Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Wamenkop koordinasikan akses jalan hingga tanggul tambak di Bekasi

    Wamenkop koordinasikan akses jalan hingga tanggul tambak di Bekasi

    Kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jalan yang rusak akibat abrasi dan perubahan cuaca ekstrem yang dapat merusak fasilitas.

    Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan koordinasi kepada berbagai pihak untuk pembangunan akses jalan hingga tanggul bagi petambak yang tergabung dalam Koperasi Mina Mambo Sekar Sejahtera yang ada di daerah Bekasi, Jawa Barat.

    Wamenkop, di Bekasi, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung kegiatan petambak.

    “Kami tadi menyaksikan perlu ada dukungan dari pihak lain, kementerian lain seperti misalkan Kementerian Pekerjaan Umum karena ada beberapa fasilitas jalan yang kemarin tergerus oleh rob itu rasanya perlu dilibatkan,” kata Wamenkop.

    Dia menyampaikan hal itu seusai melakukan panen perdana ikan kakap putih dan ikan kerapu secara simbolis yang diproduksi oleh Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera di kawasan Muaragembong.

    Menurutnya, tantangan yang dihadapi petambak yang tergabung dalam koperasi tersebut, yakni kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jalan yang rusak akibat abrasi dan perubahan cuaca ekstrem yang dapat merusak fasilitas.

    Sebagai langkah awal, Kemenkop berkomitmen mengoordinasikan upaya perbaikan jalan dan tanggul dengan pemerintah daerah, serta kementerian terkait untuk memastikan kelancaran distribusi hasil tambak.

    “Pak Cama tadi menyampaikan kepada kami mudah-mudahan ada anggaran yang bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan juga adalah penambahan semacam bendungan karena potensi risiko rob yang dari laut ini juga bisa mengganggu,” ujarnya.

    Selain itu, pembangunan tanggul dan sistem pengendalian abrasi laut juga menjadi prioritas untuk mengurangi potensi risiko dari ombak dan gelombang laut yang dapat merusak tambak.

    “Tapi insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kami akan menyampaikan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak pemerintah daerah untuk bisa membantu penyediaan fasilitas sarana dan lain sebagainya,” katanya pula.

    Meski begitu, Ferry menegaskan bahwa Kementerian Koperasi akan mendukung penuh kegiatan Koperasi Mina Mambo Sekar Sejahtera dalam melakukan budi daya seperti ikan kakap putih dan ikan kerapu, guna mewujudkan ketahanan pangan.

    Kementerian Koperasi juga akan memberikan dukungan dalam aspek manajerial dan permodalan untuk koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir yang telah ada.

    Wamenkop menambahkan, koperasi akan mendapatkan bantuan dalam meningkatkan penjualan produk perikanan, termasuk penyediaan sarana penunjang untuk mempermudah distribusi hasil tambak ke pasar.

    “Nanti akan kita bantu untuk peningkatan penjualannya termasuk penyediaan sarana yang akan mendukung penjualan,” kata dia lagi.

    Program itu diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kawasan perhutanan sosial, melalui pembentukan koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Peningkatan produksi tambak yang lebih modern juga menjadi fokus pemerintah, dengan harapan dapat mengurangi praktik budi daya tambak tradisional yang belum efisien.

    Kementerian Koperasi bertekad untuk mendukung koperasi Mina Mambo dalam mencapai potensi maksimalnya, tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam pengembangan pasar domestik dan internasional.

    “Ini bisa jadi contoh bahwa kegiatan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial oleh masyarakat dengan membentuk koperasi itu bisa punya manfaat ekonomi yang luar biasa banyak,” kata Wamenkop pula.

    “Masih banyak sebenarnya nelayan-nelayan yang petambak tradisional yang akan kita libatkan juga dalam budi daya yang lebih modern seperti ini contohnya,” ujar Wamenkop lagi.

    Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera Muhammad Ihsan mengatakan bahwa kebutuhan pasar terhadap produk ikan kakap putih dan kerapu di wilayah Jabodetabek sangat tinggi. Rata-rata produksi harian dari kolam tambak yang dikelolanya masing-masing 100 kilogram.

    Saat ini sudah ada permintaan ekspor, namun karena kebutuhan domestik masih belum terpenuhi maka prioritas utama hasil produksi adalah untuk pasar domestik.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan agar perusahaan atau eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

    “Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga saat sidang kabinet, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Prabowo menjelaskan bahwa melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan tersebut akan diberlakukan satu bulan mendatang, atau diperkirakan Maret mendatang.

    Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

    “Saya kira ini wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” kata Prabowo.

    Selain itu, Presiden juga memerintahkan pada aparat penegak hukum, melalui Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menegakkan aturan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, terutama pada pertanahan.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan, apalagi terharap perusahaan yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam hal perizinan.

    Kepala Negara pun menyatakan bahwa pemerintah akan menguasai kembali lahan, terutama jika masuk dalam hutan lindung, jika perusahaan yang bersangkutan tidak menunaikan kewajibannya.

    “Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag siap berkolaborasi dengan GPEI tingkatkan ekspor Indonesia

    Mendag siap berkolaborasi dengan GPEI tingkatkan ekspor Indonesia

    Kemendag memperkuat kolaborasi dengan berbagai asosiasi pelaku usaha untuk mengembangkan ekspor nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso siap menjalin kolaborasi bersama Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

    Mendag saat melantik Dewan Pusat GPEI, di Jakarta, Rabu, mengungkapkan kolaborasi yang baik salah satunya dengan GPEI mampu mendukung Program Kemendag, yakni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    “Kemendag memperkuat kolaborasi dengan berbagai asosiasi pelaku usaha untuk mengembangkan ekspor nasional, termasuk agar UMKM bisa menguasai pasar dalam negeri dan go global. Upaya Kemendag ini sejalan dengan misi GPEI yaitu meningkatkan UMKM ekspor. Kami berharap GPEI bisa berkolaborasi,” ujarnya.

    Lewat kepengurusan baru GPEI, diharapkan mampu mendukung pemerintah mewujudkan peningkatan target ekspor sebesar 7,1 persen pada 2025.

    “Kami akan selalu bersinergi dengan pengurus yang baru. Kami akan berkolaborasi sehingga target
    ekspor tahun 2025 sebesar 7,1 persen dan target peningkatan UMKM BISA Ekspor tercapai. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPP GPEI periode 2024–2029. Mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik. Semoga GPEI semakin mempererat kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemendag,” kata Mendag.

    Ketua Umum GPEI periode 2024-2029 Benny Soetrisno mengatakan, GPEI akan memberikan dukungan pada program utama Kemendag.

    GPEI juga akan terus bergerak untuk memberikan edukasi dan mempertemukan pembeli mancanegara dengan para pelaku usaha di Indonesia.

    “GPEI akan terus mendukung program pemerintah. GPEI berkonsentrasi ke UMKM, sehingga dapat mendukung program Kemendag yaitu UMKM BISA Ekspor. GPEI dapat menjalankan advokasi, mediasi, serta juga edukasi kepada teman-teman UMKM. Bersama-sama, kita dapat lakukan
    semacam edukasi serta pertemuan antara pembeli luar negeri dan pelaku usaha di dalam negeri,” katanya lagi.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo: Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025

    Presiden Prabowo: Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir tahun 2025. Hal ini ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam.

    “Saya telah menerima laporan dari para menteri bahwa pada akhir 2025, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, atau garam. Target ini bahkan lebih cepat dari yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu tahun 2026. Ini menunjukkan niat baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan signifikan,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional, khususnya di tengah krisis global yang sering memengaruhi rantai pasok dunia. 

    Menurutnya, dalam situasi darurat, banyak negara tidak akan mengizinkan ekspor bahan pangan mereka, sehingga Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri.

    “Kita tidak boleh bergantung pada sumber dari luar negeri. Ini adalah pelajaran dari sejarah, bahwa krisis dunia selalu menempatkan negara yang mandiri di posisi terkuat,” tegasnya.

    Presiden juga menyoroti peran penting teknologi dan inovasi dalam mencapai swasembada pangan dan energi.  Ia menekankan perlunya investasi besar pada pendidikan, sains, dan teknologi untuk memastikan Indonesia mampu bersaing di masa depan.

    “Terobosan teknologi adalah kunci. Kita harus berinvestasi pada sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Hal ini vital untuk mendukung keberlanjutan kemandirian pangan dan energi kita,” kata Presiden Prabowo.

  • KPK Sita Mobil Mercy hingga Moge BMW Senilai Rp2,6 M di Kasus Korupsi LPEI

    KPK Sita Mobil Mercy hingga Moge BMW Senilai Rp2,6 M di Kasus Korupsi LPEI

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil bermerek Mercedes Benz dan motor gede BMW senilai Rp2,6 miliar terkait dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan mobil dan motor gede itu itu disita dari pihak swasta bernama Bayu Suryo Adiwinata alias Romo. Tapi, dia mengaku belum bisa menginformasikan lebih lanjut soal upaya paksa yang sudah dilakukan penyidik.

    “Sudah disebutin sendiri tadi dari Romo, katanya. Saya juga tidak tahu nama aslinya tapi saya dapat informasi tadi memang seperti itu,” kata Asep kepada wartawan yang dikutip pada Rabu, 22 Januari.

    “Jadi itu disita dari tempatnya Romo,” sambung dia.

    Asep menyebut kendaraan tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. “Nanti kami lihat apakah ini terkait jual beli kah atau memang dititip,” tegasnya.

    Dalam kasus ini, komisi antirasuah juga sudah pernah menyita tiga vespa senilai Rp1,5 miliar dan mobil bermerek Wuling dengan taksiran Rp350 juta. Sumber VOI menyebut temuan ini didapat dari rumah eks Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk periode 2019-2023.

    Disinyalir ada tersangka yang menggunakan tempat itu untuk menyembunyikan aset hasil korupsi. Masih keterangan sumber yang sama, belum diketahui apa kepentingan bekas direktur itu sehingga mau menyediakan tempat.

    Diberitakan sebelumnya, KPK mengusut dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Penyitaan uang dan perhiasan sudah dilakukan setelah penyidik menggeledah sejumlah tempat di Kalimantan Timur pada 31 Juli-2 Agustus.

    Jumlah uang yang ditemukan penyidik saat itu mencapai Rp4,6 miliar; 6 unit kendaraan; 13 buah logam mulia; 9 jam tangan; 37 tas mewah; dan 100 perhiasan. Kemudian penyidik juga mendapatkan barang bukti elektronik berupa laptop dan harddisk serta barang bukti berupa dokumen.

    Selain itu, penyidik juga menyita puluhan aset tanah dan bangunan. Properti ini ditaksir bernilai Rp200 miliar.

  • Prabowo Wajibkan Perusahaan Tempatkan Devisa Hasil Ekspor di Perbankan Dalam Negeri  – Halaman all

    Prabowo Wajibkan Perusahaan Tempatkan Devisa Hasil Ekspor di Perbankan Dalam Negeri  – Halaman all

    – Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan semua perusahaan menempatkan devisa hasil ekspor yang diperoleh ditempatkan di perbankan dalam negeri. 

    Tayang: Rabu, 22 Januari 2025 16:43 WIB

    Istimewa

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan semua perusahaan penerima kredit dari bank-bank pelat merah agar menempatkan devisa hasil ekspor yang diperoleh ditempatkan di perbankan dalam negeri. 

    Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di sidang kabinet paripurna di kantor Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore. Sidang dihadiri oleh semua menteri kabinet merah putih.

    “Saya kira kita dalam waktu dekat akan mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna.

    Prabowo menjelaskan, kebijakan itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, usaha mereka terdorong dari kredit yang berasal dari pajak rakyat Indonesia.

    “Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal, mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia setelah mereka berusaha, mereka lakukan penjualan, hsl penjualannya kalau ditaro di bank-bank di Indonesia,” jelasnya.

    Prabowo menjelaskan, menyampaikan kebijakan itu akan segera berlaku dalam waktu sebulan ke depan. Setiap perusahaan diminta bersiap menyesuaikan kebijakan tersebut.

    “Ini saya kira akan segera keluar dan akan berlaku kurang lebih sebulan yang akan datang. Jadi ini adalah sesuatu yang logis dan masuk akal,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Mengenal Paris Climate Agreement yang Buat Trump Menarik Diri dari Perjanjian, Gegerkan Dunia – Halaman all

    Mengenal Paris Climate Agreement yang Buat Trump Menarik Diri dari Perjanjian, Gegerkan Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), Donald Trump langsung membuat geger dunia.

    Secara mendadak, Donald Trump menandatangani tindakan perintah untuk menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris atau Paris Climate Agreement, Selasa (21/1/2025).

    Tindakan Trump ini bersamaan dengan kebakaran hebat di California Selatan akibat perubahan iklim ekstrem.

    Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan ia akan mengumumkan “darurat energi nasional”, meskipun AS saat ini memproduksi lebih banyak minyak daripada negara lain mana pun pada waktu lain.

    Trump mengatakan, tindakannya ini dimaksudkan untuk mengakhiri penyewaan lahan dan air untuk energi angin, dan membatalkan tindakan pemerintahan Biden yang mempromosikan kendaraan listrik.

    Dirinya memandang harga energi sebagai pusat misinya untuk mengatasi rasa frustrasi yang meluas terhadap biaya hidup.

    Pemangkasan birokrasi, kata Trump, akan membantu menurunkan harga energi dan melawan inflasi secara keseluruhan.

    “Krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran berlebihan dan kenaikan harga energi,” kata Trump, dikutip dari CNN.

    “Itulah sebabnya hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kita akan mengebor, sayang, mengebor,” ujarnya.

    Lantas, apa itu perjanjian iklim Paris atau Paris Climate Agreement?

    Dikutip dari laman resmi organisasi perubahan iklim PBB, UNFCCC, Perjanjian Iklim Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim.

    Perjanjian ini diadopsi oleh 196 Pihak di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris, Prancis, pada 12 Desember 2015. Perjanjian ini mulai berlaku pada 4 November 2016.

    Tujuan utamanya adalah untuk menahan “peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri” dan melakukan upaya “untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri”.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia telah menekankan perlunya membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada akhir abad ini.

    Itu karena Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB menunjukkan, melewati ambang batas 1,5°C berisiko melepaskan dampak perubahan iklim yang jauh lebih parah, termasuk kekeringan yang lebih sering dan parah, gelombang panas, dan curah hujan.

    Untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya paling lambat sebelum tahun 2025 dan turun 43 persen pada tahun 2030.

    Perjanjian Paris merupakan tonggak penting dalam proses perubahan iklim multilateral karena, untuk pertama kalinya, perjanjian yang mengikat menyatukan semua negara untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.

    Rugikan AS Miliaran Dolar

    Trump baru-baru ini mengatakan Perjanjian Paris akan merugikan AS miliaran dolar.

    Ia merujuk pada janji yang dibuat oleh negara-negara maju untuk memberikan hibah sebesar $100 miliar atau setara Rp1,6 kuadriliun kepada negara-negara berkembang, yang akan memfasilitasi transisi mereka ke energi terbarukan.

    Dikutip dari Al Jazeera, AS juga secara tradisional menentang segala bentuk hukuman karbon yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran, dan belum mendirikan pasar karbon.

    Trump juga secara konsisten mendukung produksi bahan bakar fosil dalam negeri sebagai bentuk keamanan energi nasional.

    Ia belum menjelaskan mengapa ia tidak melihat energi terbarukan yang diproduksi di dalam negeri dengan cara yang sama.

    “Investasi yang telah dilakukan dalam gas fosil di AS akan memastikan bahwa produksi dan ekspor gas AS akan meningkat sekitar dua kali lipat dalam lima tahun ke depan,” kata Michalis Mathioulakis, direktur akademis lembaga riset Greek Energy Forum di Thessaloniki.

    “Trump tentu saja akan mengklaim penghargaan untuk itu, tetapi Anda tidak dapat mencapai peningkatan produksi dalam waktu singkat,” ucapnya lagi.

    Mathioulakis, seperti banyak analis lainnya, yakin AS ingin menggantikan Rusia sebagai pemasok utama gas fosil Eropa, karena melihat ketergantungan Eropa pada gas Rusia sebagai beban keamanan.

    Hal ini juga merampas pasar Rusia yang paling menguntungkan, dan karenanya pendapatan pajaknya.

    “Yang pasti (AS) berusaha menggantikan Rusia di pasar global,” ujar Mathioulakis.

    “Jangan lupakan pencabutan embargo ekspor gas alam cair (LNG) yang terjadi di bawah Obama,” ungkapnya.

    PBB Sesalkan Tindakan Trump

    Badan-badan PBB pada Selasa, menanggapi perintah eksekutif Trump yang mengakhiri keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kepatuhannya terhadap Perjanjian Iklim Paris.

    Juru Bicara Organisasi Meteorologi Dunia PBB (WMO), Clare Nullis, bereaksi terhadap keputusan Trump untuk keluar dari Perjanjian Paris.

    Nullis mengatakan, kebutuhan semua negara untuk menghormati kesepakatan itu “cukup jelas”.

    Di tahun 2024, kata Nullis, merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat, sekitar 1,55°C di atas era pra-industri.

    “Itulah tantangan yang menentukan zaman kita,” ujar Nullis, dikutip dari laman resmi PBB.

    Setelah kebakaran hutan besar yang melanda Los Angeles, Nullis juga mencatat bahwa AS telah menderita sebagian besar kerugian ekonomi global akibat bencana cuaca, iklim, dan air.

    “Sejak 1980, telah terjadi 403 bencana cuaca dan iklim yang mengakibatkan kerugian/biaya total mencapai atau melebihi $1 miliar. Total biaya dari 403 kejadian ini melebihi $2,915 triliun, menurut data AS,” ungkap Nullis.

    Komentarnya menggemakan pernyataan Kantor Juru Bicara PBB pada Senin malam yang menanggapi pertanyaan wartawan dengan menegaskan bahwa “transformasi yang dibayangkan dalam Perjanjian Paris sudah berlangsung”, dengan “revolusi energi” terbarukan yang menawarkan peluang untuk lapangan pekerjaan dan kemakmuran.

    “Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk tetap menjadi pemimpin dalam isu lingkungan,” imbuhnya. (*)

  • Indonesia Wajibkan Eksportir SDA Simpan Hasil Dalam Negeri

    Indonesia Wajibkan Eksportir SDA Simpan Hasil Dalam Negeri

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah akan mewajibkan Eksportir Sumber Daya Alam (SDA) menyimpan seluruh hasil ekspor di dalam negeri minimal selama satu tahun. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Selasa (21/1).

    Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan cadangan devisa negara sebesar US$90 miliar atau sekitar Rp1,46 triliun per tahun. Kebijakan baru ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah.

    Airlangga menyatakan, aturan ini akan mulai diterapkan pada 1 Maret 2025. Aturan tersebut akan diberlakukan untuk setiap aktivitas ekspor yang memiliki nilai dokumen pengiriman minimal US$250.000 atau sekitar Rp4 miliar.

    Sebelumnya, peraturan yang berlaku mengharuskan eksportir SDA seperti batu bara, minyak sawit, dan produk nikel untuk menyimpan hanya 30 persen dari hasil ekspor dalam sistem keuangan domestik selama tiga bulan.

    Airlangga berharap kebijakan baru ini dapat meningkatkan cadangan devisa negara hingga US$90 miliar atau Rp1,46 triliun per tahun. Pada akhir Desember 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$155,7 miliar atau Rp2,54 triliun.

    “Konversi ke rupiah dapat meningkatkan pasokan dolar AS. Dan tanpa intervensi berlebihan oleh bank sentral melalui suku bunga atau penjualan dolar, ini dapat mengurangi volatilitas rupiah,” ujar Airlangga dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters pada Rabu (22/1).

    Diketahui, pada Januari 2025, rupiah mencapai titik terlemah terhadap dolar AS sejak Juli 2024. Pendapatan yang disimpan dalam rupiah bisa digunakan untuk operasional bisnis. Ia juga mendorong eksportir untuk menukar dolar mereka dengan rupiah atau meminjam dari bank jika mereka enggan melakukan konversi.

  • Kolaborasi BUMN dukung swasembada pangan dan energi di 100 hari kerja

    Kolaborasi BUMN dukung swasembada pangan dan energi di 100 hari kerja

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menghadiri jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh/am.

    Kolaborasi BUMN dukung swasembada pangan dan energi di 100 hari kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 10:19 WIB

    Elshinta.com – Menjelang 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2025, salah satu pencapaian signifikan yang dapat dicatat adalah upaya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada di sektor pangan.

    Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah kolaborasi yang erat antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perdagangan yang memegang peranan strategis dalam
    pemerintahan.

    Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan swasembada pangan merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo.

    “BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan,” kata Erick dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Beberapa kolaborasi yang menjadi catatan dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo di Kementerian BUMN adalah adanya kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dalam penguatan sistem pertahanan keamanan. Sejak awal masa pemerintahan, Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan.

    Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad, yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat; PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku amunisi.

    BUMN bekerja bersama untuk mendukung kebutuhan sistem pertahanan yang semakin maju, guna menjaga kedaulatan Indonesia. Langkah ini juga mengarah pada penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kemandirian teknologi pertahanan Indonesia.

    Selanjutnya, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendukung swasembada pangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

    Kementerian BUMN mendorong sinergi antara BUMN, seperti BULOG, RNI atau ID FOOD, dan Pupuk Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan, di antaranya BULOG, sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran, sementara Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian.

    Selain itu, PTPN mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kementerian BUMN juga berperan aktif dalam mendorong sektor logistik yang efisien untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi produk dalam negeri.

    Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan sangat penting, yang mana sektor transportasi dan logistik didorong untuk lebih efisien. Pelindo, KAI, dan InJourney Airports, yang merupakan bagian dari BUMN, berkontribusi besar dalam mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.

    Sebagai contoh, KAI memperkuat sistem transportasi berbasis rel, memungkinkan distribusi logistik menjadi lebih efisien melalui integrasi moda transportasi antar daerah. Pelindo juga berperan penting dalam pengelolaan pelabuhan yang mendukung kelancaran ekspor-impor, termasuk distribusi bahan pangan dan energi yang vital bagi perekonomian Indonesia.

    Dari sisi hilirisasi industri dan swasembada energi serta pangan, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung efisiensi logistik. Infrastruktur yang lebih baik, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas lainnya, memungkinkan distribusi barang dan energi menjadi lebih murah dan lebih cepat, yang pada gilirannya mendukung kebutuhan industri dan sektor pangan nasional.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian BUMN dengan Kementerian terkait bekerja secara intensif untuk berbagai inisiatif strategis guna mewujudkan cita-cita besar Indonesia, di antaranya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada pangan untuk Indonesia yang lebih aman, mandiri, dan sejahtera.

    Sumber : Antara

  • Indonesia, BRICS, dan Geosentris Bumi Selatan

    Indonesia, BRICS, dan Geosentris Bumi Selatan

    Jakarta –

    Pesan awal kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke negara besar seperti Amerika Serikat (AS), China, dan langsung bergabung pada forum internasional menjadi hal anomali; biasanya presiden baru mengutamakan kunjungan kerja luar negeri perdana ke negara ASEAN. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Indonesia akan lebih aktif bergabung dalam panggung politik internasional, salah satunya bergabung dengan BRICS dan pada 7 Januari 2025 telah diumumkan sebagai anggota penuh.

    Dengan populasi gabungan sekitar 3,2 miliar jiwa (45% populasi global) dan PDB total mencapai 25,8 triliun USD (35% PDB dunia), BRICS telah menjadi kekuatan ekonomi utama dalam tatanan global yang multipolar. Keputusan Indonesia untuk menjadi bagian dari blok ini mencerminkan perubahan strategis dalam memperluas aliansi global dan memperkuat posisi sebagai kekuatan regional serta global yang semakin diperhitungkan.

    Risiko Mengintai

    Risiko mengintai Indonesia dengan dilantiknya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, maka kebijakan proteksionisme AS terutama dari segi perdagangan internasional menjadi hal yang pasti. Trump dikenal dengan pendekatannya yang agresif terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan terhadap AS.

    Surplus perdagangan Indonesia yang signifikan diduga dapat memicu tarif tambahan maksimal 10% dan dilepasnya berbagai skema kerja sama perdagangan terutama pada industri TPT dalam negeri. Bahkan lebih jika Indonesia dianggap terlibat dalam agenda dedolarisasi, Trump mengancam negara BRICS dengan tarif 100% apabila mengganggu dominasi dolar AS.

    Pelajaran juga dapat dipetik dari Rusia, yang menghadapi sanksi ekonomi dari Barat setelah dikeluarkan dari sistem SWIFT. Ketahanan Rusia hingga kini didukung oleh keberhasilan mereka dalam mengoptimalkan produksi pangan dan energi domestik. Bagi Indonesia, pengalaman ini menegaskan pentingnya memperkuat sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, manufaktur, dan layanan digital untuk menjaga ketahanan ekonomi, terutama jika menghadapi tekanan geopolitik yang serupa.

    Salah satu peluang terbesar dari keanggotaan BRICS adalah diversifikasi pasar ekspor, terutama ke negara Afrika dan Pasifik yang memiliki potensi besar tetapi belum tergarap maksimal. Selain itu, inisiatif bilateral currency settlement yang diusung BRICS menawarkan peluang sinkronisasi dengan local currency settlement yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir, di mana Indonesia dapat memilih yuan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS tanpa sepenuhnya meninggalkannya.

    Ini memberikan ruang lebih besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Keanggotaan ini juga membuka jalan bagi Indonesia untuk memperkuat sektor strategis domestik, termasuk digital services, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang masih defisit dan sektor kesehatan yang sangat bergantung pada China.

    Di sektor kesehatan, kerja sama dalam BRICS juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan medis berkualitas dan pengembangan industri farmasi domestik. Negara-negara seperti India dan Rusia yang unggul dalam produksi obat generik dan vaksin menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

    Indonesia juga dapat dengan gagah dan berani untuk membeli minyak dari Rusia yang dinilai harganya lebih kompetitif serta dapat mendorong investasi dari Rusia untuk melakukan eksplorasi minyak di dalam negeri hingga melakukan berbagai pembangunan kilang baru di Indonesia. Beberapa ahli mengatakan bahwa refinery process minyak dari Rusia menghasilkan BBM yang lebih baik dengan harga yang kompetitif.

    Sentralitas ASEAN

    Sentralitas ASEAN juga menjadi elemen penting dalam strategi geopolitik Indonesia. Sebagai pemimpin regional, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah rivalitas kekuatan besar seperti AS dan China. Salah satu tantangan strategis yang harus dihadapi adalah pergeseran rivalitas geopolitik dari Selat Taiwan menuju kawasan ASEAN seperti menuju Laut China Selatan ataupun Papua.

    Laut China Selatan tetap menjadi jalur perdagangan global yang strategis, sementara Papua dengan kekayaan alamnya terutama Freeport berpotensi menjadi area konflik baru. Pergeseran ini menuntut peningkatan monitoring, pengawasan, dan kerja sama regional untuk menjaga stabilitas sekaligus melindungi kedaulatan nasional Indonesia. Selain itu, pelajaran dari Rusia juga mengingatkan bahwa penguatan ekonomi domestik adalah kunci ketahanan jangka panjang.

    Meskipun keanggotaan BRICS menawarkan peluang besar, hubungan dengan negara-negara Barat tetap harus dijaga. Indonesia dapat menghimpun investasi dari Barat, terutama di sektor teknologi hijau melalui G7, sambil memanfaatkan kerja sama BRICS untuk memperluas pasar di negara Afrika dan Pasifik.

    Berorientasi Kepentingan Nasional

    Keputusan untuk bergabung dengan BRICS harus selalu berorientasi pada kepentingan nasional. Indonesia tidak perlu terlibat dalam semua kesepakatan BRICS, melainkan hanya fokus pada kerja sama yang benar-benar memberikan manfaat nyata. Dalam hal ini, strategi diplomasi bebas aktif yang menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Indonesia tetap relevan untuk memastikan setiap langkah membawa keuntungan strategis bagi rakyat dan negara.

    Pada akhirnya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah langkah strategis untuk meneguhkan posisinya sebagai kekuatan besar geosentris di Bumi Selatan. Melalui kerja sama di sektor teknologi, kesehatan, eksplorasi minyak dan digitalisasi, Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi, sekaligus memperkuat daya tahan domestik dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

    Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi sebagai “big boy” di negara ASEAN, tetapi juga sebagai “smart boy” dan pemain utama dalam tatanan dunia. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi spektrum ekonomi bumi selatan dengan menjaga keseimbangan geopolitik dan memaksimalkan manfaat dari setiap aliansi strategis demi mewujudkan perdamaian dunia yang bercirikan keadilan sosial.

    Jonathan Ersten Herawan Junior Analyst PP ISEI

    (mmu/mmu)