Xcloud.id

Topik: ekspor

  • BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mendukung langkah pemerintah memperpanjang masa penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) menjadi 12 bulan.

    Untuk mendukung kebijakan ini, BI mengoptimalkan dua instrumen baru, yakni sekuritas valas Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valas Bank Indonesia (SUVBI).

    Perry menjelaskan, eksportir yang menempatkan DHE dalam rekening khusus tidak hanya dapat menyimpannya dalam bentuk deposito, tetapi juga melalui SVBI dan SUVBI. Saat ini, BI telah mendukung DHE SDA dengan instrumen deposito valas melalui perbankan.

    “Dana tersebut dapat dipindahkan dan diredeposit di BI dengan bunga yang menarik, serta mendapatkan fasilitas lindung nilai melalui foreign exchange swap,” kata Perry Warjiyo dalam acara peluncuran “Laporan Perekonomian Indonesia 2024”, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, perpanjangan masa penyimpanan DHE SDA ini berpotensi meningkatkan cadangan devisa hingga lebih dari US$ 90 miliar.

    Untuk merealisasikan kebijakan ini, regulasi teknis akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2025. Salah satu insentif yang diberikan adalah tarif pajak penghasilan (PPh) 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan DHE, yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 20%.

    Kebijakan ini juga memungkinkan eksportir mengonversi devisa hasil ekspor SDA ke dalam nilai tukar rupiah. Langkah ini akan menambah pasokan dolar tanpa perlu intervensi berlebihan dari BI, sehingga membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Konversi ke rupiah ini juga tidak hanya mengurangi volatilitas, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

  • Trump Tunda Bea Masuk ke China, Pengusaha Ekspor Semringah

    Trump Tunda Bea Masuk ke China, Pengusaha Ekspor Semringah

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) memandang langkah Presiden AS Donald Trump yang menunda pengenaan tarif bea masuk produk China membuka peluang bagi perdagangan Indonesia.

    Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan bahwa penundaan tersebut merupakan lampu hijau bagi Indonesia.

    “Trump belum mengenakan kenaikan bea masuk China ke AS, itu sebetulnya ada semacam lampu hijau terhadap kita,” kata Benny saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia menjelaskan jika AS tidak mengenakan bea masuk ke China, maka ini menandakan mesin industri berjalan dan membutuhkan energi. Alhasil, ekspor batu bara Indonesia dipastikan bakal terkerek.

    “Kalau China tidak dikenakan oleh Amerika bea masuk naik, berarti engine industry jalan dan itu butuh energi, maka ekspor batu bara kita pasti naik,” ungkapnya.

    Menurut Benny, jika Trump menunda pengenaan tarif bea masuk produk China, maka ekspor Indonesia ke China akan tumbuh. Di mana, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara akan menjadi komoditas penyumbang ekspor.

    Di sisi lain, jika Trump mengenakan tarif bea masuk produk China, maka ada peluang Indonesia untuk masuk ke pasar AS. Di mana, manufaktur, elektronik, pakaian jadi, hingga furnitur dari Indonesia akan membanjiri pasar AS.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pengenaan bea masuk tambahan dari AS terhadap produk di beberapa negara membuka kesempatan bagi Indonesia untuk masuk ke pasar AS.

    “Isunya kan negara-negara lain akan dikenakan bea masuk tambahan, justru ini sebenarnya keputusan buat kita untuk masuk. Kemarin kita juga sudha ketemu pelaku usaha gimana strategi. Jadi justru kita cari kesempatan yang bagus,” ungkapnya.

    Melansir dari Reuters, seorang pejabat pemerintahan Trump menyatakan bahwa Presiden Donald Trump akan mengeluarkan memo perdagangan pada Senin.

    Di sana, tidak ada pengumuman tarif baru dalam memo tersebut, tapi terdapat arahan kepada lembaga-lembaga federal untuk mengevaluasi hubungan dagang AS dengan China, Kanada, dan Meksiko.

    Pejabat tersebut, yang mengonfirmasi laporan Wall Street Journal yang mengutip ringkasan memo Trump, mengatakan bahwa Trump mengarahkan lembaga-lembaga untuk menyelidiki dan memperbaiki defisit perdagangan yang terus-menerus dan mengatasi kebijakan perdagangan dan mata uang yang tidak adil oleh negara-negara lain. 

    Memo tersebut akan menyoroti China, Kanada, dan Meksiko untuk diteliti tetapi tidak akan mengumumkan tarif baru, kata pejabat tersebut. Dia akan mengarahkan lembaga-lembaga untuk menilai kepatuhan Beijing terhadap kesepakatan perdagangan 2020 dengan AS, serta status Perjanjian AS-Meksiko-Kanada.

  • Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Jakarta –

    Donald Trump telah mengonfirmasi semua ketakutan terburuk dari banyak politisi Jerman. Entah dengan mengancam untuk mengakhiri kebijakan perlindungan iklim dan menampar tarif impor untuk barang-barang Eropa, atau membayangkan imperialisme baru yang mengklaim Terusan Panama dan Greenland.

    Meski demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru atas pelantikannya.

    Scholz mendoakan “kekuatan dan kesuksesan” untuk tugas-tugas yang akan datang, dan menambahkan bahwa, “bersama-sama, kita dapat memberikan momentum penting di kedua sisi Atlantik untuk kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta kemakmuran dan pembangunan ekonomi.”

    Namun Scholz tidak hadir di Washington, begitu pula pemimpin oposisi Jerman Friedrich Merz dari partai konservatif Christian Democratic Union (CDU). Trump hanya mengundang politisi yang berpikiran sama dengannya, seperti Perdana Menteri Italia Georgia Meloni dan Presiden Argentina Javier Milei.

    Pesan diplomatik yang sensitif

    Sebagian besar politisi Jerman mengisyaratkan atau secara terbuka menyatakan bahwa mereka lebih suka melihat kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang masuk ke Gedung Putih.

    Hanya partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany (AfD), yang tampaknya menantikan pemerintahan Trump. Loyalis Trump, Elon Musk, secara terbuka mendukung AfD di platform X ketika ia menulis bahwa, “hanya AfD yang dapat menyelamatkan Jerman” dan menyebut Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten”.

    Penilaian sensitif dari Duta Besar Jerman untuk AS, Andreas Michaelis, dinilai berkontribusi pada meningkatnya ketegangan trans-Atlantik. Sebuah pesan diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock yang berisi kritik keras terhadap Trump, bocor ke media.

    Kandidat kanselir Jerman dari partai tengah-kanan CDU, Friedrich Merz, menganggap hal tersebut sebagai bencana bagi hubungan Jerman-Amerika.

    “Ini adalah pukulan besar bagi reputasi pemerintah Jerman di Washington. Tidak seorang pun dari pemerintah federal ini akan dapat menemukan teman bicara di Washington dalam waktu dekat,” kata Merz dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran Jerman, Deutschlandfunk.

    Merz: Orang Eropa harus bersatu

    Ketika Kanselir Scholz mengambil sikap konfrontatif dan mengkritik tajam klaim Trump atas Greenland, Friedrich Merz justru bersikap lebih terbuka.

    Menurut jajak pendapat, Merz memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya setelah pemilihan umum tanggal 23 Februari mendatang. Dalam hal ini, ia harus berhadapan langsung dengan Trump sebagai kepala pemerintahan Jerman.

    Merz mengatakan bahwa ia berniat untuk bertemu dengan Trump “secara langsung” dan fokus untuk “menyatukan kepentingan Eropa.”

    “Selama negara-negara anggota Eropa bersatu, mereka akan dihormati di dunia, termasuk di AS. Selama mereka terpecah belah, tidak ada yang akan menganggap kita serius,” kata Merz dalam sebuah pertemuan partai-partai Eropa kanan-tengah di Berlin.

    “Jadi, dalam pandangan saya, ini adalah seruan terakhir untuk bertindak,” lanjutnya.

    Dalam surat ucapan selamat untuk Trump, Merz menulis bahwa, “jika rakyat Jerman memberi saya mandat sebagai kanselir, akan menjadi salah satu prioritas saya untuk bekerja sama dengan Anda menuju babak baru dalam hubungan kita.”

    ‘Eropa siap menghadapi tarif’

    Kamar Dagang dan Industri Jerman, atau DIHK, telah memperingatkan akan adanya konsekuensi serius terkait ancaman tarif impor AS.

    “Dampak dari tarif baru AS akan serius bagi perekonomian Jerman,” kata Kepala Eksekutif DIHK Helena Melnikov kepada surat kabar Jerman, Rheinische Post.

    Menurutnya, di Jerman, setiap empat pekerjaan bergantung pada ekspor, dan setiap pekerjaan kedua adalah industri.

    Itulah sebabnya, berbeda dengan Merz, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Robert Habeck mengambil sikap yang lebih agresif: “Eropa sudah siap. Jika Amerika memberlakukan tarif yang tidak saya harapkan atau inginkan, Eropa pasti akan ada dalam posisi mengambil tindakan balasan, termasuk yang mempengaruhi ekonomi Amerika,” kata Habeck dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Habeck, yang tanggung jawabnya juga mencakup aksi iklim, menyebut penarikan diri Trump dari perjanjian iklim Paris sebagai “sinyal yang fatal bagi dunia.”

    Namun di dalam negeri, ia juga harus menyaksikan isu-isu perlindungan iklim semakin terdesak dan semakin jauh dari agenda selama kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

    Diundang atau tidak diundang

    Ketika menjadi kanselir Jerman, Angela Merkel dari CDU berurusan dengan Trump selama masa kepresidenannya yang pertama. Kini, ia sekali lagi berbicara untuk melanjutkan kemitraan yang erat dengan AS.

    Dalam memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan, politisi yang sudah lama berkecimpung di dunia politik ini secara terbuka mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dengan Trump pada saat itu.

    Pada acara tahun baru partainya, Merkel berpendapat bahwa kemitraan trans-Atlantik Jerman dengan AS saat ini lebih penting daripada beberapa tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa hanya mungkin “untuk memastikan bahwa (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak memenangkan perang dan Ukraina tetap menjadi negara merdeka” dengan bantuan AS dan aliansi NATO.

    Trump telah mengindikasikan bahwa ia ingin mengakhiri dukungan untuk Ukraina dan sebaliknya mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Putin. Ada kekhawatiran bahwa Ukraina harus memberikan “konsesi teritorial” untuk mencapai hal tersebut.

    Sementara itu, partai sayap kanan AfD, yang masih terisolasi di parlemen Jerman, melihat bahwa mereka sedang naik daun berkat Trump.

    AfD dan Trump memiliki kedekatan dalam isu-isu migrasi dan kebijakan energi. Namun, AfD juga berulang kali membuat pernyataan anti-Amerika. Meski demikian, kedekatan Trump dengan AfD terlihat jelas di Washington, di mana Kanselir Federal Olaf Scholz tidak diundang ke pelantikan, tetapi dua politisi AfD yang terkemuka, Tino Chrupalla dan Beatrix von Storch, hadir di sana.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indonesia Cari Peluang dari Kebijakan Perdagangan Donald Trump Kenai Tarif 10 Persen untuk China – Halaman all

    Indonesia Cari Peluang dari Kebijakan Perdagangan Donald Trump Kenai Tarif 10 Persen untuk China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melihat peluang dari rencana kebijakan penyesuaian tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Terutama, kata Budi, untuk mengisi atau melakukan substitusi pasar di negara yang terdampak kebijakan tersebut. 

    Diketahui, Trump mengancam akan menerapkan tarif impor 10 persen produk China mulai 1 Februari 2025.

    “Bisa itu menjadi peluang buat kita. Ya, karena kan kalau kita dengar-dengar banyak negara lain ini yang akan dikenakan biaya masuk tambahan ya,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Namun, Budi berharap Indonesia tidak dikenakan kenaikan tarif impor dampak dari kebijakan perdagangan Trump. Dengan begitu, Indonesia bisa melihat peluang substitusi barang ekspor.

    “Mudah-mudahan kita nggak, jadi kita justru bisa ada peluang untuk masuk ke sana. Kemarin kami juga sudah banyak ngobrol dengan teman-teman pelaku usaha. Kita lagi nyusun strateginya seperti apa, memanfaatkan peluang itu,” tutur Budi.

    Budi berujar, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan perdagangan di Amerika Serikat, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan perdagangan Trump.

    “Kita ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan baik,” ucap Budi.

    “Tapi kan kita juga harus antisipasi. Jadi kita harus mengikuti isu-isunya seperti apa dan kita siap untuk bisa memasukkan pasar di Amerika,” sambungnya.

    Sebelumnya, Trump menyatakan timnya sedang membahas rencana penerapan tarif 10 persen terhadap China. Pungutan ini dapat mulai berlaku pada 1 Februari 2025.

    “Kami berbicara tentang tarif sebesar 10 persen terhadap China berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada,” ujar Trump, Rabu (22/1/2025).

    “Kemungkinan tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” tambahnya.

    Pada saat yang sama, Trump juga mencatat bahwa timnya sedang mempertimbangkan tarif sekitar 25 persen terhadap Meksiko dan Kanada.

  • Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kebijakan baru atas retensi devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100% di dalam negeri untuk periode satu tahun. Adapun, kebijakan DHE ini mulai berlaku 1 Maret 2025.

    Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah mengatur bahwa retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Adapun DHE merupakan uang asing yang diperoleh suatu negara dari hasil menjual barang atau jasa ke negara lain. Devisa yang masuk membantu menyeimbangkan neraca perdagangan, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan DHE yang digulirkan pemerintah dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor ke depan.

    “Itu memang kebijakan kita [ditahan selama satu tahun]. Nggak, nggak ngaruh [ke kinerja ekspor],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada prinsipnya, Budi menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan dengan lebih baik terkait DHE. “Ini untuk kepentingan kebutuhan ekspor,” ungkapnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan DHE sebesar 100% yang disimpan di dalam negeri untuk periode satu tahun ke depan.

    “Saya pikir kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto]. Saya pikir nggak ada masalah karena itu kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Rencananya, aturan baru ini diberlakukan per 1 Maret 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa ada sejumlah instrumen insentif yang akan diberikan pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) atas kebijakan anyar itu.

    “Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu, pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. 

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK [batas maksimal pemberian kredit],” tuturnya.

  • Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).

    Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.

    Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.

    Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.

    Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.

    Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.

    Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.

    Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.

    Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)

    Tenaga Kerja Federal

    – Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.

    – Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.

    – Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.

    – Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

    – Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.

    – Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.

    Imigrasi dan Perbatasan

    – Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.

    – Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.

    Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.

    Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.

    – Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.

    – Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.

    Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.

    – Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.

    – Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”

    Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

    – Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.

    – Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

    – Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.

    Tarif dan Perdagangan

    – Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.

    – Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.

    – Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.

    – Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.

    Energi dan Lingkungan

    – Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.

    – Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.

    – Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.

    – Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

    – Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.

    – Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.

    – Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.

    – Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.

    – Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.

    – Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.

    Larangan TikTok

    Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

    Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.

    Lainnya

    – Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.

    – Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.

    – Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.

    – Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.

    – Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.

    – Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.

    (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

  • Rupiah Menguat, Analis: Faktor Global Jadi Pengaruh Utama

    Rupiah Menguat, Analis: Faktor Global Jadi Pengaruh Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, mengatakan bahwa meredanya kekhawatiran terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendorong penguatan nilai tukar rupiah dan mayoritas mata uang Asia lainnya.

    “Rupiah hari ini diperkirakan bergerak menguat di kisaran Rp16.300-Rp16.350 seiring penguatan mayoritas mata uang regional Asia setelah kekhawatiran terhadap tarif mulai mereda,” ujar Rully kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Pada pembukaan perdagangan hari ini, rupiah menguat 33 poin atau 0,20 persen ke level Rp16.310 per dolar AS dari posisi sebelumnya di Rp16.343 per dolar AS.

    Penguatan juga terjadi pada sejumlah mata uang regional seperti baht Thailand yang naik 0,48 persen, ringgit Malaysia 0,36 persen, dan won Korea Selatan 0,31 persen.

    Di sisi lain, indeks dolar AS mengalami pelemahan ke level 108,06, sementara imbal hasil obligasi AS turun menjadi 4,58 persen.

    Sentimen Domestik

    Dari dalam negeri, pasar tengah menantikan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dirilis oleh Bank Indonesia.

    Aturan ini mewajibkan eksportir menempatkan 100 persen DHE SDA di Indonesia untuk minimal satu tahun.

    Namun, menurut Rully, kebijakan ini diperkirakan tidak akan terlalu berdampak signifikan pada pergerakan rupiah. “Pengaruh aturan DHE SDA tidak akan besar karena volatilitas rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global,” jelasnya. (*)

  • Pemerintah Optimalisasi Kebijakan DHE SDA untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional

    Pemerintah Optimalisasi Kebijakan DHE SDA untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memperbarui aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengedepankan kepentingan nasional.

    “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menko Airlangga menyatakan bahwa aturan baru DHE SDA yang juga merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal 3 bulan.

    Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholder. Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

    Kebijakan Pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil. Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. Ekspor dengan nilai di bawah USD 250 ribu per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional.

  • 13 Link Download Banner Isra Miraj 2025 Siap Edit

    13 Link Download Banner Isra Miraj 2025 Siap Edit

    JABAR EKSPRES – Isra Miraj 2025 akan segera tiba, tepatnya pada hari Senin, 27 Januari 2025, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah. Momen istimewa ini menjadi salah satu peringatan penting bagi umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Biasanya, perayaan ini diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti pengajian, ceramah akbar, lomba islami, hingga pemasangan banner atau spanduk yang menyemarakkan suasana.

    Jika Anda sedang mencari ide desain banner Isra Miraj 2025, artikel ini memberikan panduan lengkap, termasuk link download template siap edit dalam format CDR, PSD, dan PDF.

    Banner atau spanduk sering digunakan sebagai media publikasi acara atau sekadar menyampaikan pesan peringatan. Dengan desain yang menarik dan informatif, banner dapat menarik perhatian masyarakat serta mengundang lebih banyak jamaah untuk hadir di acara seperti pengajian atau ceramah akbar.

    Baca Juga : LINK Download Format PDF Contoh Proposal Isra Mi’raj 2025

    Bagi Anda yang ingin mencoba mendesain sendiri, CorelDRAW bisa menjadi pilihan tepat untuk menghasilkan banner berkualitas. Berikut langkah-langkah praktisnya:

    Pastikan CorelDRAW Terinstal

    Unduh dan pasang aplikasi CorelDRAW di komputer atau laptop Anda.

    Buka Aplikasi dan Buat Dokumen Baru

    Pilih opsi “Create a New Document”, lalu atur ukuran dokumen:

    Ukuran: Lebar 728 px, Tinggi 90 pxResolusi: 96 dpi

    Baca Juga : Link Download Banner Gratis Isra Miraj 2025

    Desain Banner

    Gunakan kreativitas Anda untuk menambahkan elemen-elemen menarik, seperti teks ucapan, gambar islami, dan ornamen dekoratif.

    Simpan dan Ekspor File

    Setelah desain selesai, simpan dalam format sesuai kebutuhan, seperti JPG, PNG, atau PDF. Klik “File” > “Export” untuk menyimpan desain Anda.

    Jika Anda lebih suka menggunakan aplikasi praktis seperti Canva, proses pengeditannya pun sangat mudah. Berikut caranya:

    Unduh aplikasi Canva di smartphone Anda.Buka aplikasi dan pilih menu “Poster”.Cari desain poster Isra Miraj 2025 yang telah Anda unduh.Edit elemen desain sesuai kebutuhan, seperti menambahkan teks atau mengganti warna.Simpan hasil desain dan bagikan.

    Link Download Desain Banner Siap Edit

    Bagi yang tidak sempat membuat desain dari awal, banyak template banner Isra Miraj 2025 yang dapat diunduh secara gratis. Template ini tersedia dalam berbagai format seperti:

  • Menko Airlangga Sebut Devisa Hasil Ekspor Diterapkan 100 Persen untuk Satu Tahun – Page 3

    Menko Airlangga Sebut Devisa Hasil Ekspor Diterapkan 100 Persen untuk Satu Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Anggota Luar Biasa (ALB Asosiasi, Himpunan, Gabungan, dan Ikatan) menggelar FGD mengenai Rencana Perpanjangan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor. Hasil FGD ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) perlu untuk direvisi. 

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasmita, menjelaskan bahwa kebijakan DHE yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun perlu dievaluasi karena tidak efektif dalam implementasinya meskipun bertujuan baik untuk memperkuat cadangan devisa serta fungsi stabilitas nilai tukar.

    “Kami melihat bahwa PP No. 36 Tahun 2023 kurang efektif dalam tahapan implementasi jika tujuannya untuk memperkuat nilai tukar Rupiah,” ujar Suryadi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025). 

    Faktanya, setahun terakhir rupiah masih terus menghadapi pelemahan. Selain itu, sektor swasta juga terus menerus menghadapi tantangan terhadap arus kas operasional perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    “Terlebih lagi, tidak seluruh perusahaan juga dapat memperoleh kemudahan akan kredit perbankan domestik sehingga mencari pendanaan dari luar negeri,” tambah Suryadi.

    Suryadi lebih lanjut menjelaskan bahwa berbagai perusahaan yang turut terdampak oleh kewajiban yang terdapat dalam aturan PP No. 36 Tahun 2023 tentang DHE ini menghadapi banyak tantangan dalam mengatur operasional usaha dan kesehatan arus kas perusahaan.