Topik: ekspor

  • Peneliti Nilai Ancaman Tarif 60 Persen AS ke China Untungkan Indonesia

    Peneliti Nilai Ancaman Tarif 60 Persen AS ke China Untungkan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Riset Center of Reform on Economics alias Core Indonesia menilai, ancaman tarif proteksi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan cenderung memberikan dampak positif ke perekonomian Indonesia. Dia memperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor, impor, investasi, dan produk domestik bruto (PDB).

    Research Associate Core Indonesia Sahara menjelaskan, riset tersebut menggunakan model global trade analysis policy (GTAP) yang memfokuskan kepada aspek keseimbangan umum antara negara.

    Asumsinya, Trump meningkatkan tarif hingga 60% untuk semua impor dari China, dan juga meningkatkan tarif hingga 10% untuk impor dari negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

    “Kalau kita lihat, China itu jelas kalau dikenakan tarif terlalu tinggi dampaknya ekspor China ke AS itu akan tinggi. Nah itu sebenarnya potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor juga ke AS dan juga negara-negara lain yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia,” kata Sahara di Jakarta, Selasa  (21/1/2025).

    “Kalau dari hasil hitung-hitungan saya tadi, maka akan naik ekspor Indonesia dan investasi itu juga akan naik,” jelasnya dalam menanggapi ancaman tarif AS ke China.

    Namun, Sahara juga menyinggung langkah Indonesia bergabung ke blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS). Dia mendorong agar Indonesia meningkatkan diplomasi dan perdagangan ke negara-negara lain agar tidak tergantung dengan Amerika dan China.

    Ia juga mendorong agar Indonesia melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, seperti Turki, Australia, India, Turki, Australia, India, Brasil, Argentina, dan juga dengan mercosur countries.

    “Maka, akan ada variasi pasar ekspor. Jadi istilahnya itu jangan taruh telur di satu keranjang untuk pasar ekspor. Jadi kalau di sini ada masalah, kita masih bisa melakukan ekspor ke negara lainnya. Itu untuk mitigasi risiko,” pungkasnya dalam menanggapi ancaman tarif AS ke China.

  • Berlaku 1 Maret 2025, Devisa Hasil Ekspor Wajib Disimpan Setahun – Halaman all

    Berlaku 1 Maret 2025, Devisa Hasil Ekspor Wajib Disimpan Setahun – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismai

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

    Melalui revisi tersebut eksportir nantinya harus menyimpan devisa hasil ekspor sebesar 100 Persen selama 1 tahun.

    “Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP Nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini,” kata Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Dalam menerapkan kebijakan ini kata Airlangga, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan bea cukai akan mempersiapkan sistemnya dalam menampung DHE selama setahun. Pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan baru tersebut.

    “Baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem, dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,” katanya.

    Ia menambahkan kebijakan baru tersebut  akan berlaku untuk sektor mineral, batu bara, perikanan dan perkebunan.

    “Nah ini diberikan kepada sektor mineral batubara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit. Kemudian sektor minyak bumi dan gas alam itu tidak diikutkan,” katanya.

    Kebijakan tersebut bertujuan agar para pelaku ekspor menyimpan DHE di dalam negeri sehingga memperkuat stabilitas rupiah. Kebijakan tersebut juga kata Airlangga sudah diberlakukan oleh negara lain seperti Malaysia dan Thailand.

    “Ya tentu kita comparable dengan negara lain apakah itu Malaysia atau Thailand,” pungkasnya. (*)

  • Ombudsman RI kaji kebijakan ekspor BBL untuk tingkatkan devisa negara

    Ombudsman RI kaji kebijakan ekspor BBL untuk tingkatkan devisa negara

    Penting untuk digali guna menambah devisa negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk meningkatkan devisa negara.

    “Benih lobster yang masih bibit aja itu sudah punya nilai tinggi, apalagi lobster yang gedenya itu,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.

    Ia juga menjelaskan bahwa kajian Ombudsman tersebut dapat bermanfaat untuk pemerintahan saat ini yang sedang menggalakkan program kerakyatan, seperti Makan Bergizi Gratis. Kemudian, untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan lain-lain, yang membutuhkan biaya tinggi.

    “Penting untuk digali guna menambah devisa negara, dan kita tahu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dari sektor kelautan perikanan ini Indonesia bisa kaya raya,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa BBL perlu dikaji karena tidak melibatkan uang yang sedikit.

    “Bahkan dari benih lobster saja, salah seorang pejabat, menterinya (Menteri KP), pernah masuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini kan bukan bicara uang kecil,” katanya.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pengkajian isu kelautan dan perikanan bukan hal baru bagi Ombudsman RI.

    Ia mengatakan bahwa Ombudsman RI pada 2023 telah mengkaji program penangkapan ikan terukur KKP, dan menemukan banyak temuan yang diserahkan kepada Menteri KP.

    “Temuan kami itu sontak ditindaklanjuti oleh Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, dengan memoratarium, menunda program penangkapan ikan terukur karena memang di lapangan itu sarprasnya belum memadai, dan banyak protes di kalangan nelayan,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Guru Spiritual Ungkap Asal-usul Mobil Mercy yang Disita KPK Terkait Kasus LPEI: Dari Pasien Romo – Halaman all

    Guru Spiritual Ungkap Asal-usul Mobil Mercy yang Disita KPK Terkait Kasus LPEI: Dari Pasien Romo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mercedes Benz tipe GLE 450 seharga Rp 2,3 miliar.

    Penyitaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Adapun penyitaan dimaksud berasal dari saksi yang diperiksa pada hari ini, Selasa (21/1/2025).

    Dia adalah Bayu Suryo Adiwinata.

    Bayu mengaku sebagai guru spritual. Ia biasa dipanggil dengan sebutan romo.

    “Oh iya, jadi gini, romo guru spiritual. Jadi ternyata mobil yang dikasih ke romo ya alhamdulillah bisa menjadi pengembangan untuk ini ya. Romo sangat bersyukur bisa membantu KPK,” ucap Bayu usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025) malam.

    Bayu mengatakan mobil yang disita KPK adalah pemberian dari salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit, Hendarto. Bayu menyebut Hendarto sebagai pasiennya.

    “Dari salah satu pasien Romo,” kata Bayu.

    Selain menyita Mercedes Benz tipe GLE 450, KPK juga menyita sepeda motor merek BMW tipe F800 GS M/T seharga Rp370 juta.

    Namun, motor gede (moge) itu bukan disita dari Bayu.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, mobil dan moge yang disita diduga ada kaitannya dengan perkara LPEI.

    KPK sedang menerapkan metode follow the money untuk menelusuri aset para tersangka.

    “Ada keterkaitan dengan LPEI. Jadi mobil Mercy dan moge itu diduga bahwa itu terkait dengan hasil tindak pidana dalam perkara LPEI. Kita pakai follow the money, ke mana nih, oh di tempatnya Romo. Nanti kita lihat apakah ini terkait jual beli kah, atau memang dititip. Tapi kita lakukan penyitaan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

    KPK diketahui telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Berdasarkan sumber Tribunnews.com, tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ngalim Sawego, Direktur Eksekutif LPEI; Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI; Basuki Setyadjid, Direktur Pelaksana II LPEI; Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI; Omar Baginda Pane, Direktur Pelaksana V LPEI; Kukuh Wirawan, Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI; dan Hendarto, Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit.

    Atas perbuatan rasuah mereka, sementara ini KPK menaksir telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 triliun.

    Tujuh tersangka itu pun telah dicegah bepergian ke luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 981 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPK.

    Adapun fasilitas kredit dalam perkara dugaan korupsi di LPEI ini dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian ditemukan modus “tambal sulam” dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPEI. 

    “Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya,” kata Tessa.

    Selain itu, KPK menduga bahwa tersangka dari pihak debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya.

    Tessa berujar, KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya. 

    “KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ujarnya.

    Dalam pengusutannya, KPK telah menyita total 44 aset properti diduga milik tersangka. Taksiran 44 aset yang disita bernilai sekira Rp200 miliar.

    44 aset tanah dan bangunan itu tidak termasuk dengan aset kendaraan dan barang lainnya yang sudah lebih dulu disita oleh KPK. Di mana nilai aset kendaraan dan barang lainnya dimaksud sedang dinilai oleh Tim KPK.

    Selain itu, KPK juga menyita tiga motor Vespa Piaggio senilai Rp1,5 miliar; mobil merek Wuling senilai Rp350 juta; serta barang bukti elektronik dan dokumen. Penyitaan itu berasal dari kediaman direktur utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN (PGAS) periode 2019–2023.

  • Setelah RI Gabung BRICS, Pemerintah Perlu Maksimalkan Kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil – Halaman all

    Setelah RI Gabung BRICS, Pemerintah Perlu Maksimalkan Kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira menilai Indonesia perlu memanfaatkan kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil usai bergabung menjadi anggota penuh BRICS.

    BRICS adalah kelompok kerjasama ekonomi baru yang diinisiasi beberapa negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Bhima mulanya memberi pandangan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS sebenarnya sudah terlambat. Seharusnya, RI bisa menjadi pendiri BRICS.

    “Indonesia ini terlambat bergabung dengan BRICS. Kalau mau bergabung, seharusnya menjadi founder dari BRICS,” katanya dalam konferensi pers Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Bhima, dengan bergabungnya Indonesia saat ini ke BRICS, hanya akan mereplikasi kerja sama perdagangan yang sudah ada, salah satunya dengan China.

    Terlebih, jika Indonesia berharap mendapat keuntungan dari Rusia, misalnya dalam hal pembelian minyak mentah dengan harga murah, ada risiko menghadapi sanksi dari negara-negara barat.

    “Terutama sekarang eranya tidak hanya Amerika yang proteksionis, tapi juga negara-negara barat akan cenderung lebih proteksionis, terutama perang Ukraina juga masih menjadi salah satu isu,” ujar Bhima.

    Maka dari itu, Bhima melihat potensi besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia melalui BRICS adalah kemitraan dengan Afrika Selatan (Afsel) dan Brasil.

    Afsel dan Brasil adalah dua negara yang perlu dijalin kerja sama lebih lanjut.

    Kerja sama di sini bukan dalam hal mengandalkan ekspor produk RI ke dua negara tersebut. Sebab, jika ini yang diandalkan, ada dua masalah yang dihadapi.

    Pertama, barang yang dihasilkan Afsel dan Brasil identik atau merupakan kompetitor dari produk-produk Indonesia. Kedua, mahalnya biaya logistik untuk menyalurkan ke dua negara tersebut.

    Dengan demikian, bersama Afsel, Indonesia disebut bisa memanfaatkan kerja sama pendanaan transisi energi.

    Indonesia, sebagai negara yang juga menerima dana JETP (Just Energy Transition Partnership) seperti Afsel, dapat memperkuat posisi dalam kerja sama ini.

    Selain itu, kedua negara ini juga merupakan penghasil mineral kritis. Afsel memproduksi mangan, Indonesia memproduksi nikel, bauksit, dan tembaga. Ini bisa menjadi peluang kerja sama antar dua negara.

    Sementara itu, bersama Brasil, Bhima menyebut bahwa tahun ini di situ akan diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim (Conference of the Parties/COP) ke-30 yang memfokuskan pembahasan pada pendanaan untuk konservasi hutan.

    Indonesia bisa berkolaborasi dengan Brasil dalam pengelolaan dan pendanaan hutan.

    “Nah jadi kalau mau kerja sama bareng Brasil, [Presiden] Lula da Silva, Pak Prabowo harus bicara, ‘Yuk kita jaga hutan karena ada potensi pendanaan untuk konservasi hutan.’ Bukan hutannya dibuka [untuk lahan baru]. Nanti diketawain sama Lula da Silva di Brasil,” ucap Bhima.

    Di saat yang bersamaan, Bhima mengingatkan agar Indonesia tetap menjaga hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.

    Hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dinilai tetap penting, terutama agar Indonesia tetap dapat memasok bahan baku untuk baterai dan kendaraan listrik, serta menjaga pasar ekspor ke Amerika.

    Keuntungan Indonesia Gabung BRICS

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro bicara potensi yang bisa digali Indonesia dengan bergabung sebagai anggota BRICS.

    Purnomo menekankan, meski bergabung dengan BRICS, Indonesia tetap melakukan politik bebas dan aktif.

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia sebagai anggota baru BRICS pada Senin, 6 Januari 2025. Lalu apa untungnya bagi Indonesia dari sektor energi?

    “Pertama Brasil. Brasil dulu itu tidak punya minyak, tapi dia bisa survive kenapa? Karena dia punya tebu banyak. Jadi yang dikembangkan itu bioethanol, sukses. Dan kita perlu belajar untuk pengembangan,” ujar Purnomo di Kantor IDN, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Kemudian, sejak perang Rusia dengan Ukraina, bahan bakar dari Rusia tidak lagi menyuplai ke daratan benua biru. Karena itu, Rusia tengah melihat pasar baru, termasuk wilayah Asia Pasifik.

    “Nah ini sedang kita bahas apa kita tangkap kesempatan ini,” ucap Purnomo.

    Sedangkan, menurut Purnomo, India bisa menjadi pasar untuk batu bara asal Indonesia. Lalu, Indonesia bisa menarik investasi dari China.

    Kemudian, Indonesia bisa belajar dari Afrika Selatan, soal batu bara diubah menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Afrika Selatan, dulu diembargo, dia cuma punya batu bara. Apa yang dia lakukan, gasifikasi batu bara, dia likuifaksi batu bara. Batu bara dibuat minyak, batu bara dibuat gas. Kita punya batu bara sampai 150 tahun, kita bisa lakukan itu, tapi ada problem,” tutur Purnomo.

    “Itu yang terjadi di Sumatera Selatan kemairn, batu bara sudah likuifaksi, tapi waktu diadu di market dia kalah dengan LPG karena disubsidi harga,” sambungnya.

  • Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Core Indonesia menilai kebijakan proteksionisme Pemerintah AS di bawah kepemimpinan periode kedua Presiden Donald Trump dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

    Associate CORE Indonesia, Sahara menjelaskan dengan menggunakan skenario proteksionisme Trump, maka Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0020%.

    Didorong oleh ekspor yang meningkat 0,042%, karena Indonesia bisa menggantikan China sebagai pemasok barang. Sementara impor dimungkinkan meningkat 0,145% dan investasi dapat meningkat 0,04%.

    “Bagi Indonesia bagus juga karena ada kesempatan menaikkan ekspor kenaikan impor dan investasi,” papar Sahara, Selasa (21/1/2025).

    Sahara menjelaskan potensi pertumbuhan tersebut berdasarkan perhitungan model analisis perdagangan global peningkatan tarif 60% untuk semua impor dari China. Serta tarif global 10% semua impor dari semua negara.

    Proteksionisme trump pun juga dinilai dapat menurunkan mayoritas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Yakni produk berbahan dasar kulit sebesar 4,21% dan pakaian jadi turun sebesar 3,04%.

    Kendati demikian, akan ada potensi diversi perdagangan ke China akibat proteksionisme Trump.

    “Ada kesempatan dan peningkatan ekspor terutama ke China terutama untuk serat nabati, produk berbahan dan farmasi,” ujar Sahara.

    (mij/mij)

  • Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri elektronik masih pesimistis untuk membangun pabrikan chip atau semikonduktor dalam negeri sebagai bahan baku industri. Pasalnya, ongkos untuk membangun pabrik chip dinilai tidak murah.

    Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron, Tekno Wibowo mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengembangkan industri semikonduktor nasional.

    “Kalau kita disuruh membangun pabrik chip di Indonesia gak sanggup, gak ada yang sanggup, pemerintah aja gak sanggup untuk bikin itu, duit nya itu bisa untuk bikin satu pabrik itu bisa US$20-US$30 miliar,” kata Tekno di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Untuk itu, Polytron saat ini belum mengarah pada pembangunan industri semikonduktor, melainkan melakukan riset dan pengembangan SDM dengan tujuan pembangunan pabrik chip di Indonesia.

    “Kita siapkan dong sumber daya manusia kita ajak adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program kita sehingga mereka bisa tahu gimana sih caranya bikin chip, harapannya sebelum Indonesia Emas kita bisa bangun pabriknya disini,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih.

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025).

    Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

    Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik.

    Dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

    Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.

  • Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik, Bagaimana Nasib Hilirisasi Nikel RI?

    Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik, Bagaimana Nasib Hilirisasi Nikel RI?

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai langkah Presiden AS Donald Trump yang mengakhiri mandat kendaraan listrik tidak akan berdampak terhadap perkembangan hilirisasi nikel Indonesia.

    Trump sendiri resmi mengakhiri mandat adaptasi kendaraan berbasis energi hijau yang diinisiasi Mantan Presiden Joe Biden, usai dilantik Senin (21/1/2025).

    Menurutnya, mandat kendaraan listrik tidak mendukung industri otomotif AS yang memproduksi kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Di satu sisi, Indonesia sedang menggenjot hilirisasi nikel untuk produksi bahan baku baterai EV.

    Fabby pun berpendapat hilirisasi nikel di Tanah Air untuk bahan baku baterai kendaraan listrik tak akan terganggu. Pasalnya, pasarnya akan tetap ada.

    Apalagi, Trump hanya mencabut mandat adaptasi kendaraan listrik, bukan meminta menarik peredarannya. Artinya, masyarakat AS tetap berhak untuk membeli kendaraan berbasis setrum tersebut.

    “Jadi saya kira pasarnya akan tetap ada, walaupun tidak tumbuh secepat atau sebesar seperti yang dibayangkan sebelumnya,” kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Dia juga menambahkan bahwa saat ini harga kendaraan listrik cukup kompetitif dibanding konvensional. Oleh karena itu, masyarakat bakal tetap memilih kendaraan listrik.

    Di satu sisi, Fabby mengatakan pangsa pasar utama nikel RI untuk bahan baku baterai kendaraan listrik bukan AS. Dia menyebut saat ini pangsa pasar nikel RI adalag China dan Korea Selatan.

    Hal ini juga ditunjukan oleh pembangunan industri baterai dalam negeri yang diprakarsai China dan Korea. Karenanya, Fabby menilai pertumbuhan pasar kendaraan listrik dalam negeri pun masih cukup tinggi.

    “Jadi kalau kita lihat sebenarnya, Indonesia bisa saja mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa memproduksi 300.000-500.000 kendaraan listrik per tahun, untuk memenuhi pasar dalam negeri dan untuk ekspor,” tutur Fabby.

    Fabby pun mengingatkan Indonesia tidak perlu khawatir terhadap dampak kebijakan Trump pada hilirisasi nikel. Pasarnya, nikel RI masih bisa dijual ke negara lain, seperti China, Korea Selatan, hingga Eropa.

    “Justru menurut saya, Amerika yang rugi, kalau nggak beli nikelnya dari Indonesia. Karena mereka sangat bergantung pada teknologi baterai itu,” kata Fabby.

    Sebelumnya, Trump menyatakan akan menghentikan kewajiban adaptasi kendaraan listrik dan mengakhiri perjanjian hijau, menandakan sikap AS untuk keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). 

    “Dengan tindakan saya hari ini, kita akan mengakhiri kesepakatan baru yang ramah lingkungan dan kita akan mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri kita sendiri dan menepati janji suci saya kepada para pekerja industri otomotif Amerika yang hebat,” ujar Trump dalam pidatonya, Senin (21/1/2025).

    Trump berpendapat pencabutan mandat tersebut akan berpengaruh positif bagi industri, tenaga kerja, dan perekonomian AS. 

    Pada Maret 2024, pemerintahan Joe Biden mengesahkan Mandat Kendaraan Listrik (EV Mandate), yang pertama kali diusulkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan atau Environmental Protection Agency (EPA). Aturan itu mendorong penggunaan dan adaptasi kendaraan listrik oleh masyarakat. 

    Terdapat insentif pajak konsumen hingga US$7.500 untuk pembelian kendaraan listrik. Targetnya, pada 2032 nanti setidaknya 35% produksi otomotif akan beralih ke kendaraan listrik. Pencabutan mandat kendaraan listrik akan memengaruhi industri maupun konsumen. 

    “Dengan kata lain, anda akan dapat membeli mobil pilihan anda [atau tidak harus kendaraan listrik],” ujar Trump. 

  • Pengusaha Minta Bunga Deposito DHE Tak Sama di Semua Bank

    Pengusaha Minta Bunga Deposito DHE Tak Sama di Semua Bank

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia alias Gapki meminta agar otoritas tidak menyamakan bunga imbal hasil term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TA Valas DHE untuk setiap bank.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan keputusan pemerintah yang mewajibkan DHE sebesar 100% dengan jangka waktu minimal satu tahun akan meningkatkan biaya modal kerja para eksportir.

    Eddy menjelaskan bahwa bunga deposito penahanan DHE sekitar 3% per tahun saat ini. Kendati demikian, back-to-back bunga pinjaman akan ditambah 1,5% dari bunga deposito.

    Contohnya, eksportir memiliki deposito US$100.000 dengan bunga 3%. Eksportir tersebut kemudian memerlukan dana untuk bisnisnya sehingga mengajukan pinjaman US$100.000 ke bank.

    Bank memberikan pinjaman dengan bunga 4,5% (3% bunga deposito ditambah 1,5% back-to-back bunga pinjaman). Artinya, selisih bunga 1,5% menjadi biaya tambahan yang harus ditanggung eksportir.

    “Ujung-ujungnya, perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya tambahan,” jelas Eddy kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia meminta bunga deposito penempatan DHE tidak disamakan 3% untuk semua bank sehingga ada pilihan pembiayaan yang lebih murah bagi eksportir.

    “Untuk deposito tidak sama setiap bank di Indonesia, ada juga 2% untuk penempatan di atas US$100.000,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memberikan insentif kepada eksportir usai aturan terbaru memperpanjang masa dan meningkatkan jumlah retensi DHE.

    Eksportir akan menerima fasilitas tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Sebelumnya, pendapatan bunga tersebut dikenai pajak 20%.

    Kemudian eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.

    Untuk underlying transaksi antara nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen pertukaran dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Lalu, untuk pertukaran mata uang asing antara bank dan Bank Indonesia (BI), eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki menjadi tukar jual BI.

    Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan termasuk berbentuk cash collateral, giro, dan deposit tabungan.

    “Dengan demikian penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas,” tutup Airlangga kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

  • Pemerintah Bakal Kasih Insentif, BYD Mau Bawa Mobil PHEV?

    Pemerintah Bakal Kasih Insentif, BYD Mau Bawa Mobil PHEV?

    Jakarta

    Pemerintah bakal mengeluarkan insentif untuk mobil hybrid dan plug in hybrid. BYD diketahui baru menjual mobil listrik di Indonesia, tertarik membawa teknologi plug in hybrid electric vehicles (PHEV) ke sini?

    BYD secara global menjadi pemimpin industri New Energy Vehicle (NEV). BYD mengumumkan pencapaian luar biasanya dengan menjual lebih dari 4,27 juta unit NEV sepanjang tahun, mencatatkan pertumbuhan 41% dibandingkan tahun 2023 yang terjual sebanyak 3 juta unit.

    Selain itu, ekspor NEV BYD juga mencapai angka yang signifikan, dengan 420 ribu unit dikirimkan ke berbagai negara di seluruh dunia. Sinyal positif dukungan untuk kendaraan mobil elektrifikasi mulai terlihat. BYD masih menghitung-hitung bagaimana potensi pasar PHEV untuk pasar Indonesia.

    “Saat ini kita ikut sama direction dari pemerintah, intinya kan ini transformasi energi, kemudian kendaraan yang lebih hijau. Efisiensi energi, penghematan bahan bakar. Hybrid juga atau lebih optimalnya PHEV karena dia memiliki baterai yang cukup besar, kapasitas baterai lebih besar, range lebih panjang, sebenarnya tapi secara teknologi wise, dia lebih advance dari hybrid biasa, tentunya secara investment RnD tidak kecil, kita mau bawa produk yang kompetitif di Indonesia,” kata Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan.

    “Sebuah good signal dari pemerintah memberikan insentif hybrid, kita tunggu secara internal kita masih mengkalkulasi terhadap acceptance dari market, BYD salah satu raja PHEV di dunia,” jelas dia lagi.

    Seperti diketahui aturan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar tiga persen masih belum keluar secara resmi. Namun Kementerian Perindustrian sudah membocorkan jenis mobil hybrid apa saja yang bisa mendapatkan insentif.

    “Beberapa usulan terkait itu kami sudah sampaikan, dan sekarang dalam pembahasan. Ini terkait insentif PPnBM ditanggung pemerintah, PPnBM DTP yang akan diberikan untuk kendaraan hybrid, baik plug in hybrid, full atau mild hybrid. Ini sebesar 3 persen,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik Kemenperin Setia Diarta, beberapa waktu yang lalu.

    Dia menambahkan perluasan insentif mobil hybrid itu diusulkan berdasarkan Peraturan Kemenperin Nomor 36 tahun 2021. Terlampir dalam halaman 44 juga disebutkan berapa jumlah investasi tambahan untuk mild hybrid Rp 1 triliun, full hybrid Rp 2 triliun, dan plug in hybrid Rp 3 triliun. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan, dan wajib direalisasikan paling lambat dalam lima tahun semenjak ditetapkan.

    BYD tampaknya tak hanya ingin bermain di segmen mobil listrik murni berbasis baterai. Secara global, BYD memiliki teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang disebut dengan teknologi DM-i.

    Teknologi hybrid DM-i itu tampaknya akan masuk Indonesia. Buktinya, BYD mendaftarkan desain dari sebuah mobil berteknologi DM-i. Paten desain itu terdaftar dalam dokumen Berita Resmi Desain Industri No. 56/DI/2024 yang dirilis Direktorat Hak Cipta dan Design Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

    Dalam dokumen itu, BYD COMPANY LIMITED mendaftarkan desain sebuah SUV yang diduga berteknologi PHEV atau DM-i. Desain yang didaftarkan tersebut identik dengan mobil PHEV BYD Song L DM-i yang belum lama ini meluncur di China.

    (riar/rgr)