Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Pemerintah Gagalkan Peredaran Produk Tekstil Ilegal Diduga dari China, Nilainya Mencapai Rp 8,3 Miliar

    Pemerintah Gagalkan Peredaran Produk Tekstil Ilegal Diduga dari China, Nilainya Mencapai Rp 8,3 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menggagalkan peredaran produk tekstil yang diduga ilegal dan berasal dari China. Peredaran barang ilegal itu merupakan hasil kolaborasi antara tim Kementerian Perdagangan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Badan Intelejen Strategis TNI (BAIS).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, barang tekstil yang dimaksud berupa pakaian bekas, pakaian baru, dan kain gulungan. Barang tersebut diduga masuk melewati jalur perbatasan di Kalimantan.

    Total barang yang berhasil diamankan sebanyak 1.663 koli dengan nilai total dari barang ilegal berkisar Rp 8,3 miliar.

    “Perkiraan nilai barang pengawasan sebesar Rp 8,3 miliar berupa balpres impor yang berisi pakaian bekas, pakaian baru, dan kain gulungan yang diduga ilegal sebanyak 1.663 koli,” ungkap Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Adapun, penggagalan penyelundupan produk tekstil ilegal China itu dilakukan di dua tempat, yakni di Surabaya (Jawa Timur) dan Subang (Jawa Barat).

    Budi mengungkapkan, praktik penyelundupan ini Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    Kemudian yang kedua, telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor.

    Mengusung Program Asta Cita Prabowo Subianto, Budi mengungkapkan penyelundupan ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya, karena berpotensi merugikan industri tekstil dalam negeri dan menimbulkan dampak negatif bagi pasar lokal, yang juga akan merugikan penerimaan negara.

    Penyelundupan balpres pakaian bekas ilegal yang marak ini akan menimbulkan multiplier effect, seperti banyaknya pabrik garmen yang tutup, terjadinya PHK, meningkatnya angka pengangguran, serta membuat UMKM tidak bisa bersaing.

    Budi mengungkapkan, terdapat beberapa sanksi yang bakal diberikan importir barang tersebut, yakni dapat berupa sanksi administrasi berupa teguran hingga pencabutan izin usaha.

    “Terhadap pelaku usaha dalam hal ini importir, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan atau pencabutan perizinan berusaha,” pungkasnya dalam menanggapi produk tekstil ilegal China.

  • Sri Mulyani: 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Berhasil Cegah Kerugian Negara Rp 820 Miliar – Page 3

    Sri Mulyani: 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Berhasil Cegah Kerugian Negara Rp 820 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, selama 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih, telah dilakukan 6.187 tindakan penindakan terhadap barang dan jasa yang melanggar ketentuan.

    Nilai barang dan jasa yang ditindak ini mencapai Rp 4,06 triliun, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 820 miliar.

    “Kami melakukan 6.187 tindakan atau penindakan di 100 hari dari kerja Kabinet Merah Putih. Nilai dari barang dan jasa dari tindakan ini adalah Rp 4,06 triliun dan potensi kerugian negara yang bisa dicegah Rp 820 miliar,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Penindakan Impor & Ekspor di Wilayah Jawa Timur 2024-2025, Rabu (5/2/2025).

    Bendahara negara ini menyampaikan, bahwa berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, perhatian utama diberikan kepada beberapa sektor yang dianggap rawan terhadap ancaman, seperti industri garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, dan minuman keras (miras).

    “Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo untuk kita memberikan perhatian terhadap berbagai ancaman terhadap industri dalam negeri terutama untuk garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok dan miras,” ujarnya.

    Barang Bukti Hasil Penyelundupan Jadi Milik Negara

    Adapun selama periode tersebut, Sri Mulyani mengatakan, dalam upaya pengawasan ini, 2.657 barang bukti telah berhasil ditetapkan dan dikuasai negara, menjadikannya Barang Dikuasai Negara (BDN) yang kini menjadi barang milik negara (BMN).

    Lebih lanjut, 569 kasus dari total penindakan tersebut telah dilimpahkan kepada instansi lain untuk penanganan lebih lanjut.

     

  • Inisiator: Danantara jadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi RI

    Inisiator: Danantara jadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi RI

    Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Burhanuddin Abdullah mengatakan, keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan salah satu prasyarat penting bagi Indonesia dalam mencari sumber pertumbuhan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.

    “Keberadaan Danantara adalah satu prasyarat untuk mencoba mencari financing bagi pertumbuhan perekonomian kita. Kita tahu bahwa sumber-sumber pertumbuhan kita ada dari konsumsi, government spending, investasi, dan ekspor minus impor. Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri,” kata Burhanuddin yang merupakan inisiator Danantara itu dalam “Forum Diskusi Denpasar 12” secara virtual di Jakarta, Rabu.

    Burhanuddin mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini hanya berkisar di angka 5 persen sejak 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir.

    Angka 5 persen ini dianggap tidak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Oleh sebab itu, imbuh dia, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

    “Kalau kita tumbuh 6 persen, maka kita akan bisa keluar dari middle income trap nyaris 100 tahun Indonesia, yaitu pada tahun 2041. Dan kalau kita bisa 7 persen, maka kita bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2038, itu rata-rata 7 persen. Jadi sesuatu yang sangat, hitung-hitungannya sangat berat,” kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 itu.

    Burhanuddin menyebutkan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6,5 sampai 6,7. Apabila ICOR mencapai 6,5, maka setiap 1 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) membutuhkan kenaikan investasi sebesar 6,5 persen.

    “Jadi, kalau kita ingin tumbuh 8 persen, maka kita perlu 8 kali 6,5 persen, yaitu 52 persen dari PDB. Kalau PDB kita itu Rp22 ribu triliun, maka paling tidak Rp11 ribu triliun yang harus kita siapkan untuk membiayai atau mem-finance investasi kita,” kata dia.

    Di sisi lain, imbuh Burhanuddin, gross domestic saving (GDS) atau tabungan domestik bruto Indonesia setiap tahun adalah sekitar 38 persen dari PDB. Dengan demikian, terdapat gap sekitar 14 persen (selisih dari 52 persen minus 38 persen).

    “Gap ini harus, atau hanya bisa diisi dengan foreign saving, tabungannya orang luar, orang dari luar Indonesia dalam bentuk utang atau foreign direct investment,” jelas Burhanuddin.

    Namun sayangnya, Indonesia hingga hari ini bukanlah negara yang diminati oleh para investor asing. Burhanuddin mengatakan, hal ini terbukti bahwa rata-rata investasi asing di Indonesia tidak lebih dari 100 dolar AS per kapita sejak Indonesia merdeka.

    “Sementara kita tahu, Vietnam yang baru membangun tahun 90-an, rata-rata investasi asing per kapita di Vietnam itu 400 dolar. Jangan sebut Singapura yang bahkan hampir 2 juta dolar per kapita,” kata dia.

    Oleh sebab itu, keberadaan Danantara diharapkan dapat mengonsolidasikan aset-aset BUMN. Dalam hitungan kasarnya, ia menyebutkan bahwa aset BUMN mencapai Rp16.000 triliun atau sekitar 1 triliun dolar AS. Jumlah ini, sebut Burhanuddin, melebihi aset Temasek dan GIC milik Singapura yang sekitar 900 miliar dolar AS.

    “Karena itulah maka kemudian dipikirkan bagaimana cara untuk mengonsolidasikan BUMN ini, dan kemudian bisa me-leverage-nya nanti di dalam pasar pinjaman, di dalam pasar investasi, di dalam pasar pengelolaan dari para BUMN itu sendiri. Bagaimana kita me-leverage mereka supaya tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat. Ini merupakan modal dari perjalanan bangsa kita ke depan,” kata Burhanuddin.

    Sebelumnya pada Selasa (4/2), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa pembentukan BPI Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Menurut Erick, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu pemerintah dalam mengujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan pemerintah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag Budi Pastikan Target Ekspor Indonesia Tetap Meski Ada Pemangkasan Anggaran – Page 3

    Mendag Budi Pastikan Target Ekspor Indonesia Tetap Meski Ada Pemangkasan Anggaran – Page 3

    Dalam kebijakan tersebut, ditetapkan 16 pos belanja yang akan dilakukan efisiensi anggaran sebagai berikut: 

    -Alat tulis kantor (ATK) 90 persen

    -Kegiatan seremonial 56,9 persen; 

    -Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen

    -Kajian dan analisis 51,5 persen

    -Diklat dan bimtek 29 persen

    -Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen

    -Percetakan dan suvenir 75,9 persen

    -Sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen

    -Lisensi aplikasi 21,6 persen

    -Jasa konsultan 45,7 persen

    -Bantuan pemerintah 16,7 persen

    -Pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen

    -Perjalanan dinas 53,9 persen

    -Peralatan dan mesin 28 persen

    -Infrastruktur 34,3 persen

    -Belanja lainnya 59,1 persen

    Bagaimana Mekanismenya? 

    Untuk mekanismenya, menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan identifikasi rencana efisiensi sesuai persentase yang telah ditetapkan. Efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional.

    Menkeu pun meminta menteri/pemimpin lembaga untuk memprioritaskan efisiensi terhadap anggaran di luar yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping (kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025), penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara TA 2025, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025 

    Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

     

  • Pimpinan Komisi XI DPR Puji Kinerja 100 Hari Prabowo: Start Langsung Lari

    Pimpinan Komisi XI DPR Puji Kinerja 100 Hari Prabowo: Start Langsung Lari

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal memuji program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo langsung ngegas di 100 hari pertama kepemimpinannya.

    Hekal turut menampilkan slide yang berisi daftar program-program Prabowo yang sudah jalan di awal kepemimpinan Prabowo. Pertama, ada kebijakan menaikkan gaji guru ASN dan tunjangan hakim.

    “Kemudian menaikkan Upah Minumum Provinsi (UMP). (Selanjutnya) Langsung melaksanakan program makan bergizi gratis, bahkan malah sebelum adanya APBN sudah dilakukan oleh dana-dana sendiri maupun pihak swasta,” ujar Hekal di acara diskusi Outlook Ekonomi DPR: Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar di The St Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

    Kemudian, kebijakan yang cukup menghebohkan di akhir tahun, yakni soal pajak pertambahan nilai (PPN). Prabowo memutuskan tidak menaikkan PPN dan kenaikannya hanya berlaku untuk barang mewah.

    “Tapi itu juga kita lihat, akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo pada akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat,” jelas Hekal.

    Selanjutnya program-program yang sudah jalan yakni pembangunan 3 juta rumah, refocusing anggaran dalam bentuk instruksi presiden (inpres) penghematan belanja kementerian/lembaga, hingga kepastian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Kemudian penghapusan utang kredit UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, tadi juga disinggung soal pengesahan RUU BUMN. Kemudian penguatan BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai pusat single data,” imbuh Hekal.

    Dan terakhir terkait paket kebijakan ekonomi dengan memperpanjang penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri selama 1 tahun.

    “Nah ini semua kira-kira dilakukan dalam 100 hari pertama. Jadi kalau menurut saya beliau start terus langsung lari gitu kan,” jelasnya.

    (isa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dapat rampung pada semester I 2025.

    “Ini waktunya menjadi sangat tepat dan penting. Karena tentu di EU (Uni Eropa) punya pemerintahannya baru. Nah, saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Airlangga menjelaskan, perundingan IEU CEPA selama ini berjalan dengan alot, bahkan sudah memakan waktu hingga 9 tahun.

    Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target perundingan IEU-CEPA harus segera selesai pada semester I 2025.

    “Nah, kita ada beberapa isu, tapi tentu dari isu itu kita tidak detailkan. Sebetulnya dengan Indonesia menang kemarin di (sengketa) WTO terhadap kelapa sawit, ini juga akan memperlancar perundingan kita dengan IEU-CEPA,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada September 2024, Airlangga mengatakan bahwa proses perundingan IEU-CEPA tengah terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa.

    Dia menjelaskan, proses negosiasi berjalan alot lantaran ada perombakan dalam jajaran pejabat di lingkup komisi Uni Eropa yang membuat adanya perubahan persyaratan bagi Indonesia.

    Airlangga menyebut ada tiga isu utama yang diminta untuk segera diselesaikan. Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kedua, terkait kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar, serta ketiga mengenai perpajakan digital.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI harap produk Jakpreneur bisa bersaing di INACRAFT 2025

    Pemprov DKI harap produk Jakpreneur bisa bersaing di INACRAFT 2025

    Kami berharap, produk-produk binaan ini bisa bersaing dengan wilayah lain dan tidak kalah kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tergabung di dalam wadah Jakpreneur dapat bersaing di ajang “The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025”.

    Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi optimistis produk-produk binaan Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) yang ikut serta dalam ajang tersebut mampu untuk bersaing dengan produk UMKM dari daerah lainnya.

    “Salah satu upaya kami adalah memperkenalkan produk unggulan Jakarta ke daerah lain secara nasional dan tentunya ke dunia internasional. Kami berharap, produk-produk binaan ini bisa bersaing dengan wilayah lain dan tidak kalah kreatif,” kata Teguh pada acara INACRAFT 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu.

    Teguh menilai produk-produk tersebut bisa memiliki pangsa pasar yang tinggi dan bersaing dengan produk unggulan wilayah lain.

    Dengan hadirnya perwakilan pengusaha UMKM Jakarta pada pagelaran INACRAFT 2025, lanjut Teguh, diharapkan dapat meningkatkan ekspos produk UMKM, dapat membangun jaringan dengan sesama pengusaha, pembeli, dan distributor, meningkatkan citra merek, mendapatkan liputan media yang luas, hingga membuka peluang ekspor.

    “Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan keterampilan dalam pengembangan produk, manajemen usaha, dan pemasaran, serta yang pasti dapat memberikan inspirasi untuk para pengusaha UMKM lain untuk naik kelas,” kata Teguh.

    INACRAFT 2025 diselenggarakan di Jakarta International Convention Centre pada 5-9 Februari 2025. Adapun sejumlah binaan Jakpreneur yang diikusertakan dalam kegiatan ini, yakni Ethnic KJ (kebaya), Maria Irene (fashion), Kea (fashion), Keboen Keyang Pottery (craft), Deya (art & craft), Satarupa (craft), dan Kayahutan (home decor/kriya).

    INACRAFT merupakan salah satu pameran seni dan kerajinan terbesar di Indonesia yang menampilkan produk-produk kerajinan tangan, seni, dan karya seniman dari berbagai daerah di Indonesia.

    INACRAFT bertujuan untuk mendukung industri kreatif Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada dunia.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Target Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2% Meleset, Airlangga: Dampak Global!

    Target Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2% Meleset, Airlangga: Dampak Global!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,03% atau jauh dari target yang dicanangkan sebesar 5,2%, disebabkan oleh dampak ketidakpastian ekonomi global yang turut memicu penurunan harga komoditas.

    Kondisi itu menekan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni ekspor. Alhasil, ekspor yang tadinya menjadi andalan pertumbuhan menjadi faktor penghambat ekonomi untuk melesat. Sementara itu, komponen sisi pengeluaran PDB lainnya yang masih mampu tumbuh seperti konsumsi rumah tangga hingga investasi.

    “Jadi ketidakpastian ekonomi global yang relatif tinggi pada 2024 bagi Indonesia sangat berpengaruh, khususnya harga komoditas yang melandai. Sehingga revenue kita dari ekspor tertahan,” kata Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Airlangga menekankan, sebetulnya beberapa faktor musiman seperti momen Pemilu atau Pilpres hingga Pilkada yang terjadi pada 2024, hingga kenaikan UMR, dan berbagai program diskon belanja seperti Harbolnas maupun Epic Sale pada momen Nataru 2024-2025, serta diskon tarif tiket pesawat menjadi salah satu faktor pendorong konsumsi selama masa ketidakpastian ekonomi global 2024.

    Maka, tak heran bila konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,94% secara kumulatif pada 2024, lebih tinggi dibanding pada 2023 hanya tumbuh 4,82%. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga masih mampu tumbuh 4,61% dari sebelumnya hanya tumbuh 4,4%.

    “Itu program-program yang seluruhnya memberikan daya beli bagi masyarakat untuk berbelanja. Dari sisi pengeluaran makanya seluruh komponennya tumbuh positif,” ucap Airlangga.

    Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu tumbuh sesuai target 2024, Airlangga menekankan, lajunya lebih cepat dari negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang setara dengan Indonesia maupun negara-negara tetangga lainnya.

    “Dan ini masih lebih tinggi dibanding peers country di Asean seperti Singapura 4,3% dan Malaysia 4,8%. Dibanding negara lain juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%,” tegasnya.

    (arj/haa)

  • Soal Pemangkasan Anggaran, Mendag: Belum Ada Kebijakan WFH dan WFA – Page 3

    Soal Pemangkasan Anggaran, Mendag: Belum Ada Kebijakan WFH dan WFA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap untuk mengoptimalisasi anggaran, menyusul adanya perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah pos belanja.

    “Pada prinsipnya, kita bisa melakukan optimalisasi terhadap program-program yang ada. Jadi nggak ada masalah, kita dukung program pemerintah,” ujar Budi kepada wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi mengatakan bahwa program-program prioritas di Kemendag sedang dalam tahap pengkajian, menyusul pemangkasan beberapa pos belanja.

    Dia pun memastikan, tiga program Kemendag yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan usaha mikro, kecil dan menengah berani inovasi dan siap ekspor (UMKM BISA Ekspor) akan berjalan.

    Selain itu, juga tidak ada perubahan pada target ekspor nasional yang ditetapkan sebesar Rp 7,1 triliun.

    “Target (ekspor nasional) tetap Rp 7,1 triliun, tidak ada yang berubah,” terangnya.

    “Kita pokoknya optimalisasi anggaran, kita bisa ya, harus kerja keras,” tegasnya.

    Mendag Budi lebih lanjut membeberkan, saat ini belum ada kebijakan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di Kemendag, juga belum ada kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi para ASN kementerian tersebut.

    Budi juga membantah adanya pemotongan anggaran untuk biaya operasional kantor seperti listrik dan air.

    “Kita nggak, kita nggak ada masalah, dari dulu listrik kita juga sudah efisien ya, nggak ada masalah. Lihat saja naik-turun lift juga bisa,” bebernya.

     

  • Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

    Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

    Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

    Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

    “Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing,” kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    “Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah,” sambungnya.

    Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

    “Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan,” ucapnya.

    “Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial,” tambah Tauhid lagi.

    (fdl/fdl)