Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Mendag Sebut Produk UMKM Dalam Negeri Sudah Bersandar Internasional, Ini Buktinya – Halaman all

    Mendag Sebut Produk UMKM Dalam Negeri Sudah Bersandar Internasional, Ini Buktinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut produk UMKM dalam negeri sudah berstandar internasional.

    Ia membuktikannya dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara 21 UMKM dan MAP Group pada Kamis (27/2/2025) ini.

    Melalui MoU ini, produk-produk dari 21 UMKM tersebut akan dipasarkan di berbagai ritel modern yang berada di bawah naungan MAP Group seperti Sogo, Seibu, Galeries Lafayette, dan Alun Alun Indonesia.

    Mengingat empat ritel tersebut berasal dari luar negeri, Budi menilai itu menunjukkan bahwa produk-produk UMKM Indonesia sudah memenuhi standar internasional.

    “Sebenarnya, produk yang masuk ke empat ini sudah standar internasional,” kata Budi dalam acara Business Matching UMKM Fesyen Lokal dengan Department Store di Bawah naungan MAP Group di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat.

    “Karena Seibu, Sogo, tadi Pak Handaka (Direktur PT MAP Adiperkasa Tbk Handaka Santosa) bilang dari Jepang. Galeries Lafayette dari Perancis. Jadi, sebenarnya produk-produk UMKM ini sudah masuk ke standar internasional,” ujarnya.

    Dengan demikian, Budi menjelaskan, produk-produk ini akan lebih mudah diekspor ke luar negeri.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun dipastikan akan terus mendukung melalui program UMKM Bisa Ekspor.

    Budi juga menjelaskan proses yang membuat 21 UMKM ini dapat memasuki empat ritel modern MAP Group.

    Sebelumnya, Kemendag mengumumkan adanya program business matching dengan MAP Group, yang kemudian diikuti oleh 396 UMKM.

    Setelah melalui kurasi, jumlah peserta disaring menjadi 155 UMKM, dan akhirnya terpilih 21 UMKM produk fesyen dari wilayah Jabodetabek yang berhasil menjalin kontrak dengan MAP Group.

    “UMKM lokal ini harus mempunyai daya saing yang bagus. Sekarang dari 396 menjadi 21, itu kan berarti yang 21 ini memang punya daya saing yang bagus,” ucap Budi.

    “Kalau kita ingin bisa bersaing, kita ingin diterima pasarnya baik di dalam negeri maupun internasional, maka yang pertama adalah kita harus mempunyai daya saing,” jelasnya.

  •  Menteri Bahlil Tetapkan HBA Jadi Penentu Harga Batu Bara Ekspor – Halaman all

     Menteri Bahlil Tetapkan HBA Jadi Penentu Harga Batu Bara Ekspor – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang besar.

    Selayaknya Indonesia menjadi penentu harga batu bara di pasar global.

    Selama ini, batu bara asal Indonesia dihargai rendah di pasaran global.

    Pemicunya, setiap kali ekspor, patokan harga yang dijadikan acuan adalah Indonesia Coal Index (ICI) yang nilainya rendah sekali.

    Dampaknya, penerimaan negara dan pengusaha batu bara tak naik-naik.

    Paham akan masalah ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tancap gas.

    Dia pun meneken keputusan menteri (kepmen) yang mengubah acuan harga batu bara ekspor dari ICI ke HBA (Harga Acuan Batu Bara).

    “Ya betul, mulai diberlakukan 1 Maret 2025,” ujar Bahlil kepada wartawan Jakarta dikutip Kamis, 27/2/2025.

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan sosialisasi aturan HBA sebagai patokan harga batu bara ekspor sudah dilakukan.

    Tujuannya mulia agar Indonesia semakin diakui sebagai bangsa mandiri, tidak bergantung kepada negara lain, serta meningkatkan penerimaan negara.

    “Jadi sudah sosialisasi jadi HBA. Selama ini kan batu bara kita harga acuannya kan dikendalikan atau ditentukan negara lain. Bahkan sampai kemudian harga kita dibanderol jauh lebih murah ketimbang negara lain,” kata Menteri Bahlil.

    Menurutnya, dengan adanya aturan HBA ini, Indonesia memiliki harga pasar batu bara ekspor secara global.

    Kebijakan ini sudah melalui kajian panjang yang melibatkan banyak pihak.

    Kesimpulannya, aturan ini berdampak kepada meningkatnya penerimaan negara.

    “Kita harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan orang lain harganya rendah pula. Aku enggak mau itu. Jadi kita sekarang membuat aturan HBA adalah agar harga kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tutur Menteri Bahlil.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menerangkan perubahan aturan harga patokan batu bara ekspor, salah satu tujuannya adalah stabilitas harga.

    “Jadi kalau kami menggunakan data, yang harus menggunakan sesuai HBA atau HBP (Harga Batu Bara Patokan) harganya stabil di angka itu saja. Karena tidak ada pergerakan, perbedaan data-data yang berubah,” kata Tri di Jakarta, Rabu, 26/2/2025.

    Meski begitu, ia meminta perusahaan tambang batu bara agar jujur dalam menjalankan kewajiban PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

     “Sampaikan realisasi harga seluruhnya. Harga itulah yang nanti akan kami gunakan sebagai acuan untuk kita tarik PNBP untuk penentuan harga berikutnya. Sebetulnya enggak ada yang berubah dari penentuan harga yang dulu,” ujarnya menambahkan.

    Tri menerangkan, jika harga patokan ekspor batu bara menggunakan HBA, maka proses penentuan harga bisa dilakukan dua kali dalam sebulan.

    Sementara jika menggunakan ICI, harga penentu ditentukan sekali untuk sebulan.

    Otomatis, pengambilan datanya terakhir lebih dekat.

    Asal tahu saja, Kementerian ESDM menetapkan HBA periode Februari 2025.

    Hal itu tertuang dalam Kepmen ESDM No. 67/KMB.01/MEMB/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Februari 2025.

    Di beleid itu, pemerintah memisahkan HBA berdasarkan 4 kategori.

    Jika dibandingkan dengan HBA bulan Januari 2025, batu bara kategori I, II, dan III pada Februari 2025 mengalami penurunan harga.

    Sedangkan kategori IV, yakni batu bara berkalori tertinggi, justru mengalami kenaikan harga.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Malam Ini INTERUPSI Korupsi Sulap Pertalite Jadi Pertamax bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    Malam Ini INTERUPSI Korupsi Sulap Pertalite Jadi Pertamax bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    loading…

    Malam Ini INTERUPSI Korupsi Sulap Pertalite Jadi Pertamax bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    JAKARTA – Indonesia kembali diguncang skandal korupsi di sektor energi. Kali ini, dugaan penyimpangan muncul dalam tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pertalite yang seharusnya menjadi BBM bersubsidi diduga “disulap” menjadi Pertamax yang lebih mahal. Praktik ini diduga melibatkan oknum pejabat yang memanfaatkan selisih harga demi keuntungan pribadi, sementara rakyat harus menanggung dampaknya hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

    Dugaan praktik ini tentu berdampak luas. Selain merugikan masyarakat yang semakin terbebani dengan harga BBM yang mahal, negara juga kehilangan dana subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Jika benar terbukti, ini bisa menjadi salah satu skandal korupsi paling besar dalam sejarah distribusi BBM di Indonesia.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan tata kelola minyak mentah. Nama yang ikut terseret adalah Riva Siahaan, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.

    Praktik ini berimbas besar pada keuangan negara. Kerugian yang ditimbulkan mencakup berbagai aspek, mulai dari ekspor minyak mentah yang dilakukan secara tidak semestinya, impor minyak mentah dan BBM melalui perantara, hingga meningkatnya beban kompensasi serta subsidi. Benarkah ada permainan di balik harga BBM yang terus melonjak? Apakah kasus ini akan terus menyeret nama-nama besar di industri energi?

    Saksikan selengkapnya dalam INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Eri Purnamahadi-Anggota Dewan Energi Nasional, Nailul Huda-Direktur Ekonomi Celios, dan Achmad Nur Hidayat-Ekonom, pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • Deal! iPhone 16 Bisa Dijual di RI, Begini Kronologi Lengkapnya

    Deal! iPhone 16 Bisa Dijual di RI, Begini Kronologi Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia akhirnya dicabut. Pemerintah dan pihak Apple telah menandatangani perjanjian termasuk menyepakati nilai investasi.

    Dengan adanya kesepakatan ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan iPhone 16 segera bisa dijual di Indonesia. “Dengan adanya MoU dan sudah sepakati nilai investasi, jadi bisa sesegera mungkin [Apple 16 dijual sebelum lebaran]. Sesegera mungkin,” kata Agus menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dalam konferensi pers media di Kementerian Perindustrian, Rabu (26/2/2025).

    Apple tetap memilih opsi memenuhi kewajiban sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan membangun pusat pelatihan dan pengembangan. Jadi, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu tetap menjadi satu-satunya brand tanpa pabrik perakitan di Indonesia.

    Komitmen lain yang disepakati terkait utang sepanjang 2020-2023 sebesar US$10 juta. Utang itu telah dibayar per 16 Desember 2024 lalu.

    Sebagai pembayaran sanksi, Apple menghadirkan perusahaan bagian dari global value chain. Ini dalam bentuk supplier yang menandakan modal investasi di Indonesia, yakni Luxshare-ICT untuk produksi air tag dengan besaran US$150 juta.

    “Investasi Luxshare-ICT akan produksi air tag itu sekitar 150 juta dolar AS, di situ juga disampaikan komitmen bahwa produksi Airtag yang akan diproduksi di Indonesia di Batam dia akan suplai 65% dari kebutuhan Airtag di dunia, jadi potensi ekspor cukup tinggi dan di situ juga sebagai bagian komitmen bahwa baterai yang yang dibutuhkan Airtag akan sepenuhnya dari industri dalam negeri. Airtag akan TKDN tinggi karena baterainya dari industri dalam negeri,” sebut Agus.

    Satu line produksi juga disiapkan oleh perusahaan Long Harmony di Bandung. Rencananya ini menjadi bagian dari GVC Apple accessories. “Itu rupanya komponen yang dibutuhkan produksi AirPods Max,” sebut Agus.

    Awal Pelarangan iPhone 16

    Awal kemunculan isu pelarangan iPhone 16 tak lama setelah seri itu debut pada September 2024. Hingga Oktober, tidak ada tanda kemunculan seri ponsel tersebut di laman TKDN Kementerian Perindustrian.

    Saat itu, Agus menjelaskan seri iPhone 16 belum bisa masuk Indonesia karena terkendala pengurusan sertifikasi TKDN. Izin TKDN yang dikantongi Apple sudah habis dan perusahaan belum memiliki izin karena ada syarat yang belum terpenuhi.

    “Sebelumnya Apple telah mendapatkan sertifikat TKDN, tetapi masa berlakunya sudah habis sehingga harus diperpanjang,” kata Agus.

    Investasi Apple ke pemerintahan saat itu senilai Rp 1,48 triliun atau masih kurang Rp 240 miliar dari komitmen awal Rp 1,71 triliun. Perusahaan juga mengajukan proposal investasi sebesar US$100 juta (Rp 1,5 triliun) untuk membangun development center dan developer center.

    Namun proposal itu ditolak dengan alasan tidak memberikan asas keadilan. Kepada awak media November lalu, Agus menjelaskan ada empat alasan mengenai kriteria adil.

    Salah satunya mengenai investasi di luar Indonesia. Sebagai perbandingan Apple menggelontorkan investasi US$15,84 miliar atau Rp 252 triliun di Vietnam dan India, termasuk penciptaan 200 ribu pekerjaan.

    Selain itu juga ada investasi dari produsen HKT di Indonesia. Misalnya Samsung dan Xiaomo yang berinvestasi dengan nilai investasi mencapai Rp 8 triliun dan Rp 5,5 triliun.

    Adapula soal penciptaan nilai tambah dan pemasukan negara terkait import. Terakhir mengenai penyerapan tenaga kerja.

    Apple Datang ke RI

    Pada bulan Januari, sejumlah perwakilan Apple diketahui mendatangi Kementerian Perindustrian. Pantauan CNBC Indonesia, mereka termasuk Nick Amman yang merupakan Vice President, Global Policy Apple datang ke kantor kementerian pada 7 Januari 2025 pukul 14:35 WIB.

    Ditemui usai bertemu perwakilan Apple, Agus mengatakan negosiasi itu merupakan bagian tugas kementerian. Semua yang dilakukan juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat agar Apple menciptakan lapangan pekerja lewat pembangunan fasilitas produksi.

    “Yang ingin kami jaga adalah prinsip keadilan yang kami dasarkan dari 4 hal. Yang pertama, yaitu kami mau melihat berapa besar investasi Apple di negara lain, sebut saja Vietnam dan India. Kemudian berapa besar investasi dari produsen HKT lain di luar Apple di Indonesia, sebut saja perusahaan Samsung di Indonesia berapa sudah investasi, Huawei berapa, Xiaomi sudah berapa dan lain sebagainya,” jelas Agus.

    Sekitar tiga jam pertemuan itu belangsung. Setelah berbincang Agus selama 30 menit, perwakilan Apple bertemu dengan tim teknis Kemeneprin yang dipimpin Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, Setia Darta.

    Setia mengatakan pihaknya memberi tanggapan pada sejumlah poin yang diajukan Apple. Pihak kementerian juga memberikan balasan dari proposal yang diberikan perusahaan.

    Saat itu, Setia belum bisa memastikan nasib iPhone 16 karena belum ada kesepakatan. Nick Amman yang ditemui di kantor Kemenperin juga tidak berkomentar banyak soal pertemuannya kala itu.

    Satu bulan setelah pertemuan tersebut, Kementerian Perindustrian dan Apple akhirnya memiliki kesepakatan. Nampaknya tak butuh lama lagi masyarakat bisa langsung membeli seri iPhone 16 di Indonesia.

    (fab/fab)

  • Mendag: Pengembangan desa ekspor memperkuat perekonomian nasional

    Mendag: Pengembangan desa ekspor memperkuat perekonomian nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut setiap daerah, khususnya desa di Indonesia memiliki potensi kekayaan alam dan produk unggulan yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekspor.

    Menurutnya, pemanfaatan sumber daya ini dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Salah satu di antaranya, yaitu melalui penguatan ekosistem kewirausahaan di desa, terutama badan usaha milik desa (BUMDes) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar dapat bersaing di pasar global.

    “Desa memiliki kekayaan alam dan produk unggulan yang dapat bersaing di pasar global. Produk hasil pertanian yang berkualitas tinggi, kerajinan tangan, dan produk olahan makanan tradisional menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Mendag mengatakan, BUMDes memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola masyarakat desa, untuk mengoptimalkan potensi potensi yang ada.

    Menurutnya, pertumbuhan ekspor dapat didorong melalui BUMDes maupun UMKM yang tersebar di 75.753 desa seluruh Indonesia.

    “Mari kita jadikan BUMDes dan UMKM motor penggerak ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi positif bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    UMKM memiliki peran fundamental dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dan berpotensi mempercepat pertumbuhan ekspor nasional. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen atau senilai Rp9.580 triliun.

    Ekspor dari UMKM dapat berkontribusi terhadap target peningkatan ekspor pada 2025 dengan proyeksi peningkatan hingga 7,1 persen.

    Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pun bersinergi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Ekspor” di Jakarta, Kamis.

    Ruang lingkup kerja sama terdiri atas penguatan rantai pasok dalam negeri, pengembangan komoditas potensial, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

    Kesepakatan bersama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani. Penandatanganan tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatanganan MoU lainnya antara Kemendes PDT dan sejumlah instansi pemerintah pusat lainnya dan badan usaha milik negara.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepakbola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air. Didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.

    Selengkapnya, berikut rangkuman kasus korupsi yang masuk Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia:

    1. PT Timah Tbk – 300 T

    Kasus korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Kasus ini bermula dari kerja sama ilegal antara Harvey, yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT), dan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, pada 2018-2019. Mereka terlibat dalam penggelapan dana dan penyewaan smelter ilegal.

    Skema ini menyamarkan kegiatan pertambangan ilegal dengan sewa peralatan smelter, lalu mengalihkan dana ke rekening yang dikelola kelompok mereka untuk membiayai operasional tambang ilegal. Kerugian finansial mencapai Rp2,28 triliun dari kerja sama ilegal dan Rp26,65 triliun dari pembayaran bijih timah. Kerugian lingkungan diperkirakan Rp271,07 triliun akibat kerusakan tanah, pencemaran air, dan ekosistem di Bangka Belitung seluas 170 juta hektar.

    2. Pertamina – 193 T

    Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kasus ini melibatkan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, yang diduga terlibat dalam pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, pengaturan harga, impor ilegal, dan mark-up kontrak pengiriman minyak.

    Korupsi ini bermula pada 2018 saat pemerintah mendorong pemenuhan minyak dalam negeri, tetapi beberapa tersangka memilih impor. Kerugian negara mencakup biaya subsidi, impor minyak, dan mark-up harga, dengan total kerugian selama 2018-2023 diperkirakan mencapai Rp968,5 triliun.

    Kasus ini juga terkait dengan keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM Pertamax yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Meskipun pihak Pertamina membantah adanya praktik oplos, mereka mengklaim ada kesalahan komunikasi terkait isu tersebut.

    3. BL BLBI – 138 T

    KPK mengeluarkan SP3 untuk kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Kasus ini terkait penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia pada 1998. Dari Rp147,7 triliun dana yang disalurkan, sekitar Rp138,4 triliun merugikan negara.

    Sjamsul dan Itjih awalnya dijerat sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Syafruddin Temenggung, namun MA membebaskan Syafruddin, menyatakan tidak ada unsur tindak pidana.

    Sjamsul dan Itjih kabur ke Singapura, menjadi buron, dan akhirnya KPK mengeluarkan SP3 pada 2021. Kasus ini bermula dari perjanjian dengan BPPN pada 1998 untuk menyelesaikan kewajiban BDNI sebesar Rp47,258 triliun. Sjamsul diduga merugikan negara Rp4,58 triliun akibat misrepresentasi aset yang dijadikan jaminan.

    4. Duta Palma – 78 T

    Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group, yang melibatkan Surya Darmadi, terus diselidiki sejak 2022. Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 100 triliun, dengan rincian kerugian keuangan Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian Rp 99,2 triliun. Surya Darmadi diduga terlibat dalam penyerobotan lahan hutan di Riau dan pencucian uang.

    Surya Darmadi sempat menjadi buronan KPK namun menyerahkan diri pada 2022. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejagung setelah KPK menghentikan penyidikan dengan SP3 pada 2024. Kejaksaan Agung juga menyita aset dan uang tunai dari PT Duta Palma Group dan entitas terkait, dengan total penyitaan mencapai Rp 450 miliar. Upaya pemulihan kerugian negara terus dilakukan melalui penyitaan aset yang diduga hasil dari tindak pidana ini.

    5. PT TPPI – 37 T

    PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), BUMN di sektor migas, mengalami kesulitan finansial setelah krisis ekonomi 1998. Pada 2008, untuk menyelamatkan perusahaan, JK meminta PT TPPI dibantu, yang kemudian direspons oleh Kepala BP Migas Raden Priyono dengan mengucurkan dana 2,7 miliar dolar AS. Kasus ini akhirnya terungkap sebagai dugaan korupsi.

    Raden Priyono, mantan Deputi BP Migas Djoko Harsono, dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno (yang menjadi buronan) diadili karena korupsi dana tersebut, yang setara dengan Rp 37,8 triliun. JK menyatakan bahwa kebijakan penyelamatan PT TPPI merupakan kebijakan negara untuk mengurangi impor BBM dan memanfaatkan industri petrochemical milik Pertamina, dan menilai kasus ini adalah kasus perdata.

    6. PT ASABRI – 22 T

    Kasus ini melibatkan manipulasi harga saham oleh pihak dalam dan luar Asabri, termasuk Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, yang merugikan investasi Asabri.

    Antara 2012 hingga 2019, Asabri membeli saham dengan harga tinggi, namun dijual dengan harga lebih rendah, merugikan keuangan negara. Terkait kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan pejabat Asabri dan pihak swasta yang terlibat.

    Tersangka dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan diancam dengan hukuman sesuai UU Pemberantasan Korupsi.

    7. PT JIWASRAYA – 17 T

    Dugaan kerugian negara terkait skandal Jiwasraya bertambah menjadi sekitar Rp17 triliun, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang mencapai Rp13,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menahan enam tersangka dan telah menyita aset senilai ratusan miliar rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan.

    Direktur Utama Jiwasraya menyatakan kerugian negara akibat gagal bayar mencapai Rp13 triliun, yang dikaitkan dengan saham yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro. Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro membantah tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai fitnah yang merugikan nama baik klien mereka.

    8. KEMENSOS – 17 T

    Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terungkap setelah KPK menangkap pejabat Kemensos pada Desember 2020. Juliari diduga menerima suap sekitar Rp 32,48 miliar dari vendor pengadaan bansos. Pada 23 Agustus 2021, Juliari divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar.

    Juliari mengajukan pembelaan, meminta dibebaskan, namun ICW mendesak hukuman berat. Keputusan hakim meringankan hukuman dengan alasan hujatan masyarakat terhadap Juliari. Pada Agustus 2022, KPK melaporkan bahwa Juliari telah melunasi uang pengganti Rp 14,5 miliar ke kas negara.

    9. Sawit CPO – 12 T

    Kejaksaan Agung memeriksa saksi FA, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan di Kementerian Perdagangan, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (minyak sawit mentah) dan turunannya pada 2021-2022. Kasus ini melibatkan tiga korporasi besar: Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup, yang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 6,47 triliun.

    Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), namun beberapa perusahaan tidak memenuhinya dan tetap mendapatkan izin ekspor. Sejumlah pejabat Kemendag dan eksekutif perusahaan juga menjadi tersangka.

    10. Garuda Indonesia – 9 T

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima hasil audit BPKP terkait pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (2011-2021) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8,8 triliun. Audit mengungkapkan pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72 yang terlalu mahal, mengakibatkan biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan.

    Kejagung menetapkan dua tersangka baru, Emirsyah Satar (mantan Direktur Utama Garuda) dan Soetikno Soedarjo (eks Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi), sehingga total tersangka menjadi lima orang. Kasus ini terkait dengan pengadaan pesawat yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan kerugian finansial negara sebesar USD 609,8 juta.

    11. BTS KOMINFO – 8 T

    Kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berlanjut. Kejaksaan Agung telah menerima laporan kerugian negara yang mencapai Rp8,32 triliun, yang berasal dari biaya penyusunan, mark-up harga, dan BTS yang tidak terbangun.

    Proyek ini terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya di lima paket BAKTI Kominfo pada 2020-2022. Kejaksaan telah memeriksa lebih dari 60 saksi dan mencegah 23 orang bepergian ke luar negeri.

    Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief dan Direktur Utama PT Moratelindo Galumbang Menak. Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan adiknya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Proyek BTS bertujuan untuk memperluas akses internet ke desa-desa 3T di Indonesia, dengan target 9.113 desa untuk dibangun BTS antara 2020-2022. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenkeu: Pendapatan negara dari Jatim awal 2025 capai Rp19,49 triliun

    Kemenkeu: Pendapatan negara dari Jatim awal 2025 capai Rp19,49 triliun

    Surabaya (ANTARA) – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna mencatatkan realisasi pendapatan negara dari wilayah setempat pada awal 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86 persen dari target tahunan sebesar Rp284,26 triliun.

    “Dari sisi fiskal realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga Januari 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86 persen,” katanya di Surabaya, Kamis.

    Dudung menyatakan realisasi pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang tercatat sebesar Rp19,05 triliun atau 6,83 persen dari target serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp445,23 miliar atau 8,4 persen dari target Rp 5,3 triliun.

    Untuk penerimaan perpajakan sendiri berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp7,05 triliun serta bea cukai sebesar Rp11,99 triliun.

    Sementara itu untuk realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp12,16 triliun atau 9,72 persen dari total pagu anggaran yakni meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menyerap Rp1,5 triliun sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,66 triliun.

    Dudung menuturkan dengan capaian ini berarti ekonomi Jawa Timur tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif terutama karena didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat, sektor industri yang produktif, dan kebijakan fiskal yang berjalan efektif.

    “Pemerintah optimistis tren pertumbuhan ini akan berlanjut pada 2025 dengan tetap menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kinerja ekspor,” katanya.

    Ia menjelaskan capaian fiskal itu semakin mendorong perekonomian Jawa Timur yang memang telah menunjukkan ketahanan sejak tahun lalu yaitu dibuktikan melalui adanya pertumbuhan mencapai 5,03 persen pada triwulan IV-2024.

    Peningkatan aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat menjadi faktor utama pendorong ekonomi di wilayah ini.

    Dari sisi permintaan pertumbuhan masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sedangkan dari sisi penawaran sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    “Jawa Timur juga tercatat sebagai kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa dan nasional masing-masing sebesar 25,23 persen dan 14,39 persen,” katanya.

    Untuk aktivitas perdagangan internasional di Jawa Timur pada Desember 2024 mencatat ekspor senilai 2,10 miliar dolar AS dan impor sebesar 2,77 miliar dolar AS.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto telah memetakan berbagai masalah yang menjadi tantangan untuk membangun ekonomi Indonesia hingga bisa tumbuh 8% pada 2029.

    Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ia tetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, setidaknya ada 7 tantangan pembangunan yang harus segera ia urus untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 8%, seperti masalah daya beli masyarakat yang rendah, kualitas SDM rendah, produktivitas rendah, hingga korupsi.

    Meski, ia optimistis dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi akan melesat ke level 8% dari target untuk pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3%. Tahapannya ialah pada 2026 ekonomi tumbuh 6,3%, 2027 menjadi 7,5%, dan pada 2028 sebesar 7,7%.

    “Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3% pada tahun 2025 menjadi 8,0% pada tahun 2029,” dikutip dari Perpres 12/2025, Kamis (27/2/2025).

    Adapun rincian tantangan pembangunan yang telah ia petakan, pertama terkait dengan rendahnya produktivitas di Indonesia. Ia mengacu pada rilis Asian Productivity Organization (2024). Rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari total factor productivity selama 2015-2022 hanya tumbuh sebesar 6O basis poin dari periode sebelumnya 2010-2015, yakni dari minus 0,9% ke minus 0,3%.

    Angka itu rendah bila dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencatatkan total produktivitas mencapai 1,78% ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995, dan China sebesar 2,12% pada periode 2005-2022.

    “Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan’ teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah,” sebagaimana tertuang dalam Perpres 12/2025.

    Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Pemerintah mencatat, selama 2005-2010, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,7%. Lalu, menjadi rata-rata 4,7% selama 2Ol0-2015, kembali mencapai rata-rata 5,0% selama 2015-2019.

    “Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0%,” sebagaimana tertera dalam RPJMN 2025-2029.

    Permasalahan selanjut terkait dengan rendahnya kualitas SDM Indonesia, yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja RI disebut rendah. Pemerintah masih menggunakan catatan Asian Productivity Organization (2024). Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja pada 2022 sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$30.200 per pekerja.

    Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada 2022. Angka tersebut menurun dibanding 2018 dengan niLai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 488,33.

    “Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tulis RPJMN 2025-2029.

    Terkait dengan masalah pergeseran struktur kelas menengah. Dipicu oleh maraknya PHK dan rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah mencatat pada Agustus 2024 ada 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

    Sementara itu, terkait dengan rendahnya daya beli menurut pemerintah terekam dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Mereka mengutip Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024).

    Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68% pada Agustus 2024 menjadi 1,40% pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04% pada Agustus 2024 menjadi 1,43% pada September 2024.

    Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. “Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha,” tulis pemerintah dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

    Sementara itu, terkait dengan masalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, terletak pada persoalan korupsi. Pemerintah mencatat Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2O23 (peringkat 115 dari 18O negara).

    “Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi,” tulis pemerintah.

    Oleh sebab itu, untuk menangani berbagai masalah itu untuk mendorong ekonomi tumbuh cepat hingga di atas 8%, Prabowo dalam RPJMN 2025-2029 mau menerapkan delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro growth. Berikut ini delapan strategi itu:

    1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan

    2. Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan

    3. Pariwisata dan ekonomi kreatif

    4. Ekonomi biru dan ekonomi hijau

    5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

    6. Transformasi digital

    7. Investasi: FDI berorientasi ekspor dan investasi non APBN

    8. Belanja negara untuk produktivitas, di antaranya untuk program Makan Bergizi Gratis, hingga Pembangunan 3 juta rumah.

    (arj/haa)

  • Ini Deretan Mobil Daihatsu yang Diproduksi di Pabrik Baru Karawang

    Ini Deretan Mobil Daihatsu yang Diproduksi di Pabrik Baru Karawang

    Jakarta –

    PT Astra Daihatsu Motor (ADM) telah meresmikan pabrik baru di kawasan Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2). Lantas, mobil apa saja yang diproduksi di Line Plant 2 tersebut?

    Direktur Pemasaran PT ADM, Sri Agung Handayani mengatakan, Line Plant 2 di Karawang akan memproduksi model-model yang sebelumnya dibuat di Line Plant 1 Sunter, Jakarta Utara. Misalnya seperti LCGC kolaborasi, Daihatsu Ayla-Toyota Agya dan MPV kembar, Daihatsu Xenia-Toyota Avanza.

    “Jadi pertama, kita akan produksi Agya dan Ayla untuk domestik. Kemudian ada Toyota Wigo untuk ekspor. Nanti terhitung bulan Mei, kami akan mulai memproduksi Avanza dan Xenia di sini,” ujar Agung saat ditemui selepas peresmian pabrik di Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2).

    Pabrik Daihatsu Foto: Dok. ADM

    Agung memastikan, hingga akhir tahun, hanya lima model tersebut yang diproduksi di Line Plant 2 Karawang. Sementara untuk Daihatsu Sigra dan Toyota Calya belum ada rencana dibuat di lokasi yang sama.

    “Sampai akhir Desember, lima jenis kendaraan itu saja yang akan kita produksi di sini. Sigra dan Calya akan tetap ada di KAP1. Kita di Sunter ada dua line,” kata dia.

    Sebagai catatan, Pabrik line plant 2 di Karawang mengadopsi konsep ESSC atau Evolution-Simple-Slim-Compact. Pabrik tersebut merupakan fasilitas ke-6 Daihatsu di Indonesia dan berdiri di tanah seluas 26 hektar.

    Kapasitas produksinya diklaim mencapai 140 ribu unit setahun. Sehingga, secara total, seluruh pabrik Daihatsu di Indonesia mampu memproduksi 530 ribu unit mobil setahun. Kemampuan produksi ini juga didukung lebih dari 1.700 supplier, termasuk 700 UMKM dan tingkat lokalisasi yang 80 persen.

    Pabrik tersebut memiliki tiga fasilitas utama, yakni Body (Bodi), Painting (Pengecatan), dan Assembling (Perakitan) yang terintegrasi dan menggunakan teknologi terkini. Daihatsu juga melakukan optimalisasi produksi yang mampu mengurangi emisi karbon hingga 20 persen.

    (sfn/rgr)

  • Perkuat Kemandirian Energi, KSI Produksi Perdana Katalis SGB & ME-Kat 200

    Perkuat Kemandirian Energi, KSI Produksi Perdana Katalis SGB & ME-Kat 200

    Jakarta –

    PT Katalis Sinergi Indonesia (KSI) resmi memulai produksi Adsorben SGB (Sulphur Guard Bed) dan Katalis ME-Kat 200 di pabriknya yang berlokasi Kawasan Industri Kujang di Cikampek, Jawa Barat. Produksi perdana ini disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Todotua Pasaribu, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri katalis berbasis teknologi tinggi di dalam negeri.

    Diketahui, PT Katalis Sinergi Indonesia merupakan hasil sinergi antara PT Pertamina Lubricants, PT Pupuk Kujang, dan PT Rekacipta Inovasi ITB. Proyek ini juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi, pengembangan energi hijau dan mengurangi ketergantungan impor katalis.

    Adsorben SGB memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses produksi bahan bakar ramah lingkungan, sementara Katalis ME-Kat 200 digunakan dalam proses produksi Methyl Ester menjadi Fatty Alcohol yang berperan penting dalam pembuatan produk turunan minyak nabati dan bahan kimia ramah lingkungan guna mendukung transisi energi menuju energi bersih. Dengan kapasitas produksi yang mumpuni, pabrik KSI di Cikampek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan katalis di dalam negeri sekaligus membuka peluang ekspor di masa depan.

    Direktur Utama PT Katalis Sinergi Indonesia Hadiyanto mengatakan produksi perdana ini merupakan hasil kolaborasi panjang dan riset intensif antara berbagai pihak.

    “Kami bangga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan memproduksi katalis secara lokal menggunakan teknologi anak bangsa, kami dapat memberikan efisiensi biaya, meningkatkan daya saing, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui inovasi teknologi hijau,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Senada, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyampaikan kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara industri dan akademisi mampu menghasilkan inovasi strategis.

    “Pertamina Lubricants siap mendukung produksi katalis sebagai bagian dari upaya menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan,” katanya.

    Sebagai Proyek Strategis Nasional, KSI tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan katalis domestik tetapi juga membuka peluang pengembangan katalis inovatif lainnya untuk mendukung berbagai sektor industri, termasuk energi terbarukan dan petrokimia.

    Produksi katalis ini diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan energi dengan memastikan ketersediaan katalis berkualitas tinggi yang diperlukan dalam berbagai proses industri, termasuk pengolahan bahan bakar ramah lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Dengan memproduksi katalis secara lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor, menekan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi di sektor energi.

    Selain itu, produksi ini sejalan dengan transisi energi nasional menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan, seperti biodiesel, bioavtur, dan energi hijau lainnya. Katalis yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan performa proses produksi, tetapi juga mendukung pencapaian Net Zero Emission melalui teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Lebih jauh lagi, keberadaan industri katalis dalam negeri memperkuat kedaulatan energi nasional dengan menciptakan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi. Hal ini mendorong pengembangan teknologi katalis baru untuk berbagai aplikasi masa depan, memperluas peluang ekspor, dan memperkokoh posisi Indonesia di kancah global sebagai pelopor dalam teknologi energi berkelanjutan.

    (ega/ega)