Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 di Angka 3,2 Persen

    Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 di Angka 3,2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan mencapai 3,2%. Proyeksi ini didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), China, dan Eropa. Namun, gejolak perekonomian global masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

    “Divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Januari 2025 di gedung Thamrin, BI, Rabu (19/2/2025).

    BI memperkirakan pertumbuhan perekonomian global, khususnya AS akan tetap kuat didukung oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring dengan upah dan produktivitas yang tinggi, serta perbaikan investasi.

    Sementara itu, perekonomian Eropa, China, dan Jepang masih melemah akibat rendahnya permintaan domestik serta menurunnya kinerja eksternal, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan dampak kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    “Ekspansi ekonomi India juga tertahan akibat proses konsolidasi fiskal dan investasi yang belum kuat,” tambah Perry.

    Di sisi lain, ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi, dipengaruhi oleh kebijakan tarif impor AS yang lebih cepat dan luas dari perkiraan, serta arah kebijakan bank sentral AS.

    Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih tinggi di AS membuat ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) menjadi lebih terbatas. 
    Selain itu, kebijakan fiskal AS yang ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap instrumen tersebut.

    Perkembangan ini menyebabkan tingginya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya di AS, yang pada akhirnya membuat indeks dolar AS tetap kuat dan menekan nilai tukar berbagai mata uang dunia.

    “Ketidakpastian global yang tetap tinggi memerlukan respons kebijakan yang kuat agar dapat memitigasi dampaknya, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” jelas Perry.

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5% (yoy). Prospek ini didukung oleh peningkatan investasi, terutama investasi nonbangunan.

    Namun, konsumsi rumah tangga perlu terus didorong agar dapat memperkuat permintaan domestik. Dari sisi eksternal, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat ekspor guna mengantisipasi perlambatan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama.

    BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial dan percepatan digitalisasi transaksi pembayaran diperkuat agar dapat bersinergi dengan stimulus fiskal pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Lebih dari itu, BI mendukung penuh implementasi program Asta Cita Pemerintah, termasuk dalam pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan,” tutup Perry terkait pertumbuhan ekonomi global.

  • Israel ‘Nyolong’ Pendapatan Pajak Palestina, Dialihkan ke Keluarga Israel: Rp 1,4 Triliun Lebih – Halaman all

    Israel ‘Nyolong’ Pendapatan Pajak Palestina, Dialihkan ke Keluarga Israel: Rp 1,4 Triliun Lebih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah ‘mencuri’ pendapatan pajak Palestina dan mengalihkan dana ke keluarga Israel.

    Dirinya telah menyita $90 juta (sekitar Rp 1,4 Triliun lebih) dari pendapatan pajak Palestina.

    Bezalel Smotrich telah memutuskan untuk menyita tambahan $ 90 juta dari pendapatan pajak Otoritas Palestina dan mentransfer uang itu kepada warga Israel.

    Warga Israel yang mendapat transferan ‘dana curian’ itu merupakan keluarga dari korban tewas di perang Gaza.

    Sebuah laporan oleh TV7 Israel News, mengatakan langkah oleh Kementerian Keuangan Israel adalah untuk mengalihkan dana ke korban perang Gaza dan keluarga mereka.

    Bahkan dirinya menuduh bahwa korban tewas itu akibat teror yang dilakukan pihak Palestina.

    Bahkan dirinya juga menuduh bahwa gerakan Palestina adalah terorisme.

    “Tidak ada yang lebih bermoral dan hanya tanda tangan daripada yang mencegah Otoritas Palestina mendanai terorisme, dan mengalihkan dananya untuk kepentingan keluarga korban teror,” kata Smotrich dalam sebuah posting di akun X-nya.

    “Ini adalah langkah penting dalam perang nasional kita. Kami tidak akan mengizinkan Otoritas Palestina untuk mempromosikan terorisme,” tambahnya.

    Menteri keuangan menyatakan klaim bahwa dia akan terus bertindak tegas untuk keamanan warga Israel.

    Diketahui Pemerintah Palestina menggunakan pendapatan pajak untuk membayar gaji pegawai negeri, yang menyumbang 65 persen dari total pendapatan negara, menurut Anadolu.

    Sejak 2019, Israel telah memutuskan untuk memotong 600 juta shekel ($ 168 juta) setiap tahun, dengan alasan tunjangan bulanan yang diberikan oleh PA kepada tahanan dan mantan tahanan.

    Angka tersebut kemudian meningkat menjadi rata-rata $ 195 juta per tahun, kata laporan itu.

    Sejak November 2021, PA tidak dapat membayar gaji karyawan publik secara penuh.

    Palestina yang diduduki tetap bergantung pada Israel untuk perdagangan luar negerinya, dengan hampir semua impor dan ekspor Palestina berasal dari Israel atau poin yang dikendalikan Israel.

    Bahkan Israel telah menahan bea cukai yang dikumpulkan atas nama pemerintah Palestina selama berbulan-bulan.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • BI Tahan BI-Rate, Tapi Ada Sinyal Potensi Penurunan!

    BI Tahan BI-Rate, Tapi Ada Sinyal Potensi Penurunan!

    Jakarta: Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75 persen pada Februari 2025. 
     
    Namun, peluang penurunan suku bunga masih terbuka dalam beberapa bulan ke depan, tergantung pada kondisi ekonomi global.
     
    “Intinya arahnya (indikator ekonomi domestik) ada, ruangnya (untuk penurunan BI-Rate) ada. Timing-nya adalah dari dinamika global,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu, 19 Februari 2025.

    Kenapa BI masih tahan suku bunga?
    Meskipun inflasi di Indonesia terkendali dan pertumbuhan ekonomi perlu didorong, BI tetap mempertimbangkan faktor global sebelum menurunkan suku bunga lagi.

    Pada Januari lalu, BI memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen untuk mendukung ekonomi. Namun, saat ini BI masih mencermati dampak global terhadap ekspor dan kebijakan fiskal pemerintah, termasuk program Astacita yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
     

    Selain itu, BI juga terus memantau kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS). Saat ini, ekonomi AS masih kuat meskipun inflasi tinggi. 
     
    The Fed diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga sekali pada semester II 2025, yang berarti imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi. Hal ini bisa memberikan tekanan pada rupiah dan ekonomi domestik.
    Bagaimana dampaknya ke rupiah?
    Saat ini, nilai tukar rupiah masih stabil dan cenderung menguat. Hingga 18 Februari 2025, rupiah tercatat menguat 0,15 persen (point to point) dibanding akhir Januari 2025. 
     
    BI terus melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF).
    BI-Rate bisa turun, kapan?
    Meskipun BI-Rate tetap di 5,75 persen, BI masih membuka peluang penurunan dalam beberapa bulan ke depan. 
     
    Jika kondisi global mendukung dan tekanan eksternal mereda, BI bisa kembali memangkas suku bunga untuk mendorong ekonomi nasional.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • BI Harap PP 8/2025 Dongkrak Stabilitas Rupiah dan Cadangan Devisa

    BI Harap PP 8/2025 Dongkrak Stabilitas Rupiah dan Cadangan Devisa

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) akan memperkuat nilai tukar rupiah. Instrumen ini akan menjadi wadah bagi eksportir untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

    Instrumen-instrumen tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah terbaru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sementara itu, untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP No. 36 Tahun 2023.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, kehadiran SVBI dan SUVBI memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan penerapan TD Valas DHE yang hanya dijalankan dalam bentuk deposito.

    Eksportir hanya mendapatkan keuntungan melalui bunga. Dalam SVBI dan SUVBI, terdapat mekanisme pasar yang memungkinkan eksportir untuk menjual kembali instrumen tersebut di pasar sekunder.

    Meskipun DHE SDA harus disimpan selama 12 bulan, eksportir bisa menjualnya di pasar sekunder lebih cepat dari satu bulan, sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

    “Kalau di SVBI ini ada mekanisme pasar, sehingga ada potensi untuk mendapatkan capital gain. Jadi, ini memperkaya jenis instrumen bagi para eksportir yang ingin mendiversifikasikan hasil ekspor mereka. Ini menjadi pelengkap,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan BI pada Februari 2025 di gedung Thamrin, BI, Rabu (19/2/2025).

    Perluasan instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kewajiban penyimpanan DHE SDA di dalam negeri sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025, meliputi penempatan di instrumen TD Valas DHE dengan tenor hingga 12 bulan dan penempatan di instrumen SVBI dan SUVBI dengan tenor hingga 12 bulan.

    Kemudian, pemanfaatan bisa melalui pengalihan TD Valas DHE menjadi FX Swap, FX Swap lindung nilai dengan underlying TD Valas DHE, dan TD Valas DHE, SVBI, dan SUVBI dapat dijadikan agunan kredit rupiah dari bank.

    Destry menambahkan bahwa keberadaan instrumen baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pasar valas Indonesia, khususnya dalam meningkatkan cadangan devisa dan juga stabilitas rupiah.

    Sebelumnya, dalam penerapan PP Nomor 36 Tahun 2023, eksportir hanya diwajibkan menyimpan 30% dari total DHE selama tiga bulan. Regulasi tersebut menghasilkan tambahan DHE SDA sebesar US$ 2,5 hingga 3 miliar. 
    Dengan penerapan PP No 8 Tahun 2025, diharapkan eksportir mendapatkan fleksibilitas lebih besar dan dapat berkontribusi pada stabilisasi nilai tukar rupiah.

    “Tentunya kami berharap penerapan PP No 8 Tahun 2025, di mana penyimpanan DHE hingga 100% selama satu tahun, dapat lebih fleksibel dengan adanya konversi dan mekanisme lainnya. Saya rasa ini akan memberikan dampak positif bagi pasar valas kita,” tegas Destry dalam menanggapi PP 8/2025 dalam imbasnya ke rupiah dan devisa.

  • Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarusia Natalia Koschanova dan Ketua Parlemen Bahrain Ali bin Saleh Al Saleh di sela-sela menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-15 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Rabu.

    Dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, dia meyakini pertemuannya dengan Ketua Dewan Republik Majelis Nasional Republik Belarusia Natalia Koschanova dapat berkontribusi bagi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarusia, termasuk hubungan antarparlemen.

    Puan menilai hubungan bilateral RI-Belarusia yang telah berkembang pesat selama 3 dekade terakhir dapat menjajaki peningkatan di beberapa bidang kerja sama, termasuk kemitraan antarparlemen.

    “Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat,” ucapnya.

    Menurut dia, dialog DPR RI dan parlemen Belarusia dapat membahas topik terkini terkait tantangan demokrasi dan pelaksanaan pemilu di berbagai negara pada tahun 2024.

    “Negara-negara demokrasi harus mendorong kerja sama internasional lebih luas, dan tidak terjebak pada nasionalisme sempit, kebijakan unilateral,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini juga menyinggung pentingnya isu perempuan lantaran Indonesia dan Belarusia sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan.

    Ia menilai parlemen Indonesia dan Belarusia yang sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan dapat mendiskusikan pula tentang cara memberdayakan perempuan di dunia politik.

    “Kepemimpinan kami berdua, yaitu perempuan sebagai pimpinan parlemen diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak perempuan untuk terjun ke dunia politik,” katanya.

    Puan lantas menyinggung soal kerja sama ekonomi kedua negara. Belarusia diketahui termasuk produsen besar produk olahan susu (dairy product).

    “Indonesia bermaksud mencapai ketahanan pangan, dan memberi pasokan makanan bergizi bagi anak Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan dilengkapi pasokan dairy product dari Belarusia,” tuturnya.

    Menurut dia, Indonesia bisa menjadi hub bagi produk Belarusia memasuki pasar Asia Tenggara. Di sisi lain, Belarusia juga bisa menjadi pintu masuk bagi komoditas Indonesia ke pasar Eropa Timur.

    Puan mendorong hubungan lebih erat antara pihak swasta kedua negara untuk lebih saling mengenal potensi antara Indonesia dan Bahrain.

    “Kita dapat mengadakan promosi bersama untuk peningkatan perdagangan dan investasi, dan saya juga mengundang pihak Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya untuk sektor energi terbarukan,” kata dia.

    Menurut dia, Indonesia perlu untuk mengeksplorasi peluang kerja sama lain, seperti berinvestasi dengan mendirikan pabrik pengolahan makanan di Bahrain.

    Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Bahrain, antara lain, kendaraan bermotor, produk kertas, produk kayu, makanan, alas kaki, suku cadang mobil, dan garmen.

    “Saya optimistis bahwa potensi kemitraan ekonomi dapat dikembangkan agar saling menguntungkan rakyat kedua negara,” katanya.

    Puan juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang hubungan sosial budaya dan sektor pariwisata, terlebih jumlah wisatawan Bahrain yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2024 meningkat 12 persen dari data pada tahun 2023.

    Untuk kerja sama pendidikan, Puan berharap makin lebih berkembang pada masa depan, menyusul beberapa kerja sama antarperguruan tinggi Indonesia dan Bahrain yang sudah berjalan saat ini adalah di bidang pertanian dan ekonomi syariah.

    “Tentu pada masa depan dapat dikembangkan untuk pertukaran dosen dan mahasiswa kedua negara, atau melakukan penelitian bersama,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia menyinggung soal warga negara Indonesia (WNI) di Bahrain, yang berjumlah 6.965 orang dan sebagian besar bekerja di sektor informal.

    “Kami juga mencatat bahwa sebagian dari pekerja migran ini adalah korban perdagangan orang (TPPO) sehingga membuat posisi mereka lebih rentan mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum,” urainya.

    Oleh karena itu, Puan meminta Bahrain untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Kami ingin mengajak Pemerintah dan Shura Council Bahrain untuk memajukan perlindungan warga Indonesia di Bahrain dan untuk pemberantasan TPPO,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor kembali konsentrat tembaga secara bertahap. Relaksasi izin ekspor bagi Freeport sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sebagai informasi, smelter Freeport di Gresik mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Kondisi itu membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya dan menyebabkan adanya penumpukan tembaga di gudang Freeport.

    Meski begitu Bahlil menyebut Freeport akan terkena sanksi kendati mendapat restu ekspor. Sanksi yang dimaksud adalah biaya ekspor yang lebih besar dari sebelumnya.

    “Sanksinya kita memberikan, sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” tegas Bahlil di Shangri-La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah sudah melakukan rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas nasib Freeport, khususnya menyangkut insiden kebakaran. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta persoalan tersebut segera diatasi.

    “Namun ketika smelter mereka sudah jadi semua, dan kemudian terjadi kebakaran di smelternya, khususnya di bagian pabrik asam sulfatnya, Menko perekonomian Pak Airlangga pernah memimpin rapat langsung untuk rapat berkoordinasi dengan menteri-menteri teknis untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Bahlil.

    Isu ini juga sudah dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut solusi yang diutamakan adalah memastikan produksi Freeport tetap berjalan demi mencegah PHK, serta menekan potensi kerugian bagi pemerintah. Apalagi 51% saham Freeport dikuasai pemerintah Indonesia.

    “Kemarin kita sudah lakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden Dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan. Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan total kerusakan akibat kebakaran pada fasilitas smelter di Gresik Jawa Timur mencapai 100 juta Dolar AS. Adapun kerusakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh asuransi setelah dinyatakan sebagai kejadian kahar atau force majeur.

    “Total biaya kerusakan 100 juta dolar AS dan sepenuhnya ditanggung pihak asuransi dan surat asuransi sudah diterbitkan Desember lalu. Sudah kami sampaikan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM,” uajrnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu, 19 Februari.

    Tony melanjutkan, pihaknya menargetkan proses perbaikan baru akan selesai pada Juni 2025. Saat ini pihaknya telah mendatangkan sejumlah peralatan baru sehingga perbaikan smelter bisa berjalan dengan lancar.

    “Minggu lalu sudah tiba 3 Boeing 737 cargo yang memuat peralatan dan tiba di Surabaya (dengan berat) 30 ton lebih. Ada pesawat Antonov yang kami sewa juga, tiba disurabaya bawa peralatan,” beber Tony..

    Rencananya proses commissioning dan precommissioning dari fasilitas ini baru  akan dimulai pada pertengahan Maret hingga minggu ke-3 bulan Juni.

    “Kami yakin bisa selesai di minggu ke 3 Juni dan mulai ramp up minggu ke 4 Juni dengan kapasitas 40 persen, Agustus 50 persen, September 60 persen, Oktober 70 persen, November 80 persen, baru 100 persen Desember,” ucap Tony.

    Lebih jauh Tony melanjutkan, kebakaran ini kemudian menyebabkan terhentinya kegiatan produksi di smelter yang baru diresmikan ini. Dengan penyetopan kegiatan produksi tersbeut, lanjut Tony, konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua hanya bisa diolah sebanyak 40 persen di PT Smelting Gresik dan sisanya tidak dimanfaatkan atau menjadi idle.

    “Jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta ton konsnetrat yang tidak bisa diproses di PT Smelting. Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari 5 miliar dolar,” beber Tony.

    Tony melanjutkan, potensi penerimaan negara berkurang sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan Rp65 triliun dengan rincian dividen sebesar 1,7 miliar dolar AS atau Rp28 tiliun, pajak sebesar 1,6 miliar dolar AS atau senilai Rp26 triliun, bea keluar ekspor sebesar 0,4 miliar atau Rp6,5 triliun dan royalti sebesar 0,3 miliar dolar AS atau Rp4,5 triliun.

    Adapun dampak terhadap daerah jika tidak melakukan ekspor konsentrat tembaga, kata Tony, antara lain pengurangan pendapatan daerah di tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp5,6 triliun dengan rincian Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1,3 triliun, Kabupaten Mimika sebesar Rp2,3 triliun dan kabupaten lain di Papua Tengah sebesar Rp2 triliun.

    Terakhir, potensi berkurangnya alokasi dana kemitraan PTFI untuk program pengembangan masyarakat sebesar 60 juta dolar AS atau Rp960 miliar di tahun 2025.

    “Sesuai dengan IUPK PTFI, konsentrat dapat diekspor apabila terjadi keadaan kahar namun perlu penyesuaian Permen ESDM untuk mengatur ekspor tersebut karena keadaan kahar ini,” tandas Tony.

  • Waspada RI Kena! Eropa Menabuh Genderang Perang Baru

    Waspada RI Kena! Eropa Menabuh Genderang Perang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa (UE) berencana ‘menabuh genderang perang baru’ dengan akan menerapkan tindakan keras terhadap impor pangan yang tidak memenuhi standarnya. Hal ini diketahui dari sebuah dokumen yang diterbitkan Rabu (19/2/2025).

    Dalam dokumen itu, nampak sejumlah cetak biru untuk sektor yang meskipun menghabiskan sepertiga anggaran blok tersebut. Cetak biru ini dibuat setelah protes petani yang kesal dengan beban regulasi, pendapatan yang terjepit, dan serta persaingan tidak adil dari pesaing luar negeri yang kurang teregulasi.

    “Visi untuk Pertanian dan Pangan berjanji untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Untuk memastikan bahwa sektor pertanian tidak ‘dirugikan secara kompetitif’, komisi akan mengejar penyelarasan yang lebih kuat dari standar produksi yang diterapkan pada produk impor,” menurut draf teks dokumen itu yang dilihat oleh AFP.

    Secara khusus, Brussels akan memastikan bahwa pestisida paling berbahaya yang dilarang di UE karena alasan kesehatan dan lingkungan tidak diizinkan masuk kembali ‘melalui produk impor’. Meski begitu, dokumen tersebut tidak menyebutkan jadwal untuk itu atau produk atau negara mana yang dapat terpengaruh.

    “Misi pertama dari visi ini adalah untuk mengurangi ketegangan dan menyenangkan semua pihak,” kata Luc Vernet dari Farm Europe, sebuah lembaga pemikir, yang mencatat bahwa teks tersebut ‘sangat hati-hati’.

    Prospek larangan potensial terhadap beberapa impor dapat memicu konflik perdagangan yang membayangi. Financial Times melaporkan minggu ini bahwa tanaman AS seperti kedelai dapat menjadi sasaran, setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bea yang dapat mempengaruhi ekspor Eropa.

    Draf dokumen tersebut juga berjanji untuk mereformasi kebijakan pertanian bersama (CAP) UE. Nantinya, mereka berjanji untuk memangkas birokrasi, dan menargetkan subsidi besar-besaran kepada petani ‘yang paling membutuhkan’.

    “Ini masalah besar. Sebagian besar uang sekarang diberikan kepada sebagian kecil petani yang tidak perlu. Ini adalah pergeseran paradigma,” ungkapnya.

    UE sendiri memiliki portfolio mensubsidi pertanian untuk memastikan cukupnya makanan yang diproduksi dengan harga terjangkau, dan petani diberi penghargaan karena menjaga alam. Subsidi tersebut sangat besar dan dihargai oleh negara-negara pertanian, terutama Prancis, Irlandia, dan negara-negara Eropa Timur, tempat para petani memiliki pengaruh politik yang kuat.

    Menurut rancangan Visi untuk Pertanian dan Pangan, lebih banyak uang juga diharuskan mengalir ke petani muda serta mereka yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan atau bekerja di daerah dengan ‘kendala alam’. Penyederhanaan akses pendanaan bagi petani skala kecil dan menengah juga dicantumkan.

    Selanjutnya, teks tersebut menyerukan 27 anggota UE untuk mengurangi ‘ketergantungan’ dan mendiversifikasi rantai pasokan. Visi ini menyoroti impor pupuk dari Rusia sebagai hal yang menjadi perhatian khusus.

    Pertanian menyumbang 1,3% terhadap PDB UE pada tahun 2023, menurut blok tersebut. Sektor pertanian dan pangan Eropa mempekerjakan 30 juta orang, yang mencakup 15% dari lapangan kerja UE.

    Indonesia Kena?

    Sementara itu, belum ada informasi resmi terkait bagaimana visi baru ini akan berpengaruh pada Aturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Diketahui, EUDR merupakan titik nyala antara Indonesia dan UE karena aturan itu berpengaruh terhadap ekspor produk sawit RI ke Benua Biru, dengan Brussels menganggap produksi sawit Indonesia mungkin menyalahi sejumlah standar lingkungan.

    Produk yang tercakup dalam EUDR ini adalah kayu, karet, sapi, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, dan kedelai atau produk yang memerlukan bahan-bahan ini sebagai bagian dari pembuatannya. Komisi UE akan mengevaluasi bahan baku lainnya dengan kemungkinan untuk memperluas cakupan Peraturan ini.

    Peraturan perundang-undangan baru ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2023 dan awalnya dijadwalkan berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. Namun, Parlemen dan Dewan UE baru-baru ini menyetujui usulan untuk menunda penerapannya selama satu tahun guna memberi perusahaan dan otoritas lebih banyak waktu untuk mempersiapkan penerapannya dengan lebih baik.

    Setelah usulan ini diadopsi, Peraturan tersebut akan mengikat mulai tanggal 30 Desember 2025 untuk operator dan pedagang besar, sementara perusahaan mikro dan kecil harus menerapkannya mulai tanggal 30 Juni 2026.

    Walau begitu, Komisaris UE untuk Pertanian, Christophe Hansen, sejauh ini hanya menggambarkan Visi untuk Pertanian dan Pangan sebagai ‘peta jalan bersama untuk inisiatif masa depan’ tanpa menyinggung EUDR. Akan tetapi, Hansen juga menyinggung soal inisiatif pangan yang berkelanjutan.

    “Visi tersebut akan dipresentasikan dalam 100 hari pertama masa jabatan pemerintahan baru dan harus berfokus pada ‘memastikan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang sektor pertanian dan pangan kita dalam batasan planet kita,” tulis Hansen dalam suratnya merilis Visi untuk Pertanian dan Pangan itu.

    (pgr/pgr)

  • Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa naiknya nilai pajak ekspor. Hal ini berkaitan dengan relksasi ekspor konsentrat tembaga yang sejatinya berakhir di 31 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia seharusnya tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat, dengan beroperasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur.

    Namun sayangnya, smelter tembaga yang mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga itu mengalami insiden kebakaran, yang berakibat pada berhentinya produksi.

    Atas insiden itu, Bahlil menyebutkan, pihaknya akan memberikan ruang untuk mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga dengan syarat naiknya pajak ekspor.

    “Sanksinya kita memberikan adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayarkan negara lebih besar daripada sebelumnya. (Pemberian sanksi) baru diputuskan Februari (2025) ini,” katanya saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Pemerintah bersama dengan pihak Freeport Indonesia juga sudah melakukan pembahsan perihal relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini. Dengan catatan, smelter konsentrat di Gresik sudah bisa berjalan pada Juni 2025 ini.

    “Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada dan secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk melakukan ekspor konsentrat,” tegas Bahlil.

    Pertimbangan relaksasi ekspor konsetrat ini, kata Bahlil, karena Freeport yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini berkontribusi besar dalam pendapatan negara.

    Sehingga, ada potensial kehilangan pendapatan negara bila PTFI tidak melakukan produksi tembaga dan tak bisa diekspor.

    Ditambah, ada potensi ribuan karyawan yang dirumahkan imbas dari belum bisa berjalannya smelter tembaga terbaru PTFI itu.

    “(Solusi) win-winnya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport kita berjalan karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss. Tapi di sisi lain, bagi saya sebagai Menteri ESDM adalah bagaimana memastikan agar pabrik itu segera berjalan,” bebernya.

    (pgr/pgr)

  • China Balas Dendam Blokir Amerika, Perang Makin Panas

    China Balas Dendam Blokir Amerika, Perang Makin Panas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) terus-menerus mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor dan penambahan tarif yang bisa melumpuhkan upaya China mendominasi pengembangan industri teknologi. Tak tinggal diam, China melancarkan aksi balas dendam dengan memblokir akses mineral kritis ke AS dan sekutu.

    Terbaru, perusahaan China juga menyetop ekspor alat yang digunakan dalam pengembangan baterai metal lithium untuk kendaraan listrik (EV). Hal ini merupakan implementasi dari rencana Beijing untuk mulai melakukan kontrol ekspor untuk baterai dan lithium.

    Jiangsu Jiuwu Hi-Tech mengatakan kepada konsumen pada bulan lalu bahwa perusahaan akan menyetop ekspor alat filtrasi yang disebut ‘sorbent’ mulai 1 Februari 2025, menurut sumber yang familiar dengan isu ini, dikutip dari Reuters, Rabu (19/2/2025).

    China adalah produsen sorbent terbesar di dunia. Alat itu penting untuk melakukan ekstraksi lithium. Meski demikian, skala pasarnya sulit dipastikan karena Beijing membatasi pembagian data, menurut analis.

    Keputusan Jiangsu menunjukkan ancaman Beijing yang diumumkan pada Januari lalu mulai ditegakkan, meski regulasinya belum sah dan baru berbentuk proposal.

    Jika disetujui, perusahaan memerlukan lisensi khusus dari pemerintah untuk melakukan penjualan ke luar negeri untuk beberapa teknologi baterai dan lithium.

    Salah satu eksekutif di perusahaan teknologi ekstraksi lithium lainnya yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan Jiangsu dan Sunresin New Materials yang sama-sama merupakan produsen sorbent besar, saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah terkait proposal tersebut.

    Jiangsu dan Sunresin tidak merespons pertanyaan yang diajukan Reuters.

    (fab/fab)