Topik: ekspor

Pelindo Petikemas Catat Arus Kontainer Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

Jakarta –

PT Pelindo Terminal Petikemas mencatatkan kenaikan arus peti kemas internasional di tahun 2024 sebanyak 10,28%. Arus peti kemas internasional meningkat dari sebanyak 3.623.006 TEUs di tahun 2023, menjadi 3.995.525 TEUs.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan pertumbuhan terjadi pada peti kemas ekspor maupun impor. Pada tahun 2024 peti kemas ekspor tercatat 2.060.679 TEUs, atau tumbuh 10,58% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebanyak 1.863.442 TEUs.

Sementara untuk peti kemas impor mengalami peningkatan 9,96 persen dari 1.748.736 TEUs di tahun 2023 menjadi 1.922.855 TEUs di tahun 2024. Peti Kemas transhipment juga mengalami pertumbuhan dari tahun 2023 sebanyak 10.827 TEUs menjadi 11.990 TEUs di tahun 2024.

“Hampir seluruh terminal peti kemas di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas yang melayani peti kemas internasional mengalami pertumbuhan beberapa di antaranya TPK Semarang dan TPS Surabaya,” kata Widyaswendra dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Di TPK Semarang peningkatan arus peti kemas internasional didorong oleh penambahan kunjungan sejumlah kapal dari beberapa perusahaan pelayaran. Tak hanya itu, produksi peti kemas perusahaan pelayaran juga meningkat. Pelayaran SITC misalnya, tercatat terjadi peningkatan 158 persen, Wan Hai sebanyak 142 persen dan Evergreen 122 persen. TPK Semarang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13 persen dari 678.428 TEUs di tahun 2023 menjadi 766.913 TEUs di tahun 2024.

Sementara itu di TPS Surabaya tercatat terjadi peningkatan arus peti kemas internasional sebanyak 9,65 persen dari 1.375.927 TEUs di tahun 2023 menjadi 1.508.743 TEUs di tahun 2024. Penyebabnya salah satunya adalah peningkatan jumlah kunjungan kapal sebanyak 230 dari yang direncanakan sebanyak 192 kapal.

“Peti kemas internasional di wilayah kami Tanjung Priok 2 juga terjadi peningkatan dari 387.798 TEUs di tahun 2023 menjadi 563.113 TEUs di tahun 2024 atau tumbuh 45 persen,” terangnya.

Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengakui, kendati ada tantangan selama 2024, namun eksportir Indonesia tetap tumbuh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan nilai ekspor Indonesia 2024 tumbuh kurang lebih 3%. Toto mengapresiasi pertumbuhan petikemas yang cukup besar sebagaimana dilaporkan oleh pihak pelabuhan.

“Memang biasanya, pertumbuhan volume petikemas selalu lebih tinggi dari rata-rata nilai ekspor secara nasional, karena adanya juga peti kemas ekspor yang sifatnya hanya untuk reposisi,” katanya.

Toto memprediksi nilai ekspor tahun 2025 akan tumbuh lebih tinggi yakni pada angka 4%. Dia berharap, dengan asumsi nilai ekspor 4%, pertumbuhan volume petikemas ekspor akan lebih tinggi.

“Untuk mendukung hal tersebut, kami berharap Pelindo mengembangkan salah satu pelabuhannya untuk menjadi hub nasional, sehingga tidak perlu mengandalkan Singapura atau Tanjung Pelepas Malaysia untuk melakukan transshipment sehingga bisa memangkas biaya ekspor,” tegas Toto.

Ekspor Indonesia yang tetap tumbuh positif juga tercermin dalam volume yang ditangani perusahaan pelayaran pada 2024. Ocean Network Express (ONE), salah satu perusahaan pelayaran (main liner operator) asal Jepang, mengakui pertumbuhan ekspor Indonesia selama tahun 2024.

Sementara itu, President Director PT Ocean Network Express Indonesia dan sekaligus Country Head ONE untuk Indonesia Keishin Watanabe mengatakan volume ekspor yang dilayani perusahaan pada tahun lalu mengalami meningkat 5-10%, atau bertambah sekitar 400,000 TEUs.

“Impor juga hampir sama, namun angkanya sedikit lebih kecil,” kata Watanabe.

Dia memprediksi arus perdagangan internasional Indonesia tahun ini tetap tumbuh, kendati ada ada kecemasan bahwa secara global, volume perdagangan petikemas akan sedikit mengalami pelemahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia Januari hingga Desember 2024 mencapai 264,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS), naik 2,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari total nilai tersebut ekspor nonmigas yang mencapai 248,83 miliar dolar AS atau naik sebesar 2,46%.

Sebelumnya diberitakan bahwa PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat pertumbuhan arus peti kemas tahun 2024 tumbuh 7,1% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selama tahun 2024, jumlah peti kemas yang dilayani oleh perseroan sebanyak 12.489.927 Twenty-foot Equivalent Units (TEUs), meningkat dari tahun 2023 yang tercatat sebanyak 11.661.489 TEUs.

Adapun peti kemas ini terdiri dari 8.494.402 TEUs peti kemas domestik dan 3.995.525 TEUs peti kemas internasional. PT Pelindo Terminal Petikemas menyebut pertumbuhan arus container hampir terjadi di seluruh terminal peti kemas yang dikelola oleh perusahaan.

(ega/ega)

11/02/2025 13:39
DEN Ungkap Jurus biar Ekonomi RI Melesat

Jakarta –

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memandang investasi dan perdagangan masih menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu pun menyoroti bagaimana Indonesia harus menggenjot pertumbuhan ekspor dan menyeleksi komposisi impor.

“Saya pikir perdagangan masih akan sangat penting bagi kita, mungkin dalam cara industrialisasi berorientasi ekspor, seperti pada tahun 90-an dan 2000-an tetapi lebih pada, bagaimana kita menggunakan perdagangan, baik ekspor maupun impor, untuk benar-benar dapat mengakses masukan terbaik, sumber daya terbaik, termasuk jasa,” kata dia dalam Mandiri Investment Forum (MIF) Indonesia 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya Indonesia perlu memperhatikannya rantai pasok dan melihat betul-betul peluang untuk ekspor. Ia mengatakan, pada saat yang sama kebutuhan dalam negeri juga harus diperhatikan.

“Sehingga tidak hanya menguntungkan pasar ekspor yang kita ekspor, tetapi juga pasar domestik dan kemampuan domestik. Karena begitulah banyak negara lulus dengan memperdalam rantai pasokan,” jelasnya.

Selain itu, Mari menyebut kebutuhan tenaga kerja juga harus menjadi sorotan. Untuk itu, kata dia sektor jasa juga perlu digenjot, selain manufaktur. Menurutnya, sektor jasalah yang telah menyerap tenaga kerja paling tinggi.

“Pangsa PDB Indonesia dari jasa, serta lapangan kerja di bidang jasa, telah meningkat, tetapi sebagian besar berada di sektor jasa, seperti perdagangan, ritel, konstruksi, dan ini benar-benar sektor informal. Itulah yang kita sebut sebagai pemberi kerja pilihan terakhir. Angka-angka menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terbesar dalam lima tahun terakhir adalah sektor jasa,” terangnya.

Lanjutnya, daya saing dan iklim investasi perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat. Selain itu diperlukan juga memodernisasi sektor jasa dan sektor informal.

“Ini adalah isu yang sangat penting, dan apa peran pemerintah? Peran pemerintah adalah untuk membuka, sebenarnya, pembatasan pada banyak sektor jasa, baik itu pendidikan, kesehatan, sudah mulai ada, rumah sakit asing dan universitas asing yang diizinkan untuk beroperasi, dan juga layanan bisnis yang lebih modern. Dan saya pikir kita memiliki kebutuhan dalam hal jenis layanan modern,”terangnya.

(acd/acd)

11/02/2025 12:30
Bisnis Baja-Aluminium Eropa Diramal Rugi Gara-gara Trump

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengenakan tarif masuk 25% untuk komoditas baja dan aluminium dari semua negara. Pengenaan tarif ini secara langsung dapat merugikan sekutu terbesar AS, Uni Eropa.

Melansir Reuters, Selasa (11/2/2025), berdasarkan rata-rata catatan perdagangan AS-Uni Eropa pengenaan tarif impor 25% ini setidaknya akan mempengaruhi 3,3 juta metrik ton baja dan 384.000 ton aluminium hasil produksi Benua Biru tersebut. Jumlah ini didapat dari penetapan kuota impor baja dan aluminium AS dari UE.

Walaupun dalam praktiknya produsen baja Benua Biru kerap kali tidak menggunakan semua kuota masuk tersebut karena sistem perdagangan yang kaku dan batasan pengiriman kargo.

Kondisi ini membuat volume baja hasil produksi Uni Eropa sepanjang 2019-2024 yang masuk Negeri Paman Sam berada di kisaran 2,2 juta ton, dengan rata-rata nilai ekspor sekitar 3 miliar euro atau Rp 50,6 triliun per tahun (kurs Rp 16.869/euro).

Di luar itu, yang paling dikhawatirkan Uni Eropa dari pengenaan tarif masuk 25% ini berpotensi membuat 15 juta ton baja dan aluminium yang biasa diimpor AS dari negara-negara selain UE akan dialihkan ke blok tersebut.

Artinya blok Benua Biru itu berpotensi kebanjiran komoditas baja dan aluminium yang tidak jadi masuk AS imbas pengenaan tarif tersebut. Di mana kondisi ini tentu dapat merusak pasar Uni Eropa.

Atas dasar inilah Komisi Uni Eropa kemudian mengatakan pada Senin (10/2) kemarin bahwa pihaknya akan bertindak tegas untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari kebijakan yang tidak adil ini. Meski hingga saat ini belum ada penjelasan lebih jauh terkait tindakan apa yang akan mereka ambil.

“UE tidak melihat pembenaran untuk pengenaan tarif pada ekspornya. Kami akan bereaksi untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” kata Komisi dalam sebuah pernyataan.

Hal serupa juga sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan tinggal diam dan akan mereplikasi setiap tarif yang dikenakan AS.

“(Tarif impor Baja) ini sudah pernah dilakukan Donald Trump pada 2018, dan kami susah menanggapinya. Kami akan menanggapinya lagi. Komisi Eropa akan memutuskan sektor mana yang akan terpengaruh oleh tanggapan tersebut” kata Barrot.

“Komisi siap untuk mengambil tindakan ketika waktunya telah tiba. Sekarang saatnya telah tiba. Tidak ada kepentingan siapa pun untuk memulai perang dagang dengan Uni Eropa,” katanya lagi.

(fdl/fdl)

11/02/2025 12:28
8 Kementerian Dihapus, Rp73,6 T Dipangkas, 100 Ribu Staff Dipecat

PIKIRAN RAKYAT – Vietnam merencanakan efisiensi anggaran menyusul langkah serupa oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Presiden To Lam akan memangkas satu dari lima pekerjaan sektor publik dan memotong anggaran pemerintah hingga miliaran dolar. Rencana ini akan disetujui parlemen dalam beberapa hari mendatang.

Timbul kecemasan, sebab di Vietnam, bekerja untuk negara sejak dulu dianggap sebagai pekerjaan seumur hidup. Kini, Presiden To Lam menegaskan hal itu sudah tidak berlaku.

“Lembaga Negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang lemah,” kata To Lam, yang enam bulan lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, dikutip dari Straits Times, Selasa, 11 Februari 2025.

“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menanggung rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” ujar Lam, menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kondisi negara, pada Desember 2024 lalu.

8 Kementerian/Lembaga Dihapus

Reformasi ini disebut “revolusi” oleh para pejabat senior. Pasalnya To Lam akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Pun demikian instansi di sektor media, pelayanan sipil, kepolisian, dan militer juga akan mengalami pemangkasan.

Pada 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik. Dari jumlah tersebut, 100.000 orang rencananya akan diberhentikan atau diberi pensiun dini. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana mencapai target itu.

Penghematan Sampai Rp73,6 triliun

Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada 2024, Vietnam, yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor, kini menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2025.

Namun, kecemasan semakin meningkat terkait potensi kerentanannya terhadap tarif di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru.

Birokrasi yang membengkak juga dianggap sebagai hambatan bagi pertumbuhan, begitu pula dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari.

Pihak berwenang mengatakan, penghematan dari pemotongan pengeluaran ini bisa mencapai US$4,5 miliar (Rp73,6 triliun) dalam lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon lebih dari US$5 miliar (Rp81,8 triliun).

Gerakan Anti-Korupsi: Puluhan Pejabat dan Pengusaha Dipenjarakan

Penyederhanaan birokrasi sudah menjadi kebijakan Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi Presiden Lam mendorong skema ini dengan intensitas dan kecepatan yang luar biasa di era kepemimpinannya.

Lam juga secara antusias menjalankan kampanye anti-korupsi yang telah menyeret puluhan pemimpin bisnis dan pejabat tinggi pemerintah untuk dihukum, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.

Namun, timbul juga tudingan dan kritik, bahwa ia menggunakan tindakan tersebut untuk menyerang lawan-lawan politiknya, meskipun gerakan mendapat dukungan publik penuh.

Para analis bahkan mengatakan bahwa Lam kemungkinan besar ingin memperkuat legitimasi menjelang kongres Partai Komunis yang akan datang pada awal 2026.

Namun, gejolak ini mengancam reputasi negara yang stabil, dan ada kekhawatiran bahwa reformasi birokrasi juga bisa menyebabkan kekacauan dalam jangka pendek.

Vietnam berada di peringkat 83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, dan pertanyaan juga muncul terkait implementasi dari Gerakan presiden saat ini. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

11/02/2025 10:51
Dugaan Korupsi Minyak Mentah Bikin Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas ESDM

Jakarta –

Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub-holding dan kontraktor kerja sama pada 2018-2013. Untuk menyelidiki kasus ini, Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas ESDM.

Penggeledahan itu terjadi, Senin (10/2) kemarin di kantor Ditjen Migas ESDM yang berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. detikcom menerima informasi penggeledahan sekitar pukul 13.30 WIB, ternyata penyidik mulai menggeledah pukul 12.00 WIB. Penggeledahan selesai sekitar pukul 18.45 WIB.

Saat itu terlihat penyidik Kejagung membawa 9 kardus bertulisan ‘Arsip Ditjen Migas’. Kemudian ada 9 koper juga dibawa penyidik dari kantor itu.

Setelahnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan mengenai penggeledahan. Harli mengatakan ada tiga ruangan yang digeladah penyidik.

“Yang pertama di ruangan direktur pembinaan usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan direktur pembinaan usaha hilir, dan di ruangan sekretaris direktorat jenderal migas,” ujar Harli malam.

Sebanyak 15 ponsel, lima dus dokumen hingga laptop disita penyidik Kejagung.

“Dalam penggeledahan terhadap 3 ruangan tersebut penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus telah menemukan barang barang berupa 5 dus dokumen ada barang elektronik berupa HP 15 unit dan ada satu unit laptop dan empty soft file,” ungkapnya.

Duduk Perkara Kasus

Foto: Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (Rumondang/detikcom)

Harli mengungkapkan penyidikan kasus ini bermula ketika dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Aturan itu bertujuan agar PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri lewat kontrak-kontrak kerja sama atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta, tapi itu tidak dilakukan.

“Jika penawaran tersebut ditolak oleh Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor,” kata Harli.

Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan PT Pertamina dalam hal ini sub-holding-nya yakni Integrated Supply Chain (ISC) atau PT KPI berusaha menghindari kesepakatan pada saat penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara.

“Jadi, mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya. Bahwa minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang dilakukan ekspor dengan alasan COVID-19 karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang,” ucapnya.

Alih-alih memenuhi kebutuhan kilang minyak dari dalam negeri, PT Pertamina malah melakukan impor minyak. Sedangkan KKKS swasta justru mengekspor minyak pada waktu yang sama.

“Namun pada waktu yang sama, PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang. Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah di kilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah,” jelasnya.

Kementerian ESDM Hormati Penggeledahan

Foto Kantor Ditjen Migas ESDM: (Rumondang/detikcom)

Kementerian ESDM juga telah angkat bicara mengenai penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM menghormati proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung.

“Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Plt Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Chrisnawan Andity, dalam keterangan resminya, Senin (10/2).

“Menyusul adanya kunjungan Kejagung ke kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan,” tambahnya.

Chrisnawan menyebutkan pihaknya menghormati apa yang dilakukan oleh Kejagung. Kementerian ESDM, menurut dia, siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Halaman 2 dari 3

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

11/02/2025 09:16
Bau ‘Minyak Mentah’ di Balik Penggeledahan Kantor Ditjen Migas ESDM

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah tiga ruangan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi alias Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penggeledahan ruangan Ditien Migas itu terkait dengan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Dalam catatan Bisnis, penggeledahan dilakukan pada Senin (10/2/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi penegakan hukum itu rampung pukul 18.40 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan kasus ini bermula saat pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No.42/2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta,” ujarnya, Senin (10/2/2025).

Dia menuturkan dalam kebijakan minyak ini bagian dari KKKS swasta wajib ditawarkan kepada PT Pertamina (Persero). Namun, jika penawaran tersebut ditolak Pertamina, maka penolakan tersebut bisa digunakan oleh KKKS swasta untuk mengajukan rekomendasi ekspor.

Adapun dalam pelaksanaannya sub holding Pertamina yakni PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) justru diduga menghindari kesepakatan.

“Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISC dan atau PT KPI, berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara,” katanya.

Selanjutnya, pada periode tersebut juga terdapat minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) yang diekspor karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang dengan dalih Covid-19.

Pada periode yang sama, Pertamina justru malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang.

“Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah, dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor. Yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah. Saya kira itu singkatnya,” tuturnya.

Barang Bukti Disita

Harli mengatakan ruangan yang digeledah Kejagung antara lain, ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas.

Dia menambahkan, dari tiga ruangan yang digeledah itu telah disita lima dus dokumen, barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit dan ada satu unit laptop dan empat soft file.

“Nah, sekarang barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang dari tindak pidananya,” imbuhnya.

Harli juga mengungkapkan bahwa pengusutan perkara ini masih merupakan proses penyidikan umum, yang artinya masih dalam proses pengumpulan alat bukti.

“Jadi harus kita pahami bahwa ini masih proses penyidikan yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti dan salah satunya tentu melalui upaya penggeledahan,” jelas Harli.

Kementerian ESDM Berbicara

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (10/2/2025) siang.

Kementerian ESDM menyatakan menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu, penggeledahan oleh Kejagung dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

“Kementerian ESDM menyatakan menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Chrisnawan Anditya melalui keterangan resmi.

11/02/2025 08:47
Fakta-fakta Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM Nasional 11 Februari 2025

Fakta-fakta Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Kejaksaan Agung
(Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (
Ditjen Migas
) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (10/2/2025).
Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Adapun penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga sore, yang dilakukan di tiga ruangan berbeda di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejagung pada Senin (10/2/2025) sore.
“Dapat kami sampaikan bahwa pada penggeledahan mulai dari pagi hingga sore hari, dilakukan di tiga tempat atau di tiga ruangan, di antaranya ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas,” kata Harli di Kejagung.
Berikut fakta-fakta mengenai penggeledahan Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM:
Harli menjelaskan, kasus ini bermula ketika pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Regulasi ini mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan minyak yang diproduksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional, termasuk minyak yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta.
KKKS swasta diwajibkan untuk menawarkan minyak bagiannya terlebih dahulu kepada PT Pertamina sebelum dapat mengekspornya.
“Jika penawaran tersebut ditolak oleh Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor,” jelas Harli.
Namun, dalam praktiknya, KKKS swasta dan Pertamina—khususnya melalui ISJ dan/atau PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)—diduga berupaya menghindari kesepakatan dalam proses penawaran dengan berbagai cara.
“Jadi, mulai dari situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya,” lanjut dia.
Selain itu, ekspor Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) juga dilakukan dengan alasan adanya penurunan kapasitas intake produksi kilang akibat pandemi Covid-19.
Ironisnya, di saat yang sama, PT Pertamina justru mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan kilang.
“Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah, dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor. Yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah,” tambah dia.
Kejagung telah mengumpulkan bukti berupa keterangan dari 70 saksi dan satu ahli terkait keuangan negara.
Namun, hingga kini penyidikan masih dalam tahap investigasi umum (general investigation) dan belum menetapkan tersangka.
“Oleh karenanya kami juga tambahkan bahwa penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi terhadap 70 orang saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan. Termasuk satu ahli terkait dengan keuangan negara,” jelas Harli.
Dalam penyelidikan ini, Kejagung juga menyoroti persoalan kelangkaan gas LPG yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Menurut Harli, penyidik turut mempertimbangkan faktor tata kelola gas dalam kasus ini.
“Contohnya, yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat adanya kelangkaan gas LPG. Itu juga menjadi perhatian dari penyidik karena juga terkait dengan subholding atau terkait dengan tata kelola di dalam perkara ini,” ujar Harli.
“Jadi harus kita pahami bahwa ini masih proses penyidikan yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti dan salah satunya tentu melalui upaya pengeledahan pada siang hingga sore hari ini yang dilakukan oleh penyidik,” tegasnya.
Kejagung melakukan penggeledahan di tiga ruangan di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, di antaranya ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas.
Barang-barang hasil penggeledahan tersebut telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor 23 dari Direktur Penyidikan.
Penyidik juga akan meminta persetujuan penyitaan untuk memastikan barang bukti tersebut bisa digunakan dalam proses hukum.
“Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan lima dus dokumen, 15 unit handphone, satu unit laptop, serta empat soft file yang kini sedang dalam pemeriksaan,” ujar Harli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/02/2025 07:36
Lindungi Industri Nasional, Bahlil Siapkan Kepmen yang Wajibkan Eksportir Batu Bara Gunakan HBA

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia segera membuat aturan baru soal harga ekspor batu bara. Menurut Bahlil, eksportir batu bara nantinya wajib menggunakan HBA (harga batu bara acuan) sebagai patokan saat menjualnya ke luar negeri.

Bahlil menegaskan aturan yang akan dituangkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tersebut, dibuat untuk mendorong agar industri batu bara dalam negeri bisa lebih kompetitif. Pasalnya, selama ini, eksportir menggunakan harga batu bara dunia yang cenderung murah.

“Tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat Keputusan Menteri agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global,” ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Dikutip dari laman minerba.esdm.go.id, HBA pada Januari 2025 ditetapkan US$ 124.01 per ton, lebih tinggi ketimbang patokan harga batu bara dunia. Misalnya, acuan Newcastle pada Januari 2025 mencapai US$ 116,79 per ton. Ada margin atau perbedaan antara HBA dengan Newcastle sebesar US$ 7,5 hingga US$ 29 per ton.

Bahlil berharap, seluruh eksportir batu bara nasional mengikuti kebijakan tersebut. Bagi yang melanggar, kata dia, Kementerian ESDM tidak segan-segan untuk mencabut perizinan ekspornya.

“Kalau tidak mau, kita ambil izin ekspornya. Kira-kira begitu. Masak harga batu bara negara kita dibuat lebih murah ketimbang negara lain. Masak harga batu bara kita, ditentukan negara lain,” tandas dia.

Selama ini, harga batu bara di Indonesia mengacu kepada sejumlah indeks. Salah satunya adalah Indonesia Coal Index (ICI). Bahlil mencatat Indonesia sendiri mengekspor batu bara sebanyak 555 juta ton sepanjang 2024. Jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya.

Total penggunaan batu bara dunia, mencapai 8-8,5 miliar ton. Namun, yang beredar di pasar global hanya 1,5 miliar ton. Artinya, masih ada defisit alias kekurangan yang cukup besar, antara 7-7,5 miliar ton.

Mencermati data ini, Bahlil mengaku tahu persis bahwa Indonesia seharusnya bisa mengeruk untung besar. Salah satu caranya adalah Indonesia harus menjadi negara penentu harga batu bara dunia.

“Jadi batu bara kita ini, betul-betul berdampak masif dan terstruktur. Misalnya kita buat pengetatan ekspor. Namun, sampai sekarang, kan belum. Kalau harga kita ditekan terus, tidak menutup kemungkinan kita berpikir lain,” pungkas Bahlil.

11/02/2025 06:16
Lewat Program Xpora BNI, Indo Tropikal Bisa Business Matching dengan Buyer Luar Negeri

PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk atau BNI melalui program BNI Xpora mendorong UMKM lokal untuk bisa merambah pasar luar negeri. Keuntungan inilah yang didapatkan PT Indo Tropikal Grup, perusahaan yang memproduksi permen jahe yang kini bisa mengekspor produknya ke luar negeri.

Permen yang diproduksi PT Indo Tropikal Grup terletak di Tegalasari RT 01 RW 08 Kelurahan Bejen, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu diekspor perdana hingga kini sampai ke Amerika atau Negeri Paman Sam.

Marketing Ekspor & Impor Indo Tropikal, Nuri mengungkapkan bisnis UMKM-nya dimulai sejak bertemu pembeli dari Amerika Serikat pada Oktober 2017.

Nuri mengatakan pertama kali Indo Tropikal mengekspor permen jahe ke luar negeri pada Februari 2020. Saat itu kata dia bertemu pembeli dari Amerika Serikat yang tak sengaja mampir ke Solo.

“Waktu itu, kami ada resto pecel di dekat paragon Solo waktu itu. Buyer ada permintaan jahe fresh dan permintaan permen jahe dan kita melakukan trial sampai ketemu rasa dan texture yg dikehendaki karena permen yg diminta adalah chew. Tahun 2020, Februari kita kirim yang pertama kali ke Amerika 40HC. Alhamdulillah,” ujar Nuri kepada Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 23 Januari 2025.

Sejak saat itu kata Nuri, setiap 1,5 bulan hingga 2 bulan sekali mengirim produk Indo Tropikal ke Amerika Serikat dan Kanada.

“Untuk fresh ginger kita baru mengirim ke India .Target ke depan kita bisa ekspor ke negara lain selain amerika dan kanada,” ujar Nuri yang saat ini telah memiliki 50 karyawan.

Bisnis produk olahan jahe Indo Tropikal pun terus berkembang, mengingat banyaknya permintaan dari pasar luar negeri. Saat ini kata Nuri, pihaknya sedang negosiasi dengan pembeli dari Jepang, Inggris dan Timur Tengah. Ia bahkan menargetkan perusahaannya tahun depan bisa menambah lini usaha yaitu air minum oksigen dan sparkling water.

Indo Tropikal Mendapat Fasilitas Setelah Ikuti BNI Xpora

dok. PT Indo Tropikal Grup

Nuri mengungkapkan sejak tahun 2023 sudah mengenal program Xpora BNI dan mendapat dukungan yang dirasakan untuk mengembangkan bisnis Indo Tropikal.

“Alhamdulillah sejak mengenal BNI expora , banyak sekali support dari BNI Xpora yang kami rasakan dan kami terima. Dari business matching dengan buyer-buyer luar negeri, fasilitas pameran baik dalam maupun luar negeri,” kata dia.

Tak hanya itu, Nuri menyebut beberapa oder juga masuk melalui business matching dari Xpora BNI dan sudah melakukan ekspor ke Belanda.

Saat ini kata dia, sudah melobi-lobi calon pembeli baru dari Kanada. Ada persetujuan baru juga dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Dapat pembelajaran bisnis dari BNI Xpora

Nuri menyebutkan dirinya mendapat pembelajaran tentang bisnis ekspor ke luar negeri setelah mengikuti pengembangan bisnis dengan BNI Xpora.

“(Kami mendapat) pembelajaran tentang ekspor, business matching, fasilitas pameran dalam maupun luar negeri, disediakan e-commerce bagi anggota, ada fasilitas kredit juga buat permodalan, fasilitas perbankan serta kerja sama dengan bea cukai,” ujarnya.

Nuri memberikan rekomendasi kepada pebisnis lain untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari Xpora BNI. Ia menyarankan agar mengikuti segala kegiatan serta selalu berusaha inovatif untuk menaikkan produk baik kualitas dan kapasitas.

“Ide-ide baru dengan barang-barang baru yg dipersiapkan untuk eksportir, pembelajaran product knowledge yang lebih diperdalam,” kata dia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/02/2025 23:15
Pasokan Chip AI ke China Makin Disunat

Jakarta –

TSMC memperketat produksi chip AI-nya untuk perusahaan China, yaitu tidak melayani pesanan chip dengan proses 16nm ke bawah dari perusahaan desainer chip asal China.

Perusahaan desainer chip fabless asal China tetap bisa memesan chip dengan fabrikasi 16nm ke bawah asalkan menggunakan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Kini, perusahaan fabless asal China hanya boleh menggunakan fasilitas produksi chip Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) yang punya izin dari pemerintah Amerika.

Desainer chip fabless adalah perusahaan yang hanya mendesain chip namun tidak mempunyai fasilitas produksi chip sendiri. Untuk itulah mereka perlu menggunakan jasa TSMC untuk memproduksi chip yang mereka desain itu.

Selain itu ada juga aturan lain yang melarang ekspor chip dengan jumlah transistor lebih dari 30 miliar dan menggunakan proses 16nm ke bawah, kecuali pengembangnya mendapat lisensi khusus dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Taiwan, ataupun negara sekutu Amerika.

Sebagai perbandingan, DeepSeek R1 dilatih menggunakan 2.048 GPU Nvidia H800 selama dua bulan. GPU ini dibuat menggunakan proses 4nm dan disebut punya 80 miliar transistor di setiap chipnya.

Karena Nvidia H800 ini sudah melewati batas transistor dan proses fabrikasi, DeepSeek harus mempunyai lisensi khusus jika mereka mau membeli tambahan GPU H800 tersebut.

Namun ternyata DeepSeek tak punya lisensi tersebut, dan hal itu menyebabkan FBI dan Pemerintah Amerika Serikat kini menginvestigasi bagaimana DeepSeek bisa membeli chip tersebut.

Salah satu dugaannya adalah mereka menggunakan perusahaan pihak ketiga asal Singapura untuk membeli chip tersebut dari Nvidia, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Senin (10/2/2025).

Pada November lalu TSMC juga sebenarnya sudah menyetop pengapalan chip AI ke konsumennya di China atas dasar permintaan dari Pemerintah Amerika. Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya chip TSMC dalam prosesor yang dibuat oleh Huawei.

(asj/fay)

10/02/2025 22:04