Xcloud.id

Topik: ekspor

  • KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dana desa harus dipelototi dengan maksimal. Penggunaannya untuk melakukan pembangunan juga harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah hingga nasional untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat berpidato di acara ‘Aksi Memperkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden yang bertajuk Membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan’ di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Kamis, 27 Februari.

    “Desa merupakan bagian integral dalam satu wilayah pemerintahan kabupaten,” kata Fitroh dikutip dari keterangan resmi KPK, Jumat, 28 Februari.

    “Maka sudah semestinya rencana pembangunan desa, mulai dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) harus disinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada tingkat kabupaten yang tentu harus selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN,” sambungnya.

    Fitroh menyebut alokasi dana desa berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025 mencapai Rp71 triliun. Sehingga, dia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang tepat.

    Salah satu caranya, sambung Fitroh, mewajibkan penggunaan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) guna meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa. Langkah ini menjadi salah satu yang direkomendasikan Timnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Namun, rekomendasi ini tak bisa sendirian dijalankan sendirian oleh Kemendes PDT. Sinergi harus dilakukan bersama kementerian/lembaga terutama Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu hingga Bappenas.

    “Termasuk (sinergi dengan, red) Kemenpan RB sangat diharapkan agar perbaikan kualitas belanja tidak hanya terjadi di tingkat pusat dan daerah, namun juga sampai ke level pemerintahan desa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, urusan intergritas juga dibahas Fitroh dalam pertemuan ini. “Pemerintah desa berperan penting untuk kemajuan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan (desa, red) harus amanah, terlebih anggaran untuk desa dari pusat lebih dari ribuan triliun. Seluruhnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan peringatan KPK dan aparat penegak hukum lain akan menjadi perhatian. Langkah ini sebagai bentuk pengawasan untuk menguatkan pemerataan ekonomi di desa.

    Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 75.753 penduduk Indonesia masih tinggal di desa. “Semua potensi kita maksimalkan,” jelas Yandri.

    “Kemendes sudah menjalankan 12 aksi dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden. Ada bumdes, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, desa wisata, desa ekspor, desa ramah anak, dan lainnya. Maka peran KPK di sini dapat memperkuat dan mendorong pengawasan roda pemerintahan desa,” pungkasnya.

  • Bangun Pabrik Baru di Karawang, Daihatsu Serap 1.000 Tenaga Kerja

    Bangun Pabrik Baru di Karawang, Daihatsu Serap 1.000 Tenaga Kerja

    Jakarta –

    PT Astra Daihatsu Motor (ADM) telah meresmikan pabrik baru di kawasan industri Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2). Fasilitas yang berstatus sebagai Line Plant 2 tersebut diharapkan mampu menyerap hingga seribu tenaga kerja baru!

    Sri Agung Handayani selaku Direktur Pemasaran PT ADM mengatakan, pabrik baru Daihatsu di Karawang mampu menampung 700-1.000 tenaga kerja baru. Mereka kebanyakan bertugas di bagian produksi.

    “Kalau untuk pabrik ini serapannya 700-an lah sampai 1.000 orang. Kalau total seluruh pabrik Daihatsu di Indonesia ada 10-11 ribu karyawan. Jumlahnya memang besar,” ujar Sri Agung Handayani selepas peresmian pabrik di Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2).

    Pabrik Daihatsu. Foto: Doc. ADM.

    Pabrik baru di Karawang diproyeksikan mampu memproduksi 140 ribu unit mobil dalam setahun. Sementara model-model yang dibuat di sana merupakan produk yang sebelumnya dikerjakan di Line Plant 1 Sunter, Jakarta Utara.

    “Jadi pertama, kita akan produksi Agya dan Ayla untuk domestik. Kemudian ada Toyota Wigo untuk ekspor. Nanti terhitung bulan Mei, kami akan mulai memproduksi Avanza dan Xenia di sini,” tuturnya.

    Agung memastikan, hingga akhir tahun, hanya lima model tersebut yang diproduksi di Line Plant 2 Karawang. Sementara untuk Daihatsu Sigra dan Toyota Calya belum ada rencana dibuat di lokasi yang sama.

    “Sampai akhir Desember, lima jenis kendaraan itu saja yang akan kita produksi di sini. Sigra dan Calya akan tetap ada di KAP1. Kita di Sunter ada dua line,” kata dia.

    Pabrik Daihatsu Foto: Dok. ADM

    Sebagai catatan, Pabrik Line Plant 2 di Karawang mengadopsi konsep ESSC atau Evolution-Simple-Slim-Compact. Pabrik tersebut merupakan fasilitas ke-6 Daihatsu di Indonesia dan berdiri di tanah seluas 26 hektar. Sementara nilai investasinya mencapai Rp 2,9 triliun.

    Pabrik tersebut memiliki tiga fasilitas utama, yakni Body (Bodi), Painting (Pengecatan), dan Assembling (Perakitan) yang terintegrasi dan menggunakan teknologi terkini. Daihatsu juga melakukan optimalisasi produksi yang mampu mengurangi emisi karbon hingga 20 persen.

    (sfn/rgr)

  • Pemuda Tani Indonesia Jember jajaki ekspor ke kawasan Timur Tengah

    Pemuda Tani Indonesia Jember jajaki ekspor ke kawasan Timur Tengah

    beberapa perusahaan dari Timur Tengah menunjukkan ketertarikan untuk memasok produk dari Jember ke kawasan itu

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani Indonesia (PTI) Jember Naufal Aby Yunus mengatakan, pihaknya menjajaki pasar ekspor ke kawasan Timur Tengah setelah mengikuti pameran produk dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional II yang digelar di Balai Sidang Jakarta.

    “Kegiatan itu menjadi peluang besar bagi Jember untuk memamerkan produk unggulan karena dihadiri oleh berbagai perusahaan dan investor baik nasional hingga internasional,” kata Naufal Aby Yunus di Jember, Jumat.

    Pada saat pameran, PTI Jember membawa kopi dari Rumah Kopi Banjarsengon yang merupakan kelompok binaan yang memiliki program pelatihan barista serta pengelolaan kopi dari hulu hingga hilir.

    “Kami juga bekerja sama dengan Bin Cigar untuk olahan tembakau dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Mak Enak Indonesia untuk olahan tape, seperti proll tape,” tuturnya.

    Menurut dia, minat pengunjung terhadap produk Jember cukup tinggi, bahkan kopi dan cerutu yang dibawa ludes terjual, bahkan cerutu senilai Rp4 juta habis diborong.

    “Selain itu, pameran tersebut juga membuka peluang ekspansi ke pasar internasional karena beberapa perusahaan dari Timur Tengah menunjukkan ketertarikan untuk memasok produk dari Jember ke kawasan itu. Saat ini masih tahap rencana, tapi kami akan berupaya merealisasikannya,” katanya.

    Pemuda yang akrab disapa Aby itu mengatakan keterlibatan pemuda di sektor pertanian masih minim dan hal tersebut juga menjadi pembahasan dalam Rakernas PTI di Jakarta, sehingga pihaknya ingin mendorong petani muda di Kabupaten Jember untuk mengambil peran lebih aktif dalam dunia pertanian.

    “Kabupaten Jember memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan di antaranya kopi dan tembakau yang sudah dikenal pasar global, sehingga peran petani muda penting dalam mengelola dan memasarkan produk-produk itu agar dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

    Ia berharap keterlibatan pemuda dalam sektor pertanian di Jember mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani yang selama ini banyak ditinggalkan oleh kaum milenial.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kewajiban Parkir DHE SDA 100% Berlaku Besok, Pemerintah Klaim Semua Sektor Siap

    Kewajiban Parkir DHE SDA 100% Berlaku Besok, Pemerintah Klaim Semua Sektor Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban simpan devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA 100% selama 12 bulan mulai berlaku besok, 1 Maret 2025. Pemerintah mengklaim semua sektor pemegang kepentingan sudah siap melaksanakan kebijakan baru tersebut.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait kewajiban parkir DHE SDA 100% selama pekan ini.

    Pemerintah, sambungnya, sudah berbicara dengan perbankan serta pelaku eksportir sektor pertambangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Oleh sebab itu, dia meyakini ketentuan parkir DHE SDA 100% selama 12 bulan akan sudah bisa diimplementasikan secara lancar besok.

    “Masih ada enggak kira-kira keluhan? Harusnya sudah enggak ada semuanya,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia menjelaskan pemerintah juga sudah mengeluarkan pemberlakuan simpan DHE SDA 100% selama 12 bulan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025. Selain itu, aturan turunan dari OJK dan BI juga sudah terbit.

    “Sistemnya sudah, aturan turunan sudah, simulasinya kalau nanti penggunaan DHE-nya untuk apa saja juga sudah,” ujarnya.

    Menurutnya, aturan itu akan dikenai untuk pemasukan devisa yang mulai masuk pada 1 Maret 2025, meski ekspornya dilakukan sebelum 1 Maret 2025.

    Dia pun berharap nanti ketentuan baru ini akan bisa berdampak positif ke kurs rupiah karena akan meningkatkan cadangan devisa.

    Sebagai informasi, PP 8/2025 tentang DHE sudah terbit pada 17 Februari 2025. Secara umum, PP pengganti PP No.36/2023 itu memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. 

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%. 

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.

    Adapun penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

    Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir meski hasil devisa ditahan 100%.  

    Eksportir diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan devisa hasil ekspor dalam bentuk valuta asing atau valas untuk kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. 

    Para pengusaha dengan orientasi ekspor tersebut juga dapat melakukan penukaran ke rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valas yang sama. 

    Eksportir juga dapat melakukan pembayaran dividen dalam bentuk valas serta pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa dari DHE yang ditempatkan di reksus. 

  • Mendag Lepas Ekspor 351 Ton Kratom, Nilainya Tembus Rp 17 Miliar

    Mendag Lepas Ekspor 351 Ton Kratom, Nilainya Tembus Rp 17 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pelepasan ekspor kratom yang akan dikirim ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara di Eropa.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, jumlah kratom yang akan diekspor sebanyak 351 ton, yang nilainya mencapai US$ 1,053 juta atau setara Rp 17,4 miliar.

    Mendag Budi Santoso yang akrab disapa Busan ini mengungkapkan, ekspor kratom yang  pada Jumat (28/2/2025) hari ini dilakukan oleh PT Oneject Indonesia. Adapun ekspor produk kratom ini berbentuk bubuk.

    “Kita melakukan pelepasan ekspor kratom dari PT Oneject Indonesia sebanyak 351 ton atau 13 kontainer dengan nilai US$ 1,053 juta,” ungkap Busan dalam acara pelepasan ekspor kratom di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/2/2025).

    Busan melanjutkan, ekspor kratom saat ini telah diatur. Busan mengungkapkan, sebelumnya kratom merupakan komoditas bebas ekspor, tetapi nilai tambahnya tidak terlalu banyak.

    Hal ini dikarenakan, kratom yang diekspor kala itu masih bahan mentah berupa daun, lembaran, yang tidak perlu disurvei ketika diekspor, sehingga setelah sampai di negara tujuan ekspor, kratom dapat di-reject alias ditolak dengan alasan yang beragam. Akhirnya yang rugi adalah petani kratom. Ditambah, sebelum ekspor ini diatur dan harganya sangat murah.

    Sebagai informasi, pemerintah pada 2024 telah resmi mengatur tata niaga ekspor kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

    Pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia. Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

    Dengan demikian, perubahan permendag tata niaga ekspor kratom telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum.

    “Artinya ini bagian dari proses hilirisasi. Karena harapan kita kan tidak hanya serbuk saja yang diekspor, kalau kita bisa proses hilirisasi di sini dan bisa diekspor yang mempunyai nilai tambah,” pungkas Busan dalam menanggapi ekspor kratom.
     

  • Mendag Budi lepas 351 ton ekspor perdana produk Kratom

    Mendag Budi lepas 351 ton ekspor perdana produk Kratom

    ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi melepas sebanyak 351 ton produk kratom yang akan dikirim ke luar negeri, di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (28/2). Ekspor tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku agar bisa meningkatkan nilai tambah produk, melindungi petani, serta memastikan stabilitas di pasar internasional. (Putri Hanifa/Anggah/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • IHSG ditutup melemah seiring kekhawatiran pasar penerapan tarif AS

    IHSG ditutup melemah seiring kekhawatiran pasar penerapan tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup melemah seiring pelaku pasar, utamanya asing khawatir di tengah penerapan kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    IHSG ditutup melemah 214,85 poin atau 3,31 persen ke posisi 6.270,60. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 27,76 poin atau 3,80 persen ke posisi 703,63.

    “Bursa saham regional Asia melemah, dimana pasar bergulat setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa tarif terhadap Meksiko dan Kanada akan tetap diberlakukan pekan depan, sementara China akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, peningkatan tarif terhadap China tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian mereka, yang sangat bergantung pada ekspor dan perdagangan bebas.

    Secara umum, hal itu menimbulkan kekhawatiran terhadap perang dagang global yang dapat membebani perekonomian dunia.

    Dari dalam negeri, setelah diresmikan oleh pemerintah, pelaku pasar menantikan kinerja Danantara.

    Pelaku pasar berharap lembaga yang baru dibentuk ini dapat mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus korupsi di dalam negeri.

    Sentimen lainnya yaitu penurunan peringkat saham MSCI Indonesia oleh Morgan Stanley dari equal-weight menjadi underweight.

    Selain itu, partisipasi emiten perbankan BUMN dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah juga menjadi perhatian pasar. Pemerintah dikabarkan akan menugaskan bank milik negara untuk membiayai program tersebut.

    Namun demikian, pasar khawatir ketidakjelasan terkait kualitas aset dalam pembiayaan, tenor pembiayaan, calon debitur, serta faktor lainnya dapat berpotensi menekan kinerja perbankan BUMN.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh atau semua sektor melemah yaitu dipimpin sektor barang baku yang turun sebesar 5,82 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor infrastruktur yang turun sebesar 3,53 persen dan industri 3,21 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu XSSI, LIVE, FMII, HITS dan INAI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni RONY, TRUS, LION, JAWA, dan ELIT.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.139.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,51 miliar lembar saham senilai Rp12,98 triliun. Sebanyak 209 saham naik 435 saham menurun, dan 311 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 1.100,67 poin atau 2,88 persen ke 37.155,50, indeks Shanghai melemah 67,16 poin atau 1,98 persen ke 3.320,90, indeks Kuala Lumpur melemah 11,90 persen atau 0,75 poin ke posisi 1,574,70, dan indeks Straits Times menguat 24,35 poin atau 0,62 persen ke 3.896,84.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Siap Bawa Pulang US5,96 Miliar DHE Mulai 1 Maret

    Prabowo Siap Bawa Pulang US$165,96 Miliar DHE Mulai 1 Maret

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah membidik total devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) senilai US$ 165,96 miliar dari ketentuan terbaru 100% harus diparkir selama setahun di sistem keuangan domestik. Ketentuan terbaru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mulai berlaku esok hari, yakni 1 Maret 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, nilai ekspor Indonesia sepanjang 2024 silam mencapai US$ 264,7 miliar, dan 62,7% berasal dari hasil ekspor sumber daya alamnya.

    “Jadi US$ 264,7 miliar 62,7% ini berasal dari sumber daya alam yang wajib melaporkan DHE-nya,” kata Susiwijono saat Sosialisasi PP 8/2025 secara hybrid, Jumat (28/2/2025).

    Dari total nilai itu, Susiwijono mengatakan, nilai ekspor dari hasil ekstraktif itu paling banyak berasal dari sektor pertambangan senilai US$ 102,8 miliar.

    Kemudian sektor perkebunan senilai US$ 46,7 miliar, terutama kelapa sawit. Adapula sektor kehutanan sekitar US$ 10,5 miliar, dan perikanan sekitar US$ 6 miliar.

    “Jadi SDA kita perlu atur devisa hasil ekspornya, tujuannya untuk kita manfaatkan betul supaya mendorong perekonomian nasional kita, dan dari sisi jumlahnya 62,7% dari total ekspor nasional kita,” tutur Susiwijono.

    Sebagaimana diketahui, dalam PP terbaru itu masih disebutkan bahwa nilai ekspor yang dikenakan ketentuan wajib parkir DHE SDA ialah sama dengan atau lebih dari US$ 250.000.

    (arj/haa)

  • Tegas! Produksi Minyak KKKS Bakal Diolah di Kilang Dalam Negeri

    Tegas! Produksi Minyak KKKS Bakal Diolah di Kilang Dalam Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa produksi minyak milik Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (KKKS) yang ada di Indonesia harus diolah melalui kilang atau fasilitas pengolahan di dalam negeri.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan pemerintah sejatinya sudah mengutamakan produksi minyak dalam negeri untuk bisa diolah dan dimanfaatkan dalam negeri, bahkan sejak tahun 2018.

    “Kan secara aturan itu memang diprioritaskan. Pertama kan waktu 2018 kan wajib. Setelah itu Permen tahun 2021 itu harus ditawarkan. Dan sekarang kita udah hampir seluruhnya (produksi minyak dalam negeri diolah) itu di dalam negeri,” jelas Dadan ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Yang terang, semua jenis minyak hasil produksi KKKS akan diolah dalam negeri. Hal itu didukung dengan inovasi dan teknologi perusahaan migas pelat merah yakni PT Pertamina (Persero).

    “Sekarang jaman Pak Menteri Bahlil, yang beberapa yang awalnya tidak bisa spek, itu Pertamina dengan pengalaman, dengan teknologi yang baru, itu juga bisa disesuaikan,” katanya.

    Perihal aturannya, Dadan menegaskan bahwa pengelolaan hasil minyak dalam negeri sejatinya sudah diatur dalam aturan yang saat ini masih berlaku. “Dengan aturan yang sekarang pun sebetulnya itu bisa dieksekusi,” imbuhnya.

    Adapun sekarang, Indonesia sudah berhasil mengurangi jumlah ekspor minyak meski produksi minyak dalam negeri kurang sesuai dengan spesifikasi pengolahan kilang RI.

    “Kita kemarin sudah berhasil menurunkan yang diekspor, yang alasannya adalah spek. Jadi udah ada pergerakan ke arah yang biar seluruhnya itu bisa dimanfaatkan di dalam negeri,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Penyaluran kredit BNI capai Rp749,8 triliun pada Januari 2025

    Penyaluran kredit BNI capai Rp749,8 triliun pada Januari 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatat bahwa penyaluran kredit pada Januari 2025 mencapai Rp749,8 triliun, tumbuh 10,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Januari 2024 yang sebesar Rp679,9 triliun.

    Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, upaya perseroan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dibuktikan dari pencapaian kinerja keuangan 2024 hingga periode satu bulan pertama 2025.

    ”Fundamental solid BNI terlihat dari kinerja sepanjang 2024 dan Januari 2025 yang secara konsisten menunjukkan pertumbuhan laba dan penyaluran kredit dalam mendukung ekspansi kami tahun ini,” kata Royke dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

    Pada Januari 2025, laba bersih BNI tumbuh 9,7 persen yoy menjadi Rp1,63 triliun dari sebelumnya Rp1,48 triliun pada Januari 2024.

    Kenaikan laba ini tidak hanya dibarengi dengan pertumbuhan kredit melainkan juga dari sisi pendapatan bunga bersih (net interest income/NII). Adapun NII tercatat meningkat dari Rp3,12 triliun menjadi Rp3,17 triliun.

    Perseroan menyampaikan, BNI secara konsisten memprioritaskan pertumbuhan profitabilitas di mana pertumbuhan kredit masih ditopang oleh segmen berisiko rendah yakni segmen korporasi yang tumbuh 17 persen yoy dan kredit konsumer yang meningkat 14 persen yoy.

    ”Setelah beberapa tahun disiplin pada portofolio manajemen, BNI berhasil menjaga kualitas aset yang solid yang terlihat dari credit cost sebesar 1 persen pada Januari 2025,” ujar Royke.

    Selain itu, catat Royke, tekanan pada net interest margin (NIM) juga mulai mereda pada awal tahun ini dibandingkan kondisi terakhir tahun lalu.

    Hal ini tidak terlepas dari kondisi makro yang memberikan keuntungan bagi BNI, terutama tren penurunan imbal hasil (yield) SRBI serta potensi tambahan likuiditas ke sistem perbankan pada semester kedua dengan diterapkannya devisa hasil ekspor (DHE) yang harus ditempatkan di perbankan dalam negeri 100 persen selama satu tahun.

    Pada 26 Maret 2025, perseroan juga berencana untuk mengusulkan dividend payout ratio yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, realisasi dividen tercatat sebesar 50 persen dari total laba bersih tahun buku 2023.

    ”Berdasarkan pencapaian tersebut, kami yakin BNI dapat memberikan nilai tambah yang menarik bagi investor dan seluruh stakeholder,” tutup Royke.

    Sebagai informasi, BNI membukukan laba sebesar Rp21,5 triliun untuk tahun buku 2024 atau meningkat 2,87 persen yoy dibandingkan laba tahun buku 2023 sebesar Rp20,9 triliun.

    Pada tahun lalu, BNI melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2023 atau setara dengan Rp10,45 triliun.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025