Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Produksi Sawit 2024 Lesu, Gapki Sebut 2 Hal Ini Jadi Biang Kerok

    Produksi Sawit 2024 Lesu, Gapki Sebut 2 Hal Ini Jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA – Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) turun 3,8% secara tahunan (year on year/yoy) ke angka 48,16 juta ton pada 2024. Pada tahun sebelumnya, produksi CPO di dalam negeri mencapai 50,06 juta ton.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Hadi Sugeng mengatakan, produksi sawit domestik lesu karena dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor.

    “Untuk produksi kita akhirnya harus menyerah minus 3,8% yoy. Ini banyak dipengaruhi oleh el nino tahun lalu yang berdampak terhadap produksi. Di samping itu, ada tanaman-tanaman menua yang ikut berkontribusi terhadap penurunan produksi,” kata Hadi, Kamis (6/3/2025).

    Adapun, penurunan produksi CPO ini juga diikuti oleh susutnya pasar ekspor. Gapki mencatat volume ekspor produk kelapa sawit RI tahun lalu susut 8,3% yoy dari 32,21 juta ton menjadi 29,53 juta ton.

    Penyusutan dialami nyaris oleh seluruh kategori produk. Meliputi, ekspor CPO yang turun 10,6% yoy ke level 2,91 juta ton. Disusul oleh olahan PO 10% yoy menjadi 20,45 juta ton. Lalu, crude palm kernel oil (CPKO) dan biodiesel dengan penurunan masing-masing 1,55% yoy dan 76,3% yoy.

    Produk kelapa sawit dalam negeri yang tercatat mengalami kenaikan volume ekspor, antara lain oleokomia sebesar 3,4% yoy dengan volume sebanyak 4,79 juta serta olahan PKO yang naik 1,6% yoy dengan volume 1,26 juta ton.

    Penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan China sebesar 2,38 juta ton, disusul India 1,13 juta ton, serta Bangladesh, Malaysia, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa dalam jumlah yang lebih kecil. Sebaliknya, ekspor ke Pakistan sebesar 486.000 ton dan kawasan Timur Tengah 164.000 ton. Sementara itu, ekspor ke Rusia dan beberapa negara lain naik dengan jumlah yang lebih kecil.

    Sepanjang 2024, nilai ekspor CPO mencapai US$27,76 miliar atau setara Rp440 triliun, turun 8,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$30,32 miliar atau setara dengan Rp463 triliun.

    Dari sisi konsumsi, kelapa sawit tercatat naik 2,8% yoy. Kenaikan konsumsi ini dikontribusi oleh biodiesel, yakni sebesar 7,5% yoy dengan volume mencapai 11,44 juta ton pada tahun lalu.

    Dengan mempertimbangkan kecenderungan produksi dan konsumsi dalam negeri, khususnya kebijakan penggunaan biodiesel, kecenderungan harga, serta supply dan demand minyak nabati dunia, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 53,6 juta ton pada 2025, naik 1,7% yoy.

    Sementara itu, konsumsi juga diperkirakan naik hingga 9,5% yoy mencapai 26,1 juta ton, termasuk untuk biodiesel B40 sebesar 13,6 juta ton.

    Dengan perkiraan tersebut, Gapki memprediksi ekspor tahun depan turun menjadi 27,5 juta ton. Lebih rendah dari ekspor tahun 2024 sebesar 29,5 juta ton.

  • Kebijakan Tarif AS Bikin Industri Mebel Ketar-Ketir

    Kebijakan Tarif AS Bikin Industri Mebel Ketar-Ketir

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (Himki) tengah berupaya mengantisipasi kebijakan penerapan tarif impor tinggi yang akan diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, meskipun hingga saat ini, belum ada tanda pengenaan tarif kepada negara-negara selain China, Meksiko, dan Kanada. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, Indonesia tetap harus melakukan penetrasi dengan melakukan ekspansi pasar ekspor non-tradisional seperti Timur Tengah, China, dan India sebagai bentuk antisipasi. 

    “Selama ini kita terlalu nyaman dengan pasar Amerika sebesar 53%, Eropa 35%, sisanya baru ke negara lain. Nah, ini harus kita ubah,” kata Sobur di Indonesia International Furniture Expo (IFEX), Jakarta, Kamis (6/3/2025). 

    Dalam hal ini, industri lokal dinilai mesti waspada dengan pergerakan kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump. Apalagi, AS merupakan salah satu pangsa pasar terbesar, khususnya bagi industri mebel. 

    Sobur pun tengah merancang agar ekspor furnitur dari Indonesia dapat tembus ke angka 50% dengan tujuan ke negara-negara non-tradisional, selain Amerika Serikat dan Eropa. 

    “Emerging market-nya kalau bisa 50%, termasuk Middle East karena banyak negara kaya ya seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi yang lagi tumbuh, terus Qatar itu harus diserbu,” terangnya.

    Sementara itu, pangsa pasar di Asia yang potensial yaitu China dan India. Kendati demikian, membidik potensi ekspor ke pasar non-tradisional masih dihadapkan berbagai tantangan. 

    Menurut Sobur, pemerintah harus turun tangan mendukung perluasan pangsa pasar ekspor mebel, salah satunya dengan mendorong kesepakatan bilateral melalui perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan negara tujuan ekspor.

    Di samping itu, Sobur juga mencemaskan pergerakan AS yang berpotensi menerapkan tarif impor lebih tinggi ke negara lain yang terdeteksi melakukan dumping, atau membuat surplus neraca komoditas di AS.

    “Saya agak curiga sebetulnya [bisa dikenakan tarif] karena Indonesia ini enggak punya FTA untuk ekspor, jadi itu rawan sebenarnya,” terangnya.

    Namun, Indonesia masih mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences) yang merupakan program AS kepada mitra dagang di negara berkembang. Lewat program tersebut, Indonesia, mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor. 

    “Tetapi kalau Amerika menyesal dengan Indonesia yang misalnya beraliansi dengan negara-negara yang dimaksud [perang dagang dengan AS], maka ada risiko atau potensi tarif juga diberikan ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Budi Arie Beberkan Alasan Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Desa Koperasi

    Budi Arie Beberkan Alasan Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Desa Koperasi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70 ribu koperasi desa. Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan Prabowo mendirikan koperasi yang bertajuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tersebut.

    Budi Arie mengatakan Kopdes bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat desa. Untuk itu, Kemenkop telah melakukan koordinasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait hari ini, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial, hingga Badan Pangan Nasional.

    “Kita sudah menyepakati. Pertama bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Budi Arie usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya akan membentuk tim yang lebih spesifik untuk menindaklanjuti pembentukan kopdes ke depan. Nantinya, setiap desa akan dipersilakan untuk bermusyawarah terkait pembentukan kopdes tersebut.

    “Dalam itu nanti dilanjutkan dengan pembentukan kooperasinya nah kementerian koperasi nanti akan memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lainnya termasuk juga penyusunan pengurus koperasi. Karena pengurusan koperasi ini juga akan kita latih semodern mungkin karena nanti mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis proses dan bisnis modelnya. Sehingga nanti koperasi desa Merah Putih ini akan bisa berkesinambungan bisa lebih cepat untuk bisa memaksimalkan sampai kepada tujuan memberantas kemiskinan ekstrem maupun untuk pengembangan ekonomi di masyarakat,” ujar Ferry.

    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menambahkan seluruh perangkat desa nantinya akan dilibatkan dalam pembentukan kopdes tersebut. Rencananya, setiap desa akan koperasi sembako, apotek, hingga cold storage untuk hasil perikanan.

    “Prinsipnya di setiap desa nanti ada gerai-gerai yang dapat memastikan semua hasil desa hasil tani, hasil nelayan hasil ternak bisa dapat disimpan, diolah, dikelola dan dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat desa untuk antardesa bahkan untuk kebutuhan ekspor ke depan,” tutur Riza.

    (kil/kil)

  • IFEX 2025 Digelar Selama Empat Hari, Dukung Ekspansi Global Industri Furnitur – Halaman all

    IFEX 2025 Digelar Selama Empat Hari, Dukung Ekspansi Global Industri Furnitur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri furnitur memiliki peran penting mendukung perekonomian nasional. Hingga November 2024, ekspor produk mebel dan kerajinan mencapai 2,37 miliar dolar AS, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,22 miliar dolar AS. 

    Sementara nilai pasar furnitur global tahun 2024 mencapai 660 miliar dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 4,9 persen pada periode 2025 hingga 2034, menurut data Expert Market Research.

    Guna memaksimalkan peluang pasar yang ada, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) bersama Dyandra Promosindo menyelenggarakan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025.

    Pameran yang digelar selama empat hari mulai 6-9 Maret 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk furnitur Indonesia, sekaligus mendukung ekspansi produk mebel buatan dalam negeri ke kancah global.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, berharap industri furnitur bisa terus berinovasi dalam hal desain, penggunaan bahan baku dan bahan baku penolong ramah lingkungan, serta menerapkan teknologi yang lebih efisien dan menerapkan konsep sirkuler ekonomi. 

    “Dengan upaya maksimal dari seluruh pelaku industri dan dukungan dari stakeholders terkait, saya optimis kita akan bisa meningkatkan produktivitas industri furnitur, meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri,” tutur Faisol saat membuka pameran IFEX 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Kementerian Perindustrian telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan industri furnitur antara lain dengan memfasilitasi ketersediaan bahan baku, memfasilitasi ketersediaan SDM, memfasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar, memfasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas dan kualitas produk, serta memfasilitasi iklim usaha dan investasi. 

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, menyebut industri mebel dan kerajinan adalah industri yang sangat strategis, bukan hanya sebagai industri padat karya, industri ini juga merupakan industri berbasis kreatif yang mampu bertahan lama.

    “Kami berharap pemerintah bisa membantu dalam hal regulasi yang menghambat pertumbuhan industri misalnya terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Agar SVLK cukup diberlakukan di hulu saja. Ini cukup menunjukkan industri mebel kita sadar akan lingkungan,” ucap Sobur. 

    Regulasi yang memudahkan pelaku industri tentu akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri mebel dan kerajinan.

    Meskipun secara global masih ada perlambatan ekonomi dan permintaan akibat perubahan geopolitik, dirinya masih optimis bahwa industri akan tetap bisa bertumbuh.

    Momentum penyelenggaraan IFEX sebagai pameran furnitur terbesar di Indonesia dan kawasan sekitar bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk furnitur Indonesia ke pasar-pasar alternatif di atas.

    Terlebih, pada tahun ini genap 10 tahun IFEX membantu mempromosikan produk unggulan furnitur Indonesia ke pasar internasional.

    IFEX telah menjadi satu tujuan utama para buyers internasional dan merupakan bagian dari Asia Furniture Show Circle. 

    Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, menyatakan IFEX tidak hanya menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi wadah yang efektif bagi perajin lokal untuk memasuki dan bersaing di pasar global.

    “Melalui IFEX, kami ingin membuka peluang seluas-luasnya bagi perajin Indonesia untuk memamerkan karya terbaik, menjalin kemitraan strategis dan memperluas jaringan pasar mereka,” terang Daswar. 

    IFEX 2025 menargetkan mampu menarik 14.000 pengunjung dari lebih dari 100 negara di dunia. IFEX juga diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor industri furnitur dan kerajinan.

  • Perang Dagang AS, Industri Mebel Indonesia Mulai Bidik Pasar Timur Tengah – Halaman all

    Perang Dagang AS, Industri Mebel Indonesia Mulai Bidik Pasar Timur Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu perang dagang dengan berbagai negara usai menerapkan tarif pajak 25 persen untuk barang dari Meksiko dan Kanada, serta 10 persen dari China.

    Kondisi tersebut membuat negara-negara di dunia tentu khawatir, termasuk Indonesia. Para pengusaha mulai menyiasati dengan menyasar pasar baru untuk ekspor produk.

    Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, menyampaikan industri dalam negeri perlu mewaspadai perang dagang Amerika Serikat.

    “Negara yang diincar Amerika itu adalah negara yang menerapkan dumping seperti Meksiko dan Kanada. Tetapi karena Indonesia belum punya FTA dengan Amerika, ini menjadi rawan,” tutur Abdul Sobur dalam Konferensi Pers Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Meski belum memiliki Free Trade Agreement (FTA) dengan AS, saat ini pajak barang dari Indonesia hanya dikenakan 10-15 persen karena faktor tertentu.

    “Kalau Amerika itu menyesal dengan Indonesia misalnya, ada resiko potensi kenaikan tarif itu mungkin bisa juga diberikan ke Indonesia,” ucapnya.

    Amerika telah menjadi pasar terbesar ekspor produk-produk mebel dan furnitur dari Indonesia. Dengan perang dagang yang terjadi, pelaku industri perlu mengalihkan target ekspor.

    “Selama ini kita terlalu nyaman dengan pasar Amerika sebesar 53 persen, Eropa 35 persen, sisanya baru ke negara lain. Nah ini harus kita ubah,” ungkap Sobur.

    Sobur menambahkan, industri mebel harus bisa mengubah pasar tradisional yang saat ini terbesarnya di AS ke negara lain, seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, China bahkan India.

    “Emerging market-nya kalau bisa 50 persen, termasuk Middle East karena banyak negara kaya seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi yang lagi tumbuh, terus Qatar itu harus diserbu,” terang Sobur.

  • Korupsi Pertamina Patra Niaga Bukan Rp980 Triliun? Begini Beber Jaksa Agung

    Korupsi Pertamina Patra Niaga Bukan Rp980 Triliun? Begini Beber Jaksa Agung

    Surabaya (beritajatim.com) – Isu dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga kembali menjadi sorotan publik setelah muncul klaim bahwa kerugian negara akibat tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp980 triliun atau hampir 1 Kuadriliun.

    Angka yang fantastis ini memicu berbagai spekulasi dan reaksi dari berbagai pihak. Namun, benarkah angka tersebut akurat? Berikut pernyataan resmi dari Pertamina dan Kejaksaan Agung.

    Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa hingga kini proses penyelidikan masih berlangsung. Investigasi ini dilakukan juga untuk mengetahui wilayah mana saja yang terdampak akibat distribusi minyak ilegal dalam rentang waktu 2018 hingga 2023 tersebut.

    “Proses ini masih berlangsung,” ujar Simon dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kamis (6/3/2025).

    Simon menambahkan bahwa Pertamina berkomitmen untuk mendukung penuh penyelidikan ini dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

    Hingga saat ini, pihaknya belum dapat memastikan total kerugian yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tersebut.

    Menanggapi kasus ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku yang terbukti bersalah.

    Mengingat kejahatan ini diduga terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, opsi hukuman mati menjadi salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan.

    “Dalam kondisi seperti ini, hukuman mati bisa saja diterapkan. Namun, kita harus menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut,” kata Sanitiar.

    Sebelumnya, Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa dugaan kerugian negara akibat korupsi di PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai Rp193,7 triliun dalam satu tahun.

    “Yang pasti Rp190 triliun itu untuk satu tahun,” ujar Sanitiar dalam pernyataannya pada Selasa (25/2/2025).

    Kerugian tersebut berasal dari berbagai pelanggaran, di antaranya:

    Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri mencapai mencapai Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sebesar Rp2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi mencapai Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi sebesar sebesar Rp21 triliun.

    Total kerugian ini dihitung hanya untuk tahun 2023. Dengan demikian, jika kasus ini terjadi selama beberapa tahun, angkanya tentu bisa jauh lebih besar. Namun, hingga kini, angka Rp980 triliun masih perlu diverifikasi lebih lanjut dalam penyelidikan.

    Jika kerugian tersebut benar, maka angka ini setara dengan hampir sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, yang tentunya berdampak besar terhadap sektor ekonomi, khususnya industri energi dan subsidi bahan bakar.

    Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyelidikan masih terus dilakukan. Langkah-langkah lebih lanjut akan ditentukan setelah perhitungan total kerugian negara benar-benar valid.

    Sementara itu, masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait perkembangan kasus ini. (fyi/ian)

  • Ini Biang Kerok Industri Tekstil RI “Berdarah-darah”, Awas Tsunami PHK

    Ini Biang Kerok Industri Tekstil RI “Berdarah-darah”, Awas Tsunami PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia tengah menghadapi tekanan besar. Banjirnya barang impor yang tak terkendali dan lemahnya daya saing telah membuat banyak pabrik kesulitan bertahan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil mengungkapkan, setidaknya ada lebih dari sepuluh perusahaan TPT kini dalam kondisi kritis dan terancam tutup.

    Ketika dikonfirmasi soal kabar ada dua pabrik yang mengalami tekanan berat dan terancam tutup selain Sritex, Farhan menegaskan, jumlahnya jauh lebih banyak.

    “Sebenarnya banyak ya, nggak cuma dua yang memang lagi under pressure soal tekanan impor ini, apalagi karena masalah daya saing. Nggak cuma dua sebenarnya, banyak yang mengeluhkan terkait dengan market yang kurang mendukung industrinya,” ungkap Farhan kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya, industri tekstil yang selama ini bergantung pada pasar domestik kini kesulitan bertahan karena membanjirnya produk impor yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan banyak pabrik harus mencari pasar alternatif di luar negeri dengan mengandalkan ekspor, meskipun solusi ini bersifat sementara.

    “Orientasinya sekarang di ekspor karena mereka nggak bisa jualan di domestik lagi. Tapi pasar ekspor ini ibarat ya hanya sementara, karena kalau ada geopolitik sedikit saja keganggu,” ujarnya.

    Farhan menegaskan bahwa impor tekstil perlu dikontrol, agar tidak semakin menghancurkan industri dalam negeri.

    “Harus dikontrol sih sebetulnya. Kita nggak anti-impor. Kalau misalnya memang produknya nggak dibuat di sini, itu nggak apa-apa mau impor. Cuma harus dikontrol. Kalau nggak ada kontrolnya, ya bakal seperti ini terus,” tegas dia.

    Ia pun mendorong pemerintah untuk menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara optimal, baik dalam belanja pemerintah maupun sektor swasta, termasuk BUMN. “Kita ngedorong banget nih pemerintah supaya seenggaknya TKDN-nya bisa diterapkan dengan optimal,” tambahnya.

    PHK Massal Jadi Ancaman Nyata

    Dampak buruk dari krisis ini sudah terlihat jelas dalam angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat. Berdasarkan data APSyFI, sejak tahun 2019 hingga 2023, sekitar 214 ribu pekerja tekstil (di luar sektor garmen) telah kehilangan pekerjaannya. Pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja di sektor TPT tercatat sebanyak 3.765 juta orang.

    Namun, situasi memburuk drastis pada tahun 2024. Di mana berdasarkan data APSyFI per Januari-Oktober 2024, ada sekitar 319 ribu pekerja TPT yang kehilangan pekerjaan. Artinya, jumlah tenaga kerja di industri TPT per Oktober 2024 hanya tinggal 3.446 juta orang.

    Di tengah gelombang PHK ini, pemerintah mengklaim, penciptaan lapangan kerja baru lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang di-PHK. Merespons hal itu, Farhan menilai hal itu bisa menjadi peluang untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih profesional dan berpengalaman.

    “Pasti, karena bagi industri tekstil ini kesempatan untuk dapat tenaga kerja yang lebih profesional dan berpengalaman,” pungkasnya.

    (dce)

  • IHSG Menguat, Ini Faktor yang Mempengaruhi dan Strategi Investasi yang Tepat

    IHSG Menguat, Ini Faktor yang Mempengaruhi dan Strategi Investasi yang Tepat

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis, 6 Maret 2025, dibuka menguat di level 6.531,39 dan terus melaju di zona hijau. 
     
    Mengacu data RTI, hingga pukul 09.10 WIB, IHSG naik 1,16 persen atau 75,68 poin ke level 6.607,08.
     
    Pada sepuluh menit perdagangan awal, total volume saham yang telah diperdagangkan mencapai 1,698 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp1,27 triliun. 

    Sebanyak 316 saham menguat, 82 saham melemah, dan 160 saham stagnan.
     
    Apa saja faktor yang mempengaruhi penguatan IHSG hari ini? Berikut ulasannya.
     

    Faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG

    1. Sentimen Domestik: Rupiah Menguat dan DHE SDA

    Dari dalam negeri, Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menyampaikan penguatan IHSG sejalan dengan rebound yang terjadi di bursa Asia-Pasifik. 
     
    Salah satu faktor pendorongnya adalah penguatan nilai tukar rupiah yang kembali terapresiasi ke level Rp16.371 per dolar AS.
     
    Selain itu, kebijakan pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mewajibkan penyimpanan 100 persen selama 12 bulan mulai 1 Maret 2025 diperkirakan dapat menopang stabilitas rupiah dan mengurangi tekanan dari ketidakpastian ekonomi global.
     
    Investor disarankan untuk mencermati momentum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mulai berlangsung bulan ini.

    2. Sentimen Global: Kebijakan Tarif AS dan Wall Street Rebound

    Dari mancanegara, Wall Street ditutup menguat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kelonggaran tarif impor mobil sebesar 25 persen dari Meksiko dan Kanada selama satu bulan. 
     
    Keputusan ini muncul setelah pertemuan Trump dengan CEO Ford, General Motors, dan Stellantis.
     
    Negosiasi tarif ini membawa sentimen positif ke pasar, mengurangi kekhawatiran terkait perang dagang yang selama ini menekan pergerakan indeks global, termasuk IHSG.
     

    Strategi investasi di tengah volatilitas IHSG
    Meski IHSG mengalami penguatan, volatilitas pasar masih tinggi. Investor perlu menerapkan strategi yang tepat agar tetap memperoleh keuntungan optimal. 
     
    Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:

    Manfaatkan momentum RUPS
    Fokus pada saham berfundamental kuat
    Diversifikasi portofolio
    Perhatikan sentimen global dan nilai tukar rupiah

    Pergerakan IHSG hari ini didorong oleh beberapa faktor, baik dari dalam negeri maupun global.  Dengan langkah yang bijak, volatilitas pasar dapat dihadapi dengan lebih tenang dan tetap menghasilkan keuntungan optimal.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Cerita Mantan Karyawan PT Sritex Pilih Jualan Takjil setelah Kena PHK dan Belum Terima Pesangon – Halaman all

    Cerita Mantan Karyawan PT Sritex Pilih Jualan Takjil setelah Kena PHK dan Belum Terima Pesangon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, memilih berjualan takjil untuk mendapatkan penghasilan.

    Itulah yang diungkapkan Sri Cahyaningsih, perempuan yang sudah bekerja di PT Sritex selama 25 tahun.

    Sri sebelumnya bekerja sebagai sekuriti PT Sritex.

    “Saya di rumah kalau sore jualan es untuk takjil, ada es buah dan es cincau,” ungkap Sri dalam program talkshow Overview Tribunnews, Rabu (5/3/2025).

    Selain mengisi waktu kosong, Sri menyebut ia membutuhkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan jelang lebaran.

    “Kemarin ada PHK kan tidak ada kegiatan, untuk bulan depan kan butuh pemasukan, apalagi mau Lebaran kebutuhannya banyak,” ujarnya.

    Sri terakhir bekerja di Sritex pada 28 Februari 2025.

    Hanya gaji bulan itu yang ia dapat.

    Sementara pesangon dan THR yang dijanjikan, belum diketahui kapan bisa diterimanya.

    “Untuk pesangon dan THR belum menerima, ada informasi menunggu tim kurator untuk pelelangan PT Sritex, dijanjikan kalau sudah laku aset-aset di Sritex,” ungkapnya.

    Bukan sekadar pesangon dan THR yang diharapkan Sri.

    Lebih dari itu, Sri berharap bisa kembali bekerja di Sritex.

    “Semoga saja ada investor baru yang membeli Sritex beserta asetnya, dan semoga bisa kembali bekerja di eks Sritex nantinya,” harap Sri.

    Sri mengaku menjadi sebuah kebanggaan bisa bekerja di Sritex selama lebih dari dua dekade.

    “Saya merasa senang dan bangga bekerja di pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara ini,” ujarnya.

    Sri mengungkapkan seperti masih tidak percaya PT Sritex dinyatakan pailit hingga melakukan PHK massal.

    “Perasaannya seperti mimpi, apa mungkin pabrik segede ini, ekspor dan produksi lancar tapi kok tiba-tiba ada pengumuman PHK massal, syok, terenyuh, besok tidak bisa kerja lagi, tidak terima gaji lagi,” ungkap Sri.

    3 Investor Berminat Sewa Aset Sritex

    Perwakilan tim kurator, Denny Ardiansyah mengatakan, ada tiga investor yang mengajukan surat ke kurator untuk menyewa aset dari eks PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

    Menurutnya, ketiga perusahaan tersebut telah mengirimkan surat penawaran secara resmi ke pihak kurator.

    Ia menyebut, kurator bertugas untuk mengelola, mengurus aset, dan menyelesaikan pemenuhan hak para karyawan eks Sritex setelah perusahaan pailit.

    Apabila ada pihak investor yang akan menyewa aset, jelas Denny, tentu pihaknya akan memfasilitasinya.

    “Sampai saat ini sudah ada letter of interest yang masuk ke kami, tapi untuk dapat menentukan investor ini layak atau tidak, kami membutuhkan keterlibatkan dari jasa penilaian publik agar penilaian terkait harga sewa ini ada pejabat yang berwenang untuk menilainya.” 

    “Jadi kurator tidak sewenang-wenang menentukan nilai harga sewa,” ujarnya kepada wartawan di Pabrik Sritex, Rabu (5/3/2025) sore, dikutip dari Tribun Solo.

    Di sisi lain, pihaknya juga sudah mengusulkan Kantor Jasa Penilaian Publik yang nantinya akan diambil sumpahnya sebelum melakukan penilaian terhadap harga sewa yang pantas dan layak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas aset yang dikelola oleh kurator.

    Ia berujar, tiga perusahaan yang mengajukan surat berasal dari Pulau Jawa, seperti dari Jakarta dan Jawa Timur.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan dua pekan lagi pabrik bisa beroperasi, Denny menyatakan belum tentu.

    Pasalnya, nilai tawar yang diajukan penyewa belum tentu sesuai dengan penilaian harga sewa yang ditentukan oleh Jasa Penilaian Publik.

    “Ini bukan going concern, tapi ini sewa menyewa aset harta pailit,” terangnya.

    Jika nanti sudah ada penyewa, kesiapan operasional, bahan baku, dan pekerja menjadi ranah dari penyewa bukan kurator.

    Kemudian, menilik nama perusahaannya, Denny mengatakan bahwa investor yang mengajukan surat bergerak di bidang tekstil.

    Terkait kemungkinan dipekerjakannya kembali eks karyawan Sritex jika pabrik kembali beroperasi, Denny menekankan hal itu adalah ranah dari penyewa.

    Saat ini pihaknya bukan hanya berusaha menyelesaikan hak-hak eks karyawan Sritex, melainkan juga menjaga dan memelihara aset yang ada.

    Denny mengungkapkan, ada beberapa karyawan yang dipekerjakan untuk menjaga aset, baik itu terkait kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan mesin. 

    Karyawan internal dilibatkan dalam menjaga aset di empat perusahaan, baik itu Sritex maupun anak perusahaannya. 

    Mereka mendapatkan surat tugas resmi dari kurator untuk bertugas selama 1 bulan ke depan sembari melihat perkembangan lebih lanjut.

    “Paling banyak di Sritex hampir 100 orang,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Kurator Ungkap Ada 3 Investor Lirik Sritex Sukoharjo, Sinyal eks Karyawan Bisa Kembali Bekerja?

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Deni) (TribunSolo.com/Anang Maruf)

  • Ormas Anarkis Bikin Industri Mebel Sulit Maksimalkan Potensi untuk Saingi Vietnam – Halaman all

    Ormas Anarkis Bikin Industri Mebel Sulit Maksimalkan Potensi untuk Saingi Vietnam – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktik premanisme oleh organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri berdampak luas pada kinerja industri dalam negeri termasuk pada kinerja industri mebel.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, mengatakan aksi premanisme ormas menjadi batu sandungan sektor ini untuk bersaing dengan negara Vietnam.

    “Kita sedang konsen bertempur dan berjuang melawan negara yang sudah bersih dari hal-hal itu (ormas), seperti Vietnam. Mungkin di sana bisa bertumbuh industrinya, tetapi di sini masih harus menghadapi hal-hal itu (ormas),” kata Abdul Sobur dalam Konferensi Pers Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Aksi premanisme ileh ormas jelas merugikan industri. HIMKI berharap pemerintah fokus memberikan tindakan tegas kepada ormas yang merugikan.

    “Itu salah satu gangguan. Aksi premanisme atau sebagainya itu tugas pemerintah, kalau kita mau maju ya harus dibersihkan. Tetapi saya yakin pemerintah sudah memiliki kesadaran yang cukup besar bahwa elemen penting yang harus diberangus karena itu jelas mengganggu, terutama di industri-industri besar.”

    “Itu juga mengganggu industri mebel, kasus-kasus yang kita dengar kemarin gangguan dari ormas,” terangnya.

    Kinerja ekspor industri mebel Indonesia saat ini berapa di angka 2,5 juta dolar AS. Angkanya tertinggal jauh dari Vietnam yang sudah mencapai 20 juta dolar AS.

    Untuk bersaing dengan Vietnam, iklim usaha perlu dijaga agar dapat menarik minat investor. Berkaca dari Vietnam yang mampu menjaga iklim industri hingga menerima relokasi industri dari China.

    “Kalau negara itu mau maju, sebagaimana Vietnam, sebagai benchmarking, perlu dikasih insentif diperbesar, premanisme kalau di Vietnam sudah habis, mungkin minim. Jadi wajar kalau ekspor mebel mereka bisa mencapai 20 juta dolar karena negara itu kondusif untuk investasi,” ucap Abdul Sobur.

    Relokasi industri mebel dari Cina yang masuk ke Vietnam dalam 10 tahun terakhir mencapai lebih dari 630 perusahaan.

    Bukan cuma iklim industri yang stabil, Vietnam juga memiliki Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika dan Eropa.

    “Kita belum punya. Vietnam sudah 20 tahun yang lalu punya FTA baik ke Amerika Serikat maupun ke Eropa. Jadi sebetulnya salah satu kekuatan negara itu di situ. Kalau kita mau masuk ke Amerika Serikat sulit. Kita mengharapkan pemerintah,” imbuhnya.