan data Semiconductor Industry Association (SIA), total nilai pasar semikonduktor global pada 2023 mencapai US$526,9 miliar.

    Sebanyak 32% dari nilai tersebut diproduksi untuk peralatan komunikasi seperti ponsel pintar, disusul oleh komputer pribadi/laptop sebesar 25%, sedangkan otomotif mencapai 17%.

    SIA mencatat penjualan penjualan industri semikonduktor global mencapai US$49,1 miliar pada Mei 2024. Nilai ini meningkat 19,3% secara year-on-year dari US$41,2 miliar pada Mei 2023 dan meningkat 4,1% dibandingkan US$47,2 miliar pada April 2024.