Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dibutuhkan kenaikan investasi hingga 143 persen jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dedi Latip mengatakan, dibutuhkan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Ini cukup fantastis untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025 sampai 2029,” kata Dedi dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dedi mengatakan, nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi selama 10 tahun terakhir.

    “Nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir. Artinya kita bisa lihat begitu cukup besar target dan harapan yang harus dicapai,” ujar Dedi.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, ia mengatakan ada beberapa peluang investasi di Indonesia yang ditawarkan. Pertama, dari sektor hilirisasi sumber daya alam.

    Dari bahan paparan Dedi, disebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen nikel, minyak sawit, karet, ikan di dunia. RI juga produsen timah kedua, bauksit keenam, dan rumput laut kedua di dunia.

    Peta jalan industri hilir untuk 28 komoditas strategis memiliki potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga 2040.

    Sektor investasi kedua yang ditawarkan adalah energi baru dan terbarukan. Di sini, total potensinya mencapai sekitar 3.700 gigawatt (GW).

    3.700 GW itu terdiri dari solar sebesar 3.294 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, tidal 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

    Kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 14 GW atau hanya kurang dari 1 persen dari potensi.

    Sektor investasi ketiga yang ditawarkan adalah ketahanan pangan. Pada 2023, RI menempati posisi keenam dalam pendapatan pasar makanan terbesar di dunia sebesar 233 miliar dolar AS.

    Mega proyek yang sedang berlangsung saat ini meliputi perkebunan padi, industri gula, dan industri bioetanol di Papua Selatan.

    Sektor investasi keempat adalah kesehatan yang meliputi farmasi dan alat kesehatan.

    Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan pengeluran kesehatan dari 2024 sebesar 49 miliar dolar AS menjadi 78 miliar dolar AS pada 2030.

    Lalu, sektor investasi di bidang kesehatan juga ditawarkan karena defisit bahan farmasi aktif dan alat kesehatan.

    Sektor investas kelima adalah pendidikan. Indonesia disebut menawarkan super tax deduction untuk investasi dalam kegiatan vokasi/pelatihan.

    Lalu, ada juga Kawasan Khusus Ekonom (KEK) di bidang pendidikan dan sudah ada tiga model Foreign Direct Investment (FDI) di perguruan tinggi.

    Sektor investasi keenam adalah ekonomi digital, termasuk pusat data.

    Pada 2025, nilai ekonomi digital RI diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS, di mana angka ini mewakili 44 persen Asia Tenggara. Pada 2030, diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS.

    Sektor investasi ketujuh adalah semikonduktor. Potensi untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor mulai dari pertambangan, pengolahan, pembuatan wafer, hingga fabrikasi semikonduktor.

    Lalu, meningkatnya permintaan dari industri elektronik dan otomotif dalam negeri, serta industri global.

    Sektor investasi kedepalan adalah Ibu kota Nusantara (IKN). Ada peluang investasi di sini meliputi perumahan, komersial, pendidikan, transportasi, rumah sakit, telekomunikasi, energi terbarukan, hotel, dan pariwisata.

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif antara lain tax holiday hingga 30 tahun dan hak bercocok tanam (HGU) selama 95 tahun bagi investor yang menanamkan modal di IKN.

    Sektor investasi kesembilan adalah industri manufaktur berorientasi ekspor.

    Indonesia disebut berpotensi menjadi hub regional dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar dan berkembang, lokasi strategis, dan infrastruktur pendukung.

  • IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia

    IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup menguat 192,42 poin atau 2,90 persen ke posisi 6.830,88. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 24,04 poin atau 3,11 persen ke posisi 796,45.

    “IHSG dan bursa saham regional Asia menguat, pasar merespon data pertumbuhan ekonomi Jepang dan simposium yang akan dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Ekonomi Jepang tumbuh sebesar 0,7 persen kuartal ke kuartal (qoq) pada kuartal IV 2024, meningkat dari pertumbuhan 0,4 persen pada kuartal sebelumnya dan melampaui perkiraan sebesar 0,3 persen.

    Secara tahunan, produk domestik bruto (PDB) Jepang tumbuh 2,8 persen pada kuartal IV 2024, sesuai ekspektasi dan naik dari pertumbuhan 1,7 persen kuartal III 2024.

    Hal itu menandai pertumbuhan triwulanan ketiga berturut-turut, didorong oleh rebound yang kuat dalam investasi bisnis.

    Pelaku pasar juga menelaah rencana simposium yang dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping, yang mana akan melibatkan sektor swasta yang akan menampilkan para pemimpin bisnis terkemuka di China.

    Pelaku pasar berharap acara itu akan meningkatkan kepercayaan sektor swasta pada kebijakan dari Pemerintah China.

    Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca perdagangan Indonesia Januari 2025 surplus sebesar 3.45 miliar dolar AS atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,24 miliar dolar AS, yang didukung dari ekspor yang mencatatkan sebesar 21,45 miliar dolar AS dan nilai impor sebesar 18 miliar dolar AS.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sebelas atau semua sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi yang naik sebesar 3,53 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor keuangan yang masing-masing naik sebesar 3,18 persen dan 2,25 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SMIL, DATA, PMMP, ENAK dan TAXI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni KOTA, HADE, PACK, NAYZ, dan MANG.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.387.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,87 miliar lembar saham senilai Rp11,70 triliun. Sebanyak 427 saham naik 208 saham menurun, dan 320 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 24,82 poin atau 0,06 persen ke 39.174,25, indeks Shanghai menguat 9,11 poin atau 0,27 persen ke 3.355,83, indeks Kuala Lumpur melemah 8,84 persen atau 0,56 poin ke posisi 1,582,76, indeks Straits Times menguat 15,22 poin atau 0,75 persen ke 3.877,53.

    Sumber : Antara

  • RUU Minerba Sah Jadi Undang-undang

    RUU Minerba Sah Jadi Undang-undang

    GELORA.CO -DPR RI mengesahkan perubahan ke-4 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang II, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 18 Februari 2025.

    Pantauan RMOL di lokasi, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir serta dihadiri 311 anggota DPR.

    Adies Kadir meminta persetujuan anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Minerba tersebut.

    “Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah RUU tentang Perubahan ke-4 Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Adies Kadir dalam rapat paripurna.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan.

    Badan Legislasi DPR RI, Komite II DPD RI, dan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Wamensesneg Bambang Suhariyanto telah menyepakati dan menyetujui 9 pasal substansial dalam RUU Minerba.

    Adapun 9 pasal dalam RUU Minerba yang disepakati bersama adalah:

    1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

    2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;

    3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara mengikuti mekanisme dan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

    5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.

    6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:

    a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;

    b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan

    c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

    7. Pasal 169A memasukan ketentuan terkait audit lingkungan.

    8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.

    9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

  • Perkuat Daya Saing Global, PT INKA Ekspor Locomotive Platform ke Australia – Halaman all

    Perkuat Daya Saing Global, PT INKA Ekspor Locomotive Platform ke Australia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  PT INKA (Persero) INKA kembali melanjutkan catatan ekspor dengan pengiriman Locomotive Platform untuk UGL Rail Service Pty Ltd. Dalam pengiriman pertama ini, sebanyak 2 unit dari total pesanan sebanyak 50 unit Platform akan dikirimkan ke Australia secara bertahap sampai dengan 2028. 

    Pengiriman batch-1 dilakukan melalui Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Senior Manager Humas dan Kantor Perwakilan PT INKA (Persero), Nuur Aisyah mengatakan, INKA memastikan akan terus meningkatkan kualitas produk dan menjalankan quality control sesuai dengan yang telah disepakati.

    “Proyek ekspor Locomotive Platform ke Australia memiliki nilai strategis bagi INKA. Ekspor ini juga menjadi showroom yang efektif untuk memasuki pasar global dan bersaing lebih luas di bidang manufaktur kereta api dunia. INKA berkomitmen akan terus meningkatkan kualitasnya dengan quality control yang sesuai dengan yang telah disepakati,” jelas Aisyah.

    Locomotive Platform ini berupa underframe tanpa instalasi bogie dan coupler, yang merupakan bagian dari keseluruhan lokomotif bertipe Diesel Electric C44 ESACi oleh UGL Rail Service Pty Ltd.

    Sinergi berkelanjutan antara INKA dengan UGL Australia yang telah berjalan baik, membuktikan komitmen INKA dalam meningkatkan kualitas industri kereta api di pasar global. 

    Sebelumnya, INKA telah menyelesaikan proyek 262 unit Container Flat Top (CFT) Wagon untuk KiwiRail New Zealand pada Agustus 2023 dan tambahan 450 unit CFT Wagon di tahun 2024.

    “INKA mengucapkan terima kasih kepada Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang turut berkontribusi dalam mendukung pengiriman ekspor batch pertama ini berjalan tepat waktu dan lancar,” tambah Aisyah.

    Erika Asih Palupi, Sekretaris Perusahaan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), mengungkapkan TPS bangga dapat menjadi saksi dan turut andil dalam perjalanan produk anak bangsa yang mendunia.

    “Pelabuhan memiliki peran yang tidak hanya sebagai tempat bongkar muat barang, namun juga sebagai gerbang membuka produk-produk Indonesia untuk memasuki pangsa pasar global dan ekspor 2 unit locomotive platform ini menjadi bukti kepercayaan atas kehandalan produk anak bangsa. Tugas kami, TPS untuk ikut menjaga dan mengawal kepercayaan ini,” ungkap Erika.

    Selain proyek ekspor, INKA tengah mengerjakan KRL baru pesanan KAI Commuter yang telah melalui tahapan engineering dan design.

    Saat ini, proyek tersebut sedang memasuki proses produksi untuk 4 trainset pertama yang dikerjakan di pabrik INKA Madiun dan pengerjaan TS 5 di Pabrik INKA Banyuwangi sudah mulai berjalan. Sementara, progress pengerjaan KRL Retrofit telah memasuki tahap finishing pada TAKT-3 untuk trainset pertama dan Trainset kedua memasuki tahap penentuan bakalan (kereta) yang rencananya akan di retrofit.

    Pekerjaan 612 trainset kereta penumpang Stainless Steel New Generation pesanan PT KAI (Persero) sudah terkirim sebanyak 25 trainset. Saat ini, trainset ke 26 sedang memasuki masa pengujian internal dan persiapan pengujian eksternal dari customer sebelum dikirim.

  • Erick Thohir Sebut Bank BUMN Siap Tampung Devisa Hasil Ekspor

    Erick Thohir Sebut Bank BUMN Siap Tampung Devisa Hasil Ekspor

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru soal penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan himpunan bank milik negara (Himbara) siap mendukung implementasi PP tersebut.

    Erick Thohir mendampingi Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Melalui aturan tersebut, devisa hasil ekspor SDA sektor pertambangan, hasil dari perkebunan, kehutanan dan perikanan di Indonesia harus disimpan di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan.

    “Saya bersama para Menteri Kabinet Merah-Putih mendampingi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). PP ini membuat devisa hasil ekspor SDA sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi serta hasil dari perkebunan, kehutanan dan perikanan di Indonesia harus disimpan di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan,” kata Erick dikutip dari akun Instagram @Erick Thohir, Selasa (18/2/2025).

    Erick menjelaskan kebijakan tersebut dapat menambah cadangan devisa hasil ekspor Indonesia sebesar US$ 80 miliar atau setara Rp 1.296 (kurs Rp 16.200). Sejalan dengan itu, Erick menekankan bank-bank Himbara siap mewujudkan PP yang sudah ditetapkan oleh Prabowo.

    “BUMN melalui bank-bank Himbara siap mewujudkan Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah, peraturan ini bisa memberikan kemakmuran untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” terang dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken beleid soal ketentuan baru mengenai penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Prabowo meneken Peraturan Pemerintah (PP) soal kebijakan DHE tersebut.

    Pengumuman dilakukan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dia menandatangani langsung PP nomor 8 tahun 2025 tentang aturan baru DHE tersebut.

    Dalam aturan baru ini, penempatan DHE dalam sistem keuangan dalam negeri akan diperpanjang dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun. Kemudian persentase retensi bagi eksportir menyimpan DHE SDA akan dinaikkan dari paling sedikit 30% menjadi 100%.

    “Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, utamanya dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dampak devisa hasil ekspor maka pemerintah menetapkan PP 8 tahun 2025,” beber Prabowo dalam konferensi pers yang dilakukan Senin (17/2/2025).

    (rrd/rrd)

  • Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri di Istana Presiden Senin 17/2/2025 (Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi)

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (17/2/2025). 

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

    Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    “Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

    Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

    “Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Terapkan Kebijakan DHE SDA, Ini Dampaknya bagi Devisa

    Prabowo Terapkan Kebijakan DHE SDA, Ini Dampaknya bagi Devisa

    Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penyimpanan DHE SDA di dalam negeri.  

    Melalui peraturan yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025 tersebut, pemerintah menetapkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. 

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023. 

    Pemerintah memperkirakan devisa hasil ekspor (DHE)  akan bertambah sebesar US$ 80 miliar, bahkan bisa mencapai US$ 100 miliar pada 2025. Hal ini menyusul penerapan kebijakan baru terkait DHE sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

    “Apabila kebijakan ini berlaku selama 12 bulan penuh, pendapatan devisa diperkirakan akan melebihi US$ 100 miliar,” ucap Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

    Terkait hal ini, riset Erdhika Elit Sekuritas menyebut kebijakan baru pemerintahan Prabowo ini positif karena devisa yang disimpan di sistem perbankan domestik akan meningkatkan likuiditas perbankan.

    “Bank akan memiliki lebih banyak dana untuk menyalurkan kredit atau menawarkan produk investasi seperti deposito valas,” tulis riset Erdhika dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Erdhika juga memberi daftar emiten perbankan yang layak mendapat perhatian dengan dengan kebijakan DHE. Emiten-emiten tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Permata Tbk (BNLI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

    “Semakin banyak devisa hasil ekspor dinikmati di dalam negeri, maka hasilnya Indonesia akan memiliki cadangan devisa yang naik signifikan dan dapat menjadi fondasi bagi stabilitas perekonomian Tanah Air dan nilai tukar rupiah,” tambah riset Erdhika

  • IHSG diprediksi menguat di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG diprediksi menguat di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG hari ini (18/02) diprediksi bergerak menguat dalam range 6.760 sampai 6.870

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa diperkirakan bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

    IHSG dibuka menguat 32,73 poin atau 0,48 persen ke posisi 6.863,61. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,59 poin atau 0,83 persen ke posisi 803,04.

    “IHSG hari ini (18/02) diprediksi bergerak menguat dalam range 6.760 sampai 6.870,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Selasa.

    Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Januari 2025 neraca dagang Indonesia tercatat surplus sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,24 miliar dolar AS.

    Performa itu ditopang oleh surplus neraca dagang non migas sebesar 4,88 miliar dolar AS, komoditas emas, logam mulia, produk kimia, dan bahan yang berasal dari karet menopang ekspor non migas.

    Apabila diakumulasikan, Indonesia mengalami surplus neraca dagang dalam 57 bulan beruntun.

    Pada 18- 19 Februari 2025 pekan ini, Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) akan mengumumkan tingkat suku bunga acuannya.

    Dari mancanegara, adaptasi pengembangan AI, seperti model DeepSeek memberikan prospek baru bagi pertumbuhan sektor teknologi di China.

    Di sisi lain, rilis PDB Jepang kuartal IV- 2024 mengalami kenaikan, yang mana sektor properti dan energi mendorong indeks sektoral sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap daya beli.

    Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 169,69 poin atau 0,43 persen ke level 39.343,94, indeks Shanghai melemah 6,14 poin atau 0,18 persen ke posisi 3.349,69, indeks Kuala Lumpur melemah 2,42 poin atau 0,15 persen ke posisi 1.580,34, dan indeks Straits Times melemah 0,09 poin atau 0,00 persen ke 3 904,76.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada sanksi penangguhan ekspor jika tak laksanakan PP 8/2025

    Ada sanksi penangguhan ekspor jika tak laksanakan PP 8/2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Ada sanksi penangguhan ekspor jika tak laksanakan PP 8/2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan akan ada sanksi administratif berupa penangguhan ekspor bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengumumkan aturan terbaru soal devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) melalui penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam penjelasannya, Presiden mengatakan bahwa melalui PP itu, pemerintah memberikan keleluasaan bagi eksportir menjaga keberlangsungan usaha mereka melalui sejumlah ketentuan, yakni eksportir diizinkan menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa keperluan, yaitu penukaran ke rupiah di bank yang sama.

    Selain itu, eksportir juga diizinkan melakukan pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah, serta pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    Kemudian, dana di rekening khusus itu juga boleh dipakai untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia,serta tersedia tetapi hanya sebagian di dalam negeri dalam bentuk valuta asing.

    Pemerintah juga memperbolehkan dana tersebut digunakan untuk membayar pinjaman untuk pengadaan barang modal.

    Kebijakan menempatkan DHE SDA sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan itu mulai diberlakukan efektif per 1 Maret 2025.

    Dalam kesempatan sebelumnya pada sidang kabinet, Prabowo menilai kebijakan penempatan DHE SDA di perbankan nasional dalam negeri tersebut wajar dan masuk akal.

    Menurut Presiden, eksportir menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, sudah seharusnya menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

    “Saya kira ini wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” kata Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina,” ungkap Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dalam sebuah laporan, disebutkan bahwa Pejabat senior Pemerintah AS akan bertemu dengan para pejabat Rusia untuk membahas perdamaian Ukraina.

    Mereka yang akan mewakili AS di antaranya Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Utusan Khusus Timur Tengah Steve Witkoff akan menuju Arab Saudi untuk bertemu pejabat senior Rusia.

    Menurut sumber tersebut, pertemuan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelumnya pada Rabu (12/2), Presiden AS Donald Trump mengatakan setuju untuk segera memulai perundingan yang mengakhiri perang selama tiga tahun di Ukraina, usai berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga membahas hal tersebut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa menuntut agar dilibatkan dalam perundingan apa pun mengenai masa depan Ukraina. Namun, utusan Khusus Trump untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan Eropa kemungkinan tidak akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

    “Belum ada detail mengenai perundingan karena masih tahap awal, meski kemungkinan besar tidak akan melibatkan Inggris maupun EU (European Union/Uni Eropa),” ucap Lukman.

    Di samping itu, indeks dolar sendiri terpantau data di tengah perdagangan yang sepi karena Hari President di AS.

    Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dia memperkirakan kurs rupiah berkisar Rp16.150-Rp16.250 per dolar AS.

    “(Untuk) sentimen dalam negeri belum bagus, walau data (neraca) perdagangan kemarin (Senin 17/2) menunjukkan surplus yang lebih besar, namun hal ini disebabkan oleh impor yang jauh di bawah perkiraan mencerminkan permintaan domestik yang lemah.

    Demikian juga ekspor yang juga di bawah harapan, mencerminkan permintaan eksternal yang juga lemah,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.237 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025