Jakarta, CNBC Indonesia – Negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) masih belum selesai. Indonesia tertinggal dengan negeri tetangga yakni Malaysia dan Kamboja, yang telah mendapatkan penurunan tarif menjadi 0% untuk beberapa produk ekspor.
Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (04/11/2025).
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menyatakan siap mendukung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal penindakan baju bekas ilegal.
Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin menyatakan pihaknya siap mendukung apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Kita akan dukung seribu persen. Ini perlu kita garis bawahi, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujar Nunung di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Bea Cukai untuk mendukung kebijakan dari bendahara negara itu.
Di samping itu, kata Nunung, apabila nantinya ditemukan pelanggaran maka pihaknya bakal menindak tegas persoalan baju bekas itu.
“Manakala kita temukan pelanggaran, ya biasanya ini yang kita kenal dengan pakaian bekas ya. Nah itu kita akan melakukan penindakan, baik yang masih di laut maupun yang sudah ada di dalam,” pungkasnya.
Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para pedagang baju bekas alias thrifting supaya tidak melakukan importasi secara ilegal dan kembali membeli dari produsen dalam negeri.
Purbaya menyampaikan keinginannya untuk kembali menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri. Oleh sebab itu, dia akan menindak tegas para importir balpres atau pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung padat.
Bahkan, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku akan langsung memasukkan para importir balpres ke dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.
“Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” ujar Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Bisnis.com, JAKARTA — Dampak pengiriman awal barang ekspor dalam volume tinggi ke Amerika Serikat (AS) atau frontloading untuk menghindari tarif impor diperkirakan belum secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025.
Sebagaimana diketahui, neraca dagang Indonesia pada Agustus 2025 mencetak surplus US$5,49 miliar atau tertinggi sejak November 2022. Ekspor pada saat itu tercatat senilai US$24,9 miliar atau naik 5,78% (yoy) dari capaian Agustus 2024.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut dampak frontloading ke AS belum akan signifikan mendorong bobot kontribusi ekspor kepada pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) esok hari, Rabu (5/11/2025).
“Saya rasa belum terlalu signifikan karena masih barang yang diekspor nilai tambahnya kecil,” terang Esther kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).
Menurut Esther, peningkatan ekspor yang terekam pada Juli-September 2025 lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas. Oleh itu, dia mendorong ke depan agar ekspor Indonesia lebih berorientasi kepada produk bernilai tambah tinggi.
Adapun mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, perempuan dengan gelar doktor dari Maastricht University itu memperkirakan ekonomi periode tersebut masih akan didorong utamanya oleh konsumsi rumah tangga.
Sementara itu, investasi diperkirakan meningkat tetapi kontribusinya masih relatif kecil terhadap PDB. “Investasi didorong pada padat karya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak,” ujarnya.
Di sisi lain, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 berada di kisaran 4,9% sampai dengan 5% (yoy).
“Atau 1,3%-1,4% qtq, didukung oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga [sekitar 4,6%],” ujar Ryan melalui keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).
Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan masih terjaga sekitar 6% baik investasi dalam negeri maupun asing.
Kemudian, ekspor diperkirakan tumbuh lebih tinggi yakni 8% sedangkan impor 9%. Belanja pemerintah diperkirakan tumbuh 5% atau berbalik positif saat terkontraksi 0,33% pada kuartal II/2025.
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% di 2025 dinilai menjadi modal berharga untuk terus melaju di 2026 pada kisaran lebih tinggi yakni 5,1% sampai dengan 5,3%.
“Namun ini dengan syarat suku bunga terus melandai didukung kebijakan fiskal ekspansif serta iklim investasi dan bisnis yang kondusif dan ramah investor,” pungkasnya.
Pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% (yoy) berdasarkan pengeluarannya ditopang oleh konsumsi rumah tangga 4,97%, PMTB 6,99%, ekspor 10,67% dan impor 11,65%. Hanya belanja pemerintah yang terkontraksi 0,33%. Pertumbuhan 5,12% itu merupakan yang tertinggi sejak kuartal II/2025 yang menyentuh level 5,17%.
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap pemerintah akan kembali bernegosiasi dengen Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal. Indonesia menargetkan sejumlah komoditas yang dijual ke AS tidak dikenakan tarif.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi kembali dilakukan pekan depan oleh tim delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencari keuntungan kedua negara. Indonesia juga tengah memperkuat posisi tawar dalam perundingan tersebut.
“Kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh AS tetapi di ekspor ke sana ya mendapatkan 0%, akhir November,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Dalam kondisi ini, Budi mengungkap importir AS saat ini tengah berlomba-lomba membeli barang dari Indonesia sebelum tarif resiprokal diberlakukan. Adapun, Indonesia dikenakan tarif 19% untuk masuk ke AS.
Budi meyakini bahwa Indonesia masih memiliki daya saing dengan pengenaan tarif tersebut. Pasalnya, tarif 19% merupakan salah satu tarif terendah dibandingkan negara lain.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan negosiasi dengan AS akan rampung pada tahun ini. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir bulan November 2025.
“Ditargetkan seperti itu,” kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.
Mengenai upaya negosiasi penurunan tarif hingga nol persen, Airlangga yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini bahwa produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen.
Selain itu, Pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif
Penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.
Jakarta –
Logam tanah jarang (rare earths) adalah elemen logam yang sangat berharga yang tidak hanya digunakan untuk memproduksi smartphone dan mobil listrik, tetapi juga senjata modern. Termasuk ke dalam aplikasinya, logam ini digunakan dalam konstruksi jet tempur dan kapal selam. Selain itu, logam tanah jarang ditemukan dalam amunisi khusus dan kendaraan lapis baja, dalam sistem propulsi, dan teknologi sensor.
Dibutuhkan lebih dari 400 kilogram logam tanah jarang untuk memproduksi satu pesawat siluman F-35 saja.
Sebagian besar logam tanah jarang yang diolah di Jerman berasal dari Cina, dan di sinilah letak masalahnya: Akibat perselisihan tarif dengan Amerika Serikat (AS), Beijing mengumumkan pada awal Oktober bahwa mereka akan kembali memperketat aturan ekspor yang sebelumnya sudah ketat.
Cina mengancam akan menghentikan ekspor logam tanah jarang yang dibutuhkan untuk keperluan militer. Selain itu, perusahaan yang mengajukan izin ekspor di Cina kini diharuskan menyerahkan informasi rinci, beberapa di antaranya bersifat rahasia. Bagi produsen senjata, tuntutan tersebut sama sekali tidak bisa diterima.
“Klausul penggunaan akhir, hambatan birokrasi yang tinggi, dan akses ke perencanaan pasokan pada dasarnya hanyalah spionase industri,” kata Jakob Kullik, ilmuwan politik di Universitas Teknologi Chemnitz, kepada DW.
Federasi Industri Jerman (BDI) juga bersikap kritis: “Aturan baru ini dapat dilihat sebagai serangan langsung terhadap program modernisasi militer Barat,” demikian pernyataan mereka. Baru-baru ini, industri senjata Jerman telah meningkatkan produksi secara masif untuk melengkapi Angkatan Bersenjata Jerman, Bundeswehr, dengan sistem senjata modern. Dukungan berkelanjutan terhadap Ukraina berupa pengiriman senjata juga menjadi alasan penguatan militer, yang kemungkinan akan menjadi duri dalam daging bagi sekutu Rusia, yaitu Cina.
Perusahaan Jerman mengambil langkah antisipasi
Bagaimana industri pertahanan Jerman merespons? “Tidak ada kepanikan di industri,” kata Hans Christoph Atzpodien, CEO Asosiasi Industri Keamanan dan Pertahanan Jerman (BDSV), kepada DW. Dibandingkan dengan industri lain, Atzpodien menunjukkan bahwa industri pertahanan menggunakan “jumlah logam tanah jarang yang relatif kecil.” Selain itu, perusahaan telah mengambil langkah antisipasi agar tidak perlu membatasi produksi dalam beberapa bulan mendatang.
Membangun rantai pasok alternatif tanpa Cina akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan jika dimulai sekarang. “Kami melihat kebutuhan mendesak untuk bertindak agar kita lebih mandiri secara keseluruhan di Eropa,” kata Atzpodien. Eropa harus membangun kapasitas pengolahan logam tanah jarang sendiri. “Ini akan membutuhkan penyederhanaan izin lingkungan yang relevan.”
Bisnis yang kotor dan tidak menguntungkan
Penambangan logam tanah jarang tergolong sulit, kaya limbah, dan berbiaya mahal. Sebanyak 17 elemen kimia ini sebenarnya tidak langka di kerak bumi, tetapi cuma muncul dalam konsentrasi yang sangat rendah. Artinya, diperlukan banyak jumlah batuan dan bijih untuk mengekstraknya, dan sering kali dibutuhkan bahan kimia untuk memisahkan elemen-elemen tersebut.
Cadangan terbesar ditemukan di Cina, Vietnam, Brasil, Rusia, Australia, dan Greenland, tetapi juga di AS. Namun, karena biaya yang tinggi, penambangan acap tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sebabnya, banyak tambang di AS dan Australia yang terpaksa ditutup. Di sisi lain, Cina menyadari pentingnya logam tanah jarang sejak awal dan memperluas tambang, kilang, dan fasilitas pengolahannya.
Bagi pemerintah Jerman, tetapi juga bagi ekonomi Jerman, selalu lebih mudah mengandalkan impor logam tanah jarang. “Di masa lalu, kami senang menyerahkan pengolahan ke Cina, tetapi kini hal itu tidak lagi memungkinkan,” catat Asosiasi Industri Keamanan dan Pertahanan Jerman.
Seperti yang terlihat pada 2010, quasi-monopoli Cina memberikannya pengaruh geopolitik yang kuat. Karena sengketa wilayah di Laut Cina Timur, Cina sempat menghentikan pasokan logam tanah jarang ke Jepang. Sejak peringatan tersebut, Jepang telah secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada logam tanah jarang dari Cina.
Ini juga jalur yang saat ini ditempuh AS. Presiden Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir berupaya mengamankan sumber logam tanah jarang di seluruh dunia. Namun bahkan AS tidak bisa sepenuhnya lepas dari Cina: Dalam pertemuan di Korea Selatan pada akhir Oktober, Trump menyetujui dengan Presiden Cina, Xi Jinping, bahwa pembatasan ekspor logam tanah jarang akan ditangguhkan, setidaknya untuk sementara.
Bisakah tambang dalam negeri Jerman menjadi solusi?
Selama bertahun-tahun, Jerman menyadari bahwa akan lebih aman mendiversifikasi pasokan bahan baku kritis. Namun, sedikit yang telah dilakukan. “Pemerintah dan industri saling lempar tanggung jawab,” kata Kullik. “Kementerian Ekonomi mengatakan, jika industri tidak melakukan apa-apa, kami juga tidak akan melakukan apa-apa. Dan industri mengatakan, jika situasinya tidak genting, maka kami tidak perlu menimbun pasokan dan tidak memerlukan intervensi pemerintah.”
Jadi pertanyaannya tetap: Siapa yang akan bertanggung jawab mengamankan pasokan dari sumber alternatif? Siapa yang akan mengambil risiko dan berinvestasi untuk mengembangkan tambang?
Ada juga deposit logam tanah jarang di Jerman, misalnya di Pegunungan Ore di negara bagian timur Sachsen. Namun, deposit ini hampir tidak dieksplorasi. “Kami tidak lagi memiliki perusahaan tambang besar Jerman dengan keahlian yang dibutuhkan. Artinya, bahkan jika pemerintah federal ingin melakukannya, bahkan jika mereka berinvestasi €10 miliar (sekitar Rp 193 triliun) atau lebih dalam skenario ideal, kenyataannya kami kekurangan mitra yang diperlukan,” jelas Kullik.
Meskipun kontraktor pertahanan besar Jerman menegaskan bahwa pasokan mereka saat ini aman, quasi-monopoli Cina pada logam tanah jarang memberikannya, menurut Kullik, “alat tawar geo-ekonomi yang sempurna.” Jika Cina memutuskan untuk menggunakan alat ini, setidaknya hal itu dapat mempersulit atau menunda upaya militer Jerman dalam melengkapi diri dengan senjata modern.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha
(ita/ita)
Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi yang menekan konsumsi, Konimex menunjukkan ketangguhannya dengan terus memperluas pasar dan berinovasi. Perusahaan ini mencatat langkah strategis lewat ekspor perdana ke Kanada pada 10 Juni 2025, yang dinilai sebagai tonggak penting dalam membuktikan kualitas produk Indonesia di pasar global. Chief Strategy Officer Konimex Edward Joesoef, menyebut ekspor ke Kanada menjadi validation point karena mampu menembus regulasi ketat di negara maju. Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi gerbang bagi ekspansi ke wilayah Amerika Utara seperti Amerika Serikat dan Meksiko.
Edward menuturkan, tantangan utama Konimex saat ini terletak pada perbedaan karakter pasar antara sektor farmasi dan makanan. Namun dengan fokus pada efisiensi, penguatan rantai pasok, serta inovasi produk, pihaknya optimistis dapat menjaga margin dan memperluas ekspansi global di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Chief Strategy Officer Konimex Edward Joesoef di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (4/11/2025).
Jakarta –
Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) meminta pemerintah mencegah masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar dalam negeri. Para pengusaha juga menyarankan metode daur ulang untuk menggantikan langkah pemusnahan produk ilegal tersebut
Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan penertiban atas produk-produk ilegal tersebut. Meski demikian, para pengusaha garmen dan tekstil juga meminta dilakukan penindakan terhadap importir.
“Kami sangat setuju bahwa keputusan Kemenkeu, dalam hal ini Pak Purbaya bersama Dirjen Bea dan Cukai, sudah tepat. Harapan kami sebenarnya di level importir langsung, kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal,” kata Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2025).
Anne mengatakan, pemerintah sudah memiliki aturan yang melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Ia berharap implementasi aturan tersebut dapat didukung dengan ketegasan dari Ditjen Bea dan Cukai sebagai gerbang utama aktivitas impor di pelabuhan.
“Karena menurut kami ini kan sudah ada Permendag bahwa hal ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai juga diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang bajunya dibakar atau dimusnahkan,” ujarnya.
Selaras dengan hal tersebut, AGTI menyampaikan solusi pengelolaan barang-barang yang terlanjur masuk kawasan kepabeanan tersebut. Anne menyarankan agar bisa dilakukan pencacahan menjadi bahan daur ulang.
“Baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Kalau polyester, polyester base; kalau cotton, cotton base; kalau yang lain juga bisa. Karena kita memerlukan bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing kita secara global,” ujar Anne.
Di sisi lain, Anne juga menegaskan, pihaknya tidak menentang aktivitas impor. AGTI hanya berharap agar aktivitas impor bisa dilaksanakan dengan tertib dan industri dalam negeri tetap terjaga.
Pihaknya juga siap menampung keluhan dari para pedagang thrift shop dan berkolaborasi membangun rantai pasok dari hulu ke hilir. Dengan demikian, diharapkan industri dalam negeri bisa semakin kuat.
“Kalau nanti ada keluhan dari pedagang-pedagang di lapangan, kami di AGTI dan seluruh produsen lokal, baik kain maupun garmen, produk jadi, serta asosiasi perancang busana dan label fesyen lokal, siap untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pedagang pakaian di lapangan,” kata dia.
Perkuat Daya Saing
Dalam keterangannya, Anne menyatakan komitmennya untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Pihaknya telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya Saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan.
Dalam dua minggu kedepan AGTI akan mendetailkan beberapa tantangan dan usulan untuk debottlenecking. “Audiensi AGTI dan tanggapan Pak Menkeu dan jajaran Kemenku memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil tanah air, ujar Anne.
Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini.
“Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup,” jelasnya.
AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi market lokal.
“Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” tambah Anne.
(shc/ara)
Jakarta –
Negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) masih belum selesai. Indonesia tertinggal dengan negeri tetangga yakni Malaysia dan Kamboja yang telah mendapatkan penurunan tarif menjadi 0% untuk beberapa produk ekspor.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perundingan tersebut masih terus berjalan. Tim negosiasi Indonesia akan kembali berunding pekan depan dengan AS.
“Amerika perundingan belum selesai. Minggu depan perundingan lagi dengan Amerika. Nah, Malaysia sudah selesai, Kamboja sudah selesai,” kata Budi saat ditemui di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Budi menargetkan perundingan negosiasi tarif selesai bulan ini. Harapannya, Indonesia juga bisa mendapatkan tarif 0% untuk beberapa produk ekspor ke AS.
“Jadi kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh Amerika, tetapi di ekspor ke sana yang mendapatkan 0%. Ya bulan ini kan, November,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yakin Indonesia akan mendapatkan tarif 0% dari AS, khususnya untuk komoditas yang tidak bisa diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti kelapa sawit, kakao, hingga karet.
“0%, hampir sama seperti Malaysia dan yang lain. Sudah kita bicara kan untuk produk yang Amerika tak bisa produksi, seperti sawit, kakao, rubber itu seluruhnya diberikan 0%. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang jadi supply chain di industri medical,” terang Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).
(ara/ara)
Jakarta –
Upaya Cina untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat mulai terlihat selama krisis keuangan global 2008–2009.
Bank Sentral Cina (PBOC) meluncurkan skema uji coba pada Juli 2009 untuk pertama kalinya menyelesaikan perdagangan lintas batas dalam yuan, atau renminbi. Ini adalah respons atas kebijakan pencetakan uang agresif Federal Reserve AS, yang mengancam nilai aset asing Beijing senilai USD1,9 triliun (sekitar Rp31,7 kuadriliun).
Program percobaan tersebut memicu kampanye selama 16 tahun yang kini membuat yuan digunakan untuk membayar 30% dari perdagangan barang global Cina senilai USD6,2 triliun (sekitar Rp103,6 kuadriliun). Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bank Sentral Cina, Zhu Hexin, dalam sebuah konferensi ekonomi pada Juni.
Jika menghitung semua pembayaran lintas batas, termasuk pembelian obligasi dan investasi asing, pangsa yuan melonjak menjadi 53%, melampaui perdagangan dolar Cina untuk pertama kalinya pada tahun 2023.
Menurut SWIFT, jaringan pesan global yang digunakan bank untuk menyelesaikan pembayaran internasional, yuan sempat mengalahkan euro sebagai mata uang kedua paling banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan global pada tahun lalu. Meskipun pangsa pasarnya hanya 5,8%, jauh di bawah dominasi dolar AS yang mencapai 82%, ini merupakan pencapaian bagi mata uang yuan.
Pangsa yuan dalam cadangan mata uang global juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal kedua tahun ini sebesar 2,4%, kata Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober.
Peran yuan di kancah global semakin berkembang, tapi dengan batasan
Di saat negara-negara BRICS di kawasan Global Selatan baru-baru ini menjajaki alternatif selain dolar AS, termasuk usulan mata uang bersama, Cina mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Cina secara bertahap memperkuat peran yuan dalam perdagangan global sambil terus mempertahankan kontrol atas pertukaran mata uang.
Jika Beijing mengizinkan yuan digunakan di pasar keuangan global untuk aliran modal, investasi, dan instrumen keuangan, serta untuk perdagangan, Otero-Iglesias mengatakan hal itu akan mengurangi kendali Partai Komunis Cina atas sistem kredit domestiknya.
“Beijing percaya bahwa keuangan harus menjadi pelayan, bukan tuan, dari ekonomi riil,” tambahnya.
Berita utama sering menggambarkan kenaikan yuan baru-baru ini sebagai tantangan langsung terhadap dominasi dolar. Selama hampir 80 tahun, dolar menjadi mata uang cadangan global dan masih digunakan dalam lebih dari 58% transaksi internasional dan cadangan devisa.
Namun, Dan Wang, Direktur Cina di konsultan risiko politik Eurasia Group, melihat kenyataan yang lebih realistis.
“Beijing tidak pernah menyebutnya sebagai dedolarisasi,” kata Wang kepada DW.
“Deskripsi yang lebih akurat tentang niat Cina adalah regionalisasi yuan (ke kawasan Global Selatan).”
Selama tiga tahun terakhir, Cina telah memanfaatkan pengaruh ekonomi yang besar dan dampak geopolitik dari perang Ukraina untuk mendapatkan kesepakatan energi dan komoditas yang menguntungkan. Kesepakatan tersebut antara lain diskon besar dari Rusia dengan semakin banyak transaksi diselesaikan dalam yuan.
“Seiring waktu, terutama ketika Cina memiliki kekuatan tawar-menawar, mereka dapat meminta rasio yang lebih tinggi (untuk perdagangan dalam yuan). Itulah yang sudah dilakukan oleh perusahaan milik Cina dengan pemasok komoditas asing,” kata Wang.
Peran kunci yuan dalam pembiayaan utang
Salah satu pilar utama upaya Beijing untuk meningkatkan penggunaan yuan adalah pinjaman luar negeri, yang mengintegrasikan mata uang Cina ke dalam struktur utang negara-negara berkembang.
Cadangan devisa yuan bank-bank Cina, seperti pinjaman, simpanan, dan obligasi, telah meningkat empat kali lipat menjadi USD480 miliar (Rp8,03 kuadriliun) dalam lima tahun. Menurut Financial Times, ini menunjukkan porsi yang semakin besar dari total pinjaman luar negeri Cina sebesar sekitar USD1 triliun (Rp16,72 kuadriliun) melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).
Dengan suku bunga yuan 200–300 basis poin di bawah tingkat dolar, harian bisnis tersebut mencatat bahwa Kenya, Angola, dan Ethiopia telah mengubah utang dolar lama mereka menjadi yuan tahun ini. Sementara itu, Indonesia, Slovenia, dan Kazakhstan kini menerbitkan obligasi dalam mata uang Cina.
Di luar perdagangan dan pinjaman, Beijing telah membangun garis pertahanan ketiga, yaitu sistem keuangan terpisah yang dapat beroperasi secara independen dari sistem yang didominasi dolar. Pusatnya alah CIPS, sistem pembayaran antarbank lintas batas Cina, yang menawarkan alternatif bagi SWIFT dalam transaksi internasional.
Di pusat keuangan utama seperti Singapura, London, dan Frankfurt, pusat kliring yuan telah dibuka. PBOC juga sedang menguji coba yuan digital, mata uang digital bank sentral (CBDC). Dengan akses yang diperluas ke lebih dari 20 negara, yuan digital siap untuk lebih mempermudah pembayaran lintas batas dan mengurangi ketergantungan pada bank-bank Barat.
“Ini bisa menjadi sarana lain bagi Cina untuk menginternasionalkan mata uangnya dengan menjadi pionir di garis depan uang digital negara,” kata Otero-Iglesias kepada DW.
Cina juga telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan lebih dari 50 negara. Perjanjian ini memungkinkan bank sentral untuk menukar mata uang lokal mereka dengan yuan sesuai permintaan, memberikan perlindungan kritis bagi negara-negara seperti Rusia dan Iran terhadap sanksi AS yang telah memblokir akses ke dolar.
Perjanjian ini juga menjadi berkah bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan dan investasi Cina, seperti Argentina, Pakistan, dan Turki.
Beijing mempertahankan kendali ketat atas yuan
Berbeda dengan mata uang Barat, yuan tetap dikelola secara ketat oleh Beijing dan tidak dapat ditukar secara bebas dengan mata uang lain tanpa pengawasan pemerintah.
Sistem kredit domestik Cina masih didominasi oleh bank-bank milik negara yang berada di bawah pengawasan politik. Beijing khawatir jika membiarkan aliran uang masuk dan keluar negara tanpa batasan, dapat membuat mata uang Cina rentan terhadap serangan spekulatif dan pengaruh asing lainnya. Oleh karena itu, kemampuan konversi penuh tetap tidak mungkin.
“Beijing tidak akan mengambil pendekatan liberal,” kata Otero-Iglesias kepada DW. “Internasionalisasi yuan akan mengikuti logika komando dan kontrol Partai Komunis Cina.”
Namun, tanpa kemampuan konversi penuh, yuan tidak mungkin menjadi mata uang keuangan dominan yang digunakan untuk investasi global dan sebagai cadangan. Memang, strategi hati-hati Beijing mungkin membatasi sejauh mana yuan dapat berkembang.
Upaya untuk memperluas perdagangan berbasis yuan juga menghadapi hambatan dari ketidakseimbangan ekonomi Cina sendiri. Permintaan domestik melemah, dengan konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran, sebagian karena krisis properti yang semakin parah.
Pabrik-pabrik Cina memproduksi lebih dari yang dibutuhkan negara, sehingga Beijing harus lebih bergantung pada ekspor untuk mendorong perekonomiannya. Tanpa permintaan asing yang konsisten, akibat perang tarif Presiden AS Donald Trump, pertumbuhan perdagangan yang menggunakan yuan dapat terhenti.
“Pertumbuhan harus datang dari luar negeri,” kata Wang dari Eurasia Group. “Artinya, perdagangan global kini menjadi lebih penting bagi Cina.”
Jika Cina menuntut agar lebih banyak transaksi diselesaikan dalam mata uangnya sendiri, mitra dagang harus bersedia menerimanya, yang menurut analis akan memerlukan kepercayaan yang lebih besar, lembaga yang transparan, dan ekonomi yang lebih kuat.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Algadri Muhammad
Editor: Melisa Lolindu
Tonton juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!
(ita/ita)
Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga September 2025. Berdasarkan data terkini, total nilai ekspor nasional mencapai USD 209,80 miliar, atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor nonmigas, terutama pertanian dan industri pengolahan berbasis hasil bumi, kini menjadi tulang punggung utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi pasar global.
Sementara ekspor migas justru mengalami penurunan sebesar 14,09% dengan nilai hanya USD 10,03 miliar, sektor nonmigas tumbuh signifikan 9,57% dan mencatat nilai 199,77 miliar dolar AS. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh dua sektor andalan: industri pengolahan dan pertanian.
“Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai ekspor mencapai 209,80 milyar dollar atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai USD 10,03 miliar atau turun 14,09%. Sementara nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai USD 199,77 miliar,” ujar Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ketika memberikan pernyataan resmi Badan Pusat Statistik di Jakarta, (3/10/2025)
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat kontribusi ekspor sebesar USD 0,63 miliar pada September 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan daya saing kuat produk-produk hasil bumi Indonesia di pasar global, mulai dari kelapa sawit dan turunannya, lemak dan minyak nabati, hingga komoditas perkebunan unggulan lainnya. Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak hingga 32,40%, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekspor nasional.
Selain itu, hasil turunan pertanian juga menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan, yang mencatat kenaikan 20,25% secara tahunan dengan andil besar sebesar 15,13% terhadap total ekspor nonmigas. Produk-produk seperti kimia dasar organik berbasis hasil pertanian, minyak kelapa sawit, serta logam dasar bukan besi menjadi kontributor dominan di dalam kelompok ini.
“Peningkatan nilai ekspor non migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,25% dengan andil sebesar 15,13%. Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditas seperti barang perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semi konduktor dan komponen elektronik lainnya serta minyak kelapa sawit.” kata Pudji.
Kinerja ekspor yang solid juga tercermin dari capaian pada bulan September 2025, di mana nilai ekspor nasional mencapai USD 24,68 miliar, naik 11,41% dibandingkan September 2024. Peningkatan ini disokong kuat oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 12,79%, dengan beberapa komoditas andalan seperti lemak dan minyak nabati (naik 18%), serta logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 168,57%.
Dari sisi pasar, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, dengan total kontribusi mencapai 41,81% dari keseluruhan ekspor nonmigas. Ekspor ke Tiongkok mencatat nilai 46,47 miliar dolar AS, tumbuh 9,19% dibandingkan tahun lalu, dengan dominasi komoditas besi, baja, dan produk turunan pertanian.
“tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan india. Nilai ekspor 3 negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non migas Indonesia pada Januari hingga September 2025.” Pungkas Pudji.
Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci masa depan ekspor nasional. Menurutnya, pertanian Indonesia tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan harus didorong ke arah pengolahan agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global.
“Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Ke depan, yang harus kita dorong adalah hilirisasi pertanian. Produk kita harus masuk ke rantai nilai global, supaya petani mendapat keuntungan lebih besar dan negara memperoleh devisa yang lebih kuat,” tegas Mentan Amran Sulaiman.
Mentan Amran menambahkan, penguatan hilirisasi juga menjadi strategi utama pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
“Enam komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit, yang kita dorong. Nilai investasi mencapai 9,9 triliun rupiah, membuka lapangan kerja bagi 8,6 juta orang dengan total nilai investasi 371 triliun rupiah, Kalau hilirisasi jalan, maka nilai ekspor naik, industri tumbuh, dan lapangan kerja di pedesaan ikut terbuka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tetapi tentang masa depan ekonomi rakyat,” imbuh Mentan Amran.