Topik: ekspor

  • Makan Bergizi Gratis Upaya Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai Asta Cita

    Makan Bergizi Gratis Upaya Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai Asta Cita

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah mewujudkan percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sesuai Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mewujudkan program tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia lewat nota kesepakatan (MoU) sebagai akselerasi. 

    Ketua umum ISSF Sudarmanto mengatakan MoU dengan Kemendes PDT sangat strategis mengingat kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah stakeholder. 

    “Adapun para pihak yang turut melakukan MoU meliputi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Gizi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Barekraf), serta sejumlah pihak lainnya,” katanya disela-sela penandatangan MoU di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Khusus untuk mendukung program makan bergizi gratis, ISSF lanjut Sudarmanto memiliki resources atau sumber daya untuk menggerakkan berbagai perusahaan di bawah naungan ISSF agar mendukung sepenuhnya program MBG.

    “Dengan memiliki 400 lebih anggota, di mana sebagian besar perusahaan terdapat di berbagai daerah, kami akan turut membantu mensosialisasikan dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar CSR-nya digunakan untuk mendukung program MBG melalui program yang kreatif dan pemberdayaan. Adanya petani dan peternak yang telah dibina oleh perusahaan merupakan modal untuk menyukseskan program MBG,” ungkap Sudarmanto .

    Sekjen ISSF Nurul Iman menyatakan bakal mendorong sejumlah korporasi anggota ISSF dari berbagai sektor di sejumlah daerah untuk mendukung program makan bergizi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan sebagai bagian dari program CSR untuk mewujudkan percepatan pembangunan di desa dan daerah tertinggal.

    Saat disinggung mengenai bentuk konkret bantuan yang akan diberikan oleh sejumlah korporasi, Nurul Iman menegaskan bantuannya tidak harus selalu berupa paket makan bergizi gratis lengkap dengan nasi, lauk-pauk, buah dan susu. Namun, bisa dalam bentuk lain. 

    “Bentuk bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikemas dalam bentuk bantuan CSR, seperti kantin sehat ataupun dapur sehat untuk mendukung program MBG,” papar Nurul Iman.

    Menurut Nurul program MBG telah dilakukan oleh sebagian perusahaan, namun dengan digelarnya MoU antara ISSF dengan Kemendes PDT, secara regulasi lebih kuat untuk mendorong berbagai perusahaan agar mensukseskan makan bergizi gratis.

    Sementara itu, untuk menyukseskan program MBG dan menjalankan Asta Cita keenam yang berisi poin membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Kemendes PDT menurut Mendes PDT Yandri Susanto perlu bermitra dengan sejumlah stakeholder mengingat di Indonesia ada lebih dari 75.000 desa yang harus dimajukan.

    “Dengan dana desa sebesar Rp 71 triliun, Kemendes PDT perlu berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan segenap stakeholder agar dana tersebut terserap tepat sasaran sesuai peruntukan. Untuk ketahanan pangan sendiri ada sekitar 20% atau sekitar Rp 16 triliun lebih, kami juga akan menyiapkan bahan baku MBG yang semuanya ada di desa,” tandas Yandri.

    Kolaborasi Kemendes PDT dengan berbagai stakeholder tambah Yandri diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada di desa. “Dengan kolaborasi ini diharapkan akan muncul desa bebas sampah, desa wisata, desa padi, desa jagung, desa nila, desa ekspor, desa ayam petelur, desa ekonomi kreatif, desa ramah ibu dan anak dan desa-desa lainnya yang bercita positif,” lanjut Yandri.

    Dengan tagline “Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia”, Yandri berharap tragedi penduduk meninggalkan pedesaan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea tidak terjadi di Indonesia, salah satunya lewat program makan bergizi gratis.

  • Jurus KKP Genjot Ekspor Perikanan RI Tembus ke Uni Eropa

    Jurus KKP Genjot Ekspor Perikanan RI Tembus ke Uni Eropa

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan strategi memperkuat diplomasi perikanan ke negara-negara Uni Eropa. Melalui unit kerja Badan Mutu, saat ini tercatat 176 perusahaan perikanan yang memiliki approval number Uni Eropa.

    Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini mengatakan, strategi diplomasi yang dimaksud, mulai dari melaksanakan in person high-level approach & clarification dengan melibatkan unsur diplomatic channel dan sektor terkait, hands-on leadership, FGD peran hulu-hilir secara reguler.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan asistensi otoritas kompeten dengan merangkul Delegasi UE untuk Indonesia sehingga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan terbaru kepada UE pusat dan menjembatani efektivitas pemenuhan rekomendasi teknis untuk menunjukkan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) adalah operasional.

    “Kami telah mengklarifikasi beberapa hal pada pertemuan dengan high-level official DG Sante UE dan beberapa telah mendapatkan respon positif, saat ini pun saya turun langsung ramai – ramai bersama eselon I terkait di KKP untuk menyiapkan sisanya yang akan segera kami kirim ke Brussel, jadi kami tetap on process untuk membuka lagi approval number,” kata Ishartini dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan diskusi terkait pembentukan skema kerjasama dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary (SPS) sebagai salah satu item negosiasi CEPA. Langkah ini membuka peluang lebih banyak perusahaan perikanan Indonesia menembus pasar UE.

    “Brussel sendiri yang membuka peluang kerjasama SPS ini. Menurut saya kita dapat mengoptimalkan peluang ini untuk mengeliminasi gap teknis sehingga usulan kita penambahan jumlah perusahaan dapat disetujui. Saya sudah sampaikan kepada Delegasi UE bahwa sinergi kita menandai babak baru atau new chapter dalam kerja sama meningkatkan perdagangan bilateral,” jelas Ishartini.

    Sebelumnya dalam pertemuan koordinasi dengan Delegasi UE untuk Indonesia di Jakarta, Ishartini juga menekankan ajakan sinergi untuk memperkuat ekspor perikanan. UE saat ini menempati urutan kelima tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Adapun komoditas unggulan adalah tuna-cakalang (36,5%), cephalopod (16,9%), udang (12,5%) dan rumput laut (8,1%).

    Selain itu, Indonesia dan Vietnam merupakan dua Negara di Asia yang menyuplai kebutuhan daging katak. Tidak semua Negara produsen perikanan terutama di Asia dapat melakukan ekspor produk perikanan ke UE. Hal tersebut karena standar mutu dan keamanan pangan yang ketat diberlakukan oleh otoritas kompeten UE atau DG SANTE.

    Berdasarkan data, UE salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduknya pada kisaran 24-25 kg per tahun. Dengan pendapatan penduduk rata-rata 37.900 Euro atau sekitar Rp 630 juta, pasar perikanan UE menggiurkan.

    Untuk dapat melakukan kegiatan ekspor komoditas perikanan ke UE, setiap negara harus mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas kompeten UE (country-based). Hal ini didapatkan melalui serangkaian inspeksi terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHL) hulu sampai hilir.

    (kil/kil)

  • Devisa Hasil Ekspor Sektor Sumber Daya Alam 100 Persen Wajib Ditempatkan di Bank Nasional – Halaman all

    Devisa Hasil Ekspor Sektor Sumber Daya Alam 100 Persen Wajib Ditempatkan di Bank Nasional – Halaman all

    Pemerintah akan mewajibkan devisa hasil ekspor sektor sumber daya alam 100 persen disimpan di bank nasional selama 12 bulan.

    Tayang: Selasa, 18 Februari 2025 07:08 WIB

    handout

    ATURAN DEVISA HASIL EKSPOR – Presiden RI Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Pemerintah akan mewajibkan devisa hasil ekspor sektor sumber daya alam 100 persen disimpan di bank nasional selama 12 bulan. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akan mewajibkan devisa hasil ekspor sektor sumber daya alam 100 persen disimpan di bank nasional selama 12 bulan.

    “Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus devisa hasil ekspor SDA di dalam bank-bank nasional,” kata Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

    Prabowo menegaskan kebijakan strategis ini dibuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil dari SDA Indonesia bagi kemakmuran masyarakat.

    “Pemanfaatan SDA Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar,” ujar Prabowo.

    Di kesempatan tersebut, Prabowo juga menyatakan akan meresmikan bank emas pada 26 Febuari 2025 untuk mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi.

    “InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan bank emas yang diinisiasi ini adalah yang pertama kali dalam sejarah Indonesia.

    “Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus emas di Indonesia,” ujarnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • IHSG dan Rupiah kompak menguat usai Prabowo umumkan DHE 100 persen

    IHSG dan Rupiah kompak menguat usai Prabowo umumkan DHE 100 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG dan Rupiah kompak menguat usai Prabowo umumkan DHE 100 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah kompak menguat pada Senin (17/2) usai Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) wajib disimpan 100% di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan.

    Di penutupan perdagangan Senin, IHSG berhasil melesat di zona hijau dengan kenaikan 192,42 poin atau menguat 2,9% ke posisi 6.830,88. Adapun kurs Rupiah juga berhasil menguat 0,28% ke posisi Rp16.215/US$. Dengan demikian kebijakan ini sejauh ini berdampak positif pada pasar keuangan Indonesia.

    Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak dengan rentang perdagangan terjadi pada area level 6.658,22 sampai dengan tertingginya 6.830,88.

    Data perdagangan saham menunjukkan nilai perdagangan mencapai Rp11,7 triliun dari sejumlah 19,42 miliar saham yang ditransaksikan. Dengan frekuensi yang terjadi menyentuh 1,39 juta kali diperjualbelikan.

    Saham-saham barang baku, saham energi, dan saham keuangan menjadi pendukung utama penguatan IHSG dengan kenaikan 3,67%, 3,29%, dan 2,38%, disusul oleh menguatnya saham infrastruktur sebesar 2,03%. Sedangkan, saham-saham perindustrian mengalami kenaikan 1,71%.

    Riset Erdhika Elit Sekuritas menyebut kebijakan baru pemerintahan Prabowo ini positif karena devisa yang disimpan di sistem perbankan domestik akan meningkatkan likuiditas perbankan.

    “Bank akan memiliki lebih banyak dana untuk menyalurkan kredit atau menawarkan produk investasi seperti deposito valas,” demikian keterangan tertulis riset Erdhika. 

    Erdhika juga memberi daftar emiten perbankan yang layak mendapat perhatian dengan dengan kebijakan DHE. Emiten-emiten tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Permata Tbk (BNLI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

    Kebijakan baru ini berlaku untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Seluruh DHE SDA wajib ditempatkan di rekening khusus di bank nasional selama setahun. Untuk sektor migas, aturan tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

     Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan sepanjang 2024 adalah US$ 5,71 miliar. Melesat 29,81% dibandingkan 2023.

    Sementara nilai ekspor komoditas pertambangan dan lainnya sepanjang 2024 adalah US$ 40,57 miliar. Turun 10,2% dari posisi 2023.

    Prabowo mengatakan kebijakan ini bisa meningkatkan cadangan devisa negara secara signifikan.

    “Di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak US$ 80 miliar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari US$ 100 miliar,” katanya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Prabowo Akan Resmikan Bullion Bank, Begini Dampaknya ke Industri Emas Nasional – Halaman all

    Prabowo Akan Resmikan Bullion Bank, Begini Dampaknya ke Industri Emas Nasional – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan bullion bank atau bank emas pada 26 Februari mendatang.

    Menurut Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, kehadiran bank emas dapat meningkatkan efisiensi produksi emas melalui pengurangan biaya logistik dan produksi.

    Selain itu, juga dapat meningkatkan kapasitas pengolahan serta akselerasi teknologinya.

    Pendirian bank emas juga dipandang dapat mengoptimalkan produksi emas dan memperbesar pangsa pasar Indonesia di industri emas dunia.

    Ia menjelaskan, ekosistem penjualan emas di Indonesia mencakup rantai pasok dari penambangan hingga penjualan emas kepada konsumen akhir yang membutuhkan dukungan sistem keuangan untuk ekspansi.

    Bank emas dapat menjadi solusi strategis untuk memberikan nilai tambah pada emas dan produk turunannya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor emas batangan.

    “Sehingga, [bank emas] memperkuat industri emas nasional dari hulu ke hilir,” kata Huda kepada Tribunnews, Senin (17/2/2025).

    Huda berharap bank emas dapat mengelola penyimpanan emas, peminjaman modal berbasis emas, transaksi, hingga menarik investasi ke sektor emas.

    Dengan bank emas yang dinilai dapat meningkat nilai tambah dari produk emas, ada potensi peningkatan perekonomian melalui pendapatan perpajakan dan devisa negara.

    Melalui pengurangan impor emas dan meningkatkan ekspor produk bernilai tambah, bank emas juga disebut dapat mendukung penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

    “Dampak positif ini mencakup peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan pengurangan defisit neraca perdagangan di sektor emas,” ucap Huda.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk bank emas di Indonesia.

    “Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Pembentukan bank emas tersebut untuk mencegah logam mulia tersebut mengalir ke luar negeri. Selama ini, emas yang ditambang dari perut bumi pertiwi di kirim ke negara lain.

    “Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia,” katanya.

    “InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Prabowo.

     

  • Korea Selatan Ingin Amankan 10.000 Unit GPU Tahun Ini, Ramaikan Persaingan AI

    Korea Selatan Ingin Amankan 10.000 Unit GPU Tahun Ini, Ramaikan Persaingan AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Korea Selatan berambisi mengamankan 10.000 unit pemrosesan grafis (GPU) berkinerja tinggi pada tahun ini dalam upaya untuk mengimbangi meningkatnya persaingan kecerdasan buatan (AI) global.

    GPU merupakan perangkat terpenting dalam ekosistem AI. Kecepatan pengolahan data bergantung pada GPU yang tersedia. 

    Pelaksana tugas Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok mengatakan upaya pengamanan 10.000 GPU dilakukan melalui skema kerja sama publik-swasta untuk membantu negara meluncurkan layanan di pusat komputasi AI nasionalnya lebih awal.

    “Seiring meningkatnya persaingan untuk mendominasi industri AI, lanskap persaingan bergeser dari pertempuran antarperusahaan menjadi persaingan skala penuh antara ekosistem inovasi nasional,” kata Choi dilansir dari Reuters, Selasa (18/2/2025). 

    Bulan lalu, pemerintah AS mengumumkan peraturan baru yang bertujuan untuk mengatur aliran chip AI Amerika dan teknologi yang dibutuhkan untuk aplikasi AI paling canggih.

    Aturan tersebut membatasi ekspor GPU, prosesor khusus yang awalnya dibuat untuk mempercepat rendering grafis. Jumlah GPU yang dibutuhkan untuk model AI bergantung pada seberapa canggih GPU tersebut, seberapa banyak data yang digunakan untuk melatih model, ukuran model itu sendiri, dan waktu yang ingin dihabiskan pengembang untuk melatihnya.

    Choi menjelaskan bahwa persaingan untuk mendominasi industri AI semakin ketat, berkembang dari pertarungan di tingkat perusahaan menjadi persaingan skala penuh antara ekosistem inovasi nasional.

    Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan layanan publik dan menghasilkan solusi baru untuk masalah sosial. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk inisiatif AI yang mempengaruhi aktivitas rutin sehari-hari, termasuk kesehatan mental, penyakit anak, dan masalah medis kritis lainnya. 

    Pemerintah juga berencana menerapkan teknologi AI dalam sistem keuangan, perawatan kesehatan, dan peradilan untuk meningkatkan kinerja layanan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

    KT Corporation, raksasa telekomunikasi Korea Selatan, juga berperan penting dalam pengembangan AI. Mereka telah mengalokasikan US$5,3 miliar untuk penelitian dan pengembangan AI, dengan fokus pada robotika, perawatan kesehatan, dan solusi AI inovatif.

    “Tujuan pemerintah adalah untuk mengamankan 10.000 GPU ini melalui kombinasi kerja sama publik dan swasta. Strategi ini dirancang untuk membantu negara tersebut dalam meluncurkan layanan di pusat komputasi AI nasional lebih awal dari yang direncanakan,” ujar Choi Sang-mok.

  • Bank Mandiri Pacu UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

    Bank Mandiri Pacu UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi


    PIKIRAN RAKYAT
    – Bank Mandiri berkomitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan terus mendorong UMKM naik kelas. Salah satu upayanya, bank berlogo pita emas ini melanjutkan kerja sama dengan Kementerian BUMN guna membangun ekosistem ekonomi digital untuk membina UMKM melalui Rumah BUMN (RB).

    Dukungan RB merupakan salah satu langkah Bank Mandiri untuk mewujudkan visi sebagai “Indonesia’s Sustainability Champion.” Sesuai dengan tiga pilar ESG, kegiatan ini masuk ke dalam pilar Sustainability Beyond Banking.

    Adapun hingga 2024, bank berlogo pita emas ini telah membentuk 23 RB di seluruh penjuru Indonesia, melibatkan lebih dari 15.000 UMKM untuk berbagai jenis pelatihan seperti literasi keuangan, pemasaran digital, dan promosi e-commerce.

    Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara mengatakan, dukungan Bank Mandiri dalam bentuk RB penting meningkatkan kinerja dan jangkauan UMKM, sehingga mendorong perekonomian masyarakat. Ashidiq mengungkapkan, pada tahun 2024 UMKM mitra Rumah BUMN telah mencapai transaksi business-to-consumer hingga Rp300 juta.

    “Dukungan pada UMKM ini juga berdampak baik pada perekonomian perempuan Indonesia. Sebab, terdapat sekitar 90% perempuan terlibat dalam UMKM yang bermitra dan bekerja sama dengan Bank Mandiri,“ ujar Ashidiq dalam keterangan pada Senin (17/2).

    Menurutnya, kontribusi ini penting karena melansir data Badan Pusat Statistik hingga pertengahan tahun lalu, perempuan memiliki dan mengelola 64,5% dari 66 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia.

    Dukungan RB juga diperhitungkan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat di sekitar tempat kegiatan berjalan. Ashidiq mencontohkan, RB di kota Jakarta Selatan dan Medan masing-masing memberikan Social Return of Investment (SROI) sebesar 3,96 kali dan 4,06 kali pada tahun 2024.

    Adapun, nilai SROI adalah nilai tiap rupiah yang diinvestasikan Bank Mandiri, yang mampu memberikan nilai sosial sebanyak Rp 3,96 dan Rp 4,06 melalui kegiatan Rumah BUMN. SROI RB Bank Mandiri sebelumnya telah menunjukkan peningkatan pesat. Misalnya, RB Surabaya bertumbuh sebanyak 19,6 kali di 2021, sebanyak 12,7 kali sejak awal investasi.

    Selain itu, UMKM binaan juga telah berkembang menjajakan produknya di pasar internasional. Tahun lalu, 25 pelaku usaha dari Wirausahawan Muda Mandiri (WMM) dan UMKM binaan RUMAH BUMN siap ekspor ikut dalam ajang Trade Expo Indonesia. Seluruh pelaku usaha ini menghadiri acara yang diramaikan calon pembeli dan investor dari 130 negara.

    “Pelaku usaha yang bermitra dengan Bank Mandiri ini memiliki kesempatan untuk bertemu dengan calon pembeli dan investor dari 130 negara. Ini jadi kesempatan untuk memperluas jaringan dan menjajakan produk unggulan Indonesia ke pasar internasional,“ ujar Ashidiq.

    Dia menambahkan, saat ini UMKM binaan Rumah BUMN juga telah menawarkan produknya di beberapa negara, menjangkau Tiongkok, Belanda, bahkan mencapai benua Afrika. Pada tahun 2024, nilai transaksi business-to-business UMKM Rumah BUMN tercatat mencapai Rp 2,5 miliar. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kampus Batal Kelola Tambang, Bahlil Sebut Demi Menjaga Independensi – Halaman all

    Kampus Batal Kelola Tambang, Bahlil Sebut Demi Menjaga Independensi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah dan DPR telah bersepakat tidak memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi.

    Keputusan itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Bahlil mengatakan, kampus tak diberikan izin konsesi tambang demi menjaga independensinya.

    “Kami dari pemerintah setelah melihat perkembangan, mengkaji dalam menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung kepada kampus,” kata Bahlil dalam konferensi pers.

    Menurutnya, izin konsesi tambang akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Yang ada adalah kepada BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya (dapat izin konsesi tambang),” ujar Bahlil.

    Namun, Bahlil menjelaskan bahwa kampus hanya sebagai penerima manfaat dari pertambangan, bukan mengelola.

    “Dalam implementasinya perusahaan-perusahaan ini baik BUMN maupun BUMD maupun perusahaan ini kalau punya keinginan untuk beribadah memberikan dana penelitian membuat lab, laboratoriumnya, memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan kan tidak ada soal toh,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa RUU Minerba akan disahkan menjadi Undang-undang (UU) pada Selasa (17/2/2025) besok.

    “Besok insyaallah paripurna dengan selesainya paripurna maka sudah disahkan menjadi Undang-Undang,” tutur Supratman.

    Draf RUU Minerba semulanya dalam Pasal 51A ayat (1) menyatakan bahwa WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. 

    Pemberian izin tersebut mempertimbangkan luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan.

    Namun, hasil rapat Panja RUU Minerba mengubah ketentuan tersebut. Berikut 9 pasal dalam RUU Minerba yang disepakati pemerintah dan DPR, yakni:

    1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan MK, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

    2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;

    3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme-mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

    5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pasca-tambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.

    6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:

    a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;

    b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah Pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan

    c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

    7. Pasal 169A memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan.

    8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.

    9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

     

  • BPDP: Penerimaan pungutan ekspor pada 2024 capai Rp25,76 triliun

    BPDP: Penerimaan pungutan ekspor pada 2024 capai Rp25,76 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat realisasi penerimaan pungutan dari ekspor komoditas perkebunan dan produk turunannya pada 2024 mencapai Rp25,76 triliun atau melampaui target yang ditetapkan Rp25 triliun.

    “Dana yang kami kumpulkan, terutama yang terbesar, itu dari pungutan ekspor. Artinya, setiap transaksi ekspor CPO (crude palm oil atau minyak sawit mentah) dan produk turunannya dikenakan pungutan ekspor yang besarannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,” kata Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan ada lima produk turunan kelapa sawit yang tingkat ekspor relatif tinggi, salah satunya adalah refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang mencapai 10,4 juta metrik ton.

    ​​​​​​Kemudian, posisi berikutnya disusul produk minyak sawit RBD sebesar 5,1 juta metrik ton, cangkang sawit sebesar 4,87 juta metrik ton, bungkil inti sawit sebesar 4,48 juta metrik ton, dan minyak sawit mentah (CPO) sebesar 2,7 juta metrik ton.

    ​​​​”Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan pungutan ekspor yang memang dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan produk hilir mulai tercapai. Kalau dilihat dari bahan bakunya, yakni minyak sawit mentah (CPO)crude palm oil hanya 2,7 juta metrik ton, tetapi produk turunannya seperti RBD palm olein dan RBD palm oil meningkat tajam,” kata Eddy.

    ​​​​​​Selain pungutan ekspor, BPDP juga mencatatkan pendapatan dari pengelolaan dana dengan realisasi pada 2024 sebesar Rp2,95 triliun atau melampaui target Rp557 miliar.

    BPDP juga mencatat pendapatan yang bersumber dari pengelolaan dana dengan realisasi pada 2024 sebesar Rp2,95 triliun, melampaui dari target Rp557 miliar.

    Pada tahun 2024, komposisi penempatan dana pada deposito sebesar 84,22 persen. Sementara itu, untuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 15,78 persen.SBN) sebesar 15,78 persen.

    “Dana BPDP yang menganggur atau tidak terpakai kami kelola dengan menempatkannya pada portofolio investasi. Saat ini ada dua penempatan dana yang kami lakukan, yakni di deposito perbankan dan SBN,” kata Eddy.

    ​​​​​​Pendapatan BPDP juga bersumber dari pendapatan lain seperti pengembalian dana program dengan realisasi mencapai Rp129,47 miliar. Dengan demikian, total pendapatan pada 2024 mencapai Rp28,83 triliun.

    BPDP juga punya pendapatan lain-lain, seperti pengembalian dana yang dari program, dengan realisasi Rp129,47 miliar. Dengan demikian, total pendapatan pada 2024 mencapai Rp28,83 triliun.

    Dari sisi realisasi program pada tahun 2024, dana yang disalurkan untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi 12.514 orang mencapai Rp314,36 miliar. Program ini mencakup pemberian beasiswa kepada keluarga petani dan pelatihan.

    Pada program penelitian dan pengembangan, dana yang disalurkan BPDP mencapai Rp114,97 miliar dengan realisasi sebanyak 165 kegiatan penelitian dan pengembangan.

    Sementara itu, pada program peremajaan perkebunan, realisasinya mencapai 38,25 hektare dengan dana yang disalurkan Rp1,3 triliun.

    Sementara itu, pada program peremajaan perkebunan, realisasinya mencapai 38,25 hektare dengan dana yang tersalurkan Rp1,3 triliun.

    Tahun lalu, BPDP juga melaksanakan beberapa program lain dengan dana yang disalurkan untuk insentif biodesel sebanyak 13,14 juta kiloliter senilai Rp29,38 triliun, program sarana dan prasarana Rp126,23 miliar, program promosi Rp143,44 miliar, dan dukungan manajemen Rp120,68 miliar.

    “Jadi total belanja BPDP pada 2024 sebesar Rp31,498 triliun,” kata Eddy.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gapki Siap Parkir DHE di Dalam Negeri asal Tak Mengganggu Operasional

    Gapki Siap Parkir DHE di Dalam Negeri asal Tak Mengganggu Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) siap menjalankan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri.

    Adapun kebijakan itu berlaku mulai 1 Maret 2025 mendatang. Artinya, devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.

    Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan dana devisa itu dapat dicairkan dalam bentuk rupiah untuk kebutuhan operasional.

    Oleh karena itu, pihaknya menilai kebijakan baru yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu tak akan mengganggu operasional para pengusaha sawit.

    “Waktu sosialisasi bahwa dana tersebut bisa dicairkan dalam bentuk rupiah untuk operasional dan lain-lain. Artinya, ini tidak masalah karena operasional bisa tetap berjalan,” tutur Eddy kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Kendati, dia mengingatkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal. Eddy juga berharap pada perjalannya kebijakan itu benar-benar tak mengganggu operasional para pengusaha.

    “Yang penting operasional tidak terganggu,” ucap Eddy.

    Aturan mengenai kewajiban penempatan DHE sumber daya alam di dalam negeri ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 8 tahun 2025 tentang DHE SDA.

    Prabowo menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.

    “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” ujarnya dalam pengumuman resmi.

    Selama ini, kata Prabowo, banyak devisa hasil ekspor, terutama dari sektor sumber daya alam, yang disimpan di bank-bank luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah kini mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.

    Prabowo memperkirakan, dengan penerapan kebijakan ini, devisa hasil ekspor Indonesia pada 2025 akan meningkat sekitar US$80 miliar atau diperkirakan akan lebih dari US$100 miliar dalam 12 bulan penuh.

    Selain itu, peraturan ini memberi ruang bagi eksportir untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Eksportir diperbolehkan menggunakan DHE yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa tujuan, seperti:

    1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk operasional usaha.

    2. Pembayaran kewajiban pajak, penerimaan negara, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah.

    3. Pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    4. Pembayaran pengadaan barang dan jasa yang belum tersedia di dalam negeri.

    5. Pembayaran kembali pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Tak hanya itu, pemerintah juga mengatur sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban ini.

    Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi nasional,” katanya.