Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Picu Lonjakan Harga Mobil di AS, Ganggu Rantai Pasok – Halaman all

    Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Picu Lonjakan Harga Mobil di AS, Ganggu Rantai Pasok – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON –  Tarif dagang yang dikenalkan oleh Presiden Donald Trump, khususnya dalam bentuk tarif tinggi terhadap produk kendaraan dan komponen mobil belakang mengancam industri otomotif Amerika.

    Ancaman itu diungkap oleh peneliti di Baker Institute for Public Policy Rice University David Gantz, dalam keterangan resminya ia menyebut kenaikan tarif impor yang diberlakukan Donald Trump terhadap sejumlah negara terumatama Meksiko berpotensi menimbulkan ancaman eksistensial bagi produksi otomotif.

    Menurutnya kebijakan Trump menaikkan tarif impor  dinilai dapat merusak rantai pasok yang telah terbangun selama puluhan tahun dan memicu kenaikan harga mobil baru yang kini harganya sudah mahal.

    Pernyataan serupa juga dilontarkan perusahaan riset otomotif Kelley Blue Book, menurutnya tarif ini dapat menaikkan harga rata-rata mobil baru di AS sebesar 3.000 dolar AS atau lebih, sementara harga beberapa truk pickup diproyeksikan melonjak hingga 10.00 dolar AS.

    Jika harga mobil menjadi lebih mahal, konsumen mungkin akan mengurangi pembelian kendaraan, yang dapat menurunkan permintaan dan memicu penurunan penjualan dalam industri otomotif AS.

    Senada dengan yang lainnya, mengutip APNews CEO Ford Jim Farley menilai kebijakan ini hanya akan menambah biaya dan kekacauan. Sementara itu, CEO General Motors Mary Barra mengatakan GM tengah melakukan berbagai skenario untuk mengurangi dampak tarif ini.

    Tak hanya memicu lonjakan harga, para anlis memprediksi dampak dari kenaikan tarif 25 persen yang berkelanjutan terhadap Kanada dan Meksiko akan memicu pembalasan penuh.

    Retaliasi ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi industri otomotif AS, baik dalam hal penurunan ekspor ke Kanada dan Meksiko maupun gangguan pada rantai pasokan yang mempengaruhi produksi kendaraan di AS.

    Ini lantaran Sejak 1965 AS dan Kanada berkomitmen untuk saling menghapus tarif mobil dan suku cadang mobil. Sejak saat itu industri otomotif AS sangat bergantung pada rantai pasokan yang terintegrasi dengan Kanada dan Meksiko.

    Banyak komponen mobil, termasuk suku cadang dan bahan baku, diproduksi di Kanada dan Meksiko sebelum dirakit di pabrik-pabrik di AS. Namun pengenaan tarif impor berpotensi meningkatkan biaya impor komponen ini, yang dapat mengganggu produksi kendaraan di AS.

    Lebih lanjut dampak dari pengenaan tarif dagang ini membuat merusak hubungan perdagangan yang sudah diatur dalam perjanjian seperti USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), yang menggantikan NAFTA.

    Perjanjian ini awalnya dirancang untuk memastikan kelancaran perdagangan barang dan jasa antara ketiga negara, termasuk sektor otomotif. Jika tarif dikenakan, hal ini dapat merusak kesepakatan tersebut dan memperburuk ketidakpastian ekonomi di industri otomotif.

     

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

     

  • Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketum Federasi SP BUMN Bersatu Arief Poyuono menyatakan, para oknum dibalik korupsi Pertamina sudah memiliki modal besar untuk mengambil alih kekuasaan pileg dan pilpres 2029.

    Dengan taksiran kerugian negara nyaris Rp1.000 Triliun kata dia merupakan angka yang fantastis.

    “Total duit yang dikorup di kasus oplosan Pertalite hingga Rp1000 Triliun, yang korup sudah punya modal besar untuk ambil alih kekuasan pada Pileg & Pilpres 2029,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Senin, (3/3/2025). 

    Eks Waketum Gerindra ini menyatakan, untuk membeli parpol saja hanya butuh modal Rp10 Triliun, kampanye Rp20 Triliun.

    “Beli Parpol cukup 10 T saja, kampanye 20 T. Masih sisa banyak. Pemerintahan tinggal 4 tahun 8 bulan efektif cuma 4 tahun,” tandas Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Diketahui, ada sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kasus ini ditengarai menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun per tahun. Artinya Rp968,5 Triliun, hampir Rp1.000 Triliun Rp1 kuadraliun dalam lima tahun.

    Ini berasal dari berbagai komponen, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melalui broker. (*)

  • Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Geliat produksi dari tujuh sektor industri tengah dinantikan usai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali diperpanjang. Bahkan, periode kali ini gas murah tersebut berlaku untuk 5 tahun ke depan. 

    Kepastian kelanjutan HGBT tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Meski dilanjutkan, kali ini HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per million british thermal unit (MMbtu) dan bahan baku US$6,5 per MMbtu. Pada periode sebelumnya, HGBT dipatok US$6 per MMbtu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan HGBT tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. 

    Investasi juga terdongkrak mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Rencana Ekspansi Industri 

    Merespons kebijakan tersebut, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) telah merencanakan ekspansi kapasitas produksi keramik nasional. Setidaknya terdapat 5 pemain yang akan meningkatkan produksinya dalam beberapa tahun ke depan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pihaknya menyambut keberlanjutan HGBT yang diterapkan 5 tahun ke depan dengan melanjutkan ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan lantaran menantikan stimulus.

    “Ya benar dari produsen lokal untuk yang ekspansi tahap kedua ini salah satunya Arwana Keramik [PT Arwana Citramulia Tbk], Platinum [PT Platinum Ceramics Industry], Pegasus [PT Pegasus Mitra Abadi], Kobin [PT Kobin Keramik Industri], Primarindo [PT Primarindo Argatile], dan lainnya,” kata Edy kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Kelima produsen keramik tersebut akan melakukan penambahan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi per tahun dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Investasi baru ini akan dilakukan sesegera mungkin dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung semester II/2026. 

    Sebelumnya, pada periode pemberian HGBT 2020-2024 pun produsen keramik juga terus berekspansi dengan menambah kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta meter persegi dan investasi 2 pabrik sanitary atau kloset dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan berkisar Rp20 triliun – Rp23 triliun yang menyerap 15.000 tenaga kerja.

    Produsen keramik juga lebih percaya diri menjadi tuan rumah dalam negeri dan swasembada keramik dapat terwujud pada pertengahan tahun 2026 total kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi sehingga kapasitas terpasang menjadi 670 juta meter persegi. 

    “Ini sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 juta-80 juta meter persegi per tahunnya,” terangnya.

    Terkait kenaikan HGBT periode ini yang dipatok US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6,5 per MMbtu, pihaknya mengaku tidak keberatan asalkan volume gas yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri tanpa ada pembatasan. 

    Dia wanti-wanti agar harga gas US$7 per MMbtu tidak diikuti dengan kebijakan pemasok gas negara yakni PT PGN Tbk yang sebelumnya diberlakukan pembatasan 45%-50% dengan pengenaan surcharge US$16,77 per MMbtu pada Januari-Maret 2025.

    Di sisi lain, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan pelaku industri manufaktur optimistis dengan kebijakan perpanjangan gas murah periode 2025-2029 dapat meningkatkan daya saing, sekaligus mendongkrak produksi untuk ekspor. 

    Pada periode HGBT 2020-2024, investasi kaca lembaran juga disebut bergairah, terutama dari penanaman modal asing (PMA). Terdapat 2 investor kaca lembaran asal Korea yang menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan investor asal China di Gresik. 

    “HGBT 2020 – 2024, menarik investor manufaktur dalam dan luar negeri. Satu pabrik kaca lembaran di Sidoarjo sudah selesai revitalisasi dg penambahan kapasitas pada awal tahun 2025,” kata Yustinus kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Adapun, saat ini total kapasitas terpasang kaca lembaran tercatat menjadi sebanyak 2 juta ton per tahun atau meningkat dari sebelumnya 1,35 juta ton/tahun. 

    Kepastian Pasokan Gas

    Untuk meningkatkan ekspansi lebih banyak dari 7 industri, kepastian volume gas tanpa adanya Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT), sebagaimana diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada periode sebelumnya. 

    “Realisasi pasokan volume HGBT 100% Kepmen, jangan terulang AGIT atau istilah apapun dari PGN yang tidak melaksanakan 100% volume Kepmen. Dengan tidak ada pengurangan volume HGBT oleh PGN, maka industri pasti mampu menyerap kenaikan HGBT US$0,5 per MMbtu, semula US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu,” jelasnya.

    Senada, Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA) juga mengungkap kepastian volume gas industri dapat menjadi jaminan bagi industri untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

    Ketua Umum IRGMA, Rudy Ramadhan mengatakan selama ini yang masih menjadi penghambat kebijakan HGBT yakni permasalahan kondisi pasokan gas untuk wilayah barat Jawa dan bagian utara Sumatra yang dikenakan pembatasan volume pemakaian gas. 

    Adapun, AGIT untuk bagian barat Jawa dikenakan batasan pemakaian 54% dari volume kontrak, jika lebih dari pemakaian maka akan dikenakan harga regasifikasi US$16,77 per MMbtu. Sementara itu, untuk wilayah utara Sumatra yang pasokan gasnya dari LNG praktis cukup berat dengan pembatasan 7% dari volume kontrak dan harga LNG US$18,33 per MMbtu.  

    “Jadi bagaimana kita bisa buat rencana penambahan investasi bila infrastruktur energi tidak ada dan mahal, untuk bertahan hidup saja sudah cukup,” ujarnya. 

    Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah melanjutkan kebijakan HGBT untuk industri sarung tangan karet sehingga menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan daya saing. 

    “Industri sarung tangan karet identik dengan industri kesehatan dan yakin insentif berupa HGBT untuk bisa mengangkat kinerja industri sarung tangan karet seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia sebesar 20%, hal ini bisa dilihat dari data ekspor sarung tangan 2024 yang naik 44,5 juta kg dari 34 juta kg di tahun 2023,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, industri sarung tangan karet juga mengaku optimistis untuk meningkatkan kembali kinerjanya akibat penurunan permintaan sarung tangan global, fluktuasi harga komoditas karet, dan kebijakan EUDR untuk pasar ekspor ke Eropa. 

    Dampak Kinerja Manufaktur

    Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan HGBT dapat membantu efisiensi beban produksi serta memperkuat daya saing industri nasional. 

    “Untuk itu kedepan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tekstil,” kata Saleh, Minggu (2/3/2025).

    Menurut dia, program tersebut menjadi stimulus bagi industri untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan ke angka 10% untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. 

    “Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10%. Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29%,” jelasnya.

  • Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu.

    Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional,” ujar Saleh dikutip Minggu (2/3/2025).

    Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi, serta diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies.

    Menurutnya, dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat lebih mudah tercapai.

    “Kami, para pelaku industri dalam negeri, harus dan wajib mendukung kebijakan dan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan memastikan industri dalam negeri tumbuh setidaknya 10%,” tuturnya.

    Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai menyebut, berlanjutnya kebijakan HGBT merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri, serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global.

    Menurut Edi, kebijakan ini membantu industri petrokimia Indonesia menjadi lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi kondisi over-supply bahan baku dari pasar internasional.

    Dengan harga gas yang lebih kompetitif, industri petrokimia nasional dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, seperti Timur Tengah, Amerika Serikat, dan China, serta negara-negara dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA).

    Edi menambahkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor produk petrokimia Indonesia, menggantikan impor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Namun, ia berharap pemerintah juga dapat memperkuat pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, agar tidak terganggu oleh impor murah dan praktik perdagangan tidak sehat.

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementerian Perindustran dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” paparnya.

    “Hal ini dapat dilakukan melalui skema usulan baru Neraca Komoditas dan dukungan kelancaran Trade Remedies yang diusulkan Inaplas terhadap penyelidikan anti dumping PP dan safeguard LLDPE sedang berlangsung di KADI dan KPPI Kementerian Perdagangan, sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” tambahnya.

    Penetapan HGBT diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU.

  • Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merancang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang menjadi kiblat bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan membangun industri nasional. 

    Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RIPIN 2015-2035 diundangkan dan ditandatangani pada 6 Maret 2015 lewat Peraturan Pemerintah No 14.2015 tentang RIPIN 2015-2035. 

    Sedawarsa berlalu, jika dilihat dari sasaran indikator pembangunan industri pada tahun ini, nyaris sebagian besar gagal terwujud sesuai target. Indikator pembangunan industri lainnya seperti pertumbuhan sektor industri nonmigas jauh di bawah target RIPIN 2015. 

    Adapun, kala itu pemerintah membidik kinerja industri tumbuh 9,1% pada 2025. Sementara itu, pada tahun lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri hanya tumbuh di angka 4,75% [year-on-year]. 

    Di sisi lain, kontribusi industri nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga ditargetkan tumbuh ke angka 27,4% yoy. Namun, faktanya hingga saat ini baru mencapai 18,98% yoy. Capaian tersebut bahkan jauh lebih rendah dari dua dasawarsa lampau di level 28%. 

    Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja di sektor industri dalam RIPIN 2015 dicanangkan dapat mencapai 21,7 juta pada tahun ini. Namun, rata-rata kontribusi jumlah tenaga kerja manufaktur masih dikisaran 20 juta – 21 juta orang dalam 5 tahun terakhir. 

    Bahkan, pertumbuhan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur stagnan cenderung susut. Pada 2019, industri pengolahan nonmigas menyumbang 14,91% terhadap total angkatan kerja di Indonesia yaitu mencapai 136 juta orang (Februari 2019).  

    Sementara, kontribusinya mengalami penurunan hingga ke titik stagnan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 di angka 13,83% dari total angkatan kerja di kisaran 147 juta – 152 juta orang.

    Badai PHK

    Penurunan kinerja industri makin tak terelakkan dengan berbagai kabar penutupan pabrik yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor industri, mulai tekstil, alas kaki, hingga peralatan listrik. 

    Melihat kondisi tersebut, Dosen Universitas Paramadina Muhammad Ikhsan mengatakan terdapat sinyal deindustrialisasi dini yang tampak dari sejumlah variabel industri tersebut. 

    “Kontribusi [industri] terhadap PDB kita pernah sampai 32% paling tinggi setelah krisis tahun 2000-an, tapi sekarang angkanya di 18% jadi cenderung turun kalau kita bandingkan dengan negara yang lain seperti China, Thailand atau lainnya. Kita mungkin sedikit lebih baik dari Filipina,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Kendati demikian, jika melihat dari segi kinerja investasi dan ekspor industri pengolahan nonmigas, kondisinya relatif menggembirakan. Sepanjang 2024, ekspor manufaktur naik 5,33% dengan total nilai US$196,54 miliar dibandingkan tahun lalu. 

    Capaian ekspor tahun lalu itu berkontribusi 74,25% dari total nilai ekspor nasional yang mencapai US$264,70 miliar. Industri manufaktur juga memberikan andil terhadap capaian surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$31,04 miliar pada 2024. 

    Bahkan dari sisi realisasi investasi sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp721,3 triliun atau berkontribusi 42,1% terhadap total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.714,2 triliun. 

  • Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) optimistis kebijakan gas murah industri yang mengalir kembali untuk tujuh sektor termasuk petrokimia, dapat mendongkrak kinerja industri yang saat ini tengah tertekan. 

    Hal ini seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diteken pada 26 Februari 2025. 

    Wakil Ketua Inaplas, Edi Rivai mengatakan kebijakan tersebut membantu meningkatkan daya saing industri petrokimia, khususnya dalam menghadapi pasokan bahan baku yang berlebih dari pasar internasional. 

    “Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global,” kata Edi, Minggu (2/3/2025). 

    Dia menerangkan, dengan harga gas yang lebih kompetitif maka industri petrokimia dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, misalnya Amerika Serikat, China, Timur Tengah dan negara-negara lain dalam Free Trade Agreement (FTA). 

    Tak sampai disana, HGBT juga berpotensi meningkatkan kinerja ekspor produk petrokimia, meningkatkan subtitusi impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. 

    Namun, Edi juga berharap pemerintah dapat memperkuat bahan baku dan barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak terganggu oleh produk impor murah dan praktik perdagangan yang tidak sehat. 

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Inaplas memberikan rekomendasi penerapan mekanisme Neraca Komoditas dan kelancaran proses Trade Remedies seperti penyelidikan anti dumping Polypropylene (PP) dan safeguard inear Low Density Polyethylene (LLDPE) yang sedang berlangsung di Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.

    “Sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” imbuhnya. 

    Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM resmi melanjutkan kebijakan HGBT dengan skema baru untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. 

    Penetapan HGBT ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$6,75 – US$7,75 per MMBTU. Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah mengharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga kestabilan harga produk dalam negeri agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan kelanjutan HGBT memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan Asean yang menjadi pesaing kita,” pungkasnya.

  • Gas Murah Industri (HGBT) Kembali Berlaku, Tapi Harga Lebih Mahal

    Gas Murah Industri (HGBT) Kembali Berlaku, Tapi Harga Lebih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri kembali diberlakukan setelah sempat berhenti pada Desember 2024. Kendati demikian, pemerintah mematok harga yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu. 

    Pemerintah kembali memberlakukan program tersebut melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76.KKK/MG.01/MEM.M/2025 yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025. 

    Pada periode baru ini, Kementerian ESDM menerapkan skema baru HGBT untuk tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas murah industri tersebut. Adapun, tujuh penerima HGBT yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian HGBT kali ini dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar dengan harga US$7 per MMbtu dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMbtu. 

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Pemerintah menilai penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran USD6,75 – US$7,75 per MMBTU. 

    Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Melalui kebijakan ini, Bahlil berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Adapun, manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. Investasi juga tumbuh pesat mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

  • Tarif Impor Trump: Ancaman bagi Industri Mobil AS – Halaman all

    Tarif Impor Trump: Ancaman bagi Industri Mobil AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan tarif dagang yang diperkenalkan oleh Presiden Donald Trump, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan dan komponen mobil, menyulut kekhawatiran serius bagi industri otomotif Amerika Serikat.

    Tarif tinggi yang dikenakan pada produk-produk ini dapat memicu lonjakan harga serta gangguan dalam rantai pasokan.

    Mari kita telaah lebih dalam mengenai dampak dari kebijakan ini.

    Apa yang Dikatakan Peneliti Tentang Tarif Impor?

    David Gantz, peneliti di Baker Institute for Public Policy di Rice University, menyatakan bahwa kenaikan tarif impor yang diberlakukan Trump—khususnya terhadap negara-negara seperti Meksiko—dapat menimbulkan ancaman besar bagi produksi otomotif.

    Sementara menurut perusahaan riset otomotif Kelley Blue Book, tarif baru ini diprediksi dapat meningkatkan harga rata-rata mobil baru di AS sebesar 3.000 dolar atau lebih.

    Bahkan, harga truk pickup diproyeksikan melonjak hingga 10.000 dolar AS.

    Dengan semakin tingginya harga mobil, banyak konsumen mungkin akan berpikir dua kali untuk membeli kendaraan baru, yang bisa mengurangi permintaan dan pada gilirannya menurunkan penjualan di industri otomotif AS.

    Apa Tanggapan CEO Perusahaan Otomotif?

    CEO Ford, Jim Farley, menyuarakan keprihatinan yang sama, mengatakan bahwa kebijakan ini akan menambah biaya dan menyebabkan kekacauan di sektor otomotif.

    Di sisi lain, CEO General Motors, Mary Barra, mengungkapkan bahwa GM sedang mempertimbangkan berbagai skenario untuk mereduksi dampak negatif dari tarif tersebut.

    Apa Potensi Retaliasi dari Negara Tetangga?

    Dampak tarif sebesar 25 persen yang berkelanjutan terhadap Kanada dan Meksiko tidak hanya akan meningkatkan harga, tetapi juga berpotensi memicu tindakan balasan.

    Retaliasi ini dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi industri otomotif AS, terutama dalam hal penurunan ekspor serta gangguan pada rantai pasokan yang memengaruhi produksi kendaraan di dalam negeri.

    Lantaran sejak 1965, AS dan Kanada telah sepakat untuk saling menghapus tarif untuk mobil dan suku cadang mobil.

    Ketergantungan ini menjadi semakin signifikan, karena banyak komponen kendaraan, termasuk suku cadang dan bahan baku, diproduksi di Kanada dan Meksiko sebelum dirakit di pabrik-pabrik di AS.

    Pengenaan tarif impor dapat menaikkan biaya komponen tersebut, berpotensi mengganggu proses produksi kendaraan di AS.

    Bagaimana Tarif Ini Mempengaruhi Perjanjian Perdagangan?

    Kenaikan tarif juga dapat merusak hubungan perdagangan yang telah diatur oleh perjanjian seperti USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) yang menggantikan NAFTA.

    Perjanjian ini awalnya dirancang untuk memastikan kelancaran perdagangan barang dan jasa, termasuk di sektor otomotif.

    Jika tarif terus dikenakan, hal ini bisa menghancurkan kesepakatan tersebut dan memperburuk ketidakpastian ekonomi di industri otomotif.

    Tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Trump juga berpotensi membawa dampak yang luas bagi industri otomotif AS.

    Kenaikan harga, penurunan permintaan, serta gangguan pada rantai pasokan menjadi isu utama yang dihadapi.

    Selain itu, hubungan perdagangan yang telah terjalin dengan baik antara AS, Kanada, dan Meksiko kini terancam, yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam sektor ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 5 Rekomendasi Sofa Bed Minimalis 2 Jutaan, Nyaman Ngga Bikin Dompet Jebol

    5 Rekomendasi Sofa Bed Minimalis 2 Jutaan, Nyaman Ngga Bikin Dompet Jebol

    PIKIRAN RAKYAT – Mencari sofa bed berkualitas dengan harga terjangkau bisa menjadi tantangan, terutama jika kita ingin menemukan produk yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memiliki desain yang menarik.

    Sofa bed menjadi pilihan yang tepat bagi kita yang membutuhkan furnitur multifungsi, terutama di ruang dengan keterbatasan space.

    Dalam kisaran harga Rp2 jutaan, berikut ini rekomendasi lima sofa bed yang menawarkan kenyamanan maksimal, desain modern, dan bahan berkualitas:

    1. Dekoruma Daito Sofabed Minimalis

    DEKORUMA Daito Sofabed hadir sebagai pilihan terbaik untuk memperindah ruang di rumah kita, cocok ditempatkan di ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang entertainment. Sofabed ini memiliki fitur senderan tangan yang nyaman digunakan untuk menaruh minuman saat menikmati film.

    Dengan gaya Japandi (Japanese Scandinavian) dan warna abu-abu/biru, sofa ini dapat menyesuaikan dengan berbagai warna furniture di ruangan kita, baik yang sempit maupun luas. Produk ini menggunakan material kain woven, busa, dan kayu. Ukuran produk adalah 178cm x 82cm x 78cm, dengan berat 34kg. Adapun Stool dijual terpisah.

    Harga: Rp2.228.000

    2. Sofa bed – Slim Adele (Kaki Retro)

    Sofa Premium ini dirancang dengan ketelitian tinggi, menggunakan bahan berkualitas seperti rangka kayu solid dan busa premium untuk kenyamanan dan daya tahan maksimal. Desain elegan dan modern cocok untuk berbagai gaya interior, memberikan kenyamanan dan mendukung postur tubuh dengan ergonomi terbaik.

    Tersedia dalam ukuran 2 seater (140 cm), 3 seater (170 cm), dan 4 seater (200 cm), yang bisa digelar menjadi bed dengan lebar 110 cm. Semua varian memiliki tinggi dudukan 45 cm dan tinggi total 85 cm, dilengkapi dengan puff kotak selonjoran L (80 cm x 60 cm x 45 cm).

    Harga: Rp2.300.000

    3. EORDE Sofa Bed/Futon Sleeper Minimalis

    EORDE adalah sofa bed dengan dimensi keseluruhan 180cm x 80cm x 72cm dan area tidur 180cm x 153cm x 21cm. Menggunakan upholstery VIENNA Linen 100% polyester, cushion Super Premium Yellow 32, dan frame dari solid meranti bersertifikat serta plywood.

    Kaki sofa terbuat dari solid acacia wood, dengan finishing matte doff dan coating melamine. Proses pembuatan menggunakan handcrafted woodworking dan standar upholstery prosedur, dengan desain modern contemporary.

    EORDE menawarkan kualitas ekspor, desain inovatif dan elegan, menggunakan bahan material terpilih, serta dipantau dengan kontrol kualitas profesional. Produk ini tahan lama dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang.

    Harga: Rp2.795.100

    4. Selma Greesa Sofa Bed

    Sofa ini memiliki kualitas dudukan yang empuk dan nyaman, dengan sandaran yang dapat direbahkan menjadi posisi bed. Kaki sofa yang stabil serta rangka yang kuat dan kokoh memberikan kenyamanan tambahan di ruangan. Sofa ini cocok diletakkan di ruang tamu, ruang keluarga, maupun kamar tidur. Memiliki kapasitas untuk 3 dudukan dan penjualan termasuk 2 pcs bantal sofa.

    Dimensi sofa adalah panjang 180 cm, tinggi 79 cm, lebar 91 cm, dengan panjang posisi terbuka 179 cm dan tinggi posisi terbuka 40 cm. Material cover dudukan dan sandaran terbuat dari PU leather, sedangkan kaki sofa terbuat dari metal. Lebar sofa saat posisi terbuka adalah 105 cm.

    Harga: Rp2.799.000

    5. Sofa Bed KUMO HANABI

    Comfortable Sofabed dirancang untuk kenyamanan dengan sistem 5-positions Reclining, memungkinkan kita menyesuaikan posisi duduk atau berbaring. Terbuat dari kain Exclusive Suede Fabric yang lembut dan Microfiber Bouncy Support untuk keempukan ekstra, sofabed ini cocok untuk ruang tamu, kamar tidur, atau ruang keluarga.

    Ukurannya 200 x 58 x 58 cm untuk posisi duduk dan 200 x 116 x 25 cm untuk posisi rebah. Multifungsi, cocok untuk ruang minimalis, dan bisa diubah menjadi kasur ekstra untuk tamu.

    Harga: Rp2.810.000

    Demikian rekomendasi Sofa Bed yang sudah Pikira-Rakyat.com rangkumkan untuk Sobat PR. Pilihlah dengan saksama untuk kenyamanan keluarga tercinta di rumah! ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin Sambut Positif Skema Baru HGBT, Perkuat Daya Saing – Halaman all

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin Sambut Positif Skema Baru HGBT, Perkuat Daya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin menyambut positif sekaligus menyampaikan terima kasih kepada pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kebijakan yang telah menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. 

    Tujuh sektor Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.

    “Ya kami tentu harus berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Mas Bahlil Lahadalia yang telah mendengar suara kami para pelaku industri dalam negeri pengguna gas bumi, dimana HGBT untuk 7 sektor industri yang memang ditunggu-tunggu. Akhirnya ditetapkan kebijakan tersebut melalui Menteri ESDM yaitu Kepmen Nomor 76 tahun 2025,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu (1/3/2025 mengenai keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.

    Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor industri yang bergantung pada gas bumi.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi  industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat
     daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan ASEAN yang menjadi pesaing kita,” katanya. 

    Lebih lanjut Saleh Husin mengungkapkan dengan menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri, maka para pelaku industri dalam negeri harus dan wajib mendukung kebijakan dan keinginan bapak Presiden Prabowo agar ekonomi tumbuh 8 persen itu dapat tercapai.

    “Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10% . Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29% . Untuk itu ke depan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas kesektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tektil sehingga produk dari industri dalam negeri kita mempunyai daya saing yang kuat.”

    “Di samping itu perlu diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies. Dengan langkah ini , industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah , khususnya dari China, ASEAN dan negara lainnya sehingga target pertumbuhan ekonomi 8?pat lebih mudah tercapai” ujar Saleh Husin.

    “Jadi dengan langkah ini , industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah , khususnya dari China, ASEAN dan negara lainnya serta dengan sendirinya industri dalam negeri dapat tumbuh berkembang sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak sehingga target pertumbuhan ekonomi 8?pat lebih mudah tercapai.”

    Sesuai arahan Presiden Prabowo

    Sebelumnya dalam penjelasan mengenai skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan tujuannya untuk memperkuat daya saing industri dan efisiensi anggaran negara.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar USD7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar USD6,5 per MMBTU,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (28/2).

    Penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran USD6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik.

    Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025.