Xcloud.id

Topik: ekspor

  • KPK Ungkap Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rugikan Negara Rp 11,7 Triliun, Ada 11 Debitur Terlibat – Halaman all

    KPK Ungkap Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rugikan Negara Rp 11,7 Triliun, Ada 11 Debitur Terlibat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Komisi antikorupsi mengungkap ada 11 debitur yang menerima fasilitas kredit ekspor LPEI.

    Dari total kredit yang disalurkan untuk 11 debitur itu, termasuk potensi kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp11,7 triliun.

    “Adapun total kredit yang diberikan dan juga menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp11,7 triliun,” kata Kasatgas Penyidik Budi Sokmo dalam pernyataannya, Selasa (4/3/2025).

    KPK baru mengungkap 1 debitur yang mendapatkan kredit dari LPEI dan diduga telah terjadi fraud atau kecurangan. 1 perusahaan tersebut yakni PT Petro Energy (PE).

    Kepada debitur dimaksud, KPK mengungkap bahwa LPEI sejak 2015 telah menyalurkan fasilitas kredit sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp900 miliar.

    Nilai kredit yang disalurkan juga merupakan total kerugian keuangan negara terkait dengan debitur tersebut berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    KPK telah menetapkan lima orang tersangka untuk klaster debitur tersebut.

    Mereka yaitu Dwi wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI; Arif Setiawan, Direktur Pelaksana 4 LPEI; Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE; Newin Nugroho, Direktur Utama PT PE; dan Susy Mira Dewi Sugiarta, Direktur Keuangan PT PE.

    Sisanya, penyidik masih mengusut lebih lanjut soal debitur lainnya.

    “10 debitur lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan lanjut untuk kemudian nantinya akan kita sampaikan juga kepada rekan-rekan jurnalis saat akan ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Budi. 

    Budi bilang, 11 debitur yang diduga terlibat fraud kredit ekspor itu menyalahgunakan fasilitas yang diberikan LPEI. 

    Mereka diduga melakukan side-streaming, atau memanfaatkan kredit ekspor bukan untuk sektor usaha yang diajukan ke LPEI. 

    Misalnya, PT PE yang mengaku menjalankan bisnis bahan bakar solar menggunakan kredit dari LPEI untuk usaha atau investasi selain itu. 

    Adapun debitur LPEI yang diduga terlibat fraud meliputi berbagai macam sektor. Mulai dari logistik perkapalan hingga energi. 

    “Ada di sektor perkebunan, kemudian di shipping, ada juga kemudian di industri terkait dengan energi juga ada. Jadi di tiga sektor itu yang 11 [debitur],” tutur Budi.

  • KPK Ungkap Kode Suap 2 Direktur LPEI: Uang ‘Zakat’ 2,5%

    KPK Ungkap Kode Suap 2 Direktur LPEI: Uang ‘Zakat’ 2,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 2 direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menerima uang ‘zakat’ dari debitur penerima fasilitas kredit ekspor, yakni PT Petro Energy (PE). 

    Kini, KPK telah menetapkan dua orang direksi LPEI serta tiga orang petinggi PT PE sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor senilai US$60 juta.

    “Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya uang zakat yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut,” ungkap Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3/2025). 

    Budi menyebut besaran persentase uang ‘zakat’ yang diduga diterima oleh dua direksi LPEI itu yakni 2,5% sampai dengan 5%, dari besaran kredit yang disetujui. 

    Dia juga menyebut bahwa dugaan itu didapatkan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti elektronik maupun aset hasil pelacakan penyidik. 

    “Hal ini memang diterima oleh para direksi LPEI yang memberikan tanda tangan terkait dengan pengusulan kredit tersebut. Besarannya antara 2,5% sampai 5% dari kredit yang diberikan kembali lagi kepada para direksi di LPEI,” terang Budi. 

    Adapun lima orang yang ditetapkan tersangka di antaranya adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang dari PT Petro Energy adalah pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Adapun KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara pada dugaan fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI ke PT PE. 

    Hasilnya, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar US$60 juta atau setara dengan sekitar Rp900 miliar pada kasus dugaan fraud tersebut. 

    “Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar US$60 juta,” jelas Budi. 

    Meski demikian, Budi menerangkan bahwa kasus kredit LPEI ke PT PE bukan satu-satunya dugaan fraud yang tengah diusut. Ada total 11 debitur LPEI yang tengah diusut KPK, salah satunya yakni PT PE. 

    Total potensi kerugian keuangan negara pada dugaan fraud untuk 11 debitur tersebut ditaksir mencapai Rp11,7 triliun.

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” pungkas Budi. 

    Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penyidikan terhadap perkara LPEI pada awal 2024 lalu. Namun, saat itu penyidikan dilakukan belum dengan menetapkan tersangka. 

  • Mangga dan jeruk eratkan kerjasama perdagangan Indonesia

    Mangga dan jeruk eratkan kerjasama perdagangan Indonesia

    Sumber foto: ME Sudiono/elshinta.com.

    Mangga dan jeruk eratkan kerjasama perdagangan Indonesia – Jepang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Badan Karantina Indonesia diwakili Deputi Bidang Karantina Tumbuhan menerima kunjungan kerja perwakilan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang untuk membahas perkembangan isu akses pasar komoditas pertanian kedua negara (27/02).

    “Kami mengapresiasi hubungan dagang yang telah lama terjalin antara Indonesia dengan Jepang, utamanya dalam perdagangan komoditas pertanian. Melalui pertemuan ini, kami harap akan terbuka lebih banyak lagi akses pasar komoditas pertanian kedua negara. Pihak Indonesia dan Jepang agar dapat saling mengakselerasi penyelesaian negosiasi teknis akses pasar sehingga ekspor dari kedua negara bisa segera terealisasi” ungkap Bambang, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, dalam sambutannya saat membuka pertemuan.

    Bambang mengungkapkan, saat ini Indonesia masih menunggu MAFF memberikan akses pasar untuk buah mangga Indonesia, kami sudah 17 tahun menunggu. Terkait permintaan Jepang untuk menerapkan perlakuan uap panas (Vapor Heat Treatment), kami rasa perlakuan tersebut masih sulit dijangkau oleh pelaku usaha Indonesia karena fasilitas skala komersial sangat terbatas dan biaya perlakuan yang relatif tinggi. Sebagai opsi, kami menawarkan perlakuan iradiasi dan saat ini sedang dijajaki perlakuan iradiasi untuk mitigasi lalat buah pada buah mangga. Kami memerlukan informasi apakah perlakuan iradiasi ini bisa diterima oleh Jepang.

    Sebagai informasi, Indonesia melalui Badan Karantina Indonesia telah mengajukan permohonan akses pasar buah mangga ke negara Jepang sejak 17 tahun lalu, dan saat ini memasuki tahap 8 dari 11 tahapan yang harus dilalui, yaitu implementasi penilaian sistem manajemen risiko OPT di Indonesia.

    “Jadi saat ini permohonan akses pasar buah jeruk Jepang ke Indonesia sedang dalam tahap Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan atau AROPT,” ujar Bambang seperti dilaporkan Reporter Elshinta, ME Sudiono, Senin (3/3). 

    Lebih lanjut, Bambang jelaskan bahwa timnya menemukan 27 (dua puluh tujuh) jenis OPTK yang berpotensi terbawa pada buah jeruk Jepang. “Kami harap Jepang dapat melakukan mitigasi sebaik mungkin sehingga nantinya hanya jeruk yang bebas OPTK dan dengan kualitas terbaik saja yang dikirim ke Indonesia,” tegas Bambang.

    “Pada dasarnya kami tidak menghambat terbukanya akses pasar buah jeruk Jepang, selama memenuhi ketentuan yang kami persyaratkan. Kami tindak lanjuti dengan serius isu permintaan akses pasar jeruk Jepang ini, harapannya Indonesia dan Jepang dapat saling bekerjasama untuk menindaklanjuti terbukanya akses pasar kedua negara” imbuh Bambang.

    Hagiwara Hidetaki, Deputy Assistant Minister, sebagai perwakilan dari MAFF menyampaikan bahwa Jepang menyambut baik usulan kerjasama untuk mempercepat pembukaan akses pasar komoditas kedua negara. Selain membahas akses pasar jeruk Jepang, Hidetaki juga menyampaikan permohonan MAFF agar Barantin dapat memberikan pengakuan sistem keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) pada komoditas peach dan anggur serta perpanjangan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT yang akan habis pada bulan Juni 2025. Saat ini Jepang telah mendapatkan status pengakuan sistem keamanan pangan segar asal tumbuhan pada komoditas apel, dan berlaku sampai dengan Mei 2027. 

    Dalam pertemuan ini Jepang juga menyoroti isu temuan residu pestisida pada anggur yang sedang menjadi buah bibir di masyarakat. “Terkait dengan temuan residu pestisida pada buah anggur asal Tiongkok di Thailand, MAFF menjamin bahwa buah anggur dari Jepang telah melalui pengujian keamanan pangan yang ketat sehingga Indonesia tidak perlu khawatir dengan isu tersebut” tegas Hidetaki.

    “Kami menyambut baik permohonan Jepang untuk mendapatkan status pengakuan sistem keamanan pangan, namun untuk menetapkan status tersebut kami akan melakukan kajian dan penilaian mendalam terkait kelayakan proses produksi yang dilakukan di Jepang terutama pada jaminan mitigasi risiko OPTK dan keamanan pangannya” jelas Bambang. 

    Bambang menambahkan, Permohonan perpanjangan registrasi laboratorium penguji keamanan pangan agar diajukan tepat waktu sehingga tidak menghambat proses ekspor yang telah berjalan selama ini.

    “Saya mengapresiasi isu – isu yang telah dibahas pada pertemuan ini dan agar hasil pertemuan ini dapat segera mendapatkan tindak lanjut, khususnya untuk akses pasar buah mangga Indonesia di Jepang, apabila memang tidak ditemukan kendala kami harap dapat segera diberikan aksesnya. Dengan terbukanya akses pasar mangga kami, tentu saja akan semakin mempererat hubungan ekonomi yang telah terjalin selama ini,” pungkas Bambang saat menutup acara pertemuan.

    Turut hadir dalam pertemuan ini delegasi MAFF, KOYAMA Minoru dan MORII Hideyuki yang didampingi Atase Perdagangan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, KOMIYA Motoaki, serta delegasi Barantin, Direktur Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan, Aprida Cristin, Direktur Standar Karantina Tumbuhan, AM Adnan, Ketua Tim Kerja Analisis Risiko, Aulia Nusantara, Ketua Tim Kerja Instalasi, Maman Suparman dan Ketua Tim Layanan, Yuli Fitriati.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Danantara Bakal Danai Deret Proyek Hilirisasi Prabowo, Apa Saja?

    Danantara Bakal Danai Deret Proyek Hilirisasi Prabowo, Apa Saja?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan saat ini tengah mengkaji proyek-proyek investasi yang akan didanai oleh Danantara.

    Hal ini diungkapkan Rosan, usai rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi, di Istana Negara, Senin (3/3/2025) malam.

    “Kita akan review di hilirisasi, dari hilirisasi mineral, batu bara, kemudian juga produk pertanian, produk lautan seperti rumput laut, dan yang lain-lainnya. Kita mendiskusikan, kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan importnya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya,” kata Rosan.

    Rosan menjelaskan nantinya juga akan melakukan koordinasi kembali dengan kementerian terkait untuk proyek yang akan didanai oleh Danantara.

    “Jadi Danantara juga kita akan melalui proses yang proper, melalui proses kementerian Investasi, due diligence, itu semua step akan kita lalui, karena kita juga terbuka sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita tempuh, yang ingin kita capai, sehingga kita bisa punya industri yang sehat, yang berkelanjutan, berkesinambungan, di saat bersamaan ini mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian kita,” kata Rosan.

    Ia pun mencontohkan salah satu hilirisasi yang paling feasible untuk didanai oleh Danantara adalah rumput laut. Meski ia tidak memberikan contoh proyek yang lebih rinci.

    Namun menurutnya pihaknya akan melihat kesiapan beberapa proyek tersebut, khususnya terkait feasibility study-nya yang lebih rinci, terkait proyek hilirisasi yang akan dibiayai oleh Danantara.

    “Contohnya rumput laut, nelayan, budidaya ini kan sangat bisa melibatkan petani, budidaya udang, dan yang lain-lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya dari melihat return-nya saja, misalnya return-nya 14% atau 15%. Tetapi juga dilihat dampak-dampak lainnya yang positif, yang terutama dampak ini bisa terus menerus. Seperti salah satu produk yang tadi kita sampaikan adalah rumput laut yang memang sangat-sangat positif, dan produk turunannya kan sangat banyak untuk rumput laut ini,” kata Rosan.

    (dce)

  • KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Rp 11,7 T

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Rp 11,7 T

    Jakarta, CNBC Indonesia –Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hal ini disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo dalam konferensi pers di gedung KPK. Dalam kasus ini, Budi menyatakan LPEI memberikan kredit kepada 11 debitur. Potensi kerugian negara dari pemberian kredit kepada 11 debitur itu berjumlah Rp 11,7 triliun.

    Selengkapnya dalam Manufacture Check, CNBC Indonesia (Senin, 03/03/2025)

  • Ekonomi Chili Tumbuh Positif, Lampaui Proyeksi Analis Empat Bulan Berturut-turut

    Ekonomi Chili Tumbuh Positif, Lampaui Proyeksi Analis Empat Bulan Berturut-turut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Chili tumbuh di atas perkiraan selama empat bulan berturut-turut pada Januari 2025. Kondisi itu menguatkan sikap bank sentral bahwa ada standar yang tinggi untuk penurunan suku bunga lebih lanjut.

    Dilansir dari Bloomberg, Indeks Imacec per Januari 2025 tercatat meningkat 0,4% dari Desember 2024. Indeks Imacec merupakan proksi untuk produk domestik bruto (PDB) yang mencerminkan ekonomi Chili.

    Berdasarkan analisis para analis yang dihimpun Bloomberg, Indeks Imacec Januari 2025 diperkirakan naik 0,2% dari bulan sebelumnya. Artinya, perekonomian Chili tumbuh di atas ekspektasi.

    Tidak hanya itu, ekonomi Chili juga mencatatkan pertumbuhan keempat berturut-turut. Catatan itu menjadi rentetan pertumbuhan terpanjang sejak 2021.

    Ekonomi Chili mulai membaik setelah goyah pada pertengahan 2024 saat memasuki tahun yang berpuncak pada pemilihan presiden. Pertumbuhan ditopang suku bunga yang lebih rendah dan kenaikan upah riil, keduanya menopang kepercayaan konsumen.

    Sementara aktivitas di mitra dagang utama China menguat, ketegangan perdagangan global masih membayangi sektor pertambangan.

    “Aktivitas Chili meningkat dan permintaan domestik kuat di awal tahun 2025, didukung oleh upah riil yang lebih tinggi. Data Januari menandakan kesenjangan output negatif menyempit lebih cepat daripada yang diantisipasi para pembuat kebijakan. Mereka juga mendukung nada yang kurang dovish dari bank sentral pada pertemuan kebijakan terakhirnya,” ujar Ekonom Amerika Latin di Bloomberg Economics, Felipe Hernandez.

    Felipe juga menjelaskan bahwa pihaknya berharap para pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga hingga kuartal II/2025.

    Bank Sentral Chili melaporkan bahwa sektor perdagangan melonjak 3,4% pada Januari 2025 karena kenaikan di sektor ritel dan grosir, sementara sektor jasa tumbuh 1% selama periode tersebut. Di sisi lain, sektor pertambangan anjlok 6,1% selama pada awal tahun.

    Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani tindakan eksekutif yang mengarahkan Departemen Perdagangan untuk memeriksa kemungkinan tarif impor pada tembaga. Logam merah tersebut adalah produk ekspor utama Chili, dan AS adalah mitra dagang terbesar kedua negara tersebut.

    PDB Chili diperkirakan tumbuh 2,5% pada 2025 karena pemulihan investasi, menurut laporan keuangan publik terbaru pemerintah yang diterbitkan pada Februari 2025. Bank sentral, yang memperkirakan PDB tumbuh 2,3% tahun lalu, akan menerbitkan data resmi kuartal IV/2024 pada Selasa (18/3/2025).

    Chili akan mengadakan putaran pertama pemilihan presiden pada tanggal 16 November 2025 dan jika diperlukan, putaran kedua akan berlangsung bulan berikutnya.

  • KPK Usut 11 Debitur Kredit Fiktif LPEI, Potensi Kerugian Negara Rp11,7 Triliun

    KPK Usut 11 Debitur Kredit Fiktif LPEI, Potensi Kerugian Negara Rp11,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap terdapat total 11 debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang tengah diusut atas dugaan kecurangan (fraud) hingga menyebabkan kerugian keuangan negara. 

    Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut lembaganya telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut sejak Maret 2024. Penyidikan dilakukan terhadap 11 perusahaan yang mendapatkan fasilitas kredit ekspor LPEI. 

    Budi menyebut total kredit yang disalurkan untuk 11 debitur itu, termasuk potensi kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp11,7 triliun. 

    “Adapun, total kredit yang diberikan dan juga menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp11,7 triliun,” jelasnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3/2025). 

    Salah satu dari 11 debitur itu yakni PT Petro Energy (PE). Kepada debitur tersebut, KPK menyebut LPEI menyalurkan fasilitas kredit sebesar US$60 juta atau sekitar Rp900 miliar.

    Nilai kredit yang disalurkan juga merupakan total kerugian keuangan negara terkait dengan debitur tersebut berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

    Lembaga antirasuah baru menetapkan lima orang tersangka untuk klaster debitur tersebut. Sisanya, penyidik masih mengusut lebih lanjut soal sisa debitur lainnya. 

    “10 debitur lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan lanjut untuk kemudian nantinya akan kita sampaikan juga kepada rekan-rekan jurnalis saatnya akan ditetapkan sebagai tersangka,” papar Budi. 

    Menurutnya, 11 debitur yang diduga terlibat fraud kredit ekspor itu menyalahgunakan fasilitas yang diberikan LPEI. Mereka diduga melakukan side-streaming, atau memanfaatkan kredit ekspor bukan untuk sektor usaha yang diajukan ke LPEI. 

    Misalnya, PT PE yang mengaku menjalankan bisnis bahan bakar solar menggunakan kredit dari LPEI untuk usaha atau investasi selain itu. 

    Adapun debitur LPEI yang diduga terlibat fraud meliputi berbagai macam sektor. Mulai dari logistik perkapalan hingga energi. 

    “Ada di sektor perkebunan, kemudian di shipping, ada juga kemudian di industri terkait dengan energi juga ada. Jadi di tiga sektor itu yang 11 [debitur],” kata Budi. 

    Pada dugaan fraud PT PE, KPK menyebut LPEI telah menyalurkan fasilitas kredit sejak 2015 sebesar total US$60 juta atau sekitar Rp900 miliar. Terdapat lima orang yang sudah ditetapkan tersangka. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima orang tersangka itu meliputi di antaranya dua orang Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang dari PT Petro Energy adalah pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penyidikan terhadap perkara LPEI pada awal 2024 lalu. Namun, saat itu penyidikan dilakukan belum dengan menetapkan tersangka. 

  • PMI Manufaktur Melesat Meski Pabrik Bertumbangan, Ini Pemicunya

    PMI Manufaktur Melesat Meski Pabrik Bertumbangan, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Momentum Ramadan dinilai menjadi pendongkrak nilai Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia ke angka 51,9 pada Februari 2025 dari bulan sebelumnya 53,6. Indikator kenaikan didorong variabel pesanan baru dan input bahan baku yang meningkat. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, pelaku usaha terlihat optimistis dengan kedatangan pesanan baru pasar domestik yang ditopang permintaan jelang puasa dan Lebaran.  

    “Kita melihat bahwa biasanya permintaan barang itu cukup tinggi menjelang bulan-bulan puasa, terutama di pasar domestik mengingat kita tahu bahwa PMI itu biasanya meningkat sebelum bulan puasa,” kata Andry kepada Bisnis, Senin (3/3/2025). 

    Di samping itu, Andry mengakui bahwa terdapat ketidakselarasan antara PMI manufaktur yang tumbuh ekspansif, sementara kondisi usaha, khususnya industri padat karya, mengalami tekanan bahkan banyak pabrik yang tutup. 

    “Tentunya dari bias metodologi yang dimiliki oleh PMI sendiri di mana kita tahu struktur industri yang digunakan PMI dengan struktur industri yang ada di Indonesia itu tidak sama,” terangnya. 

    Namun, menurut dia, hal tersebut dikarenakan perbedaan pengambilan sampling industri yang berbeda sehingga tidak merepresentasikan industri secara menyeluruh di Indonesia. 

    “Kita lihat juga industri padat karya yang banyak tumbang itu tidak terepresentasi di dalam PMI karena beberapa di antaranya sektor-sektor di PMI itu cenderung berada di sektor padat modal dibandingkan padat karya,“ jelasnya. 

    Menurut laporan S&P Global, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia naik menjadi 53,6 dari 51,9 pada Januari, menunjukkan perbaikan kondisi operasional di sektor ini.

    Peningkatan permintaan domestik menjadi pendorong utama, sementara pesanan ekspor menunjukkan sedikit penurunan. Produksi pabrik pun meningkat pada laju tercepat dalam sembilan bulan terakhir. Untuk memenuhi permintaan, perusahaan memperkuat kapasitas dengan menambah tenaga kerja pada tingkat tercepat sejak survei.

    Joe Hayes, Ekonom Utama di S&P Global Market Intelligence, menyebut bahwa momentum positif ini memperkuat prospek ekonomi kuartal pertama 2025.

    “Kondisi permintaan sangat mendukung pertumbuhan, mendorong peningkatan lapangan kerja yang memecahkan rekor survei dan volume pembelian yang lebih besar. Kami juga melihat perusahaan menjadi lebih optimis terhadap prospek karena keyakinan meningkat ke level tertinggi dalam hampir 3 tahun,” ujarnya.

    Namun demikian, tekanan biaya meningkat akibat pergerakan nilai tukar yang tidak menguntungkan serta harga bahan baku yang lebih tinggi. Produsen terpaksa menaikkan harga jual meski laju inflasi harga output masih tergolong moderat.

  • Industri Alas Kaki Merekah, Permintaan Domestik Menguat 3 Bulan Terakhir

    Industri Alas Kaki Merekah, Permintaan Domestik Menguat 3 Bulan Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menadah berkah permintaan pesanan baru momentum Lebaran tahun ini. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan indeks manufaktur Februari 2025. 

    Menurut laporan S&P Global, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia naik menjadi 53,6 dari 51,9 pada Januari, menunjukkan perbaikan kondisi operasional di sektor ini.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pesanan baru alas kaki nasional meningkat dalam 3 bulan terakhir. Hal ini yang membuat industri makin optimistis mendulang kinerja pertumbuhan positif. 

    “Faktor lain relasi PMI manufaktur dengan industri alas kaki adalah meningkatnya permintaan domestik yang baru naik selama tiga bulan berturut-turut, dengan tingkat pertumbuhan terkuat sejak Maret 2024 tahun lalu,” kata Billie kepada Bisnis, Senin (3/3/2025). 

    Tak hanya itu, sebagai salah satu kontributor industri padat karya, industri alas kaki juga disebut cukup berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Pihaknya tetap optimistis, kendati tetap berhati-hati akan gelombang PHK yang banyak terjadi di sektor padat karya. 

    Kendati demikian, hingga saat ini industri alas kaki dan persepatuan disebut tidak terjadi gelombang PHK. Kondisi usahanya stabil dalam berkontribusi menyerap dan penyangga lapangan tenaga kerja.

    “Harapan tidak ada PHK sehingga stabil pada industri alas kaki dan tentu ini tetap diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif dari situasi politik yang labil naik-turun dan sentimen pasar,” terangnya. 

    Di sisi lain, Billie menerangkan bahwa industri ini memang bukan sebagai faktor utama dalam kontribusi PMI Manufaktur naik signifikan ke level 53,6 pada Februari 2025. 

    “Industri padat karya alas kaki dan persepatuan menjadi salah satu penyangga perekonomian menyerap di lapangan kerja yang sampai saat ini tidak ada PHK,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa saat ini pelaku usaha alas kaki juga tengah was-was akan permintaan ekspor yang menurun, terutama yang berorientasi ekspor di kawasan berikat yang sedang mengalami penurunan permintaan global dan berdampak negatif pada produksi dan pendapatan bagi perusahaan.

  • Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dalam beberapa pekan terakhir, kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 kuadriliun menjadi perhatian publik.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus yang terjadi pada 2018-2024.
    Dalam diskusi terbaru, sejumlah pihak menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    , dalam skandal mega korupsi tersebut.
    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai
    Golkar
    Nurul Arifin menegaskan bahwa tuduhan terhadap Bahlil salah alamat.
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucapnya dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025). 
    Nurul menekankan, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil pada periode tersebut. 
    Sebaliknya, kata dia, Bahlil meminta produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri.
    Dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah ke luar negeri.
    “Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah. Salah satunya soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor bahan bakar minyak (BBM),” kata Nurul.
    Ia juga menjelaskan, Kementerian ESDM sedang mempercepat proses impor BBM menjadi enam bulan, dari yang sebelumnya satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi setiap tiga bulan.
    Nurul berharap, publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus tersebut sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat.
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini,” ungkapnya. 
    Nurul juga mengajak semua pihak, termasuk Pertamina untuk berbenah demi meningkatkan pelayanan publik.
    Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, terdapat muatan politis dalam narasi keterlibatan Bahlil dalam dugaan kasus korupsi di Pertamina.
    Hal ini karena Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
    “Isu
    reshuffle
    , isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” ujar Ari. 
    Ia juga mengatakan, publik harus lebih bijak dalam menyaring informasi, apalagi saat ini  bukan masa politik. 
    “Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” ucap Ari.
    Ia menambahkan bahwa tuduhan publik, terutama dari warganet, terhadap Bahlil tidak tepat.
    Sebab, kronologi kasus
    korupsi Pertamina
    tidak bertepatan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam kasus korupsi Pertamina menurut saya salah alamat. Apa buktinya?,” ujar Ari, yang juga merupakan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.