Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Dilema Danantara di Tengah Pemberantasan Korupsi

    Dilema Danantara di Tengah Pemberantasan Korupsi

    loading…

    Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa

    Romli Atmasasmita

    DI era pemerintahan Prabowo Subianto telah terdapat pembentukan sebuah super holding korporasi BUMN dalam bidang industri jasa dan keuangan, yang dinamakan Danantara , yang menurut presiden akan mengelola nilai sebesar 900 miliar dolar AS dan diharapkan dengan kelolaan modal senilai tersebut dapat menumbuhkan sistem perekonomian nasional dan sekaligus turut menciptakan good-governance (GG). Sudah dapat dipastikan bahwa, pengelolaan nilai uang sebanyak itu memerlukan sistem GG yang ketat disertai sistem pengawasan yang intensif dan jika perlu penegakan hukum yang keras dan tegas sebagaimana pernyataan presiden pada awal pidatonya sebagai presiden RI.

    Namun, alih-alih niat untuk memperkuat sistem GG yang tampak adalah pemerintah melalui Menteri BUMN, seiring dengan pembentukan Danantara, telah melakukan perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang sekaligus mengenyampingkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan payung hukum ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

    Ketentuan yang dikesampingkan terdapat pada ketentuan Pasal 4B yang menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN bukan keuntungan dan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah adalah keuangan negara. Begitu pula ketentuan sepanjang mengenai tanggung jawab direksi, komisaris, dan pegawai BUMN di dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Kedua UU BUMN Tahun 2019; telah atur sedemikian rupa sehingga layaknya ketentuan imunitas tanggung jawab direksi, komisaris, dan pegawai BUMN dari jangkauan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi-khususnya Pasal 2 dan Pasal 3.

    Baca Juga

    Penerapan ketentuan yang merupakan imunitas tanggung jawab direksi, komisaris, dan pegawai BUMN tersebut dilakukan dengan tujuan agar Danantara yang merupakan BUMN Superholding dapat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan aman dan nyaman dan terbebas dari kekhawatiran dipersoalkan dari tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 30 tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 tahun 2001. Tujuan baik semula dengan memasukkan ketentuan imunitas dimaksud tetap terbuka celah hukum direksi, komisaris, dan pegawai BUMN dari tanggung jawab hukum akan tetapi telah dilimitasi sebatas pelanggaran atas ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, yaitu Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya.

    Namun demikian tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) adalah termasuk tanggung jawab keperdataan saja tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pidana khususnya tindak pidana korupsi sebagaimana lazimnya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sesungguhnya masalah peralihan tanggung jawab keperdataan dalam BUMN (korporasi) yang terjadi selama ini dalam praktik peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi telah menyimpang dari batas yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 UU Tipikor yang menyatakan bahwa, ketentuan UU Tipikor tidak dapat diberlakukan sepanjang pelanggaran pidana di dalam UU lain selain UU Tipikor tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi; begitupula telah ditegaskan pula di dalam Pasal 6 huruf c UU Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor yang intinya identik dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor.

    Penyimpangan penerapan UU Tipikor yang terjadi saat ini terhadap UU lain selain UU Tipikor dan yang tidak dinyatakan sebagai tipikor seperti pelanggaran pidana di dalam UU BUMN, UU Pasar Modal, UU Pertambangan dan UU Lingkungan Hidup bahkan UU Perbankan, adalah langkah hukum yang keliru bahkan dapat dikatakan miscarriage of justice sehingga berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan para pelaku bisnis khususnya penyelenggara negara yang berkaitan dengan perdagangan impor-ekspor dalam sumber daya alam. Kekeliruan penerapan UU Tipikor terhadap tindak pidana selain tindak pidana korupsi disebabkan karena kekeliruan APH menafsirkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yaitu hanya fokus pada temuan kerugian keuangan negara diutamakan akan tetapi mengabaikan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor dan Pasal 6 huruf c UU Pengadilan Tipikor, dan perbuatan pelanggaran yang dapat dipidana sebagai tipikor; bukan pada ada tidak adanya akibat kerugian keuangan negara.

    Padahal, pembentuk UU Tipikor telah menyiapkan escape clause yaitu Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor. Di situ dinyatakan jika penyidik (pidsus) tidak menemukan bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan pidana korupsi sedangkan telah ditemukan kerugian keuangan negara, maka penyidik (pidsus) harus melimpahkan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata. Berdasarkan uraian diatas, tampaknya kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi masalah kelanggengan Danantara yang merupakan proyek nasional strategis unggulan dan bersifat strategis menghadapi dilema (dilematis) antara pemberantasan korupsi secara tuntas dan tegas dan menjaga kesinambungan kinerja Danantara tanpa ada kekhawatiran dan pelaksanaan tugas yang rentan terhadap penerapan UU Tipikor.

    Dalam konteks ini sesungguhnya Danantara sebagai BUMN perlu memperkuat sistem audit internal yang ketat, kuat, dan bersikap tegas menghadapi masalah perbuatan direksi, komisaris, atau pegawai Danantara yang jelas dan nyata melanggar hukum. Dari aspek hukum pidana materiel dan formil, perubahan UU BUMN 2025 sebagaimana diuraikan di atas tidak akan banyak berdampak besar terhadap kinerja pemberantasan korupsi karena praktik peradilan tipikor di lapangan penuh dinamika dan pro kontra pendapat ahli hukum dan kebijakan penegakan hukum oleh APH sendiri.

    (zik)

  • Terungkap Alasan 2 Pabrik Sepatu di Tangerang Banten PHK Ribuan Pekerja, Bisa Meluas ke Pabrik Lain – Halaman all

    Terungkap Alasan 2 Pabrik Sepatu di Tangerang Banten PHK Ribuan Pekerja, Bisa Meluas ke Pabrik Lain – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pabrik sepatu atau alas kaki di Kabupaten Tangerang, Banten, memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

    Kedua pabrik tersebut yaitu PT Adis Dimension Footwear yang produksi sepatu merek Nike dan PT Victory Ching Luh Indonesia memasok merek Reebok serta Adidas.

    PT Adis Dimension Footwear dikabarkan PHK terhadap sekitar 1.500 pekerjanya dan PT Victory Ching Luh Indonesia mengurangi sekitar 2.000 karyawannya.

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menyampaikan, terdapat dua penyebab PHK karyawan yang menimpa para pekerja di kedua perusahaan tersebut. 

    Pertama, order atau pemesanan sepatu mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga pihak pabrikan kesulitan menanggung beban operasional yang besar.

    Kedua, baik PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia melakukan relokasi ke wilayah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih rendah dibandingkan lokasi lamanya. 

    Dalam hal ini, PT Adis Dimension Footwear pindah ke Majalengka, sedangkan PT Victory Ching Luh Indonesia pindah ke Losari, Cirebon.

    “Kedua perusahaan ini sudah merelokasi pabriknya ke tempat baru, sehingga pabrik lama mereka dikurangi operasionalnya termasuk jumlah karyawannya,” tutur Eddy dikutip dari Kontan, Senin (10/3/2025).

    Secara umum, Aprisindo menilai tren permintaan alas kaki di Indonesia memang cenderung melemah akhir-akhir ini. 

    Momentum Ramadan 2025 belum memberi banyak keuntungan bagi para produsen alas kaki nasional. Hal ini akibat daya beli masyarakat belum stabil, sehingga mereka lebih memprioritaskan kebutuhan lain di luar alas kaki.

    Potensi kenaikan penjualan alas kaki dalam menyambut momen Lebaran Idul Fitri pun tampak belum terlihat. 

    Ada kemungkinan peningkatan permintaan produk-produk alas kaki baru terjadi sekitar satu pekan sebelum Lebaran.

    “Tapi kemungkinan besar realisasi penjualan alas kaki di Ramadan dan Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Eddy.

    Dia menambahkan, para produsen alas kaki juga belum bisa memaksimalkan penjualan ke pasar ekspor. Pasalnya, pasar internasional juga diliputi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. 

    Kebijakan Presiden AS Donald Trump pun berpotensi memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika kegiatan ekspor para produsen alas kaki Indonesia.

    “Untuk ekspor kami juga masih wait and see terhadap perkembangan arah geopolitik global,” imbuh Eddy.

    Lantas, produsen-produsen alas kaki dalam negeri kini berupaya bertahan sebisa mungkin dengan melakukan efisiensi di segala lini. 

    Produsen juga berusaha mengurangi porsi bahan baku alas kaki yang diimpor di tengah volatilitas kurs rupiah.

    Di samping itu, risiko PHK pekerja di industri alas kaki masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan, tergantung kondisi pasar. 

    Walau begitu, Aprisindo menyebut, para produsen alas kaki tetap berupaya mempekerjakan kembali para karyawan yang sempat terkena PHK jika kondisi pasar mulai membaik.

    Kalah Bersaing

    Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global. 

    Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

    Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

    “Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, Minggu (9/3/2025).

    Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

    Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

    “Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

    “Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

    Pemerintah Diminta Bentuk Satgas

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.

    Terlebih saat ini, sejumlah anggota KSPSI telah  di PHK di dua pabrik sepatu di Tangerang.

    Ia menyenbut, pemerintah harus cepat membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut. 

    Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK. 

    “Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya. 

    Penasihat Kapolri ini juga mengingatkan kepada para Pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah 

    “Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya. 

     

    (Tribunnews.com/Kontan)

  • Sikapi Efisiensi Anggaran Pemerintah, LDII Ajak Masyarakat Jalankan Pola Hidup Hemat – Halaman all

    Sikapi Efisiensi Anggaran Pemerintah, LDII Ajak Masyarakat Jalankan Pola Hidup Hemat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperketat penggunaan anggaran belanja negara dalam APBN 2025 melalui efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.

    Anggaran sejumlah kementerian dan lembaga pun dipangkas meskipun efisiensi tersebut diupayakan tidak mengganggu layanan publik. Pada saat bersamaan, kondisi ekonomi dunia juga dalam kondisi tidak menentu.

    “Kita melihat (pengetatan anggaran) ini sebagai upaya pemerintah untuk men-setting ulang atas kondisi sekarang dengan kondisi keuangan negara yang sedang serba terbatas,” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia(LDII), KH Chriswanto Santoso di acara Media Gathering dan Buka Puasa bersama Media di kantor DPP LDII, Simprug, Jakarta Selatan, Minggu(9/3/2025).

    Dia menambahkan, puasa Ramadan merupakan momen muhasabah untuk menghitung diri sendiri.

    “Pak Prabowo pernah menyampaikan accumulative advantage, berupaya melihat sisi positif dari para pemimpin Indonesia terdahulu. Maka itu strategi efisiensi ini merupakan upaya Pemerintah melakukan muhasabah diri, menjadikan Indonesia semakin baik, bukan Indonesia gelap,” imbuhnya.

    Sementara itu Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menambahkan, dari pendekatan agama, strategi efisiensi anggaran adalah memaksimalkan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan manfaat untuk umat.

    “Para pemimpin perlu menyadari mereka dipilih untuk mengayomi masyarakat. LDII melihat upaya efisiensi ini hal yang positif tapi memicu dampak-dampak lain di masyarakat yang oleh Pemerintah perlu dikendalikan,” kata Dody.

    “Setiap kebijakan yang diluncurkan Pemerintah akan selalu memicu dampak sosialnya. Karena itu pemerintah selalu menyiapkan skema penanganan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan,” tambahnya.

    Karena itu lanjut Dody, pemerintah harus sungguh-sungguh menjalankan kepemimpinannya untuk kebaikan dan mendorong kesejahteraan masyarakat agar tidak memicu terjadinya distrust (ketidakpercayaan) di masyarakat.

    “Pemimpin jangan mengkhianati rakyatnya,” tegasnya.

    Menyikapi efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah, Chriswanto mengajak masyarakat Indonesia mengimbanginya dengan menerapkan pola hidup yang hemat efisien.

    “Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia adalah terjadi PHK besar-besaran di sejumlah pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 telah puluhan ribu PHK karyawan terjadi di Pulau Jawa,” kata KH Chriswanto.

    Banyaknya kasus PHK menjelang Ramadan dan Idul Fitri, KH Chriswanto mengingatkan agar masyarakat menerima cobaan tersebut dengan tawakal.

    Dia mengajak masyarakat menyikapinya dengan terus mencari alternatif pekerjaan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, tanpa menyikapinya secara emosional karena justru akan memicu krisis sosial.

    Dia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Masyarakat yang ekonominya mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang jatuh karena menjadi korban PHK atau usaha yang digelutinya sedang jatuh.

    “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.

    Kh Chriswanto juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski program ini diharapkan bisa mendatangkan 15 juta lapangan kerja baru, dalam pelaksanaannya di lapangan program tersebut belum berjalan maksimal karena kendala anggaran dan operasional.

    “Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” tuturnya.

    Optimalkan PAD

    Kepada para kepala daerah yang baru saja memenangi Pilkada Serentak, Chriswanto mengimbau agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus demi mengimbangi tren turunnya belanja kementerian.

    “PAD bisa menjadi penyelamat. Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.

    “Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat,” ungkap KH Chriswanto.

    Sementara itu, program-program pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto bisa diupayakan menjajaki kerjasama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).

    Menurutnya, yang paling penting dilakukan dalam kondisi krisis seperti sekarang, pemerintah harus menjaga komunikasi dengan masyarakat, agar masyarakat bisa mengakses informasi sekaligus bisa memahami kondisi keuangan negara agar tidak memicu distrust (sikap tidak percaya) di masyarakat.

    “Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Tapi dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik memungkinkan kepala daerah dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif,” ungkap KH Chriswanto.

    Pemerintah juga diingatkan agar lebih lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan dan menghindari pemborosan anggaran.

    Kontribusi LDII

    KH Chriswanto menambahkan, menyikapi kondisi yang terjadi saat ini LDII berupaya berkontribusi kepada bangsa dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif disertai dengan sikap tetap optimistis memandang masa depan.

    “Optimisme ini harus kita bangun dengan menyiapkan SDM unggul dan momen Ramadhan ini jadi kesempatan kita untuk mendorong Indonesia menjadi lebih baik,” kata Chriswanto.

    “Kita baru saja resmikan smart farming di Jombang untuk tanaman melon dengan teknologi IoT bekerja sama dengan sebuah politeknik di Surabaya dan akan kita kembangkan di Kediri. Smart farming juga sudah kita kembangkan di Garut,” tambahnya.

    Di sektor pendidikan, harus dikembangkan strategi dual track, melalui pembekalan siswa dengan berbagai keterampilan seperti fashion, printing, keterampilan mekanik dan sebagainya.

    “Selain menguasai skill tertentu, mereka juga ahli dalam ilmu agama. Kita berpartner dengan sektor industri untuk membekali mereka keterampilan. Kita didik anak-anak dengan keterampilan yang didukung kreativitas. Kita juga dorong pengusaha-pengusaha kita untuk buka lapangan kerja baru,” ungkap Chriswanto.

  • SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia

    SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia

    SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) optimistis pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    mampu mengatasi tantangan dan mendorong
    pertumbuhan ekonomi
    Indonesia.
    “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya politik maupun ekonomi, untuk mengatasi situasi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita,” ujar SBY dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” di KBRI Tokyo, Jepang, dikutip dari siaran pers, Minggu (9/3/2024).
    Menurut SBY, pada awal masa pemerintahannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Salah satu yang jelas terlihat adalah rendahnya investasi.
    Sebab, situasi saat itu tidak mendukung pertumbuhan ekonomi karena kurangnya stabilitas sosial, buruknya iklim investasi, serta tidak adanya kepastian hukum dan infrastruktur yang memadai.
    “Mengapa investasi rendah? Karena situasi kita waktu itu tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas sosial, iklim investasi buruk, tidak ada kepastian hukum, kurangnya infrastruktur,” kata SBY di hadapan mahasiswa Indonesia dan akademisi Jepang.
    SBY bahkan mengingat betapa sulitnya menarik investor di tengah kondisi yang tidak kondusif.
    ”
    Investment climate was so poor.
    Siapa mau investasi di Indonesia? Yang ada
    capital outflow
    , rupiah terguncang,” ucap SBY.
    Namun, berbekal strategi yang tepat, Indonesia mampu keluar dari keterpurukan ekonomi.
    SBY pun menyoroti empat faktor utama yang menurutnya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Pertama adalah peningkatan konsumsi rumah tangga.
    Pasalnya, kata SBY, pertumbuhan ekonomi sulit terjadi jika angka pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah.
    “Kalau pengangguran banyak, PHK terjadi, daya beli rendah, tidak akan ada pertumbuhan,” ucap SBY.
    Kedua adalah mengefektifkan belanja pemerintah.
    Menurut SBY, belanja negara harus dikelola dengan baik agar berdampak langsung pada perekonomian.
    “Jaga government spending yang efektif,” jelas SBY.
    Selain itu, SBY menekankan pentingnya memastikan ekspor terus mengalir agar tak lebih rendah dari impor.
    Presiden ke-6 RI itu juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi untuk mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi.
    “Ekspor harus mengalir, jangan lebih tinggi impornya dibanding ekspornya. Investasi, termasuk hilirisasi dan industrialisasi yang harus berhasil,” kata SBY.
    SBY pun menilai pemerintahan Prabowo juga memiliki potensi untuk menerapkan strategi yang tepat dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan Indonesia.
    “Tetaplah optimis memandang Indonesia. Masa depan bisa saja ada masa-masa mendung, tapi Indonesia adalah negara yang hebat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kainnesia, Juara Pertapreneur Aggregator Pertamina yang Berhasil Kembangkan Produk Wastra Nusantara

    Kainnesia, Juara Pertapreneur Aggregator Pertamina yang Berhasil Kembangkan Produk Wastra Nusantara

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tidak banyak anak muda yang memiliki kecintaan terhadap wastra nusantara atau kain tradisional Indonesia seperti Nur Salam Founder dan CEO dari Kainnesia asal Yogyakarta. Kainnesia yang pada tahun 2024 lalu menjadi juara Pertapreneur Aggregator Pertamina ini merupakan salah satu brand, fashion, dan ethnik dari Yogyakarta yang mengangkat kain tenun khas daerah Indonesia. “Kami mengenalkan wastra tenun Nusantara dari mulai Sumatera, Kalimantan, Baduy, dari Timur juga kita kenalkan dari Sumba, Alor, dan sebagainya,” katanya, Rabu (5/3/2025).

    Menurutnya sebagai juara satu Petrapreneur Agregator Pertamina tahun 2024 lalu mendapatkan hadiah hiba senilai 100 juta rupiah dalam bentuk alat produksi seperti alat jahit, alat tenun, bahan bahan tenun dan juga alat produksi konten. Ditambah bantuan pendampingan mentor ini membuatnya tambah semangat melestarikan budaya Indonesia dari kain ini. “Di mana kami di Kainnesia ini memang sudah berkolaborasi dengan kurang lebih 200 penenun di berbagai daerah Indonesia dan kami ingin mengenalkannya lewat online,” katanya.

    Nur Salam mengatakan bahwa melalui media online inilah, Kainnesia dapat mengenalkan kain tenun ke seluruh Indonesia dan bahkan ke seluruh dunia. Sebagai bentuk merangkul para UMKM penenum, penjahit dan pengrajin ia menggaet 30-an penjahit di berbagai kota dan juga para pengrajin kulit untuk memproduksi suvenir. “Karena kami koleksinya dari berbagai daerah di Indonesia, dari mulai Sumatera hingga Papua, kami mencoba untuk mengkolaborasikan berbagai budaya dalam satu produk. Jadi, misalkan dalam satu tas, kita bisa menggunakan kain tenun dari khas Sumatera Utara dan juga kain tenun khas dari Lombok, sehingga menciptakan produk baru dari akulturasi budaya tersebut,” katanya.

    Kainnesia yang berdiri dari tahun 2017 lalu mengenalkan kain tenun Lombok dan Dayak ini sudah sampai ke mancanegara mulai dari Asia hingga Eropa seperti ke Belanda. Saat ini produknya selain bisa ditemui di Yogyakarta juga ada di bandara Jakarta dan di tempat oleh-oleh di Yogyakarta. “Bahkan kita ada di bandara Den Haag di Belanda juga. Kalau dari segi penjualan, secara globalnya kita ada reseller dari Hongkong, California, dan sebagainya yang memang diproduksi dari kami di Kain Asia, baru kita ekspor ke luar negeri untuk produk-produk tertentu di sana,” katanya.

    Terbaru, Kainnesia kini telah menawarkan salah satu produknya sebagai parcel atau hampers saat lebaran nanti. Parcel berisi produk wastra nusantara ini dikenai harga mulai dari Rp300-Rp700 ribu. “Kami juga ada hampers saat nanti lebaran. Salah satunya produk ini yang bisa dipesan,” katanya.

    Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga PT Pertamina (Persero) berupaya mendukung bisnis UMKM melalui program Pertapreneur Aggregator. Dewi Sri Utami, Manager SMEPP Pertamina, mengatakan Pertapreneur Aggregator lanjutan dari program Pertamina UMK Academy yang format kompetisi, Pertapreneur ditargetkan mencetak business aggregator yang dapat menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai peluang pasar.

    Selain itu dari porgram ini dapat memberikan dukungan teknis dan manajerial. Sejak tahun 2022, program ini telah melibatkan 300 UMKM potensial. “UMKM aggregator ini diharapkan dapat membina UMKM lain dengan membangun jejaring kolaborasi sehingga terbentuk suatu ekosistem bisnis UMKM yang berkelanjutan,” kata Dewi.

    Menurut Dewi, peserta program mendapatkan dukungan teknis dan manajerial serta pendampingan dari mentor profesional. Mereka akan terhubung dengan berbagai UMKM lain sehingga bisa membangun kolaborasi dan memperbesar peluang pasar. Dengan begitu, para pelaku UMKM yang terlibat akan semakin maju serta memiliki daya saing lokal maupun global.

    Pada Pertapreneur Aggregator 2024, Pertamina telah menetapkan sepuluh pemenang salah satunya Kainnesia. Mereka mendapatkan hibah alat produksi, serta pendampingan eksklusif selama satu tahun ke depan. “Sehingga skala bisnisnya bisa meningkat,” ucap Dewi.

  • Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencurigai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membelanjalan modal awalnya dengan membeli surat berharga negara atau SBN. 

    Wija menjelaskan bahwa Danantara akan mendapatkan gelontoran modal yang luar biasa besar. Selain dari aset BUMN, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan ada Rp300 triliun hasil efisien anggaran yang akan dikelola Danantara.

    Permasalahannya, kata dia, tidak banyak instrumen investasi menarik dalam jangka pendek padahal modal tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak positif ke perekonomian.

    “Contohnya, pasar modal terlalu beresiko karena banyak saham ‘gorengan’ dan kolamnya terlalu kecil. Selain itu ada deposito berjangka, namun imbal hasilnya kecil,” ujar Wijayanto dalam diskusi daring, Minggu (9/3/2025).

    Sementara apabila modal Danantara diinvestasikan ke proyek strategis nasional (PSN), lanjutnya, perlu waktu satu sampai dengan dua tahun untuk capital outlay alias belanja modal.

    “Saya khawatir ujung-ujungnya [uang Danantara] ditaruh di SBN. Nah, kalau kita taruh di SBN, ini buruk,”

    Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai setidaknya ada dua preseden buruk apabila modal Danantara dipakai untuk membeli SBN. Pertama, Danantara akan memfasilitasi kecenderungan pemerintah untuk terus berutang.

    Kedua, meski ada aktivitas ekonomi namun tidak akan ada dampak ke perekonomian. Bagaimanapun, sambungnya, sumber dana Danantara berasal dari SBN sehingga tidak masuk akal apabila dana tersebut ditaruh kembali ke SBN.

    “Ketika negara itu sedang defisit, menutupnya dengan SBN. Apapun yang dikeluarkan oleh negara ketika defisit bisa diartikan dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh SBN [seperti modal asal Danantara],” jelas Wija.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.

    Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan PSN pemerintah.

    “Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

  • Tandingi AS-Israel, Iran-Rusia-China Gelar Latihan Perang Besar-besaran di Teluk Oman – Halaman all

    Tandingi AS-Israel, Iran-Rusia-China Gelar Latihan Perang Besar-besaran di Teluk Oman – Halaman all

    Tandingi AS-Israel, Iran-Rusia-China Gelar Latihan Perang Besar-besaran di Teluk Oman

    TRIBUNNEWS.COM – Angkatan laut Iran, Rusia, dan China dilaporkan akan mengadakan latihan militer di lepas pantai Iran minggu ini dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama, media Iran melaporkan pada hari Minggu.

    “Ketiga negara, yang memiliki keinginan bersama untuk melawan apa yang mereka cirikan sebagai hegemoni Amerika, telah mengadakan latihan serupa di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir,” kata laporan Al Arabiya, Minggu (9/3/2025).

    Latihan “akan dimulai pada Selasa (11/3/2025) di pelabuhan Chabahar,” yang terletak di tenggara Iran di Teluk Oman, kata kantor berita Tasnim, tanpa menyebutkan durasinya.

    “Perang dan kapal tempur dan dukungan dari pasukan angkatan laut China dan Rusia, serta kapal perang pasukan angkatan laut Iran dan Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC), sayap ideologis militer Iran, diharapkan untuk berpartisipasi, menurut laporan Tasnim.

    Latihan akan berlangsung “di Samudra Hindia utara” dan bertujuan untuk “memperkuat keamanan di kawasan itu, dan memperluas kerja sama multilateral antara negara-negara yang berpartisipasi,” kata Tasnim.

    Azerbaijan, Afrika Selatan, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab dan Sri Lanka akan hadir sebagai pengamat.

    China akan mengerahkan “kapal perusak dan kapal pasokan,” kata kementerian pertahanan Beijing di jaringan media sosial WeChat.

    Tentara Iran melakukan latihan di daerah yang sama pada bulan Februari untuk “memperkuat kemampuan pertahanan terhadap ancaman apa pun.”

    Pesawat AS dan Jet Tempur Israel Unjuk Kekuatan di Dekat Iran

    Latihan perang Iran, Rusia,dan China ini akan menandingi apa yang diumumkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada Kamis (6/3/2025) kemarin.

    IDF menyatakan, Angkatan udara Israel (IAF) dan AS telah melakukan latihan militer gabungan di Mediterania Timur.

    Latihan gabungan yang melibatkan pesawat pengebom jarak jauh ini terjadi pada Selasa (4/3/2025).

    Latihan ini dilakukan pada saat yang sangat kritis, kemungkinan menunjukkan pesan kepada Iran atas adanya potensi serangan terhadap fasilitas nuklir Teheran.

    Dua jenis jet tempur terlihat melintasi langit Mediterania Timur pada saat itu.

    “Jet tempur F-35 dan F-15 Israel ikut serta dalam latihan di Mediterania Timur bersama pesawat pengebom strategis jarak jauh B-52 AS,” kata tentara Israel, dikutip dari Middle East Eye.

    Seperti diketahui, pesawat B-52 milik AS memiliki kemampuan untuk membawa bom untuk menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran.

    Latihan gabungan ini dianggap sebagai unjuk kekuatan terhadap Teheran selama masa ketegangan.

    “Latihan tersebut difokuskan pada koordinasi operasional antara kedua militer untuk “meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai ancaman regional,” tambah IDF, dikutip dari Xinhua News.

    Latihan tersebut dilakukan pada saat yang sensitif di Timur Tengah.

    Di mana gencatan senjata Israel-Hamas masih belum ada kesepakatan hingga saat ini.

    Sementara Israel mengancam akan menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan potensi dukungan AS.

    Dukungan AS yang diberikan untuk Israel dalam menyerang fasilitas nuklir Iran sempat diungkapkan oleh Presiden Trump pada bulan Februari, lalu.

    Ia mengatakan lebih suka membuat kesepakatan dengan Iran tentang non-nuklir.

    Namun jika tidak berhasil, ia mengancam akan mengebom Iran.

    Pada hari Kamis, Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk menghentikan dan memeriksa kapal tanker minyak Iran di laut.

    Ini mengacu pada perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah perdagangan senjata pemusnah massal.

    Trump mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan Inisiatif Keamanan Proliferasi 2003 untuk mencoba dan menghentikan ekspor minyak Iran.

    Trump telah berjanji untuk kembali melakukan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran.

    Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat setelah pada 2018, di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Di mana saat itu Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang membatasi pengembangan nuklir Iran. 

    Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian Iran dan negara-negara besar dunia, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman untuk  mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Teheran mematuhi kesepakatan tersebut hingga Washington menarik diri, tetapi kemudian mulai membatalkan komitmennya.

     

    (oln/alrby/*)

  • SBY bagikan resep Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi

    SBY bagikan resep Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    SBY bagikan resep Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 09 Maret 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Mantan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membagikan ‘resep’ bagaimana Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi pada awal masa pemerintahannya.

    “Saat saya masuk tahun 2004, pertumbuhan ekonomi hanya 4 persen. Dalam setahun, kami berhasil menaikkannya menjadi 5,1 persen dan itu terjaga selama 10 tahun,” ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa kondisi terpuruknya ekonomi dikarenakan investasi yang rendah yang diakibatkan dari tidak adanya stabilitas sosial maupun ekonomi.

    “Situasi kita waktu itu tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas sosial, iklim investasi buruk, tidak ada kepastian hukum, kurangnya infrastruktur. Investment climate was so poor (iklim investasi sangat buruk). Siapa mau investasi di Indonesia? Yang ada capital outflow, rupiah terguncang,”

    Untuk membangkitkan kembali Indonesia dari keterpurukan ekonomi, SBY menerapkan empat kunci utama, yaitu meningkatkan konsumsi rumah tangga, meningkatkan belanja pemerintah, memastikan ekspor terus mengalir, dan investasi.

    “Termasuk hilirisasi dan industrialisasi yang harus berhasil,” imbuhnya.

    Ketika ditanya mengenai ekonomi saat ini, SBY optimis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menghadapi tantangan yang ada.

    “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya politik maupun ekonomi, untuk mengatasi situasi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya.

    Lebih lanjut, SBY juga membagikan pandangannya tentang Indonesia masa depan.

    “Tetaplah optimis memandang Indonesia. Masa depan bisa saja ada masa-masa mendung, tapi Indonesia adalah negara yang hebat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Khofifah bahas peluang kerja sama strategis dengan Konjen RRT

    Khofifah bahas peluang kerja sama strategis dengan Konjen RRT

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan cendera mata kepada Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Xu Yong saat bertemu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (8/3/2025). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Khofifah bahas peluang kerja sama strategis dengan Konjen RRT
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 09 Maret 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Xu Yong bertemu untuk membahas berbagai peluang kerja sama di sektor peternakan, kesehatan, serta sosial dan budaya. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Minggu, menyoroti perlunya pertukaran teknologi mengenai bibit sapi perah dengan produksi susu tinggi.

    “Saat ini, 65 persen kebutuhan susu di Jawa Timur masih diimpor. Maka, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan produksi dalam negeri, sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden RI Prabowo,” kata Khofifah.

    Selain itu, dia juga mempromosikan potensi perkebunan durian dan salak di wilayah Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang dinilai memiliki prospek ekspor ke Tiongkok. Di sektor kesehatan, Gubernur Khofifah berharap dapat menjalin kerja sama untuk modernisasi teknologi kesehatan di dua rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni RSUD Dr. Soetomo di Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar di Malang.

    “RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit terbesar di Indonesia, bahkan lebih besar dari RSUD Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kami berharap kerja sama dengan Tiongkok dapat menghadirkan alat kesehatan berkualitas tinggi bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

    Lebih lanjut Khofifah menyoroti kerja sama Sister Province antara Jawa Timur dengan Shanghai dan Tianjin. Ia menyampaikan apresiasi atas ucapan selamat dari kedua kota tersebut dan berharap hubungan bilateral semakin erat. Selain kerja sama ekonomi dan teknologi, dia juga menekankan pentingnya pertukaran sosial budaya seperti pengiriman pemuda berpengaruh ke Tiongkok untuk memahami lebih dalam keterbukaan masyarakat di sana, termasuk ketersediaan restoran halal bagi umat Muslim.

    Sementara itu, Konjen RRT Xu Yong menegaskan bahwa pada tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Xu Yong menilai kerja sama antarwilayah, termasuk dengan Jawa Timur, sangat strategis bagi kedua negara.

    “Jawa Timur adalah salah satu provinsi terbesar dan terkuat di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini makin berkembang dan menjadi model bagi hubungan daerah antara Tiongkok dan Indonesia,” kata Xu Yong.

    Ia optimistis kemitraan ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua negara.

    Sumber : Antara

  • SKK Migas Buka Suara Rencana Alih Ekspor Minyak Mentah – Page 3

    SKK Migas Buka Suara Rencana Alih Ekspor Minyak Mentah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengaku telah mengomunikasikan ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait alih ekspor minyak mentah agar mengutamakan pemenuhan bagian negara terlebih dahulu.

    “Komunikasi itu sih sebenarnya sudah ada. Kalau nggak salah, peraturannya sudah keluar untuk domestik. Memang fokusnya saat ini adalah untuk (pemenuhan) bagian negaranya,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro ketika ditemui di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Hudi menambahkan bahwa jika bagian negara masih belum tercukupi, SKK Migas berharap KKKS dapat mengalihkan produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengambil bagian mereka sendiri. Namun, keputusan terkait pembagian hasil tetap berada di tangan KKKS.

    “Untuk yang bagian kontraktor, itu kan memang kewenangannya kan ada di kontraktor. Tapi kalau umpamanya itu memungkinkan untuk dialihkan kepada negara (untuk domestik), ya itu alhamdulillah kalau umpamanya bisa dialihkan,” ujarnya.

    Kendati demikian, SKK Migas terus mengupayakan optimalisasi serapan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri dengan mengutamakan bagian negara.

    “Ini kan ada split (pembagian hasil produksi) antara kontraktor dengan pemerintah. Yang kami utamakan adalah (pemenuhan) bagian negara,” ujarnya.

    Regulasi

    Adapun regulasi terkait hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split diatur kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor.

    Aturan tersebut memberikan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, yang berkisar antara 75 hingga 95 persen. Pada kontrak gross split sebelumnya, bagi hasil yang diterima kontraktor sangat bervariasi dan dalam kondisi tertentu bisa sangat rendah, bahkan nol persen.