Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku masih menahan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Bahlil mengatakan, Negeri Singa itu belum memberikan imbal balik kepada RI atas rencana pemberian izin ekspor tersebut.

    “Kemarin Menterinya sudah ketemu sama saya, Menteri Singapura, sudah ketemu sama saya di kantor. Saya bilang saya akan kirim kamu (buka ekspor listrik),” kata Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau oke, dia juga minta untuk CCS, supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus, kamu nggak pernah kasih tau apa kamu kasih kita,” terangnya.

    Meski begitu Bahlil tidak menjelaskan lebih jauh terkait kira-kira apa yang bisa diberikan Singapura kepada Indonesia sebagai imbal balik pembukaan keran ekspor energi bersih ini. Namun yang pasti ia hanya berharap kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Jadi jangan dibangun persepsi bahwa seolah-olah nggak kita dukung. Bukan hanya dukung, gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuman pada saat kita gendong, kita belum lihat gelagatnya untuk dia juga mengendong kita,” ujarnya.

    “Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” tambah Bahlil.

    Sebagai informasi sebelumnya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong pada November 2024 kemarin, kedua pemimpin negara ini sempat membahas kelanjutan proyek ekspor listrik ikut dibahas. Dalam kesempatan itu keduanya sepakat rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura harus dilanjutkan. Prabowo menekankan kerja sama ini menggunakan teknologi energi rendah karbon.

    “Mengenai teknologi energi rendah karbon kami bahas proyek kerja sama yang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas,” beber Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024) yang lalu.

    Namun, akhir September lalu, Bahlil pernah mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Menurutnya kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata dia dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024) yang lalu.

    (acd/acd)

  • Bahlil Sebut Danantara Bakal Danai Proyek-proyek Hilirisasi

    Bahlil Sebut Danantara Bakal Danai Proyek-proyek Hilirisasi

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang masih digodok pemerintah akan mendanai proyek-proyek terkait hilirisasi.

    “Pak Presiden Prabowo lewat Danantara-nya, sudah menyampaikan kepada kami, proyek-proyek strategis yang memiliki nilai tambah dan yang market-nya captive itu semuanya akan dibiayai Danantara,” kata Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Kalau tidak salah, Bank Mandiri adalah bagian yang nanti masuk di Danantara yang akan membiayai proyek-proyek hilirisasi dan ini saya kasih kepada para investor,” sambungnya.

    Lebih lanjut Bahlil menjelaskan pemerintah berencana mengguyur dana investasi hingga US$ 618 miliar atau setara dengan Rp 10.124,69 triliun (kurs Rp 16.383/dolar AS) untuk program-program terkait hilirisasi hingga 2040 mendatang. Dari jumlah itu, 90% di antaranya akan digunakan untuk hilirisasi sektor tambang.

    “Kita sampai dengan 2040 dulu dalam program kami roadmap, tapi kemudian dikoreksi oleh Bapak Presiden Prabowo, kita total investasi dari 28 komoditas itu ada kurang lebih sekitar US$ 618 miliar,” jelasnya.

    “Tapi yang saya mau sampaikan adalah dari total US$ 618 miliar dari 28 komoditas, 91%-nya ada di Kementerian ESDM, 91%. Termasuk membangun ekosistem daripada baterai mobil,” tambah Bahlil.

    Dalam paparannya, dana investasi sebesar ini akan meningkatkan PDB hingga US$ 235,9 miliar (Rp 3.864,74 triliun) dan ekspor US$ 857,9 miliar (Rp 14.054,97 triliun). Di luar itu ada juga peluang penciptaan lapangan kerja hingga 3.016.179 orang.

    (fdl/fdl)

  • Laboratorium Kelas Dunia: Komitmen Sampoerna dalam Mendorong Inovasi – Halaman all

    Laboratorium Kelas Dunia: Komitmen Sampoerna dalam Mendorong Inovasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inovasi lahir dari perkembangan teknologi dan riset yang membuka peluang baru bagi berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Dengan pendekatan terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi kini mampu menjawab berbagai tantangan global, termasuk untuk memperkenalkan alternatif yang lebih baik bagi perokok dewasa (21+).

    Untuk memberikan pilihan yang lebih baik bagi perokok dewasa yang memutuskan untuk terus menggunakan produk tembakau dan produk nikotin lainnya, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), bersama perusahaan induknya Philip Morris International (PMI), memperkenalkan berbagai produk tembakau inovatif bebas asap yang dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah dengan pendekatan pengurangan bahaya pada produk tembakau.

    Di Indonesia, Sampoerna telah mengalokasikan sekitar USD 330 juta untuk investasi produk bebas asap. Investasi ini diwujudkan melalui peresmian fasilitas produksi produk tembakau inovatif bebas asap di Karawang, Jawa Barat, dan pelepasan ekspor perdana ke Asia Pasifik pada awal 2023. Pabrik ini merupakan fasilitas produksi PMI untuk produk tembakau inovatif bebas asap yang pertama di Asia Tenggara dan ketujuh di dunia. 

    Upaya ini juga menunjukkan peran aktif Sampoerna sebagai salah satu pilar ekonomi nasional melalui investasi berkelanjutan, hilirisasi, inovasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan penciptaan nilai tambah untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Tuai Respons Positif Melalui Ekspor

    Fasilitas produksi di Indonesia difokuskan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor di kawasan Asia Pasifik dan domestik, sejalan dengan langkah pemerintah mendorong investasi dan meningkatkan ekspor barang jadi. Dua tahun beroperasi, fasilitas ini telah mengirimkan produk ke berbagai negara seperti Armenia, Azerbaijan, Jepang (duty free), Kazakhstan, Maldives, Malaysia, Nepal, New Zealand, Filipina, Pakistan, Korea (duty free), dan lainnya. 

    Produk dari pabrik ini mendapat banyak tanggapan positif dari negara tujuan. “Tanggapan yang kami terima sangat positif. Terbukti dari makin meningkatnya jumlah negara yang kami pasok,” ucap Head of Quality Sampoerna, Nikolas Widhi Ananggadipa.

    Hal ini juga merupakan bagian dari upaya Sampoerna untuk berkontribusi di bidang ekonomi melalui hilirisasi tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional, serta industrialisasi hasil tembakau melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

    Laboratorium Kelas Dunia

    Selain fasilitas produksi, Sampoerna juga membangun Laboratorium Pengujian dan Analisis kelas dunia di Karawang, Jawa Barat, yang dilengkapi dengan fasilitas tercanggih untuk menguji kualitas produk tembakau inovatif bebas asap. Laboratorium ini didukung oleh 200 tenaga ahli berkualifikasi tinggi dari dalam negeri. 

    “Saintis kami di Indonesia berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri dari talenta lokal lulusan universitas ternama di Indonesia dan luar negeri,” ujar Nikolas.

    Nikolas juga mengungkapkan kebanggaannya bahwa laboratorium di Karawang adalah salah satu dari dua SuperLab PMI di seluruh dunia. “Sampoerna terpilih menjadi salah satu dari dua SuperLab PMI di dunia, yang satu di Indonesia dan satunya di Italia. Kami sangat bangga memiliki fasilitas ini,” jelasnya.

    Hal ini merupakan hasil dari komitmen Sampoerna dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui peningkatan kompetensi yang dapat mendukung kemajuan individu, organisasi, dan negara, yang turut mendorong perekonomian nasional maupun daerah serta menjadi bagian dari kemajuan bangsa. PMI terkesan dengan kekayaan talenta di Indonesia, yang dinilai telah secara konsisten menunjukkan etos kerja yang kuat, dedikasi terhadap kemajuan, dan keinginan yang kuat untuk belajar. 

    Laboratorium ini dilengkapi dengan instrumen mutakhir, teknologi, dan metodologi pengujian yang selaras dengan standar PMI untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen produk nikotin dewasa (21+).

    Aktif Berperan dalam Pengembangan Inovasi Produk Bebas Asap

    Sejak 2008, PMI telah berinvestasi lebih dari USD 12,5 miliar untuk riset, pengembangan, manufaktur, dan komersialisasi produk tembakau inovatif bebas asap. Upaya ini didukung oleh lebih dari 1.500 ilmuwan, teknisi, dan staf pendukung kelas dunia, termasuk dari Indonesia.

    Salah satu produknya adalah perangkat pemanas tembakau bernama IQOS ILUMA. Dengan mengedepankan penelitian ilmiah dan teknologi, IQOS ILUMA memanaskan batang tembakau yang menggunakan tembakau asli tanpa pembakaran, sehingga menghasilkan 95% lebih rendah tingkat zat kimia berbahaya dengan asap rokok.

    Dua tahun sejak inaugurasi, fasilitas di Karawang berkembang menjadi salah satu fasilitas produksi dan laboratorium kelas dunia terbaik PMI. “Dulu, kami belajar dari tempat lain sebelum pendirian fasilitas ini. Sekarang, kami juga bisa membantu afiliasi PMI di berbagai negara lainnya untuk menguji dan menganalisa kualitas produk tembakau inovatif bebas asap,” pungkas Nikolas.

     

  • Mantap! Arus Peti Kemas Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Mantap! Arus Peti Kemas Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat peningkatan arus petikemas internasional sebanyak 10,28% pada 2024. Adapun petikemas internasional sepanjang 2024 tercatat sebanyak 3.995.525 Twenty-foot Equivalent Units (TEUs), sementara pada periode yang sama 2023 sebanyak 3.623.006 TEUs.

    Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan, pertumbuhan terjadi pada petikemas ekspor maupun impor. Pada 2024 petikemas ekspor tercatat 2.060.679 TEUs atau tumbuh 10,58% jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 1.863.442 TEUs.

    Sementara untuk petikemas impor mengalami peningkatan 9,96% dari 1.748.736 TEUs pada 2023 menjadi 1.922.855 TEUs pada 2024. Petikemas transhipment juga mengalami pertumbuhan dari 2023 sebanyak 10.827 TEUs menjadi 11.990 TEUs pada 2024.

    “Hampir seluruh terminal petikemas di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas yang melayani petikemas internasional mengalami pertumbuhan beberapa di antaranya TPK Semarang dan TPS Surabaya,” kata Widyaswendra, dikutip Selasa (11/2/2025).

    Ia menjelaskan, di TPK Semarang peningkatan arus petikemas internasional terjadi karena adanya penambahan kunjungan sejumlah kapal dari beberapa perusahaan pelayaran, di manatercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13% dari 678.428 TEUs di 2023 menjadi 766.913 TEUs di 2024.Tak hanya itu, produksi petikemas perusahaan pelayaran juga mengalami peningkatan.

    “Pelayaran SITC misalnya, tercatat terjadi peningkatan 158%, Wan Hai sebanyak 142%, dan Evergreen 122%,” kata dia.

    Sementara itu di TPS Surabaya terjadi peningkatan arus petikemas internasional sebanyak 9,65% dari 1.375.927 TEUs di 2023 menjadi 1.508.743 TEUs di 2024. Capaian ini karena peningkatan jumlah kunjungan kapal sebanyak 230 dari yang direncanakan sebanyak 192 kapal.

    “Petikemas internasional di wilayah kami Tanjung Priok 2 juga terjadi peningkatan dari 387.798 TEUs di 2023 menjadi 563.113 TEUs di 2024 atau tumbuh 45%,” lanjutnya.

    Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengakui, kendati ada tantangan selama 2024, eksportir Indonesia tetap tumbuh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor Indonesia 2024 tumbuh kurang lebih 3%.

    “Memang biasanya, pertumbuhan volume peti kemas selalu lebih tinggi dari rata-rata nilai ekspor secara nasional, karena adanya juga petikemas ekpor yang sifatnya hanya untuk reposisi,” katanya.

    Toto memprediksi nilai ekspor tahun 2025 akan tumbuh lebih tinggi yakni pada angka 4%. Dia berharap, dengan asumsi nilai ekspor 4%, pertumbuhan volume petikemas ekspor akan lebih tinggi.

    “Untuk mendukung hal tersebut, kami berharap Pelindo mengembangkan salah satu pelabuhannya menjadi hub nasional, sehingga tidak perlu mengandalkan Singapura atau Tanjung Pelepas Malaysia untuk melakukan transshipment sehingga bisa memangkas biaya ekspor,” tegas Toto.

    Ekspor Indonesia yang tumbuh positif juga tercermin dalam volume yang ditangani perusahaan pelayaran pada 2024. Ocean Network Express (ONE), salah satu perusahaan pelayaran (main liner operator) asal Jepang, mengakui terjadi pertumbuhan ekspor Indonesia selama 2024.

    President Director PT Ocean Network Express Indonesia sekaligus Country Head ONE untuk Indonesia Keishin Watanabe, mengatakan volume ekspor yang dilayani perusahaan tersebut pada tahun lalu mengalami pertumbuhan sekitar 5-10% atau sekitar 400,000 TEUs.

    “Impor juga hampir sama, namun angkanya sedikit lebih kecil,” kata Watanabe.

    Dia memprediksi arus perdagangan internasional Indonesia tahun ini tetap tumbuh, di tengah proyeksi pelemahan volume perdagangan petikemas secara global.

    BPS sebelumnya melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia Januari hingga Desember 2024 mencapai US$ 264,7 miliar atau naik 2,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari total nilai tersebut ekspor nonmigas yang mencapai US$ 248,83 miliar atau naik sebesar 2,46%.

    Sebagai informasi, PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat pertumbuhan arus petikemas tahun 2024 tumbuh 7,1% jika dibandingkan dengan 2023. Selama 2024, jumlah peti kemas yang dilayani perseroan sebanyak 12.489.927 TEUs atau meningkat dari 2023 yang tercatat sebanyak 11.661.489 TEUs.

    Peti kemas ini terdiri dari 8.494.402 TEUs petikemas domestik dan 3.995.525 TEUs petikemas internasional. Pertumbuhan arus container terjadi hampir di seluruh terminal petikemas yang dikelola oleh perusahaan.

    (bul/bul)

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di RI

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di RI

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, forum investasi terbesar di Indonesia yang telah memasuki tahun ke-14 penyelenggaraannya. Tahun ini, MIF mengangkat tema “Nourishing Future Growth”, menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global serta peluang investasi yang semakin berkembang.

    Sebagai hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, dengan dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), MIF 2025 menghadirkan lebih dari 22.000 peserta, termasuk 700 lebih investor asing dari berbagai negara. Forum ini juga menjadi ajang diskusi strategis yang menghadirkan pembuat kebijakan, pakar global, serta pelaku industri untuk menggali potensi investasi di Indonesia.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mendukung investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, telekomunikasi, serta industri makanan dan minuman di seluruh wilayah potensial Indonesia. Kami juga mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan akses layanan perbankan yang lebih luas melalui platform seperti Livin’ dan Kopra by Mandiri,” ujar Darmawan di Jakarta, Selasa (11/2).

    MIF 2025 menjadi lebih strategis di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan di negara maju, ketegangan geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter di berbagai negara. Oleh karena itu, diskusi dalam forum ini akan menitikberatkan pada berbagai aspek ekonomi makro, termasuk stabilitas moneter, investasi sektor riil, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

    Peluang Investasi dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

    Dalam sesi Macro Day yang berlangsung hari ini, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menjelaskan, Bank Mandiri turut mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi melalui berbagai program strategis. Salah satu terobosan terbaru dalam MIF 2025 adalah Business Matching “Energizing Private Sectors”, yang mempertemukan investor dengan korporasi besar Indonesia di sektor energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral.

    Melalui sesi Business Matching ini, kami menargetkan percepatan investasi di lima sektor utama yang selaras dengan prioritas pemerintah, yaitu mineral mining & downstreaming, minyak & gas, manufaktur, energi terbarukan serta konstruksi dan infrastruktur dari 44 perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya akselerasi investasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Bank berlogo pita emas ini menambahkan, komitmen Bank Mandiri dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia juga telah direalisasikan antara lain melalui kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini terdapat lima kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor perusahaan anak di Kuala Lumpur (Malaysia) dan London (Inggris).

    Keberadaan KLN Bank Mandiri telah berhasil melayani lebih dari 100 ribu nasabah korporasi dan ritel dengan beragam layanan keuangan untuk mendukung bisnis nasabah. Tak hanya memfasilitasi kepentingan korporasi Indonesia di luar negeri, kehadiran KLN Bank Mandiri ini juga berperan untuk menjembatani kebutuhan korporasi global yang telah ataupun akan berbisnis di Indonesia.

    “Bank Mandiri memiliki jaringan luas dengan institusi keuangan, dengan lebih dari 900 bank Koresponden di 35 negara. Jaringan ini memperkuat posisi kami di pasar global dan mendukung pertumbuhan bisnis,” paparnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana mengatakan, penyelenggaraan MIF tahun ini bertepatan dengan awal masa pemerintahan baru Presiden Prabowo dengan program-program nasional yang strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan 3 juta rumah murah, yang baru berjalan.

    “Melihat antusiasme para investor baik dalam maupun luar negeri dalam mengikuti Mandiri Investment Forum 2025 ini, kami yakin forum investasi terbesar di Indonesia ini akan mendukung pandangan investor domestik maupun asing yang positif akan potensi pertumbuhan Indonesia, dan melakukan investasi langsung di berbagai sektor industri di Indonesia,” ungkap Oki.

    Pada kesempatan ini Mandiri Sekuritas turut menyelenggarakan Site Visit atau kunjungan para investor ke perusahaan serta lokasi pusat dapur umum MBG dan perumahan murah, serta Corporate Day yang mempertemukan perusahaan Terbuka (Tbk) dengan para calon investor dalam format one-on-one atau small group meetings.

    Kedua agenda ini, berhasil menghadirkan 400 investor dengan sebanyak 40% di antaranya merupakan investor asing dari berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Jerman, Norwegia, Uni Emirat Arab dan Australia. Adapun, total dana kelolaan para investor yang hadir pada MIF 2025 ini mencapai US$ 18,65 triliun, jauh lebih tinggi dari dana dana kelolaan investor pada MIF tahun lalu sebesar US$ 14 triliun.

    Optimisme Terhadap Stabilitas Makroekonomi

    Dari sisi makroekonomi, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai Indonesia berada dalam posisi yang relatif kuat di tengah perlambatan ekonomi global. “Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia masih solid, didukung oleh kebijakan fiskal yang ekspansif, stabilitas inflasi, serta kinerja ekspor yang tetap positif di beberapa sektor unggulan. Kami juga melihat potensi perbaikan investasi seiring dengan tren pemangkasan suku bunga global,” kata Andry.

    Lebih lanjut, Andry menjelaskan pemangkasan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara dapat menjadi katalis bagi peningkatan aliran modal ke Indonesia. Namun, tantangan dari volatilitas pasar global tetap perlu diantisipasi.

    Terlepas dari tantangan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, tetap kompetitif dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

    Tren investasi juga terus meningkat dengan pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,61%, tertinggi dalam enam tahun terakhir, yang mencerminkan optimisme investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. “Dengan berbagai indikator positif ini, Indonesia siap memasuki fase pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.” terang Andry.

    Dukungan Bank Mandiri untuk Ekosistem Digital dan Inklusi Keuangan

    Dalam era transformasi digital, Bank Mandiri terus berinovasi melalui penguatan ekosistem layanan perbankan digital. Hasilnya, Super App Livin’ by Mandiri telah mencatat 29,3 juta pengguna, dengan frekuensi transaksi mencapai 3,9 miliar transaksi pada tahun 2024, tumbuh 38% secara year on year (YoY). Di sisi lain, Kopra by Mandiri berhasil mengelola transaksi senilai Rp 22.700 triliun, dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 17% secara tahunan.

    “Kami percaya digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan perbankan. Dengan inovasi berkelanjutan, kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi nasabah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Darmawan.

    Dengan rangkaian acara yang berlangsung hingga 14 Februari 2025, MIF 2025 diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi investasi di Indonesia. Selain Macro Day, forum ini juga menghadirkan sesi Investment Day dan Corporate Day, yang akan mempertemukan investor dengan perusahaan-perusahaan Indonesia melalui diskusi dan pertemuan bisnis.

    “Kami mengajak para investor untuk menangkap peluang investasi di Indonesia, yang semakin menjanjikan dengan adanya berbagai reformasi kebijakan ekonomi. Kami optimis melalui MIF 2025, kita dapat memperkuat sinergi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Darmawan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak, Pertamina Buka Suara

    Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak, Pertamina Buka Suara

    Bali, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) buka suara perihal kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Pertamina menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.

    “Kalau kami Pertamina memang memandang, kami hormati dulu apa yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini di Kejaksaan Agung,” terang VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, usai Media Gathering Subholding Upstream, di Bali, Selasa (11/2/2025).

    Yang jelas, kata Fadjar, Pertamina dalam melaksanakan aksi korporasi atau pengadaan sudah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan juga aturan yang berlaku.

    Maka, dengan adanya kasus dugaan pidana korupsi tata kelola minyak mentah ini, Pertamina siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan data-data jika diperlukan.

    Kronologi Kasus Tata Kelola Minyak

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025). Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 2018 ketika diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Aturan tersebut mewajibkan PT Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengutamakan minyak mentah hasil produksi dalam negeri untuk kemudian diolah di kilang perusahaan sebelum melakukan impor. Di sisi lain, KKKS swasta juga diwajibkan menawarkan bagian minyak mentahnya kepada PT KPI sebelum melakukan ekspor.

    Apabila penawaran dari swasta ditolak oleh Pertamina, maka hal itu dapat digunakan perusahaan pelat merah ini untuk mengajukan rekomendasi ekspor. Akan tetapi, dalam praktiknya, Kejagung menduga adanya upaya PT KPI dan KKKS swasta untuk menghindari kesepakatan jual beli minyak mentah tersebut.

    “Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISJ dan/atau PT KPI, berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya,” ujar dia dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

    Harli menilai tindakan menghindari kesepakatan jual beli tersebut telah merugikan negara. Pasalnya, minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang seharusnya bisa diolah di Kilang Pertamina malah harus tergantikan dengan minyak mentah hasil impor.

    (luc/luc)

  • Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

    Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

     Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi Apple di Indonesia tidak dilakukan langsung oleh induk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut, melainkan lewat pihak vendor. 

    Model investasi melalui vendor juga turut dilakukan Apple di negara-negara lain. Untuk di Indonesia, perusahaan memakai vendor untuk membangun pabrik AirTag di Batam, Kepulauan Riau.  

    “Saya musti koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendor-nya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, Vietnam, Malaysia, bukan Apple-nya,” jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Contohnya, ini handphone Apple. Satu handphone ada 320 vendor. Di Thailand, di Malaysia, Vietnam, vendor-nya lebih dari 35, ada yang hampir 40 vendor-nya. Di kita, itu baru hanya ada satu,” dia menambahkan. 

    Meskipun baru satu vendor, Rosan meyakini investasi Apple di Tanah Air bakal turut mendongkrak neraca perdagangan Indonesia. Lantaran 65 persen dari hasil produksi vendor tersebut akan berorientasi ekspor, dan berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. 

    Dalam hal ini, dia menjelaskan investasi Apple USD 200 juta untuk pembuatan pabrik AirTag di Batam. Adapun nilai total investasi yang diajukan Apple sebesar USD 1 miliar, merujuk pada pendapatan dari hasil penjualan. 

    “Memang investasi Apple itu tuh adalah mereka one billion (USD) in term of revenue-nya mereka sebagai offtaker,” kata Rosan. 

    “Jadi ini untuk ekspor kita juga akan meningkat. Dan ini akan terus meningkat dari USD 1 billion ke USD 2 billion, sampai dengan USD 10 billion dalam waktu yang nanti tidak lama,” ia menambahkan. 

     

  • Minyak Mentah KKKS Bakal Diserap ke Dalam Negeri, Ini Kata Pertamina

    Minyak Mentah KKKS Bakal Diserap ke Dalam Negeri, Ini Kata Pertamina

    Bali, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Minyak (ESDM) mendorong supaya hasil produksi minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri bisa diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Hal ini disambut baik oleh PT Pertamina (Persero).

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik dengan adanya rencana dari pemerintah itu. Sejatinya, seluruh minyak hasil produksi dari Subholding Upstream Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) diserap untuk kilang miliknya yang ada di dalam negeri.

    “Kalau dari KKKS kami menyambut baik, kami akan meng-upgrade kilang-kilang kita untuk bisa menerima segala jenis crude, untuk lebih fleksibel,” terang Fadjar dalam Media Gathering Subholding Upstream, di Bali, Selasa (11/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa pihaknya akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang merupakan bagian negara, yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.

    “Sebagian kan minyak kita yang bagus itu kan dikirim ke luar negeri. Padahal kita itu import crude. Saya katakan, saya laporan kepada Pak Presiden. Kalau ada minyak yang bagus kemudian kita kirim ke luar negeri baru kita beli lagi dari luar negeri masuk ke dalam. Ya ngapain? Olah aja dalam negeri,” ujar Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, ia menyebut bahwa Pertamina saat ini juga telah bersedia untuk menyerap minyak mentah tersebut dengan menyesuaikan desain kilangnya. Terutama agar dapat mengolah minyak mentah yang selama ini diekspor.

    “Jadi kebetulan sekarang Pertamina sudah mau membeli itu dengan mendesain pabriknya. Jadi apa namanya, refinery nya sudah didesain untuk kemudian bisa membeli crude yang selama ini kita ekspor,” katanya.

    Meski begitu, Bahlil belum dapat memastikan seberapa besar proporsi minyak mentah yang akan dialokasikan untuk domestik. Pasalnya, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

    “Saya nanti cek. Yang jelas beli semua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Adapun, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.

    Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri.

    Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KKKS, maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut.

    “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” kata Bahlil.

    (miq/miq)

  • Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa merespons genderang perang dagang baru dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan aluminium mulai 12 Maret 2025. Langkah ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin Eropa.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump dan berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan.

    “Saya sangat menyesalkan keputusan AS untuk memberlakukan tarif pada ekspor baja dan aluminium Eropa,” ujarnya dalam pernyataan resmi, dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Tarif yang tidak berdasar terhadap Uni Eropa tidak akan dibiarkan begitu saja-kami akan merespons dengan tindakan yang tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingan ekonominya. Kami akan melindungi pekerja, bisnis, dan konsumen kami,” tambahnya.

    Senada dengan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu dan bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS ini.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic juga mengkritik langkah Trump, dengan menyebutnya sebagai “skenario kalah-kalah” yang justru akan merugikan perekonomian AS sendiri.

    “Dengan menerapkan tarif, AS sebenarnya sedang memajaki warganya sendiri, menaikkan biaya bagi bisnisnya, dan memicu inflasi,” tegas Sefcovic dalam pertemuan parlemen di Strasbourg, Prancis.

    Adapun Trump menandatangani dua perintah eksekutif terkait kebijakan tarif ini, yakni tarif aluminium sebesar 25% akan dikenakan pada impor dari Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Inggris.

    Berikutnya tarif baja dengan persentase yang sama akan dikenakan pada impor dari negara-negara yang terkena tarif aluminium, ditambah dengan Brasil, Jepang, dan Korea Selatan.

    Selain itu, Trump juga mengisyaratkan bahwa tarif tambahan dapat diberlakukan terhadap mobil, obat-obatan, dan cip komputer di masa mendatang.

    Kebijakan tarif ini mengingatkan pada keputusan serupa yang diambil Trump saat menjabat sebagai presiden pada 2018, di mana AS memberlakukan tarif terhadap baja dan aluminium dari UE. Saat itu, UE merespons dengan menaikkan bea masuk untuk berbagai produk asal AS, sehingga memicu perang dagang antara kedua pihak.

    Kebijakan tarif Trump menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Kamar Dagang Amerika Serikat untuk Uni Eropa (AmCham EU), yang memperingatkan bahwa tarif ini akan memberikan dampak negatif yang luas.

    “Keputusan ini akan memiliki dampak yang sangat luas dan mayoritasnya bersifat negatif terhadap lapangan kerja, kesejahteraan, dan keamanan di kedua sisi Atlantik,” kata pernyataan resmi AmCham EU pada Selasa.

    Dengan kebijakan baru ini, ketegangan perdagangan antara AS dan UE berpotensi meningkat, membawa dampak pada berbagai industri mulai dari baja dan aluminium hingga otomotif dan farmasi.

     

    (luc/luc)

  • Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    GELORA.CO – Penghematan anggaran belanja negara ternyata tak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Di Vietnam, langkah lebih riil dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian serta memecat satu dari lima pegawai negeri sipil (PNS).

    The Straits Time melansir pada Senin, Vietnam bermaksud memangkas satu dari lima lapangan pekerjaan di sektor publik dan memangkas miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Keputusan tersebut akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang.

    Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah”.

    “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada bulan Desember 2024. Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. 

    Media negara, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan mengalami pengurangan. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah. Dari pemotongan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, namun belum ada kejelasan mengenai bagaimana target yang jauh lebih besar akan dicapai.

    Beberapa diantaranya telah diberi pemberitahuan, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa karirnya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara “agresif” pada bulan Januari. Saluran berita milik negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima lembaga penyiaran sudah ditutup, dan ayah dua anak ini diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya

    “Menyakitkan untuk dibicarakan,” kata pria berusia 42 tahun yang kini beralih menjadi supir taksi. 

    Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam – yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor – menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Namun kekhawatiran meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang baru. 

    Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, begitu juga dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

    “Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan ini,” kata Dr Nguyen Hong Hai, seorang sarjana Vietnam Fulbright di American University di Washington, DC. “Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai.” Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa berjumlah 4,5 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar AS. 

    Namun Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling mampu – yang memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain – bisa jadi adalah mereka yang mengundurkan diri. “Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini,” kata pria berusia 51 tahun itu kepada AFP. “Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya.”

    Sebelumnya, sembilan kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan akan dikonsolidasikan berdasarkan resolusi mengenai perampingan dan optimalisasi sistem politik, kata Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra kepada Kantor Berita Vietnam. Pemerintah akan mengurangi struktur organisasinya dari 30 menjadi 21 badan administratif, termasuk 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan Pemerintah. 

    Sebagai perbandingan, jumlah kementerian di Vietnam sebelum pemangkasan sudah lebih banyak dari jumlah kementerian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang totalnya 34 kementerian. Sementara pada masa Prabowo Subianto, jumlahnya membengkak menjadi 48 kementerian.

    Di Vietnam, konsolidasi kementerian yang penting termasuk penggabungan antara Kementerian Perencanaan dan Investasi dan Kementerian Keuangan, yang berpotensi menjadi Kementerian Keuangan dan Investasi Pembangunan atau Kementerian Pembangunan Ekonomi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi akan bergabung membentuk Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Perkotaan. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan digabung dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan menjadi Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi akan bergabung dengan Kementerian Sains dan Teknologi menjadi Kementerian Transformasi Digital dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Ministry of Digital Transformation, Science, Technology and Information. Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa fungsi akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Kesehatan. 

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memikul tanggung jawab tambahan, termasuk beberapa misi dewan perlindungan kesehatan dan perawatan pejabat tingkat pusat, yang akan segera berhenti beroperasi, dan pengelolaan negara atas kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pencegahan kejahatan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja, Difabel, dan Urusan Sosial.

    Kementerian Luar Negeri akan mengambil alih tugas pokok Komisi Hubungan Eksternal Komite Sentral Partai dan Komite Hubungan Eksternal Majelis Nasional ketika kedua unit ini mengakhiri fungsinya. Dewan Pengelola Mausoleum Ho Chi Minh akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menjadi bagian dari struktur organisasi kementerian. 

    Restrukturisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya mencakup konsolidasi kementerian, kata Tra, seraya menambahkan bahwa jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat kementerian akan dikurangi sebesar 15-20 persen, yang mencakup pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik. Langkah berani ini bertujuan untuk menciptakan aparatur administrasi yang lebih ramping dan efisien. 

    Ia menekankan perlunya merumuskan kebijakan-kebijakan yang menonjol untuk mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri serta menjamin hak-hak mereka selama proses perampingan. Penataan ulang ini akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.