Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Asbag Indonesia Tingkatkan Ekonomi Lokal Hingga Lahirkan Ratusan Perajut Handal

    Asbag Indonesia Tingkatkan Ekonomi Lokal Hingga Lahirkan Ratusan Perajut Handal

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jari jemari Tri Astuti tampak lincah mengaitkan benang dalam jaring menjadi berbagai produk cantik nan estetik.

    Dalam sehari, ia bisa merajut beragam karya, mulai dari tas, dompet, dan berbagai produk lainnya.

    Baginya, merajut adalah hobi yang tak disangka kini menjadi ladang rezeki. 

    Ketekunannya dalam dunia rajut membuat usahnya kian melejit. 

    Tak hanya meningkatkan ekonomi lokal, Astuti telah melahirkan ratusan perajut handal di berbagai daerah. 

    Ia mulai membuka usahanya pada 2012 lalu, di Jalan Jangli Tlawah, Kelurahan Candisari, Kota Semarang. 

    Usahanya mulai meningkat pada 2014 saat dirinya mulai mengenal Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

    Ia diikutkan pameran ke berbagai daerah di Indonesia. 

    Hingga akhirnya, dia menyadari pentingnya branding sebuah produk.

    Karyanya ia branding dengan nama Asbag Indonesia. 

    “2014 hingga sekarang, ikut pameran fasilitasi dinas ataupun yang berbayar, terus saya jalani. Manfaatnya luar biasa,” ungkap Astuti, Senin (3/3/2025). 

    Pada 2015, ia mendapat tawaran pinjaman modal dari BRI berupa kredit usaha rakyat (KUR).

     Modal tersebut ia gunakan untuk pengembangan usahanya.

    Semula, keunggulan Asbag Indonesia hanya tas kombinasi kulit. 

    Kini, produk semakin beragam berkat adanya pinjaman modal, meliputi dompet, tas kombinasi ecoprint, tas kombinasi batik, dan lain-lain. 

    Usahanya kian dikenal sejak ia mendapat kesempatan menjadi pelatih rajut di berbagai instansi pada 2016.

    Melalui pelatihan, Astuti telah berhasil melahirkan ratusan perajut handal. 

    “Baru-baru ini, saya mengajar di lapas. Ada yang curhat kalau keluar penjara mau ikut saya. Saya bilang ‘silakan, kamu nanti keluar penjara harus jadi pengusaha’. Saya beri motivasi itu,” ungkapnya. 

    Tak hanya di Semarang, kini sejumlah muridnya di luar kota sudah berhasil merintis usaha rajut, bahkan menjadi pelatih.

    Namun demikian, beberapa muridnya masih meminta kontrol kepadanya. 

    “Quality control ke saya. Jadi, orang lihat sepintas tas Asbag. Padahal, itu tas murid saya,” ujarnya.

    Dia mengaku, tidak ada kekhawatiran omzetnya menurun dengan melahirkan ratusan perajut handal.

    Justru, memberikan keterampilan kepada orang lain membuat dirinya senang karena bisa menurunkan ilmunya.

    Sehingga, rajut tidak punah. 

    “Sekarang di Kudus ada narasumber. Itu murid saya. Saya justru menanamkan generasi penerus. Tidak ada ilmu yang saya tutup-tutupi,” katanya.

    Usahanya kini telah meningkatkan ekonomi lokal sekitar.

    Beberapa tetangganya pun bergabung menjadi perajut. 

    Hingga kini, ia masih membuka lebar pintu rumahnya untuk masyarakat yang ingin belajar merajut. 

    “Kalau mau pelatihan kesini gratis. Bisa juga di UKM center, saya buka toko disana. Pertama, saya gratisi alat dan benang. Selanjutnya, mau bikin produk baru, berbayar bahannya,” terang Astuti. 

    Diakuinya, pandemi cukup berdampak pada usahnya. 

    Namun, hal itu membuat dirinya tak patah semangat.

    Justru, selama pandemi, ia mencoba beragam kreasi model dan motif baru. 

    Saat ini, ia memiliki enam karyawan tetap. Ada bagian merajut, ada pula bagian menjahit.

    Jika pesanan membludak, ia meminta bantuan para freelancers atau para perajut lepas. 

    Upah bagi para perajut pun beragam bergantung pada besar kecilnya produk dan tingkat kesulitan teknik merajut. 

    “Kalau gede upahnya Rp 50 ribu per produk, kecil Rp 15 ribu per produk. Kalau motifnya sulit Rp 20 ribu per produk. Jadi, beragam,” bebernya. 

    Kini, Asbag Indonesia telah dipinang untuk masuk pasar ekspor ke Soul, Korea Selatan.

    Ada pula pemesanan hampir 40 produk untuk dibawa ke Australia. 

    “Omzetnya Februari kemarin hampir Rp 60 juta. Alhamdulillah, banyak orderan. Kalau secara rata-rata naik turun sekira Rp 20 juta – Rp 25 juta,” ungkapnya.

    Seorang murid yang kini menjadi karyawan Asbag Indonesia, Nurul Komariyah mengaku perekonomiannya sangat terbantu berkat bergabung dengan Asbag Indonesia. 

    “Alhamdulillah, tanpa rajut nggak ada pemasukan. Sebelum ikut rajut sama Bu As, saya hanya di rumah,” ucapnya. 

    Penghasilan yang ia dapatkan pun bergantung produk yang dibuat.

    Rata-rata dalam sehari, ia merajut empat barang ukuran normal.

    Selain merajut, Nurul juga diminta untuk mengisi pelatihan. Dengan menjadi tutor, ia pun bisa menambah penghasilan lebih. 

    Seringkali, ia mengisi pelatihan untuk rajut motif rantai. Ini merupakan motif dasar untuk para perajut pemula. 

    “Bu Astuti ketuanya, mengajarkan ke muridnya. Muridnya sudah bisa, dilihat spesifikasinya, oh Nurul di rantai, maka saya diminta untuk mengajari kelas awal,” paparnya. 

    Sementara itu, PT BRI Tbk terus berkomitmen mendukung pengembangan UMKM.

    Tak hanya pembiayaan, BRI juga memberikan program pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan. 

    Direktur Utama BRI, Sunarso menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan berada di depan pembiayaan dalam mendukung kemajuan UMKM.

    “Edukasi menjadi kunci untuk menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra strategis,” ucapnya, dikutip pada laman resmi BRI. (eyf)

  • Perang Dagang Dimulai, China Dongkrak Tarif Impor Produk Pangan AS untuk Balas Kebijakan Trump  – Halaman all

    Perang Dagang Dimulai, China Dongkrak Tarif Impor Produk Pangan AS untuk Balas Kebijakan Trump  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping berencana mengerek tarif impor dengan menargetkan pertanian dan produk pangan asal Amerika Serikat (AS).

    Kebijakan itu direncanakan China sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif 10 persen terhadap barang asal Tiongkok per tanggal 4 Februari kemarin.

    Trump berdalih kebijakan tersebut diberlakukan sebagai alat tawar-menawar dan metode untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri, khususnya masalah imigrasi dan perdagangan narkoba.

    Namun Beijing menganggap tindakan tersebut tersebut diskriminatif dan proteksionisme perdagangan, karena kebijakan tarif impor hanya berlaku untuk barang-barang asal Negeri Tirai Bambu, melanggar aturan de minimis sebelumnya, yang membebaskan barang senilai kurang dari 800 dolar AS untuk masuk ke AS.

    Alasan tersebut yang mendorong China untuk bersikap agresif, dengan melakukan pembalasan, membidik komoditas ekspor Washington di negaranya

    “China sedang mempelajari dan merumuskan tindakan balasan yang relevan sebagai tanggapan terhadap ancaman AS untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada produk-produk China dengan dalih fentanyl,” lapor Global Times pada Senin (3/3/2025), mengutip sumber anonim.

    “Tindakan balasan tersebut kemungkinan akan mencakup tarif dan serangkaian tindakan non tarif, dan produk pertanian dan makanan AS kemungkinan besar akan dicantumkan,” imbuh laporan itu.

    Dampak Tarif Balasan China

    Apabila China benar-benar merealisasikan tarif balasan berpotensi menghancurkan produksi minyak goreng dan pakan ternak, terutama ternak babi dunia hal ini terjadi lantaran China  merupakan importir terbesar kedelai di dunia.

    Akibatnya, permintaan untuk produk pangan AS dari China bisa menurun secara signifikan. Meskipun AS mungkin mencoba untuk mencari pasar alternatif, proses ini tidak mudah. 

    Negara-negara lain mungkin tidak mampu membeli sebanyak yang dilakukan China, atau pasar alternatif mungkin menawarkan harga yang lebih rendah.

    Selain petani, industri pengolahan pangan dan pengepakan di AS juga bisa terpengaruh, karena mereka bergantung pada bahan baku yang dipasok dari sektor pertanian. Penurunan ekspor akan mempengaruhi pasokan bahan baku, yang kemudian berdampak pada produksi dan pengolahan makanan.

    Lebih lanjut, ketegangan antara China dan AS dapat mempengaruhi harga pangan global, mengingat kedua negara tersebut adalah pemain utama dalam perdagangan global. 

    Kenaikan tarif impor akan mempengaruhi harga kedelai, jagung, gandum, daging sapi, dan produk pangan lainnya di seluruh dunia.

    Perubahan besar dalam perdagangan antara kedua negara ini dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasokan global. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan pangan juga bisa merasakan dampaknya.

    Terutama perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional, logistik, dan ekspor-impor juga akan menghadapi tantangan lebih besar karena meningkatnya biaya dan ketidakpastian dalam rantai pasokan.

  • Video:Pahala Mansury Soal Rupiah Melemah – Ancaman Banjir Produk China

    Video:Pahala Mansury Soal Rupiah Melemah – Ancaman Banjir Produk China

    Jakarta, CNBC Indonesia- Tren pelemahan Rupiah berlanjut di tengah kuatnya volatilitas geopolitik global hingga perang dagang hingga mata uang Garuda masih terjebak di posisi Rp16.400 per Dolar AS.

    WKU Bidang Perdagangan & Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury menyebutkan potensi dampak pelemahan Rupiah bisa saja mempengaruhi kinerja industri ekspor dan impor Indonesia. Namun Diharapkan Indonesia masih bisa mengambil peluang peningkatan ekspor di tengah perubahan rantai pasok dunia yang mulanya berfokus di China namun mulai berubah imbas perang dagang.

    Diversifikasi mitra dagang dengan tidak menjadikan China sebagai tumpuan tujuan ekspor RI bisa diperluas ke negara-negara lain termasuk menyasar pasar Eropa lewat penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

    Di sisi lain Indonesia harus mengantisipasi dampak perang dagang yang bisa mendorong China menyasar pasar seperti Indonesia untuk mengalirkan produk yang terganjar tarif tinggi Amerika Serikat (AS).

    Seperti apa Kadin melihat dampak pelemahan Rupiah hingga perang dagang ke RI? bagaimana antisipasi yang bisa dilakukan RI? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan & Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury taran dalam Power Lunch,CNBCIndonesia (Senin, 03/03/2025)

  • Jadi Biang Kerok Minyakita Mahal, Mendag Ancam Cabut Izin Penjual Ini

    Jadi Biang Kerok Minyakita Mahal, Mendag Ancam Cabut Izin Penjual Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa harga Minyakita di lapangan sudah melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok R[15.700 per liter. Melambungnya harga Minyakita sudah berlangsung cukup lama.

    “Minyakita benar harga Rp 17.200 harga nasional, jadi mungkin ada yang 20.000/liter, 19.000/liter di pasar. Juga beberapa ada yang Rp 15.700/liter karena kami sering ke pasar, nah kita ada kebijakan Kepmendag 1028/2024,” katanya dalam raker komisi VI DPR RI, Senin (3/3/2025).

    Adapun Ia menyebut dari sisi suplai sebenarnya terjamin karena mekanisme DMO CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng. Kewajiban DMO ini mengharuskan produsen kalau mau ekspor jika tidak memasok ke dalam negeri maka dia tidak bisa ekspor. Nilai DMO ini pun sudah menghitung sesuai kebutuhan Minyakita dalam negeri, sehingga dari sisi suplai tidak masalah.

    Dari sisi harga juga sudah mengatur produsen ke D1 sebesar Rp 13.500/liter, D1 ke D2 sebesar Rp 14 ribu/liter, lalu D2 ke pengecer senilai Rp 14.500/liter sehingga harga konsumen seharusnya di Rp 15.700/liter.

    “Kenapa mahal karena distribusinya. Kami sudah temukan di lapangan D2 ketika menjual ke pengecer ada yang nakal, dengan aturan harus beli sekian, minimal D2 menjual 100 dus, 50 dus, itu ngga mampu dibeli pengecer, sehingga pengecer besar menjual lagi ke pengecer kecil, ngga langsung ke konsumen karena pengecer kecil ngga punya uang, harusnya D2 ke pengecer, jadinya D2 D3 D4 ini diawasi satgas pangan dan pemda,” sebut Budi.

    Lebih jauh, jika ada distributor tetap nakal sehingga membuat harga terus melambung maka pemerintah bakal mencabut izinnya.

    “Kan kita ingatkan, peringatkan dulu. Kalau dia tetap melakukan itu, ya kita cabut izinnya,” ujar Budi.

    Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar meminta Mendag segera menjalankan fungsinya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjamin kesediaan Minyakita. Salah satu masalah ialah persoalan distribusi kepada masyarakat dan memastikan barang tersebut bisa tiba di masyarakat. Nasril bahkan mengendus ada peran mafia minyak.

    “Jadi kunci distribusi, peran distribusi di D1 D2, perintah ke produsen penghasil minyak, apa disini mafianya atau bagian terafiliasi produsen? isu yang beredar D1 terafiliasi produsen, bahkan kami dengar yang seharusnya D1 pengawasan justru dia jual curah dengan berbeda, sehingga terjadi kelangkaan, dampaknya ketika lebaran terjadi kenaikan harga,” kata Nasril.

    Foto: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog, Senin (3/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
    Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog, Senin (3/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)

    (dce)

  • Terungkap! Modus Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Terungkap! Modus Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso buka-bukan tentang penyebab harga Minyakita tinggi di pasaran. Berdasarkan hasil temuan, ada sejumlah distributor nakal yang membuat aturan minimal order sehingga menyulitkan pengecer.

    Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sendiri berada di posisi Rp 15.700/liter. Sedangkan di pasaran, harganya cukup bervariasi, melebihi HET tersebut. Berdasarkan data Kemendag, rata-rata nasional harga Minyakita mencapai Rp 17.200/liter.

    Budi menjelaskan, sebetulnya Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga Minyakita sesuai tingkatan penjualannya. Misalnya, harga jual dari produsen ke Distributor 1 (D1) harganya Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000/liter, D2 ke pengecer Rp 14.500/liter, barulah dari pengecer ke konsumen Rp 15.700/liter.

    “Kenapa harga mahal? Sebenarnya yang utama karena distribusi. Kami sudah menemukan beberapa di lapangan, ini ketika D2 menjual ke pengecer, ada yang nakal dengan membuat aturan minimal harus membeli sekian,” kata Budi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Ia pun mencontohkan, misalnya D2 menjual Minyakita dengan minimal pembelian 50 sampai dengan100 dus. Kondisi ini membuat sejumlah pengecer tidak mampu membeli, sehingga hanya pengecer besar yang mampu menyerap.

    Alhasil, pengecer kecil tidak dapat melakukan aktivitas penjualan. Untuk mengantisipasi hal ini, akhirnya pengecer kecil membeli produk Minyakita tersebut dari para pengecer besar dengan harga lebih mahal.

    “Akhirnya pengecer besar ini menjual lagi ke pengecer kecil, tidak langsung konsumen karena pengecer ini tidak punya uang,” ujarnya.

    Budi mengatakan, kondisi ini akhirnya menciptakan perpanjangan rantai distributor, bahkan hingga D4, baru kemudian Minyakita dijual ke pengecer, sebelum akhirnya konsumen. Hal inilah yang menyebabkan harganya semakin naik.

    “Seharusnya sampai D2 langsung pengecer, akhirnya ada D2, D3, D4. Ini yang sedang kami awasi selama ini bersama satgas pangan juga pemda,” kata dia.

    Meski terjadi kenaikan harga, Budi memastikan bahwa supaya Minyakita terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadhan ini. Sebab, pemerintah menerapkan sistem Domestic Market Obligation (DMO) yang membuat produsen berkewajiban untuk menyalurkan suplai ke dalam negeri dulu baru boleh melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    “Minyakita benar Rp 17.200 itu harga nasional. Jadi di pasar mungkin Rp 20.000, Rp 19.000, ada juga beberapa yang Rp 15.700 karena kami memang sering ke pasar. Tapi kita ada kebijakan melalui Permendag, menggunakan sistem DMO. DMO ini sudah kita hitung sesuai kebutuhan Minyakita dalam negeri sehingga sebenarnya dari suplai tidak ada masalah,” ujarnya.

    (shc/kil)

  • Komisi IX DPR Kawal Hak Pekerja Sritex Terpenuhi

    Komisi IX DPR Kawal Hak Pekerja Sritex Terpenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi IX DPR siap mengawasi dan memastikan agar hak-hak karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang menghadapi kepailitan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kami akan terus memantau proses ini. Ribuan pekerja yang telah mengabdi di Sritex tidak seharusnya dibiarkan tanpa kejelasan hak mereka,” ujar anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto kepada wartawan di Jakarta pada Senin (3/3/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut Edy, kepailitan Sritex bukan hanya merupakan isu bisnis, melainkan juga sebuah tragedi nasional yang berdampak pada ribuan keluarga.

    Ia menambahkan Sritex merupakan industri padat karya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun ekspor. Komisi IX, yang memiliki wewenang di bidang ketenagakerjaan, berkomitmen untuk menjaga agar hak-hak pekerja yang terkena PHK tidak hilang begitu saja.

    Edy menjelaskan hak-hak para pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja turut mengatur pemenuhan kewajiban pemberi kerja dan hak pekerja yang terkena PHK.

    Dalam upaya memastikan hal tersebut, Edy mengusulkan agar pimpinan Komisi IX mengundang serikat pekerja Sritex untuk bersama-sama memeriksa langsung kondisi di pabrik di Sukoharjo. “Saya usulkan agar pimpinan mengundang serikat pekerja Sritex dan melakukan kunjungan lapangan guna memastikan apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi atau belum,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah harus menjamin pekerja yang terkena PHK memperoleh kompensasi yang layak, seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta penggantian hak lainnya. Mengingat PHK terjadi dalam 30 hari menjelang Idulfitri, pekerja yang terdampak juga berhak menerima THR sesuai dengan Pasal 7 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan Kemenaker telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan PHK di PT Sritex.

    Yassierli mengungkapkan sejak pailit diumumkan pada Oktober 2024, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja, serta dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dan meminimalisir dampak PHK.

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui serangkaian kebijakan strategis. 

    Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang tercantum dalam APBN 2025.

    Pemerintah juga fokus pada implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi.

    “Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nyepi dan Lebaran, yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2025,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 17 Februari 2025 di Istana Negara terkait pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    Terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Dari sisi penawaran, peningkatan produksi industri non-migas, seperti industri makanan dan minuman serta tekstil, diantisipasi untuk memenuhi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran. 

    Selain itu, konsumsi listrik selama Ramadan diperkirakan akan meningkat, dan sektor perdagangan besar serta eceran juga diharapkan tumbuh berkat dorongan supply domestik. 

    Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif listrik untuk menjaga penurunan nilai konsumsi listrik turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    Optimalisasi Penyaluran Bansos

    Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. 

    Penyaluran pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Selain itu, Pemerintah juga menambahkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

    Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta

    Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. 

    Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Stimulus HBKN Ramadan & Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M

    1. Diskon Harga Tiket Pesawat: Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6?serta kebijakan lainnya, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2% – 14% yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret s.d. 7 April 2025. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan maskapai nasional untuk memastikan ketersediaan kursi penerbangan yang memadai serta menjaga stabilitas harga tiket bagi masyarakat.

    2. Diskon Tarif Tol: Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

    3. Program Diskon Belanja: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari–28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

    Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75–77 triliun. 

    Terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14–30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mall, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program tersebut menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun. Selain itu, terdapat program lainnya seperti Bazaar Ramadhan dan Pasar Malam, Belanja Online Produk Lokal, dimana semua program tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

    4. Program Pariwisata Mudik Lebaran: Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama. 

    Pemerintah bersama BUMN, turut menyambut antusiasme wisatawan lokal dengan berbagai program insentif dan kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Tujuan program tersebut juga untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal saat berwisata di destinasi tujuan mudik masing-masing serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    5. Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bersama BUMN berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Melalui langkah tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

    Paket Stimulus Ekonomi

    1. Diskon Tarif Listrik: Diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    2. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV): Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan otomotif sebagai penggerak utama ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat transisi ke energi bersih.

    3. PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid): Pemberian insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

    4. PPh DTP Sektor Padat Karya: Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    5. Stimulus Perpajakan dalam Kegiatan Usaha Bulion: Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank. Stimulus diharapkan dapat meningkatan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.

    Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

    Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

    Realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99?ri target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun, dan telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif.

    Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

     

  • Kejagung Sita 10 Kontainer Dokumen dari Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem

    Kejagung Sita 10 Kontainer Dokumen dari Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem

    Bisnis.com, JAKARTA–Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita puluhan dokumen dari penggeledahan yang dikakukan di terminal Bahan Bakar Minyak milik PT Pertamina Patra Niaga di Tanjung Gerem, Kecamatan Grogor, Cilegon, Banten.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut penggeledahan itu dilakukan untuk menguatkan alat bukti yang telah ditemukan penyidik Kejagung terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018-2023.

    “Penyidik terus berupaya mencari bukti sebanyak-banyaknya untuk membuat tindak pidana ini terang,” tuturnya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Menurutnya, dari hasil penggeledahan di lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen fisik dan elektronik.

    “Hasil geledah Tanjung Gerem, penyitaan dokumen sebanyak 10 kontainer dokumen dan 3 dus,” katanya.

    Perkara korupsi tersebut bermula ketika pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur ihwal prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 

    Dalam aturan tersebut, PT Pertamina juga diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Minyak bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS swasta wajib ditawarkan kepada PT Pertamina.

    Apabila penawaran tersebut ditolak oleh PT Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor. 

    Akan tetapi, subholding Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), diduga berusaha menghindari kesepakatan dan dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISC dan/atau PT KPI, berusaha menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. 

    Dalam periode tersebut juga terdapat Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) yang diekspor karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang lantaran pandemi Covid-19. 

    Namun pada waktu yang sama, Pertamina malah mengimpor minyak mentah untuk memenuhi intakeproduksi kilang. 

    Perbuatan menjual MMKBN mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah, dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor.

  • Top 3 Tekno: YouTube Kalahkan Spotify hingga Aturan Ekspor Chip AI – Page 3

    Top 3 Tekno: YouTube Kalahkan Spotify hingga Aturan Ekspor Chip AI – Page 3

    Industri otomotif disebut tengah berada di titik krusial. Pernyataaan itu juga bukannya tanpa alasan.

    Dengan persaingan global yang ketat, ekspektasi pelanggan yang terus berkembang, serta tantangan rantai pasok, para produsen otomotif kini semakin gencar memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan komputasi awan (cloud).

    Menurut Country Director, Indonesia, Google Cloud Fanly Tanto, 2024 menjadi momentum transisi dari proyek percontohan menuju penerapan nyata. Sementara di 2025, AI akan menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan industri.

    Untuk itu, Google Cloud memprediksi lima tren utama yang akan mengubah proses mobil dirancang, diproduksi, dipasarkan, dan digunakan:

    1. AI Generatif Tingkatkan Efisiensi Operasional

    Produsen otomotif mulai mengadopsi AI generatif untuk mengotomatisasi tugas administratif dan produksi. Toyota, misalnya, telah menggunakan AI Hypercomputer dari Google Cloud untuk mengintegrasikan AI ke dalam pabriknya.

    Dijelaskan, teknologi ini memungkinkan AI memeriksa aplikasi perekat kaca mobil dan mendeteksi anomali dalam proses cetak injeksi bumper.

    AI berbasis cloud telah mengotomatiskan lebih dari 10.000 jam kerja tugas repetitif. Jadi, pekerja manusia dimungkinkan fokus pada inovasi dan strategi bisnis.

    Baca selengkapnya di sini

  • Erick Thohir Bicara Soal UU BUMN, Danantara, hingga Kasus Pertamina

    Erick Thohir Bicara Soal UU BUMN, Danantara, hingga Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir cukup optimistis bahwa Kasus korupsi tata kelola minyak mentah di sub holding Pertamina tidak akan terulang dengan implementasi UU No.1/2025 tentang BUMN. 

    Erick beralasan UU BUMN yang baru, sektor investasi di BUMN akan mengalami perbaikan signifikan. Hal itu dilakukan salah satunya dengan pembentukan Danantara.

    Menurutnya, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap keputusan investasi besar yang menggunakan dana publik.

    “Dulu, investasi BUMN tidak pernah didiskusikan secara terbuka. Dengan adanya Komite Investasi, kini seluruh usulan investasi akan melalui proses yang lebih transparan dan akuntabel,” ucap Erick, dikutip Senin (3/3/2025).

    Meskipun tidak terlibat dalam operasional harian, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan direksi dan komisaris BUMN menjalankan tugas mereka dengan baik.

    Dia menekankan Menteri BUMN tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Namun, dengan adanya undang-undang baru, maka dapat memantau dan memeriksa operasional serta penugasan yang diberikan kepada BUMN.

    “Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kami bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus,” tuturnya. 

    Erick berkomitmen mendukung penuh terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi.

    “Nah ini improve-improve, yang harus kami lihat secara optimistis. Jangan justru ini jadi set-back (kemunduran),” terang Erick.

    Review Total Pertamina

    Erick Thohir juga mengatakan upaya ini termasuk untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan energi terbesar di Indonesia tersebut.

    Kendati demikian, sebagai Menteri BUM, pihaknya tak dapat langsung terlibat dalam keputusan perusahaan.

    Namun, pihaknya telah koperatif dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki masalah tersebut termasuk dugaan oplosan atau blending bahan bakar.

    “Saya rapat jam 11 malam, mengenai isu apakah ini blending oplosan, kami tidak mau berargumentasi. Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kami, tadi sudah di laporan ini kan dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending?,” ujarnya usai menghadiri Konferensi Pers Penurunan Harga Tiket Pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025)

    Menurutnya blending dalam industri perminyakan sebenarnya sudah biasa terjadi. Namun yang menjadi hal penting terkait bleding apakah merupakan tindakan koruptif atau bagian dari upaya untuk meningkatkan performa bensin.

    “Blending ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda, apakah itu koruptif atau bagian dari peningkatan performa bensin,” katanya.

    Kerugian Negara 

    penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mengemukakan bahwa kerugian negara kasus minyak mentah Pertamina bisa bertambah. Apalagi kerugian negara senilai Rp193,7 triliun hanya terjadi pada tahun 2023. Sementara penyidikan kasus tersebut di mulai dari tahun 2018.

    “[Dugaan nilai kerugian keuangan negara] Rp193,7 triliun itu pada tahun 2023,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu (26/2/2025). 

    Dia menjelaskan kerugian tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi periode 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar Rp21 triliun.

    Harli mengatakan jumlah kerugian tersebut berdasarkan perkiraan sementara penyidik Kejagung bersama ahli. Meski demikian, dia memprediksi bahwa kerugian negara bisa membengkak lantaran kasus ini terjadi pada 2018–2023.

    Oleh karena itu, penyidik Kejagung akan mendalami ada atau tidaknya kompensasi dan subsidi yang diberikan oleh negara pada tahun-tahun sebelum 2023.

    “Nanti juga kami akan melihat, mendorong penyidik apakah bisa ditelusuri mulai dari 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu,” ujarnya.