Topik: ekspor

Indonesia Bersiap jadi Pusat Furnitur Dunia – Page 3

Dalam sambutannya, Dedy menyampaikan bahwa industri furnitur Indonesia terus menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional.

Data dari BPS menunjukkan selama periode Januari hingga Oktober 2024, sebuah ekspor furnitur mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

“Ini merupakan kabar baik yang patut kita syukuri, sekaligus menjadi modal optimis untuk menyongsong tahun 2025 dengan semangat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Namun di sisi lain, pasar domestik menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya arus furnitur impor. Data dari BPS menunjukkan bahwa import furniture meningkat hingga 16 persen dalam periode yang sama, ditambah semakin banyaknya pameran produk furniture impor yang diselenggarakan di Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak bagi produk lokal. Sebagai organisasi yang menaungi 90 persen anggota di kalangan UKM, Asmindo sangat mengharapkan keberpihakan dan dukungan nyata dari pemerintah untuk melindungi pasar domestik.

“Kami berharap adanya dukungan regulasi yang lebih kuat untuk mengontrol arus import furniture, termasuk dengan memberikan prioritas kepada produk lokal dalam belanja pemerintah,” ujarnya.

23/01/2025 13:00
Pantas Ditolak, Apple Ngaku Mau Investasi Rp16 T Ternyata Cuma Segini

Jakarta, CNBC Indonesia – Seri iPhone 16 hingga kini belum bisa dijual secara resmi di Indonesia karena Apple dan pemerintah belum satu suara terkait nilai investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Masa berlaku sertifikat TKDN Apple untuk periode 2020-2023 sudah habis dan belum bisa diperpanjang. Pasalnya, Apple hingga kini belum merealisasikan secara penuh komitmen investasi dari termin sebelumnya.

Apple masih berutang ke Indonesia senilai US$10 juta atau Rp162 miliar. Padahal, realisasi komitmen investasi itu sudah jatuh tempo sejak Juni 2023.

Terakhir, Apple mengajukan proposal investasi dengan membangun pabrik AirTag di Batam. Apple mengklaim nilainya mencapai US$1 miliar atau Rp16 triliun.

Namun, proposal itu ditolak dan pemerintah meminta Apple merevisinya. Hingga kini Apple belum mengajukan revisi proposal yang baru untuk ditinjau kembali.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, berdasarkan penilaian teknokratis Kemenperin, nilai riil investasi Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam hanya US$200 juta atau Rp3,2 triliun.

“Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi US$1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” kata Febri.

Febri menjelaskan komponen proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku tidak dapat dimasukkan sebagai capex (capital expenditure) investasi.

Nilai investasi diukur hanya dari capex yang terdiri dari pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi.

“Dengan masuknya proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku dalam investasi oleh pihak Apple, seakan-akan melambungkan nilai investasi lebih tinggi sampai US$1 miliar, padahal riilnya hanya US$200 juta,” Febri menjelaskan.

Pabrik AirTag Apple di Batam diperkirakan akan beroperasional pada 2026 mendatang. Pabrik itu ditargetkan bisa memasok sekitar 60% kebutuhan AirTag global dan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja.

Menurut Febri, jika nilai investasi US$1 miliar yang diajukan Apple benar-benar untuk capex, maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan jauh lebih banyak.

Febri menceritakan, saat negosiasi pada tanggal 7 Januari 2025, pihak Apple menanyakan apakah proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku masuk dalam capex.

“Tim negosiasi Kemenperin dengan tegas menyatakan bahwa dua variabel tersebut bukan merupakan bagian dari capex. Pengukuran capex menggunakan tiga variabel, yakni pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi produksi,” kata Febri.

(fab/fab)

23/01/2025 13:00
Mendag sebut ekspor furnitur Indonesia capai Rp36 triliun

permintaan dunia untuk furnitur dan kerajinan masih cukup menjanjikan di mana tren permintaan dunia terus tumbuh positif sebesar 15,09 persen

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan nilai ekspor produk furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar dunia mencapai 2,22 miliar dolar AS atau senilai Rp36,07 triliun pada Januari-November 2024.

Budi mengatakan, posisi Indonesia berada di urutan ke-19 di dunia sebagai pemasok furnitur dan kerajinan. Pada 2023, nilai ekspor produk tersebut mencapai 2,46 miliar dolar AS dengan tren pertumbuhan tahunan sebesar 2,62 persen dalam lima tahun terakhir.

“Hari ini cukup menggembirakan bahwa permintaan dunia untuk furnitur dan kerajinan masih cukup menjanjikan di mana tren permintaan dunia terus tumbuh positif sebesar 15,09 persen,” ujar Budi dalam peluncuran IFFINA 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, ekspor produk furnitur Indonesia banyak diminati oleh Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, dan Belgia.

Lebih lanjut, khusus untuk produk furnitur, market size global mencapai 770,42 miliar dolar AS pada 2024 dan diproyeksikan mencapai 925,46 miliar dolar AS pada 2029.

Budi optimistis, ekspor furnitur Indonesia akan terus bertambah dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekspor Indonesia secara keseluruhan yang ditargetkan naik 7,1 persen.

Oleh karenanya, Mendag berharap pemerintah, pelaku usaha dan juga asosiasi untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk dapat meningkatkan ekspor.

“Jadi pasar kita itu cukup besar, jangan sampai pasar yang besar ini dimanfaatkan oleh produk-produk asing,” kata Budi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Dedy Rochimat mengatakan nilai ekspor furnitur pada 2024 baik 4,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun demikian, data dari BPS menunjukkan bahwa impor furnitur meningkat hingga level 16 persen dalam periode yang sama, ditambah semakin banyaknya pameran produk furnitur impor yang digelar di Indonesia.

Dedy menyebut, geliat perdagangan furnitur dan mebel Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan, salah satunya melalui penyelenggaraan International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) Plus 2025 yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan.

“Kali ini IFFINA Plus yang di mana kita akan menggabungkan antara ekspor dan juga dalam negeri, Jadi kita lihat dalam negeri ini banyak sekali produk-produk yang datang dari luar negeri, sehingga saya pikir kita harus memperkuat juga dalam negeri supaya lokal ini membeli barang-barang produk dalam negeri,” kata Dedy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

23/01/2025 12:57
Uni Eropa Cari Strategi Bersama untuk Hadapi Trump

Jakarta –

Pada hari pelantikan Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat (AS), tidak ada kemajuan besar bagi Uni Eropa (UE). Setidaknya untuk saat ini, Presiden AS itu belum mengumumkan tarif impor apa pun terhadap produk UE. Selama kampanye, Trump mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 10 hingga 20 persen pada produk impor dari UE.

Eropa memang bukan prioritas paling atas dalam pada jam-jam pertama masa jabatan kedua Trump, seperti yang juga dicatat di Parlemen Uni Eropa pada hari Selasa (21/01). Akan tetapi, UE juga tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi pemerintahan baru Trump.

Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos di Swiss, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen berbicara mendukung langkah-langkah pragmatis. “Kami akan bersikap pragmatis, tetapi kami akan selalu berpegang pada prinsip kami,” tegas politisi senior itu. Prioritas utama sekarang adalah membahas kepentingan bersama antara AS dan UE serta bersikap terbuka terhadap negosiasi.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pada hari Senin (20/01), Trump mengatakan ingin menyeimbangkan defisit perdagangan dengan UE baik melalui tarif atau melalui ekspor energi yang lebih besar, seperti minyak dan gas alam.

“Strategi ganda” perdagangan

Di Parlemen Uni Eropa, Komisaris Perdagangan Maro efovi menekankan bahwa Uni Eropa sudah menjadi importir terbesar gas alam cair dari AS. Sekitar 50 persen gas LNG di UE berasal dari AS. Namun, delegasi dari Slowakia mengatakan bahwa mereka siap memperluas kerja sama strategis ini dengan pemerintahan Trump yang baru, dengan mempertimbangkan kemungkinan negosiasi. Namun, pada saat yang sama, mereka juga siap membela kepentingan sah jika diperlukan.

Pendekatan ini kemungkinan besar adalah apa yang disebut sebagai “strategi ganda” oleh Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Uni Eropa. Menurut politisi beraliran Demokrat Sosial itu, UE harus bernegosiasi jika memungkinkan dan mempertahankan diri terhadap serangan jika perlu.

Anggota parlemen serukan persatuan Eropa

Ada kesepakatan luas di antara anggota parlemen bahwa eskalasi konflik perdagangan dengan Donald Trump harus dicegah. Delegasi dari Spanyol, Francisco Jose Milln Mon, menekankan bahwa perang dagang tidak akan menguntungkan siapa pun.

UE juga harus berupaya menjalin hubungan perdagangan dengan AS, kata politisi dari Partai Rakyat Eropa berhaluan konservatif itu. Selain itu, Eropa harus bertindak bersama-sama dan tidak mencoba mencari kesepakatan secara terpisah dengan Washington.

Anggota Parlemen Partai Hijau Anna Cavazzini juga percaya bahwa “Eropa bersatu” harus menjadi jawaban untuk “Membuat Amerika hebat kembali”. Ini juga berarti tidak sedikit pun melepaskan kendali pengaturan atas perusahaan teknologi besar. Cavazzini mengimbau Komisi Uni Eropa untuk menggunakan pengaruh yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital.

Terutama dengan latar belakang pelantikan Trump dan kedekatannya dengan Elon Musk, pemilik Platform X, UE kembali mendapatkan momentum untuk berdiskusi tentang cara memastikan bahwa perusahaan teknologi besar mematuhi aturan. Undang-Undang Layanan Digital menetapkan bahwa tindakan harus diambil terhadap konten yang melanggar hukum dengan ancaman denda.

Kritik dan pujian terhadap Trump

Ada juga kata-kata yang jelas tentang Greenland, khususnya dari anggota parlemen Denmark seperti Stine Bosse. Anggota kelompok liberal Renew menekankan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh penduduk Greenland. Bahkan setelah menjabat, Trump menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk “keamanan internasional”.

Sosial Demokrat Vytenis Povilas Andriukaitis mengkritik keputusan Trump untuk menangguhkan perjanjian iklim Paris, menyebutnya sebagai “aib.” Pihak Lithuania juga menyesalkan bahwa Ukraina tidak disebutkan dalam pidato pelantikan.

Pujian terhadap tindakan pertama Donald Trump saat menjabat terutama datang dari kubu sayap kanan. Misalnya, Christine Anderson, anggota partai ekstremkanan Jerman Alternative fr Deutschland (AfD), yang memuji pidato pelantikan Trump sebagai “angin segar”. Ia akan memulihkan keamanan dalam negeri dengan menutup perbatasan dan mendeportasi semua migran ilegal.

Di akhir perdebatan, Komisaris Perdagangan efovi menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada masalah antara dua mitra dekat seperti AS dan Eropa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang bersahabat dan kooperatif.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/01/2025 12:29
Tak Cuma iPhone 16, iPhone 15 dan iPhone 14 Bisa Dilarang di RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib iPhone 16 di Indonesia hingga kini masih ‘mengambang’. Pemerintah masih menunggu revisi proposal dari Apple untuk menggelontorkan investasi demi memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasalnya, iPhone 16 dilarang di Indonesia karena sertifikat TKDN yang dimiliki Apple sudah habis masa berlakunya. Pemerintah tidak bisa memperpanjang sertifikat TKDN Apple karena raksasa Cupertino itu belum menuntaskan realisasi komitmen investasi dari termin sebelumnya di periode 2020-2023.

Padahal, dalam kontrak sebelumnya, realisasi komitmen investasi itu sudah jatuh tempo pada Juni 2023.

“Berdasarkan Permenperin tersebut, ketidakpatuhan dapat menyebabkan Apple dikenai sanksi penambahan modal investasi baru, pembekuan sertifikat TKDN HKT, bahkan pencabutan sertifikat TKDN HKT yang mengakibatkan produk Apple tidak bisa diperdagangkan di Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif.

Febri mengatakan, dari tiga sanksi yang bisa dikenakan ke Apple, Kemenperin hingga kini memilih sanksi paling ringan, yaitu penambahan modal investasi skema tiga pada proposal periode 2024-2026. Sanksi ini juga telah disampaikan dalam counter proposal Kemenperin dalam negosiasi dengan Apple.

“Tapi, jika Apple belum patuh juga kami pertimbangkan sanksi lebih berat lagi,” ia menuturkan.

Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan Apple tidak bisa menjual deretan produk lainnya di Indonesia. Nasib iPhone model lawas seperti iPhone 14 dan 13 yang dirilis dalam periode 2020-2023 juga bisa ikut diblokir.

“Sebenarnya tidak ada halangan bagi Apple untuk membangun fasilitas produksi HKT di Indonesia. Apple memiliki kemampuan finansial dan pengaruh yang besar untuk membawa supplier GVC (Global Value Chain) ke Indonesia. Begitu juga iklim berbisnis, kemampuan SDM, dan ekosistem teknologi tinggi di Indonesia juga menjadi nilai lebih bagi Apple untuk masuk ke Indonesia,” kata Febri.

Ia mengatakan Kemenperin menyayangkan pandangan yang menyebut Apple tidak berinvestasi di Indonesia karena birokrasi berbelit-belit, kemampuan SDM rendah, maupun belum tersedianya ekosistem industri berteknologi tinggi di Indonesia.

“Apple sudah berbisnis dan berinvestasi di Indonesia sejak tahun 2017 dengan menggunakan fasilitas investasi yang diatur dalam Permenperin No 29 Tahun 2017. Itu artinya, tidak ada birokrasi yang berbelit-belit yang mempersulit bisnis Apple di Indonesia. Hingga tahun 2024, juga tidak ada komplain dari Apple terkait birokrasi dan regulasi di Indonesia,” kata Febri.

“Hal-hal yang menghambat Apple membangun fasilitas produk di Indonesia hanya klaim hipotetis yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk para pengamat. Pihak Apple dalam negosiasi menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk pembangunan fasilitas produksi HKT di Indonesia, juga untuk membawa GVC mereka masuk ke sini,” imbuhnya.

Pabrik AirTag Tidak Cukup

Dalam proposal terakhir yang diajukan ke Kemenperin, Apple mengklaim akan membangun pabrik AirTag di Batam senilai US$1 miliar atau Rp16 triliun. Namun, Febri memperkirakan nilai riilnya hanya US$200 juta atau Rp3,2 triliun.

Pabrik AirTag itu diperkirakan bisa memasok sekitar 60% kebutuhan global dan mulai beroperasi pada 2026 mendatang. Fasilitas tersebut diprediksi akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja.

“Berdasarkan assessment teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya US$200 juta. Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi US$1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” ungkap Febri.

Ia mengatakan, komponen proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku tidak bisa dimasukkan sebagai capex (capital expenditure) investasi.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan nilai investasi diukur hanya dari capex yang terdiri dari pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi. Pihak Apple memasukkan pembelian bahan baku dalam capex investasi mereka, sehingga seakan-akan nilai investasinya mencapai US$1 miliar.

“Jika nilai investasi Apple sebesar US$1 miliar itu benar-benar untuk capex, seperti pembelian tanah, bangunan, dan mesin/teknologi, tentu lebih baik lagi. Bayangkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap dengan angka investasi US$1 miliar, tentu akan sangat besar sekali,” kata Febri.

(fab/fab)

23/01/2025 11:40
Nasib iPhone 16 di RI Segera Ditentukan, Ini Jadwalnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Apple untuk memboyong seri iPhone 16 ke Tanah Air sepertinya sudah menemui titik terang.

Hal tersebut diungkap Menteri Investasi Rosan Roeslani saat bertemu media asing di ajang Davos, Swiss.

“Semoga dalam satu atau dua minggu, isu ini [investasi Apple] bisa terselesaikan,” kata Roslan kepada Bloomberg TV, dikutip dari Reuters, Kamis (23/1/2025),

Apple tak langsung merespons permintaan komentar.

Larangan penjualan seri iPhone 16 dikarenakan masa berlaku sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dimiliki Apple sudah habis. Pemerintah tidak bisa memperpanjang kontrak TKDN tersebut karena Apple belum merealisasikan komitmen investasinya secara penuh dari termin sebelumnya.

Apple masih memiliki utang komitmen investasi senilai US$10 juta atau Rp162 miliar dari periode 2020-2023 yang sejatinya jatuh tempo pada Juni 2023.

Dalam negosiasi terakhir, Apple menawarkan untuk membangun pabrik AirTag di Batam senilai US$1 miliar atau 16 triliun. Namun, nilai itu dinilai masih belum memenuhi syarat berkeadilan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

Pada Kamis (22/1) kemarin, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, sampai saat ini Kemenperin belum menerima revisi proposal dari Apple, dengan alasan masih memerlukan waktu untuk merevisi proposal tersebut.

Febri memperkirakan nilai investasi terakhir yang diajukan Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam kemungkinan tak sampai US$1 miliar seperti yang diumbar.

Pabrik AirTag itu diperkirakan bisa memasok sekitar 60% kebutuhan global dan mulai beroperasi pada 2026 mendatang. Fasilitas tersebut diprediksi akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja.

“Berdasarkan assessment teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya US$200 juta. Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi US$1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” ungkap Febri.

Ia mengatakan, komponen proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku tidak bisa dimasukkan sebagai capex (capital expenditure) investasi.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan nilai investasi diukur hanya dari capex yang terdiri dari pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi. Pihak Apple memasukkan pembelian bahan baku dalam capex investasi mereka, sehingga seakan-akan nilai investasinya mencapai US$1 miliar.

“Jika nilai investasi Apple sebesar US$1 miliar itu benar-benar untuk capex, seperti pembelian tanah, bangunan, dan mesin/teknologi, tentu lebih baik lagi. Bayangkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap dengan angka investasi US$1 miliar, tentu akan sangat besar sekali,” Febri menuturkan.

(fab/fab)

23/01/2025 10:55
Imbas Kisruh Darurat Militer, Pertumbuhan Ekonomi Korsel Hanya 0,1% Kuartal IV/2024

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan merosot pada kuartal IV/2024 setelah deklarasi darurat militer singkat yang diberlakukan Presiden Yoon Suk Yeol menghancurkan kepercayaan konsumen.

Kebijakan darurat militer itu juga diberlakukan tepat ketika para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan sudah khawatir tentang kemungkinan Donald Trump mengenakan tarif perdagangan.

Data dari Bank of Korea pada Kamis (23/1/2025) mencatat, Produk domestik bruto Negeri Ginseng tumbuh 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ) pada kuartal IV/2024. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan ekonom sebesar 0,2%.

Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2024, ekonomi Korea Selatan tumbuh 2%, lebih lambat dari perkiraan sebesar 2,1%.

Angka pertumbuhan kuartalan yang lesu menunjukkan ekonomi yang sudah dalam kondisi lemah di tengah meningkatnya ketidakstabilan politik dengan prospek tarif yang mengaburkan prospek ekspor Korea Selatan, mesin utama pertumbuhan.

Yoon mengejutkan masyarakat Korea Selatan itu dengan memberlakukan deklarasi darurat militer pada 3 Desember, sebuah langkah yang membuat won jatuh. Keputusan yang tidak bertahan lama itu akhirnya menyebabkan pemakzulannya dan penangkapan pertama presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan.

Menopang pertumbuhan akan menjadi perhatian utama di antara para pembuat kebijakan yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah dan bank sentral dapat terus menjalankan ekonomi secara efisien. Pemerintah dan bank sentral juga harus membuktikan keduanya mampu menanggapi secara efektif perubahan kebijakan AS di bawah Trump bahkan ketika presiden Korea Selatan ditahan.

“Angka-angka tersebut mencerminkan melemahnya sentimen investasi dan konsumen karena Korea Selatan menghadapi ketidakpastian dari dalam dan luar negeri, terutama dengan kekhawatiran yang masih ada mengenai arah masa depan ekonomi negara tersebut setelah pelantikan Trump,” kata Lee Seung-suk, seorang peneliti di Institut Penelitian Ekonomi Korea dikutip dari Bloomberg.

Laporan tersebut menunjukkan investasi konstruksi mengalami pukulan besar pada kuartal tersebut dan konsumsi swasta melemah hingga pertumbuhan hanya 0,2% dari tiga bulan sebelumnya. Ekspor naik 0,3% secara riil pada semikonduktor dan pengiriman teknologi lainnya.

Namun, investasi pada peralatan pembuatan chip dan mesin lainnya berhasil tumbuh sebesar 1,6%.

Korea Selatan merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia dengan semikonduktor sebagai inti pendapatannya. Pertumbuhan ekspor chip memori telah melambat dalam beberapa bulan terakhir, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan kembali ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika Trump mengenakan tarif pada semua mitra dagang AS, Korea Selatan akan terkena dampaknya baik secara langsung melalui kemungkinan penurunan permintaan AS untuk ekspornya maupun secara tidak langsung melalui berkurangnya penjualan ekspor China yang mengandalkan pasokan Korea.

Seoul sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk meningkatkan impor energi AS guna membantu menenangkan Trump, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut tahun lalu. Korea Selatan juga tengah mempertimbangkan kemungkinan peningkatan impor pangan.

Di dalam negeri, sentimen konsumen tetap negatif dengan data terbaru pada Rabu menunjukkan angka 91,2 karena pembeli tetap berhati-hati saat kekacauan politik terus berlanjut.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok saat ini menjabat sebagai penjabat presiden dan telah berjanji untuk meningkatkan belanja fiskal untuk menopang sentimen konsumen dan bisnis. Pemerintah juga telah menetapkan hari libur satu kali pada akhir Januari untuk meningkatkan konsumsi.

Choi juga telah menawarkan untuk membahas kemungkinan peningkatan dukungan fiskal bagi perekonomian, mengisyaratkan anggaran tambahan.

Gubernur Banl of Korea atau BOK, Rhee Chang-yong juga telah menyerukan penyusunan anggaran tambahan untuk menopang perekonomian sesegera mungkin. Hal imi mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada bank sentral untuk menjaga pertumbuhan dengan memangkas suku bunga.

BOK memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 awal minggu ini dan mungkin akan melakukannya lagi saat bertemu bulan depan.

Bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya pada 3% minggu lalu karena memilih untuk memantau dampak dari dua pemangkasan akhir tahun lalu sambil mengisyaratkan penurunan suku bunga lebih lanjut yang akan terjadi dalam tiga bulan ke depan.

“Ada kecemasan yang masih ada atas kekosongan kepemimpinan negara yang membebani sentimen konsumen,” kata Lee.

Dia melanjutkan, pemerintah dapat bersikap hati-hati tentang anggaran tambahan mengingat utang dan defisit fiskal yang ada. Tetapi hal tertentu dapat memberikan efek yang meyakinkan bagi publik, menandakan bahwa pemerintah benar-benar melakukan sesuatu untuk ekonomi dan bahwa mereka memegang kendali.

23/01/2025 10:47
Perbanas Respons Kebijakan Baru Retensi Devisa Hasil Ekspor 100%

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merespons perubahan kebijakan retensi atau penahanan Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang sebelumnya 30% dengan durasi minimal tiga bulan, menjadi 100% selama satu tahun.

Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi memperkuat likuiditas perbankan, perhatian terhadap kebutuhan pengusaha tetap harus menjadi prioritas.

“Harapan kami sih memang dari sisi likuiditas bagus. Tapi juga harus melihat kepentingan pengusaha, karena kan pengusaha juga butuh investasi,” kata Anika dalam konferensi pers CEO Forum 2025 yang digelar Perbanas di Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

Dia juga menyoroti pentingnya stabilitas nilai tukar dalam kebijakan ini, karena fluktuasi nilai tukar dapat merugikan pengusaha. Menurutnya, meskipun kebijakan ini dapat menguntungkan perbankan dari sisi likuiditas, perhatian terhadap kepentingan pengusaha harus diutamakan agar kebijakan tersebut tidak menghambat investasi.

Di sisi lain, Enrico Tanuwidjaja, Ekonom Perbanas dan Chief Economist Bank UOB, menekankan pentingnya kejelasan aturan main (rule of the game) dalam penerapan kebijakan retensi DHE ini.

“Saya cuma mau memberikan perspektif secara kontrafaktual. Bukan kita yang pertama. Malaysia pernah melakukannya. Jadi yang diperlukan itu minimal ada sinergi. Dari sisi rules of the game, bahkan juga harus jelas role-nya seperti apa,” ujar Enrico.

Dia menambahkan bahwa likuiditas harus bertambah dengan kebijakan ini, tetapi infrastruktur ekosistemnya harus dirancang dengan baik agar tidak menghambat akses perusahaan terhadap modal dalam dolar.

Kemudian, Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur Superbank sekaligus Wakil Ketua Umum PERBANAS, melihat bahwa kebijakan ini harus memperhatikan kebutuhan modal kerja (working capital) yang berbeda-beda di setiap sektor industri.

Dia menjelaskan bahwa sektor seperti perikanan, batu bara, nikel, dan sawit memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengelolaan DHE.

“Misalnya di perikanan, 90% sampai 100% dari produksi dan ekspornya sudah dikonversikan ke rupiah karena dia beli lagi dari pasar dan sebagainya. Kalau dikonversikan semuanya, terus yang mau diretensi dolarnya yang mana?” tambahnya.

Tigor menegaskan bahwa kebijakan ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan mempertimbangkan kebutuhan tiap industri. “Jadi kita setuju bahwa pemuatan dari segi efektivitas itu perlukan banyak opsi-opsinya. Opsi yang ini kita sedang pelajari sebenarnya dampaknya seperti apa sih,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyepakati aturan terbaru devisa hasil ekspor alias DHE sumber daya alam.

Airlangga mengungkapkan dalam aturan terbaru ini, retensi atau penahanan DHE sebesar 100% dengan jangka waktu minimal satu tahun. Sebagai perbandingan, aturan sebelumnya mengharuskan retensi DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan. Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyetujui kebijakan baru tersebut. Oleh sebab itu, aturannya segera diterbitkan.

“PP-nya [Peraturan Pemerintah-nya] sedang disiapin, akan harmonisasi [aturan] terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sejalan dengan perpanjangan masa dan peningkatan jumlah retensi DHE tersebut, Airlangga mengaku pemerintah juga akan memberikan insentif kepada eksportir agar tidak merasa dirugikan. Hanya saja, dia tidak mendetailkan insentif yang dimaksud.

“Untuk perbankan disiapin [insentif], untuk cash kolateral disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak, pembayaran dividen, semua diatur di situ [PP],” katanya. Airlangga mengklaim sudah berkomunikasi dengan para eksportir. Menurutnya, tidak ada penolakan ketentuan baru tersebut. Dia meyakini ketentuan baru DHE ini akan meningkatkan cadangan devisa Indonesia secara signifikan. “Bisa [penambahan] sampai di atas US$90 miliar,” tutup Airlangga.

23/01/2025 10:28
Kemenperin Ungkap Nilai Investasi Pabrik AirTag Apple di Batam Hanya US$ 200 Juta

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa nilai investasi pembangunan pabrik AirTag Apple di Batam lebih kecil dari angka yang semula diajukan.

Dari proposal awal yang menyebutkan angka US$ 1 miliar, hasil asesmen teknokratis Kemenperin menunjukkan investasi sebenarnya hanya sebesar US$ 200 juta.

“Berdasarkan assesment teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya US$ 200 juta. Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi US$ 1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (22/1/2024), dilansir dari Antara.

Kemenperin mendapatkan angka tersebut dengan menghitung belanja modal (capex) yang terdiri dari pembelian lahan, pembangunan fasilitas, serta mesin atau teknologi. Elemen seperti proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku tidak dimasukkan dalam perhitungan ini, berbeda dengan yang diajukan dalam proposal Apple.

Menurutnya, jika investasi sebesar US$ 1 miliar benar-benar dialokasikan untuk belanja modal, seperti lahan, bangunan, dan teknologi, dampaknya tentu akan lebih besar, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa Apple masih memiliki tanggungan investasi senilai US$ 10 juta dari periode 2020-2023 yang seharusnya dilunasi pada Juni 2023. Kegagalan memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi, mulai dari kewajiban investasi tambahan, pembekuan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga pencabutan sertifikasi.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, Kemenperin berharap investasi Apple di masa mendatang dapat lebih sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan industri di Indonesia.

23/01/2025 10:18
APBN 2025 Tembus Rp3.621 T, Prabowo Cuma Mau Menteri Pakai Untuk Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kriteria pelaksanaan anggaran yang boleh dilakukan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Hal ini bertujuan agar anggaran negara langsung dirasakan masyarakat.

Belanja negara pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan sisanya adalah transfer ke daerah.

“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025).

Kedua, kata Prabowo adalah yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Misalnya yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan ekspor srta kebijakan yang mampu mengurangi impor.

“Berapa devisa yang dihasilkan? berapa devisa yang dihemat?,” tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan yang ketiga yaitu swasembada pangan dan energi. Dua hal tersebut merupakan bagian dari prioritas Prabowo yang sudah disampaikan sejak kampanye.

“Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat,” terangnya.

(emy/mij)

23/01/2025 09:55