Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara nomor delapan di dunia dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) serta memainkan peran penting di belahan bumi bagian selatan.

    Berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2024 PDB Indonesia tercatat 4,7 triliun dolar AS, melampaui Prancis (4,36 triliun dolar AS) dan Inggris (4,28 triliun dolar AS).

    “Indonesia, dengan PDB ekonomi kita sekitar 4,7 triliun dolar AS. Jadi saat ini Indonesia nomor delapan di dunia. Indonesia merupakan bagian penting dari belahan bumi selatan,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03 persen pada 2024 terbilang stabil dibandingkan dengan negara lain seperti AS, China, Brasil, hingga negara kawasan ASEAN.

    Maka dari itu berdasarkan hal ini, menurutnya, Indonesia telah pantas untuk menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Penting juga bagi OECD untuk memasukkan Indonesia agar OECD lebih inklusif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    “Jadi harga yang ditetapkan membantu Indonesia mempertahankan salah satu inflasi terendah di dunia, dan jika melihat kemungkinan resesi, Indonesia juga salah satu yang terendah, angkanya 5 persen jika dibandingkan dengan negara lain,” tambahnya.

    Airlangga juga menilai RI telah berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Di samping itu, tingkat kemiskinan Indonesia juga tercatat berada di bawah 10 persen, yakni 8,57 persen pada September 2024. Lalu 4,91 persen untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024.

    Dari segi industri, Menko memaparkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia masih terpantau baik dan ekspansif di 51,9 pada Januari 2025 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 berada di atas 127,2.

    “Indeks penjualan riil kita juga berada di atas nol. Jadi saya pikir neraca ekonomi kita tetap positif,” ucapnya.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aturan Devisa Hasil Ekspor Berlaku 1 Maret 2025, Pengusaha Curhat Begini – Page 3

    Aturan Devisa Hasil Ekspor Berlaku 1 Maret 2025, Pengusaha Curhat Begini – Page 3

    Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan tiga manfaat besar yang akan dirasakan Indonesia dalam penerapan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kami memandang bahwa perluasan atau penguatan kebijakan DHE SDA ini, sumber daya alam ini memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Setidaknya kami mencatat ada tiga manfaat,” kata Perry dalam Konferensi Pers di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Perry mengatakan, Bank Indonesia sangat mendukung penuh kebijakan tersebut, dan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui perubahan kebijakan DHE SDA.

    Perry menjelaskan bahwa penguatan kebijakan DHE SDA akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertama, meningkatkan Pembiayaan dalam Perekonomian.

    “Yang pertama (manfaatnya) meningkatkan pembiayaan dalam perekonomian. Semakin banyak akan dimanfaatkan untuk pembiayaan perekonomian dan karenanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Manfaat kedua, kata Perry kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara dengan meningkatkan devisa yang masuk, serta memperkuat cadangan devisa Indonesia.

    Ia menyebut, dengan meningkatnya devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Hal ini sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global.

    “bagi negara kita juga akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga cadangan devisa kita dan karenanya juga memperkuat upaya-upaya kita melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Manfaat ketiga yang tidak kalah penting adalah penguatan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia menilai, dengan adanya dana yang lebih banyak mengalir ke sektor perbankan, sistem keuangan akan lebih stabil.

     

  • Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).

    Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya memproyeksi dari kebijakan tersebut PDB Indonesia bisa meningkat hingga 0,8 persen.

    “Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen,” ujar dia.

    Meski demikian menurut dia, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.

    Luhut memastikan, meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, namun hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.

    “Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.

    Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari China, sehingga China merespons hal itu dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan DHE yang baru dinilai bisa jaga kurs rupiah dari krisis

    Kebijakan DHE yang baru dinilai bisa jaga kurs rupiah dari krisis

    Kebijakan serupa juga diterapkan oleh negara lain, seperti Malaysia dan Thailand

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100 persen dapat menjaga stabilitas kurs rupiah.

    Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mengantisipasi dampak krisis moneter seperti yang terjadi pada 1998 lalu.

    “Ini jangan dilihat dari sisi negatifnya, tetapi kita lihat ‘Merah Putih’-nya. Kebijakan ini untuk membantu ketahanan ekonomi kita, khususnya menjaga kurs rupiah,” ujar Arsjad usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Arsjad mengatakan kebijakan serupa juga diterapkan oleh negara lain, seperti Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, kebijakan ini penting bagi Indonesia sebagai langkah antisipatif guna memperkuat fundamental ekonomi nasional.

    Ia juga menekankan bahwa fleksibilitas tetap diberikan kepada para pengusaha dalam penggunaan dana DHE SDA, selama dana tersebut tetap berada di dalam negeri.

    “Untuk pengusaha sendiri (tetap) fleksibel. Yang penting dipakai di dalam negeri. Uang itu bisa digunakan untuk apapun, untuk bayar dividen, untuk melaksanakan (operasional) usaha dan semua. Tapi, yang penting adalah kita menjaga dana itu enggak dipakai di luar (negeri), taruh di Indonesia supaya jaga ketahanan ekonomi,” tuturnya.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan DHE SDA 100 persen berpotensi menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.279 triliun.

    Aturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 ini mewajibkan seluruh eksportir menyimpan DHE SDA di perbankan dalam negeri.

    Dalam regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA mereka di sistem keuangan nasional selama 12 bulan melalui rekening khusus di bank nasional.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa eksportir tetap diberikan keleluasaan dalam memanfaatkan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan operasional usaha, pembayaran pajak, pembayaran dividen dalam mata uang asing, serta pengadaan barang dan jasa yang belum tersedia di dalam negeri.

    Namun, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan ekspor. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stimulus Ekonomi dari Prabowo: Diskon Pajak Mobil Listrik-Hybrid hingga Tol

    Stimulus Ekonomi dari Prabowo: Diskon Pajak Mobil Listrik-Hybrid hingga Tol

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan paket stimulus ekonomi untuk sektor industri otomotif. Produk kendaraan bermotor, khususnya kendaraan ramah lingkungan, mendapat insentif dari pemerintah.

    Hal itu diumumkan langsung oleh Prabowo dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) didalamnegeri.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Prabowo.

    “Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle(EV) dan hibrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal,” jelas Prabowo.

    Dalam waktu dekat, pemerintah akan memberikan stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan Lebaran 2025. Salah satu stimulus yang diberikan adalah diskon tarif jalan tol untuk mudik lebaran tahun ini.

    Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, akan ada paket stimulus ekonomi dari pemerintah untuk sektor otomotif nasional. Stimulus ekonomi untuk industri otomotif itu antara lain pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik (EV) dan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP).

    Insentif untuk mobil listrik dan mobil hybrid sudah diumumkan dan sudah keluar peraturan resminya. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Yang terbaru dari pengumuman Prabowo itu adalah insentif untuk motor listrik. Menurut Prabowo, motor listrik akan mendapatkan subsidi atau pajak ditanggung pemerintah tahun ini. Namun, aturan turunan untuk insentif motor listrik sejauh ini belum dikeluarkan oleh pemerintah.

    (rgr/dry)

  • Indonesia Butuh Rp 13.032 Triliun Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Indonesia Butuh Rp 13.032 Triliun Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Demi mencapai itu diperlukan investasi dalam jumlah besar untuk mendorong produktivitas ekonomi. 

    Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dedi Latip mengungkapkan berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    “Dalam mencapai target tersebut perhitungan Bappenas diperlukan investasi PMDN dan PMA 13.032 triliun, ini cukup fantastis. Untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025-2029 nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir,” kata Dedi dalam keynote speech pada acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).

    Peluang dan Insentif

    Dedi menambahkan, untuk menarik investasi besar, pemerintah menawarkan peluang di sektor hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, ekonomi digital, hingga industri manufaktur berorientasi ekspor. 

    Selain itu, untuk mendorong investasi, pemerintah juga memberikan insentif seperti super tax deduction hingga 300 persen untuk riset dan pengembangan (R&D) serta 200 persen untuk pelatihan vokasi disiapkan untuk mendorong produktivitas industri.

    Dedi menuturkan, di sisi regulasi, pemerintah terus memperbaiki kemudahan berusaha  dan memperbaiki kebijakan turunan UU Ciptakerja.

    Pemerintah memperkuat kepastian hukum melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) dan prinsip fiktif positif melalui revisi PP No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

    “Pemerintah juga menyempurnakan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan merevisi aturan terkait kepastian hukum bagi investor,” ujar Dedi.

     

  • Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus

    Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi data neraca perdagangan Indonesia yang surplus 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus 3,45 miliar (dolar AS), lebih tinggi 1,21 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi 1,45 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Indonesia sudah mengalami surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut sejak Desember 2020,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Tercatat, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari 2025 senilai 21,45 miliar dolar AS atau turun 8,56 persen dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 23,46 miliar dolar AS. Adapun secara year on year (yoy), ekspor Indonesia naik 4,68 persen dibanding bulan Januari 2024 sebesar 20,49 miliar dolar AS

    Jika dilihat secara tahunan, ekspor migas menurun dari 1,06 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 1,4 miliar pada Januari 2025. Kemudian, nilai ekspor non migas secara tahunan tercatat naik dari 20,40 miliar dolar AS di Januari 2024 menjadi 19,10 miliar dolar AS di Januari 2025.

    Untuk nilai impor Indonesia pada Januari 2025, tercatat mencapai 18 miliar dolar AS atau turun 15,18 persen dibanding Desember 2024 yang sebesar 21,22 miliar dolar AS. Apabila dibandingkan Januari 2024, kinerja impor bulan ini tercatat turun sebesar 2,67 persen.

    Secara yoy, impor migas menurun dari 2,70 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi dolar AS 2,48 miliar pada Januari 2025. Sementara, impor non migas secara yoy turun dari 15,80 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 15,52 miliar dolar AS pada Januari 2025.

    Di samping itu, Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong melihat, penguatan rupiah turut dipengaruhi data penjualan ritel Amerika Serikat (AS) yang terkontraksi 0,5 persen dari dugaan minus 0,1 persen.

    Akibat rilis data tersebut, imbal hasil obligasi AS mengalami penurunan dan meningkatkan prospek pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

    Lukman menilai ada potensi 50 persen untuk pemangkasan 50 basis points (bps) hingga akhir tahun. “Sebelumnya, hanya diperkirakan paling besar 35 bps,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat hingga 24 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.228 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.252 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut menguat ke level Rp16.208 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.285 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Optimistis Dapat Izin, Freeport Siap Ekspor 1,3 Juta Ton Konsentrat Tahun Ini

    Optimistis Dapat Izin, Freeport Siap Ekspor 1,3 Juta Ton Konsentrat Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas optimistis pemerintah segera memberikan kembali izin ekspor konsentrat tembaga pada Februari 2025.

    Dia pun menyebut, Freeport siap mengekspor 1,3 juta ton konsentrat tembaga hingga Desember 2025 mendatang.

    “[Ekspor] Diharapkan bisa mencapai 1,3 juta ton sampai dengan bulan Desember, diharapkan,” kata Tony di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Tony mengatakan, nilai ekspor tersebut mencapai sekitar US$5 miliar atau setara Rp81,34 triliun (asumsi kurs Rp16.268 per dolar AS). Menurut Tony, dari jumlah nilai ekspor itu, jatah untuk negara mencapai US$4 miliar atau setara Rp65,07 triliun.

    “Saya sih optimistis [dapat izin ekspor Februari], harus optimis dong kita. Untuk Indonesia Maju itu nilai ekspornya kira-kira US$5 miliar dan bagian negara US$4 miliar,” ucap Tony.

    Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 31 Desember 2024. Namun, pada Oktober 2024, fasilitas pemurnian dan pemrosesan atau smelter baru PTFI terbakar.

    Insiden tersebut menyebabkan perusahaan belum bisa menyerap seluruh produksi konsentratnya untuk diolah dalam negeri. Oleh karena itu, PTFI mengajukan perpanjangan izin ekspor kepada pemerintah.

    Tony mengatakan, pihaknya telah menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan kepada pemerintah guna kembali mendapat izin ekspor. Bahkan, kata dia, PTFI telah menyerahkan dokumen hasil investigasi kebakaran pada fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur itu.

    “Sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah semua sudah kita serahkan. Ya, hasil investigasi kebakaran itu juga sudah kita serahkan,” jelasnya.

    Sebelumnya, PTFI dikabarkan tengah mulai memuat kargo konsentrat dengan tujuan pengiriman ke China. Menurut satu sumber yang mengetahui secara langsung mengenai masalah itu, upaya PTFI dilakukan demi mengantisipasi diterimanya izin ekspor pada akhir bulan ini.

    Sumber lainnya menyebut bahwa pengiriman konsentrat tembaga dari tambang di Grasberg, Papua Tengah, diperkirakan akan berangkat pada akhir Februari 2025.

    “Penyimpanan menjadi masalah besar. Kita harus mulai memindahkannya,” kata sumber pertama seperti dikutip dari Reuters, Senin (17/2/2025).

    Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah memberi sinyal untuk memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport.  

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya saat ini memang masih belum memberikan rekomendasi izin ekspor untuk PTFI. Namun, dia akan mendukung diberikannya izin ekspor tembaga PTFI.

    “Mendukung. Mendukung tapi syarat dan ketentuan berlaku lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Dukungan dari Kementerian ESDM juga seiring dengan Kementerian Perdagangan yang sebelumnya telah mendukung atas pemberian izin ekspor tembaga PTFI.

    Imbas belum diberikannya perpanjangan izin ekspor ini, Freeport disebut telah menurunkan produksi konsentratnya sebesar 40%. Terhentinya ekspor ini membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua.

    “Sudah-sudah [menurunkan produksi menjadi] 60%,” kata Tri. 

  • Indef Prediksi Kebijakan DHE SDA Akan Perkuat Rupiah

    Indef Prediksi Kebijakan DHE SDA Akan Perkuat Rupiah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menilai kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dapat meningkatkan cadangan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

    Kebijakan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 ini memperketat aturan mengenai DHE SDA salah satunya dengan penyimpanan di dalam negeri dalam rupiah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan usaha, pengelolaan, serta pengolahan sumber daya alam.

    “Dengan kebijakan ini, cadangan devisa negara berpotensi meningkat signifikan dan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Andry dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta menambah cadangan devisa negara. Regulasi ini juga merupakan revisi dari PP 36 Tahun 2023, yang sebelumnya hanya mewajibkan 30% DHE disimpan selama tiga bulan.

    “PP 36 Tahun 2023 dinilai kurang optimal karena durasi penyimpanan yang pendek dan jumlah DHE yang kecil, sehingga dampaknya terhadap ekonomi belum maksimal,” jelas Andry.

    Ia juga menyoroti praktik under-invoicing dan pengalihan devisa ke luar negeri yang dilakukan oleh beberapa eksportir untuk menghindari kewajiban penyimpanan DHE.

    “Dengan aturan ini, pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa regulasi arus devisa akan diperketat guna memperkuat ekonomi nasional,” tambahnya.

  • Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dibutuhkan kenaikan investasi hingga 143 persen jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dedi Latip mengatakan, dibutuhkan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Ini cukup fantastis untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025 sampai 2029,” kata Dedi dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dedi mengatakan, nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi selama 10 tahun terakhir.

    “Nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir. Artinya kita bisa lihat begitu cukup besar target dan harapan yang harus dicapai,” ujar Dedi.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, ia mengatakan ada beberapa peluang investasi di Indonesia yang ditawarkan. Pertama, dari sektor hilirisasi sumber daya alam.

    Dari bahan paparan Dedi, disebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen nikel, minyak sawit, karet, ikan di dunia. RI juga produsen timah kedua, bauksit keenam, dan rumput laut kedua di dunia.

    Peta jalan industri hilir untuk 28 komoditas strategis memiliki potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga 2040.

    Sektor investasi kedua yang ditawarkan adalah energi baru dan terbarukan. Di sini, total potensinya mencapai sekitar 3.700 gigawatt (GW).

    3.700 GW itu terdiri dari solar sebesar 3.294 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, tidal 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

    Kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 14 GW atau hanya kurang dari 1 persen dari potensi.

    Sektor investasi ketiga yang ditawarkan adalah ketahanan pangan. Pada 2023, RI menempati posisi keenam dalam pendapatan pasar makanan terbesar di dunia sebesar 233 miliar dolar AS.

    Mega proyek yang sedang berlangsung saat ini meliputi perkebunan padi, industri gula, dan industri bioetanol di Papua Selatan.

    Sektor investasi keempat adalah kesehatan yang meliputi farmasi dan alat kesehatan.

    Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan pengeluran kesehatan dari 2024 sebesar 49 miliar dolar AS menjadi 78 miliar dolar AS pada 2030.

    Lalu, sektor investasi di bidang kesehatan juga ditawarkan karena defisit bahan farmasi aktif dan alat kesehatan.

    Sektor investas kelima adalah pendidikan. Indonesia disebut menawarkan super tax deduction untuk investasi dalam kegiatan vokasi/pelatihan.

    Lalu, ada juga Kawasan Khusus Ekonom (KEK) di bidang pendidikan dan sudah ada tiga model Foreign Direct Investment (FDI) di perguruan tinggi.

    Sektor investasi keenam adalah ekonomi digital, termasuk pusat data.

    Pada 2025, nilai ekonomi digital RI diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS, di mana angka ini mewakili 44 persen Asia Tenggara. Pada 2030, diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS.

    Sektor investasi ketujuh adalah semikonduktor. Potensi untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor mulai dari pertambangan, pengolahan, pembuatan wafer, hingga fabrikasi semikonduktor.

    Lalu, meningkatnya permintaan dari industri elektronik dan otomotif dalam negeri, serta industri global.

    Sektor investasi kedepalan adalah Ibu kota Nusantara (IKN). Ada peluang investasi di sini meliputi perumahan, komersial, pendidikan, transportasi, rumah sakit, telekomunikasi, energi terbarukan, hotel, dan pariwisata.

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif antara lain tax holiday hingga 30 tahun dan hak bercocok tanam (HGU) selama 95 tahun bagi investor yang menanamkan modal di IKN.

    Sektor investasi kesembilan adalah industri manufaktur berorientasi ekspor.

    Indonesia disebut berpotensi menjadi hub regional dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar dan berkembang, lokasi strategis, dan infrastruktur pendukung.