Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut industri manufaktur Indonesia secara umum menunjukkan kinerja perbaikan di tengah banyaknya pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dari segi ekspor, meski terjadi disrupsi global, sejumlah industri di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor pada Januari 2025. Industri itu di antaranya elektronik (20,5 persen), olahan mikro (47,2 persen), tembaga (4,6 persen), alas kaki (17 persen) dan TPT (3,8 persen).

    “TPT memang rendah, tapi itu positif di 3 persen, bahkan mau mendekati 4 persen,” ujarnya.

    Sementara bila ditinjau dari segi pertumbuhan, beberapa industri mengalami peningkatan signifikan pada kinerja tahun 2024, seperti industri makanan dan minuman (5,9 persen), industri kimia (5,9 persen), elektronik (6,2 persen), logam dasar (13,3 persen), TPT (4,3 persen) dan alas kaki (6,8 persen).

    Untuk TPT dan alas kaki, kinerja pertumbuhan pada 2024 berbalik dibandingkan kinerja tahun 2023 yang tumbuh negatif.

    Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pun mencapai level yang tinggi pada Februari 2025, yakni 53,6. Posisi ini menempatkan Indonesia menjadi yang tertinggi setelah India.

    Bila dirinci, indeks komponen PMI manufaktur Indonesia sebagian besar berada pada zona ekspansi, mencakup hasil produksi 54,4; total permintaan 54,8; tenaga kerja 53; stok barang jadi 51,7; dan stok input produksi 54,1. Hanya komponen ekspor yang berada di zona kontraksi dengan level 49,4.

    Sri Mulyani meyakini keseluruhan kinerja tersebut menggambarkan produksi dan aktivitas manufaktur di Indonesia tetap mampu bertahan, bahkan cenderung menunjukkan penguatan.

    “Ini landasan optimisme kita yang harus terus kita jaga. Ini merupakan sesuatu yang positif, yang tentunya perlu untuk kita jaga bersama-sama. Dengan kinerja manufaktur yang bagus, ketahanan sektor eksternal kita juga cukup terjaga baik,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP dorong modernisasi kapal perikanan Indonesia agar sesuai standar

    KKP dorong modernisasi kapal perikanan Indonesia agar sesuai standar

    Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong modernisasi kapal perikanan Indonesia dari berbahan dasar kayu menjadi besi agar memenuhi standar.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan bahwa secara bertahap pihaknya mulai mendorong modernisasi dan transformasi kapal perikanan dari bahan dasar kayu menjadi kapal besi sehingga memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

    “Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal,” kata Latif dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan, sebanyak 65 persen kapal perikanan di Indonesia rata-rata telah berusia lebih dari 10 tahun yang didominasi oleh kapal berbahan dasar kayu. Kendati demikian, Latif tidak menyebutkan jumlah kapal perikanan yang terdaftar di KKP saat ini.

    Hanya saja, dia menyebut, 95 persen kapal perikanan yang terdaftar di KKP terbuat dengan bahan utama kayu.

    Meski lebih murah dari segi pembiayaan, kata Latif, penggunaan kayu sebagai bahan baku utama pembuatan kapal dapat mengarah ke isu lingkungan, terutama deforestasi.

    “Dan kurang memenuhi standar kapal perikanan dunia yang baik,” jelasnya.

    Lebih lanjut Latif menerangkan usia kapal kayu rata-rata 15-20 tahun tergantung dari perawatannya. Secara konstruksi kapal kayu memiliki kekurangan karena umumnya dibangun secara tradisional dan kurang memenuhi persyaratan standar kelaikan laut, laik tangkap dan laik simpan hasilnya.

    Dijelaskan, jangka panjang dampak dari deforestasi dapat meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sedangkan dari sisi umur kapal, apabila sudah lebih dari 10 tahun perlu segera dipertimbangkan untuk penggantian armada.

    “Dan ke depan kita secara bertahap mendorong pembangunan kapal dengan bahan dasar besi atau baja yang memenuhi standar kapal perikanan ideal,” imbuhnya.

    Latif menambahkan mayoritas kapal perikanan saat ini menggunakan mesin darat modifikasi non-marine engine standar, sehingga rentan mengalami korosi, overheating, kebocoran oli, emisi karbon tinggi, dan kegagalan transmisi.

    Dari sisi kelayakan bekerja, kapal perikanan di Indonesia juga belum sepenuhnya memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di atas kapal, diantaranya ruangan akomodasi yang memadai sesuai ketentuan.

    “Umumnya ruangan kapal lebih diarahkan untuk optimalisasi menampung hasil tangkapan dibandingkan memperhatikan kebutuhan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal”, papar Latif.

    Ia menambahkan, modernisasi kapal perikanan diperlukan untuk menjawab isu lingkungan, meningkatkan persaingan global dan dapat berpengaruh pada harga jual ikan.

    Karena menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, kata Latif, ikan tetap terjaga kesegarannya dan higienis sehingga nilai jual ikan tinggi dan berdaya saing tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Dia menekankan, sudah waktunya semua pelaku usaha perikanan khususnya pelaku usaha industri perikanan secara bertahap beralih menggunakan kapal besi yang sesuai standar kapal perikanan yang aman buat awak kapal, dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapannya sehingga punya nilai jual lebih tinggi.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP berkomitmen untuk memastikan seluruh kapal perikanan di Indonesia sesuai dengan norma dan standar yang berlaku, sehingga kapal yang berlayar menangkap ikan adalah kapal yang handal, memenuhi aspek kelaikan dan ketentuan yang berlaku.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembentukan BPN Solusi untuk Optimalkan Penerimaan Negara

    Pembentukan BPN Solusi untuk Optimalkan Penerimaan Negara

    Jakarta, Beritasatucom – GP Ansor menyoroti pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai solusi untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah keterbatasan fiskal. Pembentukan lembaga ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pemungutan pajak dan bea cukai dengan meningkatkan pengawasan, menekan praktik tax evasion, serta mengurangi kebocoran penerimaan negara yang masih marak terjadi.

    Isu ini menjadi topik utama dalam diskusi “Ngaji Keuangan & Perpajakan” bertema “Ramai Pemangkasan Anggaran, Badan Penerimaan Negara Solusinya?” yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat GP Ansor pada Rabu (12/3/2025) di Kedai Tempo.

    Diskusi ini menghadirkan narasumber ahli yaitu, Hadi Poernomo (Dirjen Pajak 2001-2006), Berly Martawardaya (Dosen FEB UI dan Direktur Riset INDEF), dan Vaudy Starworld (Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia).

    Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 306 triliun, upaya meningkatkan penerimaan negara menjadi semakin mendesak. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada penerimaan perpajakan, serta tingginya potensi kebocoran penerimaan dari sektor ekonomi bawah tanah, baik yang bersifat formal maupun ilegal.

    Menjawab tantangan ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang dapat memperkuat sistem perpajakan dan kepabeanan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

    GP Ansor menilai bahwa penggabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke dalam satu badan yang lebih independen dapat meningkatkan efisiensi serta mempercepat integrasi data perpajakan dan kepabeanan.

    Berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, underground economy diperkirakan mencapai 22% dari PDB, dengan potensi penerimaan pajak yang belum tergali mencapai Rp 484 triliun—angka yang jauh lebih besar dibandingkan nilai pemangkasan anggaran saat ini.

    Ketua Bidang Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor, M Arif Rohman, menegaskan bahwa reformasi kelembagaan perpajakan harus dilakukan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.

    “Pembentukan BPN dengan menyatukan otoritas pajak dan bea cukai merupakan kebutuhan mendesak. Dengan otonomi yang lebih luas, diharapkan dapat meminimalisir intervensi politik serta memastikan sistem perpajakan dan kepabeanan berjalan lebih efisien dan efektif. Akan lebih optimal jika penerimaan negara bukan pajak juga turut disatukan dalam badan ini,” ujar Arif Rohman.

    Selain itu, GP Ansor juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap praktik tax evasion, penyelundupan, dan underreporting transaksi ekspor-impor, yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

    Dengan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi saat ini, GP Ansor mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai lembaga yang lebih independen dan langsung berada di bawah Presiden.

    Langkah ini diyakini dapat menjaga stabilitas fiskal, memperkuat sistem perpajakan dan kepabeanan. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan serta memastikan pembangunan nasional tetap berjalan tanpa terganggu keterbatasan anggaran.

    GP Ansor meyakini, dengan reformasi kelembagaan yang tepat, diharapkan sistem perpajakan dan kepabeanan di Indonesia dapat lebih efisien, transparan, serta mampu meningkatkan penerimaan negara secara optimal demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

  • Setoran Pajak Anjlok 30%, Wamenkeu Anggito: Itu Normal!

    Setoran Pajak Anjlok 30%, Wamenkeu Anggito: Itu Normal!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah menganggap penurunan penerimaan pajak dalam dua bulan awal 2025 adalah sesuatu yang normal. Ini juga biasa terjadi seperti dua tahun terakhir.

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers di Gedung Djuanda Kemenkeu, Kamis (13/3/2025)

    Anggito menjelaskan, dalam empat tahun terakhir pola penerimaan pajak cenderung sama. Di mana ada kenaikan tinggi apda Desember, lalu turun pada bulan berikutnya.

    “Itu sama setiap tahun. Jadi tidak ada hal yang anomali jadi sifatnya normal saja,” terang Anggito.

    Penyebab rendahnya penerimaan, kata Anggito dikarenakan dua faktor yaitu penurunan harga komoditas andalan ekspor Indonesia dan sisi administrasi.

    Pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun. Khusus pajak, realisasinya sebesar Rp187,8 triliun.

    Setoran pajak tersebut terkontraksi sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun.

    Foto: Materi Paparan Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025. (Tangkapan Layar Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia)
    Materi Paparan Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025. (Tangkapan Layar Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia)

    Adapun belanja negara dalam dua bulan pertama adalah Rp348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN. Pemerintah pusat menghabiskan Rp211,5 triliun dan transfer daerah Rp136,6 triliun.

    Maka dari itu, hingga akhir Februari 2025 APBN tercatat defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    (mij/mij)

  • Mendag Dorong Produk Indonesia Go Internasional Melalui IFLEX

    Mendag Dorong Produk Indonesia Go Internasional Melalui IFLEX

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong produk-produk asal Indonesia dapat dikenal dan mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke pasar internasional.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, yakni mendukung terselenggaranya Indonesia Licensing and Franchise Export (ILFEX) 2025.

    ILFEX 2025 akan dilaksanakan bersamaan tempat dan waktunya dengan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Budi mengatakan, ILFEX 2025 sejalan dengan tiga program prioritas Kemendag, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam program Berani Inovasi Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    Budi menambahkan, Kemendag berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kewirausahaan nasional. Di antaranya melalui penguatan merek lokal dan kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi.

    “Dengan potensi dan perkembangan waralaba lokal, kami berharap ILFEX 2025 dapat menjadi wadah dan sarana untuk promosi bagi berbagai konsep bisnis” papar Busan di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    “Terutama, dari merek dan produk lokal Indonesia yang dapat mendorong pengembangan kewirausahaan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global,” sambungnya.

    Sementara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi mengungkapkan, UMKM BISA Ekspor kini tidak hanya produk, tetapi termasuk jasa lisensi dan waralaba.

    ILFEX 2025 yang dinisiasi Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) bertujuan untuk mendukung 100 lisensi merek dan produk UMKM lokal BISA Ekspor melalui jalur lisensi dan waralaba.

    “Kami menyambut baik inisiasi ini karena selaras dengan misi Kemendag, yaitu Program UMKM BISA Ekspor sehingga tak hanya produk saja yang menjadi fokus utama, tetapi juga akan menghadirkan berbagai bidang jasa khususnya jasa lisensi dan waralaba,” ujar Puntodewi.

    Di lain pihak, Ketua ASENSI Susanty menyampaikan, ILFEX 2025 bertujuan meningkatkan rasio kewirausahaan dan mendukung program pemerintah melalui jalur lisensi dan waralaba.

    “ILFEX 2025 bertujuan mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekosistem lisensi dan waralaba di Indonesia, membangkitkan semangat cinta terhadap merek lokal, memperkuat posisi merek-merek lisensi dan waralaba nasional di pasar domestik maupun internasional,” jelas Susanty terkait produk Indonesia.

  • Perang Dagang Kian Memanas, Trump Ancam Tarif Baru ke Uni Eropa

    Perang Dagang Kian Memanas, Trump Ancam Tarif Baru ke Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan memperluas perang dagang global dengan mengenakan tarif tambahan terhadap barang-barang Uni Eropa.

    Ancaman ini datang setelah mitra dagang utama AS, termasuk Kanada dan Eropa, mengancam langkah balasan atas kebijakan proteksionis yang diterapkan Gedung Putih.

    Melansir Reuters, Kamis (13/3/2025), hanya beberapa jam setelah 25% untuk semua impor baja dan aluminium mulai berlaku, Trump menyatakan siap mengenakan sanksi lebih lanjut jika Uni Eropa tetap melaksanakan rencana tarif balasan terhadap barang-barang AS bulan depan.

    “Berapa pun tarif yang mereka kenakan ke kita, kita akan membalas dengan tarif yang sama,” ujar Trump di Gedung Putih.

    Kebijakan proteksionisme yang semakin agresif ini telah mengguncang kepercayaan investor, menekan konsumsi, dan memicu kekhawatiran resesi di AS. Bahkan, hubungan dengan Kanada, mitra dagang terdekat AS, semakin memburuk setelah Trump beberapa kali mengancam akan menganeksasi negara tersebut.

    Sebagai pemasok baja dan aluminium terbesar bagi AS, Kanada langsung merespons dengan memberlakukan tarif balasan 25% terhadap produk logam serta berbagai barang lain, termasuk komputer dan perlengkapan olahraga, dengan total nilai US$20 miliar.

    “Kami tidak akan tinggal diam saat industri baja dan aluminium kami diserang secara tidak adil,” tegas Menteri Keuangan Kanada, Dominic LeBlanc.

    Demi meredam dampak ekonomi dari perang dagang yang semakin memanas, bank sentral Kanada memangkas suku bunga, mengantisipasi potensi perlambatan pertumbuhan.

    Sementara itu, Trump semakin memperketat kebijakan proteksinya dengan memperluas cakupan tarif menjadi ratusan produk turunan, dari baut hingga kaleng soda. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick juga mengindikasikan bahwa tembaga akan segera masuk dalam daftar produk yang dikenakan tarif.

    Jajak pendapat Reuters/Ipsos mengungkapkan bahwa 57% warga AS menilai kebijakan ekonomi Trump terlalu gegabah, sementara 70% khawatir tarif yang semakin luas akan meningkatkan harga barang kebutuhan sehari-hari.

    Dampak ke Eropa Terbatas

    Menurut Institut Kiel di Jerman, Uni Eropa relatif kurang terdampak oleh tarif AS karena hanya sebagian kecil produk mereka yang masuk dalam daftar sanksi. Namun, blok tersebut tetap bersiap mengambil langkah balasan senilai US$28 miliar, yang menargetkan barang-barang AS seperti bourbon, berlian, jubah mandi, dan benang gigi.

    Industri minuman keras AS memperingatkan bahwa langkah ini bisa berdampak besar pada ekspor mereka.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa pihaknya akan kembali bernegosiasi dengan AS.

    “Tidak ada keuntungan bagi kedua pihak jika kita terus membebani ekonomi dengan tarif seperti ini,” ujarnya.

    Namun, Trump bersikeras akan membalas setiap tindakan UE dengan tarif baru. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin, Trump bahkan menuding Irlandia telah menarik perusahaan farmasi AS keluar dari negaranya.

    Martin menanggapi dengan menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan perdagangan yang sehat.

    “Kita harus terus membangun fondasi kerja sama ini agar inovasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut,” ujarnya, sementara Trump tampak tidak bereaksi.

  • Bupati Kaji Yes Beber Langkah Cerdas UKM Naik Kelas dan Memajukan Pariwisata di Lamongan

    Bupati Kaji Yes Beber Langkah Cerdas UKM Naik Kelas dan Memajukan Pariwisata di Lamongan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

    TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Pemkab Lamongan tak pernah kendur untuk memajukan UKM. Ada beragam fasilitas dan pembinaan yang dilakukan untuk memajukan UKM agar naik kelas.

    Juga inovasi yang tak pernah henti dalam memajukan bidang pariwisata yang menjadi satu di antara sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi yang menjadi satu di antara narasumber dalam acara talkshow dengan tema “Gebrakan Sang Pemimpin untuk Memajukan UMKM dan Pariwisata di Jatim” dalam rangka HUT TribunJatim.com ke-8 di Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu (12/3/2025) sejatinya hendak mengurai banyak hal.

    Namun karena keterbatasan waktu yang sangat pendek mendekati azan Maghrib, menyebabkan tak banyak yang bisa disampaikan.

    Wartawan Tribun Jatim Network akhirnya meminta waktu setelah pulang dari lokasi acara untuk bisa mengulik semua materi yang semula hendak dibuka lebar di publik yang menikmati acara talkshow.

    Mengawali obrolan, dalam memajukan UKM, Pemkab Lamongan memberikan fasilitas permodalan dan pembiayaan bagi UKM, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan dan nonperbankan.

    Kerja sama itu bukan hanya akan dilakukan, tapi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah menjalin kerja sama, di antaranya dengan Bank BPR UMKM Jatim, PNM, Telkom, dan Pegadaian.

    Kerja sama tersebut dalam bentuk mendukung pembiayaan dan permodalan untuk pengembangan usaha koperasi dan UMKM. 

    “Salah satunya yaitu melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Prokesra (Program Kredit Sejahtera),” ungkap Kaji Yes, sapaan Yuhronur Efendi, sembari menikmati menu buka puasa di salah satu tempat di Surabaya.

    Disebutkan dalam catatan kecil di tangannya, KUR yang telah tersalurkan sebanyak 19.144 pelaku usaha mikro, dengan total dananya mencapi Rp 811.426.267.274.

    Sedangkan program Prokesra telah tersalurkan sebesar Rp 19 miliar pada para pelaku UMKM, nilai yang cukup besar.

    Pihaknya juga memberikan fasilitas kemudahan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha.

    “Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah-langkah dalam memberikan kemudahan perizinan usaha bagi pelaku UKM,” ungkapnya.

    Kemudahan pemberian izin tersebut teraktualisasi dengan kegiatan Ki Umik (Klinik Usaha Mikro) yaitu dengan kegiatan jemput bola dan juga memberikan fasilitas di kantor. 

    Fasilitas yang telah diberikan antara lain, pendampingan NIB yang sudah mencapai 32.883 NIB, SPP-IRT sebanyak 110 sertifikat, dan pendampingan halal sebanyak 6.280 sertifikat.

    Termasuk juga fasilitas pendampingan BPOM 2 pelaku usaha, serta fasilitas pemberian rekomendasi pengurusan HKI, terutama merek pada sebanyak 100 pelaku usaha.

    Yuhronur menambahkan, yang tidak kalah pentingnya untuk mengantarkan UMKM Lamongan agar naik kelas adalah dengan memberikan fasilitas kemudahan akses pemasaran.

    Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memberikan fasilitas akses pemasaran di antaranya melalui keikutsertaan pada event pameran, baik lokal maupun nasional.

    Membangun aplikasi Lamongan Mart dengan menyediakan sarana pemasaran berupa show room produk UKM. Juga menggelar kegiatan rutin atau agenda tahunan berupa pemasaran produk UKM, LAFFEST.
     
    “Pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha serta memberikan bimtek strategi penguatan branding usaha mikro dan bimtek pelatihan marketplace,” katanya.

    Keinginan Pemkab Lamongan untuk mengantarkan usaha pelaku UMK lebih berkelas adalah dengan memberikan fasilitas peningkatan kemampuan dan skill pelaku usaha, agar dapat meningkatkan daya saing produk.

    Melaksanakan kegiatan MegPreneur (Megilan entrepreneur) yang fokus dalam pengembangan minat anak muda lokal dalam berwirausaha

    Dan program ini akan dikembangkan secara serius dengan melibatkan para mentor yang merupakan pakar dan praktisi bisnis yang berpengalaman di bidangnya. 

    Melalui Program MegPreneur, diharapkan pelaku usaha di Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha.

    Dengan demikian, hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. 

    “MegPreneur telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu MegPreneur I dilaksanakan pada tahun 2022 dengan 112 tim milenial dan 26 tim santripreneur,” ungkapnya.

    Sementara pada tahap selanjutnya terseleksi sebanyak 80 tim terbaik dan diseleksi lagi menjadi 25 tim yang berhak mendapatkan uang pembinaan.

    Kemudian MegPreneur II dilaksanakan pada tahun 2023 dengan pendaftar sebanyak 103 tim dan pada tahap selanjutnya terseleksi sebanyak 80 tim terbaik dan diseleksi lagi menjadi 25 tim yang berhak mendapatkan uang pembinaan.

    Selain itu, ada pelatihan berjenjang dan uji kompetensi.

    Peserta pelatihan adalah pengusaha batik yang ada di Kabupaten Lamongan.

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengadakan pelatihan berjenjang ( dasar, lanjutan dan pelatihan berbasis kompetensi) bagi 150 pelaku usaha batik. 

    Hal ini dilakukan karena mayoritas pengusaha batik belum memiliki sertifikat uji kompetensi batik.

    “Dengan adanya pelatihan berbasis uji kompetensi ini, pelaku batik akan dapat meningkatkan daya saing produknya,” katanya.

    Ke depan akan terus dikembangkan pelatihan-pelatihan berbasiis kompetensi. Melakukan pelatihan vokasi, guna menciptakan wirausaha baru.

    Melakukan pelatihan teknis di bidang kuliner, kriya, packaging dan lain-lain guna meningkatkan kemampuan dan skill dalam proses produksinya.

    Sementara itu, Yuhronur menunjukkan bukti jumlah UKM yang sudah dibina dan dibantu Pemkab Lamongan dalam memasarkan produk sekaligus akses permodalan.

    UKM yang dibantu dalam memasarkan produk melalui kegiatan pameran, baik lokal maupun nasional, sebanyak 550 UKM, dan kurang lebih 1.100  produk.

    UKM yang terfasilitas pemasaran melalui Lamongan Mart (show room Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan) 220 UKM. UKM yang terfasilitasi pemasaran pada kegiatan LAFFEST dan kegiatan pemasaran lainnya sebanyak 1.350 UKM dan 2.700 jenis produk.

    UKM yang menjadi andalan dan kebanggaan masyarakat lamongan yang sudah go internasional, 
    Sueer (produk sorgum), telah melakukan ekspor ke New Zealand.

    Kemudian Batik Soedjono, telah melakukan ekspor ke Singapura.

    Juga Soe Art (produk ecoprint), telah melakukan ekspor ke Singapura.

    Sementara produk tenun ikat dan kain songket Paradila, telah melakukan ekspor ke Somalia dan Timur Tengah. Dan Koko Nono (produksi bermacam-macam keripik), telah melakukan ekspor ke Malaysia.

    “Kondisi existing usaha mikro yang sudah naik kelas sebanyak 24.820 dari total jumlah usaha mikro sebanyak 72.924 pelaku usaha,” katanya.

    Pariwisata

    Konsentrasi dan semangat Yuhronur dalam mengembangkan dan memajukan pariwisata, sama.

    Pariwisata menjadi salah satu program prioritasnya yaitu melalui Gerakan “Ramashinta” (pariwisata ramah dan terintegrasi) dengan mengembangkan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi daerah, semua sektor bisa diintegrasikan dengan pariwisata, sektor pertanian, perikanan, olahraga, dan wisata desa.

    Program-program yang telah terealisasi adalah pengembangan wisata pedesaan, dengan memberikan pendampingan desa wisata dan pembangunan sarana prasarana pendukung desa wisata.

    Integrasi wisata daerah, dengan menyusun paket wisata terintegrasi antara beberapa destinasi wisata dan wisata pedesaan atau desa wisata.

    Termasuk dengan menggelar beberapa event budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan peluncuran Calender Wisata dan Budaya.

    Mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif (ekraf) sebagai penunjang sektor pariwisata, dengan memberikan pendampingan kepada pelaku ekraf dan mengikuti berbagai event pariwisata, baik di dalam maupun luar kota.

    Lamongan bisa berbangga karena ada banyak destinasi wisata yang menjadi andalan Lamongan dan tidak berhenti dalam pengembangannya.

    Destinasi yang menjadi andalan Kabupaten Lamongan disebutkan, ada wisata buatan yang dikelola oleh swasta, bahkan setiap tahun ada penambahan wahana, arena permainan, dab spot foto di WBL, Mazola.

    Kemudian ada wisata religi di Makam Sunan Srajat, Makam Syaikh Maulana Ishaq, dan Makan Sunan Sendangduwur.

    Di sejumlah tempat wisata itu selalu ada peningkatan sarana dan prasarana, ditambah pembinaan terhadap SDM pengelola wisata.

    Contoh kecil di wisata desa, ada pendampingan desa wisata berupa pelatihan peningkatan kapasitas pengelola wisata, ditambah pembangunan sarana prasarana, pemasaran di antaranya ada di Pantai Putri Kalayar, Pantai Kutang, Sendang Duwur, dan Sendangagung.

    Apa Upaya pemkab untuk menarik wisatawan?

    Yuhronur mengatakan, dengan meningkatkan aksesbilitas dan transportasi menuju lokasi wisata dengan menyediakan rute Bus TransJatim di wilayah pantura.

    Memperbaiki infrastruktur jalan menuju wisata, dan menggencarkan promosi wisata dan budaya baik melalui media online maupun offline.

    Cara lain adalah mendorong para pengelola wisata untuk berinovasi mengemas paket wisata, wahana wisata dan pemberian diskon tiket masuk untuk momentum tertentu.

    Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola wisata dalam meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

    Juga meningkatkan kualitas akomodasi, transportasi dan layanan kepariwisataan lainnya sehingga wisatawan betah berlama-lama berwisata di Lamongan.

    Memberikan pengawasan berkala terhadap keselamatan dan keamanan pengunjung wisata.

    Menyelenggarakan event budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan membuat kalender event setiap tahun yang melibatkan pelaku usaha, komunitas budaya, komunitas ekonomi kreatif, desa wisata dan stakeholder lainnya. 

  • Neraca Dagang RI-Swiss Boncos! Ini Jurus Jitu Dongkrak Ekspor

    Neraca Dagang RI-Swiss Boncos! Ini Jurus Jitu Dongkrak Ekspor

    Jakarta: Sektor industri nonmigas emasih jadi andalan buat perdagangan Indonesia. Buktinya, dari 2020 sampai 2024, ekspor kita selalu lebih besar daripada impor. 
     
    Namun, neraca perdagangan Indonesia-Swiss justru tercatat jeblok. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, performa ekonomi Indonesia terhadap Swiss mengalami tren fluktuatif dari 2022 hingga 2024.
     
    “Ekspor kita ke Swiss turun 26,05 persen jadi cuma USD210,4 juta di 2024. Padahal tahun lalu masih USD284,5 juta. Impor dari Swiss malah naik 10,27 persen jadi USD827,4 juta,” kata Faisol dalam kegiatan ‘Kolaborasi Industri antara Indonesia-Swiss: Optimalisasi Potensi Investasi Sektor Manufaktur di Indonesia’ pada Rabu, 12 Maret 2025. 
     

    Kenapa neraca dagang Indonesia-Swiss bisa defisit?
    Ternyata, ada beberapa faktor yang bikin neraca dagang kita sama Swiss jadi minus. Ekspor kita ke Swiss masih didominasi perhiasan, telepon, dan emas.

    Sementara itu, impor Indonesia dari Swiss adalah emas, jam tangan biasa, dan jam tangan mewah.
     
    Lalu, investasi Swiss masih kecil. Swiss ada di peringkat ke-19 sebagai investor asing di Indonesia. Nilainya cuma USD244,9 juta. Jauh tertinggal dibanding Singapura, Hongkong, atau Tiongkok.

    Upaya untuk meningkatkan ekspor?
    Riza mengatakan, kedepannya dia berharap pemerintah Swiss terus meningkatkan investasinya di Indonesia.
     
    “Untuk meningkatkan investasi, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investor, termasuk tax holidays, tax allowances, investment allowances, dan super deduction tax untuk sekolah kejuruan dan R&D,” ujar Riza.
     
    Selain itu, Kementerian Perindustrian juga memainkan peran strategis dalam memastikan kepastian penerimaan fasilitas fiskal dan non-fiskal bagi investor asing melalui kebijakan pro-investasi.
     
    “Kami senantiasa mengkoordinasikan pemberian insentif dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menjamin transparansi dan efektivitas implementasi regulasi, memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia,” jelas Riza.
     
    Pemerintah mengarahkan investor untuk berinvestasi di kawasan industri, guna mendukung industri berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memastikan kesesuaian tata ruang. Seperti diketahui, kawasan industri kini menuju generasi keempat, dengan menjadi pusat ekosistem industrialisasi berkelanjutan berbasis Industri 4.0.
     
    “Kawasan Industri di luar Jawa fokus pada pengolahan SDA, efisiensi logistik, dan pusat ekonomi baru, sementara di Jawa diarahkan ke teknologi tinggi, padat karya, dan hemat air,” ucap Riza.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Mirae Asset Sekuritas Ungkap Pelaku Pasar Nantikan Penurunan BI Rate

    Mirae Asset Sekuritas Ungkap Pelaku Pasar Nantikan Penurunan BI Rate

    JAKARTA – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan pelaku pasar modal menantikan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate dan kebijakan lain pemerintah yang lebih pro pasar.

    Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengatakan, saat ini ruang penurunan suku bunga acuan yang terbuka masih didukung kondisi fundamental seperti posisi cadangan devisa yang masih banyak dan inflasi yang terkendali.

    “Dengan kondisi tersebut, kami memprediksi bulan ini adalah saat yang tepat untuk pemangkasan suku bunga, karena pemangkasan suku bunga jarang terjadi di kuartal II 2025 karena repatriasi dividen di mana kebutuhan dolar AS meningkat di tengah musim dividen bursa,” ujar Rully dalam Media Day, 12 Maret.

    Rully menyampaikan, dengan adanya repatriasi dividen, ruang pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia baru ada lagi pada kuartal III.

    Selain itu, menurutnya kebijakan lain yang sudah dikeluarkan pemerintah dan masih mendukung kondisi makroekonomi dalam negeri adalah perpanjangan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di mana valuta asing hasil ekspor harus ditempatkan di dalam negeri dalam setahun ke depan.

    Rully menyampaikan kebijakan tersebut dinilai cukup menjaga nilai tukar rupiah di tengah tekanan dolar AS.

    Adapun posisi nilai tukar rupiah dalam 30 hari terakhir berada di kisaran Rp16.300. Dimana Rupiah tercatat pertama kali menembus level Rp16.000 pada Desember tahun 2024.

    Rully menyampaikan kebijakan lain yang sudah dieksekusi pemerintah adalah insentif tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari serta insentif harga tarif pesawat ekonomi di musim mudik menjelang Lebaran.

    Di sisi lain, Rully mengatakan salah satu kebijakan yang ditunggu pelaku pasar dari pemerintah adalah kebijakan yang lebih pro pasar.

    “Salah satu bentuk kebijakan pro pasar adalah kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, ketika berkecamuknya Perang Dagang 2 yang dikumandangkan Presiden AS Donald Trump di awal tahun ini,” jelasnya.

    Senada, Head of Priority Wealth Management Mirae Asset Marcia Gunawan menyampaikan di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi, terdapat layanan premium wealth management untuk nasabah nasabah atau igh Net Worth Individual (HNWI) bernama Sage Club.

    Marcia menyampaikan layanan Sage Club yang holistik, memungkinkan nasabah untuk menerima update yang lebih mendalam ketika pasar sedang bergejolak hebat seperti sekarang ini karena setiap anggota Sage Club memiliki akses fasilitas khusus seperti Relationship Manager, Stock Dealer, Research Analyst, dan Customer Service.

    “Fokus kami di Sage Club adalah menciptakan nilai lebih dalam berinvestasi bagi nasabah-nasabah premium yang masing-masingnya unik (tailored service), sehingga layanan kami yang juga premium ini juga dapat memberikan advice dengan lebih intens ketika pasar bergejolak hebat seperti sekarang ini,” tutur Marcia.

  • 5 Jenis Kayu Termahal di Indonesia, Cek Apa Saja

    5 Jenis Kayu Termahal di Indonesia, Cek Apa Saja

    Liputan6.com, Yogyakarta – Sejumlah mebel mewah berbahan kayu langka Indonesia dengan harga mencapai puluhan juta rupiah dipamerkan dalam Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025 di JIExpo Kemayoran yang diselenggarakan oleh HIMKI. Furnitur berkualitas tinggi ini sebagian besar terbuat dari kayu jati pilihan yang terkenal dengan kekuatan, stabilitas dimensi, dan keindahan patinya yang semakin menarik seiring waktu.

    Industri mebel Indonesia berhasil menembus pasar internasional dengan 70 persen hasil produksinya diekspor ke berbagai negara, dan Amerika Serikat menjadi tujuan utama ekspor dengan menyerap 50 persen dari total ekspor. Mengutip dari berbagai sumber, berikut lima jenis kayu termahal di Indonesia:

    1. Kayu Mindi

    Kayu mindi menjadi pilihan populer untuk pembuatan furnitur ringan dan berbagai elemen dekorasi interior karena karakteristiknya yang mudah diolah. Bahan alami ini memiliki serat yang indah dan warna kecoklatan yang elegan, sehingga menghasilkan tampilan menarik pada produk akhirnya.

    Harga kayu ini berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp4.500.000 per meter kubik. Kayu mindi menawarkan keseimbangan yang baik antara kualitas dan keterjangkauan bagi produsen furnitur maupun konsumen.

    2. Kayu Jati

    Kayu jati telah lama dikenal sebagai salah satu kayu paling berkualitas dengan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Karakteristiknya yang tahan terhadap rayap, jamur, dan berbagai kondisi cuaca menjadikannya pilihan utama untuk furnitur dan konstruksi yang bertahan hingga bertahun-tahun.

    Harganya bervariasi berdasarkan kualitas, dengan kayu jati kualitas premium dijual antara Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 per meter kubik. Sementara itu, kualitas menengah dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, berkisar antara Rp8.000.000 hingga Rp12.000.000 per meter kubik.

    3. Kayu Merbau

    Kayu merbau yang berasal dari wilayah Papua dan Maluku memiliki kekuatan dan ketahanan luar biasa. Hal ini menjadikannya bahan utama untuk konstruksi berat dan lantai premium.

    Warnanya yang kemerahan dengan serat gelap memberikan tampilan mewah pada setiap aplikasinya. Harga kayu ini berkisar antara Rp6.000.000 hingga Rp9.000.000 per meter kubik.

    Kayu merbau memang tergolong mahal. Akan tetapi, kualitas dan daya tahannya yang luar biasa menjadikannya pilihan yang sepadan bagi proyek-proyek berkualitas tinggi.