Xcloud.id

Topik: ekspor

  • APNI Minta Revisi Rencana Kenaikan Tarif Royalti Mineral Pertambangan

    APNI Minta Revisi Rencana Kenaikan Tarif Royalti Mineral Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengumpulkan berbagai masukan dari penambang hingga industri pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral terkait dengan permohonan revisi rencana aturan kenaikan tarif royalti mineral pertambangan. 

    Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan pelaku usaha telah mengumpulkan berbagai masukan dari pihaknya yang menilai rencana kenaikan tarif royalti pertambangan amat memberatkan. 

    “Hari ini juga surat akan kita layangkan ke Kementerian ESDM, Kemendag, Kemenkeu, Kemenperin, Kementerian Investasi, Kemenko Ekonomi, Komisi XII, DEN, ada sekitar 12 tembusan sekaligus. Dirjen Minerba hari ini sudah menunggu surat kita, malam akan saya kirimkan, daripada keburu deal,” ujarnya, dalam diskusi Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, Senin (17/3/2025). 

    Menurutnya, tarif royalti tidak realistis dan progresif karena kenaikan tarif royalti untuk bijih nikel sebesar 14% hingga 19% dan produk olahan (FeNi/NP) sebesar 5% hingga 7% sehingga dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil industri. 

    Terlebih, saat ini harga nikel global terus mengalami penurunan sehingga beban royalti yang meningkat justru menggerus margin usaha yang sudah tipis.

    Ditambah lagi, biaya operasional yang melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum (UMR) yang naik sekitar 6,5%), PPN 12%, dan kewajiban DHE ekspor 100% selama 12 bulan.

    Dia menilai hal ini juga berdampak pada industri smelter. Padahal, investasi smelter yang padat modal dan risiko tinggi juga memakan biaya pembangunan mencapai US$1,5 miliar hingga Rp2 miliar per smelter, belum termasuk biaya reklamasi, PNBP, PPM, dan pajak global (Global Minimum Tax) sebesar 15%. 

    Meidy meminta kebijakan tarif royalti yang progresif, realistis, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan formula penyesuaian tarif berdasarkan harga komoditas sehingga royalti meningkat hanya ketika harga nikel di atas level tertentu. 

    Kemudian, insentif fiskal untuk smelter, seperti penurunan tarif royalti bagi perusahaan yang telah berinvestasi di hilir.

    “Meninjau ulang skema pajak dan iuran untuk menghindari tumpang-tindih kewajiban (PPN, PPh, PNBP, GST) dan revisi formula HPM bijih nikel untuk memperhitungkan kandungan mineral besi dan kobalt

    Meidy juga berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama dengan asosiasi dan pelaku usaha untuk  menyusun skema win-win solution. 

    “Sebagai bentuk komitmen, kami siap menyertakan data teknis dan analisis finansial untuk mendukung usulan penyesuaian kebijakan ini,” terangnya. 

    Ketua Umum APNI Nanan Soekarna berpendapat kenaikan tarif royalti mineral pertambangan juga akan berdampak pada industri pengolahan nikel juga mengaku terancam. 

    “Tadi semua keberatan, mereka penambang yang sudah perhitungkan, jadi berat, belum karena DHE di tahan, kita berharap bisa jadi masukan ke pemerintah untuk jadi pertimbangan,” kata Nanan. 

  • Respons Ancaman Mogok, Menhub Pastikan Tidak Ada Larangan Truk

    Respons Ancaman Mogok, Menhub Pastikan Tidak Ada Larangan Truk

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan tidak ada larangan operasional bagi truk barang selama masa Lebaran 2025. Hal disampaikan menyusul aksi mogok dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

    Aksi tersebut terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Angkutan Barang periode Lebaran 2025 tentang pembatasan operasional angkutan barang dari 24 Maret hingga 8 April 2025.

    Dudy menyampaikan pembatasan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan serta kelancaran arus mudik dan balik pada masa Lebaran.

    Menurut Dudy pembatasan tidak serta-merta melarang pengoperasian angkutan barang sama sekali. Truk barang tetap bisa beroperasi selama masa Lebaran.

    “Aturan pembatasan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek pelayanan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada pelarangan angkutan barang. Jadi angkutan barang dan arus mudik bisa berjalan beriringan,” kata Dudy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Senin (17/3/2025).

    Dudy menjelaskan, aturan tersebut meliputi pembatasan waktu operasional pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, hingga mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

    Dudy menegaskan, para pengusaha angkutan barang perlu diperhatikan beberapa, yakni perusahaan angkutan barang harus menggunakan kendaraan barang sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan, kendaraan beroperasi saat terjadi diskresi dari kepolisian, serta distribusi tetap mengutamakan keselamatan.

    Dudy juga menekankan angkutan barang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi daya angkut dan isi muatan, dimensi kendaraan, serta dokumen angkutan barang.

    Kriteria Truk yang tetap bisa beroperasi

    Sementara itu, untuk kendaraan pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, hingga barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan truk 3 sumbu, dengan dilengkapi surat muatan jenis barang.

    “Untuk angkutan logistik tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya tetap aman,” pungkasnya.

    Dudy menambahkan, kebijakan tersebut disusun menyusul data kejadian khusus di 2024 yang tercatat terjadi sebanyak 186 kejadian yang keterlibatan truk sebesar 53%. Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatannya yang di bawah standar.

    Untuk diketahui, SKB tersebut mengatur pembatasan angkutan barang berlaku selama dua minggu, yang otomatis berdampak pada kelancaran distribusi barang dan logistik di pelabuhan.

    Meski layanan kapal dan bongkar muat barang di pelabuhan tetap berlangsung, dihentikannya operasi truk pengangkut barang berpotensi menyebabkan penumpukan barang dan peti kemas di pelabuhan.

    Jika itu terjadi, maka biaya logistik akan meningkat akibat ketidakseimbangan antara volume barang yang terus masuk dan kapasitas pengangkutannya.

    Aptrindo sendiri telah menyatakan akan melakukan penghentian operasional truk pada 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025, sebagai bentuk protes terhadap SKB tersebut.

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan, mengkritik pembatasan yang terlalu lama, yang menurutnya tidak sesuai dengan tujuan Pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional. “Jika ekspor impor pun dibatasi, ini justru kontraproduktif dengan upaya pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

    (hns/hns)

  • Harga Kelapa dan Santan Naik, Kementan Ungkap Alasannya

    Harga Kelapa dan Santan Naik, Kementan Ungkap Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menanggapi kenaikan harga kelapa dan santan di pasar. Menurutnya, kenaikan harga tersebut diakibatkan oleh melonjaknya permintaan domestik dan ekspor ke luar negeri.

    Menurut Sudaryono, selain faktor iklim, kenaikan harga kelapa dan santan juga terjadi karena usia pohon di Indonesia yang sudah terlampau tua.

    “Saya kira penurunannya tuh bukan hanya karena iklim ya. Kalaupun ada penurunan, karena memang banyak kelapa kita yang memang masih usianya sudah terlampau tua. Nah, ini sedang kita meremajakan semua,” kata Sudaryono seusai menghadiri Rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Untuk mengatasi hal ini, ia mengaku telah menerima mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan peremajaan pohon guna meningkatkan produksi kelapa.

    Lebih lanjut, Sudaryono menyebut komoditas kelapa menjadi perhatian utama Presiden. Pasalnya, kelapa menjadi komoditas utama dalam program hilirisasi pertanian.

    “Karena turunan kelapa ini besar, bukan hanya santan yang kita bisa pakai, tapi ada kosmetik, ada macam-macam lain. Termasuk kelapa adalah satu komoditas yang dibahas di hilirisasi pertanian,” tegas Sudaryono.

    Sebelumnya, harga santan kelapa di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Santan yang sebelumnya dijual sekitar Rp 25.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp 40.000 per kilogram sejak seminggu jelang Ramadan.

    Menurut pedagang santan, Bambang Triyono, kenaikan harga santan kelapa ini terjadi secara bertahap. Pada November 2024, harga santan naik dari Rp 22.000 menjadi Rp 25.000 per kilogram.

    Kemudian, pada Februari 2025, harga santan kembali mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai Rp 40.000 per kilogram.

    Bambang menyebutkan, faktor utama penyebab kenaikan harga santan kelapa adalah adanya keterbatasan pasokan buah kelapa. Hal ini mengakibatkan harga buah kelapa melonjak dan memengaruhi harga santan kelapa di pasaran.

  • Menteri ESDM Bahlil Setujui Perpanjangan Izin Ekspor Freeport – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Setujui Perpanjangan Izin Ekspor Freeport – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetujui perpanjangan izin ekpor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara peresmian fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) atau pabrik emas PTFI di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).

    “Kami laporkan bahwa Freeport sekarang sudah kami setujui perpanjangan izin ekspor,” kata Bahlil.

    Sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PTFI diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter.

    Pembangunan sudah dilakukan PTFI dan rampung pada 2024. Namun, terjadi kebakaran di smelter tersebut pada Oktober 2024. Akibatnya, kegiatan ekspor pun terhenti sejak 31 Desember 2024.

    “Kemarin pabrik mereka terbakar di bagian asam sulfat, jadi produksinya agak macet,” ujar Bahlil.

    Sebagai informasi, pabrik Precious Metal Refinery (PMR) yang diresmikan pada Senin ini oleh Presiden Prabowo Subianto adalah pabrik pemurnian logam mulia yang memurnikan lumpur anoda menjadi emas dan perak batangan, serta platinum group metals (platinum, palladium), selenium, bismuth, dan lead (timbal).

    Prosesnya menggunakan teknologi hydrometallurgy, yaitu proses ekstraksi dan pemurnian logam mulia secara efisien dan efektif.

    PMR PTFI merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hydrometallurgy terbesar di dunia.

    PMR PTFI merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu (pertambangan dan pengolahan) ke hilir (pemurnian) di dunia.

    Kapasitas produksi untuk emas di pabrik ini sebesar 50 ton per tahun dan perak 210 ton per tahun.

    Untuk platinum groups yang dihasilkan sebesar 30 kg untuk platinum dan untuk 375 kg Paladium.

    Total biaya pembangunan PMR Smelter sebesar 630 juta dolar AS atau sekitar Rp 10 triliun. 

     

  • Kinerja Ekspor RI Diramal Meningkat Semester I/2025, Asalkan…

    Kinerja Ekspor RI Diramal Meningkat Semester I/2025, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan kinerja ekspor Indonesia masih berpotensi meningkat di semester I/2025. Kendati begitu, pemerintah perlu mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing ekspor nasional di pasar global.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, pemerintah perlu memberikan dukungan penciptaan produktivitas dan dukungan peningkatan kepatuhan standar pasar ekspor bagi eksportir nasional.

    “[Ini perlu agar] kinerja ekspor Indonesia lebih tinggi dan surplus perdagangan yang lebih solid di semester I/2025,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Menurutnya, tanpa adanya dukungan tersebut, maka ekspor nasional tidak akan tumbuh signifikan atau relatif stagnan. Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan kinerja ekspor akan menurun karena efek ekspansi kebijakan restriksi ekspor untuk hilirisasi.

    Lebih lanjut, Shinta menyebut bahwa tantangan kinerja ekspor nasional di 2025 adalah ketidakpastian ekonomi global dan peningkatan hambatan non-tarif di banyak negara, khususnya negara maju.

    Kondisi ini, kata dia, menuntut Indonesia untuk menciptakan produk-produk ekspor yang lebih beragam dan lebih berdaya saing dari segi efisiensi dan kepatuhan terhadap standar di pasar tujuan, jika ingin kinerja ekspor tetap optimal sepanjang tahun. 

    Menurutnya, daya saing tersebut hanya dapat diciptakan melalui dua cara yaitu melalui peningkatan investasi pada sektor-sektor usaha berorientasi ekspor, khususnya ekspor yang terhubung dengan global value chain atau GVC.

    Selain itu, melalui reformasi struktural iklim usaha/investasi di dalam negeri untuk peningkatan efisiensi dan kualitas output produk ekspor Indonesia sehingga lebih berdaya saing di pasar ekspor yang beragam.

    Di samping itu, Shinta menilai bahwa pemerintah perlu membantu mendongkrak kinerja ekspor melalui perluasan akses pembiayaan ekspor yang kompetitif, edukasi penggunaan perjanjian perdagangan bebas untuk ekspor, fasilitasi penetrasi pasar tujuan ekspor non-tradisional, bantuan peningkatan standar atau pemenuhan compliance di pasar tujuan, dan lainnya.

    “Bila hal-hal ini bisa dilakukan secara serentak dan konsisten, kami meyakini kinerja ekspor Indonesia bisa lebih stabil, lebih optimal dan ekspor dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan berkualitas di sektor formal yang kita butuhkan saat ini,” pungkasnya. 

  • Surplus Dagang RI-AS Berlanjut, Sumbang US,14 Miliar per Februari 2025

    Surplus Dagang RI-AS Berlanjut, Sumbang US$3,14 Miliar per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan barang Indonesia terus mencatatkan surplus dengan Amerika Serikat, per akhir Februari 2025 mencapai US$3,14 miliar atau setara dengan Rp51,3 triliun (asumsi kurs Rp16.329 per dolar AS). 

    Surplus sepanjang Januari hingga Februari 2025 tersebut pun tercatat lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yang kala itu senilai US$2,65 miliar. 

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menunjukkan bahwa dalam dua bulan pertama tahun ini, terdapat tiga komoditas utama yang menjadi langganan dikirim ke AS. 

    “[Surplus] Didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya [HS 85] yang surplus US$577 juta, pakaian dan aksesoris [rajutan] [HS 61] dengan surplus US$433,3 juta, serta komoditas alas kaki [HS 64] menyumbang surplus US$407,7 juta,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025). 

    Pada dasarnya, Amerika Serikat (AS) menjadi pangsa pasar terbesar kedua ekspor Indonesia. Tidak heran bila perdagangan dengan AS menghasilkan surplus bagi Indonesia. 

    Bahkan, per Februari 2025 terdapat tiga negara pangsa ekspor, yakni China, AS, dan India, yang ketiganya memberikan 39,79% dari total ekspor nonmigas Indonesia.

    Di tengah ketegangan akan kebijakan Donald Trump terhadap negara-negara yang surplus terhadap AS—seperti Kanada, China, dan Meksiko—perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tersebut terus meningkat.

    Nilai ekspor kumulatif dengan AS tercatat sejumlah US$4,68 miliar pada Januari—Februari 2025 dari periode yang sama 2024 senilai US$4,09 miliar.

    Sementara nilai impor pada periode yang sama turut menunjukkan kenaikan dari US$1,44 miliar menjadi US$1,54 miliar hingga Februari 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual melihat meski sejauh ini belum ada kebijakan tarif tertentu dari AS untuk Indonesia, namun dalam jangka menengah akan berpengaruh secara tidak langsung.

    Pasalnya, aktivitas perdagangan global termasuk impor AS dari China akan menurun alias berkurang ekspor atau barang yang dikirim dari China ke AS.

    “Artinya, China dapat menurunkan impor komoditasnya dari Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Untuk diketahui, AS mengincar negara-negara yang menikmati surplus dengan pihaknya melalui kebijakan tarif.

    Meski dari 20 negara penyumbang surplus terbesar dan Indonesia berada di urutan ke-15, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mewaspadai segala potensi.

    Termasuk apabila AS memberlakukan kebijakan kepada seluruh negara yang surplus dengan AS. Pasalnya, Vietnam dikabarkan menjadi target tarif selanjutnya dari Trump.

    “Ini yang harus kita sekarang teliti dan waspadai. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada negara yang surplus, Indonesia peringkat 15, ini berpotensi menciptakan biaya dari supply chain manufaktur dan terutama sektor digital yang akan meningkat,” jelasnya, Kamis (13/3/2025).

  • LPEI Tegaskan Dugaan Fraud Kredit Ekspor Kasus Lama, Bergulir pada 2012

    LPEI Tegaskan Dugaan Fraud Kredit Ekspor Kasus Lama, Bergulir pada 2012

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyatakan telah melakukan sederet upaya “bersih-bersih” secara internal usai penegak hukum mengungkap sejumlah kasus dugaan fraud (kecurangan) dalam penyaluran kredit ekspor. 

    Sebagaimana diketahui, penegak hukum seperti Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan fraud di LPEI di tahap penyidikan. Terdapat sejumlah debitur LPEI yang diduga menerima kredit ekspor dengan cara menyalahi aturan. 

    Pihak LPEI menyatakan bahwa kasus hukum yang tengah bergulir itu terjadi pada periode 2012 dan bukan kasus baru. 

    LPEI, atau Eximbank, pun menyampaikan bahwa terus melanjutkan transformasi yang dimulai sejak 2020. Fokus transformasi itu berada pada tiga pilar utama yakni manajemen risiko dan kualitas aset, model bisnis serta infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan sumber daya manusia (SDM). 

    Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan LPEI, kata Plt. Ketua Dewan Direktur LPEI Yon Arsal, adalah penerapan sistem pengambilan keputusan pembiayaan melalui komite. Beberapa upaya lainnya juga meliputi penguatan struktur manajemen, identifikasi potensi risiko secara dini melalui sistm peringatan dini serta penguatan SDM dan infrastruktur IT. 

    “Transformasi selama lima tahun terakhir telah membawa LPEI ke titik perubahan signifikan dengan pencapaian positif. Ini mencerminkan kemajuan dan kesiapan LPEI dalam mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia,” kata Yon, yang juga merangkap Direktur Eksekutif LPEI, melalui siaran pers, Senin (17/3/2025). 

    Sementara itu dari sisi bisnis, LPEI menyatakan telah mengedepankan kolaborasi dalam ekosistem ekspor untuk mendukung peningkatan ekspor nasional, desa devisa serta eksportir baru.

    Sejalan dengan hal tersebut, Yon menyebut lembaga yang dipimpin olehnya menerapkan kebijakan anti gratifikasi dan penyuapan dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai. Mereka diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda komitmen dalam penegakan proses bisnis yang bersih dan transparan, termasuk dilarang melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.  

    Adapun secara berkala, lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu turut melakukan pelatihan dan penyuluhan terkait manajemen risiko, kode etik, anti-fraud, gratifikasi dan sebagainya serta menerapkan whistleblowing system (WBS) yang dapat diakses oleh publik melalui website LPEI, KPK, dan Kemenkeu.

    Atas upaya tersebut, LPEI mengeklaim telah menunjukkan hasil positif dari sisi bisnis. Contohnya, Non Performing Financing (NPF) baru di kisaran 0.02% dari debitur onboard sejak 2020. 

    Kemudian, pada 2024, LPEI telah menurunkan NPL gross menjadi 29,1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 43,5%, serta mencatat penurunan NPL net dari 14% menjadi hanya 4,5%. Kinerja itu disebut menggambarkan perbaikan signifikan dalam kualitas portofolio secara keseluruhan. 

    “LPEI berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan mandatnya, dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Lembaga yang Baik dan menjunjung tinggi integritas. Secara konsisten LPEI selalu memperkuat tata kelola lembaga, termasuk penerapan kebijakan anti gratifikasi yang ketat, untuk memastikan transparansi dan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan penyelewengan,” tegas Yon Arsal.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus dugaan fraud di LPEI yang ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri melibatkan dua debitur LPEI selama periode 2012-2016. Dua debitur dimaksud adalah PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF).

    Pada kasus yang bergulir Polri, kasus dugaan fraud itu juga telah dikembangkan ke arah dugaan pencucian uang. 

    Sementara itu, di KPK, kasus LPEI meliputi 11 debitur dengan taksiran kerugian keuangan negara secara keseluruhan mencapai Rp11,7 triliun. Salah satu debitur yakni PT Petro Energy (PE) diduga merugikan keuangan Rp900 miliar. 

    Lembaga antirasuah itu telah menetapkan lima orang tersangka terkait dengan klaster debitur PT PE. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana LPEI, Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan. KPK juga menangani salah satu kasus LPEI yang dilimpahkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). 

  • Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terjadi ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran.

    Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyusun APBN untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Namun, dalam beberapa kondisi, pengeluaran negara dapat melampaui pendapatan yang diperoleh, sehingga terjadi defisit APBN.

    Pemahaman mengenai defisit APBN, termasuk penyebab dan dampaknya, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dilansir dari laman Investopedia, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Defisit APBN?

    Defisit APBN terjadi ketika jumlah pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam keuangan negara, yang mengharuskan pemerintah mencari sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti melalui penerbitan utang negara.

    Setiap tahunnya, pemerintah berupaya menyusun APBN dengan harapan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat tercapai. Namun, kenyataannya sering kali pendapatan negara tidak memenuhi target yang ditetapkan.

    Di sisi lain, pengeluaran terus meningkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan program sosial. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan defisit, yang menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor Penyebab Defisit APBN

    Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan defisit APBN meliputi:

    1. Pendapatan negara yang tidak mencapai target

    Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target yang ditentukan.

    Faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan yang kurang efektif, serta kebocoran dalam sistem pemungutan pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan memperbesar defisit.

    2. Pengeluaran pemerintah yang membengkak

    Peningkatan belanja negara di berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan subsidi energi, dapat menyebabkan defisit.

    Kadang-kadang, pemerintah terpaksa meningkatkan pengeluaran untuk menghadapi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau pandemi. Langkah ini dapat memperbesar defisit dalam APBN.

    3. Beban utang yang meningkat

    Untuk menutupi defisit, pemerintah sering kali mengandalkan utang. Namun, peningkatan utang yang berkelanjutan dapat memperburuk kondisi APBN karena pemerintah harus membayar bunga dan cicilan utang setiap tahun, yang semakin membebani anggaran negara.

    4. Fluktuasi ekonomi global

    Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap defisit APBN. Ketidakstabilan ekonomi global, seperti penurunan harga komoditas, ketegangan perdagangan internasional, atau krisis ekonomi dunia, dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.

    Penurunan harga minyak dan komoditas lainnya juga dapat memengaruhi penerimaan negara, memperburuk posisi anggaran.

    Defisit APBN merupakan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia, tetapi dapat dikelola dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien dan berkelanjutan agar dampak negatif dari defisit dapat diminimalkan.

  • Neraca Dagang RI Tembus 3,12 Miliar Dolar AS di Februari 2025, Surplus 58 Bulan Berturut-turut – Halaman all

    Neraca Dagang RI Tembus 3,12 Miliar Dolar AS di Februari 2025, Surplus 58 Bulan Berturut-turut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencapai 3,12 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau surplus 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Februari menurun jika dibandingkan Januari 2025.

    “Pada Februari 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS atau turun sebesar 0,38 miliar dolar AS secara bulanan,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (17/3/2025).

    Amalia menyatakan, surplus pada Februari ini ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar 4,84 miliar dengan komoditas penyumbang utama minyak hewan nabati HS 15. Lalu, bahan bakar mineral HS27, serta besi dan baja HS72.

    “Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,72 miliar yang tentunya berasal dari defisit pada hasil minyak maupun minyak mentah,” ungkapnya.

    Adapun kinerja ekspor Indonesia secara bulanan pada Februari 2025 mencapai 21,98 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik 2,58 persen dibandingkan Januari 2025.

    Nilai ekspor migas tercatat senilai 1,14 miliar dolar AS atau naik 8,25 persen. Sedangkan ekspor non-migas juga naik 2,29 persen dengan nilai 20,84 miliar dolar AS.

    Kenaikan nilai ekspor Februari 2025 didorong oleh naiknya nilai ekspor non-migas pada komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati (HS15) naik 37,05 persen, serta memiliki andil 3,71 persen terhadap total ekspor.

    Sementara nilai impor Indonesia secara bulanan pada Februari 2025 mencapai 18,86 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Impor migas sebesar 2,87 miliar dolar AS atau naik 15,50 persen dan impor non-migas senilai 16 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 3,52 persen.

    Total nilai impor mengalami peningkatan baik secar bulanan maupun tahunan. Utamanya didorong oleh peningkatan nilai impor nonmigas. Sementara jika dilihat secara kumulatif, total impor Indonesia sepanjang Januari hingga Februari 2025 mencapai 36,80 miliar dolar AS. 

  • Kemendag dan HIPMI Dukung UMKM Tembus Pasar China Lewat CAEXPO-CABIS 2025

    Kemendag dan HIPMI Dukung UMKM Tembus Pasar China Lewat CAEXPO-CABIS 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan PT Pandu Arjuna Indonesia dalam menggelar “Road to CAEXPO-CABIS ke-22 Tahun 2025” dengan tema UMKM Bisa Ekspor ke China. Acara yang berlangsung pada Senin (15/3/2025) di Gedung Kemendag, Jakarta, ini merupakan bagian dari persiapan menuju CAEXPO-CABIS 2025 yang akan diadakan di Nanning, Guangxi, Tiongkok, pada September mendatang.

    Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya daya saing bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan dan bersaing di tengah gempuran produk impor, terutama dari China. “UMKM harus berani berinovasi agar tidak kalah dengan gempuran produk impor. Jika memiliki daya saing yang bagus, maka ekspor bukanlah hal yang mustahil,” ujar Budi.

    Sebagai upaya meningkatkan daya saing UMKM, Kemendag terus mendorong peningkatan kualitas produk melalui pelatihan dan pendampingan. Mulai dari desain, pengemasan, hingga strategi pemasaran global menjadi fokus utama dalam program ini. Selain itu, Kemendag secara rutin menggelar business matching dan pitching setiap bulan, mempertemukan produk UMKM dengan perwakilan Indonesia di luar negeri guna membuka peluang ekspor.

    Hasil dari kegiatan pitching yang dilakukan pada Januari 2025 mencatat transaksi sebesar 5,22 juta dolar AS, sementara pada Februari 2025 mencapai 3,2 juta dolar AS. “Ada penurunan dalam transaksi pitching. Namun secara keseluruhan, kami optimis ekspor Indonesia akan terus tumbuh, melanjutkan tren positif beberapa tahun terakhir. Dan kami akan bekerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekspor 7,1 persen pada 2025 ini,” tegas Mendag Budi.