Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Anggaran Kemendag Disunat, Ekspor Indonesia Bakal Terdampak? – Page 3

    Anggaran Kemendag Disunat, Ekspor Indonesia Bakal Terdampak? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Anggaran 2025 akan dipangkas sebesar 38,88 persen, dari Rp1,853 triliun menjadi Rp1,132 triliun. 

    Meski begitu, Kemendag tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program utamanya, termasuk pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta mendukung UMKM agar bisa lebih inovatif dan siap bersaing di pasar global.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Mendag Budi menegaskan efisiensi ini hanya dilakukan pada belanja non-esensial seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, seminar, dan acara seremonial. 

    “Kami memastikan efisiensi anggaran tetap memenuhi operasional dasar, pelayanan publik, serta dukungan terhadap fokus program kerja Kemendag. Fokus program kerja Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri; Perluasan Pasar Ekspor; dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor, kata Budi, dalam siaran pers, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Budi menjelaskan anggaran yang tersedia tetap dialokasikan untuk mendukung operasional kementerian dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. DPR pun mendukung kebijakan ini dengan catatan bahwa efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak mengganggu program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

    Tiga Perjanjian Dagang

    Selain membahas anggaran, rapat kerja ini juga menyoroti rencana pengesahan tiga perjanjian dagang internasional dengan negara mitra, yaitu ASEAN, Australia-Selandia Baru, dan Jepang. 

    Melalui Protokol Perubahan ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (AAMNP), Indonesia berpotensi meningkatkan kesejahteraan hingga USD 1,17 juta serta mempercepat penyerapan tenaga kerja profesional di ASEAN. 

    Sementara itu, Protokol Kedua ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota sebesar 0,16 persen setelah implementasi, dengan nilai ekspor yang diperkirakan mencapai Rp9,41 triliun pada 2033.

     

  • Ekspor Impor Januari 2025 Diramal Kontraksi, Neraca Dagang Susut ke US,47 Miliar

    Ekspor Impor Januari 2025 Diramal Kontraksi, Neraca Dagang Susut ke US$1,47 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja perdagangan internasional Indonesia berupa ekspor dan impor diramal mengalami kontraksi secara bulanan atau dibandingkan dengan Desember 2024. 

    Kepala Ekonom PT Bank Centra Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memperkirakan ekspor secara bulanan terkontraksi hingga 6,9% month to month (MtM) atau senilai US$21,8 miliar. Sementara impor terkontraksi 4% dengan nilai mencapai US$20,4 miliar. 

    Dengan demikian, estimasi neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2025 masih akan surplus senilai US$1,47 miliar. Lebih rendah dari realisasi surplus Desember 2024 yang senilai US$2,24 miliar. 

    “Neraca dagang turun terutama karena harga komoditas ekspor utama Indonesia, batu bara dan CPO turun sedangkan harga minyak naik,” ujarnya, Minggu (16/2/2025). 

    David melihat kinerja ekspor dan impor secara bulanan keduanya turun karena jumlah hari kerja yang lebih sedikit pada Januari 2025. 

    Sementara secara tahunan, ekspor dan impor masih terpantau tumbuh positif masing-masing sebesar 6,58% year on year (YoY) dan 10,15%. 

    Ke depannya, David menilai neraca dagang masih akan mencatatkan surplus tetapi cenderung lebih lemah karena ketidakpastian kebijakan tarif dari Donald Trump. Sementara saat ini belum ada katalis baru yang dapat mendorong harga komoditas. 

    Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan surplus neraca dagang yang lebih optimistis di angka US$1,78 miliar. 

    Sejalan dengan indeks Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Januari 2025 naik ke 51,9 dari bulan sebelumnya yang sebesar 51,2, mencerminkan ekspansi manufaktur yang mendorong impor bahan baku. 

    Alhasil, impor meningkat 8,1% YoY seiring dengan kebutuhan manufaktur. Sementara ekspor tumbuh 6,35% YoY didukung kenaikan harga CPO meski batu bara dan steel tertekan,” jelasnya. 

    “Neraca perdagangan tetap surplus US$1,78 miliar, menuniukkan ketahanan ekspor di tengah tekanan harga pada komoditas global,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$2,24 miliar pada Desember 2024. Realisasi tersebut melanjutkan tren surplus neraca dagang Indonesia dalam 56 bulan terakhir. 

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan tren surplus tersebut sudah bertahanan sejak Mei 2020. Kendati demikian, realisasi tersebut turun dibandingkan November 2024. 

    Komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja.

  • Sektor kriya dan fesyen berpeluang genjot ekraf Indonesia

    Sektor kriya dan fesyen berpeluang genjot ekraf Indonesia

    Salah satu produk kerajinan kriya dan fesyen yang dipamerkan di Purworejo Expo 2025. ANTARA/HO-Kementerian UMKM

    Sektor kriya dan fesyen berpeluang genjot ekraf Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 16 Februari 2025 – 11:26 WIB

    Elshinta.com – Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Sudaryano Rahmalifman Lamangkona, mengatakan produk kriya dan fesyen memiliki peluang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor ekonomi kreatif (ekraf).

    “Peluang sektor kriya Indonesia ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam industri kerajinan, tetapi juga akan memberikan kontribusi pada sektor ekonomi kreatif dengan target mencapai 27,53 miliar dolar AS, sebagaimana data dari Kemenparekraf pada tahun 2024,” ujar Sudaryano, dikutip dari keterangan resmi Kementerian UMKM di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, Sudaryano mengatakan, berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai pada semester I 2024, nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia telah mencapai 12,36 miliar dolar AS atau sebesar Rp197,8 triliun.

    “Angka ini naik sebesar 4,46 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada semester I 2023. Adapun yang mendominasi adalah ekspor pada subsektor kriya dengan nilai 4,75 miliar dolar AS,” ujarnya.

    Dia menjelaskan hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan pasar global secara signifikan terhadap produk kriya dan fesyen sebagai ciptaan dan kreasi dari anak bangsa.

    “Tentu upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan konsep kolaboratif sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.

    Kementerian UMKM, lanjut dia, telah berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan dan pengembangan UMKM di seluruh tanah air.

    Adapun komitmen ini salah satunya diimplementasikan melalui pembentukan UMKM holding yang bertujuan untuk menghubungkan UMKM dengan industri yang lebih besar sehingga dapat membentuk rantai pasok kepada industri-industri tersebut.

    Sudaryano mengatakan satu upaya untuk memperluas pasar dan memperkenalkan kekayaan budaya sebagai instrumen kreatif dalam meraih keunggulan kompetitif di pasar global adalah melalui kegiatan atau pameran lokal seperti Purworejo Expo 2025 yang digelar baru-baru ini.

    “Kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya keberlanjutan serta mendorong seluruh komunitas kerajinan dan pengusaha UMKM untuk menambah informasi dan pengetahuan guna mengasah keterampilan khususnya pada sektor UMKM,” kata Sudaryano.

    Sumber : Antara

  • Nilai Ekspor Ditargetkan Rp4,8 Triliun di Tengah Tantangan Global, Mendag Budi Jabarkan Tantangannya – Halaman all

    Nilai Ekspor Ditargetkan Rp4,8 Triliun di Tengah Tantangan Global, Mendag Budi Jabarkan Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut target ekspor pada tahun ini dihadapi sederet tantangan global.

    Budi mukanya menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan perhitungan target ekspor yang harus dicapai selama periode 2025—2029.

    Ekspor nasional Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 7,1 persen pada 2025 atau mencapai 294,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Angka tersebut bila dikonversi ke rupiah menjadi sekitar Rp 4,801 triliun (kurs Rp 16.305 per dolar AS).

    Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, PDB Indonesia, nilai tukar, serta harga komoditas dunia.

    Kemendag menargetkan ekspor dari negara akreditasi atau negara yang memiliki perwakilan perdagangan di luar negeri bisa menyumbang paling banyak.

    Di 33 negara akreditasi, ekspor 2025 ditargetkan mencapai sebesar 255,69 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 7,25 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY).

    Khusus untuk ekspor UMKM di negara akreditasi, pada 2025 ditargetkan tumbuh 9,63 persen atau senilai 19,33 miliar dolar AS.

    Budi menyebut seluruh angka tersebut masih bersifat sangat dinamis.

    Hal itu dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategi (Renstra) Kemendag masih dalam proses pembahasan.

    Tantangan utama dalam mencapai target ekpsor tahun ini datang dari ketidakpastian global. Budi mengatakan, banyak efek spillover yang negatif.

    “Tantangan utama tentu masih tingginya ketidakpastian global karena banyaknya efek spillover negatif, baik dari sisi ekonomi, keuangan, dan lingkungan,” kata Budi dalam jawaban wawancara tertulis bersama Tribunnews, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Budi mencontohkan peningkatan tensi geopolitik di beberapa Kawasan, seperti di Timur Tengah.

    Hal itu memicu peningkatan penerapan proteksionisme dalam praktik perdagangan oleh berbagai negara.

    Selain itu, Donald Trump yang kembali menjadi Presiden AS juga menjadi perhatian. 

    Kebijakan-kebijakan Donald Trump seperti penerapan tarif bea masuk produk impor diperkirakan akan berdampak pada perdagangan global. 

    Tantangan lainnya adalah adanya perubahan dalam tatanan global seperti pergeseran kekuatan ekonomi serta perubahan demografi global.

    Pergeseran status negara negara-negara kurang berkembang (LDCs) menjadi negara berkembang juga disebut Budi menjadi tantangan.

    Ada juga tantangan seperti meningkatnya isu lingkungan dan adanya perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.

    Strategi Ekspor

    Kemendag telah menyiapkan sejumlah strategi agar ekspor pada tahun ini bisa mencapai target.

    Kemendag memiliki tiga program utama. Pertama, pengamanan pasar dalam negeri. Kedua, perluasan pasar ekspor. Ketiga, peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    “Khusus untuk menggenjot ekspor, Kementerian Perdagangan fokus pada Perluasan Pasar Ekspor dan UMKM Bisa Ekspor,” ujar Budi.

    Perluasan pasar ekspor dilakukan antara lain melalui penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia,
    dan Peru.

    Kemendag juga menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA).

    Tujuannya, mempercepat pemanfaatan agar dapat meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

    Pada Program UMKM BISA Ekspor, Kemendag memiliki target seperti pengembangan ekosistem UMKM ekspor.

    Contohnya seperti pembentukan pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa, serta tercetaknya UMKM ekspor hasil program UMKM BISA EKSPOR.

    Selain itu, Kemendag terus mengembangkan kemitraan dengan agregator.

    “Hal ini memungkinkan semakin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, termasuk meluaskan jangkauan usaha dengan fasilitas yang disediakan agregator mitra pemerintah,” ucap Budi.  

  • Dubes Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima Meninggal Dunia

    Dubes Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima Meninggal Dunia

    Dubes Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima Meninggal Dunia
    Editor
    KOMPAS.com
    – Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik
    Polandia

    Anita Lidya Luhulima
    meninggal dunia di Jakarta dalam usia 57 tahun.
    Menurut keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Warsawa, Dubes Anita wafat pada Sabtu (15/2/2025) malam pukul 22.12 WIB.
    “Semoga almarhum beristirahat dengan tenang,” demikian menurut KBRI Warsawa dalam pengumuman duka yang disiarkannya di media sosialnya, seperti dilansir dari Antara, Minggu (16/2/2025). 
    Anita dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Polandia oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2021 berdasarkan Keppres Nomor 139 P yang ditetapkan pada 16 November 2021.
    Ia dilantik bersama 11 duta besar RI lainnya kala itu.
    Anita pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral di Kementerian Luar Negeri RI, sebelum menjadi duta besar.
    Selama berkiprah menjadi Dubes RI di Polandia, Anita telah memimpin KBRI Warsawa dalam mempromosikan kerja sama perdagangan, investasi, serta memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata Indonesia di Polandia secara intensif.
    Salah satu kegiatan yang diikuti KBRI Warsawa di bawah Dubes Anita adalah Warsaw Food Expo selama dua tahun berturut-turut pada Mei 2023 dan Mei 2024.
    Dalam agenda Warsaw Food Expo 2024, KBRI Warsawa memfasilitasi 12 perusahaan boga Indonesia untuk mengenalkan produknya di Polandia dan menjajaki potensi ekspor ke negara tersebut.
    Pada September 2024, KBRI Warsawa dan PPI Polandia juga menyelenggarakan Indonesia Cultural Weekend di Warsawa dalam rangka mempromosikan kebudayaan Indonesia dan kuliner Indonesia yang diproduksi perusahaan nasional dan UMKM Indonesia di Polandia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Bus Listrik Terjebak di Perlintasan Kereta, Ini Penjelasan TransJakarta

    Viral Bus Listrik Terjebak di Perlintasan Kereta, Ini Penjelasan TransJakarta

    Jakarta –

    Viral di media sosial video detik-detik bus listrik TransJakarta terjebak di perlintasan kereta api. Penumpang di bus listrik TransJakarta itu panik sampai melompat turun dari bus TransJakarta.

    Dalam video yang berdar di media sosial, tampak bus TransJakarta dengan tulisan ‘Bus Listrik’ terjebak di tengah perlintasan kereta api. Ketika itu, palang pintu perlintasan kereta api sudah menutup dan sirine perlintasan juga sudah berbunyi.

    Penumpang tampak panik saat bus listrik TransJakarta itu terjebak di tengah perlintasan kereta api. Mereka turun dari bus dengan melompat dari pintu-pintu bus listrik tersebut. Tak lama berselang, bus listrik itu berhasil maju sebelum kereta melintas.

    Peristiwa itu terjadi di perlintasan kereta api Green Garden, Jakarta Barat, kemarin siang. TransJakarta menyampaikan permohonan maaf atas kejadian itu.

    Kepala Departemen CSR dan Humas TransJakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan peristiwa yang viral di media sosial tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi karena bus listrik TransJakarta tersebut terjebak macet.

    “Kejadian hari Sabtu, pukul 13.00 di dekat rel KA Garden arah Pasar Baru. Bus operator Bianglala Metropolitan (BMP 240364). Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” katanya seperti dikutip detikNews.

    “Pelanggan panik saat bus terjebak macet di perlintasan kereta dan meminta untuk turun. Kami telah melakukan investigasi internal, laju bus terhambat setelah melewati sebagian rel kereta, karena sedang lampu merah dan ada kendaraan lain di depannya,” ucapnya.

    Adapun bus listrik yang terjebak di perlintasan kereta itu tampaknya adalah bus listrik Golden Dragon yang disediakan oleh PT Sinar Armada Globalindo (SAG) bekerja sama dengan operator bus PT Bianglala Metropolitan.

    Sebagai informasi, Transjakarta mengoperasikan sebanyak 90 unit bus listrik Golden Dragon tipe high deck dari SAG tersebut. Sebanyak 90 unit bus listrik tersebut merupakan bagian dari 200 unit armada bus listrik baru Transjakarta yang diresmikan belum lama ini.

    Golden Dragon merupakan salah satu produsen bus listrik terbesar di dunia dan sudah melakukan ekspor ke 170 negara. Selain Indonesia, Golden Dragon memiliki pengalaman perakitan knocked-down yang ekstensif di lebih dari 10 negara, termasuk Malaysia, Thailand, Mesir, dan Nigeria.

    (rgr/mhg)

  • Menangkap peluang ekspor produk tempe

    Menangkap peluang ekspor produk tempe

    Minggu, 16 Februari 2025 10:00 WIB

    Peluang ekspor produk tempe ke mancanegara semakin lebar seiring meningkatnya nilai ekspor makanan khas Indonesia tersebut. Pemerintah pun mendukung pelaku industri produk tempe untuk melebarkan sayap ke pasar internasional.

  • Rusia Cetak Uang Tunai Baru untuk Suriah, Barat Masih Ragu-Ragu Cabut Sanksi – Halaman all

    Rusia Cetak Uang Tunai Baru untuk Suriah, Barat Masih Ragu-Ragu Cabut Sanksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bank sentral Suriah menerima pengiriman uang kertas pound/lira Suriah baru dari Rusia untuk mengatasi kekurangan uang tunai yang telah memperparah kondisi ekonomi negara tersebut.

    Mengutip Financial Times, Bank Sentral Suriah mengumumkan pada Jumat (14/2/2025) bahwa uang lira Suriah telah tiba dari Rusia melalui Bandara Internasional Damaskus.

    Namun, pihak bank tidak mengonfirmasi jumlah pastinya.

    Para bankir dan pelaku bisnis sebelumnya menyatakan bahwa kelangkaan uang tunai sangat menghambat perekonomian Suriah.

    Pengiriman ini menjadi bukti bahwa Suriah masih bergantung pada Rusia, tempat di mana lira Suriah telah dicetak selama bertahun-tahun.

    Seorang produsen dan pengecer tekstil, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa kelangkaan uang tunai telah mencapai titik kritis.

    Masyarakat mulai enggan menyimpan uang di bank karena khawatir mereka tidak dapat menariknya kembali.

    Desas-desus mengenai kedatangan uang kertas baru ini telah beredar di media sosial Suriah, dengan harapan besar dari masyarakat.

    Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, mengungkapkan kepada Financial Times bulan lalu bahwa Bank Sentral akan memesan pengiriman mata uang cetak dari Rusia jika diperlukan.

    Goznak, percetakan milik negara Rusia, selama ini menjadi pemasok uang kertas Suriah, yang harus diganti secara berkala karena keausan.

    Menurut para ahli, perusahaan pencetak uang dari Barat belum bersedia menyediakan atau menambah pasokan uang tunai bagi Suriah mengingat sanksi yang terus diterapkan oleh negara-negara Barat terhadap Suriah.

    Kondisi ini memaksa Suriah terus bergantung pada Goznak.

    Meski begitu, belum jelas apakah rezim baru di Suriah berencana menarik sebagian uang kertas dari peredaran, termasuk uang kertas 2.000 lira Suriah yang menampilkan foto mantan presiden Bashar al-Assad, yang kini diasingkan ke Rusia.

    Sistem perbankan Suriah masih memungkinkan transfer antarbank, meskipun jarang digunakan oleh pengusaha untuk membeli dan menjual barang.

    Sistem ini kerap disamakan dengan “barter semu.”

    Kekurangan uang tunai semakin diperburuk oleh kurangnya transparansi mengenai jumlah uang yang beredar.

    Tidak seperti kebanyakan bank sentral, Bank Sentral Suriah tidak mengeluarkan laporan mingguan yang memuat jumlah uang kertas yang beredar.

    Selain itu, situs web resmi mereka tidak dapat diakses, menambah ketidakjelasan seputar operasi keuangan mereka.

    Bank-bank di Suriah juga cenderung menarik dan menghancurkan uang kertas setiap hari karena keausan, sementara bank sentral di seluruh dunia biasanya terus menggantinya.

    Sanksi Barat yang Masih Berlaku

    Sistem perbankan swasta di Suriah, yang telah berusia dua dekade, sebagian besar digunakan untuk tujuan komersial.

    Sementara itu, masyarakat cenderung menyimpan uang mereka sendiri di luar sistem perbankan.

    Hal ini semakin berkembang menjelang jatuhnya Assad, ketika pemerintah mulai meminta informasi keuangan dari bank swasta untuk memungut pajak secara ad hoc dari warga berpenghasilan besar.

    Ekonomi Suriah telah hancur akibat perang saudara selama 13 tahun, korupsi di bawah rezim Assad, dan sanksi Barat, termasuk di sektor perbankan.

    Para pengusaha menyatakan bahwa meskipun terdapat euforia setelah jatuhnya Assad, penjualan mereka masih anjlok.

    Mereka juga menghadapi tekanan setelah pembatasan ekspor dicabut, memaksa mereka menjual stok dengan kerugian.

    “Orang-orang tidak berbelanja karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata seorang pengusaha tekstil.

    “Perusahaan juga tidak melakukan pembelian karena tidak ada uang tunai yang tersedia, dan prioritas mereka saat ini adalah membayar karyawan.”

    Sementara itu, sebagian besar sanksi terhadap Suriah dan sektor perbankannya masih berlaku.

    Beberapa pejabat Uni Eropa telah menyusun peta jalan untuk melonggarkan sanksi secara bertahap.

    “Ada tanda-tanda kebingungan dan kurangnya kejelasan,” ujar Jihad Yazigi, editor kantor berita Syria Report.

    “Ekonomi adalah masalah besar, dan ujian utama bagi pemerintah baru di Damaskus adalah memastikan pasokan energi dan kebutuhan pokok seperti roti, serta mengembalikan ekonomi yang stabil.”

    Beberapa ibu kota Eropa menunjukkan sinyal bahwa sanksi akan segera dicabut, seperti yang dilaporkan oleh Middle East Eye.

    Pekan ini, Prancis menjadi tuan rumah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah dan mengadakan konferensi internasional untuk mendukung negara tersebut.

    Presiden Suriah, Ahmad al-Sharaa, juga diundang oleh Presiden Emmanuel Macron untuk mengunjungi Paris, dan kunjungan tersebut diharapkan terjadi dalam waktu dekat.

    Namun, hal serupa tidak berlaku bagi Amerika Serikat.

    Meski AS telah memberikan kelonggaran sementara dengan mengizinkan transaksi tertentu, termasuk penjualan energi, sanksi berat lainnya belum dicabut.

    Direktur Kontraterorisme AS, Sebastian Gorka, mempertanyakan apakah Al-Sharaa benar-benar meninggalkan kelompok terornya.

    “Saya ragu AS akan mencabut sanksi terhadap Suriah dalam waktu dekat,” kata Yazigi.

    “AS mungkin menggunakan sanksi ini sebagai alat untuk menekan pemerintah Suriah.”

    Yazigi membandingkan situasi ini dengan Sudan, yang sanksinya dicabut setelah mengakui Israel pada tahun 2020.

    Namun, ia menambahkan bahwa situasi Suriah jauh lebih kompleks, terutama terkait pengakuan Israel, yang secara politik dianggap tidak mungkin.

    Menurut para ahli, Suriah mungkin akan berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri.

    “Di Suriah, Anda harus selalu menjaga pintu terbuka dan memiliki sekutu asing alternatif atau setidaknya pihak-pihak yang tidak ingin Anda ganggu,” ujar Yazigi.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Blitar (beritajatim.com) – Masa jabatan Rini Syarifah sebagai Bupati Blitar berakhir per 20 Februari 2025. Bupati perempuan pertama di Blitar ini mengakhiri jabatannya dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan meskipun masih ada PR yang tersisa dengan harapan pemimpin selanjutnya yakni Rijanto dan Beky Herdihansah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar agar semakin berdaya dan berjaya.

    Diakhir masa jabatannya Rini Syarifah meninggalkan pondasi yang kuat untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah mampu merealisakikan 97,9% target pendapatan daerah.

    Untuk diketahui bahwa pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut terealisasi 97,9%, yaitu RP2,6 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459,5 miliar terealisasi 98,49% dan Pendapatan transfer target sebesar Rp2,2 triliun terealisasi 97,78%.

    Sementara itu untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,908 triliun terealisasi sebesar 93,29%, atau sebesar Rp.2,713 triliun. Untuk Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Rp196 miliar.

    Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193 miliar.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran,” ungkap Bupati Blitar, Minggu (16/02/2025).

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa atas kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori ‘Realisasi Belanja Daerah Tertinggi’.

    Diungkapkan pula bahwa beberapa capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2024 secara garis besar berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

    Prioritas Pertama: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar, dengan capaian sebagai berikut :

    a. Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4,31 triliun, atau tumbuh sebesar 47,30%.

    b. Capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12 miliar

    c. Bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, melalui Program Adi Ekspor sejumlah produk telah lolos kurasi untuk ekspor, diantaranya kopi, minuman rempah, dan asesoris, serta 24 pelaku usaha telah difasilitasi mendapatkan akun INEXPORT untuk lebih mudah mempromosikan produk unggulannya.

    d. Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal terus dilakukan untuk memperkuat daya saing produk yang pada tahun 2024 diberikan kepada 35 pelaku usaha.

    e. Kurasi produk UMKM juga terus dilakukan untuk memastikan produk memiliki standar mutu bagi konsumen sehingga mampu bersaing di pasar.

    f. Berbagai program pelatihan dan pendampingan disediakan bagi pelaku usaha maupun kelompok usia produktif dan wajib bersifat responsif gender, diantaranya melalui program Usaha Mikro Berdaya Saing atau UM-BERDASI, Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri atau BANG SAPRI, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas;

    g. Bermitra dengan Bank Indonesia, telah dilakukan Sinergi Program Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi sebagai langkah penting mendukung stabilitas harga cabai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    h. Sebagai upaya menjaga pasokan jagung sebagai pakan ternak dan untuk kestabilan harga, pada tahun 2024 pemerintah memfasilitasi kerja sama penyediaan pakan Jagung dengan Kabupaten Bima. Kerjasama daerah terus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    i. Perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah.

    j. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah 3juta 273ribu 408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Prioritas Kedua, Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial, dengan capaian sebagai berikut:

    Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli.

    Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 meningkat dari 56,67 menjadi 57,48 dan lebih tinggi dibanding IPP Nasional sebesar 56,33, menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemuda.

    Di bidang Kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2024, Usia Harapan Hidup meningkat dari 75,12 menjadi 75,32 tahun, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sebesar 75,07 tahun.

    Mengacu data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam kurun waktu 2022-2024 menurun dari 10,81% ke 8,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, seperti Baznas, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, TP-PKK, kelompok masyarakat, hingga Forum CSR dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

    Di bidang pendidikan, mulai tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk perhatian kepada generasi muda, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Pada tahun 2024 bantuan dimaksud telah diterima oleh 1.706 mahasiswa, terdiri dari 1.137 mahasiswa berprestasi dan 569 mahasiswa kurang mampu.

    Di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi 6.004 siswa SD dan 2.527 siswa SMP, serta pengadaan kain seragam bagi siswa kelas 1 SD dan 1 SMP mencakup 12.140 siswa SD dan 11.357 siswa SMP.

    Untuk mempermudah akses layanan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan angka kecelakaan pelajar, dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan dua unit micro bus melalui DBH-CHT guna memperluas cakupan area pelayanan bus angkutan pelajar gratis.

    Selanjutnya, atas upaya kita bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui integrasi berbagai program lintas stakeholder, Syukur Alhamdulillah tingkat kemiskinan pada tahun 2024 kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%.

    Tercatat, selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%. Dengan capaian tersebut, maka tingkat kemiskinan tahun 2024 merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 dapat ditekan dari 4,91% ke level 4,77% melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha muda maupun pencari kerja.

    Prioritas Ketiga, Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan capaian sebagai berikut:

    Menggunakan metode perhitungan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR, Tingkat Kemantapan Jalan pada tahun 2024 sebesar 79,68%.

    Berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana, dikarenakan nilai Indeks Risiko Bencana 2024 belum dirilis, maka kami akan laporkan capaian Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.

    Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah dapat ditingkatkan dari 0,62 dan menjadi 0,65 dan masuk kategori “Sedang”. Artinya, telah ada upaya dari multi-stakeholders dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana.

    Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meningkat dari 64,27 menjadi 64,64 dan masuk kategori ‘Sedang”.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2024 meningkat dari 89,70% menjadi 90,64%.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak tahun 2024 naik dari 88,55% menjadi 89,19%.

    Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, di tahun 2024 dilaksanakan Pembangunan Pasar Nglegok, yang pada tahun sebelumnya Kabupaten Blitar juga mendapatkan alokasi Dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo Ponggok.

    Prioritas Keempat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial-Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak, dengan capaian sebagai berikut:

    Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2024 dari 3,63 menjadi 3,77 dengan predikat “Sangat Baik”. Meskipun lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur, namun capaian ini lebih baik dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

    Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 272, berkategori BAIK, dimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan kinerja terbukti dari kenaikan indeks dari 99 menjadi 272.

    Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 61,42 menjadi 72,59 atau berkategori “Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

    Kepemilikan KTP meningkat dari 99,26% menjadi 99,74% dan kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari 96,95% menjadi 97,81% didukung berbagai inovasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan.

    Kita patut berbangga, persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 meningkat dari 29,09% menjadi 50,45% atau bertambah dari 64 menjadi 111 desa mandiri, dan hanya tersisa satu desa berstatus “Berkembang”. Tercatat sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “Tertinggal” di Kabupaten Blitar.

    Kinerja BUMD di Kabupaten Blitar terus menunjukkan progress ke arah yang lebih baik. Non Performing Loan (NPL) PT BPR Penataran tahun 2022 tercatat sebesar 67,60%. Berkat komitmen restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMD secara berkelanjutan sejak tahun 2021, NPL berhasil diturunkan menjadi 11,58% di tahun 2024 dan tercatat berhasil mencetak laba sebesar 996 juta Rupiah.

    BUMD lainnya, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2024 telah mampu memberikan sumbangan PAD serta melakukan perluasan usaha dengan peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan “BLIT”, yang eksistensinya harus kita dukung sebagai salah satu produk kebanggaan Kabupaten Blitar.

    Berkaitan dengan penataan ruang, setelah melalui penyusunan materi teknis pada tahun sebelumnya dan pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR, per Desember 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wlingi, Srengat, dan Garum, melengkapi dua RDTR yang telah ditetapkan sebelumnya, RDTR Kanigoro dan Sutojayan.

    Dalam upaya mewujudkan keamanan transportasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pada tahun 2024 telah dibangun 16 pos dan telah beroperasi sejumlah 13 pos, sedangkan 3 pos akan mulai beroperasi di tahun 2025, dengan rincian sepuluh unit dibangun melalui APBD Kabupaten Blitar, satu unit merupakan CSR PT.

    Wantech Indonesia, dan lima unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, telah terbangun 18 pos perlintasan kereta api sebidang selama tahun 2023 dan 2024.

    Dalam upaya pencegahan aksi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2024, indeks MCP KPK Kabupaten Blitar berhasil ditingkatkan dari nilai 92 ke 97 menempatkan Kabupaten Blitar di peringkat 6 besar Jawa Timur dan peringat ke-24 Nasional.

    Sedangkan skor hasil Survei Penilaian Integritas berhasil naik dari 72,04 ke 76,62 atau berada di peringkat 7 (tujuh) Jawa Timur, meskipun masih berada pada kategori “Waspada”.

    Hasil Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK tahun 2024 Kabupaten Blitar mendapatkan skor 98 dan berada di peringkat ke-2 Nasional. Hasil ini membuktikan komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

    Atas kerja keras perangkat daerah unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24.

    Pada tahun 2024, dua Perangkat Daerah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

    Sebuah pencapaian penting yang tentu tidak mudah dalam prosesnya menjadi unit berpredikat Zona Integritas sebagai komitmen nyata dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

    Mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan hal strategis berupa penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) dengan pemasangan PAL batas di 43 desa di 16 kecamatan yang mencakup 4.271 penerima manfaat.

    Hasil tata batas akan menjadi bahan penerbitan SK Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) oleh Menteri LHK, yang selanjutnya digunakan untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah.

    Selanjutnya, Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar sendiri di tahun 2024 sejumlah 250 bidang dengan penerima manfaat sebanyak 236 kepala keluarga, mencakup redistribusi Eks Perkebunan Sonogunting dan pelepasan tanah oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan.

    “Selain itu kita juga berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar Kembali mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, pada kategori Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ujar Rini Syarifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan evaluasi atas capaian indikator RPJMD diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 98,19 yang masuk kriteria Sangat Baik.

    “Capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2024 ini patut kita syukuri bersama. Raihan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Mak Rini.

    Untuk itu Bupati Blitar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan jajaran pemerintah desa, atas sinergi, kerja sama dan kerja kerasnya membangun Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Begini Upaya KKP Kendalikan & Awasi Obat Ikan pada Rantai Produksi Budi Daya

    Begini Upaya KKP Kendalikan & Awasi Obat Ikan pada Rantai Produksi Budi Daya

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan obat dalam rantai produksi perikanan budi daya melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau dikenal sebagai Badan Mutu KKP.

    Badan Mutu KKP bertugas menerbitkan sertifikasi hasil mutu produk perikanan dari hulu ke hilir untuk memberikan jaminan mutu serta keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

    Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, menyatakan pihaknya telah menyiapkan inspektur mutu berikut perangkat dalwas (peraturan, standard, NSPK dan seterusnya).

    Badan Mutu KKP yang merupakan otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) itu menangani sembilan sertifikasi perikanan, di antaranya terkait dengan Cara Produksi Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB).

    “Manfaatnya bukan hanya menjaga produktivitas budi daya, melainkan juga sekaligus menjamin keamanan, mencegah efek negatif bagi konsumen maupun lingkungan,” ujar Ishartini seperti dikutip dari laman resmi KKP, Sabtu, 15 Februari 2025.

    Sertifikasi CPOIB dan CDOIB yang berada di lokus hulu rantai produksi budi daya pun sangat penting dan berdampak pada sektor hilir, terutama terkait isu residu obat dan AMR. Soalnya, keduanya masuk dalam One Health yang berdampak bagi kesehatan manusia.

    Kedua sertifikasi tersebut juga akan menentukan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

    Adapun belum lama ini, Inspektur Mutu Badan Mutu KKP, Adam Saba Anggara, melakukan sertifikasi CPOIB di PT Nugen Bioscience Indonesia.

    Pengajuan CPOIB oleh pelaku usaha sangat mudah, yaitu melalui OSS secara elektronik, selanjutnya tim mutu akan melakukan audit.

    “Audit untuk memastikan proses produksi sesuai standar mulai dari bahan baku, fasilitas produksi, laboratorium uji mutu, gudang atau warehouse produk jadi, dan fasilitas pendukung lainnya. Termasuk, sistem pengelolaan limbah,” ucapnya.

    Badan Mutu KKP Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan kegiatan serupa di PT Medion Indonesia, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kesehatan hewan dan ikan.